OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MELALUI PENGAWASAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25

Jurnal Cahaya Aktiva Vol.01 No.01, September 2011

Lieta Murniati

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MELALUI PENGAWASAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25 Lieta Murniati

Abstrack Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengawasan terhadap Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh 100 Wajib Pajak Besar dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung. Pembahasan dalam penulisan ini menyangkut pada Pengawasan pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap 100 Wajib Pajak Besar Badan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung. Tingkat kepatuhan 100 Wajib Pajak Besar Badan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya dari tahun ke tahun semakin menurun hal ini dikarenakan kurang sadarnya Wajib Pajak akan pentingnya melakukan pelaporan. Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung sudah melakukan pengawasan tapi masih belum efektif dalam hal kepatuhan dalam melapor pajak. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya himbauan untuk pembayaran pajak. Dibentuknya Account Representatif merupakan langkah yang baik dari Dirjen Pajak, karena dengan dibentuknya Account Representatif terdapat penyelia atau fasilitator antara Wajib pajak Besar dengan Kantor pelayanan Pajak serta sarana yang tepat untuk lebih mengenal 100 Wajib Pajak Besar Badan dan juga memberikan penjelasan ketentuan perpajakan secara berkesinambungan. Kata Kunci : Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 1.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu negara adalah perekonomiannya. Negara memerlukan dana atau pendapatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Salah satu sumber penerimaan penting adalah pajak. Pajak digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan negara. Sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, berbagai penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (pembiayaan negara) misalnya seperti digunakan untuk bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kenyamanan terhadap fasilitas dan infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, pasar, taman, kebersihan dan lainnya. Pajak yang diterima ini merupakan sumber penerimaan negara. Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh) baik Badan maupun Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPh) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak lainnya.

dengan diberlakukannya sistem Self Assesment, yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak mulai tanggal 1 Januari 1984, Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan yang berlaku. Untuk pencapaian penerimaan pajak sesuai rencana di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung salah satu faktor penting adalah fungsi pengawasan terhadap 100 wajib pajak besar badan karena penerimaan dari 100 Wajib Pajak Besar Badan menduduki porsi terbesar dalam penerimaan Pajak sebagai salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan negara.

Politeknik Cahaya Surya Kediri

35


1. 2.

PENDAHULUAN RUMUSAN MASALAH

Bagaimana cara mengoptimalkan penerimaan pajak melalui Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 kepada 100 Wajib Pajak Besar Badan dalam hal mencapai target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung? 3.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengawasan terhadap Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh 100 Wajib Pajak Besar dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung. 4.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2006:1) Pajak adalah iuran wajib ke kas negara (baik pusat maupun daerah) berdasarkan Undang – Undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Menurut Undang –Undang pasal 4 ayat (1) Pengertian Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2006:10) pengertian Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh Pasal 25 adalah ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Menurut Undang Undang No 16 tahun 2000 yang merupakan perubahan Undang Undang yang terakhir tentang KUP ( Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ). Pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untu melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

Lieta Murniati

pemungutan tertentu.

pajak

atau

pemotongan

pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2006 : 3) Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Orang Pribadi : Adalah mereka yang telah mempunyai Penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ). Batasan PTKP ditentukan oleh Undang Undang Perpajakan. 2. Badan : Adalah setiap badan usaha (organisasi, yayasan, perseroan, firma, koperasi, persekutuan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya) yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Safri ( 2003 : 108 ) kewajiban wajib pajak dikenal dengan 5M yakni : 1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak ) 2. Semua wajib Pajak berdasarkan sistem Self Assesment wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal / tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dpergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 3. Menghitung / memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang 4. Menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Giro Pos 5. Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak 6. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan ) dengan baik dan benar. Pajak terutang yang sudah dihitung. dipotong / dipungut harus disetor ke kas negara dengan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi. Bank Persepsi adalah Bank yang digunakan untuk menyetor pajak terutang, dan ditunjuk oleh Negara berdasarkan Undang – Undang. Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan Penerimaan Negara. Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia (2006:1) berdasar ketentuan UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2000 (UU KUP) hal hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebagai berikut :

Politeknik Cahaya Surya Kediri 36


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Setiap Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatanganinya. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatanganinya sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-518 / PJ. / 2001. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 ( dua puluh lima ) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 ( satu ) bulan. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan Giro atau bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk menerima pembayaran pajak ( Bank Persepsi ). Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan ( PPh Pasal 29 ) paling lama 12 ( dua belas ) bulan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-325 / PJ. / 2001 , permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan formulir tertentu sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal tersebut. Direktur Jenderal pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 ( enam ) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 ( satu ) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut perhitungan sementara tersebut.

Lieta Murniati

9.

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ). 10. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun atau denda paling tinggi 2 ( dua ) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 11. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar) Menurut Kantor pelayanan Pajak Tulungagung Pengawasan dan Pelaporan Pajak adalah mengawasi pelaporan dan penyetoran periode masa (setiap bulan) lalu mengadministrasikan dan memeriksa apakah ada yang terlambat atau kurang bayar. Apabila ada keterlambatan atau kurang bayar maka akan ditindaklanjuti dengan cara menerbitkan sanksi.

5.

METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam penulisan ini menyangkut pada Pengawasan pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap 100 Wajib Pajak Besar Badan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung. Prosedur Kerja Yang Terkaitan Dengan Proses Pembayaran Dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Badan. Wajib Pajak datang pada Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta SSP (Surat Setoran Pajak ) di Tempat Pelayanan Terpadu ( TPT ). TPT kemudian memberikan 5 lembar SSP kepada Wajib Pajak. SSP tersebut kemudian harus diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan didalam UUD no 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi NPWP, Kode



Pembayaran, Rupiah, Kode MAP ( Mata Anggaran Pajak ), Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran serta harus ditandatangani dan di stempel. Setelah SSP diisi lengkap, kemudian Wajib Pajak melakukan pembayaran ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP ) senilai jumlah yang tertera didalamnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak, apabila tanggal 10 tersebut pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari sesudahnya. Bank atau Kantor Pos menerima pembayaran pajak dan menyerahkan kembali SSP lembar 1, 3, dan 5 kepada Wajib Pajak serta menyimpan lembar 4 sebagai arsip, dan lembar 2 disalurkan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN. Setelah melakukan Pembayaran maka Wajib Pajak harus melaporkan kewajiban Pajaknya ke Kantor Pelayanan di bagian tempat pelayanan terpadu ( TPT ) dengan menyerahkan SSP lembar 3 paling lambat tanggal 20 berikutnya, apabila tanggal 20 jatuh pada tanggal libur maka pelaporan harus dilakukan pada hari sebelumnya. Pelaporan atas SSP lembar 3 harus dilakukan meskipun Wajib Pajak yang bersangkutan jumlah pajaknya nihil. Setelah melakukan pelaporan pajaknya, Wajib Pajak kemudian diberikan tanda terima laporan pembayaran oleh TPT. Prosedur Kerja yang berhubungan dengan pengawasan pembayaran. Pengawasan atas pembayaran ini dilakukan berdasarkan jumlah SSP lembar 2 maupun jumlah rupiah yang masuk di Kantor Pelayanan Pajak. Adapun tahap - tahap pengawasannya adalah sebagai berikut : 1. Kantor pelayanan Pajak menerima SSP lembar 2 ( segi ) dari KPPN melalui seksi Penerimaan dan Keberatan 2. Segi tersebut oleh seksi Penerimaan dan Keberatan disortir menurut jenis pajaknya yang kemudian disalurkan ke seksi yang terkait. Dalam hal ini untuk jenis setoran pajak PPh pasal 25 Badan akan di salukan ke seksi PPh Badan. 3. Seksi PPh Badan kemudian akan melakukan pencatatan buku register atas segi yang diterima dari seksi Penerimaan dan Keberatan. 4. Segi yang diterima oleh seksi PPh Badan kemudian disortir berdasarkan NPWP dan dilakukan pengecekan atas kebenaran jenis pajaknya. Apabila ternyata terdapat jenis pajak yang bukan milik seksi PPh Badan

Lieta Murniati

maka segi tersebut harus dikembalikan ke seksi Penerimaan dan Keberatan. 5. Segi yang disortir tersebut kemudian akan disimpan didalam berkas masing - masing wajib pajak untuk tahun yang bersangkutan. Untuk pengawasan atas pelaporan Surat Setoran Pajak lembar 3 (SSP) dilakukan berdasarkan jumlah SSP lembar 3 yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak. Tempat Pelayanan Terpadu menerima berkas dari Wajib Pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) kemudian meneliti, memberi tanggal penerimaan, memaraf dan memberi cap Kantor Pelayanan Pajak pada Surat Setoran Pajak lembar 3 tersebut. Setelah itu, direkam pada komputer yang ada di Tempat Pelayanan Terpadu sesuai dengan jenis pajaknya. Apabila perekaman telah selesai dilakukan, maka Tempat Pelayanan Terpadu akan melampiri Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 dengan lembar pengawasan arus dokumen, kemudian disalurkan ke seksi terkait. Untuk Surat Setoran Pajak lembar 3 Pajak Penghasilan Badan, akan disalurkan ke seksi Pajak Penghasilan Badan. Sementara itu, Wajib Pajak diberi bukti Penerimaan Surat. TPT juga melakukan register harian.

6. HASIL PENELITIAN Salah satu faktor penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu negara adalah perekonomiannya. Dalam mendukung bidang ekonomi yang stabil, negara memerlukan dana atau pendapatan untuk menjalankan roda pemerintahan. Untuk pencapaian penerimaan salah satu faktor penting adalah pengawasan penerimaan terutama dari 100 wajib pajak besar karena penerimaan dari 100 wajib pajak besar badan menduduki porsi yang tinggi dalam penerimaan Pajak Penghasilan. Kenyataannya, wajib pajak sebagian besar hanya melakukan penyetoran namun untuk pelporan seringkali terlambat, seperti permasalahan di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung terutam di seksi badan adalah penurunan kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan pajak. Pengawasan terhadap 100 wajib pajak besar badan sangat perlu mengingat sistem yang digunakan adalah Self Assesment, yaitu wajib pajk diberi kepercayaan menghitung, menyetor dan melapor pajak yang terutang sesuai peraturan perpajakan. Untuk itulah perlu dilakukan pengawasan terhadap 100 wajib pajak besar dalam rangka sebagai salah satu upaya untuk



Lieta Murniati

pencapaian target penerimaan. Untuk mengetahui penerimaan pajak terhadap 100 Wajib Pajak Besar Badan tahun 2003 - 2004 pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung berikut Penulis menyajikan data yang menggambarkan penerimaan pajak periode masa bulan Januari 2003 - Desember 2005. Definisi kepatuhan pembayaran masa adalah Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan angsuran yang seharusnya Wajib Pajak bayar tepat waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Kepatuhan pelaporan pembayaran masa adalah Wajib Pajak memenuhi kewajiban penyampaian Surat Setoran Pajak ( SSP ) lembar ketiga kepada Kantor Pelayanan Pajak tepat pada waktunya sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Mengenai Ketidakpatuhan ini dikarenakan Wajib Pajak yang bersangkutan sudah membayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan ( SPT ) tetapi berkas pelaporan belum disampaikan ke Kantor pelayanan Pajak Tulungagung sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, sehingga Kanto Pelayanan Pajak Tulungagung mengalami kesulitan pada saat melakukan konfirmasi terhadap laporan yang terlambat diterima. Kepatuhan pelaporan pembayaran masa adalah Wajib Pajak memenuhi kewajiban penyampaian Surat Setoran Pajak ( SSP ) lembar ketiga kepada Kantor Pelayanan Pajak tepat pada waktunya sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Persentase pelaporan Wajib Pajak 100 Wajib Pajak Besar mengalami penurunan dari tahun ke tahun dikarenakan : 1. Terbatasnya tempat penyetoran misalnya bank yang memiliki layanan pembayaran pajak. 2. Penggantian sistem pembayaran pajak yang baru ( Online ) mengharuskan Wajib Pajak membayar pada bank yang melayani pembayaran Online pula. 3. Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. 4. Sistem Perpajakan yang (mungkin) suilt dipahami masyarakat.

2.

Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelaporan bagi Wajib Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu hasil dan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 maka ditetapkan sanksi, hal ini untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25. Sanksi ini tentu saja diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semestinya, seperti : 1. Terlambat bayar, dimana setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan untuk suluruh masa, yang dihitung setelah saat jatuh tempo, maksimal 24 bulan 2. Kurang bayar, apabila atas pajak yang terutang , pada saat jatuh tempo pemmbayaran tidak dibayar atau kurang bayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar itu, dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, maksimal 24 bulan. 3. Tidak melaporkan atau menyampaikan Surat pemberitahuan. Apabila Surat Pemberitahuan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 3 ), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp.50.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan Rp.100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 1. Dilakukan pembagian waktu pembayaran secara bertahap berdasarkan tanggal dalam setiap bulannya.

Harapan dari setiap negara dimanapun selalu mendambakan kemakmuran bagi bangsanya. Harapan ini bukan saja terdapat pada negara yang sedang berkembang, seperti atau negara di belahan dunia Asia dan Afrika tetapi harapan seperti itu juga

Langkah - langkah penanganan khusus yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah : 1. Pengawasan sejak awal tahun berdasarkan data pembayaran tahun lalu 2. Dibuat Tabelaris terpisah dari Wajib Pajak Lainnya 3. Diawasi setiap bulan pembayaran dan pelaporan 4. Anak berkas yang terdiri dari Surat Setoran Pajak penghasilan Pasal 25 lembar 2 dan 3 terpisah 5. Item Tabelaris diisi lengkap mulai Dasar Angsuran, Surat Keputusan Pajak sampai contac person



ada pada negara yang sudah maju seperti Amerika dan Eropa. Salah satu faktor penilaian dari kemajuan atau kemunduran peradapan dan kehidupan suatu bangsa adalah terletak pada tinggi dan rendahnya tingkat perekonomian yang ada di negara itu sendiri. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka selama ini pemerintah selalu menitikberatkan pada pembangunan dibidang ekonomi sebagai salah satu sasaran utama pembangunan nasional. Untuk pencapaian pembangunan segala bidang, termasuk pembangunan perekonomian, tidaklah mungkin dapat diselesaikan dengan sekaligus melainkan harus tumbuh secara bertahap. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Dan sumber penerimaan dalam negeri yang dapat diandalkan dari waktu ke waktu adalah pajak. Hal ini disebabkan karena penerimaan migas makin tidak menentu sejalan dengan fluktuasinya harga minyak dunia, serta maraknya tuntutan masyarakat, khususnya di daerah pemilik tambang minyak, untuk lebih mengalokasikan penerimaan migas ke wilayah yang bersangkutan. Penerimaan bukan pajak juga sulit diandalkan sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi yang memperlemah profitabilitas dari berbagai perusahaan negara. Dilihat dari tren pertumbuhannya, penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu terus diupayakan peningkatannya, baik melalui intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah wajib pajak. Sangat strategisnya peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembangunan nasional merupakan tantangan bagi kita terlebih peranan tersebut semakin dari tahun ke tahun dengan sasaran menuju kemandirian yang sebenarnya dalam pembiayaan penyelenggaraan negara. Realisasi yang telah dilakukan oleh Kantor pelayanan Pajak Tulungagung untuk mencapai target penerimaan pajak terhadap 100 Wajib Pajak Besar Badan mengingat bahwa penerimaan 100 Wajib Pajak Besar Badan menempati porsi yang tinggi dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung. Dilihat dari segi penerimaan pajak 100 Wajib pajak besar Badan Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi penerimaan negara dan sektor pajak, sehingga sangat perlu diupayakan keberhasilan dalam menangani 100 Wajib Pajak Besar Badan dalam menunjang penerimaan. Adapun upaya

Lieta Murniati

pemecahan masalah dapat penulis uraikan dalam dua pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan kedalam ( Pihak Aparat Pajak ) Pendekatan kedalam ( Aparat Pajak ) ini dimaksud agar Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung yang bersangkutan melakukan tindakan dari dalam untuk membenahi administrasinya. Upaya - upaya pendekatan internal banyak berhubungan dengan aparat pajak selaku pengawas pembayaran masa atas angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk 100 Wajib pajak Besar Badan. Pendekatan internal ini bertujuan mengoptimalkan sumber daya pajak sehingga Wajib Pajak dapat terbuka untuk lebih patuh, karena Wajib Pajak akan enggan untuk melunasi Angsuran Pajak penghasilan Pasal 25 jika belum ada penertiban administrasi dari Kantor Pelayanan pajak Tulungagung selaku pengawas pembayaran masa tersebut. Tertib tidaknya organisasi yang menjadi Wajib Pajak sangat bergantung pada kedisiplinan kerja aparat pajak. Usaha - usaha yang dapat dilakukan melalui pendekatan internal antara lain : a. Penertiban administrasi yaitu penertiban tata usaha segi pembayaran masa b. Pembentukan Account Representatif ( AR ) yang merupakan penyelia atau fasilitator antara Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak pembayar pajak besar yang bertanggung jawab secara penuh untuk mengkoordinasikan komunikasi yang efektif dan penyampaian informasi secara profesional guna penerapan peraturan perundang - undangan perpajakan secara baik, benar dan tepat waktu. Account representatif bukan merupakan jabatan, namun hanya merupakan upaya untuk meningkatkan intensitas pengawasan pembayaran pelayanan kepada Wajib Pajak pembayar pajak besar. 2.

Pendekatan Keluar ( Pihak Wajib Pajak ) Pendekatan keluar ( Pihak Wajib Pajak ) ini dimaksudkan agar penerimaan Pajak Penghasilan yang dimaksudkan dapat meningkat atau dengan kata lain penerimaan dapat terealisasikan. Selain melalui peningkatan kualitas aparat pajak, harus diikuti pula dengan tindakan yang bersifat



menghimbau atau bahkan dapat memaksa Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pendekatan ini berhubungan dengan 100 Wajib Pajak besar badan selaku faktor terpenting dalam rangka Kepatuhan Wajib Pajak atas angsuran Pajak penghasilan Pasal 25.

Dilihat dari sisi penerimaan pajak Wajib Pajak Besar Badan memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga perlu dilakukan pengawasan secara intensif baik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Wilayah. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan pengawasan agar peraturan perpajakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem Self Assessment dilaksanakan melalui interaktif control system dan beliefs system. Sistem pengawasan interaktif yakni memusatkan pada informasi objek pengawasan yang senantiasa berubah sehingga menuntut perhatian pemeriksa, supaya data hasil pengawasan dapat ditafsirkan dengan baik. Sedangkan pengawasan melalui sistem kepercayaan ( beliefs system ), dimaksudkan untuk memotivasi Wajib Pajak agar dapat melakukan perhitungan pajak dengan tepat dan benar, melakukan pengisian surat pemberitahuan tahunan sesuai data dan informasi yang sebenarnya. Untuk menegakkan prosedur pemeriksaan dalam rangka memotivasi kepatuhan wajib pajak maka tindakan tegas yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung terhadap wajib pajak yang terbukti melakukan penyelewengan, hendaknya mendapat dukungan penuh dari pihak pimpinan. Dari uraian di atas penulis melihat bahwa mekanisme pemeriksaan di atas merupakan tindakan pengawasan terhadap 100 wajib pajak besar badan sebagai tindakan pelaksanaan sistem Self Assessment di kantor Pelayanan Pajak Tulungagung. Kegiatan pelaporan Surat Pemberitahuan yang diterima dari Tempat Pelayanan Terpadu ( TPT ) selalu dipantau secara intensif oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Wilayah. Surat Pemberitahuan yang dipantau meliputi Surat Pemberitahuan Masa dan

Lieta Murniati

Surat pemberitahuan Tahunan. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 100 Wajib Pajak Besar Badan. Dari sini dapat diketahui jumlah wajib pajak yang telah membayar dan atau melaporkan pajak dan besarnya angsuran yang dibayar. Untuk Surat Pembertahuan Tahunan ini dapat diketahui besarnya angsuran yang harus dibayar olej Wajib Pajak. Besarnya angsuran pajak Penghasilan Pasal 25 Badan selalu berubah sebab kondisi keuangan perusahaan tidaklah sama untuk setiap tahun anggarannya. Maka dari itu setiap tahun Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung selalu menetapkan 100 wajib pajak Besar badan yang baru. 7. KESIMPULAN Tingkat kepatuhan 100 Wajib Pajak Besar Badan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya dari tahun ke tahun semakin menurun hal ini dikarenakan kurang sadarnya Wajib Pajak akan pentingnya melakukan pelaporan. Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung sudah melakukan pengawasan tapi masih belum efektif dalam hal kepatuhan dalam melapor pajak. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya himbauan untuk pembayaran pajak. Dibentuknya Account Representatif merupakan langkah yang baik dari Dirjen Pajak, karena dengan dibentuknya Account Representatif terdapat penyelia atau fasilitator antara Wajib pajak Besar dengan Kantor pelayanan Pajak serta sarana yang tepat untuk lebih mengenal 100 Wajib Pajak Besar Badan dan juga memberikan penjelasan ketentuan perpajakan secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan kepatuhan 100 Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, upaya - upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Penertiban administrasi yaitu penertiban tata usaha pengawasan pembayaran masa yaitu dengan membuat tabelaris pembayaran masa bulanan dengan akumulasi jumlah pembarar pajak dilengkapi dengan data selisih kurang lebihnya. 2. Peningkatan program penyuluhan kepada Wajib pajak tentang kewajiban perpajakan serta aturan perpajakan secara berkesinambungan dan terus menerus, misalnya komunikasi via telepon maupun memanggil wajib pajak secara langsung melalui surat resmi.



3.

Program Account Representatif sebagai sarana penyelia atau faslilitator antara 100 Wajib Pajak Besar Badan dengan Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung lebih diberdayakan dan diintensifkan, milsalnya dengan mengumpulkan 100 Wajib Pajak yang tidak patuh agar lebih patuh lagi dalam melaporkan pajaknya.

Lieta Murniati

Soekardi. 2002. Solusi Mengamankan Target Penerimaan Pajak. Jakarta. Majalah Berita Pajak (1482) Soewito. 2002. Pajak Penghasilan. Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia Suandy, Erly. 2000. Hukum Pajak. Jakarta. Salemba Empat. Sunarto. 2003. Perpajakan. Jogjakarta. Amus Jogjakarta. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE03/P.4/1995 tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2000. Undang – Undang Perpajakan tahun 2000. Bandung. Citra Umbara. Bwoga, Hanantha dan Yoseph Agus. 2005. Pemeriksaan Pajak di Indonesia. Jakarta. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2006. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/KMK.03/2002 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara. Direktorat Jenderal Pajak. 2006. Lebih dekat dengan Pajak. Jakarta. Direktorat Penyuluhan Pajak. Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2001. Pelaporan Pajak Penghasilan. Jakarta. Gramedia. Gunadi. 2001. Pajak Penghasilan. Jakarta. Multiutama Consultindo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.04/1994 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tata cara Pembayaran dan Tata cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Jakarta Malik, Fauzi. 2001. Pedoman Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran. Jakarta. Widyaiswara utama. Mansur, Muhammad. 2005. Pajak Terapan Brevet A dan B. Jakarta. Tax Sys. Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Jogjakarta. Andi Jogjakarta. Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana. 2004. Pajak Penghasilan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta. Granit. Politeknik Cahaya Surya Kediri 42

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MELALUI PENGAWASAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25

Recommend Documents