PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21 (Studi kasus Pada PT. PLN (persero) area pelayanan cabang Malang)
SKRIPSI DIAJUKAN OLEH: SUDARSONO NIM:200711039
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI 2011
PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21 (Studi kasus Pada PT. PLN (persero) area pelayanan cabang Malang)
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Karya Malang
Disusun Oleh: SUDARSONO NIM:200711039
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG 2011
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
NAMA
: Sudarsono
NIM
: 200711039
UNIVERSITAS
: KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
FAKULTAS
: EKONOMI
JURUSAN
: AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI
: Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (studi kasus pada PT. PLN (persero) area pelayanan cabang malang)
Malang,
Juli 2011
DISETUJUI : Pembimbing I
Pembimbing II
Drs.Toni Susanto, Ak,C.P.A
Dra. Silvia Indrarini,MM,Ak.
NIP 195902121981031005
NIK 193027
MENGETAHUI : DEKAN:
Ketua Jurusan Akuntansi:
Dra.Silvia Indrarini,MM.AK.
Dra.Lis Lestari.S,M.Si
NIK 193027
NIK 188011
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI Skripsi yang berjudul : PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21 (Studi kasus Pada PT. PLN (persero) area pelayanan cabang Malang yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama
:
Sudarsono
NIM
:
200711039
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang pada tanggal 24 juni 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memeroleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1). Disahkan oleh : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang
Dra. Silvia Indrarini, MM, Ak NIK : 198 027 DEWAN PENGUJI
TANDA TANGAN
1. Drs. Tony Susanto,Ak,C.P.A …………………… 2. Dra. Silvia Indrarini MM, AK …………………… 3
.Dra.MAF. Suprapti, MM. ……………………
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Kami yang bertandatangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21 (Studi kasus Pada PT. PLN (persero) area pelayanan cabang Malang) merupakan karya asli dari: Nama
: Sudarsono
NIM
: 200711039
Fakultas
: Ekonomi
Jurusan
: Akuntansi
Universitas
: Katolik Widya Karya Malang
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Malang, Juli 2011
Sudarsono
Pembimbing I
Pembimbing II
Drs.Toni Susanto, Ak,C.P.A
Dra. Silvia Indrarini, M.M, Ak
NIP: 195902121981031005
NIK: 193027 Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi
Ketua Jurusan Akuntansi
Dra. Silvia Indrarini, M.M, Ak
Dra. Lies Lestari S.,M.Si
NIK : 193027
NIK : 188011
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Sudarsono
NIM
: 200711039
Universitas
: Katolik Widya Karya Malang
Fakultas
: Ekonomi
Jurusan
: Akuntansi
Tempat/ Tanggal Lahir : Lumajang 14 november 1987 Agama
: Katolik
Nama Orang Tua (Ayah) : Hadi Suryono (Ibu) : Lianawati Alamat Asal
: jln. Jendral Hariyono No175, Lumajang, Jawa Timur
Riwayat Pendidikan
: -Tamat dari SDK Santo Yoseph Lumajang pada Tahun 2000 -Tamat dari SLTP Negeri 1 Lumajang pada Tahun 2003 -Tamat dari SMU Negeri 1 Lumajang pada tahun 2006 -Terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Katolik Widya Karya Malang Fakultas Ekonomi Tahun 2007 dan masuk jurusan Akuntansi pada tahun 2008
Melangkahlah dengan penuh kepastian, Janganlah ragu, akan apa yang terjadi nanti, Dan percayalah semua akan indah pada waktunnya Sebab Tuhan tidak akan membuat orang yang percaya kepada-Nya kecewa.
Dan jangan lah patah semangat dalam pekerjaan, Biar halangan seakan mematahkan dan mengoyakan, Biar hari ini ada awan gelap yang menutup pandangan, Ingatlah bahwa mentari selalu ada di balik awan, Dan tidak akan selamanya ia tertutupi kegelapan.
Lakukan yang terbaik,dan jangan menyerah, Tetaplah berjalan, pandanglah lurus kedepan, Bila ada gelap, terang pasti ada, Bila ada malam, pagi juga ada Hiduplah dengan penuh pengharapan, Dan ingatlah kembali bahwa Tuhan berjalan bersama kita.
Kupersembahkan kepada : Semua keluargaku (Mama, Papa, Kakak,Tante) Dan semua teman –teman ku Yang telah membantu dalam doa dan dukungannya
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir dengan judul: “PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21(Studi kasus Pada PT. PLN (persero) area pelayanan cabang Malang)”. Tugas akhir ini di buat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana program strata 1(satu) pada Universitas Katolik Widya Karya Malang, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi.
Terselesaikannya makalah skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan
pihak-pihak lain, hingga selayaknya penulis juga
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:
1.
Ibu Dra. Silvia Indrarini ,M.M., AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang.
2.
Ibu Dra. Lies Lestari S., M.Si Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang.
3.
Bapak Drs.Toni Susanto, Ak,C.P.A selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bantuan bimbingan materi dan Penyusunan materi sehingga skirpsi dapat terselesaikan.
i
4.
Dra. Silvia Indrarini,MM,Ak.selaku pembimbing 2 yang telah memberikan waktunya untuk memberikan bimibingan dan saran yang membangun untuk penyusunan skripsi ini.
5.
Para Bapak dan Ibu Dosen Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah memberikan Bekal Ilmu kepada Peneliti selama Perkuliahan.
6.
Bapak Rudi dan serta seluruh staf dan Karyawan PT PLN (Persero) sebagai tempat pengambilan data yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skirpsi ini. Meskipun demikian penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya
dalam menyelesaikan Skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini. dan dengan kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran, juga dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pada penelitian ataupun penulisan selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas bantuan dari pengajar dan teman-teman yang selama ini membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini dan semoga bermanfaat kepada semua pihak terutama yang membaca skripsi ini pada umumnya. Malang,( Juni 2011) Penulis (Sudarsono)
ii
DAFTAR ISI Halaman Halaman judul Halaman persetujuan skripsi Halaman pengesahan Halaman surat keterangan Pernyataan Bebas plagiat Halaman daftar riwayat hidup Halaman persembahan Kata Pengantar……………………………………………………………........
i
Daftar isi……………………………………………………………………….... iii Daftar tabel………………………………………………………………….......
vii
Daftar gambar…………………………………………………………………... viii Abstraksi………………………………………………………………………… ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………………........ 1 B. Perumusan Masalah………………………………………….................. . 4 C. Tujuan dan kegunaan penelitian………………………………………...... 4 1. Tujuan Penelitian ……………………………………..................
4
2. Manfaat Penelitian……………………………………….............
5
BAB II LANDASAN TEORI
iii
A.
Penelitian Terdahulu
……………………………………....................... B.
6
Landasan
Teori……………………………………………….................
7
1. Dasar-dasar Perpajakan a.
Pengertian Pajak ......................................................................
7
b.
Fungsi Pajak.............................................................................. 8
c.
Asas Pemungutan Pajak.............................................................. 8
d.
Teori Pemungutan Pajak........................................................... 9
e.
Pengelompokan Pajak..............................................................
10
f.
Sistem pemungutan Pajak.......................................................
12
g.
Prinsip pemungutan Pajak.......................................................
13
h.
Jenis Pungutan di Indonesia.....................................................
14
i.
Hukum Pajak............................................................................
15
j.
Pembagian Hukum Pajak........................................................
16
k.
Hapusnya hutang Pajak............................................................. 16
l.
Nomor Pokok Wajib Pajak....................................................... 17
m. Cara memperoleh NPWP........................................................... 18 n.
pengapusan NPWP……………………………………………. 19
2. Pajak penghasilan PPh 21 a. Pengertian pajak Penghasilan pasal 21..................................... 20 b. Perkembangan UU pajak penghasilan....................................... 20
iv
c. Dasar Hukum PPh pasal 21....................................................... 21 d. Karakteristik Umum pajak Penghasilan..................................... 21 e. Subjek Pajak Penghasilan................................................ …….. 26 f. Pengertian dan jenis karyawan………………………………….32 g. Perbedaan karyawan tetap dan kontrak……………………….. 33 h. Objek Pajak Penghasilan........................................................... 36 3. Menghitung PPh pasal 21 a. Menghitung Penghasilan Kena Pajak....................................... 36 b. Pajak Penghasilan dan metode Pemotongannya....................... 54 4.
Pelaporan PPh Pasal 21 oleh Pemotong PPh Pasal 21 (Pemberi Kerja) a. Pelaporan PPh 21 masa……………………….......................
57
b. b. Pelaporan PPh Pasal 21Tahunan…………………………. 57 C. Kerangka Pikir………………………………………..............................
59
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ………………………………………………..................
60
B. Lokasi Penelitian…………………………………………………............
60
C. Ruang Lingkup Penelitian…………………………………...…..............
60
D. Jenis dan Sumber Data…………………………………………………… 60-61 E. Metode Pengumpulan Data………………………………………………
61
F. Analisi Data ……………………………………....................................
62
BAB IVANALISIS DAN ITERPRETASI DATA A. Gambaran Umum Perusahaan
v
1. Sejarah Umum Perusahaan………………...………………………. 65 2. Kedudukan, Fungsi dan tugas Pokok PLN…………….................
67
3. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan…………………………..
71
B. Penyajian Data Penelitian…………………………………………………. 80 C. Analisis dan Interpretasi Data. 1. Permasalahan…………………………………………………….
82
2. Pemecahan masalah…………………………………………….
82
a. Pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 menurut UU no 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan………... 82 b. Perhitungan PPh pasal 21………………………………………….. 84 c. Pelaporan dan pelunasan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh) pasal 21……………………………………………………… 89 d. Perlakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21……. 90 e. Hasil Yang di harapkan…………………………………………… 91 BAB V PENUTUP A. Simpulan...................................................................................................
92
B. Saran.........................................................................................................
93
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vi
Daftar Tabel Halaman Tabel IV.1 jumlah direksi dan karyawan PT PLN (persero) APJ Malang …
79
Tabel IV.2 Penerimaan Penghasilan karyawan bulan januari PT PLN (Persero) APJ Malang…………………………………………………………… 81
vii
Daftar Gambar Gambar 1 Struktur organisasi PLN APJ MLNG …………………………
viii
72
ABSTRAKSI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 21 Pada PT. PLN (persero) area pelayanan cabang Malang Hasil yang diharapkan penulis adalah untuk menyesuaikan perhitungan dan pelaporan pajak Penghasilan pasal 21 pada karyawan di PT PLN (persero) cabang malang. Dan dengan penelitian ini pajak yang di terapkan diharapkan sesuai dengan perlakuan UU No 36 Tahun 2008. sehingga kesejahteraan karyawan dapat diperhatikan. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) kota Malang yang bergerak dalam bidang jasa terutama Listrik.Permasalah yang ingin di teliti oleh penulis dalam PLN ini adalah apakah Peraturan perpajakan yang baru telah dilakukan dan di terapkan sesuai dengan UU no 36 tahun 2008. Metode Penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Dengan melihat Perubahan Tarif PTKP yang Baru telah di terapkan, apakah tingkat kesejahteraan Karyawan telah terpenuhi. Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah terjadinya perbedaan penerapan PPh pasal 21 yang di kenakan final sehingga terjadinya perbedaan perhitungan perusahaan dengan perhitungan yang di lakukan oleh peneliti. Kata kunci : PPH pasal 21, Karyawan
ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan merupakan sarana bagi bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus didukung oleh besarnya penerimaan negara. Dengan adanya penerimaan yang besar maka akan membantu pertumbuhan sektor pembangunan pada segala bidang, baik ekonomi sampai pada pertahanan negara. Namun dengan adanya tujuan ini di perlukan partisipasi dari segala tingkatan masyarakat yang ada. Baik dari kelas ekonomi rendah maupun sampai tingkat ekonomi yang tinggi. Akan sangat sulit jika sebuah partisipasi tidak di jalankan dalam pembentukan negara yang kuat, dan
pada waktu ini masih banyak
masyarakat yang tidak begitu peduli tentang nasib pembangunan sebuah negara. Maka melihat situasi yang terjadi diperlukan pajak sebagai salah satu sumber dana bagi Pemerintah, Pajak merupakan sesuatu yang sangat besar perannya di dalam menopang jalannya pembangunan di negara Indonesia. Dalam hal ini masyarakatlah yang mempunyai andil
1
2
cukup besar dalam pengisian kas negara yang dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran negara, baik dalam rangka usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional, maupun daerah. Sebab tanpa adanya andil atau peran serta dari masyarakat sebagai subyek pajak maka sektor pajak tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber dana Pemerintah. Pendapatan negara yang terbesar salah satunya adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan
mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau
kemampuan belanja (spending power) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Masyarakat merupakan bagian yang ikut dalam pembangunan. Dengan masyarakat yang bekerja maka perekonomian juga akan maju dan negara akan menjadi lebih kuat. hal ini juga terjadi saat tiap-tiap Wajib Pajak (Orang Pribadi atau Badan) membayarkan pajaknya dari penghasilan atau pendapatan yang diterima melalui gaji atau upah sebagai Karyawan ataupun pengusaha.
3
PT PLN (pesero) merupakan badan yang bergerak dalam bidang jasa Yaitu dalam
penyediaan listrik. namun sebagai sebuah badan
tentunya memiliki pekerja yaitu karyawan. Dengan adanya karyawan maka PT. PLN(Persero) dapat mengatur jalanya usaha jasa. Terlebih lagi dengan adanya karyawan sebagai penggerak di PT PLN maka pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dapat terpenuhi Undang – Undang pajak penghasilan yang bermula dari UU No 17 tahun 1983 tetang pajak penghasilan, telah mengalami perubahan – perubahan terakhir. Beberapa Perubahan terakhir itu adalah UU no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, hal yang di ubah adalah mengenai tarif yang di tetapkan, Namun tarif yang di tetapkan dalam UU tersebut terlihat tidak sesuai, maka di susunlah UU no 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sehingga dengan perubahan tarif terakhir ini di perlukan penelitian lanjutan. Penelitian ini di tujukan untuk mengetahui perhitungan perubahan tarif pemotongan Pajak penghasilan PPh Pasal 21 Pada PT.PLN (persero) cabang malang. Dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah tarif perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan di PT PLN (persero) cabang malang mengalami perubahan atau tetap memakai tarif yang lama. Sehingga penyesuaian dalam perhitungan pajak penghasilan dapat dilakukan dan dengan penelitian ini di ketahui permasalahan yang terjadi pada PT.PLN (persero) cabang malang dengan tarif yang di pakai.
4
Berdasarkan pemaparan masalah mengenai pajak di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (studi kasus pada PT. PLN (persero) area pelayanan cabang Malang) ” B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh ) pasal 21 pada PT. PLN (Persero) area pelayanan cabang Malang” C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT PLN (Persero) area pelayanan cabang malang. 2. Kegunaan Penelitian a. Bagi penulis Penelitian ini memberikan manfaat sebagai sarana penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan, khususnya tentang Perpajakan. Dan juga sebagai bukti empiris bahwa penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada
5
karyawan telah dilakukan dengan sesuai peraturan perpajakan yang terbaru b. Bagi Instansi atau Perusahaan Sebagai
pengetahuan
lanjutan
sekaligus
masukan
tentang
perhitungan dan pelaporan perpajakan menurut aturan yang berlaku. c. Bagi pihak lain Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan serta wawasan, khususnya bagi yang berminat dengan masalah yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pepajakan (PPh) pasal 21
BAB II LANDASAN TEORI A. Penelitian Terdahulu. 1. Niken Aulia Regina (2005) Penelitian di lakukan di PT.PLN (persero) area pelayanan malang. pada tahun 2005. Dengan metode penelitian berdasarkan studi kasus. Analisis Pada PT. PLN (persero) area pelayanan dan jaringan Malang tentang Mekanisme Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Karyawan dengan gaji bulanan telah sesuai dengan proses yang telah dilakukan. Namun Pengenaan PPh pasal 21 telah terjadi permasalahan terhadap karyawan Tetap dengan gaji bulanan. hasilnya Proses perhitungan, pemotongan dan pengolahan SPT Tahunan dan SPT masa PPh pasal 21 karyawan
tetap
dengan gaji bulanan mengalami masalah tentang pengenaan PPh pasal 21. 2. Yeni Ratnawati (2007) Penelitian dilakukan pada PDAM kota blitar pada tahun 2007 dengan metode penelitian deskriptif berdasarkan studi kasus. hasil analisis yang di lakukan adalah dengan penerapan tarif PTKP yang baru yakni Rp13.200.000 setahun maka kesejahteraan karyawan PDAM bisa terpenuhi, karena jumlah pendapatan yang di terima karyawan lebih besar dan potongan PPh pasal 21 lebih kecil dari sebelumnya yaitu tarifnya sebesar Rp 12.000.000.
6
7
3. Nurhayati (2009) Penelitian di lakukan pada perusahaan kacang shanghai “suling mas” ngunut Tulungagung. pada Tahun 2009. metode penelitian yang di gunakan adalah observasi lapangan dengan analisis deskriptif kuantitatif . hasil analisi menunjukan kesesuaian dengan tata cara perpajakan tahun 2009. namun para karyawan belum memahami tentang pajak penghasilan Tersebut sehingga kesjahteraan karyawan perlu tetap di perhatikan. B. LANDASAN TEORI 1. DASAR –DASAR PERPAJAKAN a. Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam (Rahayu dan Suhayati . 2010: 1) yang dimaksud dengan pajak
adalah “Iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum Menurut Andriani dalam (Waluyo, 1991: 2), pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
8
Jadi dengan menarik pengetian pajak diatas maka pajak ialah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi atau timbal balik secara langsung, dan apabila terjadi pelanggaran dari masyarakat yaitu tidak melunasinya atau terlambat membayar maka akan dikenakan sanksi oleh negara. b. Fungsi pajak : fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu: 1) Fungsi Penerimaan atau Budgetair Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Salah satu contohnya adalah dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2) Fungsi Mengatur atau Regulerend Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk tujuan tertentu. Waluyo (2002:3) c. Asas Pemungutan Pajak Menurut hakekatnya asas pemungutan pajak di bagi menjadi 3 bagian sebagai berikut: 1) Asas Domisili Pengenaan pajak ini berdasarkan dimana wajib pajak tersebut tinggal pada suatu negara, jika tinggal di indonesia maka indonesia memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan berupa gaji atau pendapatan lainya.
9
2) Asas Sumber Pengenaan pajak ini berdasarkan sumber dimana obyek pajak di peroleh, misalnya jika dalam suatu negara terdapat sumber penghasilan maka negara tersebut langsung mengenakan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Contohnya di indonesia yang mengenakan pajak dalam indonesia jika sumbernya berasal dari indonesia. 3) Asas Kebangsaan Pengenaan pajak ini di dasarkan pada kebangsaan suatu negara, biasanya juga di sebut asas nasional,cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo digunakan untuk menetapkan pajak objektif. (Rahayu dan Suhayati. 2010 : 4-5) d. Teori Pemungutan Pajak Mardiasmo (2004:3) menyatakan ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain: 1) Teori Asumsi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
10
2) Teori Kepentingan Pembagian beban pajak untuk rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseoarang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 3) Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang yaitu sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran masing-masing orang 4) Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dan negara dengan rakyat membalas rasa baktinya kepada negara. 5) Teori Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak artinya menarik daya beli rumah tangga negara e. Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2003: 7-8) Pajak dapat di kelompokan menjadi 3 kelompok yaitu : 1) Pengelompokan Pajak Menurut Golongan a) Pajak Langsung: Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban lansung Wajib Pajak yang bersangkutan, Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh).
11
b) Pajak Tidak Langsung : Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 2) Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya a) Pajak Subjektif : Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. diantaranya Pajak Penghasilan (PPh). b) Pajak Objektif : Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan
keadaan
diri
wajib
pajak.
Diantaranya
Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM). 3) Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya a) Pajak Pusat (Pajak Negara) Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. b) Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.
12
f. Sistem Pemungutan Pajak Sistim pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem dan tiap sistim juga memiliki ciri masing-masing berikut ini penjelasan lebih lanjut: Mardiasmo (2003: 7-8) 1) Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri Official Assesment System: a) Wewenang besarnya pajak terutang ada pada pemerintah (fiskus) b) Wajib pajak bersifat pasif c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah (fiskus). 2) Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Self Assesment System: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri. b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
13
3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri With Holding System: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. g. Prinsip pemungutan pajak Menurut pendapat Adam Smith yang terdapat dalam (Rahayu dan Suhayati. 2010:19-22) Ada empat prinsip yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu: 1) Equality (keadilan dan pemerataan) Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai manfaat yang diterima. 2) Certainty (kepastian menurut Hukum) Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran. 3) Covenience Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak
14
4) Economy Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim dan seefisien mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. h. Jenis Pungutan di Indonesia Indonesia memiliki 5 macam jenis pungutan yaitu: 1) Pajak Pusat (Pajak Negara) Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dan juga Pajak Pusat ini
digunakan untuk Pemerataan Pembangunan Untuk
pemerintahan daerah lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 2) Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. merupakan salah satu Pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD dan Diatur Dalam UU no 34 tahun 2000 Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan,pajak hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir. 3) Retribusi daerah Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang di sediakan pemerintah daerah untuk
15
kepentingan orang pribadi atau badan. Obyeknya meliputi jasa umum,jasa usaha, dan perizinan tertentu. 4) Bea dan Cukai merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perpindahan barang mewah yang diatur dalam undang-undang. Bea dan cukai dapat berupa minuman beralkohol, dan rokok 5) Penerimaan yang bukan pajak. Biasanya hal ini tidak berasal dari perpajakan biasanya berasal dari pengeluaran dana pemerintah,sumber daya alam, pengelolaan kekayaan negara, pelayanan pendidikan, denda administrasi, hibah yang merupakan hak pemerintah.dan penerimaan yang di atur dalam undang-undang. (Rahayu dan Suhayati. 2010:7-11). i. Hukum Pajak Rochmat Soemitro (Rahayu dan Suhayati. 2010: 23) mendefinisikan Hukum Pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. keterkaitan Hukum Pajak dengan Hukum yang Lainnya: 1) Dengan Hukum Publik : Hukum Pajak Merupakan bagian dari hukum publik maka Hukum Administrasi tidak dapat di satukan dengan Hukum Pajak, karena Hukum Pajak memiliki tata tertib dan istilah sendiri untuk lapangan pekerjaanya (R. Santoso Brotodiharjo: dalam Suhayati. 2010:24)
Rahayu dan
16
2) Dengan Hukum Perdata : Melihat Hukum Perdata sebagai Hukum Umum maka akan timbul hubungan yang erat dalam Hukum Pajak, hal ini timbul karena banyak di pergunakan istilah-istilah dalam perpajakan, namun pengertian- pengertian tersebut tidak seperti yang di anut Hukum Perdata. dan juga masalah Hukum perdata ini sering berkaitan dengan Hukum Pajak yaitu tentang pengenaan Pajak. 3) Dengan Hukum Pidana : Melihat Peraturan Administratif akan timbul sanksi yang ditujukan untuk di taati sehingga dalam masyarakat diperlukan sanksi dalam bentuk pidana j. Pembagian Hukum Pajak Pembagian hukum pajak di bedakan menjadi 2 hal yaitu (Rahayu dan Suhayati. 2010 : 26-33) 1) Hukum pajak Material : hal-hal yang memuat tentang norma-norma yang menrangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan,dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan pajak,siapa-siapa yang harus di kenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 2) Hukum Pajak Formal : hukum pajak yang memuat ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan,dengan melaksanakan hukum pajak material.umumnya hukum pajak formal mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur,dan sanksi.
17
k. Hapusnya Hutang Pajak : Setiap ketentuan perpajakan memiliki penghapusan hutang, dan berikut ini merupakan syarat terjadinya penghapusan hutang pajak: 1) Pembayaran: dilakukan dengan membayar mata uang negara yang memungut pajak. 2) Kompensasi :terjadi saat WP mepunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran. 3) Daluwarsa: hal ini terjadi jika penagihan pajak telah daluarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. 4) Pembebasan: pembebasan hal ini bukan memiliki asti semestinya melainkan di tiadakan. tetapi tidak berkaitan dengan pokok pajak, melainkan sanksi 5) penghapusan: sifatnya sama dengan pembebasan tetapi diadakan karena keadaan keuangan wajib pajak l. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.dalam Waluyo (2003:25) Fungsi dari NPWP adalah : 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak
18
3) Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan. 4) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan 5) Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban perpajakan (misal dalam surat setoran pajak) 6) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang wajib mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan (misal dokumen import dan eksport) 7) Untuk keperluan pelaporan SPT masa atau tahun (dalam Rahayu dan Suhayati. 2010: 38) m. Cara memperoleh NPWP Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktoral Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagi wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak seorang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Wajib pajak selain untuk memperoleh NPWP dapat pula wajib pajak memperoleh NPWP secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberi NPWP.
19
Oleh karena itu wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran keKPP setempat. Selanjutnya KPP menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap. n. Penghapusan NPWP menurut Kep 27/PJ/1995 (dalam Rahayu dan Suhayati .2010.) NPWP dapat terhapus jika: 1) WP orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan dan ahli waris memberi tahukan hal tersebut. 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan
harta/ pengahasilan
dengan menunjukan bukti kawin (akte nikah). 3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak selesai di bagi beserta dokumen yang tersedia. 4) WP badan yang dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan bukti pembubaran dan akte neraca likuidasi. 5) Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai Badan. yaitu dengan adanya dokumen yang menyatakan tersebut
pembubaran
20
6) Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat lagi untuk digolongkan wajib pajak. dengan syarat melunasi hutang pajak jika punya hutang pajak. 2. Pajak Penghasilan pph 21 a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. b. Perkembangan UU Pajak penghasilan Pajak penghasilan (PPh) sebelum terjadi perubahan perundangundangan perpajakan tahun 1983 telah
diatur dalam beberapa ketentuan
perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pada pajak pendapatan tahun 1984. Kemudian dengan perubahan yang dialami maka Dalam sejarah perkembangan pada Undang-undang PPh 21 dilakukan perubahan pada tahun 1994, tahun 2000, 2007. dan yang terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2008 dengan undang-undang no 36 Tahun 2008. Kemudian dengan melihat perubahan yang dialami, maka dapat ditinjau dari pengelompokkannya: Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, namun da pat juga ditinjau dari sifatnya yang dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.
21
c. Dasar Hukum PPh 21 Dalam praktiknya PPh 21 memiliki Dasar Hukum sebagai berikut ( dalam http://www.klinik-pajak.com) : 1)
Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
3)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto karyawan Tetap atau Pensiunan
4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK. 03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan karyawan Harian Dan Mingguan Serta karyawan Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
d. Karakteristik Umum Pajak Penghasilan Dilihat dalam karakteristiknya Pajak Penghasilan memiliki ciri khas sebagai berikut ini: ( dalam http://blog.unand.ac.id) 1)
Menurut Golongannya, Pajak Penghasilan adalah Pajak Langsung Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada kepada pihak lain.
22
Misalnya, bila Wajib Pajak A memperoleh penghasilan maka pajak atas penghasilan yang diperolehnya tersebut harus dibayarnya sendiri karena dialah yang memperoleh penghasilan. Hal ini tidaklah berarti menutup kemungkinan bahwa pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak A dibayarkan oleh pihak lain. Akan tetapi, bila pihak lain yang akan membayarkan tersebut tidak jadi membayar atau tidak sanggup sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayarannya, maka penagihan atas pajak tersebut akan dilakukan terhadap Wajib Pajak A. 2)
Menurut Sifatnya, Pajak Penghasilan adalah Pajak Subjektif Pajak
subjektif
adalah
jenis
pajak
yang
pembebanannya
memperhatikan keadaan subjek pajak, dalam arti memperhatikan status dan jumlah tanggungan subjek pajak. berikut ini penjelasan lebih lanjutnya: Wajib Pajak B sudah menikah dan memiliki 3 orang anak dan Wajib Pajak C yang masih bujangan memperoleh penghasilan neto tahun 2009 masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,00. Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak B dan Wajib Pajak C adalah sebagai berikut :
23
Wajib Pajak B Penghasilan neto
Wajib Pajak C
Rp. 30.000.000,00
Rp. 30.000.000,00
Wajib Pajak
(Rp. 15.840.000,00)
(Rp. 15.840.000,00)
Status Kawin
(Rp. 1.320.000,00)
Rp.
3 x Rp. 1.320.000,00 =
(Rp. 3.960.000,00)
Rp
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 8.880.000,00
PPh Terutang (Tarif 5%)
Rp.
PTKP
-
Tanggungan
444.000,00
–
Rp. 14.160.000,00 Rp.
708.000,00
Berdasarkan contoh diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun Wajib B dan Wajib Pajak C memiliki jumlah penghasilan yang sama, namun jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak B lebih kecil dibanding Wajib Pajak C. Perbedaan jumlah pajak yang harus ditanggung dan dibayar oleh Wajib Pajak B dengan Wajib Pajak C disebabkan oleh karena berbedanya status dan jumlah tanggungan mereka. 3)
Menurut Lembaga Pemungutnya, Pajak Penghasilan adalah Pajak Pusat Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Walaupun pajak penghasilan termasuk sebagai pajak pusat, namun sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, tidak seluruh penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan diserahkan kepusat. Sebab di dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa 20% dari penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21
24
yang dipotong oleh pemberi kerja dialokasikan untuk daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. 4)
Stelsel Pajak Penghasilan menggunakan Stelsel Campuran Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata (riel stelsel) dengan stelsel anggapan (fictieve stelsel). Pada awal tahun pajak, besarnya pajak yang terutang untuk tahun tersebut dianggap sama dengan tahun sebelumnya (stelsel anggapan). Dengan demikian, Wajib Pajak dapat mencicil pembayaran pajak yang terutang untuk tahun tersebut mulai dari awal tahun. Pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan sebenarnya yang diperoleh pada tahun tersebut diketahui, baru dihitung besarnya pajak yang sebenarnya terutang (stelsel nyata). Selanjutnya, pajak penghasilan yang terutang dibandingkan dengan pembayaran cicilan yang telah dilakukan. Apabila jumlah cicilan yang dibayar lebih besar dari pajak yang sebenarnya terutang, disebut dengan pajak lebih bayar, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan dengan utang pajak yang lain pada tahun tersebut atau utang pajak yang sama ditahun yang akan datang atau diminta kembali (direstitusi). Sebaliknya, bila jumlah cicilan yang dibayar lebih kecil dari pajak yang sebenarnya terutang, disebut dengan pajak kurang bayar, maka kekurangan pembayaran tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak tersebut berakhir.
25
5)
Asas Pemungutan Pajak Penghasilan adalah Asas Domisili dan Asas Sumber. a) Asas Domisli adalah asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau berdomisili diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri. berikut ini adalah penjelasan contoh lebih lanjut: Wajib Pajak D bertempat tinggal di Indonesia. Ia memperoleh penghasilan dari usahanya yang dilakukan di Indonesia. Selain itu, ia juga memperoleh penghasilan dari Malaysia dan Singapura. Atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak D, baik penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari Malaysia dan Singapura, semuanya dikenakan pajak di Indonesia. Mengapa ?. Karena ia bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. b) Asas Sumber adalah asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang berasal dari Wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri. berikut ini adalah penjelasan contoh lebih lanjut. Mr. E adalah Wajib Pajak luar negeri. Ia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Suatu saat ia memperoleh penghasilan, misalnya royalti,
26
dari Indonesia. Atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia tersebut akan dikenakan pajak di Indonesia. Mengapa?. Karena penghasilan itu bersumber atau berasal dari Indonesia. e.
Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak adalah pihak-pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenai kewajiban untuk membayar pajak. Subjek pajak penghasilan adalah pihak-pihak yang
menurut
penghasilan
ketentuan
dapat
dikenai
peraturan
perundang-undangan
kewajiban
untuk
membayar
pajak pajak
penghasilan. Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan,
Subjek
Pajak
Penghasilan
meliputi
:
(http://blog.unand.ac.id/2010) 1) Orang pribadi, Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua. 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut
27
dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya. 3) Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : a) Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya; b) Badan usaha milik negara(BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun .Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak; c) Firma; d) Kongsi; e) Koperasi; f) Dana pensiun; g) Persekutuan;
28
h) Perkumpulan (dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama); i) Yayasan; j) Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya; k) Lembaga; dan l) Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. berikut penjelasan lebih lanjutnya: Kontrak Investasi Kolektif (Collective Investment Contract) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif
dan
Bank
Kustodian
diberi
wewenang
untuk
melaksanakan penitipan kolektif Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain,
29
termasuk
menerima
dividen,
bunga,
dan
hak-hak
lain,
menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya d) Bentuk usaha tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh : 1)Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 2)Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia Bentuk Usaha Tetap dapat berupa : (1) Tempat kedudukan manajemen (2) Cabang perusahaan (3) Kantor perwakilan (4) Gedung kantor (5) Pabrik (6) Bengkel (7) Gudang (8) Ruang untuk promosi dan penjualan (9) Pertambangan dan penggalian sumber alam (10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
30
(11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan (12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan (13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh karyawan atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 bulan (14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas (15) Agen atau karyawan dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia dan (16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.
31
Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila per usahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui Karyawan, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di
32
Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Catatan : Bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. jika melihat Obyek pajaknya maka dapat di artikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang, berikut ini adalah obyek pajak dari Pajak penghasilan dan berikut ini penjelasan lebih lanjut: f. pengertian dan jenis Karyawan Dengan
merujuk
252/KMK.03/2008
pasal
Peraturan 1
(
Menteri
dalam
Keuangan
nomor
http://pajak-kita.blogspot.com
: )
dinyatakan bahwa: Karyawan tetap adalah karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang
33
karyawan yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut. Karyawan tidak tetap / tenaga kerja lepas adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja Bukan karyawan karyawan
adalah orang
pribadi selain Karyawan tetap dan
tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan
dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. g. Perbedaan Karyawan Kontrak dan Tetap Definisi dan ketentuan yang berlaku untuk karyawan kontrak adalah sbb: (dalam http://www.portalhr.com/Wiwiek Wijanarti ,2010) a) Karyawan kontrak dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas maksimal hanya 3 tahun. b) Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam “Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu” c) Perusahaan tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan d) Status karyawan kontrak hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
34
1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ; 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ; 3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 5) Untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diberlakukan status karyawan kontrak. e) Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja f) Jika setelah kontrak kemudian perusahaan menetapkan ybs menjadi karyawan tetap, maka masa kontrak tidak dihitung sebagai masa kerja. Definisi dan ketentuan yang berlaku untuk karyawan tetap adalah sbb: (http://www.portalhr.com/Wiwiek Wijanart ,2010) a) Tak ada batasan jangka waktu lamanya bekerja b) Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam “Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu” c) Perusahaan dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan.
35
d) Masa kerja dihitung sejak masa percobaan. e) Jika terjadi pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran berat atau karyawan mengundurkan diri maka karyawan tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (bagi karyawan yang bekerja minimal 3 tahun) dan uang penggantian hak sesuai UU yang berlaku. Mengenai gaji, fasilitas, kesejahteraan,cuti dll karyawan kontrak dapat memiliki hak yang sama dengan karyawan tetap tergantung dari perjanjian kerja yang disepakati bersama. Oleh karenanya semua hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dicantumkan semua dalam perjanjian kerja dan karyawan harus cermat dan jeli mempelajari perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan. PENYUSUNAN UPAH Menurut UU no 13 Pasal 92 berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. b)
Pengusaha
melakukan
peninjauan
upah
secara
berkala
dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Penyusunan struktur dan skala upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan, tidak ada ketetapan baku mengenai hal ini. Jika di tempat Anda belum ada aturan pengupahan yang jelas Anda dapat meminta perusahaan untuk menyusunnya karena aturan pengupahan yang jelas dapat menciptakan iklim kerja yang lebih nyaman bagi karyawan. (http://www.klinik-pajak.com)
36
h.
Objek Pajak Penghasilan Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun Luar Indonesia yang dapat di gunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. dan berikut ini pengelompokan objek pajak: 1) Penghasilan dari Pekerjaan dalam hubungan Kerja 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta 4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat masuk dalam 3 kelompok tersebut
3. Menghitung PPh Pasal 21 a. Menghitung Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi karyawan tidak tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP, dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi karyawan tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto bagi karyawan tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan: 1)
Biaya jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan;
37
Biaya Jabatan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi karyawan tetap ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. 2)
Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh karyawan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Berikut ini akan di uraikan tentang penjelasan tersebut 1.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi: (1) Wajib Pajak
:Rp 15.840.000,-
(2) Tambahan status kawin :Rp 1.320.000,(3) Istri Bekerja (usahawati) :Rp 15.840.000,(4) Tambahan tanggungan 2.
:Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)
PTKP bagi Karyawati
Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: (1) Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; (2) Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
38
Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 3. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21): (Http://organisasi.org) (1). karyawan Negara, karyawan Negeri Sipil / PNS, anggota TNI Polri yang menerima honorariun serta bentuk imbalan lain yang berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah penghasilan dipotong pph 21 sebesar 15% kecuali untuk golongan IId atau lebih rendah, TNI Polri pangkat Peltu ke bawah atau Ajun Insp. / Tingkat I ke bawah. (2). Orang yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang jumlahnya lebih dari Rp. 24.000 sehari namun kurang dari Rp. 240.000 kena potongan 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) harian atau apabila tahunan maka dibagi 360. (3). Orang yang menerima pesangon, Tunjangan Hari Tua, Tebusan Pensiun atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Untuk yang nominalnya antara Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 terkena potongan pph21 sebesar 5%. Untuk antara Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 terkena pph 21 sebesar 10%. Kemudian untuk antara Rp. 100.000.000 sampai
39
dengan Rp. 200.000.000 dipotong pph21 20% dan yang terakhir apabila menerima Rp. 200.000.000 lebih terkena potongan pph21 25%. (4). Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan potongan penghasilan pph 21 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yaitu 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto. Tenaga ahli contohnya seperti arsitek, dokter, pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. (5). Orang yang menerima honor atau honorarium, hadiah / penghargaan, bea siswa, uang saku, komisi, dan bentuk pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan. Mantan karyawan yang menerima jasa produksi, bonus, gratifikasi dan tantiem. Peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun semua dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang PPh dikali Penghasilan Bruto. (6). karyawan tetap, karyawan tidak tetap, pemagang, calon karyawan, penerima pensiun bulanan, distributor multi level marketing atau MLM serta direct selling dan kegiatan sejenis dikenakan tarif sesuai dengan yang ada di Pasal 17 Undang-Undang PPh 21 dikali dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berikut ini adalah cara menghitung penghasilan kena pajak / pkp : (a) karyawan tetap dihitung dengan cara mengurangi penghasilan kotor dengan biaya jabatan sebesar 5% maksimal Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 per bulan dikurangi lagi dengan biaya iuran pensiunm iuran jaminan hari tua dan dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.
40
(b) Penerima pensiun bulanan dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiunan sebesar 5% dikurangi Rp. 432.000 setahun atau Rp. 36.000 sebulan, lalu dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. (c) Untuk karyawan tidak tetap, calon karyawan, karyawan magang / pemagang dihitung denga cara mengurangi penghasilan kotor dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Tarif PPh Pasal 21 dengan penjelasan sebagai berikut: Jenis Penghasilan karyawan tidak tetap atau upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; (1)Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh karyawan yang terutang atau dibayarkan secara harian. (2)Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh karyawan yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. (3)Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh karyawan yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. (4)Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh karyawan yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. 1.
Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari
41
karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan 2.
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan (5%) diterapkan atas: a. jumlah penghasilan bruto di atas bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan ; atau b.
jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.
3.
Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.
42
(d) Untuk Distributor multi level marketing atau mlm, direct selling dan yang mirip atau sejenis dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP perbulan. 4. Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 21 (Http//www.klinik-pajak.com) (1) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: (a). Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas); (b). Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh salama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. (2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah: (a). Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan teratur dibagi 12 (dua belas): (b). Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan tidak
43
teratur dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan teratur 5.
Karyawan Pindahan Baru
Dalam hal karyawan tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan januari, termasuk karyawan
yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya
bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada angka (2) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja. 6. karyawan Berhenti Bekerja Dalam hal karyawan tetap berhenti bekerja sebelum bulan desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terhutang untuk 1 (satu) tahun pajak, maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada karyawan tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. 7. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Terakhir Sehubungan sudah tidak adanya lagi SPT Tahunan PPh Pasal 21, maka besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal
44
21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Karyawan tetap berhenti bekerja. 8. karyawan Asing Dalam hal karyawan
tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi
bagian tahun pajak, perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan. 9. Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan karyawan Harian Dan Mingguan Serta karyawan Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak: a)
Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari
b)
Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto jumlahnya melebilhi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.
c)
Ketentuan di atas tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
10. PPh Pasal 21 Karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan
45
Atas penghasilan bagi karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri berlaku ketentuan sebagai berikut: (1) Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari; (2) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. I.
Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
II.
Dalam hal karyawan tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender yang melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.
III. PTKP
yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari
kerja yang sebenarnya.
46
IV. PTKP
sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang
sebenarnya adalah sebesar PTKP dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. V.
Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh karyawan tidak tetap kepada badan penyelenggara
jaminan
sosial
tenaga
kerja
atau
badan
penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan: 1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari; Upah/uang saku mingguan dibagi 6 a.
Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
b.
Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
47
2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong. 3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp. 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 150.000,00, dikalikan 5%. 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp. 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebanding dengan banyaknya hari, dari jumlah upah bruto yang bersangkutan. 11. Tarif PPh Pasal 21 bagi yang tidak Mempunyai NPWP (1) Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
48
(2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. (3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (4) Dalam hal penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 12.
Saat Terutang PPh Pasal 21
(1) PPh Pasal 21 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. (2) PPh Pasal 21 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. (3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. penghasilan dapat di bedakan menjadi 2 yaitu penghasilan yang di potong PPh 21 dan Penghasilan yang tidak di potong PPh 21.
49
13. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Karyawan, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur contoh
Penghasilan
yang
dipotong
PPh
Pasal
21
adalah
(http://www.pajak.go.id) : 14. penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; 15. penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan, penerima pensiun atau mantan karyawan secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; 16. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau
mingguan yang diterima peserta
50
pendidikan, pelatihan atau
pemagangan yang merupakan calon
karyawan; 17. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja; 18. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari : a) tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; c) olahragawan; d) penasihat,
pengajar,
pelatih,
penceramah,
penyuluh,
dan
moderator; e) pengarang, peneliti, dan penerjemah; f) . pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; g) agen iklan;
51
h) pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat; i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; j) peserta perlombaan; k) petugas penjaja barang dagangan; l) petugas dinas luar asuransi; m) peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan karyawan atau bukan sebagai calon karyawan; n) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. 19.
Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan
gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, karyawan Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. 20. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah
52
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; 5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3) huruf l UndangUndang Pajak Penghasilan. 6.
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali bentuk natura yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak.
7.
Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21
21. Pihak Yang Penghasilannya Tidak Terkena Potongan PPh Pasal 21 (Http://organisasi.org):
53
1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari perwakilan negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama. Syaratnya adalah bukan warga negara Indonesia (WNI) dan selama berada di Indonesia tidak menerima bentuk penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya. Selain itu negara tempat perwakilan asing tersebut juga memperlakukan yang sama terhadap perwakilan dari Indonesia berdasarkan asas timbal balik (riciprocitas). 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan selama orang tersebut bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, pekerjaan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 22. berikut dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap dan tidak tetap: (http://www.klinik-pajak.com) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak
dan, Dasar pengenaan dan pemotongan PPh
Pasal 21 karyawan tidak tetap adalah: 1. Penghasilan Kena Pajak yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri. 2. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54
21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan ( Rp 150.000,00 sehari), sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri. b. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Metode Pemotongannya Secara umum formula penghitungan pasal 21 pada berbabagai perusahaan adalah sebagai berikut :
Penghasilan bruto
= xxxxx
Pengurang : a. Biaya jabatan 5%x Gaji
:xxxx
b. Iuran pensiun
:xxxx
c. Jamsostek
:xxxx
= (xxxxx)
Penghasilan netto
= xxxxxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
= (xxxxx)
Penghasilan kena pajak (PKP)
= xxxxxx
Setelah
dikenakan
Tarif
(5%,15%,25%,30%),diperoleh
progressive PPh
terutang (sumber dari:http://www.ortax.org)
pajak
Pasal
21 = xxxxxx
55
Keterangan: 1. jika ada pendapatan lainya seperti tunjangan,THR,Bonus, penghasilan di luar usaha dan pendapatan tidak teratur (misal: jasa produksi, Premi piket, dll) maka akan di tambahkan dalam penghasilan bruto dengan mensetahunkan penghasilan teratur yaitu gaji dan tunjangan-tunjangan yang berasal dari perusahaan. 2. Pengurang merupakan Biaya-biaya yang di keluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaannya misalnya pembayaran premi dan iuran-iuran pensiun . 3. Lapisan tarif tersebut meliputi: 5% sampai dengan Rp 50.000.000,00; 15% antara Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00; 25% antara Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00; 30% lebih dari Rp 500.000.000,00. adapun format Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan jaringan Malang mengenai Pegawai tetap dapat di lihat sebagai berikut.
56
PERHITUNGAN PPH 21 ATAS GAJI SETAHUN Gaji setahun : Gaji 1bulan x 12 bulan
= Rp
xxx
Pengurang:: Biaya jabatan
5% x gaji setahun
Iuran pensiun satu tahun : iuran 1 bln x12
=Rp
xxx
=Rp
xxx +
Total Pengurang
(=Rp xxx)
Penghasilan netto setahun
=
Rp
xxx
PTKP WP Orang pribadi a.
Wajib Pajak
: Rp 15.840.000,-
b.
Tambahan status jika kawin :Rp 1.320.000,
c.
Tambahan tanggungan
: Jika ada (maksimal 3)
Tanggungan (1)
: Rp 1.320.000
Tanggungan (2)
: Rp 1.320.000
Tanggungan (3)
: Rp 1.320.000
Total PTKP
(=Rp xxx)
Penghasilan Kena Pajak setahun
=Rp
xxx
PPH PASAL 21 Terehutang 5% x Rp 50.000.000=… PPH PASAL 21 Terhutang 15% x Rp …. (sisa dari PPh 21 terhutang sampai Rp 200.000.000)
57
4. Pelaporan PPh Pasal 21 oleh Pemotong PPh Pasal 21 (Pemberi Kerja) a. Pelaporan PPh Pasal 21 Masa : Atas pemotongan PPh Pasal 21/26 yang dilakukan untuk setiap masa pajak (setiap bulan) harus dimasukkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. b. Pelaporan PPh Pasal 21Tahunan : 1).Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir (termasuk wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim) harus dilakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim tersebut. Dalam hal PPh Pasal 21 kurang dipotong, maka harus dilakukan pemotongan lagi pada bulan dilakukannya penghitungan kembali. Dan dalam hal terjadi kelebihan pemotongan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan dilakukannya penghitungan kembali. 2) Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Form 1721 beserta lampirannya) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya (termasuk wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim). 3) Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan : a) Untuk pegawai tetap yang telah bekerja sejak awal tahun dan berhenti bekerja dalam tahun berjalan atau pegawai tetap yang mulai bekerja dalam tahun berjalan, maka jumlah penghasilan yang sebenarnya
58
diterima/diperoleh dalam tahun pajak/bagian tahun takwim tidak disetahunkan. b) Untuk pegawai tetap pendatang dari luar negeri yang mulai bekerja dalam
tahun
diterima/diperoleh
berjalan,
maka
dalam
tahun
jumlah
penghasilan
pajak/bagian
tahun
yang takwim
disetahunkan. c) Untuk pegawai tetap yang meninggal dunia/meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dalam tahun berjalan, maka jumlah penghasilan yang diterima//diperoleh dalam tahun pajak/bagian tahun takwim disetahunkan. 4) apabila terdapat pegawai asing harus dilampiri foto kopi surat ijin kerja dari Depnaker/Instansi terkait.
59
C. Kerangka Pikir PT PLN (persero)
Pajak Penghasilan
UU no 36 Tahun 2008
subjek pajak
Karyawan
Karyawan tetap
Karyawan tidak tetap
Perhitungan PPh Pasal 21
Pelaporan PPh pasal 21
Bukan Karyawan
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskiptif
yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis
dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara matematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sehingga peneliti akan menganalisis bagaimana perhitungan dan pelaporan perpajakan karyawan dengan undang-undang pajak terbaru B. Ruang Lingkup Penelitian Ruang
lingkup
penelitian
di
bidang
perpajakan,
yang
dikhususkan pada perhitungan dan Pelaporan PPh 21 pada karyawan yang bekerja di PT PLN(persero) cabang pelayanan malang. C. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan pada PT PLN (Persero) cabang pelayanan Malang yang terletak di jalan Basuki Rachmat no 100 Malang D. Jenis Data Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan penulis adalah 1.
Data Kuantitatif
60
61
Data yang berupa angka-angka,satuan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. 2.
Data Kualitatif Data yang bukan terdiri dari angka-angka, tetapi berupa uraian
penjelasan
data
meliputi
sejarah
perusahaan,
kebijakan-kebijakan
perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. biasanya Data ini yang menunjang data kuantitatif yang diperoleh E. Sumber Data Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah 1.
Data Primer Data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui
observasi dan wawancara secara langsung pada perusahaan atau melalui pihak pimpinan maupun karyawan perusahaan (Sarwono, 2006 : 193). 2.
Data Sekunder Data yang diperoleh secara tidak langsung yang didapat dari
hasil survey yang dilakukan orang lain dan buku-buku literature (Sarwono, 2006 : 193). F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 1.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dipakai penulis yaitu a.
Penelitian Lapangan (Field research)
62
Penelitian yang dilakukan dengan meninjau secara langsung terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti.
b.
Penelitian Kepustakaan (Library research) Penelitian
yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan,
membaca, dan mempelajari literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu: a. Observasi Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan mendapat gambaran pada kegiatan yang diteliti. b. Wawancara atau interview Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. c. Dokumentasi Pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan dari dokumen perusahaan yang mendukung pemecahan masalah yang diamati.
63
G. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.
Analisis Kualitatif Merupakan analisis data yang hasilnya berupa keteranganketerangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka.
2.
Analisis Kuantitatif Metode analisis data yang mengenai perhitungan angka-angka dengan menggunakan rumus yang dianggap relevan dengan masalah yang dianalisis. adapun langkah-langkah pemecahan masalah yang di gunakan peneliti adalah sebagai berikut a. Mengetahui pengertian dari UU pajak penghasilan dari perpajakan dan pembagian karyawan dalam PLN APJ malang. b. Dengan perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Menghitung penghasilan Bruto 1(satu) tahun dengan cara penghasilan Bruto di setahunkan dengan di kali 12 (dua belas) 2. Menghitung besarnya penghasilan neto 1 (satu) Tahun karyawan tetap dengan cara penghasilan bruto 1 (satu) Tahun dikurangi dengan pengurangnya dalam pasal 21 yaitu:
64
a.
biaya jabatan, besarnya 5% dari penghasilan bruto
setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun b.
iuran pensiun yang di bayar sendiri oleh karyawan
3. Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), dengan cara penghasilan neto 1 (satu) tahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya. 4. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang 1(satu) tahun dengan cara Penghasilan Kena Pajak(PKP) dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 5. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulannya c. Melaporkan PPh pasal 21 setelah peritungan
selesai
dilakukan dengan mekanisme pada PLN kemudian mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi atas PPh pasal 21 dalam PLN APJ malang.
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA
A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Umum Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Malang, merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang bergerak di bidang Jasa Pelayanan Listrik. Jadi dengan kata lain PLN tidak memproduksi barang melainkan memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan yang memerlukan tenaga listrik. Bentuk
pelayanannya
berupa
pemasangan
sambungan
baru,
pemeliharaan sambungan lama, perbaikan gangguan yang terjadi sewaktuwaktu, pengecekan terhadap sambungan sewaktu-waktu, serta jika pelanggan menginginkan tambah daya. Sehingga PLN berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya. Oleh karena itu pelanggan diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik dan sarannya yang bersifat membangun bagi perbaikan mutu pelayanan PLN. PLN tidak hanya berdasarkan ”Profit Oriented”, meskipun telah menjadi Persero, PLN tetap memperhatikan tingkat kemampuan para pelanggan dalam membeli Kwh Listrik. Oleh karena daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah pada umumnya, maka PLN dalam menetapkan tarif per Kwh juga menyesuaikan. Akibatnya, PLN selama ini tedak pernah
65
66
megalami Laba melainkan selalu Rugi, karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli tenaga Listrik lebih besar dibandingkan dengan penjualannya kepada para pelanggan (Harga Jual < Harga Beli). Hal ini tidak menjadi masalah besar bagi PLN karena yang diutamakan adalah tercapainya kepuasaan pelanggan. Untuk memperkuat semangat dalam Bekerja PLN memiliki Moto yaitu adalah “ Listrik untuk kehidupan yang lebih baik “ dengan berpegang pada Visi : Pada Tahun 2012 diakui sebagai unit distribusi dengan Pelayanan kelas dunia dan mengutamakan Kepuasan Pelanggan serta mengedepankan Budaya Integritas. Dan dengan melakukan Misi : 1. Memberikan Pelayanan Yang Transparan Kepada Pelanggan Dengan Cepat, Tepat Tuntas dan Berintegritas 2. Selalu Melakukan Perbaikan Pelayanan Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. Maka dengan Memperkuat dan Membangkitkan semangat bekerja, Para Karyawan dan Karyawati PLN setiap Pagi selalu Meneriakan Yel – Yel Yang berbunyi berikut ini: Semangat pagi
: PAGI... PAGI... PAGI
PLN
: JAYA
APJ MALANG
: EXCELENT
WCS
: BISA…BISA…BISA…
67
WCS (World Class Service) Merpupakan Keinginan PLN dalam Menciptakan Pelayanan Yang Bersaifat Mendunia dengan Kepuasan Pelanggan Yang diutamakan. Oleh karena Itu PLN berkomitmen “Bekerja Tanpa Menerima Suap” yang nantinya akan meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat Kepada PLN sebagai Perusahaan Yang bekerja Untuk Kemajuan Pembangunan Negara. 2. Kedudukan, Fungsi dan tugas Pokok PLN a. Kedudukan PLN Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya akan di singkat dengan PLN adalah Suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. yang di khususkan dalam pengadaan dan penyaluran distribusi listrik kepada Masyarakat di Negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Malang (APJ malang) merupakan Bagian dari PLN yang menjadi penyalur pelayanan Listrik kepada Masyarakat Malang dan sebagai wakil dari PLN pusat untuk memberikan penerangan dalam Kelistrikan yang berada dalam areal wilayah khusunya malang. Berikut ini penjelasan lebih lanjut : 1. Berperan untuk mewakili perusahaan dalam pelayanan kepada pelanggan serta pengolahan organisasi yang meniainin tercapainya tujuan perusahaan. 2. Merupakan "empower" dari unit organisasi dalam berhadapi dengan mitra pelanggan utama yakni distribusi.
68
3. PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Malang bertanggung jawab pada PT PLN (Persero) Distribusi jawa Timur yang Berpusat di Surabaya 4. PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Malang di pimpin oleh seorang PLH. Manajer Area. b. Fungsi PLN adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya, PLN melakukan fungsifungsi sebagai berikut: 1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus akumulasi
profit
berdasarkan
prinsip
pengelolaan
perusahaan
Perencanaan dan pelaksanaan pengoperasian sarana penyaluran atau pen-transmisian tenaga listrik. 2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan : a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan 3. Merintis kegiatan kegiatan usaha menyediakan tenaga listrik dan Pemeliharaan sarana penyaluran atau pentarsmisian listrik. 4. Menyelengarakan usaha usaha lain yang menunjang penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
69
5.
Pembinaan
satuan organisasi
transmisi dan
Gardu
induk yang
dikoordinasikan. 6.
Pengelolaan SDM, material dan administrasi.
c. Tugas Pokok PLN Tugas pokok Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya di sebut PLN adalah sebagai Badan Usaha yang bergerak dalam mengatur jalannya distribusi Listrik kepada masyarakat Indonesia. Dalam Hal ini PLN Area pelayanan Jaringan Malang di Daerah Malang Sebagai : 1. Penyaluran Tenaga Listrik meliputi: a. Penyaluran tenaga listrik. b. Penyambungan ke sistem transmisi. 2. Perencanaan sistem tenaga listrik meliputi : a. Perencanaan pengembangan pembangkitan (indikatif). b. Perencanaa pengembangan sistem transmisi. 3. Operasi sistem Tenaga Listrik yang meliputi: a. Pelaksanaan energi manajemen. b. Pengendalian operasi sistem. 4. Transaksi Tenaga Listrik yang meliputi: a. Penyediaan informasi sistem tenaga listrik. b. Pengelolaan transaksi tenaga listrik, meliputi: 1)
Pelaksanaan transaksi komersial pelaku pasar.
70
2)
Pengelolaan bidang tenaga listrik.
3)
Penyediaan informasi niaga sistem Jawa-Bali.
4)
Pelayaan informasi khusus.
5. Setelmen Transaksi Tenaga Listrik, meliputi : a. Perhitungan dan pengelolaan tagihan transmission charges, system service charges dan transaksi sistem matering dan setelman transaksi tenaga listrik. b. Fasilitator penyeleseian perselisihan (dispute) transaksi tenaga listrik, pengelolaan sistem materi. Maka dengan melihat kedudukan PLN maka perusahaan melakukan Proses Produksi yang Secara garis besar adalah proses penyaluran tenaga listrik melalui beberapa bagian, yaitu: Unit Pembangkitan, Penyaluran, (Transmisi), dan Distribusi. 1) Unit Pembangkitan adalah Unit PLN yang memproduksi energi listrik, terdiri dari : PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap), PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dll. 2) Penyaluran (Transmisi) adalah Unit PLN yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkitan sampai ke GI (Gardu Induk) melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 – 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV.
71
3) Distribusi adalah Unit PLN yang mendistribusikan tenaga listrik dari GI (Gardu Induk) sampai ke APP pelanggan melalui Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 380 / 220 kV serta melakukan penjualan tenaga listrik ke pelanggan atau konsumen 3. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan a.
Sruktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis tentang
hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Gambaran posisi terurai dengan berbagai hubungan yang meliputi kewajiban dari suatu jabatan dan pengawasan serta tanggung jawab terhadap pekerjaannya. PT. PLN (Persero) APJ Malang menjalankan usahanya berdasarkan struktur organisasi yang berbentuk lini staf, dimana pemberian wewenang mengalir dari atasan ke bawahan dan tanggung jawab mengalir dari bawahan ke atasan. struktur organisasi perusahaan PLN Area Pelayanan Jaringan Malang dapat di lihat pada gambar .4.1 Pada Halaman 72 berikut ini.
72
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PLN APJ Malang. MANAJER APJ MALANG FUNGSIONAL AHLI
ASMAN PERENCANAAN
ASMAN DISTRIBUSI
ASMAN NIAGA & PELAYANAN
ASMAN SDM & KEUANGAN
Spv. Perenc. Pengusahaan
Spv. Pemeliharaan Jaringan
Spv. Tata Usaha Langganan
Spv. Pengend. Angg. & Keu
Spv. Pengendalian APP
Spv. Perenc. Sistem Distribusi
Spv. Operasi Distribusi
Spv. Peningkatan Pelayanan
Spv. Akuntansi
Spv. Pengendalian Losses & PJU
Spv. Sistem Teknologi Informasi
Spv. Logistik
Spv. Strategi Pemasaran
Spv. Pengawasan Pendapatan
Spv. Automatic Meter Reading
ASMAN APP
Spv. SDM
PDKB
Spv. Sekretariat
UPJ KOTA
UPJ DINOYO OTA
UPJ BLIMBING
UPJ DAMPIT
UPJ BATU
UPJ LAWANG
UPJ KEPANJEN
UPJ TUMPANG
UPJ GONDANGLEGI
UPJ BULULAWANG
UPJ SINGOSARI
UPJ NGANTANG
UPJ SUMBERPUCUNG
UPJ KEBONAGUNG
73
b. Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Masing-masing 1. Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) merupakan Induk untuk pelayanan area kepada pelanggan dengan tugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat Laporan atas pencapaian pendapatan, penjualan, tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan distribusi didaerah kerjanya secara efisiendengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit. 2. Fungsional Ahli Merupakan Bagian Yang membantu PLN Khusunya APJ dalam pelaksanakan tugas-tugas dan
Kegiatan kerja PLN pada Area yang
menjadi tanggung jawab pelayanan. Biasanya kegiatan Fungsional Ahli memberikan Pendapat untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memajukan Perusahaan Listrik Negara pada Area Pelayanan yang di tempati. 3. Bagian Niaga dan Pelayanan Pelanggan Bertanggungjawab dalam penyusunan rencana penjualan dan pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada, serta pelaksanaan kegiatan pelayanan khusus yang diprioritaskan kepada pelanggan-pelanggan potensial untuk menjamin terciptanya peningkatan kepuasan pelanggan potensial.
74
Untuk mealaksanakan tanggungjawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian pemasaran mempumyai fungsi: a. Menyusun data potensi pasar, rencana penjualan serta perkiraan pendapatan didaerah kerja APJ maupun dimasing-masing unit asuhannya. b. Mempersiapkan dan melaksanakan pengembangan usaha baru sesuai dengan program yang telah ditetapkan. c. Memonitor dan melakukan analisa atas pemakaian energi pada pelanggan-pelanggan potensial (PMTT) Bertanggungjawab
dalam
kegiatan
pelayanan
pelanggan,
administrasi pelanggan pembuatan tagihan listrik dan pengendalian pendapatan untuk menjamin peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapan. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian niaga mempunyai fungsi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan pelanggan / calon pelanggan. b. Menyusun dan memelihara Data Induk Pelanggan (DIL) dan Data Induk Saldo (DIS) c. Mengawasi kegiatan pencatatan meter dan melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembacaan meter
75
d. Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka pembuatan tagihan listrik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. 4.
Bagian Distribusi Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, merencanakan dan melaksanakan pengoperasian jaringan distribusi untuk menjamin kontinyuitas pelayanan dengan mutudan keandalan yang memadai, serta mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan dan pengaturan jaringan distribusi agar dicapai pengusahaan energi yang efisien. Untuk melaksanakan tanggung jawabsebagaimana disebutkan diatas, bagian distribusi mempunyai fungsi: a. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan dan pengembangan sistem b. menyusun SOP dan mengatur pengoperasian jaringan distribusi c. menyusun rencana pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi d. mengolah aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan
5. Bagian SDM dan Keuangan Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pembukuan aset, perencanaan dan pengendalian anggaran dan pendapatan dengan prosedur
76
administrasi dan akuntansinya, untuk menjamin pengelolaan pendapatan dan anggaran yang efektif dan efisien guna peningkatan kinerja keuangan. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian keuangan mempunyai fungsi: a. melaksanakan pencatatan dan pembukaan aset b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan serta mengadakan rekonsiliasi dengan fungsi terkait c. menyusun RAO / UAI sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ada d. mengatur
dan
melaksanakan
pengawasan
atas
penggunaan
anggaraninvestasi maupun operasi e. mengatur dan mengendalikan likuiditas keuangan secara optimal f. melaksanakan supervisi tentang keuangan dan akuntansi terhadap unit usahanya g. menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk merumuskan upaya perbaikannya h. menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian keuangan i. mengamankan dan mengendalikan pendapatan dengan melaksanakan administrasi pelanngan secara tertib j. melakukan pengawasan dan mengkoordinir kegiatan penagihan dalam rangka pengelolaan piutang k. menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian pengendalian pendapatan
77
l. mengatur dan mengendalikan likuiditas keuangan secara optimal m. menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk merumuskan perbaikannya Bertangung jawab dalam pengembangan dan administrasi Sumber Daya Manusia, pengolahan kegiatan kesekretariatan dan umum untuk menjamin kalancaran operasiaonal, serta melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemberdayaan lingkungan. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian SDM dan administrasi mempunyai fungsi: a. mencatat dan melaksanakan inventarisasi fasilitas kantor serta menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan b. melaksanakan administrasi kepegawaian, membuat perhitungan dan melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan yang ada c. menyusun
dan
memelihara
Data
Induk
Kepegawaian
serta
melaksanakan monitoring dan evaluasi SDM d. melaksanakan
pembinaan
SDM
serta
menyusun
rencana
pengembangan SDM e. merencanakan dan mengelola kegiatan kesekretarian, umum dan khusus f. mengatur menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan masalah kedinasan, baik dilingkungan internal maupun eksternal
78
g. mengatur dan melaksanakan program kehumasan dan pemberdayaan lingkungan h. menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian SDM dan Administrasi 6. Bagian Perencanaan Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, untuk menjamin tercapainya keandalan pasokan energi listrik. untuk melaksanakan tanggung jawabnya bagian perencanaan memilliki fungsi sebagai berikut ini a. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan dan pengembangan sistem. b. Mengolah aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan. c. Membuat data peta jaringan (mapping) dan memelihara akurasi data sesuai dengan perkembangan. d. Melaksanakan evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya. e. Melaksanakan konstruksi jaringan distribusi dan administrasi pekerjaan. f. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian perencanaan dan konstruksi 7.
Bagian Alat Pembatas dan Pengukur
79
Bertanggung jawab dalam pengembangan pelayanan pelanggan melalui pelaksanaan pemutusan dan penyambungan, pemeliharaan dan keakuratan APP untuk menjamin tercapainya akurasi pemakaian energi listrik. 8. Unit Pelayanan Dan Jaringan (UPJ) Sebagai wakil dari APJ di kawasan wilayah yang di tempati yaitu, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat Laporan atas pencapaian pendapatan, penjualan, tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja yang telah di susun. Dan juga UPJ memiliki team yang bertindak sebagai wakil dari Asman dari tiap2 bagian di APJ yang di sebut supervisor (spv). Tabel IV.1 JUMLAH DIREKSI DAN KARYAWAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AREA PELAYANAN JARINGAN MALANG Tahun 2010-2011 MENURUT JENIS KARYAWAN Bagian Pelakasana
Jumlah karyawan
Area Pelayanan Jaringan
9
Distribusi
18
Alat Pembatas Dan Pengukur
8
Niaga dan Pelayanan Pelanggan
15
SDM dan Keuangan
21
Perencanaan
7
Total
80
Total Karyawan di APJ
88
UPJ Kota
14
UPJ Dinoyo
13
UPJ Blimbing
14
UPJ Kebon agung
12
UPJ Lawang
11
UPJ Bululawang
11
UPJ Batu
12
UPJ Singosari
14
UPJ Kpanjen
12
UPJ Tumpang
12
UPJ Gondang Legi
11
UPJ Ngantang
6
UPJ Sumber Pucung
6
UPJ Dampit
6
TOTAL Karyawan di UPJ
242
Sumber PLN APJ Malang. B. Penyajian Data Penelitian Berdasarkan data yang di berikan oleh perusahaan, maka penulis menyajikan data dengan menghitung beberapa dari penghasilan karyawan sebagai berikut dan hasilnya dapat di lihat dalam Lampiran 1:
81
Tabel IV.2 Daftar Penerimaan Penghasilan karyawan bulan januari 2011 PT PLN (Persero) APJ Malang
Penghasilan Teratur
Penghasilan Tidak Teratur
Penghasilan Bruto
9,978,000 6,233,000 15,010,000 8,499,000 9,338,200 7,334,000 8,064,000 6,981,000 5,814,000 3,222,000 10,952,000 5,413,000 8,064,000 9,067,000 5,893,000 5,738,000 3,367,000
8,197,000 11,430,000 11,243,000 6,880,000 7,636,000 5,715,000 6,445,000 32,710,000 25,695,000 2,915,000 9,171,000 23,085,000 6,445,000 8,015,000 5,454,000 25,315,000 3,004,000
18,175,000 17,663,000 26,253,000 15,379,000 16,974,200 13,049,000 14,509,000 39,691,000 31,509,000 6,137,000 20,123,000 28,498,000 14,509,000 17,082,000 11,347,000 31,053,000 6,371,000
3,278,000
2,915,000
6,193,000
3,222,000
2,915,000
6,137,000
3,222,000
2,915,000
6,137,000
3,222,000
2,915,000
6,137,000
3,222,000
2,915,000
6,137,000
3,222,000
2,915,000
6,137,000
3,222,000
2,915,000
6,137,000
3,278,000
2,915,000
6,193,000
3,278,000
2,915,000
6,193,000
3,278,000
2,915,000
6,193,000
3,278,000
2,915,000
6,193,000
4,752,000
4,234,000
8,986,000
4,752,000
4,234,000
8,986,000
4,752,000
4,234,000
8,986,000
4,752,000
4,234,000
8,986,000
3,278,000 4,752,000 4,752,000
2,915,000 4,234,000 4,234,000
6,193,000 8,986,000 8,986,000
82
C. Analisis dan Interpretasi Data 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan jaringan Malang adalah terjadinya perbedaan penerapan UU no 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 21 antara perhitungan yang dilakukan dengan system perusahaan dengan perhitungan yang di lakukan dalam penelitian. Hal ini di sebabkan karena adanya pemotongan PPh pasal 21 yang di tentukan bersifat final. hal tersebut dapat di lihat dalam lampiran yang di sajikan sehingga dengan pengenaan tersebut terjadilah selisih perhitungan pembayaran gaji dan pemotongan PPh pasal 21 pada karyawan. 2. Pemecahan Masalah Dengan melihat permasalahan yang telah di tunjukan penulis maka penulis melakukan pemecahan masalah dengan cara melakukan perhitungan melalui tarif yang telah di tetapkan oleh UU no 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yaitu dengan mengetahui pengertian dari UU pajak penghasilan dari perpajakan dan pembagian karyawan dalam Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan Jaringan malang. a. Pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 menurut UU no 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPh pasal 21 adalah Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau
83
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Adapun dalam perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan Jaringan Malang sebagai sebuah badan pemberi kerja Terdapat pembagian dalam jenis karyawan yang terdiri dari: Karyawan tetap: Dalam
kedudukan
sebagai
pemberi
kerja
perusahaan
wajib
memberikan imbalan atas pekerjaan yang di lakukan oleh karyawan. Imbalan yang di berikan tersebut bisa meliputi: 1. Gaji Adalah pendapatan rutin yang di berikan kepada karyawan / pegawai tetap . yang di dalamnya termasuk untuk pimpinan dan bawahanya yang di terima dalam jumlah tetap secara berkala. 2. Tunjangan Adalah
pemberian
kepada
karyawan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan karyawan yang bersangkutan. Tunjangan tersebut bisa
mencangkup
tunjangan
bagi
keluarga,
tunjangan
pangan,tunjangan pelaksana harian 3. Bonus Adalah pemberian tambahan penghasilan kepada karyawan sehubungan dengan prestasi kerja atau kinerja karyawan sehingga
84
membuat perusahaan mengalami kemajuan atau peningkatan kinerja. Selain hal tersebut perusahaan juga mengenakan pengurang yang di bayarkan wajib pajak pengurang tersebut mencangkup 1. Biaya jabatan sebesar 5% dari gaji karyawan 2. Iuran pensiun setahun. b. Perhitungan PPh pasal 21 1) Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap yang mempunyai tanggungan Sebagai contoh dalam perhitungan ini penulis memberikan perhitungan seorang karyawan tetap pada Perusahaan Listrik Negara APJ . Penulis memberikan
keterangan sebagai berikut:
seorang karyawan dengan status menikah dan mempunyai 2 anak menerima penghasilan teratur sebesar Rp 9.978.000 maka berikut ini perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap. Format Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Pegawai tetap dapat di lihat sebagai berikut. PERHITUNGAN PPH 21 ATAS GAJI SETAHUN Gaji setahun 9.978.000 x 12
=Rp 119.736.000
PENGURANGAN : Biaya Jabatan Iuran Pensiun setahun
5% x Rp 119.736.000 =Rp 5.986.800 141.180 x 12
=Rp 1.694.160
+
85
Total Pengurang
(Rp
Penghasilan netto satu tahun
7.680.960)
Rp 112.055.040
PTKP WP Orang Pribadi a.
Wajib Pajak
: Rp 15.840.000,-
b.
Tambahan status jika kawin :Rp 1.320.000,
c.
Tambahan tanggungan
:
Tanggungan (1)
: Rp 1.320.000
Tanggungan (2)
: Rp 1.320.000
Total PTKP
( Rp
Penghasilan Kena Pajak Setahun
19.800.000)
Rp 92.255.040
PPH PASAL 21 Terhutang
5% x Rp 50.000.000= Rp 2.500.000
PPH PASAL 21 Terhutang
15% x Rp 42.255.040= Rp 6.338.256
PPh yang terhutang Rp 2.500.000 + Rp 6.338.256 =Rp 8.838.256 Jadi yang di bayarkan tiap bulan sejumlah 8.838.256/ 12= 736.521,33 2) Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 karyawan yang mendapatkan penghasilan tidak teratur Dari perhitungan di atas pegawai yang bersangkutan juga telah mendapatkan penghasilan yang tidak teratur dengan jumlah RP 8.197.000 maka untuk itu perlu di lakukan perhitungan dengan penghasilan tidak teratur. Berikut ini perhitungan penghasilan tidak teratur tersebut: PERHITUNGAN PPH 21 ATAS PENGHASILAN TAK TERATUR
86
Gaji Setahun
Rp 9.978.000 x 12
Penghasilan Tak Teratur
= Rp 119.736.000 Rp
Penghasilan Bruto setahun
8.197.000
Rp 127.933.000
Pengurang: Biaya Jabatan
5% x Rp 127.933.000
Iuran pensiun Setahum 141.180 x 12
=Rp 6.396.650 =Rp 1.694.160 +
Total Pengurang
(Rp
Penghasilan Netto setahun
Rp
8.090.810) 119.842.190
PTKP WP Orang PribadiI a.
Wajib Pajak
: Rp 15.840.000,-
b.
Tambahan status jika kawin :Rp 1.320.000,
c.
Tambahan tanggungan : Tanggungan (1) anak : Rp 1.320.000 Tanggungan (2) anak : Rp 1.320.000
Total PTKP
Rp
Penghasilan Kena Pajak Setahun PPH PASAL 21 Terhutang
19.800.000)
Rp 100.042.190
5% x Rp 50.000.000= Rp 2.500.000
PPH PASAL 21 Terhutang 15% x Rp 50.042.190= Rp 7.506.329 PPh yang terhutang Rp 2.500.000 + Rp 7.506.329 =Rp 10.006.329 PPh 21 atas penghasilan tak teratur: Rp 10.006.329 -
Rp 8.838.256 = Rp
1.168.073 Pajak yang terhutang tiap bulannya adalah = = Rp 1.168.073 + 736.521=Rp 1.904.593
87
Jadi dengan mengetahui perhitungan tersebut orang yang bersangkutan memiliki hutang pajak sebesar Rp 1.904.593 yang berasal dari perhitungan PPh gaji teratur di tambah dengan perhitungan PPh gaji yang tak teratur. 3) Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawati kawin Pada perhitungan PPh pasal 21 pada karyawati kawin memiliki perhitungan yang hampir sama dengan perhitungan pajak penghasilan pada karyawan hanya PTKP yang di gunakan hanya untuk wajib pajak sendiri sekalipun karyawati tersebut memiliki anak atau tanggungan keluarga. Berikut ini perhitungan PPh 21 seorang karyawati kawin: PERHITUNGAN PPH 21 ATAS GAJI SETAHUN Gaji Setahun 6.233.000 x 12
=Rp 74.796.000
PENGURANGAN : Biaya Jabatan
5% x Rp 74.796.000
Iuran Pensiun Setahun
141.180 x 12
=Rp 3.739.800 =Rp 1.694.160
Total Pengurang
(Rp
Penghasilan Netto setahun
Rp
+ 5.433.960) 69.362.040
PTKP WP Orang Pribadi Wajib Pajak
: Rp 15.840.000,-
PTKP Penghasilan Kena Pajak Setahun
( Rp 15.840.000) Rp 53.522.040
88
PPH PASAL 21 Terhutang
5% x Rp 50.000.000= Rp 2.500.000
PPH PASAL 21 Terhutang
15% x Rp 3.522.040 = Rp 528.306
PPh yang terhutang Rp 2.500.000 + Rp 528.306 =Rp 3.028.306 Jadi yang di bayarkan tiap bulan sejumlah 3.028.306/ 12= 252.309 Perhitungan seperti ini juga bisa di terapkan untuk seorang karyawati yang bujang. Seorang karyawati tersebut hanya memilik 1 PTKP yaitu untuk dirinya sendiri sebagai perhitungan Untuk PPh pasal 21. 4) Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan Berupa Honorarium Sebagai suatu perusahaan PT PLN memiliki beberapa orang yang penghasilanya berupa Honorarium. Dengan melihat pegawai yang di bayar honorarium maka Perhitungan PPh pasal 21 dapat di lihat sebagai berikut ini: Seorang tenaga ahli pada PT PLN memperoleh Honor Rp 3.278.000 perbulan PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM Pada penghasilan yang berupa honorarium, tidak ada pengurang maka penghasilan yang di terima tersebut langsung dikalikan dengan tarif pasal 17, maka besarnya PPh pasal 21 yang di berikan kepada seorang tenaga ahli tersebut adalah
89
Honor perbulan
Rp 3.278.000
Honor per tahun
Rp 39.336.000
PPh pasal 21 setahun 5% x Rp 39.336.000
Rp 1.966.800
Jadi besarnya PPh pasal 21 atas honorarium Rp 1.966.800 c. Pelaporan dan pelunasan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh) pasal 21 dalam mekanisme Pelaporan dan Pelunasan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh) pasal 21 yang di lakukan oleh Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan Jaringan Malang dapat dilihat sebagai berikut. 1) Bagian SDM dan keuangan sebagai bagian yang memegang likuiditas dari perusahaan menghitung berapa Besar jumlah gaji yang diterima oleh masing – masing karyawan . meliput karyawan tetap dan karyawan yang tidak tetap. 2) Setelah mengetahui jumlah gaji dari masing – masing karyawan berikutnya bagian keuangan menghitung berapa besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus di bayarkan oleh perusahaan. 3) Kemudian
setelah
bagian
keuangan
menghitung
pajak
penghasilan tersebut, di buatlah daftar rekapitulasi dari jumlah pajak penghasilan Karyawan (PPh) pasal 21 yang harus di bayarkan. Kemudian oleh Bagian SDM Hasil rekapitulasi
90
tersebut disetorkan kepada Kantor
dinas pajak setempat
dengan Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).namun jika melalui Bank, Pihak Bank memberikan Bukti pembayaran yang nanti di tujukan kepada kantor dinas Pajak setempat sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan Karyawan. 4) Kemudian Oleh Kantor dinas Pajak setempat memberikan Bukti Pembayaran Pajak karyawannya telah di bayarkan setelah itu bukti pembayaran akan di berikan kepada karyawan saat karyawan menerima gaji. d. Perlakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Setelah pengeluaran Uang Untuk Pembayaran Pajak, bagian Keuangan sebagai pemegang likuiditas keuangan perusahaan melakukan Pencatatan
Akuntansi
Untuk
pembayaran
Pajak
penghasilan
karyawan. Pencatatan tersebut Bisa dilihat sebagai berikut ini 1) Pada saat perhitungan pemotongan Gaji karyawan Biaya gaji Karyawan
xxx
Gaji yang harus di bayar
xxx
PPh pasal 21 Yang terhutang
xxx
2) Pada saat Pembayaran gaji Karyawan Gaji yang masih Harus di bayar Kas
xxx xxx
91
3) Pada Saat Pembayaran PPh Karyawan PPh pasal 21 yang terhutang Kas
xxx xxx
e. Hasil Yang di harapkan Dengan adanya penelitian Ini di harapkan dapat Membantu Pihak Perusahaan Untuk menyesuaikan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada Karyawan Yang di lakukan oleh Perusahaan Listrik Negara APJ malang. Sehingga dengan penyesuaian hal tersebut maka diharapkan dapat lebih meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Yang bekerja di PT PLN (Persero) APJ malang.
BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan analisis dari penelitian yang Telah dilakukan terhadap perhitungan-perhitungan di bab sebelumnya dan di dukung dari hasil penelitian dalam Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan Jaringan Malang. Maka dapat di buat Simpulan sebagai Berikut: 1. Mekanisme Perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 karyawan pada Perusahaan Listrik Negara Khususnya Area Pelayanan Jaringan Malang yang telah di lakukan perusahaan telah sesuai dengan UU perpajakan no 36 tahun 2008 yang di ketahui dengan cara menghitung penghasilan-penghasilan 1 bulan yaitu gaji dan penghasilan lainya di jadikan satu tahun dengan mengkalikan selama 12 bulan. Kemudian di kurangi dengan pengurang seperti biaya jabatan yang sebesar 5% dari gaji setahun dan iuran pensiun yang telah di jadikan setahun dengan mengkalikan 12 bulan. Kemudian dari hasil tersebut di kurangi oleh PTKP wajib pajak meliputi wajib pajak sendiri istri dan anak atau tanggungan sehingga di ketahui PKPnya dan dari hasil tersebut di hitung PPh pasal 21 terhutangnya dengan tarif yang telah di tetapkan dalam UU no 36 tahun 2008. Baru dari hasil tersebut di jadikan satu bulan dengan membaginya 12 bulan.
92
93
2. Perlakuan pelaporan pajak penghasilan yang di lakukan oleh PLN area pelayanan Jaringan Malang selaku pihak yang memungut PPh pasal 21 telah di lakukan dengan benar yaitu mulai dari merekap gaji karyawan, mengisi Surat Pemberi tahuan (SPT) masa dan Surat Setoran Pajak (SSP) di serahkan kepada Bagian Keuangan untuk di bayarkan kepada Kantor Pajak. sehingga dalam Pelaporan untuk Akuntansi juga di catat sebesar Pembayaran Pajak Pada Masa itu sehingga pencatatan sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan). B. Saran Untuk dapat Meningkatkan Efisiensi dan Kepuasan Baik dari Pihak Perusahaan dan dari pihak Karyawan, maka berikut ini saran yang dapat di berikan untuk dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PLN Area Pelayanan Jaringan Malang dalam kegiatan Operasinya: 1. Dalam perhitungan oleh system di perlukan kolom pengenaan pajak Final secara total sehingga dalam pelaporan pajak dalam keuangan dapat di ketahui.dan setiap Penyetoran Pajak di kantor pajak juga perlu menunjukan PPh yang di kenakan Final agar kantor pajak dapat mengetahuinya. 2. Perhitungan PPh 21 sebaiknya selalu langsung memperbarui dan mengikuti
sesuai
Ketentuan
UU
perpajakan
mengenai
Pajak
penghasilan yang terbaru, sehingga hal-hal yang menyangkut seperti
94
tarif pajak, PTKP dapat di ketahui setiap Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan. 3. Pada lembar gaji Karyawan Perlu Menunjukan atau Menambahkan Kolom Besarnya PPh 21 yang terhutang sehingga karyawan akan mengetahui Potongan untuk PPh 21. 4. Pemberian Data dan permasalahan yang sebenarnya lebih baik di ungkapkan secara nyata sehingga penelitian yang di lakukan berikutnya mungkin akan lebih baik dan berhasil.
DAFTAR PUSTAKA Halo, Wadetrudis.2008.mempelajari Alur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Bhakti Pasi Malang.Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya.Malang. http://dudiwahyudi.com /BLOG PAJAK INDONESIA Memahami Pajak Melalui Blog. http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-pasal21-pegawai-tetap-2009.html http://www.klinik-pajak.com/2009/menghitung-pph-pasal-21-pegawai-tetaptahun-2009.html http://www.downloadskripsigratis.com/2010/12/analisis-perhitunganpenyetoran-dan.html http://organisasi.org/pengertian-arti-definisi-pajak-penghasilan-karyawanpasal-21-pph21-penjelasan-tarif-pajak-ptkp-pihak-obyek-subyek-dll http://pajak-kita.blogspot.com/ PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak BerNPWP http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/pph-21-pegawai-menerimapenghasilan. html http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/2010/12/09/subjek-pph-pasal-21 http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/Pajak Penghasilan ( PPh pasal 21 ) http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/perpajakan-i http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/pengantar-perpajakan
101
http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/uncategorized Handoko,
Bwoga
Aditya
T
.2007.
Perhitungan
PPh
Pasal
21.
http://www.ortax.org Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Nurhayati.2009. pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh) pasal 21 Pada Perusahaan Kacang Shanghai “SulingMas” Group ngunut Tulungagung. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya.Malang. Ratnawati,Yeni.2007.perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 studi kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Blitar.Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya.Malang. Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati, Ely. 2010. perpajakan teori dan teknis perhitungan .yogyakarta: graha ilmu. Sudiyanto.2005. Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Di PT (PERSERO) Pertamina Unit Pemasaaran IV semarang.Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Sarwono, jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu. Supramono dan Damayanti, Theresia woro. 2010. Perapajakan Indonesiamekanisme dan perhitungan. Yogyakarta: ANDI.
102
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Wijanarti, Wiwiek. 2010. Beda Karyawan Tetap dengan Karyawan Kontrak. http://www.portalhr.com Http://repository.umm.ac.id/453/2/BAB_III_new.doc
103
Lampiran 1: DAFTAR PEMBAYARAN PPH 21 PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR BULAN JANUARI 2011 PEGAWAI PT PLN APJ MALANG PPh 21 atas Penghasilan PPH 21 Penghasilan Bruto Atas PTT teratur
PPH 21 Terutang
8,197,000
18,175,000
1,229,385
1,956,465
6,233,000
11,430,000
17,663,000
252,359 1,629,594
1,881,953
tk
15,010,000
11,243,000
26,253,000
1,505,211 1,686,450
3,191,661
04.000.000.0.000.003
k/i
8,499,000
6,880,000
15,379,000
522,461 1,020,743
1,543,204
E
05.000.000.0.000.004
k/i/1
9,338,200
7,636,000
16,974,200
620,768 1,140,437
1,761,205
6
F
06.000.000.0.000.005
k/i/2
7,334,000
5,715,000
13,049,000
359,751
837,255
1,197,006
7
G
07.000.000.0.000.006
k/i/1
8,064,000
6,445,000
14,509,000
459,402
952,230
1,411,632
8
H
08.000.000.0.000.007
tk
6,981,000
32,710,000
39,691,000
289,322 4,883,858
5,173,180
9
I
09.000.000.0.000.008
k/i
5,814,000
25,695,000
31,509,000
187,623 3,325,807
3,513,430
10
J
10.000.000.0.000.009
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
11
K
11.000.000.0.000.010
tk
10,952,000
9,171,000
20,123,000
Nipeg
Nama Pegawai
Penghasilan status Teratur
NPWP Pegawai
1
A
01.000.000.0.000.000
k/i/2
2
B
02.000.000.0.000.001
tk
3
C
03.000.000.0.000.002
4
D
5
9,978,000
Penghasilan Tidak Teratur
104
727,080
84,594
138,463
223,057
873,420 1,375,650
2,249,070
Lanjutan Lampiran 1 12
L
12.000.000.0.000.011
tk
5,413,000
23,085,000
28,498,000
174,643 2,619,768
2,794,411
13
M
13.000.000.0.000.012
k/i/2
8,064,000
6,445,000
14,509,000
443,649
952,230
1,395,879
14
N
14.000.000.0.000.013
k/i
9,067,000
8,015,000
17,082,000
597,515 1,195,253
1,792,768
15
O
15.000.000.0.000.014
k/i/2
5,893,000
5,454,000
11,347,000
185,108
262,433
447,541
16
P
16.000.000.0.000.015
tk
5,738,000
25,315,000
31,053,000
200,513 3,577,597
3,778,110
17
Q
17.000.000.0.000.016
tk
3,367,000
3,004,000
6,371,000
85,667
142,690
228,357
18
R
18.000.000.0.000.017
tk
3,278,000
2,915,000
6,193,000
87,254
138,463
225,717
19
S
19.000.000.0.000.018
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
84,594
138,463
223,057
20
T
20.000.000.0.000.019
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
84,594
138,463
223,057
21
U
21.000.000.0.000.020
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
84,594
138,463
223,057
22
V
22.000.000.0.000.021
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
84,594
138,463
223,057
23
W
23.000.000.0.000.022
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
79,094
138,463
217,557
105
Lanjutan lampiran 1
24
X
24.000.000.0.000.023
25
Y
25.000.000.0.000.024
26
Z
26.000.000.0.000.025
27
AA
27.000.000.0.000.026
28
AB
28.000.000.0.000.027
29
AC
29.000.000.0.000.028
30
AD
30.000.000.0.000.029
31
AE
31.000.000.0.000.030
32
AF
32.000.000.0.000.031
33
AG
33.000.000.0.000.032
34
AH
34.000.000.0.000.033
35
AI
35.000.000.0.000.034
tk tk tk tk tk tk tk tk tk tk tk
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
79,094
138,463
217,557
3,278,000
2,915,000
6,193,000
87,254
138,463
225,717
3,278,000
2,915,000
6,193,000
87,254
138,463
225,717
3,278,000
2,915,000
6,193,000
87,254
138,463
225,718
3,278,000
2,915,000
6,193,000
87,254
138,463
225,717
4,752,000
4,234,000
8,986,000
156,498
201,115
357,613
4,752,000
4,234,000
8,986,000
156,498
201,115
357,613
4,752,000
4,234,000
8,986,000
156,498
201,115
357,613
4,752,000
4,234,000
8,986,000
156,498
201,115
357,613
3,278,000
2,915,000
6,193,000
87,254
138,463
225,717
4,752,000
4,234,000
8,986,000
156,498
201,115
357,613
4,752,000
4,234,000
8,986,000
156,498
201,115
357,613
106
Lampiran 2: DAFTAR Perencanaan PEMBAYARAN PPH 21 PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
PPh 21 atas Penghasilan teratur
By jabatan 5% PTT
PPH 21 Atas PTT
PPH 21 Terutang perusahaan
pph pph penghasilan penghasilan tertur tak teratur
Pph 21 yang di hitung penulis
Penghasilan Penghasilan Tidak Penghasilan Iuran status Teratur Teratur Bruto pensiun
By jabatan 5% PT
k/i/2
9,978,000
8,197,000
18,175,000
141,180
5,986,800
727,080
6,396,650
1,229,385
1,956,465
736,521
1,168,073
1,904,594
tk
6,233,000
11,430,000
17,663,000
141,180
3,739,800
252,359
4,311,300
1,629,594
1,881,953
252,359
1,628,775
1,881,134
tk
15,010,000
11,243,000
26,253,000
141,180
9,006,000
1,505,211
9,568,150
1,686,450
3,191,661
1,503,081
1,602,128
3,105,209
k/i
8,499,000
6,880,000
15,379,000
141,180
5,099,400
522,461
5,443,400
1,020,743
1,543,204
542,264
980,400
1,522,664
k/i/1
9,338,200
7,636,000
16,974,200
141,180
5,602,920
620,768
5,984,720
1,140,437
1,761,205
661,850
1,088,130
1,749,980
k/i/2
7,334,000
5,715,000
13,049,000
141,180
4,400,400
359,751
4,686,150
837,255
1,197,006
359,751
814,388
1,174,139
k/i/1
8,064,000
6,445,000
14,509,000
141,180
4,838,400
459,402
5,160,650
952,230
1,411,632
480,276
918,413
1,398,689
tk
6,981,000
32,710,000
39,691,000
141,180
4,188,600
289,322
5,824,100
4,883,858
5,173,180
358,949
4,661,175
5,020,124
k/i
5,814,000
25,695,000
31,509,000
141,180
3,488,400
187,623
6,396,650
3,325,807
3,513,430
197,606
3,275,354
3,472,960
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
141,180
1,933,200
84,594
4,311,300
138,463
223,057
79,986
-
79,986
BULAN JANUARI 2011 PEGAWAI PT PLN APJ MALANG
107
tk
10,952,000
9,171,000
20,123,000
141,180
6,571,200
873,420
Lanjutan lampiran 2
108
9,568,150
1,375,650
2,249,070
924,816
1,306,868
2,231,684
tk
5,413,000
23,085,000
28,498,000
141,180
3,247,800
174,643
5,443,400
2,619,768
2,794,411
184,059
2,415,719
2,599,777
k/i/2
8,064,000
6,445,000
14,509,000
141,180
4,838,400
443,649
5,984,720
952,230
1,395,879
463,776
918,413
1,382,189
k/i
9,067,000
8,015,000
17,082,000
141,180
5,440,200
597,515
4,686,150
1,195,253
1,792,768
639,704
1,142,138
1,781,841
k/i/2
5,893,000
5,454,000
11,347,000
141,180
3,535,800
185,108
5,160,650
262,433
447,541
190,359
130,101
320,460
tk
5,738,000
25,315,000
31,053,000
141,180
3,442,800
200,513
5,824,100
3,577,597
3,778,110
199,496
3,289,244
3,488,740
tk
3,367,000
3,004,000
6,371,000
141,180
2,020,200
85,667
2,170,400
142,690
228,357
86,874
-
86,874
tk
3,278,000
2,915,000
6,193,000
141,180
1,966,800
87,254
2,112,550
138,463
225,717
82,646
-
82,646
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
141,180
1,933,200
84,594
2,078,950
138,463
223,057
79,986
-
79,986
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
141,180
1,933,200
84,594
2,078,950
138,463
223,057
79,986
-
79,986
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
141,180
1,933,200
84,594
2,078,950
138,463
223,057
79,986
-
79,986
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
141,180
1,933,200
84,594
2,078,950
138,463
223,057
79,986
-
79,986
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
141,180
1,933,200
79,094
2,078,950
138,463
217,557
79,986
-
79,986
tk
3,222,000
2,915,000
6,137,000
141,180
1,933,200
79,094
2,078,950
138,463
217,557
79,986
-
79,986
109
tk
3,278,000
2,915,000
6,193,000
141,180
1,966,800
87,254
2,112,550
138,463
225,717
82,646
924,816
-
82,646
tk
3,278,000
2,915,000
6,193,000
141,180
1,966,800
87,254
2,112,550
138,463
225,717
82,646
184,059
-
82,646
tk
3,278,000
2,915,000
6,193,000
141,180
1,966,800
87,254
2,112,550
138,463
225,718
82,646
463,776
-
82,646
Lanjutan lampiran 2
110
tk
4,752,000
4,234,000
8,986,000
141,180
2,851,200
156,498
3,062,900
138,463
225,717
82,646
639,704
-
82,646
tk
4,752,000
4,234,000
8,986,000
141,180
2,851,200
156,498
3,062,900
201,115
357,613
152,661
190,359
-
152,661
tk
4,752,000
4,234,000
8,986,000
141,180
2,851,200
156,498
3,062,900
201,115
357,613
152,661
199,496
-
152,661
tk
4,752,000
4,234,000
8,986,000
141,180
2,851,200
156,498
3,062,900
201,115
357,613
152,661
86,874
-
152,661
tk
3,278,000
2,915,000
6,193,000
141,180
1,966,800
87,254
2,112,550
201,115
357,613
152,661
82,646
-
152,661
tk
4,752,000
4,234,000
8,986,000
141,180
2,851,200
156,498
3,062,900
138,463
225,717
82,646
79,986
-
82,646
tk
4,752,000
4,234,000
8,986,000
141,180
2,851,200
156,498
3,062,900
201,115
357,613
152,661
79,986
-
152,661
111
Lampiran 3 Daftar Selisih perhitungan dalam pelaporan PPh pasal 21
PPH 21 Terutang perhitungan perusahaan
Pph 21 yang di hitung penulis
1,956,465
Selisih Perhitungan PPh pasal 21 51,871
1,904,594 1,881,953
819
1,881,134 3,191,661
86,452
3,105,209 1,543,204
20,540
1,522,664 1,761,205
11,225
1,749,980 1,197,006
22,867
1,174,139 1,411,632
12,943
1,398,689 5,173,180
153,056
5,020,124 3,513,430
40,471
3,472,960 223,057
143,071
79,986 2,249,070
17,386
2,231,684 2,794,411
194,634
2,599,777 1,395,879
13,690
1,382,189 1,792,768
10,927
1,781,841 447,541
127,082
320,460 3,778,110
289,371
3,488,740 228,357
141,484
86,874 225,717
143,071
82,646 223,057
143,071
79,986
112
Lanjutan Lampiran 3 223,057
143,071
79,986 223,057
143,071
79,986 223,057
143,071
79,986 217,557
137,571
79,986 217,557
137,571
79,986 225,717
143,071
82,646 225,717
143,071
82,646 225,718
143,072
82,646 225,717
143,071
82,646 357,613
204,952
152,661 357,613
204,952
152,661 357,613
204,952
152,661 357,613
204,952
152,661 225,717
143,071
82,646 357,613
204,952
152,661 357,613
204,952
152,661
113
