PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. PLN (PERSERO) CABANG MEDAN. Mangasi Sinurat, SE, M

JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2013, Volume 1, NO. 01, 10-07

ISSN 2339-1723

PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. PLN (PERSERO) CABANG MEDAN Mangasi Sinurat, SE, M.Si ABSTRAK Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT PLN (Persero) Cabang Medan. Penelitian ini dilakukan diPT. PLN (Persero) Cabang Medan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen – dokumen yang terhubung dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Jenis data yang diperoleh adalah data skunder berupa daftar gaji, tunjangan lainnya, dan daftar posisi jabatan pegawai tetap pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun data dan menginterpretasikan, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah diteliti. Berdasarkan analisis data dengan Analisis Deskriptif didapat hasil bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan telah sesuai dengan Undang – Undang Pajak No. 36 Tahun 2008. Perhitungan (PPh) Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan dilakukan dengan mengurungkan penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, penghasilan bruto didapatkan dengan menjumlahkan seluruh penambah penghasilan yakni gaji, tunjangan posisi, tunjangan lainnya, uang cuti, bonus dan THR. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sebesar Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan. Penghasilan netto diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun kemudian dikalikan 12. Penghasilan netto selanjutnya dikurangi dengan penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 7 ayat 1. Penghasilan kena pajak (PTKP) yang didapat dari perguruan penghasilan netto dengan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1. Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan, hasil perkalian dari penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak dibagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) Cabang Medan telah menerapkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

10 PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT


ISSN 2339-1723

pajak terhadap objek pajak. Sehingga terlihat jelas,

PENDAHULUAN Pajak merupakan fenomena yang berkembang dimasyarakat.

Satu

diantaranya

usaha

pentingnya

cara

perhitungan,

pemotongan

dan

untuk

pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan

mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara

benar atas pegawai tetap bagi perusahaan sebagai usaha

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali

menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan

sumber dana yang berasal dari dalam negeri, terutama

negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang

pajak. Pajak digunakan untuk membiayai hampir 70%

merupakan objek pajak penghasilan.

(tujuh puluh persen) pembangunan infrastruktur dan

Data yang diperoleh sehubungan dengan Pajak

fasilitas negara lainnya yang dapat mewujudkan

Penghasilan (PPh) Pasal 21 bahwa subjek Pajak

masyarakat yang adil, makmur dan merata.

Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. PLN (Persero)

Satu diantara jenis pajak yang diberlakukan di

Cabang Medan, yang menjadi objek pajak penghasilan

Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan

(PPh) Pasal 21 adalah penghasilan (PPh) Pasal 21

merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas

adalah penghasilan yang diterima pegawai pada PT.

penghasilannya.

selalu

PLN (Persero) Cabang Medan. Elemen – elemen yang

dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang

mempengaruhi Penghasilan pegawai tetap pada PT.

memperoleh

PLN (Persero) Cabang Medan berupa Gaji, Tunjangan

Pajak

penghasilan

penghasilan

akan

diIndonesia.

Pajak

penghasilan yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Posisi, tunjangan lainnya, uang cuti, bonus dan THR. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. PLN

Peraturan perundang – undangan perpajakan

(Persero) Cabang Medan, yang menjadi pengurang atas

yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) saat ini

PPh Pasal 21 adalah iuran pensiun dan untuk besarnya

adalah Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yang

PTKP per tahun dan tarif pajak yang digunakan dalam

berlaku sejak 1 Januari 2009, dan menerapkan

perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. PLN (Persero)

penyempurnaan dari Undang – Undang No. 17 tahun

Cabang Medan.

2000. Sistem pemungutan pajak yang dianut Negara

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

Indonesia saat ini, adalah Self Assement System yaitu

elemen – elemen yang mempengaruhi perhitungan dan

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. PLN (Persero)

Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak

Cabang Medan telah sesuai dengan Undang – Undang

yang terutang sesuai dengan Peraturan Perundang –

No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 tentang objek pajak

undangan yang berlaku.

penghasilan dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008

Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Pasal 21 Ayat 1 tentang pemotongan pajak.

tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Namun, sejauh mana peraturan pemerintah mengenai

RUMUSAN MASALAH

pajak penghasilan khususnya perhitungan, pemotongan

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 perlu

Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

diaplikasikan dalam praktik di lapangan oleh subjek 10 PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT


ISSN 2339-1723

pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan telah sesuai



dengan Undang – Undang No. 36 tahun 2008?

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya

kontraprestasi

individuak

oleh

pemerintah 

TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah



21 pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan.

Pajak

diperuntukan

pengeluaran

pengeluaran

pemerintah,

yang

masih

terdapat

pemasukannya TUJUAN PUSTAKA

bagi

dipergunakan

untuk

bila

– dari

surplus,

membiayai

public

investment.

A. Pajak 1. Pengertian Pajak Menurut

Rimsky

(2005),

pajak

adalah

2. Fungsi Pajak

kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran

Sebagaimana telah diketahui unsur – unsur pajak yang

aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya

melekat pada pengertian pajak dari berbagai pendapat,

untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa

terdapat dua fungsi pajak. Menurut Undang – undang

Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur

Nomor 36 Tahun 2008 pajak mempunyai dua fungsi,

dalam Undang – Undang dan Peraturan – peraturan

yaitu: 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

untuk tujuan kesejahteraan bangsa.

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah

Sedangkan menurut Soemitro (Waluyo, 2000), pajak

adalah

iuran

rakyat

kepada

kas

negara

berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan)

untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. 2) Fungsi Mengatur (Regular) Pajak

dengan tidak mendapat jasa timbal atau (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan

Dari pengertian pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur – unsur



Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman

keras. 

berdasarkan

atau

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang yang mewah untuk mengurangi gaya

dengan

hidup yang konsumtif.

kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaan.

atau

keras untuk mengurangi konsumsi minuman

barang). dipungut

mengatur

Contoh:

Iuran rakyat kepada negara berupa uang (bukan

Pajak

untuk

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

sebagai berikut:



alat

sosial dan ekonomi.

untuk membayar pengeluaran umum.



sebagai



Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

11


ISSN 2339-1723

a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul

3. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009) dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

atau dilimpakan kepada orang lain. Contoh: Pajak Panghasilan.

1. Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah

sendiri oleh Wajib Pajak tidak dapat dibebankan

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada

(fiskus)

akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan

Wajib Pajak. Ciri – ciri Official Assesment System

Nilai.

adalah: a). Wewenang untuk menetukan besarnya pajak

2. Menurut Sifatnya

terutang berada pada fiskus, b). Wajib pajak bersifat

a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau

pasif, dan c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan

berdasarkan

pada

subjeknya,

dalam

arti

surat ketetapan pajak oleh fiskus.

memperlihatkan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal

memberikan wewenang kepada Wajib pajak untuk

pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan

menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri – ciri

diri Wajib Pajak Contoh: Pajak Pertambahan

Self Assesment System adalah sebagai berikut: a).

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, b). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri

B. Pajak Penghasilan Pengertian Pajak Penghasilan

pajak yang terutang, dan c). Fiskus tidak ikut campur

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan

dan hanya mengawasi.

terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. (Resmi 2009)

3. With Holding System Adalah satu sistem pemungutan pajak yang memberi

Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

Tahun 2008, Pajak adalah kontribusi wajib kepada

bukan

untuk

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang,

Ciri – ciri With Holding System adalah wewenang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar –

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib

Pajak

yang

bersangkutan)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan Subjek 4. Pengelompokan Pajak Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2009) dibagi atas tiga kelompok: 1. Menurut Golongannya

Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang merupakan kontribusi wajib kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang Perpajakan. 12

PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT


ISSN 2339-1723

Menurut Mardiasmo (2009), biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi – tingginya

C. Tarif Pajak Tarif Pajak menurut UU RI No: 36/2008 pasal 17 ayat

Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan (sesuai

1 huruf a yang berlaku mulai 01 Januari 2009.

peraturan Menteri Keungan No: 250/PMK.03/2008). Peraturan tersebut juga mengatur tentang besarnya

a) Tarif Pajak Orang Pribadi Tabel 1. Tarif Pajak Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak

penghasilan bruti yang berupa uang pensiun dikurangi Tarif

dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan

Pajak

bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum

Sampai dengan Rp. 50.000.000

5%

Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000

15%

Diatas

25%

Rp.

250.000.000

s.d

Rp.

yang diperkenankan sejumlah Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

500.000.000 Diatas Rp 500.000.000

30%

Sumber: Undang - Undang No. 36 Tahun 2008

F. Pajak penghasilan Pasal 21 1. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21 Adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam

b) Tarif Pajak Badan

tahun berjalan, melalui pemotongan oleh pihak ketiga

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan menggunakan

(yaitu pemberi kerja/bendaharawan pemerintah/dana

tarif tunggal sebesar 25% mulai tahun 2010.

yang merupakan anjuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final.

Besarnya PTKP Berdasarkan UU RI No. 36/2008 sebagai berikut:

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak WP Tidak Kawin

Kode

Jumlah

0 Tanggungan

TK/0

Rp. 15.840.000,-

1 Tanggungan

TK/1

Rp. 17.160.000,-

2 Tanggungan

TK/2

Rp. 18.480.000,-

3 Tanggungan

TK/3

Rp. 19.800.000,-

WP Kawin

Kode

Jumlah

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 adalah Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu: a. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan

pekerjaan

berdasarkan

sauatu

perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun

tidak

tertulis,

termasuk

yang

0 Tanggungan

K/0

Rp.

17.160.000

melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau

1 Tanggungan

K/1

Rp.

18.480.000

BUMN dan BUMD.

2 Tanggungan

K/2

Rp.

19.800.000,-

b. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli

3 Tanggungan

K/3

Rp.

21.120.000,-

warisnya yang menerima atau memperoleh

Sumber: Undang – undang No. 36 Tahun 2008

E. Biaya Jabatan

imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya

13


ISSN 2339-1723

yang menerima uang pensiun, tabungan hari tua atau tujangan hari tua.

berupa honorarium, komisi fee, dan imbalan

c. Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima

atau

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain

memperoleh

imbalan

sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

sehubungan

dengan

pekerjaan,

jasa,

dan

kegiatan yang dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat,

d. Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang

uang honorarium, hadiah atau penghargaan dan

menerima upah harian, upah mingguan, upah

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan

borongan, atau upah satuan.

sejenis dengan nama apapun.

e. Orang Pribadi lainnya yang menerima atau

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau

memperoleh penghasilan sehubungan dengan

kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam

pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong

bentuk apapun yang diberikan oleh:

pajak.

-

Bukan wajib pajak.

-

Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Resmi (2009) yaitu:

Wajib

pajak

yang

dikenakan

Pajak

Penghasilan berdasarkan norma Perhitungan

1. Penghasilan yan g diterima Penatau yang diperoleh

-

pegawai

tetap,

baik

khusus (deemed profit).

berupa

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh

4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif yang berlaku adalah menurut ketentuan dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Tabel 3 Tarif Pajak Orang Pribadi

penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000

5%

Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000

15%

dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000

25%

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,

Diatas Rp 500.000.000

30%

hubungan kerja dan penghasilan sehubungan

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan

Sumber: Undang – undang No. 36 Tahun 2008

pembayaran lain sejenis. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21  Penghasilan Bruto Gaji sebulan

xxx

Tunjangan PPh

xxx



ISSN 2339-1723

Tunjangan dan Honorarium lainnya

xxx

dengan cara mengumpulkan data, menyusun data dan

Premi Asuransi

xxx

menginterpretasikan, sehingga memperoleh gambaran

Penerimaan dalam bentuk natura

xxx

yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Penjumlahan Penghasilan Bruto

xxx

 Pengurangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto

xxx

Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan

Iuran Pensiun

xxx

(PPh) Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan

Jumlah Pengurangan

adalah sebagai berikut:

(xxx)

 Perhitungan PPh 21

1. Ibu Tolapna Wuri Lestari adalah pegawai tetap

Pegahasilan Netto sebulan

xxx

di PT. PLN (Persero) Cabang Medan dengan

Penghasilan Netto setahun

xxx

jabatan Accounting. Ibu Tolapna Wuri Lestari

(xxx)

sudah menikah dengan status K/0. Ibu Tolapna

Penghasilan Kena Pajak

xxx

Wuri Lestari memperoleh Gaji sebesar Rp.

PPh 21 Terutang

xxx

4.428.000 setahun, selain itu juga menerima

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tunjangan Posisi Rp 518.000, Uang THR METODOLOGI PENELITIAN

sebesar Rp. 6.741.000, dan Bonus sebesar Rp

Lokasi dan Waktu Penelitian

17.712.000 serta membayar iuran pensiun

Kegiatan dalam penulisan laporan tugas akhir

sebesar Rp 81.960,

ini membutuhkan waktu selama kurang lebih seminggu

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR:

melalui proses pencatatan dan wawancara yang

Gaji setahun

=

berlokasi pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan.

Tunjangan posisi

=

Penghasilan Bruto

=

Rp 518.000 Rp 4.946.000

=

(Rp 329.260)

Rp 4.428.000

PENGURANGAN:

Teknik Pengumpulan Data

Biaya Jabatan

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini

5%

dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu cara yang

Iuran Pensiun

dilakukan

dengan

mengumpulkan

dokumen

Rp 4.946.000

= =

Rp 247.300 Rp 81.960

–

Rp 4.616.740 Rp 55.400.880

Penghasilan Netto

=

Penghasilan Netto Setahun

=

Penghasilan Tidak Kena Pajak

=

skunder berupa daftar gaji, tunjangan lainnya, dan

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

=

daftar posisi jabatan pegawai tetap pada PT. PLN

PKP dibulat

=

Rp 38.240.880 Rp 38.240.000

=

Rp 1.912.000

=

Rp

dokumen yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Jenis data yang diperoleh adalah data

(Rp 17.160.000)

(Persero) Cabang Medan. PPh Pasal 21 terutang setahun: 5%

Rp 38.240.000

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan: Rp 1.912.000

12 Bulan

159.333


15


ISSN 2339-1723

Gaji setahun

=

Tunjangan posisi

=

Uang THR

=

Bonus

=

Penghasilan Bruto

=

Rp 53.136.000 Rp 6.216.000 Rp 6.741.000 (Rp 17.712.000) Rp 83.805.000

PENGURANGAN: Biaya Jabatan 5%

Rp 83.805.000

Iuran Pensiun

= =

Rp 4.190.250 Rp 983.520

=

Penghasilan Netto

=

Penghasilan Tidak Kena Pajak

=

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

=

PKP dibulat

=

(Rp 5.173.770) Rp 78.631.230 (Rp 17.160.000) Rp 61.471.230 Rp 61.471.000

PPh Pasal 21 terutang setahun: 5%

Rp 50.000.000

=

15%

Rp 11.471.000

= =

Rp 2.500.000 Rp 1.720.650 Rp 4.220.650

PPh Pasal 21 terutang atas gaji dan THR sebulan Rp 4.220.650

12 Bulan

=

Rp

PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, Bonus

=


=

Rp 4.220.650 Rp 1.912.000

=

Rp 2.308.650

2. Bapak Robin Hutabarat adalah pegawai tetap di PT. PLN (Persero) Cabang Medan dengan jabatan Asisten Manajer Keuangan. Robun Hutabarat sudah menikah dengan status K/3. Ibu Irmawati Lubis memperoleh Gaji sebesar Rp 5.715.000 setahun, selain itu juga menerima Tunjangan Posisi Rp 518.000, Uang THR sebesar Rp 8.700.000, Uang tunjangan lainnya sebesar Rp 22.231.861 dan ibu Irmawati juga menerima Bonus sebesar Rpp 22.860.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 133.020 Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji: Gaji setahun

=

=

penghasilan Bruto

=

PENGURANGAN: Biaya Jabatan Rp 5% 6.233.000 Iuran Pensiun

= =

Rp 311.650 Rp 133.020

Penghasilan Netto Penghasilan Netto Setahun Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP) PKP dibulat

= = = = =

Rp 518.000 Rp 6.233.000

Rp 444.670 Rp 5.788.330 Rp 69.459.960 (Rp 21.120.000) Rp 48.339.960 Rp 48.339.000

PPh Pasal 21 terutang setahun: Rp 5% 48.339.000

=

Rp 2.416.950

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan: Rp 2.416.950 12 Bulan

=

Rp 201.412

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, Bonus: Gaji setahun

=

351.720

PPh Pasal 21 atas THR dan Bonus:

PPh Pasal 21 atas THR, Bonus

Tunjangan posisi

Rp 5.715.000

Tunjangan posisi Uang THR

=

Bonus

=

Penghasilan Bruto

=

PENGURANGAN: Biaya Jabatan Rp 5% 106.356.000 Iuran Pensiun Penghasilan Netto Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP) PKP dibulat PPh Pasal 21 terutang setahun: Rp 5% 50.000.000 Rp 15% 28.321.000

=

= =

Rp 5.317.800 Rp 1.596.240

= = = =

=

Rp 2.500.000 Rp 4.248.150

=

Rp

=

Rp 68.580.000 Rp 6.216.000 Rp 8.700.000 Rp 22.860.000 Rp 106.356.000

(Rp 6.914.040) Rp 99.441.960 (Rp 21.120.000) Rp 78.321.960 Rp 78.321.000



ISSN 2339-1723

6.748.150

PPh Pasal 21 terutang setahun: Rp 5% 500.000.000 Rp 15% 1.096.000

PPh Pasal 21 terutang atas gaji dan THR sebulan: Rp Rp 6.748.150 12 Bulan = 562.345

= = =

PPh Pasal 21 atas THR dan Bonus: PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, Bonus

=

PPh Pasal 21 atas Gaji

=

Rp 6.748.150 Rp 2.416.950

=

Rp 4.331.200

PPh Pasal 21 THR, Bonus

Rp 25.000.000 Rp 164.400 Rp 25.164.400

PPh Pasal 21 atas Gaji THR sebulan: Rp Rp 2.664.400 12 bulan = 222.033 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, Bonus: Gaji Setahun =

3. Ibu Hj. Agusmiati adalah pegawai tetap di PT. PLN (Persero) Cabang Medan dengan jabatan Supervisor keuangan. Ibu Hj. Agusmiati sudah

Tunjangan posisi

=

THR

=

Bonus

=

Penghasilan Bruto:

=

Rp 67.560.000 Rp 9.552.000 Rp 8.572.000 Rp 22.520.000 Rp 108.204.000

menikah dengan status menikah dengan status K/2. Ibu Hj. Agusmiati memperoleh Gaji sebesar Rp 5.630.000 setahun, selain itu juga menerima Tunjangan posisi Rp 796.000, Uang THR sebesar Rp 8.572.500, dan ibu Hj. Agusmiati

menerima

bonus

sebesar

Rp

22.520.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 129.120.

Gaji setahun

=

Tunjangan posisi

=


= =

=

=

Rp 321.300 Rp 129.120

=

penghasilan Netto

=

Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP)

= =

Rp 5.630.000 Rp 796.000 Rp 6.426.000

PPh Pasal 21 terutang setahun: Rp 5% 50.000.000 Rp 15% 31.444.000

= = =

=

Rp 5.410.200 Rp 1.549.440

PKP dibulat


Penghasilan Bruto


(Rp 6.959.640) Rp 101.244.360 (Rp 19.800.000) Rp 81.444.360 Rp 81.444.000

Rp 2.500.000 Rp 4.716.600 Rp 7.216.600

PPh Pasal 21 terutang atas Gaji dan THR, Bonus sebulan: Rp Rp 7.216.600 12 bulan 601.383 =

Penghasilan Netto

=

Penghasilan Netto setahun

=

Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP)

=

PKP dibulat

=

=

(Rp 450.420) Rp 5.975.580 Rp 71.706.960 (Rp 19.800.000) Rp 51.906.960 Rp 51.906.000

PPh Pasal 21 atas Gaji, Bonus: PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, Bonus

=

PPh Pasal 21 atas Gaji PPh Pasal 21 atas THR, Bonus

= =

Rp 7.216.000 Rp 2.664.400 Rp 4.551.600

17


ISSN 2339-1723

4. Ibu Prilawati Sribulan adalah pegawai tetap di PT. PLN (Persero) Cabang Medan dengan

Bonus

=

Penghasilan Bruto:

=

Rp 13.664.000 Rp 64.212.500

jabatan Junior Analisis Keuangan. Ibu Prilawati Sribulan sudah menikah dengan status K/0. Ibu Prilawati Sribulan memperoleh Gaji sebesar Rp 3.416.000 setahun, selain itu juga menerima Tunjangan Posisi Rp. 363.000, Uang THR


13.664.000 serta membayar iuran pensiun

penghasilan Netto Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP)

sebesar RP 59.220.

PKP dibulat

sebesar Rp 5.200.500, dan ibu Prilawati Sribulan juga menerima Bonus sebesar Rp

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR: Gaji setahun

=

Tunjangan posisi

=

Penghasilan Bruto

=


=

Rp 3.210.625 Rp 710.640

= = = =


=

PPh Pasal 21 terutang atas Gaji sebulan: Rp 2.156.550 12 bulan

(Rp 3.921.265) Rp 60.291.235 (Rp 17.160.000) Rp 43.131.235 Rp 43.131.000

Rp 2.156.550

Rp 179.712

PPh Pasal 21 atas THR, Bonus:

= =

Rp 188.950 Rp 59.220

=

Penghasilan Netto

=

Penghasilan Netto setahun Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP)

=

PKP dibulat

=


Rp 3.416.000 Rp 363.000 Rp 3.779.000

=

= =

(Rp 248.170) Rp 3.530.830 Rp 42.369.960 (Rp 17.160.000) Rp 25.209.960 Rp 25.209.000


=

PPh Pasal 21 atas Gaji PPh Pasal 21 atas THR, Bonus

=

Berdasarkan

=

perhitungan

Rp 2.156.550 Rp 1.260.450 Rp 896.100

tersebut,

da[at

disimpulkan baha perhitungan dan pemotoangan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan telah sesuai dengan Undang – Undang Pajak No. 36 Tahun 2008.

=

Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan Pajak

Rp 1.260.450

Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT PLN (Persero) Cabang Medan dengan Undang Undang Pajak No. 36

PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR sebulan: Rp Rp 1.260.450 12 bulan = 105.037

Tahun 2008.Perhitungan (PPh) Pasal 21 pada PT. PLN (Persero)

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR, Bonus: Gaji Setahun

=

Tunjangan posisi

=

THR

=

Cabang

Medan

dilakukan

dengan

mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya jabatan Rp 40.992.000 Rp 4.356.000 Rp 5.200.500

dan iuran pensiun, penghasilan bruto didapatkan dengan menjumlahkan seluruh penambah penghasilan yakni gaji tunjangan posisi, tunjangan lainnya, uang 18

PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT


ISSN 2339-1723

cuti, bonus dan THR. Biaya jabatan sebesar 5% dari

(Persero) Cabang Medan telah sesuai dengan

penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sebesar

Undang – Undang Pajak No. 36 Tahun 2008.

Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.

3. PT. PLN (Persero) Cabang Medan telah

Penghasilan netto diperoleh dengan cara menurangi

menerapkan perhitungan dan pemotongan Pajak

penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun

Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan

kemudian dikalikan 12. Penghasilan netto selanjutnya

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17

dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak

Ayat 1.

(PTKP) yang sesuai dengan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 7 ayat 1. Penghasilan kena pajak (PKP) yang didapat dari pengurangan penghasilan netto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1. Untuk mendapatkan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulan, hasil

Saran PT. PLN (Persero) Cabang Medan diharapkan agar tetap mempertahankan tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan pegawai tetapnya yang telah sesuai dengan peraturan.

perkalian dari penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak dibagi dengan jumlah bulan dalam

DAFTAR PUSTAKA

satutahun. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan

Casavera, 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu

bahwa PT. PLN (Persero) Cabang Medan telah

Judissseno, Rimsky k. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis.

menerapkan

perhitungan

dan

pemotongan

Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mardiasmo.

2009.

Perpajakan

Edisi

Revisi.

Yogyakarta: Andi Muljono. 2006. Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Andi Mulyono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak – Pajak

PENUTUP

Penghasilan. Yogyakarta: Andi

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Elemen

–

elemen

yang

mempengaruhi

perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan telah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 Tentang objek Pajak Penghasilan dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 1 tentang pemotongan pajak. 2. Prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. PLN

Muljono, Djoko. 2009. Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap

dengan

Undang

–

Undang.

Yogyakarta: Penerbit Best Publisher Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat Saidi, Djafar. 2010. Pembaruan Hukum Pajak: Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Waluyo,

2010.

Perpajakan

Indonesia.

Jakarta:

Salemba Empat ........Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia Nomor 25/PMK.03/2008.... ......... Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.... 19


ISSN 2339-1723


PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. PLN (PERSERO) CABANG MEDAN. Mangasi Sinurat, SE, M

Recommend Documents