KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK DI SURABAYA Achmad Anwar Syaid, Syafi’i, Widya Susanti Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya
[email protected] ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya untuk periode tahun 2015. Teknik analisi data penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian adalah bahwa ditemukan kesalahan dalam perhitungan penetapan status wajib pajak untuk karyawan perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak. Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh pasal 21 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya telah sesuai dengan kriteria yang digolongkan wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003. Kata kunci : Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. ABSTRACT The purpose of this research was to determine the fulfillment of the obligations of the calculation, reporting, and remittance of income tax (PPh) of article 21 of the employees at PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya for the period 2015. The tecnihnique of data analysis in this research is descriptive qualitative research method. Results of the research is that it found an error in the calculation determining the status of the taxpayer for female employees who are married and have children. SPT Reporting Period and Annual Income Tax Article 21 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya has been classified in accordance with the criteria that tax compliance according to Minister of Finance No. 235 / KMK.03 / 2003. Keywords: Compliance Compliance Liabilities, Income Tax (PPh) of Article 21, Tax Law No. 36 of 2008. PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan karena salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
1
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran untuk pembangunan. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah dalam penetapan status WP untuk karyawan perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak diberikan status K/1 atau K/2 yang seharusnya TK (Tidak Kawin). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan PPh pasal 21 ,sehingga wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh atau terjadinya kurang bayar. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya terutama Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada khususnya secara lebih baik dan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah serta lancar. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Sebagai badan usaha yang merupakan wajib pajak dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya wajib memungut, memotong, dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai (PPh Pasal 21). PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya memiliki karyawan yang penghasilannya di atas PTKP dan mendapatkan berbagai macam tunjangan dari perusahaan. Hal ini yang menjadikan pertimbangan untuk menganalisa apakah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya sudah memenuhi kewajiban perpajakannya terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berdasarkan uraian di atas, dalam skripsi ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul “Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Di Surabaya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana tata cara pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya ?
2
2.
Apakah pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku ?
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui tata cara pelaporan dan perhitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya.
2.
Untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik kepustakaan dan studi lapangan. Asumsi Penelitian Asumsi yang dapat digunakan untuk menerapkan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik Analisis Data Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi beserta pengumpulan data gaji pegawai dan data status pegawai dari bagian personalia PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya. 2. Perhitungan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya. 3. Membandingkan dan menganalisa data yang mengacu pada teknik-teknik penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 4. Kesimpulan dan saran.
3
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Surabaya yang terletak di Jalan Pemuda No. 50 Surabaya, memiliki 4 Kantor Cabang Pembantu dan 15 Kantor Kas yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya harus melakukan pemenuhan kewajibannya sebagai pemotong pajak yang harus menghitung, pemotong, dan melaporkan PPh pasal 21 karyawan yang terutang sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2008. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Surabaya Wilayah Selatan karyawan yang sudah menandatangani kontrak diwajibkan juga untuk memiliki NPWP. Berikut ini daftar nama Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Surabaya : Tabel 1 Daftar Nama KCP dan KK PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Surabaya Tahun 2016 No.
Keterangan
Alamat
Kantor Cabang Pembantu 1. 2. 3. 4.
KCP IAIN Sunan Ampel KCP Mulyosari KCP Unair KCP Bubutan
Jl. Ahmad Yani No.17 Surabaya Jl. Mulyosari No. 82-82 A Surabaya Jl. Airlangga No. 4 Surabaya Jl. Bubutan No. 20 C Kav J No. 16-22 Surabaya
Kantor Kas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KK Darmo KK Kertajaya KK Ngagel KK Kalirungkut KK Kapas Krampung KK Kapasari KK Pasar Kembang
Jl. Raya Darmo No. 123-128 Surabaya Jl. Kertajaya No. 70 C Surabaya Ruko RMI Jl. Ngangel Raya Blok G No. 9 Surabaya Jl. Kalirungkut No. 155 I Surabaya Jl. Pasar Krampung No. 63 Surabaya Jl. Raya Pecindilan No. 44 Surabaya Ruko Grand Flower Blok 1 No 4 Jl. Pasar Kembang Surabaya 8. KK Rungkut Madya Jl. Rungkut Madya No.99 B Surabaya 9. KK Pasar Atum Mall Pasar Atum Mall Blok P59 Jl. Bunguran No. 45 Surabaya 10. KK Dharmahusada Jl. Dharmahusada No. 119 C Surabaya 11. KK Klampis Jaya Jl. Raya Klampis No. 45 C Surabaya 12. KK Nginden Semolo Ruko Manyar Garden Regency Jl. Nginden Semolo No. 101 Kav 40 Surabaya 13. KK Suramadu Jl. Kedung Cowek No.151 A Surabaya 14. KK Perak Barat Jl. Perak Barat No. 217 A Surabaya 15. KK Mas Mansyur Jl. KH. Mas Mansyur 236 A Surabaya Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya
4
Adapun mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya sebagai berikut : 1. Mencari penghasilan bruto sebulan dengan cara menjumlahkan gaji pokok dan tunjangan yang diperkenankan sebagai umur penambah gaji. 2. Mencari penghasilan bruto setahun dengan cara mengalikan 12 dari penghasilan bruto sebulan ditambah dengan THR. 3. Kemudian menghitung penghasilan neto setahun yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto setahun dengan pengurangan biaya jabatan sebesar (5% x penghasilan bruto) maksimal Rp 6.000.000,- (setahun). 4. Selanjutnya mencari PKP dengan cara mencari penghasilan neto setahun dengan PTKP (PTKP diperoleh dari status karyawan), apabila PTKP lebih besar dari penghasilan neto setahun, maka hasilnya 0. 5. Yang terakhir mencari pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebulan dengan membagi PPh pasal 21 setahun dengan 12 bulan. Tabel 2 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Menurut Perhitungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Kas Kertajaya Surabaya Dengan Perhitungan Menurut UU No 36 Tahun 2015 (dalam Rupiah) No.
1. 2. 3.
Jenis Kelamin Perempuan Perempuan Perempuan Total
Jabatan
PPh 21 Menurut PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
PPh 21 Menurut UU No 36 Tahun 2008
526.335,682.350,532.350,1.741.035,-
826.335,982.350,982.350,2.791.035,-
Teller Teller Teller
Selisih
300.000,300.000,450.000,1.050.000,-
Sumber : Peneliti (2016) Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti ditemukan adanya kesalahan pada Kantor Kas Kertajaya, yaitu dalam penetapan status WP untuk karyawan perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak diberikan status K/1 atau K/2 yang seharusnya TK (Tidak Kawin). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan PPh pasal 21 menurut PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya sebesar Rp 1.741.035,-, sedangkan pada perhitungan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, jumlah PPh pasal 21 sebesar Rp 2.791.035,-, sehingga terdapat selisih kurang bayar menjadi Rp 1.050.000,-.
5
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya khususnya pada Kantor Kas Kertajaya harus segera melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai. Berikut merupakan tabel pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Kas seluruh wilayah Surabaya yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Surabaya : Tabel 3 Pelaporan SPT Masa Tahun 2015 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Batas Pelaporan
Tanggal Pelaporan
20 Februari 20 Maret 20 April 20 Mei 20 Juni 20 Juli 20 Agustus 20 September 20 Oktober 20 November 20 Desember 20 Januari
18 Februari 16 Maret 17 April 15 Mei 10 Juni 10 Juli 11 Agustus 16 September 15 Oktober 16 November 17 Desember 18 Januari
Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya
Tabel 4 Pelaporan SPT Tahunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya Tahun
Batas Pelaporan
Tanggal Pelaporan
2014 2015
31 Maret 2015 31 Maret 2016
28 Maret 2015 26 Maret 2016
Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya
Berdasarkan Tabel , terlihat bahwa telah sesuai dengan kriteria yang digolongkan wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, yaitu : 1. SPT Tahunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya telah disampaikan tepat waktu selama 2 tahun terakhir.
6
2. SPT Masa PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya dalam tahun 2015 telah disampaikan tepat waktu. 3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
SIMPULAN Bedasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 1. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya telah sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2008. 2. Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti ditemukan adanya kesalahan pada Kantor Kas Kertajaya, yaitu dalam penetapan status WP untuk karyawan perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak diberikan status K/1 atau K/2 yang seharusnya TK (Tidak Kawin). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan PPh pasal 21 menurut PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya sebesar Rp 1.741.035,-, sedangkan pada perhitungan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, jumlah PPh pasal 21 sebesar Rp 2.791.035,-, sehingga terdapat selisih kurang bayar menjadi Rp 1.050.000,-. 3. Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya telah sesuai dengan kriteria yang digolongkan wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. SARAN Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 1. Bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya khususnya pada Kantor Kas harus segera melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
7
21 atas kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai dan segera menyetorkan pajak yang kurang bayar tersebut. 2. Bagi pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Surabaya khususnya pada Kantor Kas harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tentang menentukan status WP untuk karyawan perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak agar tidak terjadi kesalahan, sehingga menimbulkan kurang bayar dalam pelaporan pajaknya. 3. Bagi peneliti selanjutnya lebih mengembangkan objek penelitian pajak yang lainnya di karenakan penelitian ini hanya meneliti tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 21 saja.
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 dan pasala 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Rahayu, Siti Kurnia, 2010, Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
8
