MEDIA BISNIS Vol. 6, No. 2, Edisi September 2014, Hlm. 114-118
ISSN: 2085 - 3106 http: //www.tsm.ac.id/MB
PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21 HARYO SUPARMUN STIE Tirsakti
[email protected]
Abstract : As the source of government’s income, Taxes play important roles and it has become the central issue of the nation. The purpose of the study is to describe the calculate, deposit and reporting of income tax return article 21. X using income tax law no 36 year 2008 and regulation director at general of taxation PER-31/PJ/2009 and PER-57/PJ/2009. This study uses qualitative research method on the data of income tax return. This result discovers that firm has not properly applied the obligation in calculating, depositing and reporting income tax return article 21. Keywords : Income Tax Law No 36 2008, Regulation Director at of Taxation PER 31/PJ/2009 and PER-57/PJ/2009, Income Tax. Abstrak : Sebagai sumber pendapatan pemerintah, pajak memainkan peran penting dan telah menjadi isu negara. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan menghitung, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. X menggunakan hukum pajak penghasilan no 36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pada data pengembalian pajak penghasilan. Hasil ini menemukan bahwa perusahaan belum benar diterapkan kewajiban dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Kata kunci : Hukum pajak penghasilan No 36 2008, peraturan direktur jenderal pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009, pajak penghasilan.
PENDAHULUAN
baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Soemarso 2007). Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang di kemudian
Untuk tetap bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara,
114
ISSN: 2085 - 3106
hari potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara (Waluyo 2011). Penerimaan negara salah satunya penerimaan dari pajak dan pajak itu sendirilah yang menjadi masalah pokok suatu negara. Setiap orang yang hidup di dalamnya pasti dan harus berhubungan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Di lain pihak diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan meningkat (Burton dan Ilyas 2004). Perusahaan menginginkan suatu keuntungan dalam usahanya, dan tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak baik pemilik perusahaan itu sendiri atau tenaga kerja atau karyawan yang bekerja pada perusahaan itu sendiri dan semuanya itu disebut subjek pajak. Perusahaan membayar pajak penghasilan badan yang harus disetorkan ke negara menurut ketentuan pajak. Pajak penghasilan juga dike-
Haryo Suparmun
nakan atas penghasilan yang diterima karyawan. Dalam hal ini karyawan tersebut langsung menerima penghasilan bersih yang sudah dipotong pajak. Perhitungan besarnya pajak yang dikenakan dan pengenaan pajak penghasilan pada karyawan, seluruhnya ditanggung karyawan (Mardiasmo 2008). Pajak penghasilan pasal 21 di dalam UUP No. 36 tahun 2008 merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Penghasilan yang dimaksud ialah berupa gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri baik pegawai ataupun bukan pegawai. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Dalam pajak penghasilan pasal 21, pemerintah meminta bantuan majikan atau pemberi penghasilan untuk menghitung, memotong, menyetor, melapor kewajiban perpajakan dari subjek pajak yang dipotong atau yang lebih dikenal dengan with holding tax system. Dari latar belakang di atas rumusan masalah penelitian adalah apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 pegawai tetap sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 serta peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-31/PJ/2009 dan nomor PER57/PJ/2009?
115
Media Bisnis, Vol. 6, No. 2
Edisi September 2014
Alisis Perhitungan PPh 21 Contoh perhitungan PPh pasal 21 perbulan karyawan perusahaan : Jabatan: Status: Gaji pokok: Tunjangan: Penghasilan bruto: Biaya jabatan (5% x 8.254.520): Iuran JHT (2% x 2.350.000): Total biaya jabatan dan iuran JHT: Penghasilan Netto 1 bulan: Penghasilan netto 1 tahun 12 x 7.794.794: PTKP: WP sendiri Nikah 3 anak Total PKP PPh 21 terhutang: 5% x 50.000.000 15% x 22.417.528 Total PPh 21 setahun Total PPh 21 sebulan 5.862.629/12
Direksi K/3 2.350.000 5.904.520 8.254.520 412.726 47.000 (459.726) 7.794.794 93.537.528 15.840.000 1.320.000 3.960.000 (21.120.000) 72.417.528 2.500.000 3.362
Analisis Penyetoran PPh 21 Pegawai Tetap Perusahaan melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 melalui bank persepsi. Sebelum melakukan penyetoran tersebut perusahaan sudah mengisi formulir SSP dengan mengunakan Kode Jenis Pajak (nomor 411121) dan Kode Jenis Setoran (nomor 100). Setelah melakukan penyetoran, maka SSP tersebut
116
Rp 5.862.629 488.552 akan dibubuhkan cap tanggal pembayaran oleh bank persepsi. Berdasarkan KUP No. 28 tahun 2007 pasal 3 ayat 3 Penyetoran pajak penghasilan 21 paling telat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut merupakan penyetoran Pajak penghasilan pasal 21 pada masa Januari 2010 sampai Desember 2010.
ISSN: 2085 - 3106
Haryo Suparmun
Tabel 1 Daftar Penyetoran SPT Masa Hutang PPh pasal 21 Tanggal bayar (Rp) Januari 1.176.210 12/02/2010 Februari 337.650 17/03/2010 Maret 1.155.580 16/04/2010 April 539.810 04/05/2010 Mei 913.380 04/06/2010 Juni 771.780 17/07/2010 Juli 910.880 04/08/2010 Agustus 538.830 06/09/2010 September 969.710 06/10/2010 Oktober 582.790 16/11/2010 November 1.043.520 02/12/2010 Desember 1 Nihil 1 tidak ada penyetoran 2 10.875.201 2 04/04/11 Masa
Penyetoran atas pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap mengalami keterlambatan penyetoran di masa Januari, Februari, Maret, Juni dan Oktober sehingga berdasarkan KUP No.28 Tahun 2007 pasal 9 ayat 2, perusahaan akan membayar denda sebesar 2% dari pajak terhutang masa yang mengalami keter-
Keterangan Telat bayar Telat bayar Telat Bayar Sesuai Sesuai Telat bayar Sesuai Sesuai Sesuai Telat bayar Sesuai Sesuai karena ada pembetulan 1 setelah PPh 21 Desember dilaporkan Nihil
lambatan penyetoran. Pada Desember pajak terhutang pasal 21 dibuat nihil sehingga ada pembetulan 1 di bulan April 2011. Keterlambatan penyetoran PPh pasal 21 disebabkan karena kurang memahami peraturan perpajakan (Supramono dan Damayanti 2005).
Analisis Pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap Tabel 2 Daftar Pelaporan SPT masa Masa Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tanggal Lapor 19/02/2010 17/03/2010 21/04/2010 07/05/2010 04/06/2010 02/08/2010 04/08/2010 06/09/2010 05/10/2010 22/11/2010 03/12/2010 20/01/2011
Keterangan Sesuai Sesuai Telat lapor Sesuai Sesuai Telat lapor Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
117
Media Bisnis, Vol. 6, No. 2
Pelaksanaan sistem pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap mengalami keterlambatan pelaporan di masa Maret dan Juni sehingga berdasarkan KUP No. 28 tahun 2007 pasal 7 ayat 1 pada masa yang bersangkutan akan dikenakan denda Rp. 100.000. Keterlambatan pelaporan disebabkan karena kurang memahami peraturan perpajakan (PMK No. 80/PMK.03/2010). PENUTUP Berdasarkan analisis dan pembahasan serta perhitungan yang telah dibahas, maka kesimpulan sebagai berikut (1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap sesuai dengan Undang-Undang pajak No. 36 tahun 2008 serta Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009; (2) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap masih ada yang tidak sesuai dengan UUP No. 36 tahun 2008 serta Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/
Edisi September 2014
2009; (3) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap masih ada yang tidak sesuai dengan UUP No. 36 tahun 2008 serta Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009. Keterbatasan data perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan berbadan hukum Persekutuan Komanditer sehingga jumlah karyawan masih sedikit. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah membahas pajak penghasilan yang tidak sama, masih banyak Pajak Penghasilan lainnya antara lain Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dan masih banyak lagi Pajak Penghasilan lainnya. Perusahaan perlu meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan bagi karyawan yang menangani langsung masalah perpajakan perusahaan, dengan tujuan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terus berjalan sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan.
REFERENSI : Burton, R dan W.B. Ilyas. 2004. Hukum Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo, 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Jogjakarta : Andi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Soemarso. 2007. Perpajakan pendekatan komprehensif. Jakarta :Salemba Empat Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2005. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Jogjakarta: Andi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
118
