EVALUASI MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 21 PADA KOPERASI JASA MARGA BAKTI 5 Nama : Raudhah Lirinda Putri NPM : 28214956 Jurusan : S1/Akuntansi
Latar Belakang
Kepatuhan Wajib Pajak Melakukan perhitungan pajak penghasilan 21 dengan benar, dan melakukan pemotongan seusai dengan peraturan yang sudah di tentukan, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan tahun 2009 Kewjiban bagi wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan tahun 2009
Rumusan Masalah dan Batasan Masalah Rumusan Masalah Rumusan masalah ini adalah bagaimana Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 pada koperasi Jasa Marga Bakti 5? Batasan Masalah Batasan masalah penulisan ini adalah Evaluasi Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada koperasi jasa marga bakti 5 sesuai dengan Undang-undang perpajakan Tahun 2009
Tujuan Penelitian dan Objek Penelitian Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Jasa Marga Bakti 5 Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah data Pph 21 mengenai karyawan pada koperasi Jasa Marga Bakti 5 pada tahun 2015-2016. Objek Penelitian ini berlokasi Jln. Raya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560.
Pembahasan
Perhitungan Pajak Penghasilan 21
1. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Tetap pada bulan Januari Gaji Rp. 4.043.077 1. Biaya Jabatan (Rp. 202.154) Penghasilan Neto sebulan Rp. 3.840.923 Penghasilan Neto setahun ( 12 x Penghasilan Neto sebulan) Rp. 46.091.076 PTKP ( TK) (Rp. 24.300.000) PKP Setahun/Disetahunkan Rp. 21.791.076
Penghasilan kena pajak setahun PPh pasal 21 terutang: 5% x Rp. 21.791.076 = PPh Pasal 21 bulan Januari ( Rp. 1.089.554 : 12 ) =
Rp. 1.089.554
Rp. 90.796
Pajak yang harus di bayarkan bagi salah satu pegawai tetap pada bulan januari Rp. 90.796
Pemotongan Pajak Penghasilan 21
Dpp: Penghasilan Bruto x 50% x Tarif Pajak PPh pasal 17 Penghasilan Bruto = Rp. 527.000 x 50% = Rp. 263.500 Rp. 263.500 x 5% = Rp. 13.175 Pemotongan nya : Rp. 527.000 – Rp. 13.175 = Rp. 513.825 Jadi PPh 21 Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan sebesar Rp. 13.175 kepada setiap bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan, untuk penghasilan bruto nya selalu sama tiap bulan nya, dan pemotongan pajak yang di kenakan sebesar Rp. 513.825.
Penyetoran Pajak PPh 21
Pelaporan Pajak PPh 21
Kesimpulan Dalam penelitian ini dapat disimpulkan: Pada PTKP yang digunakan koperasi untuk perhitungan pajak bulan januari tahun 2015 belum sesuai dikarenakan PTKP yang digunakan salah, seharusnya koperasi menggunakan PTKP yang sudah ditentukan untuk perhitungan tahun 2105 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Tidak Kena Pajak (PTKP). Karena tidak di mendapat teguran dari kantor pajak koperasi tidak melakukan pembetulan pada bulan januari untuk PTKP nya. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Jasa Marga Bakti 5 blm sesuai dengan
ketentuan peraturan perpajaka yang berlaku. Dan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Jasa Marga Bakti 5 dilakukan setiap bulan yang nantinya akan dibayarkan serempak berdasarkan kebijakan koperasi, namun juga tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Jasa Marga Bakti 5 belum benar dan untuk Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Jasa Marga Baktin 5 dalam tahun 2015 kurang mengikuti peraturan Kententuan Umum Perpajakan yang berlaku, karena adanya keterlambatan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan Juli hingga Desember.
Saran Dari pembahasan yang telah di uraikan, penulis dapat memberi saran sebagai berikut: Segera melakukan pembetulan pada bulan Januari terutama pada laporan untuk pegawai tetap, pembetulan pada PTKP yang di gunakan harus diganti dengan PTKP tahun 2015 agar di akhir tahun perhitungannya menjadi benar. Segera melakukan pembetulan di tiap laporan, seharusnya laporan dibuat dengan penjelasan dan pembagian nya secara benar dan rinci, agar pada saat ada kesalahan bisa dengan mudah di ketahui dan perhitungan-perhitungan nya harus di periksa kembali karena masih ada kesalahan dalam perhitungan nya.
