TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BULAN AGUSTUS 2015 PADA CV. SUAR LANG Nama Npm Program Studi Pembimbing
: Ricca Vellina Aprila : 57213590 : DIII – Manajemen Keuangan : Dr. Teddy Oswari
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN Pajak merupakan salah satu dari penerimaan Negara yang memiliki peranan terbesar yang juga di harapkan dapat mengurangi ketergantungan dar ihutang luar negeri. Dengan adanya penerimaan pajak diharapkan dapat membantu proses penyelenggaraan dan pembangunan di Indonesia. Atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diharapkan Negara memperoleh sumber penerimaan yang digunakan sebagai anggaran penyelenggaraan Negara dana lokasi pembangunan infrastruktur serta pembangunan di semua bidang terutama untuk menggerakkan sector perekonomian dengan menciptakan program-program yang memihak pada rakyat. BerdasarkanPasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 1. Mengetahui tata cara penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dan sewa pada bulan Agustus 2015 pada CV. Suar Lang. 2. Mengetahui Dokumen yang terkait dengan tata cara penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dan sewa pada bulan Agustus 2015 pada CV. Suar Lang.
HASIL DAN PEMBAHASAN Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong Pajak Penghasilan Pajak 21,yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
HASIL DAN PEMBAHASAN Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Keterangan
Tarif Pajak
Bunga
15%
Deviden
15%
Hadiah dan Penghargaan
15%
Royalti
15%
Sewa
2%
Jasa
2%
Tidak ada NPWP
Tarif pajak 100% dari tarif pajak yang tertera
HASIL DAN PEMBAHASAN Berikut ini penulis uraikan cara perhitungan Pajak Penghasil Pasal 23 : 1. Untuk menghitung PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa dan sewa, terlebih dahulu dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan. 2. Selanjutnya melakukan penghitungan dengan cara tarif pajak dikali penghasilan bruto pada setiap transaksi. 3. Khusus untuk perusahaan yang tidak mempunyai NPWP tarif pajak lebih besar 100% dari tariff pajak yang tertera pada perundang – undangan perpajakan penghasilan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Contoh perhitungan PPh Pasal 23 pada CV. Suar Lang 1. Pada tanggal 6 Agustus 2015 PT. Morita Tjokro Gearindo membayar sewa tronton dengan tujuan Pulogadung – Karawang Timur sebesar Rp. 2.300.000. Perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut : = Tarif pajak (2%) x Penghasilan Bruto = 2% x Rp.2.300.000 = Rp.46.000 2. Pada tanggal 6 Agustus 2015 PT. Morita Tjokro Gearindo membayar sewa tronton dengan tujuan Karawang Timur – Pulogadung sebesar Rp.9.200.000. Perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut : = Tarif pajak (2%) x Rp.9.200.000 = Rp.184.000
KESIMPULAN 1.
2.
Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong Pajak Penghasilan Pasal 21 , yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Setelah penulis melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada CV. Suar Lang pada bulan Agustus 2015, CV. Suar Lang harus membayar kan pajak terutang sebesar Rp. 1.150.000 pada Bank peresepsi paling lambat 10 hari setelah bulan berakhir dan harus dilaporkan kekantor pelayanan Pajak domisili paling lambat 10 hari setelah melakukan pembayaran.
