PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15
DASAR HUKUM PPh Pasal 15 Pasal 15 UU PPh 36 tahun 2008 SE Nomer 29/PJ.4/1996 SE Nomer 32/PJ.4/1996 SE Nomer 35/PJ.4/1996 KMK No. 416/KMK.04/1996 KMK No.475/KMK.04/1996 KMK No.417/KMK.04/1996
Mekanisme pemungutan dan pemotongan Merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan/atau penyetoran sendiri PPh atas usaha jasa pelayaran dan penerbangan
Jasa pelayaran DN Yaitu semua imbalan dari pengangkutan (orang dan/atau barang), termasuk penyewaan kapal, yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia
Jasa penerbangan DN • Yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
Jasa pelayaran dan/atau penerbangan LN • Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. • Tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia
Tarif PPh pasal 15 Usaha Jasa
Tarif
Dasar pengenaan
Sifat
Perusahaan pelayaran DN
1,2 %
Peredaran bruto
Final
Penerbangan DN (khusus carter)
1,8%
Peredaran bruto
Tidak Final
BUT Pelayaran LN BUT Penerbangan LN
2,64%
Peredaran bruto
Final
BATAS WAKTU PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 15
1
PPh pasal 15 dipotong oleh pemotong PPh
Tgl. 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir
20 hari setelah masa pajak berakhir
2
PPh pasal 15 dibayar sendiri
Tgl. 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir
20 hari setelah masa pajak berakhir
Latihan 1 PT Suka berlayar perusahaan pelayaran DN. a. Pada 7 Oktober 2013 melakukan kontrak dengan PT Jaya Pulp dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (pulp) dari Surabaya ke Jakarta sebesar Rp 200.000.000 dan dibayarkan pada 27 Oktober 2013. b. Pada 15 Oktober 2013 melakukan kontrak dengan PT Daeng Oil berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di rig, dengan nilai sewa sebesar Rp 2.500.000.000, dibayar pada 17 Oktober 2013 Bagaimana perlakuan PPh pasal 15?
Jawab 1a • Atas penghasilan PT Suka berlayar dari PT Jaya Pulp yaitu jasa pengangkutan dari Surabaya ke Jakarta dikenakan PPh 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final, sehingga yang dipotong PT Jaya Pulp 1,2 % x Rp 200.000.000 = Rp 2.400.000 • PT Jaya Pulp harus memberikan bukti pemotongan kepada PT Suka berlayar, menyetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 Nopember 2013, serta melaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 Nopember 2013
Jawab 1b • Atas penghasilan PT Suka berlayar dari PT Daeng Oil dari penyewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di rig (termasuk kategori kapal FSO) tidak termasuk dalam pengertian penghasilan dari penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Atas penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (PPh pasal 23) sebesar 2% x Rp 2.500.000.000 = Rp 50.000.000 • PT Daeng Oil harus memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada PT Suka berlayar, menyetor ke KPP paling lambat tanggal 10 November 2013 dan menyampaikan SPT masa paling lambat 20 Nopember 2013
Latihan 2 PT Kayu Alami perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan mebel. Dalam rangka pengangkutan ekspor mebel dari Indonesia ke Italia sejak tahun 2009 PT Kayu Alami membuat kontrak kerjasama transportasi sebesar Rp 400.000.000 per sekali angkut dengan perusahaan pelayaran luar negeri yaitu Dewys Lines Ltd. yang berdomisili di Swiss yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD). Pada bulan Juli 2013 dilakukan satu kali pengangkutan dan telah dibayar pada 25 Juli 2013. Dewys Lines Ltd. memiliki BUT di Indonesia yait u BUT Dewys Lines (BUT DL). Bagaimana kewajiban PPh pasal 15 BUT Dewys Lines?
Latihan 3 • PT Bumi Nusantara menyewa pesawat dari PT Vidi Airlines perusahaan penerbangan DN, yang akan digunakan dalam penerbangan Jakarta-Papua. Pada tanggal 5 Maret 2014 PT Bumi Nusantara telah membayar biaya carter sebesar Rp 500.000.000. • Bagaimana kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh atas transaksi tersebut?
Tugas 1. Kerjakan latihan 2 dan 3 2. Jawaban dikumpul lewat email ke alamat :
[email protected] 3. Paling lambat hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, jam 16.30 4. Keterlambatan pengumpulan ada pengurangan nilai.
