PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Perbedaan Antara Pemungutan dan Pemotongan 1.
Pemotongan: { {
2.
Menunjuk pada objek yang dikenakan pemotongan Mengurangi kas yang diterima oleh penerima penghasilan
Pemungutan: {
{
Menunjuk pada potensi yang terkandung dalam transaksi tersebut Dapat menambah pembayaran bagi pihak yang bertransaksi
Pemungut PPh Pasal 22 1. 2.
3.
4.
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
Pemungut PPh Pasal 22 5.
6.
7.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas; Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
No .
Nama Pemungut
1.
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2.
Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya
3.
Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
4.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
Transaksi Impor Barang
Pembelian dengan dana APBN/D
5.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas yang ditunjuk penjualan hasil oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam produksinya di negeri; dalam negeri;
7.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang ditunjuk penjualan hasil oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam produksinya di negeri; dalam negeri;
8.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang ditunjuk penjualan hasil oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam produksinya di negeri; dalam negeri;
9.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
10.
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
11.
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 1.
Atas impor: {
yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
{
yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
{
yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
DPP PPh Pasal 22 Impor adalah Nilai Impor Nilai impor sebagaimana dimaksud pada adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
Ringkasan Tarif Atas Impor Keterangan Impor dengan API Impor tanpa API Impor barang yang tidak dikuasai Impor Gandum, Kedelai dan Terigu
Tarif 2,50% 1,50% 7,50% 0,50%
Definisi Angka Pengenal Impor Kartu Pengenal atau identitas yang sebaiknya dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan impor
2.
Atas pembelian barang dipungut pajak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
3.
Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut: {
{
{
{
Bahan Bakar Minyak sebesar: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina; 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU; Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas
Keterangan Bahan bakar minyak yang dijual kepada SPBU bukan Pertamina dan non SPBU Bahan bakar minyak yang dijual kepada SPBU Pertamina Bahan bakar gas Pelumas
Tarif 0,25% 0,30% 0,30% 0,30%
4.
Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif: {
penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
{
penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
{
penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai ;
{
penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.
Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
Definisi Pedagang Pengepul Yang dimaksud dengan "pedagang pengumpul" dalam hal ini adalah badan dan orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil perkebunan, pertanian, perikanan dan kehutanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir.
Wajib Pajak tanpa NPWP
Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
PT ABC membeli getah karet dari seorang pedagang pengumpul seharga Rp. 2.000.000 tidak termasuk PPN. Dengan demikian maka PT ABC wajib memungut PPh 22 dengan perhitungan sbb : Harga Pembelian
Rp. 2.000.000
PPN
Rp.
200.000
PPh 22 yang wajib dipungut 0,5% x Rp. 2.000.000 =
Rp.
10.000
Maka PT ABC akan membayar kepada pedagang pengumpul sebesar Rp. 2.190.000
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia; barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; {
Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
{
batas pembelian barang yang tidak dipungut PPh Pasal 22 Rp2.000.000,-
seluruh pembelian barang dalam rangka penggunaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS)
Melaporkan Pemungutan PPh Pasal 22
Pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
Sifat Pemungutan PPh Pasal 22 Pemungutan PPh Pasal 22 dapat bersifat final atau tidak final. {
Bersifat final artinya pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terhutang pada akhir tahun
Impor Barang, pembelian barang oleh pemerintah, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
Bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib
Pajak
yang
dipungut.
Barang yang tergolong sangat mewah
pesawat udara pribadi dengan harga jual lebii dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (empat ratus meter persegi);
apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Pemungutan PPh Pasal 22 Untuk Barang Mewah
Pemungut Pajak wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM
Pajak Penghasilan Pasal 22 di atas dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tcrgolong sangat mewah.
PT ABC menggunakan angka pengenal impor. Pada tahun 2006mengimpor nesin cuci dari China dengan harga senilai US$ 250.000 dan auransi yang dibayar diluar negeri US$ 50.000. Sedangkan biaya angkut sampai ke kapal US$ 20.000. Pungutan bea masuk kepabeanan 20% . Kurs US$ 1 Rp 10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut dirjen bea dan cukai!
Jawab : Cost ( US$ 250.000 x Rp 10.000)
= Rp 2.500.000.000,
Insurance (US$ 50.000 x Rp 10.000)
= Rp 500.000.000,
Freight (US$ 20.000 x Rp 10.000)
= Rp 200.000.000
Nilai CIF
= Rp 3.200.000.000
Bea masuk 20% x Rp 3.200.000.000
= Rp
Nilai impor
= Rp 3.640.000.000
Besarnya PPh ps 22 dihitung: 2,5% x Rp 3.640.000.000
= Rp 91.000.000
640.000.000
Pada tanggal 21 April 2010, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dengan nilai Rp220.000.000 (termasuk PPN 10%) PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara dinas Pendidikan adalah: DPP = (100/110) x Rp220.000.000 = Rp200.000.000 PPh pasal 22 = 1,5 % x Rp200.000.000 = Rp3.000.000
PT ABC melakukan penyerahan barang kena pajak kepada Pemda Sidoarjo dengan nilai Rp. 1.430.000.000 yang pembayarannya dilakukan oleh bendaharawan. Jawab: Harga barang yang diserahkan Rp. 1.430.000.000 PPh Pasal 22 (1.5%) Rp. 21.450.000 Jumlah uang yang diterima Rp. 1.408.550.000 Jika dalam barang tersebut mengandung unsur PPN sebesar 10%, maka: Jawab: Harga barang yang diserahkan termasuk PPN Rp. 1.430.000.000 PPN 10/110 x Rp. 1.430.000.000 Rp. 130.000.000 Harga barang tanpa PPN Rp. 1.300.000.000 PPh pasal 22 (1.5%) Rp. 19.500.000 Jumlah uang yang diterima Rp. 1.280.500.000
C0NTOH - CONTOH PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PPh Psl 22 1. PT. TANAH MERDEKA MENGIMPOR 10 PARTY BARANG, DENGAN NILAI CIF US$ 500.000. BEA MASUK 40%, BMT 10%. PT TANAH MERDEKA TERDAFTAR DAN MEMILIKI API. MISALKAN KURS MENURUT KEP MENKEU PADA WAKTU PELUNASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR Rp 9.300. PER 1 US $. PERHITUNGAN : - NILAI DASAR UNTUK PERHITUNGAN BEA MASUK ADALAH US $ 500.000. x Rp 9.300. = Rp 4.650.000.000. - BEA MASUK 40% x Rp 4.650.000.000. = Rp 1.860.000.000. - B M T 10% x Rp 4.650.000.000. = Rp 465.000.000. DASAR PERHITUNGAN PAJAK (NILAI IMPOR) Rp 6.975.000.000. PPh Psl 22 DISETOR SENDIRI OLEH IMPORTIR ADALAH : 2,5% x Rp 6.975.000.000.= Rp 174.375.000. (KREDIT PAJAK)
2. DEPARTEMEN DN MEMBELI 100 UNIT KOMPUTER KEPADA PT TEKNOLOGI TINGGI DENGAN HARGA Rp 6.000.000. /UNIT. PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEH BENDAHARAWAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. PERHITUNGAN : Harga 100 UNIT KOMPUTER, 100 x Rp 6.000.000. = Rp 600.000.000. PPh Psl 22 DIPUNGUT Oleh BENDAHARAWAN: 1,5% x Rp 600.000.000. = Rp 9.000.000. (KREDIT PAJAK) 3. PT. SEMEN TIGA RODA MENJUAL 10.000. ZAK SEMEN KEPADA CV PENYALUR DENGAN HARGA Rp 25.000./ZAK. PPh Psl 22 DIPUNGUT OLEH PT SEMEN TIGA RODA : 10.000. x 0,25% x Rp 25.000. = Rp 625.000. (TDK FINAL) 4. PT PERTAMINA BULAN MEI 2009 MENDROP 10.000.KILO LITER. BBM PREMIUM KE SPBU CV.TUNAS HARAPAN, DENGAN HARGA PENEBUSAN Rp 3.600./LITER. PPh Psl 22 YG DIPUNGUT PT PERTAMINA ADALAH 10.000. x 1.000. x Rp 3.600. x 0,30% = Rp 108.000.000.( FINAL)
5.
BADAN PUSAT STATISTIK MEMBELI ATK (MAP, KERTAS, BOLLPOINT) KE TOKO RAJIN SEHARGA Rp 700.000. DAN TIDAK ADA PEMBELIAN LAGI UNTUK YANG BERIKUTNYA. TRANSAKSI INI TIDAK DIPUNGUT PPh Psl 22. (KARENA DIBAWAH Rp 1.000.000.)
6.
PT. KOPI TUBRUK (INDUSTRI/PENGOLAHAN ) BIJI KOPI UNTUK TUJUAN EKSPOR DAN PENJUALAN DALAM NEGERI, MEMBELI 5 TON BIJI KOPI MENTAH DARI TJIK MAHMUD (PEDAGANG PENGUMPUL) DENGAN HARGA Rp 200.000.000. PERHITUNGAN PPh Psl 22 YANG DIPUNGUT OLEH PT. KOPI TUBRUK KEPADA TUAN TJIK MAHMUD, 0,5% x Rp 200.000.000. = Rp 1.000.000. (KREDIT PAJAK) BAGI TUAN TJIK MAHMUD.
