37
BAB III PEMBAHASAN
A. Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berikut ini akan disajikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode pembebanan PPh Pasal 21 pada perusahaan (net), metode pembebanan PPh Pasal 21 pada karyawan (gross) dan metode pembebanan PPh Pasal 21 dengan tunjangan pajak (gross up) untuk mengetahui perbedaan yang mendasar dari tiga metode perhitungan tersebut. Data karyawan pertama : Nama
:Herman Kwandy
Status
:K/2
Jabatan
:Pimpinan
Dalam Setahun Penghasilan bruto Tunjangan PPh Tunjangan lainnya Bonus, THR Jumlah Penghasilan bruto Biaya jabatan Jumlah penghasilan neto PTKP (K/2) PKP PPh terutang
Tabel 3,1 Perhitungan PPh Pasal 21 Net Gross 216,000,000 216,000,000
Gross up 216,000,000
-
-
26,411,764 -
18,000,000 234,000,000
18,000,000 234,000,000
18,000,000 260,411,764
6,000,000 228,000,000
6,000,000 228,000,000
6,000,000 254,411,764
45,000,000 183,000,000 22,450,000
45,000,000 183,000,000 22,450,000
45,000,000 209,411,764 26,411,764
38
Perhitungan tunjangan pajaknya : Gaji setahun
:Rp 216.000.000
Bonus
:Rp 18.000.000
Jumlah penghasilan bruto
:Rp 234.000.000
Pengurang: 1. Biaya jabatan
:Rp 6.000.000
(5% x Rp 216.000.000) Penghasilan neto
:Rp 228.000.000
PTKP
:Rp 45.000.000
Penghasilan kena pajak
:Rp 183.000.000
tunjangan pajaknya (lapisan 2)
:1/0,85 ((PKP x 15%)- 5.000.000) :1/0,85 (Rp 22.450.000) :Rp 26.411.764
Data karyawan kedua : Nama
:Tjandra K
Status
:K/3
Jabatan
:Manager
Dalam Setahun Penghasilan bruto Tunjangan PPh Tunjangan lainnya Bonus, THR
Tabel 3,2 Perhitungan PPh Pasal 21 Net Gross 85,344,000 85,344,000
Gross up 85,344,000
-
-
2,096,484 -
7,112,000
7,112,000
7,112,000
39
Dalam Setahun Net Jumlah 92,456,000 Penghasilan bruto Biaya jabatan 4,622,800 Jumlah 87,833,200 penghasilan neto PTKP (K/3) 48,000,000 PKP 39,833,200 PPh terutang 1,991,660 Perhitungan tunjangan pajaknya :
Gross 92,456,000
Gross up 94,552,484
4,622,800 87,833,200
4,622,800 89,929,684
48,000,000 39,833,200 1,991,660
48,000,000 41,942,684 2,096,484
Gaji setahun
:Rp 85.344.000
Bonus
:Rp 7.112.000
Jumlah penghasilan bruto
:Rp 92.456.000
Pengurang: 1. Biaya jabatan
:Rp 4.622.800
(5% x Rp 85.344.000) Penghasilan neto
:Rp 87.833.200
PTKP
:Rp 48.000.000
Penghasilan kena pajak
:Rp 39.833.200
tunjangan pajaknya (lapisan 1)
:1/0,95 (PKP x 5%) :1/0,95 (Rp 1.991.660) :Rp 2.096.484
Data karyawan ketiga : Nama
:Kaswan
Status
:K/1
Jabatan
:Kepala Bagian
40
Tabel 3,3 Perhitungan PPh Pasal 21 Net Gross 64,608,000 64,608,000
Dalam Setahun Penghasilan bruto Tunjangan PPh Tunjangan lainnya Bonus, THR 5,384,000 Jumlah 69,992,000 Penghasilan bruto Biaya jabatan 3,499,600 Jumlah 66,492,400 penghasilan neto PTKP (K/1) 42,000,000 PKP 24,492,400 PPh terutang 1,224,620 Perhitungan tunjangan pajaknya :
-
1,289,074 -
5,384,000 69,992,000
5,384,000 71,281,074
3,499,600 66,492,400
3,499,600 67,781,474
42,000,000 24,492,400 1,224,620
42,000,000 25,781,474 1,289,074
Gaji setahun
:Rp 64.608.000
Bonus
:Rp 5.384.000
Jumlah penghasilan bruto
:Rp 69.992.000
Pengurang: 1. Biaya jabatan
Gross up 64,608,000
:Rp 3.499.600
(5% x Rp 64.608.000) Penghasilan neto
:Rp 66.492.400
PTKP
:Rp 42.000.000
Penghasilan kena pajak
:Rp 24.492.400
tunjangan pajaknya (lapisan 1)
:1/0,95 (PKP x 5%) :1/0,95 (Rp 1.224.620) :Rp 1.289.074
41
B. Perbandingan Metode Net, Gross dan Gross up pada perhitungan PPh Pasal 21 1. PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan Metode net (ditanggung perusahaan) merupakan pembebanan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja sehingga gaji yang diterima oleh karyawan tidak dipotong atas pajak penghasilan. Karena PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tidak dimasukkan dalam SPT PPh Pasal 21 maka pembayaran PPh Pasal 21 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karyawan sebagai biaya deductible dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut pajak wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak (Pohan dalam Haryanto 2015). Metode perhitungan ini dapat dikatakan membebankan perusahaan karena besarnya PPh Pasal 21 sebesar Rp 25,666,280 (Rp 25,666,280 + Rp 1,991,660 + Rp 1,224,620) harus ditanggung oleh perusahaan. Namun tidak dapat dibebankan oleh perusahaan dalam perhitungan PPh Badan sehingga dapat dikatakan hal tersebut dapat membebankan perusahaan. Metode ini dapat di terapkan pada perusahaan ketika kondisi keuangan perusahaan sedang membaik karena jumlah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat non-deductable, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi.
42
2. PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan Metode gross (ditanggung pegawai) merupakan kebijakan yang di terapkan pada PT XYZ atas pemotongon pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 25,666,280 (Rp 22,450,280 + Rp 1,991,660 + Rp 1,224,620). Atas pemotongan tersebut yang seluruhnya dibebankan kepada karyawan mengakibatkan penerimaan gajinya tidak dapat diterima secara utuh karena PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Sedangkan bagi perusahaan bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh pada laba rugi perusahaan. Kewajiban bagi perusahan hanya menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Metode ini bagi karyawan dapat dikatakan memberatkan dan dianggap tidak adil karena karyawan telah bekerja secara maksimal untuk memajukan perusahaan namun hak yang seharusnya diperoleh karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan harus dipotong dengan PPh Pasal 21. 3. PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan Metode gross up merupakan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode Gross up atas Pajak Penghasilan Pajak 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000.
43
“Pajak Penghasilan, yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak” Perhitungan dengan metode gross up menghasilkan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sebesar Rp 29,797,322 (Rp 26,411,764 + Rp 2,096,484 + Rp 1,289,074) yang seluruhnya ditunjang oleh perusahaan dan besarnya jumlah tersebut dapat dibiayakan (dedectible). Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan perusahaan
sama besar dengan tunjangan
pajaknya. Tunjangan PPh Pasal 21 yang diterima karyawan tersebut tidak berpengaruh pada penghasilan karena menggunakan metode gross up tetapi perhitungan PPh Pasal 21 yang di gross up akan menghasilkan jumlah penghasilan karyawan lebih besar setara dengan PPh Pasal 21 yang diberikan (Pohan dalam Haryanto 2015). Dari segi komersial, kebijakan perusahaan untuk memilih metode gross up akan terlihat merugikan bagi perusahaan tersebut karena beban fiskal yang besar, tetapi semakin besar biaya fiskal makan akan berdampak pada laba sebelum pajak yang lebih kecil sehingga PPh Badan yang terutang akan menjadi lebih kecil juga (Pohan dalan Haryanto 2015). Kenaikan beban perusahaan dari tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diberikan perusahaan akan tetap aman karena beban tunjangan PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan. Strategi perpajakan ini akan memotivasi pegawai agar dapat meningkatkan produktifitasnya karena penghasilan yang akan diterima akan tetap sama dan kewajiban perpajakannya juga terselesaikan.
44
Pada tabel di bawah ini akan disajikan perbandingan dan pengaruh perhitungan pada gaji karyawan
Uraian Gaji pokok Tunjangan pajak Bonus / THR Jumlah penghasilan bruto PPh Pasal 21 Take home pay
Tabel 3,4 Take home pay Net Gross 365,952,000 365,952,000 30,496,000 30,496,000 396,448,000 396,448,000
Gross up 365,952,000 29,797,322 30,496,000 426,245,322
25,666,280 396,448,000
29,797,322 396,448,000
25,666,280 370,781,720
Dari tabel 3.4 Berdasarkan hasil perhitungan, dengan menggunakan net method dan gross method jumlah PPhPasal 21 atas karyawan tidak berbeda yaitu Rp 25,666,280 (Rp 22,450,280 + Rp 1,991,660 + Rp 1,224,620). Namun, karyawan akan menerima take home pay lebih besar jika menerapkan net method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja) Rp 396,448,000 dibanding gross method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, pemberi kerja hanya sebagai pemotong dan penyetor) Rp 370,781,720. Jumlah PPh Pasal 21 atas karyawan berbeda jika menggunakan gross-up method menjadi Rp 29,797,322, selisih Rp 4,131,042 lebih tinggi dibanding kedua metode sebelumnya. Dari sudut pandang karyawan, metode gross-up menjadikan besarnya penghasilan bruto
bertambah
atas
tunjangan
pajak
(bersifat
taxable)
yang
diperhitungkaan dengan rumus gross-up sedangkan take home pay sama dengan metode net Rp 396,448,000 karena kewajiban PPh Pasal 21 karyawan yang dipotong sama besar dengan tunjangan pajak yang diterima.
45
Bagi pihak perusahaan, apabila menerapkan net method menjadikan jumlah yang dikeluarkan perusahaan terdiri dari biaya gaji dan biaya PPh Pasal 21 atas karyawan. Namun besarnya biaya PPh Pasal 21 atas karyawan yang ditanggung akan dikoreksi secara fiskal positif sebesar Rp 25,666,280 mengakibatkan tambahan pajak perusahaan. Apabila menggunakan metode Gross tidak ada pengaruh yang terjadi pada perusahaan karena perusahaan hanya memotong, memungut, melapor dan kemudian menyetorkan kepada negara, jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar total biaya gaji untuk karyawan. Berbeda apabila menerapkan metode gross-up, jumlah yang dikeluarkan perusahaan memang terbesar diantara ketiga metode, namun tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan merupakan deductable expenses sehingga tidak akan dikoreksi secara fiskal positif. Hal tersebut menyebabkan laba sebelum pajak perusahaan lebih kecil, selanjutnya terjadi penghematan pajak perusahaan. Perbandingan take home pay ketiga metode yang digunakan dan terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara metode net dan gross dengan metode gross up. Sedangkan pada tabel selanjutnya ini akan menjelaskan ikhtisar take home pay, biaya fiskal, biaya komersial dan selisihnya sebagai faktor-faktor penentu pengambilan alternatif.
46
Tabel 3.5 Perbandingan Take Home Pay, Biaya Fiskal, Biaya Komersial dan Selisih Antara Keduanya (Karyawan Pertama) PPh Pasal 21 Ditanggung Uraian Ditanggung Pemberi Kerja Gross up (Rp) Pegawai (Rp) (Rp) Take home pay Gaji 216,000,000 216,000,000 216,000,000 Tunjangan PPh 26,411,764 Pasal 21 Bonus / THR 18,000,000 18,000,000 18,000,000 Dikurangi : PPh Pasal 21 (22,450,000) 234,000,000 (26,411,764) Jumlah 211,550,000 234,000,000 260,411,764 Biaya Fiskal Penghasilan Bruto 228,000,000 234,000,000 254,411,764 Jumlah 228,000,000 234,000,000 254,411,764 Biaya Komersial Biaya Fiskal 228,000,000 234,000,000 254,411,764 Ditambah : PPh Pasal 21 22,450,000 Jumlah 228,000,000 256,450,000 254,411,764 22,450,000 Selisih Biaya Fiskal & Biaya Komersial Tabel 3.6 Perbandingan Take Home Pay, Biaya Fiskal, Biaya Komersial dan Selisih Antara Keduanya (Karyawan Kedua) PPh Pasal 21 Ditanggung Uraian Ditanggung Pemberi Kerja Gross up (Rp) Pegawai (Rp) (Rp) Take home pay Gaji 85,344,000 85,344,000 85,344,000 Tunjangan PPh 2,096,484 Pasal 21 Bonus / THR 7,112,000 7,112,000 7,112,000 Dikurangi : PPh Pasal 21 (1,991,660) (2,096,484) Jumlah 90,464,340 92,456,000 92,456,000 Biaya Fiskal Penghasilan Bruto 87,833,200 87,833,200 89,929,684 Jumlah 87,833,200 87,833,200 89,929,684 Biaya Komersial
47
Biaya Fiskal Ditambah : PPh Pasal 21 Jumlah Selisih Biaya Fiskal & Biaya Komersial
87,833,200
87,833,200
89,929,684
87,833,200 -
1,991,660 89,824,860 1,991,660
89,929,684 -
Tabel 3.7 Perbandingan Take Home Pay, Biaya Fiskal, Biaya Komersial dan Selisih Antara Keduanya (Karyawan Ketiga) PPh Pasal 21 Ditanggung Uraian Ditanggung Pemberi Kerja Gross up (Rp) Pegawai (Rp) (Rp) Take home pay Gaji 64,608,000 64,608,000 64,608,000 Tunjangan PPh 1,289,074 Pasal 21 Bonus / THR 5,384,000 5,384,000 5,384,000 Dikurangi : PPh Pasal 21 (1,224,620) (1,289,074) Jumlah 68,767,380 69,992,000 69,992,000 Biaya Fiskal Penghasilan Bruto 66,492,400 66,492,400 67,781,474 Jumlah 66,492,400 66,492,400 67,781,474 Biaya Komersial Biaya Fiskal 66,492,400 66,492,400 67,781,474 Ditambah : PPh Pasal 21 1,224,620 Jumlah 66,492,400 67,717,020 67,781,474 1,224,620 Selisih Biaya Fiskal & Biaya Komersial
48
Tabel 3.8 Perbandingan Take Home Pay, Biaya Fiskal, Biaya Komersial dan Selisih Antara Keduanya PPh Pasal 21 Ditanggung Uraian Ditanggung Pemberi Kerja Gross up (Rp) Pegawai (Rp) (Rp) Take home pay Gaji 365,952,000 365,952,000 365,952,000 Tunjangan PPh 29,797,322 Pasal 21 Bonus / THR 30,496,000 30,496,000 30,496,000 Dikurangi : PPh Pasal 21 (25,666,280) (29,797,322) Jumlah 370,781,720 396,448,000 396,448,000 Biaya Fiskal Penghasilan Bruto 382,325,600 382,325,600 412,122,922 Jumlah 382,325,600 382,325,600 412,122,922 Biaya Komersial Biaya Fiskal 382,325,600 382,3,25,600 412,122,922 Ditambah : PPh Pasal 21 25,666,280 Jumlah 382,325,600 382,325,600 414,703,805 25,666,280 Selisih Biaya Fiskal & Biaya Komersial Dari tabel 3.5 menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja dan PPh Pasal 21 gross up memiliki jumlah take home pay yang sama yaitu sebesar Rp 396,448,000 sedangkan untuk PPh Pasal 21 ditanggung karyawan sebesar Rp 370,781,720. Dengan demikian maka PPh 21 gross up merupakan alternatif yang seharusnya digunakan oleh perusahaan karena jika dilihat dari sudut pandang karyawan, gaji yang diterima jumlahnya sama besar dengan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja dan pihak perusahaan tidak menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang dapat memperbesar jumlah PPh Badan. Pemilihan metode gross up dapat menghemat PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 29,797,322.
49
Penghematan tersebut bukan berarti tidak ada pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, tetapi dengan melakukan penghematan maka tidak ada lagi pajak yang dipotong dari penghasilan pokok karyawan. Dari segi komersial, biaya fiskal yang besar akan terlihat sebagai pemborosan, namun apabila semakin tinggi biaya fiskalnya akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan turun dan selanjutnya PPh Badan pun akan turun. C. Dampak Penerapan Metode Net, Gross dan Gross up terhadap PPh Badan
No 1 2 3
Tabel 3.9 Dampak Metode net dan gross Nama Penghasilan Bruto Dampak gaji terhadap PPh Badan Herman Kwandy 234,000,000 58,500,000 Tjandra K 92,465,000 23,116,250 Kaswan 69,992,000 17,498,000 Jumlah 396,457,000 99,114,250
No
Nama
1 2 3
Herman Kwandy Tjandra K Kaswan Jumlah
Tabel 3.10 Dampak metode gross up Penghasilan Bruto 260,411,764 94,552,000 71,281,000 428,826,000
Dampak gaji terhadap PPh Badan 65,102,941 23,638,000 17,820,000 106,560,941
Metode net adalah metode yang menitik beratkan pada pembayaran yang ditanggung oleh perusahaan sedangkan metode gross pada pembayaran ditanggung oleh karyawan. Pada tabel 3.6 menunjukkan adanya penambahan penghasilan bruto sebesar Rp 396,457,000 dan kolom dampak gaji terhadap PPh Badan pada tabel 3.6 merupakan hasil dari penghasilan bruto pegawa yang dikalikan dengan tariff PPh Badan sehingga menghasilkan penambahan PPh Badan sebesar Rp 99,114,250. Penerapan
50
metode net akan menambah beban pajak perusahaan yang disebabkan perusahaan harus menanggung PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 25,666,280 sehingga perusahaan harus menanggung total pajak yang dikelurkan sebesar Rp 124,780,530. Penerapan metode gross hampir sama dengan perhitungan metode net yaitu penambahan jumlah PPh Badan sebesar Rp 99,114,250. Namun perusahaan tidak perlu menambah pengeluaran untuk PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 25,666,280 karena biaya tersebut akan ditanggung oleh karyawan sendiri dengan mengurangkan penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 yaitu Rp 396,457,000 – Rp 25,666,280 = Rp 370,790,720. Sedangkan untuk penerapan pada metode gross up merupakan perpaduan antara net method dan gross method karena pada metode ini terdapat penambahan tunjangan pajak sebesar Rp 29,797,322yang mengakibatkan penghasilan bruto pegawai bertambah. Tunjangan pajak tersebut
akan
dijumlah
dengan
penghasilan
bruto
pegawai
yang
menghasilkan Rp 396,457,000 + Rp 29,797,322= Rp 426,254,322. Tunjangan tersebut akan menambah beban perusahaan dan akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang berkurang akan lebih besar jika dibanding dengan net method ataupun gross method sehingga akan membuat PPh Badan berkurang lebih besar dibanding dengan metode net dan gross.
51
Keterangan Gaji Bruto Pegawai PPh Pasal 21 Tunjangan PPh Pasal 21 Total
Tabel 3.11 Kas yang Dikeluarkan Perusahaan Net Gross 396,457,000 396,457,000
Gross up 428,826,000
25,666,280 29,797,322 422,123,280
396,457,000
458,623,322
Tabel 3.12 Simulasi Perbandingan PPh Badan Metode Net, Gross, dan Gross Up Keterangan Net Gross Gross Up Penghasilan 115,502,608,064 115,502,608,064 115,502,608,064 Biaya 4,569,122,971 4,543,456,691 4,605,623,013 Laba Sebelum 110,933,485,093 110,959,151,373 110,896,985,051 Pajak PPh Badan 27,733,371,273 27,739,787,843 27,724,246,262 Laba Sebelum 83,200,113,820 83,219,363,530 83,172,738,789 Pajak Gross up method berdampak besar pada pengeluaran kas perusahaan dibanding dengan metode net dan gross karena pada metode gross up biaya yang dikeluarkan perusahaan paling besar diantara metode yang lain yaitu sebesar Rp 4,605,623,013 dengan tunjangan pajak sebesar Rp 29,797,322 yang merupakan deductible expenses sehingga tidak akan dikoreksi secara fiskal positif. Metode ini dapat dikatakan menjadi titik tengah bagi perusahaan maupun karyawan karena perusahaan akan menanggung tunjangan pajak sebesar Rp 29,797,322 yang dapat dibiayakan sedangkang gaji karyawan akan tetap utuh karena PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan akan sama besarnya dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan.
52
Pada tabel 3.12 simulasi perhitungan PPh Badan terlihat jelas bahwa jumlah PPh Badan terkecil yaitu dengan menggunakan metode gross up sebesar Rp 27,724,246,262 PPh Badan pada metode gross up memiliki jumlah paling kecil, namun metode ini tidak dapat diterapkan pada PT. XYZ untuk tahun 2015 dikarenakan perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian sehingga penerapan metode net, gross dan gross up tidak memiliki dampak apapun terhadap perusahaan tersebut dikarenakan perusahaan sedang rugi. Jadi penerapan setiap metode tergantung pada kondisi keuangan suatu perusahaan dikarenakan setiap metode belum tentu baik untuk diterapkan pada semua perusahaan. D. Temuan Berdasarkan penelitian dan pembahasan masalah yang dilakukan terhadap perencanaan pajak PT. XYZ, penulis menemukan kelebihan dan kelemahan. 1. Kelebihan a. Perhitungan PPh Pasal 21 yang telah penulis sampaikan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat perhitungan PPh Pasal 21. b. Metode yang telah disampaikan penulis dapat diterapkan dengan menyesuaikan kondisi perusahaan yang bersangkutan. c. Pemilihan metode perhitungan yang tepat dapat memotivasi karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya tanpa harus takut akan pemotongan gaji yang digunakan untuk pembayarn PPh Pasal 21.
53
2. Kekurangan a. Perusahaan belum dapat memaksimalkan upaya untuk meningkatkan laba perusahaan dengan menerapkan metode perhitungan PPh Pasal 21 lainnya dengan strategi yang masih diperbolehkan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. b. Keterbatasan data yang diperoleh penulis sehingga mempengaruhi perhitungan tax planning PPh Pasal 21 pada perusahaan. c. Keterbatasan informasi yang dapat dipublikasikan membuat peulis tidak dapat menjelaskan secara detail latar belakang perusahaan.
