BAB III PEMBAHASAN
A. Uraian Teoritis Tentang Pajak Penghasilan 1. Dasar Hukum dan Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 21 1.1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007. b. Undang-undang
Nomor
7
Tahun
1983
tentang
Pajak
Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 36 Tahun 2008. c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor54 1/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 1 84/PMK.03/2007
tentang
Penentuan
Tanggal
JatuhTempo
Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak. d. Peraturan
Menteri
Keuangan
254/PMK.03/2008tentang
Penetapan
Nomor Bagian
PMKPenghasilan
Sehubungan DenganPekerjaan dan Pegawai Harian dan Mingguan
24
25
serta
PegawaiTidak
Tetap
lainnya
yang
tidak
dikenakan
Pemotongan PajakPenghasilan. e. Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
PWR-
31/PJ/2009sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-57/PJ/2008 tentang Pedoman Teknis TataCara
Pemotongan,
Penyetoran,
dan
Pelaporan
Pajak
PenghasilanPasal 21. f. Peraturan
Menteri
tentangPetunjuk
Keuangan
Pelaksanaan
Nomor25OIPMK. Pemotongan
03/2008
Pajak
Atas
PenghasilanSehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegíatan OrangPribadi. g. Peraturan
Menteri
Keuangan
tentangBesarnya
Biaya
dapatdikurangkan
dan
atauPensiunan.
Jabatan
Nomor atau
Penghasilan
25O/PMK. Biaya
Bruto
03/2008
Pensiun Pegawai
yang Tetap
26
1.2. Defenisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pajak
Penghasilan
(PPh)
adalah
pajak
yang
dikenakan
terhadapsubjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak
Penghasilan
(PPh)
Pasal
21
adalah
pajak
atas
penghasilanberupa gaji,upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegatan. 2. Pemotongan dan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 2.1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atauWajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 21 ,meliputi: a. Pemberi
kerja
yang
terdiri
baikmerupakan
pusat
maupun
yangmembayar
gaji,
upah,
dan
orang
cabang,
pribadi perwakilan
honorarium,
dan
badan,
atau
tunjangan,
unit dan
pembayaranlain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai
27
imbalansehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan olehpegawai atau bukan pegawai. b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendaharaatau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusiTNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembagapemerintah, lembagalembaga Negara laìnnya, dan KedutaanBesar Republik Indonesia di luar Negeri, yang membayar gaji,upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan namadan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataujabatan, jasa, dan kegiatan. c. Dana pension, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja,dan’ badan-badan lain yang membayar uang pension dantunjangan hari tua dan jaminan hari tua. d. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas serta badan yang membayar: 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalansehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukanoleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri,temasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebasdan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untukdan atas nama persekutuannya. 2)
Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalansehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan olehorang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
3) Honorariun
atau
imbalan
pendidikan,pelatihan, dan magang.
lain
kepada
peserta
28
4) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah,organisasi yang bersifat nasional dan internasional,perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yangmenyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium,hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepadaWajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengansuatu kegiatan. 3. Subjek dan Bukan Subjek Pajak Peaghasilan (PPh) Pasal 21 3.1. Subjek Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 21 Penerima penghasilan yang dipotong pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeriyang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: a. Pegawai b. Penerima
uang
pesangon,
pensiun
atau
uang
manfaat
pensiun,tunjangan hati tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
29
c. Bukan
pegawai
yang
menerima
atau
memperoleh
penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lainmeliputi: a)
Tenaga ahlí yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri danpengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penhlai,dan aktuaris.
b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintangfilm, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,pelukis, dan seniman lainnya. c)
Olahragawan
d) Penasihat,
pengajar,
pelatih,
penceramah,
penyuluh,
danmoderator. e)
Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
f)
Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computerdan sistem
aplikasinya,
telekomunikasi,
elektronika,
fotografi,ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatukepanitiaan. g) Agen iklan. h) Pengawas atau pengelola proyek. i)
Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yangmenjadi perantara.
j)
Petugas penjaja barang dagangan.
k) Petugas dinas luar asuransi.
30
l)
Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct sellingdan kegiatan sejenis lainnya.
d. Peserta
kegiatan
yang
penghasilansehubungan
menerima
dengan
atau
keikutsertaannya
memperoleh dalam
suatu
kegiatan, antara lain meliputi: 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lainperlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan,teknologi dan perlombaan lainnya. 2) Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungankerja. 3) Peserta
atau
anggota
dalam
suatu
kepanitiaan
sebagaipenyelenggara kegiatan tertentu. 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 5) Peserta kegiatan lainnya. 3.2. Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yangdipotongPPh Pasal 21 adalah: a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain danNegara
asing,
kepadamereka
dan
yang
orang-orang
bekerja
pada
yang
dan
diperbantukan
bertempat
tinggal
bersamamereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan diIndonesia
tidak
menerima
atau
memperoleh
penghasilan
laindiluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yangbersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
31
b. Pejabat
perwakilan
organisasi
internasìonal
yang
telah
ditetapkanoleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga NegaraIndonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan ataupekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dan Indonesia. 4. Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 4.1. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: a.
Penghasilan
yang
diterima
atau
diperoleh
Pegawai
tetap,
baikberupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. b.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimapensiunsecara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
c.
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja danpenghasilan sehubungan dengan pensiun secarasekaligus
berupa
uang
pesangon,
yang diterima uang
manfaat
pensiun,tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lainsejenis. d.
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupaupah banian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atauupah yang dibayarkan secara bulanan.
e.
Imbalan
kepada
bukan
pegawai,
antara
lain
berupa
honorarium,komisi, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam
bentukapapun
sebagai
imbalan
pekerjaan, jasa, dankegiatan yang dilakukan
sehubungandengan
32
f.
Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku,uang
representasi,
uang
rapat,
honorarium,
hadiah
ataupenghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, danimbalan sejenis dengan nama apapun. g.
Penerimaan
dalam
bentuk
natura
dan/atau
kenikmatan
lainnyadengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibenikan oleh: a) BukanWajibPajak b) Wajib
Pajak
yang
dikenakan
Pajak
Penghasilan
yang
bersifatFinal c) Wajib
Pajak
yang
dikenakan
Pajak
Penghasilan
berdasarkanNorma Perhitungan Khusus (Deemed Profit) 4.2. Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasa! 21adalah: a. manfaat
atau
santunan
asuransi
dan
perusahaan
asuransi
sehubungandengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. b. Penerimaan bentukapapun
dalam
bentuk
diberikan
natura
oleh
dan/atau
Wajib
Pajak
kenikmatan atau
dalam
pemerintah,
kecualipenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PeraturanDirektorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. c. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yangpendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuarantunjangan hari tua atau juran
33
jaminan hari tua kepada badanpenyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminansosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dan badan ataulembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agamayang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yangberhak dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yangbersangkutan. 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang pajak terutamauntuk penghitungan PPh Pasal 21.Besaran PTKP ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berikut adalah besaran PTKP yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2014 Tabel 3.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak No 1 2 3
Keterangan Din WaJib Pajak Orang Pribadi . Tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Setahun 24.300.000 2.025.000 24.300.000
4
Tambahan untuk setiap anggota keturunan 2.025.000 sedarah semenda dalam garis keturunanlurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal orang untuk setiap keluarga 6. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan
34
Tabel 3.2 Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,Diatas RP. 50.000.000,- sampai dengan 250.000.000,Diatas RP. 250.000.000,- sampai dengan 500.000.000,Diatas RP. 500.000.000,Tarif Deviden Tidak memiliki NPWP (untuk PPh Pasal 21)
Tarif Pajak 5% Rp. 15% Rp. 25% 30% 10% 20% lebih tinggi dari tarif normal
7. Penyetoran PPh Pasal 21 Atas
pemotongan
PPh
Pasal
21
yang
telah
dilakukan,
Bendaharawanpemerintah wajib menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut ke bankpersepsi dan Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.ApabilaBendaharawan Pemerintah terlambat menyetor dikenakan sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2% sebulan. (UU KUP Pasal 14). 8. Pelaporan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21setiap bulan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 21, Bendaharawan tetap wajib melaporkan SPT Masa tersebut ke KPP. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksiadministrasi berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp. 100.000,-.
35
9. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 a. Pegawai Tetap Aprianta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IV.a status kawin,mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP,bekerja dikantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sragen.Penghasilan bulan januari 2013 sebagai berikut: Gaji Pokok 2.244.500,00 Tunjangan Istri 224.450,00 Tunjangan anak 89.780,00 Tunjangan jabatan 540.000,00 Tunjangan beras 198.000,00 Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas Aprinta adalah sebagai berikut: Gaji pokok
2.244.500,00
Tunjangan istri
224.450,00
Tunjangan anak
89.780,00
Tunjangan jabatan
540.000,00
Tunjangan Beras
198.000,00
Jumlah penghasilan bruto
3.296.730,00
Pengurangan Biaya jabatan 5% x 3.296.730
164.836,50
luran Pensiun 4,75% x 2.558.730,00
121.540,00 286.376,50
Penghasilan netto sebulan Penghasilan netto disetahunkan
3.010.353,50 36.124.242,00
36
PTKP WP sendíri
24.300.000,00
WP kawin
2.05.000,00
Tanggungan @ 2.025.000 maks 3 orang 6.075.000,00 32.400.000,00 Penghasilan Kena Pajak
3.724.242,00
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan
3.724.000,00
PPh Pasal 21 5% x 3.724.000,00 PPh Pasal 21 sebulan 186.200/12
186.200 15.516,667
b. Contoh perhitungan PPb Pasal 21 atas Honorarium atan Imbalan lain. Ratna Wardika adalah PNS golongan III/d, pada bulan maret 2013menerima honorarium sebagai narasumber sebuah seminar yang sumberdananya berasal dan APBN sebesar Rp. 5.000.000,00. PPh Pasal 21 Final yang terutang: 5% x Rp. 5.000.000,00 Rp. 250.000 a.
PPh
Pasal
21
atas
honorarium
sebagai
narasumber
sebagaimanadimaksud tidak ditanggung pemerintah dan dipotong PPh Pasal 21bersifat final. b.
Bendahara pemerintab yang membayarkan honorarium wajib:
a) Memotong PPh Pasal Final dan menyetorkannya ke bank presepsiatau kantor pos.
37
b) Membuat bukti pemotong PPh Pasal Final paling lama akhirbulan dilakukan pembayaran. . c) Melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 Final melalui penyampaiSPT Masa PITh Pasal 21. Ayuk,
PNS
Golongan
II/d,
pada
tanggal
21
maret
2011Menerimahonorarium sebagai salah satu anggota Tim Kerja besar Rp. 1.500.000,00,selama 6 bulan. PPh Pasal Final yang terutang: 0% x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 0,00 Walaupun PPh Pasal Pasal Final yang dipotong Rp. 0,00, Bendahara pemerintah wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir bulan maret 2013.
38
B. Gambaran Data Penerimaan Pemotongan PPh Pasal 21 Berikut
adalah
gambaran
data pemotongan
PPh Pasal
21
sektor
bendaharawan pemerintah tahun 2014. Tabel 3.3 Data Pemotongan PPh Pasal 21 Sektor Bendaharawan Pemerintah (PNS) Tahun Pajak 2014 KPP Pratama Lubuk Pakam No.
Massa
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah PPH
pajak
SPT
Pegawai
Penghasilan
Pengurang
21 Yang
Yang
Bruto
(PTKP)
Dipotong
Dipotong 1
Januari
9
574
1,882,302,915
-
63,802,143
2
Februari
9
578
1,599,445,805
-
54,231,826
3
Maret
28
775
1,618,387,841
-
56,204,055
4
April
9
542
24,268,337,479
-
830,962,473
5
Mei
11
571
68,241,998,184
-
2,237,825,730
6
Juni
21
639
66,469,411,736
-
2,391,281,093
7
Juli
5
281
32,693947,774
-
1,648,621,629
8
Agustus
7
1,193
3,821,892,103
-
533,834,893
9
September
23
1,087
9,185,828,358
-
7,123,938,910
10
Oktober
8
6,883
13,585,687,500
-
1,27,108,025
11
Nopember
14
436
54,789,740,891
-
4,862,305,790
12
Desember
25
1,685
81,546,998,185
Total
169
15,244
243,673,922,991 7,772,421,508 32,081,345,242
7,772,421,508 10,999,228,675
Bedasarkan hasil riset yang dilakukan pada KPP Pratama Lubuk Pakam terdapat masa pajak januari, jumlah SPT yang dilaporkan oleh sektor bendaharawan pemerintah kepacla KPP Pratama Lubuk Pakam sebanyak 9 SPT, jumlah pegawai yang dipotong sebanyak 574 pegawai, jumlah penghasilan bruto
39
sebesar Rp. 1.882.306.915, dan jumlah PPh 21 yang dipotong adalah sebesar Rp. 63.802.143.Dan telah kita lihat pada tabel diatas bahwa pada bulan maret adalah dimana sektor bendaharawan pemerintah yang paling banyak melaporkan SPT kepada KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu sebanyak 28 dengan jumlah pegawai yang dipotong 775, jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 1.618.387.841, dan jumlah PPh 21 yang dipotong sebesar Rp. 56.204.055.Begitu juga pada bulan desember dimana jumlah SPT yang dilaporkan oleh sektor bendaharawan pemerintah adalah sebanyak 25, jumlah pegawai yang dipotong sebanyak 1.685, jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 81.546.998.185.Dibulan desember mi semua sektor bendaharawan pemerintah menghitung kembali jumlah penghasilan bruto dan masa pajak januari sampai akhir tahun dan dilaporkan ke KPP Pratama Lubuk Pakam untuk dilakukan pengurangan PTKP. Dan sesuai dengan hasil riset saya, jumlah pengurangan PTKP diakhir tahun adalah sebesar Rp. 7.772.421.508, dan jumlah PPh 21 yang dipotong sebesar Rp. 10.999.228.675.
C. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil 1. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan (Gaji) yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tidak banyak yang menyadari bahwa sebenamya setiap penghasilan PNS (yang berupa gaj i dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipi (PNS), termasuk tunjàngan keluarga, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus.
40
Akan tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Artinya setiap PNS akan menerima gaji secara utuh tanpa dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan ml berlaku bagi setiap PNS, golongan I sampai IV. Pengecualian bagi PNS yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau ABPD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan. Pemotongan dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan (tidak ditanggung pemerintah). 1.
PPh Pasal 21 atas Honorarium / Imbalan yang diterima oleh PNS Selain menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terkadang
PNS menerima honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, salah satu contoh : uang makan. Pemotongan dilakukan oleh bendahara pemerintah yang dibayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan Lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagai berikut:
41
Tabel 4.1 Tarif PPh Pasal 21 atas HonorariUmRmI’I’ yang diterima PNS Penerima Penghasilafl Tarif
Tarif
PNS Golongan 1 dan Golongan 11, Anggota TN! dan Anggota POLR1 0% Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiun an nya PNS Golongan 111, Anggota TN! dan AnggOta POLRI Golongan 5% Panjkat Perwita Pertama, dan PensiuflaflflYa Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI 15% Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, clan PensiuflaflflYa (Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2010 PPh atas Honorarium) 2.
Pemotong PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bendaharawan wajib emotOflg PPh Pasal 21 atas pembaYarafl
penghaSilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperolth Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaafl atau jabatafl, jasa, dan kegiatafl. BerdaSarkan PP No. 80 tahun 2010 bahwa Pajak PenghaSilafl Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TN1, dan AnggOta POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apabila sumber dananya berasal dan selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah ketentuan pemungutanpemotongan yang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal
42
dan APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana juga diatur dalam PP No.80 tahun 2010. Apabila penerima penghasilan tersebut Non Pejabat NegaraJPNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/pemungutan adalah tata cara yang berlaku umum Perdirjen Pajak No. 31/PJ/2009 sebagaimana diubah datam Perdirjen Pajak No. 5/PJ/2009. 3.
Bukti Pemotongan Atas pemotongan PPh Pasal 21 Bendaharawan wajib membuat: a. Formulir 1721-A2 atas pemotongan PPh Pasal 21 selama satu tahun, paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, untuk PNS/TNI/POLRI, dan Pejabat Negara. b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (form F.1.1.33.0l), setiap terjadi pemotongan PPh ala upah/honor/komisi/imbalan lainnya termasuk kepada tenaga ahli, untuk pegawai tidak tetap. c. l3ukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final (form F.l.1.33.02), setiap terjadi pemotongan PPh untuk penghasilan berupa honor/imbalan yang berasal dan APBN/APBD yang dibayarkan kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara dan uang pesangon dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus. Bukti-bukti pemotongan tersebut dipergunakan oleh penerima penghasilan sebagai kredit pajak dalam melaporkan penghasilan dan pajak terutang ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masing-masing.
43
D. Sistem Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KPP Pratama Lubuk Pakam Pengenaan PPh Pasal 21 adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh petugas pajak pada setiap WP yang penghasilannya telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Dalam pengetahuan PPh kepada WP Orang Pribadi Dalarn Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan dalarn Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Adapun prosedur PPh terutang alas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah: 1. Pengecekan pada Daftar Gaji Pegawai Sebelum mendaftarkan pegawainya untuk menjadi seorang WP dan memperoleh NPWP, KPP Pratama Lubuk Pakam terlebih dahulu melakukan pengecekan
guna
mengklarifikasikan
besar
gaji
atau
penghasilan
pegawai.Pengecekan tersebut dilakukan dengan system komputerisasi yang secara otomatis dapat diketahui besarnya jumlah penghasilan dan jumlah pajak yang terutang atas penghasilan pegawal tersebut sehingga dapat diketahui pula jumlah pegawal yang dapat dipotong PPh Pasal 21. Dalam hat mi, khusus pada penghasilan PNS di KPP Pratama Lubuk Pakam yang dipotong PPh Pasal 21 adalah golongan 11- a ke atas. 2. Pemotongan Gaji Pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam Untuk mempermudab pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam dalam hal pembayaràn PPh terutang, maka Bendaharawan KPP Pratama Lubuk Pakam langsung
memotong
gaji
pegawainya
yang
tentunya
telah
memiliki
44
NPWP.Pemotongan ml dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah pajak yang terutang pada masing-masing pegawai.Selain itu untuk meringankan hal tersebut, sistem pemotongan mi sangat membantu dalam menghindari penunggakan hutang pajak yang dapat menimbulkan denda administrasi apabila PPh terutang tidak dibayarkan tetap pada waktunya. A.Subjek dan Objek PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Lubuk Pakam 1. Objek PPh Pasal 21 di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah penghasilan yang diterima balk secara teratur maupun tidak teratur,baik final mapun tidak. Contohnya: gaji, tunjangan-tunjangan, honor, uang makan, uang lembur, dan lain-lain. 2. Subjek PPh Pasal 21 atas gaji PNS di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah PNS di KPP Pratama Lubuk Pakam tersebut, dalam hat mi adalah Pegawai Negeri Sipil golongan LI-a sampal dengan golongan IV-e. B.Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji PNS di KPP Prataina LubukPakam KPP
Pralama
Lubuk
Pakam
diwajibkan
memenuhi
kewajiban
perpajakannya, dan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan tersebut KPP Pratama Lubuk Pakam melaksanakan administraSi perpajakannya dengan menunjuk Bendaharawan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang sesual dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 2521PMK. 03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 2 ayat (I b). Dalam menghitung PPh Pasat 21 yang terutang atas gaji pegawai di KPP Pratama Lubuk Pakam, BendaharaWan telab menggunakafl computer yang telah
45
deprogram sehingga mempermudah dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang serta pemotoflganflYa. Bendaharawan KPP Pratama Lubuk Pakam juga telah menerapkan peraturan perundangUfldaflgan yang berlaku pada tahun 2009 dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut. Berdasarkan basil penelitian di KPP Pratama Lubuk Pakam, maka KPP Pratama Lubuk Pakam telah melaksanakan kewajibannya dalam memotong PPh Pasal 21 atas gaji PNS yang ada di KPP Pratama Lubuk Pakam. Dengan bertitik tolak pada perumusan masalah sebelumnya bahwa penulis akan mencoba membandingkan antara perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam. Disini penulis akan memaparkan bagaimana perhiitungan PPh Pasat sesuai dengan data tang telah diperoleh melalui satu sempel PNS golongan 111/a di KPP Pratama Lubuk Pakam karena bisa saja terdapat kesalahan. Maka untuk mengetahul letak kesalahan yang dilakukan oleh pihak KPP, penulis akan membuktikan keakuratan data dengan cara menghitung kembali perhitungan yang dilakukan oleh Bendaharawan dengan menggunakan program aplikasi PPh Pasal 21 di KPP Pratarna Lubuk Pakam berdasarkan ketentuan serta Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada tahun 2013 dengan perhitungan sebagai berikut: 1.
Nona X adalah PNS golongan 111/a di KPP Pratama Lubuk Pakam berstatus TK dan tdak mempunyai anak (TKIO) menerima gaji pokok Rp. 1.921 .000/bulan. Pada bulan maret Nona X mendapat kenaikan gaji menjadi Rp. 1.968.200/bum. Kemudian pada bulan mei 2013 Nona X mendapat kenaikan gaji lagi menjadi Rp. 2.180.300. Nona X menerima gaji ke-13 pada bulan juni sebesar Rp. 2.180.300. Disamping itu, Nona X juga memperoleh tunjangan-
46
tufljaflgafl seperti tunjangan twcturaIJ fungsional Rp. 325.000/ bulan, tunjangan beras Rp. 670.560/ tahun, Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) setahun Rp. 125.572.950. Setiap bulan Nona X juga mernbayar iuran wajib pegawai sebesar 10% dan gaji pokok. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: a.
Perhitungan PPh Pasal 2! atas Gaji dan Tunjangan Keluarga 4
1. Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok+ Gaji ke-13
Rp.
28.226.500 Tunj.Strukturalffungsional
Rp.4.225.000
Tunj.Beras
Rp.670.560
Pembulatan
Rp.760
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun
Rp.
33.122.820 Pengurang: - Biaya Jabatan 5% x Rp. 33.122.820
Rp. 1.656.141
- luranWajib Pegawai 10% x Rp. 26.046.200
Rp. 2.400.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun
Rp.
29.066.679 PTKP
Rp.
24.300.000 PKP
Rp.4.766.679
PKP Pembulatan
Rp.4.766.000
PPh Pasal 21
47
5% x Rp. 4.766.000 Rp. 238.300 (ditanggung pemerintah) b.
Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pokok dan Tunjangan-Tunjangan termasuk TKPKN (dalam setahun)
1. Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok+Gaji ke-13
Rp.28.266.500
Tunj.Struktur/fungsional
Rp.4.225.000
Tunjangan Beras
Rp.670.560
TKPKN .
Rp.
125.572.950 PembuIaan
Rp.760
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun
Rp.
158.695.770 Pengurang: Biayaiabatan 5% x Rp. 158.695.770
Rp.6.000.000
luran Wajib Pegawai 10% x Rp. 26.046.200
Rp. 2.400.000
Jumlah Penghasilan Neto Setahun
Rp.
150.295.770 PTKP
Rp.24.300.000
PKP
Rp.
125.995.770 Pembulatan
Rp.
125.995.000 PPh Pasal 21 - 5% x Rp. 50.000.000 =
Rp. 2.500.000
48
- 15% x Rp. 84.455.000 =
Rp.
12.668.250 PPh Pasal 21 Terutang atas Gaji + Tunjangan
Rp.15.168.250
PPh Pasal 21 atas Gaji
Rp.66 1.300
PPh Pasal 21 atas TKPKN
Rp.14.506.950
Ditinjau dan dua basil perhitungan PPh Pasal 21 secara manual dan PPh Pasal 21 secara komputerisaSi. Dan dua perhitungan tersebut terdapat perbedaan dalam hal pembulatan penerapan tarif pejak sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (4) tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa “Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh”. Dan selanjutnya terdapat perbedaan dalam hat pembulatan yang dihitung clengan menggtnakan menggunakan cara manual dan cara komputerisaSi. Perbedaan mi disebabkan karena didalam sistern komputerisasi tidak ada sistem pembulatan ketika melakukan perhitungan PPh Pasal 21.Hasil yang dikeluarkan oleh komputerisasi merupakan hasil nil dan perhitungan pembulatan tarif. Pada KPP Pratama Lubuk Pakam juga terdapat penghasilan lain berupa gaji 13 dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN).
E.Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong atas Gaji PNS pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2014 Rincian PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan PNS pada tahun 2014 di KPP Pratama Lubuk Pakam adaiah:
49
Tabel 4.2 Rincian PHI Pasal 21 Tahun 2014 di KPP Pratama Lubuk Pakam Bulan
Jumlah
TKPKN yang
Penghasilan
dibayarkan
Total
PPh yang dipotong
Total ditanggung
Bruto
Gaji
TKPKN
pmerintah
Januari
238.614.700
526.869.625
765.484.325
1.862.571
47.712.527
1.862.571
Februari
239.126.034
524.256.800
765.484.325
1.877.246
47.313.601
1.877.246
Maret
235.711.470
520.260.575
765.484.325
1.848.655
47.166.819
1.848.655
April
236.289.898
530.662.525
765.484.325
1.862.571
48.209.859
1.874.921
Mei
237.525.414
531.823.475
765.484.325
1.862.571
48.362.737
1.906.700
Juni
251.426.504
537.047.300
765.484.325
1.862.571
50.145.796
2.487.133
Juli
241.371.302
538.525.425
765.484.325
1.862.571
50.344.872
2.401.584
Agustus
233.393.820
509.177.125
765.484.325
1.862.571
46.418.872
2.205.794
September 236.759.354
519.915.700
765.484.325
1.862.571
47.973.090
2.232.181
Oktober
247.417.500
525.972.525
765.484.325
1.862.571
48.712.527
2.345.599
Nopember
260.309.530
546.704.100
765.484.325
1.862.571
47.712.527
2.372.567
Desember
263.573.039
544.704.100
765.484.325
1.862.571
47.712.527
1.317.801
Jumlah
2.921.518.564 6.355.242.275 9.276.760.839 24.732.722 579.315.624 24.732.722
Sumber: KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2014 Ratio PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan: Berdasarkan basil riset yang dilakukan pada KPP Pratama Lubuk Pakam terdapat perhitungafl dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2014 seperti yang tercantum pada table diatas, maka dapat diketahul bahwa dan total penghasilafl bruto sebesar Rp. 9.276.760.839 yang dibebankan kepada keuangan Negara dalam tahun 2013, sebesar 6,24% dan penghasilan tersebut dikembalikan kepada Negara dalam bentuk PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendaharawanKPP Pratama Lubuk Pakam tersebut sangat berperan dalam penerimaan Negara dan sektor pajak.
50
F. Dampak atas Prosedur yang Digunakan Meskipun dan pihak KPP Pratama Lubuk Pakam menganggap prosedur pengenaafl PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji pegawainya sudab cukup efisien tetapi tetap saja mempunyal kekurangan dan kelebihan, dan mi mengakibatkafl adanya dampak positif dan negative atas prosedur yang digunakan,antara lain: 1. DampakPositif: a. Pegawai
yang
dipotong PPh
Pasal
21
tidak
mengalami
penunggakan atas PITh Pasal 21 terutang, karena adanya rutinitas pemotongan gaji setiap bulan. b. Pegawai tidak direpotkan dengan segala urusan yang menyangkUt kewajiban perpajakan, karena semuanya telah ditangani oleh pihak KPP Pratama Lubuk Pakam. c. Semakin kecilnya kemungkinan bagi para WP dalam ha! pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam untuk melakukan penhinclaran din dan kewajiban perpajakannya. 2. Dampak Negatif: a. Pegawai menjadi semakin acuh terhadap hal-hal yang menyangkut urusan perpajakan khususnya PPh Pasal 21 karena adanya pemotongan lagsungoleh bendaharawan. b. Walaupun KPP Pratama Lubuk Pakam telah menggunakan sistem komputerisasi dalam hal perhitungan PPh Pasal 21-nya tetap masih saja terdapat perbedaan perhitungan yang dikarenakan sistem komputerisasi yang digunakan dalam perhitungan tersebut tidak adanya sistei pembulatan ketika melakukan perhitungan PPh Pasal 21
51
I. Kendala-kendala dalani Pemotongan PPh Pasal 21 Kendala-kendala dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh l3endaharawan KPP Pratama Lubuk Pakam adalah: 1.
Perubahan PTKP Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun berjalan. Perubahan PTKP tersebut sangat herpengaruh dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang juga secara otomatis berhubungan dengan pemotongan yang dilakukan oleh Bendaharawan. Perubahan PTKP tersebut harus disertal dengan surat pernyataan yang berisi bertambahnya tanggungan dan dalam hal mi hams disertai dengan lampiran berupa Akte Kelahiran.
2. Waktu yang diberikan kepada Bendaharawan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 kurang lama karena bulan Februari semua pemotong yang dilakukan oleh Bendaharawan tersebut harus sudah dilaporkan. Sementara pada instansi lain, pelaporan tersebut dilakukan pada bulan niaret.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Dan hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Diantaranya adalah: Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa: a. Dlharapkan kepada Instansi khususnya Bendahrawan yang profesional untuk memotong dan melaporkan potongan pajak yang akurat dan trasparan terhadap potongan pajak PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil dan mencantumkannya dalam bukti potong, sehingga dapat dilaporkan pada pelaporan SPT Tahunan sebagai lampiran pendukung. b. Bendaharawan KPP Pratama Lubuk Pakam telah melakukan kewajibannya dalam hal pemotongan PPh Pasal 21. Pehitungan PPh Pasal 21 tersebut juga telah menggunakan peraturan Perundangu ndangan perpajakan yang berlaku yaitu UndangUndang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. c. Melalui basil riset yang dilakukan, terdapat perbedaan dalam hal jurnlah pembulatan yang dihitung dengan menggunakan cara manual dan komputerisaSi. Perbedaan ml disebabkan karena di dalam sistem komputerisasi tidak ada sistem pembulatan ketika melakukan perhitunganPPh Pasal 21. Hash yang dikeluarkan oleh komputerisasi merupakanhash riB dan perhitungan pembulatan tarif.
52
53
d. Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah dengan cara menghitung seluruh penghasilan pegawai termasuk gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan khusus pajak, tunjangan Iainnya. Kemudian jumlah seluruh penghasilan dijumlahkan lalu dikurangi dengan pengurang berupa biaya jabatan dan iuran wajib pegawal. Maka diketahuilah penghasilan neto setahun. Setelah penghasilan neto setahun diketahui maka dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesual dei:igan keadaan pegawai dan selanjutnya diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. Untuk menghitung berapa jumlah PPh Pasal 21 yang akan dipotong maka PKP tersebut dikalikan tarifpasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Sedangkan untuk menghitung besamya PPh Pasal 21 perbulan, dengan cara PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.
B. SARAN 1. Mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan, maka diharapkan kepada pihak KPP untuk tetap menerapkan peraturan perundang-undangan terbaru dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 khususnya dan jugajenis pajak lain pada umumnya.
54
2. Kepada pihak KPP agar tetap melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan benar dan teliti serta tetap berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3 Hendaknya program pada sistem komputerisasi yang diterapkan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut diperbaharui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. 4. 1-lendaknya pemotongan yang dilakukan oleb Bendaharawan dilakukan secara Iebih transparan dan dapat diketahul dan dimengerti oleh seluruh pegawal khususnya yang menjadi subjek pajak PPh Pasal 21. Hal mi dapat dilakukan dengan memberikan bukti potong 1721-A2 setiap akhir bulan kepada pegawai.
