PPh Pasal 22 PPh yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah terkait dengan pembelian barang dan Badan tertentu dengan kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lainnya.
Pemungut PPh Pasal 22 1. Bank Devisa & Dirjen Bea Cukai 2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah 3. BUMN/BUMD 4. BI, PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset), Bulog, PT. Telkom,PT. PLN,PT. Garuda Indonesia,PT. Indosat, PT. Krakatau Steel,PT. Pertamina, Bank BUMN 5. Industri Semen, Baja, Otomotif, Rokok, Kertas 6. Pertamina 7. Industri dan Pengekspor sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan
Pengelompokan PPh Pasal 22 1. 2. 3. 4. 5.
PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 22 Bendaharawan PPh Pasal 22 Migas PPh Pasal 22 Industri Tertentu PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul
PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 22 atas impor TIDAK FINAL Dipungut oleh Bank Devisa atau Ditjen Bea dan Cukai Importir dengan Angka Pengenal Impor (API) : 2.5 % X Nilai Impor Importir tanpa Angka Pengenal Impor (API) : 7.5 % X Nilai Impor Barang yang tidak dikuasai (dilelang) : 7.5 % X Harga Jual Lelang
PMK 08/PMK.03/2008 Mulai 4 Pebruari 2008 Pungutan PPh pasal 22 atas impor : Kedelai, gandum, tepung terigu oleh Importir yang menggunakan API sebelumnya 2.5 % menjadi 0,5 % dari nilai impor
Untuk Importir yang tanpa API tetap 7,5 % dari nilai impor
Nilai Impor 1. 2. 3. 4.
Cost Insurance & Freight (CIF) Bea Masuk Pungutan lainnya (sesuai ketentuan perundang-undangan pabean dibidang impor)
Contoh Importir yang telah memiliki API mengimpor mesin dari China dengan harga U$ 100.000 kurs BI Rp. 9.900 dan Kurs Menteri Keuangan Rp. 10.000. Biaya tambahan yang muncul adalah : a. IF : Rp. 50.000.000 b. Bea masuk 5 % dari CIF c. Biaya Instalasi Rp. 25.000.000 d. Biaya perawatan selama setahun Rp. 75.000.000 Berapakah PPh pasal 22 yang terutang ?
Jawaban Nilai Impor : Cost Mesin
= $ 100.000 x Rp. 10.000 (KMK) = Rp. 1.000.000.000 CIF = Rp. 50.000.000 Bea masuk = 5 % X 1.050.000.000 = Rp. 52.500.000 Total Nilai Imor = Rp. 1.102.500.000 PPh Pasal 22 Impor (API) = 2.5 % X Rp. 1.102.500.000 = Rp. 27.562.500
• PPh Pasal 22 atas impor dilunasi bersamaan dengan Bea Masuk. • Pemungutan dengan penyetoran langsung oleh Importir ke Bank Devisa, Bank persepsi atau Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai • Formulir yang digunakan Surat Setoran Pajak Cukai dan Pabean (SSPCP)
PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemungut Pajak : 1. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah 2. BUMN/BUMD 3. BI, PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset), Bulog, PT. Telkom, PT PLN, PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, Bank BUMN
Pengecualian (tanpa memerlukan Surat Keterangan Bebas-SKB) 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000 dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah. PMK 154/PMK.03/2010 (31/8/2010) 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum (PDAM), dan benda-benda pos. 3. Pembayaran atau pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 4. Pembayaran yang diterima karena penyerahan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau pinjaman Luar Negeri.
Tarif & Administrasi PPh Pasal 22 Bendaharawan • Tarif : 1.5 % X Harga Pembelian atau DPP PPN • PPh Pasal 22 Bendaharawan bersifat TIDAK FINAL • PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. • Pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut Pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. • Penyetoran menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
Contoh : 1. Bank Mandiri membayar tagihan listrik sebesar Rp. 2.500.000 kepada PT. PLN 2. Bank Mandiri membeli kertas dari PT. Kertas sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPN) 3. Bank Mandiri membeli satu unit meja seharga Rp. 1.900.000 (belum termasuk PPN)
Jawaban 1. Pembayaran tagihan listrik dikecualikan (tidak terutang PPh pasal 22) 2. Bank Mandiri memungut PPh Pasal 22 sebesar = 1.5 % X (100/110X Rp. 5.500.000) PPh Pasal 22 = Rp. 75.000 Disetor ke bank persepsi menggunakan SSP atas nama PT. Kertas PT. Kertas mendapatkan SSP sebagai bukti potong PPh pasal 22. 3. PPh Pasal 22 = 1.5 % X Rp. 1.90.000 PPh Pasal 22 = 28.500 Batasan Rp. 2.000.000, sedangkan harga meja Rp. 1.900.000 (sebelum PPN) sehingga jumlah pembayaran adalah Rp. 2.090.000 melebihi Rp. 2.000.000
PPh Pasal 22 Migas • PMK 154/PMK.03/2007 (produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. • Pemungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen bersifat FINAL • Pemungutan PPh Pasal 22 kepada selain penyalur/agen bersifat TIDAK FINAL • PPh Pasal 22 dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) • Penyetorannya dilakukan oleh Pemungut Pajak atas nama Pembeli ke bank persepsi atau Kantor Pos.
Jenis Produk Premium Solar
Premix / Super TT Minyak Tanah
Gas LPG Pelumas
SPBU Pertamina 0,25 %
SPBU Swastanisasi 0.3 %
0,25 %
0.3 %
0,25 %
0.3 %
0.3 % 0.3 % 0.3 %
PPh Pasal 22 Industri Tertentu • Pemungut PPh Pasal 22 adalah – – – – –
Industri semen Industri rokok Industri kertas Industri baja Industri otomotif
• PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. • Pelunasan pajaknya dilakukan dengan cara dipungut dan disetor oleh Pemungut Pajak atas nama WP ke Bank persepsi atau kantor pos. • Pemungut Pajak menyetor secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP dan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
Jenis Industri Tarif PPh Pasal 22 Industri Baja
0.3 % X DPP PPN
Sifat
Dasar Hukum
Tidak Final
KEP-01/PJ./1996
Industri Otomotif
0.45 % X DPP PPN Tidak Final
KEP-32/PJ./1995 KEP-65/PJ./1995
Industri Semen
0.25 % X DPP PPN Tidak Final
KEP-401/PJ./2001
Industri Rokok
0.15 % X Harga Bandrol
Final
KEP-529/PJ./2001
Industri Kertas
0.1 % X DPP PPN
Tidak Final
KEP-69/PJ./1995
PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul • Mulai 4 Juli 2001, atas pembelian bahanbahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan terutang PPh Pasal 22
• Besarnya PPh Pasal 22 = 0.5 % X Harga Pembelian.
