BAB 4 EVALUASI PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PADA PPPTMGB LEMIGAS. Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS

BAB 4 EVALUASI PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PADA PPPTMGB “LEMIGAS”

IV.1.

Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS LEMIGAS merupakan Satuan Kerja yang melakukan pemungutan PPh Pasal

22 yang diatur dalam PMK No. 154/PMK.03/2010. LEMIGAS sebagai instansi pemerintah diwajibkan mempunyai 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu NPWP Pajak Keluaran dan NPWP Pajak Pungutan. Untuk masing-masing Bendahara Pemerintah dibedakan NPWP-nya, yaitu: 1. Bendahara

Penerimaan

dengan

Nomor

Pokok

Wajib

Pajak

(NPWP)

01.061.063.2.013.000. Bagian Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima penerimaan jasa teknologi serta melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Keluaran. 2. Bendahara

Pengeluaran

dengan

Nomor

Pokok

Wajib

Pajak

(NPWP)

00.011.566.7.013.000. Bagian Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas seluruh pembiayaan operasional LEMIGAS serta melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Pungutan. Untuk masing-masing bendahara, melaporkan pajaknya sebagai berikut: 1. Bendahara Penerimaan melaporkan e-SPT PPN 1111. 2. Bendahara Pengeluaran melaporkan e-SPT PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, PPH Pasal 4 ayat (2), dan PPN PUT. Untuk bisa memungut PPh Pasal 22 harus ada pihak yang menjadi Pejabat Perbendaharaan Negara melalui penunjukan resmi dari Kepala Badan Penelitian dan 46

Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sesuai dengan PMK No. 190/PMK.05/2012 Pasal 5 ayat (1) tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengevaluasian penerapan perpajakan PPh Pasal 22 di LEMIGAS: 1. Menganalisis tarif perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksitransaksi yang terjadi di LEMIGAS dari SPM nya, apakah telah sesuai dengan PMK No. 154 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1b). 2. Membandingkan daftar bukti kas pengeluaran yang tertera dengan yang disetor pada SSP PPh Pasal 22. 3. Menganalisis waktu penyetoran dan pelaporan. Dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada SSP PPh Pasal 22 dan SPT Masa PPh Pasal 22, serta apakah juga sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 4. Menganalisis pembetulan yang terjadi pada SPT Masa PPh Pasal 22. 5. Mengevaluasi akibat/dampak dari masalah yang terjadi.

IV.1.1. Prosedur Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang atau Jasa di LEMIGAS A. Pelaksana Kegiatan menyiapkan pengajuan permintaan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi, jumlah yang dibutuhkan oleh pemakai barang atau jasa di dalam formulir Permintaan Barang atau Jasa (F.9.P.01-A), dan diajukan kepada Penanggung Jawab Kegiatan untuk disetujui. 47

B. Penanggung Jawab

Kegiatan

(PJK) melakukan

kajian

terhadap

permintaan barang atau jasa, kemudian menyiapkan pemberian persetujuan permintaan pengadaan barang atau jasa dalam Formulir Permintaan Pengadaan Barang atau Jasa (F.09.P.01.B / F.09.P.01.C) untuk mendapatkan persetujuan dari Koordinator Kegiatan. C. Koordinator Kegiatan memberikan persetujuan terhadap permintaan pengadaan barang atau jasa, selanjutnya mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). D. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan paket-paket pekerjaan sesuai dengan pengajuan permintaan barang atau jasa dari Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) dan memerintahkan kepada panitia / pejabat pengadaan barang atau jasa untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. E. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan verifikasi anggaran sebelum memerintahkan ke pejabat / panitia pengadaan barang atau jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang atau jasa.

IV.1.2. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa di LEMIGAS A. Pejabat / panitia pengadaan barang atau jasa melaksanakan pemilihan penyedia barang atau jasa sesuai peraturan yang berlaku atau mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keputusan Presiden Republik Indonesia 48

Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah Republik Indonesia sampai dengan menyiapkan Surat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (SKPB/J) dan Surat Perintah Kerja (SPK). B. Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia barang atau jasa menandatangani SKPB/J dan SPK yang selanjutnya salinan kontrak diserahkan kepada Koordinator Kegiatan dan Sub Urusan Barang Modal (khusus untuk barang modal). C. Untuk penyediaan barang atau jasa berbahaya dan atau beresiko, penyedia barang atau jasa yang ditunjuk harus melaksanakan Prosedur Pengendalian Kontraktor. D. Setelah menerima SKPB/J dan SPK, penyedia barang atau jasa mengadakan dan menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SKPB/J dan SPK kepada pemeriksa / penerima barang atau jasa.

IV.1.3. Prosedur Pemeriksaan dan Penerimaan Barang atau Jasa di LEMIGAS A. Barang atau jasa yang diserahkan oleh penyedia barang atau jasa sebelum diterima harus dilakukan pemeriksaan oleh personel / tim yang telah ditunjuk dan dituangkan dalam formulir Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Jasa (F.9.P.01.D), kemudian disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan.

49

B. Barang atau jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan (sesuai SKPB/J dan SPK) diserahkan oleh penyedia barang atau jasa kepada personel / tim penerima untuk selanjutnya diserahkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan untuk diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan serta disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Koordinator Kegiatan yang dituangkan dalam formulir Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa (F.9.P.01.E). C. Setelah barang atau jasa diterima oleh Pelaksana Kegiatan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa disimpan di Pejabat Pembuat Komitmen.

IV.1.4. Prosedur Pembelian Barang atau Jasa di LEMIGAS A. Adanya pembelian barang atau jasa dikarenakan permintaan barang atau jasa dari user. B. Permintaan barang atau jasa dilihat terlebih dahulu oleh Tim Penguji dan dilihat PAGU (Patokan Ganti Uang) tersedia atau tidak, jika telah disetujui oleh Tim Penguji maka dilanjutkan ke bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara dan juga melakukan kegiatan penyelenggaraan belanja negara serta komitmen kepada perusahaan. C. Jika dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui permintaan barang atau jasa, panitia pengadaan barang atau jasa akan melakukan 50

proses lelang jika pembelian barang atau jasa diatas Rp100.000.000,00 dan bisa juga melakukan penunjukkan langsung ke rekanan jika pembelian di bawah Rp100.000.000,00. D. Sedangkan untuk pembelian barang atau jasa dibawah Rp10.000.000,00, maka menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran. E. Jika lelang, maka diadakan rapat lelang yang dilakukan oleh panitia lelang. Tetapi jika penunjukkan langsung, maka rekanan ditunjuk langsung oleh pihak pengadaan barang atau jasa. Apabila sudah dilakukan penunjukkan, maka diterbitkan Surat Perintah Kerja (Surat Perjanjian). F. Setelah pekerjaan selesai, pihak ketiga (rekanan) mengajukan dokumen permintaan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak LEMIGAS. Dokumen tersebut antara lain meliputi: Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Jasa, kuitansi, Faktur Pajak Permohonan Pembayaran, dan lain-lain sebagai proses permintaan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak LEMIGAS. G. Setelah dokumen diuji kebenarannya oleh Tim Penguji Tagihan sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar

(SPM)

yang

akan

diajukan

ke

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam proses ini untuk penunjukkan langsung dan lelang sama prosesnya seperti ini.

51

H. Jika KPPN sudah menguji dokumen tagihan SPM, maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Perintah Pencairan Dana dilakukan jika pembayaran langsung oleh KPPN yang transaksinya diatas Rp10.000.000,00. I. Jika transaksi dibawah Rp10.000.000,00, maka mekanisme yang digunakan adalah Ganti Uang atau Uang Persediaan, dalam hal ini terlebih dahulu harus ada persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengeluaran dana dalam hal pembelian barang atau jasa yang dilakukan. Dalam hal Uang Persediaan yang diberikan oleh pemerintah, hanya boleh untuk membiayai pembelian barang atau jasa. Tidak diperbolehkan untuk membayar belanja modal (lemari, komputer, meja) dan belanja pegawai (gaji dan honor pegawai).

IV.1.5. Prosedur Pembayaran untuk Pembelian Barang atau Jasa LEMIGAS melakukan pembayaran melalui dua cara, yaitu: •

Pembayaran secara Langsung dilakukan, jika transaksi di atas Rp10.000.000,00 atas dasar permintaan dari LEMIGAS ada Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Penerimaan Barang atau Jasa, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan rekening rekanan.

•

Jika transaksi di bawah Rp10.000.000,00, maka menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran dengan batas maksimum 10 pembayaran yang boleh dilakukan oleh

52

Bendahara Pengeluaran sebesar Rp20.000.000,00. Uang Persediaan tidak bisa digunakan dalam pembelian belanja pegawai dan belanja modal. Pada pola pembayaran pengadaan barang atau jasa dimulai saat pembuatan kontrak dan dimasukkan perhitungan pajak terlebih dahulu untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 ke dalam kontrak yang akan dibuat. Setelah kontrak dibuat, tagihan di cek oleh Tim Penguji kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Perintah Membayar di dalam Bendahara Pengeluaran terdapat 4 jenis, yaitu: 1. SPM Uang Persediaan: dokumen yang diterbitkan oleh P2SPM untuk mencairkan UP. 2. SPM Tambahan Uang Persediaan: dokumen yang diterbitkan oleh P2SPM untuk TUP selama sebulan. 3. SPM Penggantian Uang Persediaan: dokumen yang diterbitkan oleh P2SPM dengan membebani DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yang dananya digunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 4. SPM Langsung: dokumen yang diterbitkan oleh P2SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA, untuk dibayarkan langsung kepada pihak ketiga. Setelah Surat Perintah Membayar dikirimkan ke kas negara, maka akan dibayarkan oleh Negara sejumlah uang ke rekening rekanan setelah dipotong pajak. Kemudian jika telah dibayarkan, maka bukti Surat Perintah Pencairan Dana diambil oleh petugas pengantar SPM dan diantarkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencatatan dan pembukuan. Jika telah dicatat dan dibukukan, maka Bendahara Pengeluaran mengirimkan Formulir Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak 53

kepada Tim Pajak. Kemudian Tim Pajak membuatkan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama.

IV.2.

Evaluasi Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS

IV.2.1. Evaluasi Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b), tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian sebelum PPN/PPnBM atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Pemungutan PPh Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Untuk bisa mengetahui besarnya perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22, penulis mengambil sampel dari data-data transaksi yang dilakukan oleh LEMIGAS dengan rekanan yang berbeda yang terdapat di dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

54

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh P2SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dalam hal ini adalah dana untuk pengadaan barang di LEMIGAS.

Tahun 2011: 1.

Kepada

: PT B

Uraian

: Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Literatur di LEMIGAS

Tanggal

: 18 Oktober 2011

Tabel 4.1. Sampel Pertama SPM Tahun 2011 PENGELUARAN Akun

Jumlah Uang

536111

Jumlah Pengeluaran

POTONGAN BA.Unit.Lok.Akun.Satker

Jumlah Uang

24.775.850,- 015.04.01.54.411122.561342

337.853,-

015.04.01.54.411211.561342

2.252.350,-

Jumlah Potongan

2.590.203,-

24.775.850,-

Rp.

22.185.647,-

Akun Satuan Kerja 015.04.01.54.411211.561342 adalah pungutan PPN. Besarnya PPN = 24.775.850 – (24.775.850 x 100/110) = 2.252.350 (sesuai)

55

Akun Satuan Kerja 015.04.01.54.411122.561342 adalah pungutan PPh Pasal 22. Besarnya PPh Pasal 22

= (24.775.850 x 100/110) x 1,5% = 337.852,5 (sesuai)

Setelah penulis melakukan penghitungan ulang, nilai DPP-nya sebesar Rp2.252.350. Kemudian besarnya PPh Pasal 22 sebesar Rp337.852,5 dibulatkan menjadi Rp337.853. Hasil ini membuktikan bahwa sampel pertama tahun 2011 telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b).

2.

Kepada

: PT M

Uraian

: Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Barang Kursi Rapat di LEMIGAS

Tanggal

: 10 Nopember 2011

Tabel 4.2. Sampel Kedua SPM Tahun 2011 PENGELUARAN Akun 532111

Jumlah Pengeluaran

Jumlah Uang


Jumlah Uang

95.073.000,- 015.04.01.54.411122.561342

1.296.450,-

015.04.01.54.411211.561342

8.643.000,-

Jumlah Potongan

9.939.450,-

95.073.000,-

Rp.

85.133.550,-

56

Akun Satuan Kerja 015.04.01.54.411211.561342 adalah pungutan PPN. Besarnya PPN = 95.073.000 – (95.073.000 x 100/110) = 8.643.000 (sesuai) Akun Satuan Kerja 015.04.01.54.411122.561342 adalah pungutan PPh Pasal 22. Besarnya PPh Pasal 22

= (95.073.000 x 100/110) x 1,5% = 1.296.450 (sesuai)

Setelah penulis melakukan penghitungan ulang, nilai DPP-nya sebesar Rp8.643.000. Kemudian besarnya PPh Pasal 22 sebesar Rp1.296.450. Hasil ini membuktikan bahwa sampel kedua tahun 2011 telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b).

3.

Kepada

: PT G

Uraian

: Pembayaran atas Pengadaan Peralatan Laboratorium Tata Suara di LEMIGAS

Tanggal

: 6 Desember 2011

Tabel 4.3. Sampel Ketiga SPM Tahun 2011 PENGELUARAN Akun 532111

Jumlah Pengeluaran

Jumlah Uang


Jumlah Uang

311.778.500,- 015.04.01.54.411122.561342

4.251.525,-

015.04.01.54.411211.561342

28.343.500,-

Jumlah Potongan

32.595.025,-

311.778.500,-

Rp.

279.183.475,57


= (311.778.500 x 100/110) x 1,5% = 4.251.525 (sesuai)

Setelah penulis melakukan penghitungan ulang, nilai DPP-nya sebesar Rp28.343.500. Kemudian besarnya PPh Pasal 22 sebesar Rp4.251.525. Hasil ini membuktikan bahwa sampel ketiga tahun 2011 telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b).

Tahun 2012: 1.

Kepada

: CV W

Uraian

: Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Rancangan di LEMIGAS

Tanggal

: 30 Juli 2012

Tabel 4.4. Sampel Pertama SPM Tahun 2012 PENGELUARAN Akun 532111

Jumlah Pengeluaran

Jumlah Uang


Jumlah Uang

295.570.000,- 015.04.01.54.411122.561342

4.030.500,-

015.04.01.54.411211.561342

26.870.000,-

Jumlah Potongan

30.900.500,-

295.570.000,-

Rp.

264.669.500,58


= (295.570.000 x 100/110) x 1,5% = 4.030.500 (sesuai)

Setelah penulis melakukan penghitungan ulang, nilai DPP-nya sebesar Rp26.870.000. Kemudian besarnya PPh Pasal 22 sebesar Rp4.030.500. Hasil ini membuktikan bahwa sampel pertama tahun 2012 telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b).

2.

Kepada

: CV T

Uraian

: Pembayaran Pengadaan Barang Alat Laboratorium Core Holder di LEMIGAS

Tanggal

: 11 Oktober 2012

Tabel 4.5. Sampel Kedua SPM Tahun 2012 PENGELUARAN Akun 532111

Jumlah Uang


Jumlah Uang

1.375.000.000,- 015.04.01.54.411122.561342

18.750.000,-

015.04.01.54.411211.561342

125.000.000,-

Jumlah Potongan

143.750.000,-

Jumlah Pengeluaran 1.375.000.000,-

Rp. 1.231.250.000,59

Akun Satuan Kerja 015.04.01.54.411211.561342 adalah pungutan PPN. Besarnya PPN = 1.375.000.000 – (1.375.000.000 x 100/110) = 125.000.000 (sesuai) Akun Satuan Kerja 015.04.01.54.411122.561342 adalah pungutan PPh Pasal 22. Besarnya PPh Pasal 22

= (1.375.000.000 x 100/110) x 1,5% = 18.750.000 (sesuai)

Setelah penulis melakukan penghitungan ulang, nilai DPP-nya sebesar Rp125.000.000. Kemudian besarnya PPh Pasal 22 sebesar Rp18.750.000. Hasil ini membuktikan bahwa sampel kedua tahun 2012 telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b).

3.

Kepada

: CV M

Uraian

: Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Pembuatan Famplet, Spanduk, dan Sticker di LEMIGAS

Tanggal

: 11 Desember 2012

Tabel 4.6. Sampel Ketiga SPM Tahun 2012 PENGELUARAN Akun 521219

Jumlah Pengeluaran

Jumlah Uang


Jumlah Uang

83.671.500,- 015.04.01.54.411122.561342

1.140.975,-

015.04.01.54.411211.561342

7.606.500,-

Jumlah Potongan

8.747.475,-

83.671.500,-

Rp.

74.924.025,60


= (83.671.500 x 100/110) x 1,5% = 1.140.975 (sesuai)

Setelah penulis melakukan penghitungan ulang, nilai DPP-nya sebesar Rp7.606.500. Kemudian besarnya PPh Pasal 22 sebesar Rp1.140.975. Hasil ini membuktikan bahwa sampel ketiga tahun 2012 telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b).

Perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2011 dan 2012 telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b), yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian sebelum PPN/PPnBM. Adapun jurnal yang dilakukan oleh LEMIGAS sebagai berikut:

Pembelian

xxx

PPN Masukan

xxx

Uang Muka PPh Pasal 22

xxx

Kas / Hutang

xxx

61

IV.2.2. Evaluasi Penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (10) tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (2a), pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Formulir SSP dibuat dalam rangkap lima, yaitu sebagai berikut: Lembar ke-1

: untuk arsip Wajib Pajak (pihak ketiga/rekanan)

Lembar ke-2

: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Lembar ke-3

: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-4

: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran (bank persepsi)

Lembar ke-5

: untuk arsip Wajib Pungut (LEMIGAS)

62

Untuk bisa mengetahui penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS, penulis mengambil sampel dari bukti kas pengeluaran yang tertera untuk dibandingkan dengan yang disetor pada SSP PPh Pasal 22.

Tahun 2011: 1.

Dalam bukti kas pengeluaran: Kepada

: PT R

Uraian

: Pembayaran atas Pengadaan Barang Pencetakan Buku Bukti Kas/Bank “Penerimaan” tahun 2011 sesuai faktur terlampir

Tabel 4.7. Sampel Pertama Bukti Kas Pengeluaran Tahun 2011 Tagihan 9.500.000

PPN 863.636

PPh Pasal 22 129.545

Tanggal Pelunasan 09 Juni 2011

Dalam Surat Setoran Pajak: Nama WP

: PT R

Kode Akun Pajak

: 411122

Kode Jenis Setoran

: 900

Uraian Pembayaran

: PPh Pasal 22 atas pembayaran cetak buku bukti kas/bank “Penerimaan” tahun 2011

Masa Pajak

: Juni

Tahun Pajak

: 2011

Jumlah Pembayaran : Rp129.545 63

Tanggal Diterima

: 10 Juni 2011

Setelah dicocokkan, besarnya PPh Pasal 22 yang disetor melalui SSP sama besar dengan jumlah PPh Pasal 22 di bukti kas pengeluaran, yaitu sebesar Rp129.545. Namun tanggal pelunasan di bukti kas pengeluaran atas transaksi tersebut berbeda dengan tanggal diterimanya SSP oleh Kantor Penerima Pembayaran (bank persepsi). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, kenyataannya LEMIGAS telah menyetorkan SSP PPh Pasal 22 pada 9 Juni 2011, namun bank persepsi (bank Mandiri) mempunyai batas jam transaksi pajak sampai pukul 12.00 WIB. Jadi tanggal diterimanya SSP PPh Pasal 22 yang telah disetorkan oleh LEMIGAS, diisi tanggal berikutnya oleh bank Mandiri.

2.


: KPL

Uraian

: Biaya Pengadaan Barang ATK sesuai kwitansi terlampir

Tabel 4.8. Sampel Kedua Bukti Kas Pengeluaran Tahun 2011 Tagihan 9.885.000

PPN 898.636


Tanggal Pelunasan 30 September 2011


: KPL

Kode Akun Pajak

: 411122

Kode Jenis Setoran

: 100 64

Uraian Pembayaran

: PPh Pasal 22 1,5% atas tagihan sebesar Rp9.885.000

Masa Pajak

: Oktober

Tahun Pajak

: 2011

Jumlah Pembayaran : Rp134.795 Tanggal Diterima

: 3 Oktober 2011

Setelah dicocokkan, besarnya PPh Pasal 22 yang disetor melalui SSP sama besar dengan jumlah PPh Pasal 22 di bukti kas pengeluaran, yaitu sebesar Rp134.795. Namun tanggal pelunasan di bukti kas pengeluaran atas transaksi tersebut berbeda dengan tanggal diterimanya SSP oleh Kantor Penerima Pembayaran (bank persepsi). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, kenyataannya LEMIGAS telah menyetorkan SSP PPh Pasal 22 pada 30 September 2011, namun bank persepsi (bank Mandiri) mempunyai batas jam transaksi pajak sampai pukul 12.00 WIB. Tanggal 30 September 2011 adalah hari Jumat. Jadi tanggal diterimanya SSP PPh Pasal 22 yang telah disetorkan oleh LEMIGAS, diisi pada hari kerja berikutnya oleh bank Mandiri, yaitu tanggal 3 Oktober 2011. Kesalahan yang terjadi pada sampel kedua tahun 2011 berada pada Kode Jenis Setoran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. PER-23/PJ./2010, untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut, Kode Jenis Setoran seharusnya 900, bukan 100. Kesalahan ini terjadi karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS.

65

3.


: PT I

Uraian

: Pembayaran atas Pengadaan Barang Pembelian Alat Tulis Kantor sesuai kwitansi terlampir.

Tabel 4.9. Sampel Ketiga Bukti Kas Pengeluaran Tahun 2011 Tagihan 5.150.375

PPN 468.216

PPh Pasal 22 70.232

Tanggal Pelunasan 21 Desember 2011


: PT I

Kode Akun Pajak

: 411122

Kode Jenis Setoran

: 100

Uraian Pembayaran

: PPh Pasal 22 1,5% pembelian barang alat tulis kantor sesuai dengan faktur terlampir.

Masa Pajak

: Desember

Tahun Pajak

: 2011


: 20 Desember 2011

Setelah dicocokkan, besarnya PPh Pasal 22 yang disetor melalui SSP sama besar dengan jumlah PPh Pasal 22 di bukti kas pengeluaran, yaitu sebesar Rp129.545. Namun tanggal pelunasan di bukti kas pengeluaran atas transaksi tersebut berbeda dengan tanggal diterimanya SSP oleh Kantor Penerima Pembayaran (bank persepsi). 66

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, kenyataannya LEMIGAS telah menyetorkan SSP PPh Pasal 22 nya terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan dengan PT I pada 19 Desember 2011. Sehingga tanggal diterimanya SSP dicantumkan 20 Desember 2011 oleh bank Mandiri. Kemudian LEMIGAS melunasi sisa tagihan pembayaran kepada PT I pada 21 Desember 2011. Kesalahan yang terjadi pada sampel ketiga tahun 2011 berada pada Kode Jenis Setoran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. PER-23/PJ./2010, untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut, Kode Jenis Setoran seharusnya 900, bukan 100. Kesalahan ini terjadi karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS.

Tahun 2012: 1.

Kepada

: CV S

Uraian

: Biaya Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer sesuai kwitansi terlampir

Tabel 4.10. Sampel Pertama Bukti Kas Pengeluaran Tahun 2012 Tagihan 8.316.900

PPN 756.082


Tanggal Pelunasan 24 Juli 2012

67


: CV S

Kode Akun Pajak

: 411122

Kode Jenis Setoran

: 900

Uraian Pembayaran

: PPh 1,5% atas pembayaran barang pengadaan alat tulis kantor dan bahan komputer.

Masa Pajak

: Juli

Tahun Pajak

: 2012


: 25 Juli 2012

Setelah dicocokkan, besarnya PPh Pasal 22 yang disetor melalui SSP sama besar dengan jumlah PPh Pasal 22 di bukti kas pengeluaran, yaitu sebesar Rp113.412. Namun tanggal pelunasan di bukti kas pengeluaran atas transaksi tersebut berbeda dengan tanggal diterimanya SSP oleh Kantor Penerima Pembayaran (bank persepsi). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, kenyataannya LEMIGAS telah menyetorkan SSP PPh Pasal 22 pada 24 Juli 2012, namun bank persepsi (bank Mandiri) mempunyai batas jam transaksi pajak sampai pukul 12.00 WIB. Jadi tanggal diterimanya SSP PPh Pasal 22 yang telah disetorkan oleh LEMIGAS, diisi tanggal berikutnya oleh bank Mandiri.

68

2.

Kepada

: CV B

Uraian

: Pembayaran atas Pengadaan Barang Cetak Buku Triwulan I tahun 2012

Tabel 4.11. Sampel Kedua Bukti Kas Pengeluaran Tahun 2012 Tagihan 6.000.000

PPN 545.455

PPh Pasal 22 81.818

Tanggal Pelunasan 19 Juni 2012


: CV B

Kode Akun Pajak

: 411122

Kode Jenis Setoran

: 900

Uraian Pembayaran

: PPh Pasal 22 1,5% atas pengadaan cetak buku triwulan I tahun 2012

Masa Pajak

: Juni

Tahun Pajak

: 2012


: 22 Juni 2012

Setelah dicocokkan, besarnya PPh Pasal 22 yang disetor melalui SSP sama besar dengan jumlah PPh Pasal 22 di bukti kas pengeluaran, yaitu sebesar Rp81.818. Namun tanggal pelunasan di bukti kas pengeluaran atas transaksi tersebut berbeda dengan tanggal diterimanya SSP oleh Kantor Penerima Pembayaran (bank persepsi).

69

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keterbatasan Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dalam menyetorkan SSP PPh Pasal 22. Bendahara Pengeluaran seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak, tidak ada sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (2a). LEMIGAS belum menerima Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak karena Direktur Jenderal Pajak masih menganggap LEMIGAS belum menyimpang jauh dari peraturan perpajakan yang berlaku.

3.

Kepada

: CV R

Uraian

: Biaya Pembelian Bahan Komputer sesuai dengan kwitansi dan faktur terlampir

Tabel 4.12. Sampel Ketiga Bukti Kas Pengeluaran Tahun 2012 Tagihan 9.670.000

PPN 879.091


Tanggal Pelunasan 02 Oktober 2012


: CV R

Kode Akun Pajak

: 411122

Kode Jenis Setoran

: 900 70

Uraian Pembayaran

: PPh Pasal 22 pengadaan alat tulis kantor.

Masa Pajak

: Oktober

Tahun Pajak

: 2012


: 3 Oktober 2012

Setelah dicocokkan, besarnya PPh Pasal 22 yang disetor melalui SSP sama besar dengan jumlah PPh Pasal 22 di bukti kas pengeluaran, yaitu sebesar Rp131.864. Namun tanggal pelunasan di bukti kas pengeluaran atas transaksi tersebut berbeda dengan tanggal diterimanya SSP oleh Kantor Penerima Pembayaran (bank persepsi). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, kenyataannya LEMIGAS telah menyetorkan SSP PPh Pasal 22 pada 2 Oktober 2012, namun bank persepsi (bank Mandiri) mempunyai batas jam transaksi pajak sampai pukul 12.00 WIB. Jadi tanggal diterimanya SSP PPh Pasal 22 yang telah disetorkan oleh LEMIGAS, diisi tanggal berikutnya oleh bank Mandiri. Kesalahan yang terjadi pada sampel ketiga tahun 2012 berada pada Uraian Pembayaran. Seharusnya Uraian Pembayaran berisi: PPh Pasal 22 pengadaan bahan komputer. Namun hal ini masih dimaklumi oleh bank persepsi karena adanya kwitansi dan faktur yang terlampir. Kesalahan ini terjadi karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS.

71

Penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2011 dan 2012 tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK No. 80/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (10). Hal ini disebabkan karena adanya batas jam transaksi pajak pada bank persepsi. Dan dalam hal keterlambatan penyetoran SSP PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS harus menyetorkan PPh Pasal 22 yang terutang secepatnya karena 70% sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah. Diharapkan kedepannya untuk penyetoran PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS lebih memperhatikan batas waktu penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah agar dana penerimaan negara berupa pajak dapat masuk ke kas negara secara rutin, meskipun belum mendapatkan Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak. Untuk kesalahan Kode Jenis Setoran dan Uraian Pembayaran disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS. Diharapkan kedepannya dalam pengisian Kode Jenis Setoran dan Uraian Pembayaran pada SSP PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS lebih teliti.

IV.2.3. Evaluasi Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3) tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak,

72

bendahara wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1), SPT Masa PPh Pasal 22 yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000. Untuk bisa mengetahui pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS, penulis mengambil data dari SPT Masa PPh Pasal 22. Berikut ini adalah SPT Masa PPh Pasal 22 tahun 2010 – 2012:

Tabel 4.13. SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2010 Masa Pajak

PPh yang Dipungut

Status

Tanggal Pelaporan

Sesuai

Februari

Rp200.454

Kurang Bayar

01/03/2010

Ya

Maret

Rp1.943.588

Kurang Bayar

01/04/2010

Ya

April

Rp3.900.498

Kurang Bayar

01/05/2010

Ya

Mei

Rp20.618.132

Kurang Bayar

10/06/2010

Ya

Juni

Rp21.059.111

Kurang Bayar

12/07/2010

Ya

Juli

Rp25.815.464

Kurang Bayar

01/08/2010

Ya

Agustus

Rp53.529.052

Kurang Bayar

20/09/2010

Tidak

September

Rp222.534.875

Kurang Bayar

18/10/2010

Tidak

Oktober

Rp87.099.534

Kurang Bayar

19/11/2010

Tidak

November

Rp89.104.198

Kurang Bayar

01/12/2010

Ya

73

Desember

Rp1.149.308.826

Kurang Bayar

20/01/2011

Tidak


PPh yang Dipungut

Status

Tanggal Pelaporan

Sesuai

Mei

Rp361.200

Kurang Bayar

10/06/2011

Ya

Juni

Rp658.407

Kurang Bayar

01/07/2011

Ya

Juli

Rp4.079.285

Kurang Bayar

01/08/2011

Ya

Agustus

Rp67.930.389

Kurang Bayar

19/09/2011

Tidak

September

Rp50.103.130

Kurang Bayar

19/10/2011

Tidak

Oktober

Rp87.320.423

Kurang Bayar

21/11/2011

Tidak

November

Rp121.602.877

Kurang Bayar

16/12/2011

Tidak

Desember

Rp948.741.413

Kurang Bayar

20/01/2012

Tidak


PPh yang Dipungut

Status

Tanggal Pelaporan

Sesuai

Maret

Rp2.991.263

Kurang Bayar

13/04/2012

Ya

April

Rp1.819.753

Kurang Bayar

10/05/2012

Ya

Mei

Rp1.262.571

Kurang Bayar

04/06/2012

Ya

Juni

Rp48.511.937

Kurang Bayar

13/07/2012

Ya

Juli

Rp21.604.798

Kurang Bayar

13/08/2012

Ya 74

Agustus

Rp47.519.508

Kurang Bayar

19/09/2012

Tidak

September

Rp39.860.984

Kurang Bayar

09/10/2012

Ya

Oktober

Rp48.073.130

Kurang Bayar

14/11/2012

Ya

November

Rp65.251.178

Kurang Bayar

12/12/2012

Ya

Desember

Rp360.151.344

Kurang Bayar

18/01/2013

Tidak

Adanya Masa Pajak yang kosong pada tahun 2010 sampai tahun 2012, dikarenakan belum adanya pihak yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dan belum adanya transaksi atas pengadaan barang yang dilakukan oleh LEMIGAS dengan rekanan. Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2010 sampai 2012 tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3). Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22. Jika dilihat dari pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 tahun 2010 sampai tahun 2012, semakin berkurangnya ketidaksesuaian pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3). Artinya, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS semakin patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, Bendahara Pengeluaran seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak, tidak ada sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 seperti yang telah diatur dalam 75

Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1). LEMIGAS belum menerima Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak karena Direktur Jenderal Pajak masih menganggap LEMIGAS belum menyimpang jauh dari peraturan perpajakan yang berlaku. Diharapkan kedepannya untuk pelaporan PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS lebih memperhatikan batas waktu pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah agar administrasi perpajakan bisa berjalan sesuai dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3), meskipun belum mendapatkan Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak.

IV.2.4. Evaluasi Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (1a), pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2a), membetulkan Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

76

Tabel 4.16. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2010 Masa Pajak

PPh Kurang Bayar

Pembetulan

Tanggal Pelaporan

Sesuai

Juni

Rp21.032.928

1

13/04/2011

Ya

Desember

Rp1.181.772.582

3

13/04/2011

Ya


PPh Kurang Bayar

Pembetulan

Tanggal Pelaporan

Sesuai

Oktober

Rp87.920.296

2

20/01/2012

Ya

Desember

Rp953.053.015

2

06/03/2012

Ya


PPh Kurang Bayar

Pembetulan

Tanggal Pelaporan

Sesuai

April

Rp4.149.992

3

13/08/2012

Ya

Mei

Rp3.985.908

2

13/08/2012

Ya

Juni

Rp51.031.870

1

13/08/2012

Ya

Juli

Rp25.324.024

2

09/10/2012

Ya

Agustus

Rp51.010.406

2

14/11/2012

Ya

September

Rp50.329.453

2

12/12/2012

Ya

Oktober

Rp51.759.006

1

12/12/2012

Ya 77

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, adanya pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 22 tahun 2010 sampai 2012 dikarenakan data pendukung berupa SSP PPh Pasal 22 datang terlambat dari KPPN. Sehingga Bendahara Pengeluaran LEMIGAS tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2a). Dalam hal penyampaian pembetulan SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilakukan LEMIGAS selama tahun 2010 – 2012, telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (1a).

78

BAB 4 EVALUASI PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PADA PPPTMGB LEMIGAS. Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS

Recommend Documents