DASAR HUKUM PPh 23
PP 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh Dalam tahun Berjalan
PMK 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa lain
SE-35/PJ./2010 tentang Pengertian Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Konsultan
SE-53/PJ/2009 ttg Jumlah Bruto dalam Pemotongan PPh Pasal 23
Subjek Pajak PPh Pasal 23
Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh :
badan pemerintah,
subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
OBJEK PPh PASAL 23
Pada dasarnya, PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari:
1.
Modal, yaitu dividen, bunga, royalti;
2.
Penyerahan jasa;
3.
Penyelenggaraan kegiatan, termasuk hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang sudah dipotong PPh pasal 21
PEMOTONG PPh PASAL 23 Badan Pemerintah Subjek Pajak Dalam Negeri Penyelenggara Kegiatan Bentuk Usaha Tetap Perwakilan Perusahaan LN Lainnya OP yang melakukan Pekerjaan bebas OP yang menyelenggarakan usaha dan menyelenggarakan pembukuan pembayaran sewa (KEP-50/PJ./1994)
atas
MEMBERIKAN PENGHASILAN YANG BERASAL
MODAL
PENYERAHAN JASA
PENYELENG. KEGIATAN tmsk HADIAH SELAIN YG TLH DIPOTONG PPh PS. 21
Pasal 1
KEP-50/PJ./1994
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah : a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPATtersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Pasal 2
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. Pasal 3
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. 1 Novembe r 2014
6
Dikecualikan dari Pemotongan PPh 1. Penghasilan Pasal 23: yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. 3.
4.
5. 6.
Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh; Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
TARIF PPh PASAL 23 No
1.
tarif
Jenis Penghasilan
15% x Jumlah 1) Dividen, sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f Bruto 3) Royalti 4) Hadiah, Penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
2.
2% x jumlah 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Bruto penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21
100% tinggi
lebih Semua penghasilan, jika wajib pajak yang menerima tidak memilki NPWP.
Denda Keterlambatan Bayar Termasuk
Pengertian Bunga (S-480/PJ.313/2001) Bunga Yang diperhitungkan dalam Penjualan cicilan bukan termasuk bunga, karena termasuk dalam bagian harga jual (S-75/PJ.32/1998)
1 Novembe r 2014
9
PENGERTIAN JASA LAIN DALAM PPh PASAL 23 Jasa lain yang dimaksud dalam PPh pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh dirinci dalam PMK 244/PMK.03/2008, sebagai berikut :
a. Jasa penilai (appraisal); b. Jasa aktuaris; c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d. Jasa perancang (design); e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
PENGERTIAN JASA LAIN DALAM PPh PASAL 23 f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas; g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; i. Jasa penebangan hutan; j. Jasa pengolahan limbah; k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
PENGERTIAN JASA LAIN DALAM PPh PASAL 23 m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
n. Jasa kustodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; p. Jasa mixing film;
q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
PENGERTIAN JASA LAIN DALAM PPh PASAL 23 s.
Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajakyang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
t.
Jasa maklon;
u. Jasa penyelidikan dan keamanan; v.
Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
w. Jasa pengepakan; x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; y.
Jasa pembasmian hama;
z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
aa. Jasa catering atau tata boga.
Masih tentang Jasa Lain…
Tarif PPh pasal 23 atas jasa lain adalah 2% dari jumlah bruto
Sifat daftar ini adalah limitatif, artinya daftar ini menjadi positif list, maksudnya jasa-jasa selain yang disebutkan di atas bukanlah objek PPh Pasal 23.
Tarif pemotongan dinaikkan 100% lebih tinggi apabila wajib pajak penerima penghasilan tidak memiliki NPWP.
PENGERTIAN JASA TEKNIK DALAM PPh PASAL 23
Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi :
a.
pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
b.
pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau
c.
pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
PENGERTIAN JASA MANAJEMEN DALAM PPh PASAL 23 Jasa
manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
PENGERTIAN JASA KONSULTAN DALAM PPh PASAL 23
Jasa konsultan sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
Saat Terutang PPh Pasal 23
Saat dibayarkan (cash basis)
Saat disediakan untuk dibayar (dapat berupa dicadangkan untuk dibayar)
Saat jatuh tempo pembayaran (saat terutang/diaccrued)
Tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu
( UU Nomor 36 tahun 2008)
Cont’d
PP 94 tahun 2010
Setor dan Lapor PPh Pasal 23
PPh 23 terutang disetorkan Paling Lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh 23 terutang dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Contoh 1 1.
Pada Bulan Oktober 2010 PT. Kebelet Sukses melakukan perjanjian kontrak sewa dengan PT. Kepepet Banget, atas Mesin genset Listrik dengan nilai kontrak Rp 80.000.000,-/tahun
2.
CV. Kurnia menggunakan Jasa Manajemen dari sebuah kantor konsultan manajemen : PPM Mantap dengan nilai kontrak sebesar Rp 55.000.000,-/tahun Berapa PPh Pasal 23 yang terutang untuk setiap transaksi di atas?
Contoh 2
PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Sumber Tenaga mendapat kontrak dari PT Maju Terus untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp 20.000.000,00 Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Terus.
Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Terus kepada PT Sumber Tenaga dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Terus sebesar : 2% Rp 20.000.000,- = Rp 400.00,-
Contoh 3
PT Aman Jaya merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Dwi Makmur. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Jaya. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Jaya terdiri dari gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp 20.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 2.000.000,-
Contoh 3 (cont’d) 1.
Rincian tagihan PT Aman Jaya kepada PT Dwi Makmur :
Pembayaran gaji 20 orang satpam Rp 20.000.000,Imbalan Jasa
Rp
2.000.000,-
2.
Atas pembayaran yang dilakukan PT Dwi Makmur kepada PT Aman jaya dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Dwi Makmur sebesar : 2% x Rp 2.000.000,- = Rp 40.000,-
3.
Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 22.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Makmur atas pembayaran kepada PT Aman Jaya adalah sebesar 2% x Rp 22.000.000,- = Rp 440.000,-
Contoh 4
PT Megah (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp 103.000.000,00
Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada PT Megah adalah : 1) pembelian material Rp 15.000.000,2) jasa konsultan 3) Fee agen
Rp Rp
5.000.000,-
3.000.000,-
4) biaya pemasangan iklan Rp 80.000.000,-
Contoh 4 (cont’d)
Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Megah atas pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada PT Satu Sarana adalah sebesar :
2% x Rp 5.000.000,- = Rp 100.000,- untuk jasa konsultasi;
2% x Rp 3.000.000,- = Rp 60.000,- untuk jasa keagenan
Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Satu Sarana atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah sebesar : 2% x Rp 80.000.000,- = Rp 1.600.000,-
Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 103.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Megah atas pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar :
2% x Rp 103.000.000,- = Rp 2.060.000,-
Contoh 5
Untuk acara pembukaan cabang baru, PT Abadi meminta CV Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah Rp 20.000.000,-
Atas pembayaran yang dilakukan PT Abadi kepada CV Sedap dipotong PPh Pasal 23 Oleh PT Abadi sebesar :
2% x Rp 20.000.000,- = Rp 400.000,-
TERIMA KASIH
