MINGGU KE LIMA PPH PASAL 23, 26, DAN 25 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 A. Pengertian PPh Pasal 23 Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalty, sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik /manajemen dan jasa lainnya. B. Subjek PPh Pasal 23 Wajib Pajak Dalam Negeri atau Warga Negara Asing yang berada di Indonesia lebih dari 6 bulan atau lebih dari 183 hari. C. Pemotong PPh Pasal 23 Badan Pemerintah BUMN / BUMD Badan Hukum Lainya (PT, Fa, Yayasan, Koperasi, Perhimpunan Kongsi (Perhimpunan Kerja Sama), BUT / Badan Usaha Tetap, dll) Perseroan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. D. Objek PPh Pasal 23 Deviden yang diterima oleh orang pribadi, Yayasan, CV, Firma dan Kongsi. Bunga : Premium, Diskonto, Imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang Sewa Atas Penggunaan Harta dalam PPh Pasal 4 ayat 2 Royalti (Imbalan berupa royalty hak atas harta berwujud, hak atas harta tidak berwujud dan informasi yang belum diungkapkan secara umum) Hadiah / Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi, sepanjang jumlahnya melebihi Rp. 144.000,- setiap bulannya. Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Kontruksi, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. E. Tidak Dipotong PPh Pasal 23 Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank, berdasarkan PP No.51 Thn 1994 Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, hal ini didasarkan atas UU PPh Pasal 23 ayat 4 huruf b. Deviden yang diterima oleh : Perseroan terbatas WPDN Koperasi Yayasan Organisasi sejenis
Bunga obligasi yang diterima / diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha (UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf j) Bagian yang diterima / diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi. Sisa Hasil Usaha Koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, yang bunganya kurang dari Rp. 240.000 / bulan. Berdasarkan KMK No. 522/KMK.04/1998 Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
F. Tarif PPh Pasal 23 Tarif 15% x jumlah bruto atas : 1. Deviden, termasuk deviden dari Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi 2. Bunga selain bunga tabungan, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang 3. Royalti 4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21 5. Tarif bunga tabungan sebesar 20%, dengan syarat : tabungan / deposito harus melebihi Rp. 7.500.000,Tarif 15% x Perkiraan Penghasilan Netto Perkiraan Penghasilan Netto atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta (Pajak Penghasilan Bersifat Tidak Final) Perkiraan No. Jenis Penghasilan Penghasilan Neto Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 10% dari penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk Jumlah bruto 1 jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tidak termasuk tertulis ataupun tidak tertulis. PPN
2
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
30% dari Jumlah bruto tidak termasuk PPN
Perkiraan Penghasilan Netto Atas Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain. No. Jenis Penghasilan Perkiraan Penghasilan Neto I 1. Jasa teknik 30% 2. Jasa manajemen dari jumlah imbalan jasa 3. Jasa konsltansi kecuali konsultansi konstruksi tidak termasuk PPN II 1. Jasa pengawasan konstruksi 26 ⅔% 2. Jasa perencanaan konstruksi dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang, tidak termasuk PPN III Jasa lain : 1. Jasa penilai 2. Jasa aktuaris 3. Jasa akuntansi 4. Jasa perancang 5. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas 7. Jasa penambangan dan jasa penujang di bidang penambangan selan migas. 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. 9. Jasa penebangan hutan 30% 10. Jasa pengolahan limbah dari jumlah imbalan jasa 11. Jasa penyedia tenaga kerja tidak termasuk PPN 12. Jasa perantara 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) 14. Jasa kustodian/ penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI 15. Jasa pengisian suara 16. Jasa mixing film (translate ke bahasa lain) 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. 18. Jasa instalasi / pemasangan : mesin, lisrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV
kabel peralatan kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi da mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 19. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan : mesin, lisrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel peralatan alat-alat transportasi / kendaraan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi da mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 20. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk : Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan Jasa instalasi / pemasangan peralatan, mesin/listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel; sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 21. Jasa maklon (Perantara jasa antar usaha sejenis) 22. Jasa penyidikan dan keamanan 23. Jasa penyelenggara kegiatan / event organizer 24. Jasa pengepakan
13 ⅓% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN
25. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 26. Jasa pembasmian hama 27. Jasa kebersihan / cleaning service
10% dari jumlah imbalan jasa tidak termauk PPN
28. Jasa catering
10% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN
PPh Pasal 23 Bersifat FINAL
20% dari jumlah imbalan jasa tidak termauk PPN
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi : 15% x jumlah bruto Persewaan Tanah dan Bangunan : 10% x Nilai Bruto Persewaan Nilai Persewaan adalah jumlah biaya yang dibayarkan, biaya perawatan, keamanan dan fasilitas lainnya Contoh Soal :
1. PT Sukses membayar tagihan sewa bus (untuk jemputan karyawan) kepada PO. Lancar Terus sebesar Rp 3.300.000 (termasuk PPN 10%). Hitung PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Sukses! Pajak Penghasilan atas Sewa sebesar : = 15% x 10% x Penghasilan bruto (Tanpa PPN) = 1,5% x (100/110 x 3.300.000) = Rp 45.000 Yang melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 adalah PT. Sukses 2. Seorang wajib pajak pada tahun 2007 menerima penghasilan yang berasal dari jasa perancang interior dan pertanaman sebesar Rp 75.000.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan tersebut? PPh Pasal 23 : 15 % x 30% x Rp 75.000.000 = Rp 3.375.000
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 A. Pengertian PPh Pasal 26 Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik / manajemen dan jasa lainnya termasuk juga premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Atau pajak yang dipotong dari wajib pajak luar negeri atas pembayaran dari Indonesia atau atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia selain BUT di Indonesia B. Wajib Pajak Luar Negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau Warga Negara Asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. C. Pemotong PPh Pasal 26 Badan Hukum Lainnya ( PT, Fa, Yayasan, Perhimpunan, Kongsi, BUT, dll) Perseroan Yang Ditunjuk Oleh DJP D. Objek PPh Pasal 26 Deviden Bunga termasuk premium, diskonto, premi SWAP / premi untuk menjamin selisih kurs, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan Hadiah dan Penghargaan Pensiun dan pembayaran berkala lainnya Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. E. Tarif PPh Pasal 26 (Bersifat final) a. PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Penghasilan Bruto Deviden Bunga termasuk premium, diskonto, premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan Hadiah dan Penghargaan Pensiun dan pembayaran berkala lainnya b. PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan
Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri (Keputusan Menteri Keuangan No.624/KMK.04/1994) yaitu : - 20% x 50% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri - 20% x 10% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia - 20% x 5% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia
F. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Perjanjian Pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (Both Contracting State), dimana pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Catatan : Dalam hal telah dilakukan perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah RI dan negara lain (Treaty Partner / Perjanjian), penghitungan besarnya PPh 26 didasarkan pada tax treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah). Contoh Perhitungan : 1. PT. Coca cola Indonesia membayarkan Royalti kepada PT. Coca cola yang ada di USA atas licency yang diberikan sebesar Rp 1.000.000.000. Berapa PPh dipotong atas royalty tersebut? PPh Pasal 26 yang dipotong : 20% x 1.000.000.000= Rp 200.000.000
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 A. Pengertian PPh Pasal 25 Angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan setiap masa pajak (bulanan). B. Cara mencari angsuran pajak penghasilan Pasal 25 PPh Terutang Menurut SPT Tahunan – Kredit Pajak 12 Kredit Pajak adalah suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak, baik yang telah dipungut / dipotong maupun dibayar pada tahun pajak yang bersangkutan yang meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan termasuk juga PPh Pasal 25, yang telah dibayar dalam tahun pajak. C. Cara Mencari Angsuran PPh Pasal 25 Penghasilan Neto Rp XXX Penghasilan Tidak Teratur Rp XXX Penghasilan Teratur Rp XXX Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) Rp XXX Penghasilan Neto Usaha Rp XXX Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp XXX Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp XXX Penghasilan Terutang : PKP X Tarif Pasal 17 Rp XXX Kredit Pajak Penghasilan (yang sudah dibayarkan ke kas Negara) : PPh Pasal 21 Rp XXX PPh Pasal 22 Rp XXX PPh Pasal 23 Rp XXX PPh Pasal 24 Rp XXX + Jumlah kredit Pajak Rp XXX Pajak yang masih harus dibayar sendiri Rp XXX PPh Pasal 25 yang telah dibayar Rp XXX Lebih bayar / Kurang bayar Rp XXX
(A) (B)
Catatan: 1. Lebih bayar atau kurang bayar didapat dengan membandingkan antara pajak yang masih harus dibayar sendiri (A) dengan PPh Pasal 25 yang sudah dibayar (B). 2. Terjadi Lebih Bayar jika (B > A) dan Kurang Bayar jika (A > B) 3. Jika Lebih Bayar maka (B / 12), jika Kurang Bayar maka (A / 12).
Contoh Kasus Tn. Boy Candra (K/1) mempunyai data penjualan tahun 2009 dengan penghasilan neto sebesar Rp 95.000.000 sedangkan ditahun 2005 menderita kerugian Rp 15.000.000. Pajak yang telah dibayar antara lain PPh Pasal 21 Rp 2.000.000, PPh Pasal 22 Rp 100.000, PPh Pasal 23 Rp 500.000 dan PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar Rp 1.500.000 serta angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebesar Rp 9.500.000. Berapakah Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2009 dan berapakah pajak lebih / kurang bayar ditahun 2010? Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 : Penghasilan Neto Penghasilan Tidak teratur Penghasilan Teratur Kompensasi Kerugian tahun (2005) Penghasilan Neto Usaha PTKP (K/1) Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Terhutang : 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15 x Rp 11.520.000 = Rp 1.728.000 + Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang Kredit Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 = Rp 2.000.000 PPh Pasal 22 = Rp 100.000 PPh Pasal 23 = Rp 500.000 PPh Pasal 24 = Rp 1.500.000 + Jumlah kredit Pajak Pajak Yang Masih Harus Dibayar Sendiri PPh Pasal 25 yang sudah dibayar Lebih Bayar
Rp 95.000.000 Rp 0 Rp 95.000.000 Rp 15.000.000 Rp 80.000.000 Rp 18.480.000 Rp 61.520.000
Rp 4.228.000
Rp 4.100.000 Rp 128.000 Rp 9.500.000 Rp 7.690.000
Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Tahun 2008 : Rp 9.500.000 / 12 = Rp 791.000
