ASPEK UU PPh: KETENTUAN PASAL 18 UU PPh MENDETEKSI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA [PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA]
KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN PAJAK Pasal 18 UU PPh ayat (1)
Debt to Equity Ratio (Thin Capitalization Rule)
ayat (2)
Anti Controlled Foreign Corporations (CFC)-PMK No.256/PMK.03/2008 (CFC Rule)
ayat (3)
Transfer Pricing (PER-43/PJ/2010 jo.PER-32/PJ/2011) (TP Rule)
ayat (3a)
Advance Pricing Agreement (PER-69/PJ/2010)(APA)
ayat (3b)
Anti Stepping: Pembelian saham atau harta melalui SPC (PMK No.140/ PMK.03/2010)
ayat (3c)
Anti Stepping: Penjualan atau pengalihan saham atau harta melalui SPC,
ayat (3d)
Penentuan kembali penghasilan WPDN OP dari pemberi kerja (PMK No.139/PMK.03/2010)
ayat (4)
Hubungan Istimewa (Associated Enterprises)
2
POKOK-POKOK BAHASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Thin Capitaliza.on Controlled Foreign Corpora.on Transfer Pricing An& Stepping Treaty Abuse Associated Enterprises (hubungan is.mewa) Special Purpose Company Tax Haven Country
Praktek Perpajakan yang dilarang 1. Tax Haven Country dan Preferen@al Tax Regime 2. Controlled Foreign Corpora@ons (CFC) 3. Transfer Pricing 4. Thin Capitaliza@on 5. Treaty Shopping 6. Special Purpose Company
1. THIN CAPITALIZATION PengerAan: Suatu perusahaan disebut thinly capitalized apabila terdapat perbandingan yang Anggi antara : modal hutang (debt capital) dan modal ekuitas (equity capital). Kriteria yang umumnya diterapkan untuk menyebut suatu perusahaan sebagai thinly capitalized adalah rasio capital gear, leverage, atau DER. (Diterjemahkan dari IBFD Interna.onal Tax Glossary, 2005) 5
THIN CAPITALIZATION Pasal 18 ayat (1) UU PPh: Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-‐undang ini.
Pasal 18 ayat (3) UU PPh: Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan isAmewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang @dak dipengaruhi oleh hubungan is@mewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-‐plus, atau metode lainnya.
THIN CAPITALIZATION INVESTOR
Opsi I: Investasi dalam bentuk ekuitas $1 juta PERUSAHAAN
Opsi II: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu dan dalam bentuk pinjaman $900 ribu Opsi III: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu, menjamin pinjaman bank $900 ribu.
Deposit
BANK
Pinjaman
7
KASUS THIN CAP. Investasi $ 1 juta US –Parent Co.
Expected Return 10% Skenario 1: Pembiayaan Ekuitas $ 1 juta Skenario 2: Pembiayaan Hutang $ 1 juta @ 10% interest Diminta: Hitung beban pajak dan Return on investment msg2 skenario
PT ABC di Indonesia
Asumsi: Withholding tax atas bunga dan dividen : 20% Tarif PPh di Indonesia: 25% Laba sblm bunga & pajak: $ 150 rb Dividen payout ra@o: 100%
KASUS THIN CAP. Debt Financing Equity Financing Pinjaman Pemegang Shm atau pinjaman bank
Back-to-back
$ 1 juta
0
Laba sebelum bunga & pajak
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
Bunga Pinjaman (10%)
$100.000
0
$100.000
Penghasilan kena pajak Pajak (tarif 25%)
$50.000 $12.500
$ 150.000 $ 37.500
$50.000 $12.500
Laba bersih Dividen (payout ratio 100%)
$37.500 $37.500
$112.500 $112.500
$37.500 $37.500
Beban Pajak: Bunga (tarif 20%) Dividen (tarif 20%) PPh Perseroan Fee Bank
$20.000 $7.500 $12.500 0
0 22.500 $ 37.500 0
$20.000 $7.500 $12.500 $15.000
Total beban pajak/investasi
$40.000
$ 60.000
$55.000
Hasil Investasi Bersih
$110.000
$ 90.000
$95.000
11%
9%
9.5%
Penghasilan Bersih (ROI)
2.CONTROLLED FOREIGN COMPANY PengerAan: CFC Rules adalah ketentuan pencegahan atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP dalam negeri yang melakukan pengalihan penghasilan ke perusahaan terkendali yang berada di negara-‐negara yang mengenakan pajak rendah atau @dak mengenakan pajak. (Diterjemahkan dari IBFD Interna.onal Tax Glossary, 2005)
10
CONTROLLED FOREIGN COMPANY Sebelum ada CFC Setelah ada CFC Income: $
LN
2. Income dari LN dialihkan ke CFC,
Indonesia Income: Rp
1. WPDN mendirikan CFC di “low-tax jurisdiction”, 3. WPDN tidak meminta haknya atas laba bersih CFC untuk menunda pajak.
PT ABC Income: $
1. Income dari DN dan LN dikenakan pajak di Indonesia sekaligus melalui SPT yang disampaikan PT ABC.
CFC
2 LN
2. PT ABC bermaksud menunda pajak atas Income dari LN di Indonesia.
1
3
Indonesia
Dividen?
Penyertaan
Income Rp
Low-tax jurisdiction
PT ABC
11
2. CONTROLLED FOREIGN COMPANY Pasal 18 ayat (2) UU PPh: Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut: a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau b. secara bersama-‐sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor. Peraturan pelaksanaan: PMK No.256/PMK.03/2008
PMK-‐256/PMK.03/2008 APABILA: 1. WPDN mempunyai perusahaan di LN yang @dak terdahar pada bursa efek di LN, 2. WPDN memiliki penyertaan modal minimal 50%, sendiri atau bersama-‐sama dengan WPDN lain, dan 3. Penghasilan dividen dari CFC < [laba bersih CFC X % penyertaan pada CFC],
MAKA: Saat pengakuan dividen ditetapkan pada bulan ke-‐4 setelah batas waktu penyampaian SPT perusahaan di LN berakhir atau pada bulan ke-‐7 setelah tahun pajak perusahan di LN berakhir. Besarnya dividen adalah laba bersih CFC dikalikan besarnya kepemilikan pada CFC. 13
KASUS CFC Kondisi I: Pada tahun 2006 PT A memperoleh penghasilan neto dalam negeri: 1,000 dan dari luar negeri: 500 (membayar pajak di luar negeri 20%è 100), Pajak di Indonesia: worldwide income, tarif tunggal 30%. Hitunglah beban pajak PT A pada tahun 2006. Kondisi II: Menggunakan kasus pada kondisi I, dianggap pada awal tahun PT A telah mendirikan anak perusahaan yang dimiliki 100% di Cayman Island untuk menampung penghasilan dari luar negeri. Di negara tersebut @dak terdapat pajak atas penghasilan dan penghasilan yang dikirim ke luar negeri (outbound income) @dak dikenakan pajak. Hitunglah beban pajak dalam tahun 2006, bila: a. PT A meminta dividen 100% se@ap tahun; b. PT A @dak meminta dividen; c. CFC didirikan di Singapura (tarif pajak 18%, outbound income dalam bentuk dividen @dak dikenakan pajak)
3. An& Stepping
Ketentuan AnA Stepping dalam UU PPh Pasal 18 ayat (3b): WP yang melakukan pembelian saham atau akAva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang WP yang bersangkutan mempunyai hubungan isAmewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat keAdakwajaran penetapan harga. 15
Ketentuan An& Stepping dalam UU PPh Penjelasan Pasal 18 ayat (3b): Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh WP yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan WP dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (special purpose company). ABC
ABC
SPC Saham/ Aktiva
Dapat ditetapkan menjadi
Saham/ Aktiva
$
SPC
$ PQR
PQR
16
Ketentuan An& Stepping dalam UU PPh
Pasal 18 ayat (3c): Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan isAmewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. 17 17
Ketentuan An. Stepping dalam UU PPh Apabila Y Co. menjual kepemilikan (saham) di X Ltd. kepada PT Z (WPDN), secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh WPLN. Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan WPDN oleh WPLN sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang PPh.
Y Co.
Pemilik 100% Saham X Ltd.
X Ltd (Intermediary) Pemegang 95% Saham PT ABC Negara A
Negara B
(Tax Haven)
Y Co.
Pemilik 100% Saham X Ltd. Negara B
$
X Ltd (Intermediary) Pemegang 95% Saham PT ABC Negara A
(Tax Haven)
$
Indonesia
Indonesia
PT Z
PT ABC Legal Formal
PT Z
PT ABC
Hasil Restrukturisasi berdasarkan Pasal 18 ayat (3c)
18
4. TRANSFER PRICING PengerAan: Adalah wilayah dalam hukum pajak dan ekonomi untuk meyakinkan bahwa penentuan harga yang ditetapkan oleh pihak-‐pihak yang berhubungan is@mewa atas pengalihan barang, jasa, dan harta tak berwujud telah sesuai dengan prinsip arm’s length. (Diterjemahkan dari IBFD Interna.onal Tax Glossary, 2005)
Prinsip arm’s length: Prinsip yang mensyaratkan pihak-‐pihak yang berhubungan is.mewa menentukan harga yang sama, royal. dan imbalan lain dalam transaksi yang terkendali (controlled transac.on) dengan harga, royal., atau imbalan lain dalam transaksi yang .dak terkendali (uncontrolled transac.on) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable circumstances). (Diterjemahkan dari IBFD Interna.onal Tax Glossary, 2005)
19
PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA (ARM’S LENGTH PRINCIPLE) Apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-‐pihak yang mempunyai Hubungan Is@mewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-‐pihak yang @dak mempunyai Hubungan Is@mewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-‐pihak yang mempunyai Hubungan Is@mewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-‐pihak yang @dak mempunyai Hubungan Is@mewa yang menjadi pembanding
SEBANDING (TO BE COMPARABLE) “None of the differences (if any) between the situa.ons being compared could materially effect the condi.on being examined, or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences” (Par. 1.33 OECD TP Guidelines 2010) Tidak terdapat perbedaan secara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang dapat mempengaruhi harga atau laba yang diperbandingkan dan seandainya terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat disesuaikan (Pasal 4 ayat (1) PER-‐43/PJ/2010)
Konsep Kesebandingan Dapat diperbandingkan (comparable) adalah : ü @dak ada perbedaan yang signifikan di antara pihak yang diperbandingkan, ü Ada perbedaan tetapi @dak signifikan ü Jika terdapat perbedaan, dapat dilakukan penyesuaian untuk mengurangi perbedaan tersebut sehingga dapat diperbandingkan .
KONSEP KESEBANDINGAN
comparable picture
Picture WP 1. 2.
Identifikasi dan kuantifikasi beda kondisi Lakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut 23
24
4. TRANSFER PRICING Key QuesAons: • Apakah harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-‐pihak yang berafiliasi telah menerapkan arm’s length principle? • Bagaimana Wajib Pajak menentukan dan menerapkan arms’ length principle dalam transaksi dengan afiliasinya?
4. TRANSFER PRICING Transfer Pricing Rules: PER-‐43/2010 jo PER-‐32/PJ/2011 Langkah-‐langkah menentukan arms’ length price: 1. Melakukan Comparability Analysis dan Penentuan Comparables/pembanding 2. Menentukan Transfer Pricing Method 3. Menentukan harga/laba wajar berdasarkan langkah 1 dan langkah 2 4. Mendokumentasikan pelaksanaan langkah-‐ langkah penerapan arm’s length principle.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANALISIS KESEBANDINGAN OECD Guidelines Para 1.19 – 1.35 1. Karakteris@k barang dan/atau jasa 2. Analisis Fungsional 3. Persyaratan Kontrak 4. Kondisi Perekonomian 5. Strategi Bisnis
KARAKTERISTIK BARANG DAN/ATAU JASA (Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010) • Barang berwujud : 1. Ciri-‐ciri fisik barang. 2. Kualitas barang. 3. Daya tahan barang. 4. Tingkat ketersediaan barang. 5. Jumlah penawaran barang. • Barang @dak berwujud : 1. Jenis transaksi. 2. Jenis barang @dak berwujud yang diserahkan. 3. Jangka waktu dan @ngkat perlindungan yang diberikan. 4. Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang @dak berwujud tersebut. • Jasa 1. Sifat dan jenis jasa. 2. Cakupan pemberian jasa.
KARAKTERISTIK BARANG DAN/ATAU JASA (2) (Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010)
? Apakah kedua barang tersebut sebanding dari sisi karakteristik produk?
ANALISIS FUNGSIONAL (Pasal 7 PER-43/PJ/2010) • Yang harus diper@mbangkan dalam melakukan analisis fungsional : 1. Fungsi utama yang dilakukan oleh perusahaan (contoh : desain, pemasaran, peneli@an, pengembangan, manajemen, promosi, dll). 2. Ak@va yang digunakan (contoh : tanah, bangunan, harta @dak berwujud). 3. Risiko yang ditanggung oleh perusahaan (contoh : risiko pasar, risiko persediaan, dll).
ANALISIS FUNGSIONAL (2) (Pasal 7 PER-43/PJ/2010) Apakah kedua perusahaan penyedia jasa tersebut sebanding dari sisi fungsi, aset dan risiko? Jasa Pengeboran Minyak
Drilling Service Machinery Accident Risk
?
Jasa Pengeboran Sumur
Drilling Service Machinery Accident Risk
PERSYARATAN KONTRAK (Pasal 8 PER-43/PJ/2010) • Tingkat tanggung jawab. • Risiko. • Pembagian keuntungan.
PERSYARATAN KONTRAK (2) (Pasal 8 PER-43/PJ/2010)
CIF
Customer A (Independen)
PT A (Manufacturing) FO B Apakah kedua transaksi tersebut sebanding?
Customer B (Afiliasi)
KONDISI PEREKONOMIAN (Pasal 9 PER-43/PJ/2010) • Keadaan geografis. • Luas pasar. • Tingkat persaingan . • Tingkat permintaan dan penawaran. • Tingkat ketersediaan barang atau jasa penggan@.
KONDISI PEREKONOMIAN (2) (Pasal 9 PER-43/PJ/2010) INDONESIA
PT A
10 0 80
Apakah kedua transaksi tersebut sebanding?
AMERIKA SERIKAT (Independen)
ZIMBABWE (Afiliasi)
LUAR NEGERI
STRATEGI BISNIS (Pasal 10 PER-43/PJ/2010) • Inovasi dan pengembangan produk baru. • Tingkat penetrasi pasar. • Kebijakan usaha lainnya.
No
Factors
Comparability Analysis Matrix Transaction Related Party Non Related Party Transaction
Tax Payer 1.
Characteristics of goods and services
2.
Function, assets and risks
3.
Contractual Terms
4.
Economic Circumstances
5.
Business Strategies
Related Party
Tax Payer
Non Related Party
INTERNAL & EXTERNAL COMPARABLES Internal : Taxpayer (tested party) sells the same of similar products or provides the same or similar services under comparable condi@ons to unrelated (independent) parAes. External : Unrelated/third par@es perform similar func@ons and sell the same or similar products or provide the same or similar services to unrelated par@es under similar condi@ons
Transfer Pricing Methods DGT endorsed the use of 5 TP methods: TradiAonal TransacAon Methods: 1. 2. 3.
Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method; Resale Price Method (RPM); Cost Plus Method (CPM);
TransacAonal Profit Methods: 1. 2.
Profit Split Method (PSM); and Transac@onal Net Margin Method (TNMM).
SelecAon of the “most appropriate TP method to the circumstances of the case”
40
1. CUP (Comparable Uncontrolled Price) Third Par@es
Parent Company
Product A
Subsidiary Price $100
Manufacturer Produk A Price $120
Distributor
Third Par@es Hongkong
Third Par@es
Third Par@es
Distributor
Taiwan Indonesia
1. CUP (Comparable Uncontrolled Price) Third Par@es
Parent Company
Coals
Subsidiary Price $100 Distributor
Manufacturer
Coals
Third Par@es Manufacturer
Indonesia
Third Par@es
Price $120
Third Par@es
Third Par@es
Distributor
Singapura
Comparable Uncontrolled Price Method (CUP) Keunggulan • Most direct and reliable way to apply the arm’s length principle
Kelemahan • Membutuhkan @ngkat kesebandingan @nggi atas jenis produk. • Pada prak@knya sulit untuk menemukan transaksi pembanding sejenis tanpa adanya perbedaan yang berpengaruh material terhadap harga.
Tepat diterapkan pada • Produk yang sama dijual kepada associated enterprise and independent enterprise(s) (internal comparable) • Produk yang sama dijual oleh independent enterprise seper@ halnya yang dijual oleh associated enterprises. (external comparable) • Khususnya diterapkan untuk pasar komoditas dan interest rates 43
2. Cost Plus Method Third Par@es
Gross Mark-‐up 20%
Parent Co.
PT Anak Manufacturer Tested Party Gross Mark-‐up 30%
Third Par@es
Distributor
Gross Mark-Up = Gross Profit / COGS
Third Par@es
Third Par@es
Manufacturer
Distributor
Indonesia
Third Par@es
Singapura
Contoh Perhitungan Harga Jual Wajar dgn Metode Cost Plus Profit & Loss Account PT Anak
No
Uraian
1.
Cost of Goods Sold
Sales Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expense Operating Profit
2.
Gross Mark up Wajar = 30 % x Rp. 100/unit
3.
Harga Jual Wajar
130
4.
Harga Jual Cfm. WP
120
5.
Koreksi harga jual ( 10 % x Rp. 100 )
120 100 20 10 10
Gross Mark up = 20/100 = 20%
Rupiah 100 30
10
Cost Plus Method Keunggulan
Kelemahan
Tepat diterapkan pada
• Pada prak@knya sulit untuk • (Contract) • Perbedaan produk kurang menentukan basis cost yang signifikan, yaitu kurang Manufacturer, berpengaruh material terhadap tepat. khususnya semi-‐finished profit margin daripada harga. • Cost yang terjadi @dak selalu goods menjadi penentu @ngkat laba • (Contract) R&D • Membutuhkan kesebandingan produk yang lebih rendah • Cost yang terjadi @dak selalu • Service Provider daripada CUP method. berkaitan dengan market • Lebih sedikit membutuhkan comparability adjustments dibandingkan CUP method untuk memperhitungkan perbedaan produk, karena fokus pada analisis FAR.
price. • Diperlukan konsistensi standar akuntansi dalam penerapan kesebandingan.
46
3. Resale Price Method
Gross Margin 20%
Parent company
PT Angin Ribut
Manufacturer
Distributor
Third Par@es
Third Par@es
Tested Party
Gross Margin = Gross Profit / Sales
Third Par@es Vietnam
Manufacturer
Gross Margin 40%
Third Par@es Distributor
Third Par@es Indonesia
Contoh Perhitungan Harga Beli Wajar dgn Metode Resale Price Profit & Loss Account PT Angin Ribut Sales Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expense Operating Profit Gross Profit = 40/200 = 20%
200 160 40 10 30
No
Uraian
Rupiah
1.
Gross Margin Wajar
40%
2.
Resale Price Cfm. WP
200
3.
Gross Profit Wajar= Resale Price X Gross Margin Wajar (200 X 40% )
4.
Harga Beli Wajar (COGS) = Resale Price – Gross Profit Wajar = (200 – 80)
120
5.
Harga Beli Cfm. WP = (200 – 40)
160
6.
Koreksi harga beli (COGS)
-40
80
Resale Price Method Keunggulan • Perbedaan produk kurang signifikan, yaitu kurang berpengaruh material terhadap profit margin daripada harga.
Kelemahan
Sesuai diterapkan untuk
• Gross profit margins mungkin dipengaruhi • Marke@ng opera@ons oleh management efficiency dsb. yang (distributor not adding berpengaruh terhadap profitabilitas tapi significant value to the @dak berpengaruh pada harga barang atau product) jasa.
• Lebih sedikit membutuhkan • Pen@ngnya konsistensi akuntansi untuk analisis kesebandingan. comparability adjustments dibandingkan CUP method • Resale price method sulit digunakan ke@ka untuk memperhitungkan (i) barang diproses lebih lanjut untuk dijual perbedaan produk, karena kembali, atau (ii) reseller berkontribusi fokus pada analisis FAR. substansial untuk menciptakan atau mempertahankan IP yang berkaitan dengan produk (misal trademarks, tradenames). 49
II. TRANSACTIONAL PROFIT METHODS
What is a “profit method”? • Uses net profitability to judge transfer pricing • Must be transacAonal
Ø Total profit comparisons can only be used to select cases but not to examine them!
51
What is “net”? • “Net” profit is gross profit (sales minus cost of goods sold/manufactured) less opera@ng expenses • Opera@ng expenses exclude
– Extraordinary expenses; – Interest; and – Taxes
• EBIT = Earnings Before Interest and Taxes (and Extraordinary Items) 52
Net/OperaAng Profit Profit &Loss Account Sales
100
- Costs of Goods Sold/ Manufactured
- 90
= Gross Profit
10
- Operating Expenses (SG&A)
-6
= Net/Operating Profit (EBIT)
4
Interest/Taxes/Extraordinary Items Profit after Tax
-2
Net profit margin = 4% Net profit 4 Sales 100
2 53
TransacAonal Net Margin Method (TNMM) • TNMM examines the net profit margin rela@ve to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets) that a taxpayer realizes from a controlled transac@on • Must be applied in a manner consistent with resale price / cost plus method
54
TNMM compared to cost plus / resale price method • Cost Plus/Resale Price methods use gross profit margins computed aher direct and indirect produc@on/selling costs – no clear line, allowing for some varia@on in prac@ce, but generally excludes most opera@ng expenses – e.g. selling, general, and administra@ve expenses would be excluded
• TNMM uses net profit margins, i.e. net profit margin computed amer all opera@ng expenses (except interest, taxes and extraordinary items) 55
Choosing the right net margin (1) • Net profit over sales – useful for distribu@on, e.g., func@ons where personnel rather than capital assets are important to the business – resale price method analogue
• Net profit over costs – useful for manufacturing – cost plus method analogue – measurement consistency (cost basis) may be difficult 56
Choosing the right net margin (2) • Net profit over assets – Asset intensive (certain manufacturing ac@vi@es) and capital intensive financial ac@vi@es – Opera@ng assets only (tangible, intangible and working capital assets such as inventory and trade receivables)
57
TransacAonal Net Margin Method (TNMM) Keunggulan
Kelemahan
• Net profit indicators (e.g. return on • Net profit indicator dapat dipengaruhi oleh faktor yang assets, opera@ng profit to sales, @dak berpengaruh signifikan etc.) kurang dipengaruhi oleh terhadap harga atau gross perbedaan transaksional daripada margins, sehingga sulit harga. menentukan arm’s length net • Net profit indicators lebih toleran profit indicators yang handal. terhadap perbedaan beberapa • WP mungkin @dak memiliki fungsi antara controlled and akses terhadap specific uncontrolled transac.ons. informa.on on the net profits • Net profit indicators dapat dari transaksi pembanding. menghindari masalah ketersediaan data publik terkait dengan klasifikasi biaya pada gross atau opera@ng profits.
Sesuai digunakan untuk Cost Plus Analogue: • (Contract) Manufacturer • Service Provider not adding significant unique intangibles Resale Price Analogue: • Distributor not adding significant value to the product Asset Based TNMM: • Manufacturer if reasonably reliable comparables for Cost Plus or cost based TNNM unavailable 58
5. Profit Split Method (Residual Analysis) P/L of Parent Company Sales XX.XXX COGS X.XXX SG&A X.XXX OP X.XXX
P/L of Subsidiary Company Sales XX.XXX COGS X.XXX SG&A X.XXX OP X.XXX
Profit of Parent Co
Profit of Subsidiary Combined Profits
Ordinary profit of Parent Company Ordinary profit of Parent Company
Residual Profit
Residual Profit of Parent Co
Residual Profit of Subsidiary Co
Ordinary Profit of Subsidiary Ordinary Profit of Subsidiary
Profit Split (1) Keunggulan
Kelemahan
• Lebih fleksibel dalam • Sulit untuk mendapatkan akses informasi dari foreign affiliates, memperhitungkan khususnya ke@ka foreign affiliate is specific, possibly the parent company or a sister unique, facts and circumstances of the company daripada a subsidiary of the taxpayer associated enterprises that are • Sulit mengukur kombinasi revenue not present in dan costs untuk semua associated independent enterprises yang berpar@sipasi enterprises. dalam controlled transac.ons, yang membutuhkan metode • Cenderung kurang pembukuan dengan basis yang mendasarkan sama dan membuat penyesuaian informasi dari dalam prak@k akuntansi dan mata independent uang. enterprises
Sesuai diterapkan untuk Residual Profit Split (Residual Analysis): • Highly integrated transac@ons, e.g. global trading of financial instruments • Transac@ons where both par@es make unique and valuable contribu@ons (e.g. intangibles) to the transac@on 60
Profit Split (2) Keunggulan
Kelemahan
• Ke@ka diaplikasikan untuk • Kecil kemungkinan salah opera@ng profit, mungkin satu pihak yang terlibat sulit untuk mengiden@fikasi dalam transaksi afiliasi opera@ng expenses yang akan menghasilkan profit yang ekstrim atau mustahil berkaitan dengan transaksi tersebut dan karena semua pihak yang mengalokasikan cost antar bertransaksi dievaluasi. transaksi dan ak@vitas lain • Two-‐sided approach dapat dari perusahaan afiliasi. digunakan untuk mencapai keekonomian skala yang dapat memuaskan baik WP maupun kantor pajak.
Best applied to Residual Profit Split (Residual Analysis): • Highly integrated transac@ons, e.g. global trading of financial instruments • Transac@ons where both par@es make unique and valuable contribu@ons (e.g. intangibles) to the transac@on 61
5. TREATY ABUSE/TREATY SHOPPING PengerAan: Situasi dimana seseorang yang @dak berhak atas manfaat tax treaty, namun menggunakan individu lain atau badan hukum lain sehingga dapat memperoleh manfaat tax treaty yang @dak tersedia secara langsung. (Diterjemahkan dari IBFD Interna.onal Tax Glossary, 2005)
62
5.TREATY ABUSE /TREATY SHOPPING Bunga PPh: 0%/10% menurut P3B RI-Belanda
Investasi Ekuitas
Perusahaan Belanda
BELANDA INDONESIA
Pinjaman, sebesar penghasilan bunga
Tn. Budiman
Pinjaman PT XYZ
63
5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA Dasar Hukum: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-‐62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B sebagaimana telah diubah dengan PER-‐24/PJ/2010. PengerAan Penyalahgunaan P3B (Treaty Abuse) menurut DJP: 1. Transaksi yang @dak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan skema/struktur sedemikian rupa dengan maksud semata-‐mata untuk memperoleh manfaat P3B; 2. Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance) sedemikian rupa dengan maksud semata-‐mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau 3. Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner).
5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA Penger@an beneficial owner adalah penerima penghasilan yang: 1. Ber@ndak bukan sebagai agen; 2. Ber@ndak bukan sebagai nominee; 3. Bukan perusahaan conduit.
An. treaty abuse Indonesia memuat dua jenis safe harbor, yaitu: 1. Appointed persons, yaitu orang atau badan yang secara tegas dianggap @dak melakukan penyalahgunaan P3B, 2. Qualified persons, yaitu orang atau badan di luar appointed persons, namun memenuhi seluruh kriteria test.
Dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, maka: 1. P3B @dak dapat diterapkan, dan 2. Perlakuan perpajakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU PPh.
5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA Safe harbor: Orang atau badan yang dianggap @dak melakukan penyalahgunaan P3B: 1. Individu yang @dak ber@ndak sebagai agen atau nominee; 2. Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepaka@ oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B; 3. WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen, dalam hal WPLN ber@ndak @dak sebagai Agen atau Nominee. 7. Dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-‐undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B; 8. bank; atau
5. ANTI TREATY ABUSE INDONESIA 6. perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait @dak mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi @dak semata-‐mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; b. Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu: 1) pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi @dak semata-‐mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan 2) Kegiatan usaha dikelola manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan 3) Perusahaan mempunyai pegawai; dan 4) Mempunyai kegiatan atau usaha ak@f; dan 5) Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan 6) Tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seper@: bunga, royal@, atau imbalan lainnya.
6. Hubungan Is@mewa (Associated Enterprises)
Menurut Psl 18 ayat 4 UU PPh, Hubungan Is@mewa jika: 1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau @dak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau Lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun @dak langsung; atau 3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat
Elements of associated enterprises (Hubungan Is@mewa) 1. De Jure Control: shareholding/vo@ng rights =ada hak suara. 2. De Facto Control: power to govern financial and opera@onal policies of enterprise to own benefit
Associated enterprises -‐ beberapa negara • Germany:
– Sunstan@al par@cipa@on (holding of at least 25%) – Controlling influence – Influence caused by non-‐business rela@onship – Interest in income of other person
• Japan:
– Direct or indirect ownership of at least 50% of shares – Special rel@onship enabling to substan@ally determine business policies of other enterprises
• USA:
– Par@es owned or controlled directly or indirectly by same interests
7. Special Purpose Company
Pasal 18 (3c) UU PPh • Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan is@mewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
Pasal 18 ayat (3b) UU PPh • Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau ak@va perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (Special Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan is@mewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ke@dakwajaran penetapan harga.
Pasal 18 (3d) UU PPh • besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan is@mewa dengan perusahaan lain yang @dak didirikan dan @dak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang @dak didirikan dan @dak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
8. Tax Haven Country • Adalah negara yang dianggap “surga pajak”, yaitu Lampiran Khusus (3A, 3A-1 dan 3A-2, atau 3B, 3B-1 dan 3B-2) PER-34/PJ/2010 • Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh; atau • Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. – Negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. (untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14% dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%) – Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau jurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan
