TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013
PENENTUAN BENEFICIAL OWNER UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
ABSTRAK Pemajakan berganda yang dapat menghambat transaksi internasional. Untuk mencegah terjadinya pemajakan berganda dibuatlah P3B. Adanya kemudahan-kemudahan dalam P3B mendorong pelaku usaha untuk menyalahgunakannya. Karena itu digunakan konsep beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan P3B. Dalam semua model P3B beneficial owner diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang dapat memperoleh manfaat P3B. Model P3B Amerika serikat memiliki penjelasan lebih detail mengenai kriteria beneficial owner. Indonesia telah memiliki peraturan untuk mencegah penyalahgunaan P3B. Peraturan yang berlaku sekarang menggunakan kriteria untuk mendefinisikan beneficial owner. Indonesia juga telah memiliki peraturan untuk mengimplementasikan peraturan pencegahan penyalahgunaan P3Bnya. Tetapi ada kelemahan dari peraturan itu, yaitu, selama belum dilakukan pemeriksaan, tidak dapat diketahui secara pasti apakah P3B diberikan kepada pihak yang berhak. Peraturan pajak Indonesia Amerika Serikat dan Republik Rakyat China, terkait beneficial owner menggunakan kriteria untuk mendefinisikan beneficial owner. Ketiganya juga menganut prinsip substance over form. Republik Rakyat China memiliki cara pencegahan yang berbeda dengan Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu menggunakan surat permohonan agar P3B dapat digunakan. Kata Kunci: penyalahgunaan P3B, beneficial owner, Pajak Internasional, penghindaran pajak
ABSTRACT Double taxation that may hamper international transaction. To prevent double taxation tax treaty was made.The benefit of tax treaty prompt business doer to abuse it.Therefore, beneficial owner concept used to prevent treaty abuse. In all tax treaty model exist, beneficial owner posistioned as the only person allowed to get treaty benefit. USA tax treaty model has more commentary about beneficial owner criteria. Indonesia already had regulation to prevent treaty abuse. The present regulation use criteria to define beneficial owner, rather than strighly define it. Indonesia also already has regulation to implement the provison to prevent treaty abuse. The regulation has glitches. Before the indonesian tax authority review the tax return. It couldn’t be determined clearly whether or not the treaty benefit given to the proper person. Indonesian, United States of America, and People Republic of China tax regulation all use criteria to define beneficial owner. All of them also embrace substance over form principle. People Republic of China has slightly different method to prefent treaty abuse. Application letter needed before someone can use treaty benefit in People Republic of China. Key Words: treaty abuse, beneficial owner, international tax, tax avoidance.
1
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 kemudahan-kemudahan
PENDAHULUAN
atau
manfaat
perpajakan yang ditujukan untuk bagi pelaku Globalisasi
pada
era
1960an
yang
usaha yang berkedudukan di negara mitra P3B.
mengubah bentuk kegiatan ekonomi global.
salah satu manfaat P3B adalah pengenaan tarif
Dengan pesatnya perkembangan teknologi, dan
pajak yang lebih rendah daripada berdasarkan
keterbukaan antar negara terhadap masuknya
peraturan pajak domestik negara yang berhak
investasi dari negara asing membuat aktivitas ekonomi
memajaki.
tidak lagi dibatasi oleh jarak dan
waktu (Ju & Wei, 2007). Dengan kondisi
Sebenarnya semangat dari P3B adalah
seperti ini diharapkan bahwa perkembangan
untuk memfasilitasi dan menciptakan hubungan
usaha dan ekonomi dapat tumbuh tanpa
ekonomis yang kondusif antar negara. Keadaan
dihalangi oleh batasan negara.
itu dimungkinkan dengan mencegah timbulnya pajak
Perkembangan
transaksi
internasional
terus
melakukan
ekspansi
juga
untuk
memberikan
kepastian hukum. Manfaat P3B bagi wajib
memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk
berganda,
pajak antar negara mitra P3B bertujuan untuk
dan
meningkatkan transaksi lintas Negara antara
berkembang. Ekspansi dan perkembangan ini
kedua negara mitra P3B (Hutagaol, 2007).
tentu memiliki tujuan, salah satunya adalah nilai kemampuan
Bervariasinya manfaat P3B antar negara
ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis itu
mendorong investor menyalahgunakan (abuse)
yang nantinya akan menjadi objek pemungutan
perjanjian untuk mendapatkan manfaat ataupun
pajak.
intensif yang paling menguntungkan (Hutagaol,
tambah
yang
memberikan
2007). Kegiatan ekonomi lintas negara tentu akan
yang
masing-masingnya
itu
dapat
dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum apabila
melibatkan paling sedikit dua negara yang berbeda
Perbuatan
semata-mata
memiliki
dilakukan untuk menghindari
pajak melalui manfaat-manfaat P3B yang
peraturan pajak masing-masing. Perbedaan
bertentangan dengan tujuan dibentuknya P3B
peraturan pajak yang dilandasi kepentingan
itu sendiri.
masing-masing negara itu dapat menimbulkan (double
Upaya penyalahgunaan P3B ini disebut
taxation) terhadap penghasilan yang diperoleh
treaty shopping. Treaty shopping merupakan
pelaku usaha. Hal ini merugikan pelaku usaha
suatu skema untuk mendapatkan manfaat P3B
karena beban pajak yang harus ditanggungnya
yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya
menjadi lebih besar dan mengurangi nilai
tidak berhak. Penghindaran pajak melalui treaty
tambah yang seharusnya dapat dihasikan. Disisi
shopping terjadi karena lemahnya peraturan
lain, perbedaan peraturan itu juga berpotensi
yang ada dalam P3B, sehingga menimbulkan
menyebabkan
celah yang dapat dimanfaatkan
terjadinya
pemajakan
terjadinya
berganda
ketiadaan
pajak
oleh oknum
yang tidak berhak atas manfaat-manfaat P3B,
(double non taxation).
misalnya mendapatkan tarif pajak yang lebih P3B
merupakan
kesepakatan
untuk
rendah dari tarif yang seharusnya dikenakan
membagi hak pemajakan diantara negara yang melakukan
perjanjian.
P3B
oleh negara sumber penghasilan.
mengandung
2
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Langkah antisipasi yang banyak dilakukan
suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan
adalah melalui penerapan konsep beneficial
manfaat dari properti meskipun pihak tersebut
owner. Beneficial owner disepakati sebagai
tidak memiliki kepemilikan secara legal
satu-satunya
pihak
yang
berhak
untuk
Ada
beberapa
pendapat
mengenai
mendapatkan manfaat P3B. Dalam common
beneficial owner dan beneficial ownership.
law, terminologi kepemilikan terbagi menjadi
Brown (2007) mendefinisikan beneficial owner
dua, yaitu kepemilikan secara hukum (legal
dari melalui pengertian owner dan ownership.
ownership) dan kepemilikan secara faktual
Dari situ ia mendefinisikan beneficial owner
(beneficial ownership). Dalam common law
sebagai seseorang yang memiliki hak untuk
dijelaskan bahwa definisi beneficial owner
menggunakan dan menikmati, yang kebanyakan
adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai
didapat secara cuma-cuma. Sehingga, seseorang
pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan
yang hanya memiliki hak yang terbatas untuk
kepemilikan
menikmati sesuatu tidak dapat dianggap sebagai
Konsep
dari
ini
sudut
pandang
hukum.
dalam
secara
digunakan
internasional
dalam
OECD
Model
seorang beneficial owner.
Tax
Menurut Vogel, sebagaimana dikutip oleh Rachmanto Surahmat (2007), beneficial owner
Convention tahun 1977.
didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai Sebagai negara tujuan investasi, Indonesia
hak untuk menentukan apakah suatu modal atau
seringkali menjadi sumber pendapatan, dengan
kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain,
kata lain negara sumber yang tidak luput dari kemungkinan pendapatan shopping
ancaman pajak
kehilangan
akibat
aktivitas
treaty
yang
ingin
investor-investor
atau menentukan bagaimana hasil dari modal
potensi
atau kekayaan itu dimanfaatkan. Sedangkan, menurut Herman LJ yang dikutip
meminimalisasi beban pajaknya.
kerugian,
pendapatan
ditambah
Indonesia
treaty
shopping
(2010)
berpendapat,
hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai
lagi
didominasi
pemilik,
struktur
seharusnya
melainkan
memiliki
hak
untuk
mengambil keputusan akan apa yang akan
oleh
dilakukan terhadap benda yang dikuasi itu
pendapatan pajak. Potensi pajak yang hilang akibat
Meyer
beneficial owner adalah kepemilikan yang tidak
Apabila dilakukan pembiaran tentu akan terjadi
oleh
Dengan
dapat
demikian
dapat
disimpulkan
digunakan untuk membiayai pembangunan
bahwa beneficial owner adalah pihak yang
infrastruktur dan pendidikan, juga cita-cita
memiliki hak untuk menikmati suatu kekayaan
Indonesia lainnya.
dan hasil yang timbul dari kekayaan itu, dapat
Konsep Dasar Beneficial Owner
dengan dengan bebas menggunakan kekayaan yang
Istilah beneficial owner berasal dari istilah
dikuasainya, resiko
memiliki atas
kontrol,
kekayaan
dan
dalam common law. Dalam common law,
menanggung
yang
terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti,
dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan
yaitu legal dan beneficial. Kepemilikan secara
secara legal.
legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat
Nomineee, Agent, dan Conduit
dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama
Salah satu ciri dari adanya kegiatan treaty
pihak tertentu. Sedangkan secara beneficial
shopping adalah adanya agent, nomineee atau
lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari
conduit. Dalam International Tax Glossary yang
3
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 dikutip oleh Hutagaol (2007), nomineee dan
Beneficial
agent diartikan sebagai pihak yang menguasai
Perpajakan Indonesia
harta
untuk pihak
lain
yang
merupakan
owner
Peraturan
dalam
perpajakan
Peraturan
Indonesia
yang
beneficial owner dari harta tersebut. Sedangkan
pertama kali menggunakan konsep beneficial
conduit didefinisikan sebagai suatu badan yang
owner
didirikan berkaitan dengan skema penghindaran
petunjuk penetapan kriteria beneficial owner
pajak (Meyer, 2010).
sebagaimana
adalah
SE-04/PJ.34/2005
tercantum
dalam
tentang
Persetujuan
Ada dua bentuk dasar conduit company,
Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan
yaitu direct conduit dan stepping stone conduit
negara lainnya. Surat Edaran itu kemudian
(Yoshimura, 2013). Direct conduit adalah
dicabut dan diganti dengan SE-03/PJ.03/2008
conduit
company
penguasaan
yang
langsung
dikuasai
melalui
tentang penentuan status beneficial owner
dalam
bentuk
sebagaimana dimaksudkan dalam Persetujuan
kepemilikan saham atas conduit company.
Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara Mitra. Surat Edaran ini juga telah dicabut dan digantikan dengan PER-61/PJ.2009 yang juga telah diperbaharui dengan PER-24/PJ/2010 tentang
tatacara
penerapan
persetujuan
penghindaran pajak berganda. PER-61/PJ.2009 dijalankan melalui SE-114/PJ/2009 yang tetap berlaku
walaupun
PER-61/PJ.2009
telah
disempurnakan dengan PER-24/PJ/2010. Skema Direct Conduit Sumber: (Yoshimura, 2013)
Ada juga PER-62/PJ/2009 yang telah diperbaharui dengan PER-25/PJ/2010 tentang
Sedangkan stepping stone conduit adalah
pencegahan
conduit company yang dikuasai bukan melalui
penyalahgunaan
persetujuan
penghindaran pajak berganda sebagai peraturan
kepemilikan saham atas conduit company
pelaksana pasal 26 Undang-undang PPh terkait
umumnya melalui kewajiban tertentu, misalnya
penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri.
melalui hutang, convertible bonds, ataupun
Beneficial owner, dalam peraturan domestik
melalui penguasaan saham, namun bukan
Indonesia terdapat dalam PER-62/PJ/2009.
sebagai pemilik mayoritas yang dapat dilakukan
Dalam peraturan itu, beneficial owner
melalui share holders agreement ataupun saham
didefinisikan sebagai pemilik yang sebenarnya
preferen.
atas manfaat ekonomis dari penghasilan yang bertindak tidak sebagai Agen bertindak tidak sebagai Nominee bukan Perusahaan Conduit. Definisi ini mirip dengan yang terdapat dalam bagian commentary OECD model terkait siapa yang dapat berhak mendapatkan manfaat P3B.
Beneficial owner Dalam P3B Konsep beneficial owner dalam P3B Skema Stepping stone Conduit Sumber: (Yoshimura, 2013)
4
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 diterapkan terkait pembayaran dividen, bunga,
(unacceptable tax avoidance).
dan royalti. Dalam kaitannya dengan P3B,
Dengan demikian, penghindaran pajak
klausul “paid to residence” tidak menjelaskan
bisa saja merupakan tindakan ilegal apabila
secara spesifik siapa residence yang dimaksud.
dilakukan semata-mata untuk
Tetapi, penjelasan dalam bagian commentary
pajak dan tidak memiliki tujuan bisnis yang
pasal 10, 11, dan 12 OECD model menyebutkan
baik. Dalam hubungannya dengan P3B dan
bahwa conduit companies tidak dapat dianggap
manfaat yang terkandung dalam P3B, umumnya
sebagai beneficial owner. Dalam pasal itu juga
bentuk penghindaran pajak yang dilakukan
dikatakan bahwa istilah beneficial owner tidak
berupa treaty shopping (penggunaan manfaat
boleh diartikan secara sempit, tetapi harus
P3B
diartikan dalam konteks tujuan dari P3B, yaitu
(Hutagaol, 2007).
mencegah
Limitation on Benefit
terjadinya
pemajakan
berganda
(double taxation) ketiadaan pengenaan pajak
rangka
pihak
yang
tidak
berhak)
Pencegahan unacceptable tax avoidance
(double non taxation) (OECD, 2010). Dalam
melalui
penghindaran
melalui penyalahgunaan P3B dilakukan melalui
pencegahan
identifikasi
beneficial
owner.
Identifikasi
penyalahgunaan P3B, dalam OECD model
beneficial owner bukanlah sesuatu yang mudah
diterapkan
dan sering menimbulkan perbedaan pendapat.
anti
avoidance
rule
dengan
penggunaan prinsip beneficial owner pada
Oleh
tahun 1977 sebagaimana dikatakan oleh Du
limitation of benefit (LOB). Langkah ini
Toit yang dikutip oleh Hutagaol (2007). Dengan
mendapat banyak kritikan dan dipandang tidak
demikian, yang dapat menikmati treaty benefit
praktis dan tidak realistis, tetapi klausal
hanyalah beneficial owner. Namun demikian,
limitation of benefit semakin banyak digunakan
OECD model dan model P3B lainnya kecuali
dalam
milik Amerika Serikat tidak memiliki aturan
membantu
jelas mengenai syarat-syarat seseorang dapat
(Koichiro, 2013)
karena
tax
itu
treaty
digunakan
karea
menentukan
pendekatan
dianggap beneficial
dapat owner
dikatakan sebagai beneficial owner, melainkan
Dalam beberapa penelitian sebelumnya,
hanya gambaran umum dari beneficial owner.
seperti yang dilakukan oleh Setyawan (2007)
Oleh karena itu, merujuk pada pasal 3 ayat (2)
disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya
dari model P3B, hal yang tidak diatur jelas
treaty shopping adalah tidak adanya definisi
dalam P3B akan dikembalikan pada peraturan
yang jelas tentang beneficial owner ataupun
domestik negara yang terikat dalam P3B.
limitation of benefit clause yang menjelaskan
Penyalahgunaan Manfaat P3B
siapa yang berhak mendapatkan treaty benefit.
Di Indonesia, penghindaran pajak (tax
Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan
avoidance) merupakan kegiatan yang legal,
oleh Lelyemin (2009) disimpulkan bahwa
sedangkan penyelundupan pajak (tax evasion)
aturan mengenai beneficial owner telah ada
dianggap suatu kegiatan yang ilegal. Namun,
melalui UU PPh nomor 36 Tahun 2008 pasal 26
Rohatgi (2002) mengatakan bahwa umumnya
dan SE-03/PJ./2008. Namun aturan tersebut
penghindaran pajak dibedakan lagi menjadi
belum
dua,
beneficial
yaitu
penghindaran
pajak
yang
cukup
jelas owner
mengatur sehingga
diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan
penyempurnaan lebih lanjut.
penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan
Dalam
5
bagian
commentary,
mengenai perlu
OECD
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 menyarankan beberapa bentuk pendekatan LOB
perpajakan
Indonesia
dan
peraturan
yang dapat diterapkan (OECD, 2010), yaitu:
pelaksanaannya, peraturan perpajakan terkait
1.
Look-through approach
beneficial owner yang berlaku Amerika Serikat,
2.
Subject to tax approach
peraturan perpajakan terkait beneficial owner
3.
Channel Approach
yang berlaku Republik Rakyat China, dan
4.
Bonafide Provision
putusan sidang.
Bila semua pendekatan diatas diterapkan secara langsung (literaly), terdapat resiko
HASIL PENELITIAN DAN
bahwa hal itu akan berujung pada hasil
PEMBAHASAN
yang tidak masuk akal yang menghalangi P3B untuk dinikmati pihak yang layak
Pada penelitian ini, dilakukan analisis
mendapatkannya. Oleh karena itu, ada
pada posisi beneficial owner dalam P3B,
beberapa
peraturan
ketentuan
yang
dapat
perpajakan
Indonesia
dapat
ditambahkan untuk melengkapi, seperti:
menentukan beneficial owner, dan peraturan
a. Activity provision
perpajakan
b. Amount tax provision
owner bila dibandingkan dengan peraturan
c. Alternative relief provision
perpajakan mengenai beneficial owner milik
d. Stock exchange provision
Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.
e. Competent authority provision
Posisi Beneficial owner Dalam P3B
Indonesia
mengenai
beneficial
Ditemukan bahwa Hampir tidak ada perbedaan mengenai posisi beneficial owner
METODE PENELITIAN Desain penelitian ini adalah studi literatur,
dalam keempat model P3B itu. Semuanya
yaitu suatu penelitian yang bertujuan referensi
menjadikan beneficial owner sebagai satu-
teori
atau
satunya pihak yang berhak menerima manfaat
permasalahan yang ditemukan. Hasil dari studi
P3B terkait penghasilan dividen, bunga, dan
literatur ini adalah terkelompoknya referensi
royalti.
yang
relevan
dengan
kasus
Perbedaan hanya ada dalam model P3B
yang relevan untuk menjawab perumusan itu. Tujuannya
adalah
untuk
Amerika Serikat. Model P3B Amerika Serikat
memperkuat
permasalahan serta sebagai dasar teori dalam
dibuat
melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk
Amerika Serikat tidak hanya menenetapkan
menggambarkan
dan
bahwa yang berhak mendapatkan manfaat P3B
ketentuan pajak dalam menentukan beneficial
terkait penghasilan dividen, bunga, dan royalti
owner untuk mencegah terjadinya penghindaran
hanya beneficial owner, tetapi juga memberikan
pajak.
kriteria mengenai bagaimana seseorang dapat
penerapan
peraturan
cukup
komprehensif.
Model
P3B
ditetapkan sebagai beneficial owner.
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah yang digunakan adalah data Primer
Analisis
berupa hasil wawancara dan data sekunder
Indonesia terkait Beneficial Owner
berupa commentary OECD model article 10,
Peraturan
Dibandingkan
dengan
Perpajakan ketentuan
11, 12, jurnal-jurnal dan opini ahli mengenai
sebelumnya, Peraturan direktur Jenderal pajak
beneficial owner, literatur mengenai beneficial
nomor PER-61/PJ./2009 dan PER-62/PJ./2009
owner dan treaty shopping Undang-undang
6
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 lebih memberikan kejelasan mengenai standar
banyak
dari kriteria beneficial owner. Hal itu dicapai
pembayaran bunga ke luar negeri salah satu
dengan adanya standarisasi format SKD dan
contohnya
format dokumen untuk memberikan dasar
pembayaran bunga ke Dupoer Finance BV pada
bahwa penerima penghasilan adalah beneficial
tahun 2011. Saat itu DJP kalah dalam
owner.
itu,
persidangan karena belum ada aturan yang
perbedaan interpretasi dari Wajib Pajak tentang
cukup detail untuk menentukan beneficial
dokumen pembuktian dapat diminimalkan.
owner.
Dengan
Perdirjen
ini
adanya
standardisasi
sekaligus
mencabut
SE-
perbedaan
seperti
pendapat.
yang
kasus
mengenai
Dalam pemeriksaan yang dilakukan, DJP
03/PJ.03/2008.
menemukan beberapa fakta berikut:
PER-62/PJ./2009
komprehensif
1.
Tidak ada manajemen
karena penentuan beneficial owner lebih dilihat
2.
Tidak ada pegawai
dari sudut pandang ekonomis dari suatu
3.
Kegiatan
transaksi,
Terkait
tidak
cukup
hanya
sekedar
bentuk
utama
perusahaan
adalah
meminjamkan dana yang didapat dari
hukumnya saja. Seperti yang terdapat dalam
pinjaman
pasal 4 ayat 2 f dimana untuk wajib pajak badan
4.
ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.
Membebankan beban bunga yang sama besar dengan pengasilan bunganya
Semua ketentuan itu juga terdapat dalam
hampir seluruh kriteria beneficial owner dalam
SKD sesuai dengan PER61/PJ/2009 yang
PER62/PJ.2009
menjadi
dapat
demikian berdasarkan peraturan itu Dupoer
menggunakan P3B. Kewajiban untuk mengisi
Finance BV tidak dapat dianggap sebagai
SKD
beneficial owner dianggap menyalahgunakan
syarat
administratif
sebagaimana
untuk
terlampir
dalam
PER61/PJ/2009 ada pada WPLN. Sehingga
tidak
dipenuhi.
Dengan
P3B
ketika Wajib Pajak Pemotong menerima SKD
Sengketa pajak terkait pemotongan PPh
dari WPLN, SKD itu akan dianggap telah diisi
atas pembayaran dividen dan royalti cukup
dengan benar.
jarang terjadi di Indonesia. Sebagai ilustrasi
Dengan demikian, selama DJP belum
akan digunakan kasus pembayaran dividen yang
melakukan pemeriksaan, tidak akan diketahui
dilakukan oleh Prevost Car Company Inc. dan
apakah WPLN yang menerima manfaat P3B
pembayaran royalti oleh Velcro Canada Inc.
benar berhak untuk mendapatkannya. Tentunya
Kasus
Prevost
adalah
sengketa
ini menimbulkan resiko hilangnya pendapatan
pembayaran dividen antara perusahaan di
pajak yang dikarenakan pemberian manfaat
Kanada dengan otoritas pajaknya. Pembayaran
P3B kepada WPLN yang seharusnya tidak
dividen dianggap dilakukan kepada bukan
berhak tetapi tidak diketahui oleh DJP karena
beneficial owner. Otoritas pajak kalah dalam
belum dilakukan pemeriksaan
kasus ini karena tidak ada
Analisis Perpajakan
Penerapan
pengaturan
Peraturan
mengenai beneficial owner yang detail. Dalam
Untuk
kasus Prevost, ditemukan fakta-fakta sebagai
Indonesia
berikut:
Menentukan Beneficial Owner
1.
Dalam penerapan peraturan perpajakan
Saham seluruhnya
Indonesia terkait beneficial owner, telah terjadi
Prevost
Car
Prevost
Inc
dimiliki
Holding
BV.
Sedangkan saham Prevost Holding BV
7
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013
2.
dimiliki oleh Volvo (51%) dan Henleys
kepada pihak lain. Dengan tidak dipenuhinya
(49%).
ketentuan itu dalam yurisdiksi pajak Indonesia
Belanda dipilih atas saran dari Arthur
Velcro Holdings bukan beneficial owner
Andersen dengan alasan beban pajak yang
3.
4.
Dalam ketiga kasus otoritas pajak tidak
lebih ringan walaupun bukan alasan yang
berhasil
utama.
Kekalahan itu dikarenakan tidak adanya aturan
PHBV hanya memiliki direksi, tidak ada
tegas
karyawan dan aset yang dimiliki hanyalah
menentukan
kepemilikan atas Prevost.
beneficial owner bergantung pada definisi saja.
Direksi memiliki wewenang penuh untuk
Berbeda dengan yang dimiliki oleh Indonesia
menentukan tingkat cadangan modal yang
sekarang. Peraturan yang berlaku sekarang,
harus
PER-61/PJ./2009 dan PER-62/PJ./2009 telah
tersedia,
dan
apakah
akan
memenangkan
dan
detail
yang
beneficial
sengketa
digunakan owner.
pajak.
untuk
Penentuan
membagikan dividen.
memiliki kriteria yang cukup detail untuk
Dari fakta-fakta diatas, diketahui bahwa
menentukan beneficial owner.
Prevost Holdings tidak memenuhi salah satu
Ketiga kasus diatas juga berhubungan
ketentuan dalam PER-62/PJ./2009 sehingga
dengan penerima penghasilan yang berdomisili
tidak memenuhi kriteria beneficial owner.
di Belanda. Banyak perusahaan yang memiliki
Kasus Velcro adalah sengketa pembayaran
properti intelektual ataupun seni yang memilih
royalti antara perusahaan di Kanada dengan
berdomisili di Belanda. Salah satu faktor
otoritas
dividen
penyebabnya adalah perlindungan terhadap
dianggap dilakukan kepada bukan beneficial
properti intelektual dan seni yang baik yang
owner. Otoritas pajak kalah dalam kasus ini
diberikan oleh Belanda. Dari sisi perpajakan,
karena
mengenai
Belanda mengenakan tarif pajak yang cukup
beneficial owner yang detail. Dalam kasus
rendah untuk penghasilan bunga dan royalti.
Velcro, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
Tetapi, salah faktor insentif perpajakan yang
pajaknya.
Pembayaran
tidak ada
pengaturan
1. Velcro Industries BV menyerahkan hak
paling menarik adalah kesedian otoritas pajak
dan kewajibannya sebagaimana tertera
Belanda untuk memberikan pengaturan khusus
dalam perjanjian lisensi kepada Velcro
(advance tax rulings) atas transaksi tertentu.
Holdings BV.
Insentif itu menarik bagi investor internasional
2. Holdings juga tidak memerlukan ijin
karena memberikan kepastian dan memberikan
untuk melakukan apapun dengan dana
kesempatan
perusahaan
untuk
melakukan
yang dimilikinya.
negosiasi untuk beberapa tahun kedepannya.
3. Mayoritas pendapatan Holdings memang digunakan
untuk
membayar
Velcro
Perbandingan
Industries, yaitu 90% dari pendapatan
Peraturan
Pajak
Indonesia terkait beneficial owner
royalti dari Velcro Kanada.
dengan
Dari fakta-fakta diatas, diketahui bahwa
Amerika
Serikat
dan
Republik Rakyat China
Velcro Holdings tidak memenuhi salah satu
Peraturan pajak terkait beneficial owner
ketentuan dalam PER-62/PJ./2009 yaitu Tidak total
yang dimiliki oleh Indonesia, Amerika Serikat,
penghasilannya untuk memenuhi kewajiban
dan RRC, tidak ada yang mendefinisikan
menggunakan
lebih
dari
50%
dari
8
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 beneficial owner secara langsung. Ketiga
Indonesia menganut sistem self assestment
kriteria atau faktor-faktor untuk menentukan
yang berarti wajib pajak berkewajiban untuk
apakah WPLN yang ingin menggunakan P3B
menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.
merupakan beneficial owner dari penghasilan
Self assestment system juga berarti semua yang
yang diterimanya. Penggunaan kriteria dan
dilaporkan oleh Wajib Pajak dan telah diterima
faktor ini merupakan pendekatan yang cukup
oleh otoritas pajak dianggap benar hingga dapat
tepat diambil mengingat definisi beneficial
dibuktikan sebaliknya.
owner tidak seharusnya mengacu pada definisi
Sama dengan Indonesia, Amerika Serikat
teknis dari menurut peraturan domestik negara
juga menganut self assestment system. Tetapi,
apapun.
Wajib Pajak berkewajiban untuk membuktikan
Indonesia, Amerika Serikat dan Republik
kebenaran laporannya ketia ia melaporkan
Rakyat China menggunakan limitation of benefit
yang
Indonesia
Republik Rakyat China memiliki cara
meggunakan pendekatan channel approach,
yang berbeda dalam memberikan manfaat P3B.
subject to tax approach, dan stock exchange
WPLN harus mendapatkan ijin dari otoritas
profision yang semuanya harus dipenuhi,
pajak di Republik Rakyat China sebelum ia bisa
kecuali
profision.
menggunakan P3B. Untuk mendapatkan ijin,
Amerika Serikat menggunakan look through
WPLN perlu menyampaikan surat permohonan
approach,
penggunaan P3B disertai kelengkapan yang
untuk
disesuaikan.
laporan pajaknya.
stock
channel
exchange
approach,
dan
stock
exchange provision. WPLN harus memenuhi
diperlukan.
salah satunya. Sedangkan secara garis besar
termasuk data-data dan informasi WPLN untuk
RRC
authority
membuktikan bahwa ia benar merupakan
provision, dimana WPLN dapat menggunakan
beneficial owner. Apabila otoritas pajak dalam
manfaat P3B hanya bila telah diijinkan oleh
jangka waktu
otoritas pajak di negara sumber.
adalah beneficial owner, maka ijin akan
menggunakan
competent
Ketiga negara ini memiliki kesamaan dalam
langkah
penyalahgunaan
untuk
P3B,
yaitu
Kelengkapan
yang
diperlukan
dapat meyakini WPLN benar
diberikan. Bila dalam jangka waktu otoritas
mencegah
pajak belum dapat meyakini apakah WPLN
sama-sama
merupakan beneficial owner atau bukan, maka
menggunakan kriteria ataupun faktor-faktor
pemotongan
PPh
atas
penghasilan
yang
dalam mendefinisikan beneficial owner, juga
diperoleh dari Republik Rakyat China akan
menggunakan prinsip substance over form.
dikenakan pajak sesuai aturan domestik.
Perbedaannya ada pada penerapan peraturan itu
KESIMPULAN DAN SARAN
dan beban pembuktian.
Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:
Perbandingan Beban Pembuktian Negara
1.
Beban Pembuktian
Indonesia
Wajib Pajak dan DJP
Amerika Serikat
Wajib Pajak
Republik Rakyat
Wajib Pajak
P3B, baik US model, OECD model, UN model,
ataupun
Indonesian
model
semuanya memposisikan beneficial owner sebagai owner sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima manfaat P3B
China
terkait penghasilan dividen, bunga, dan
Sumber: (Ernst & Young, 2013)
royalti. Hanya saja, US model memiliki
9
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 kriteria
2.
yang
harus
dipenuhi
oleh
4.
yang
telah
beneficial owner dalam model P3B nya.
disempurnakan dengan PER-24/PJ./2010
Untuk menentukan apakah manfaat P3B
dan
diberikan
disempurnakan dengan PER-25/PJ./2010
kepada
beneficial
owner,
PER-62/PJ.2009
yang
telah
Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan
telah
PER-61/PJ./2009 dan PER-62/PJ./2009.
menentukan beneficial owner daripada
PER-62/PJ./2009 berisi kriteria yang harus
peraturan-peraturan
dipenuhi
dengan
oleh
penerima
penghasilan
dapat
lebih
baik
menentukan
sebelumnya,
menggunakan
yaitu
kriteria-kriteria
dividen, bunga, dan royalti untuk tidak
yang harus dipenuhi dan memasukannya
dianggap menyalahgunakan P3B. Kriteria-
dalam SKD yang harus diisi oleh WPLN
kriteria itu dicantumkan dalam Surat
untuk
Keterangan Domisili. Semua kriteria itu
Sayangnya, apakah SKD diisi dengan
harus dipenuhi. Sayangnya, kebenaran
benar tidak dapat diketahui dengan pasti
SKD itu tidak dapat diketahui baik oleh
sebelum dilakukan pemeriksaan.
Wajib Pajak Pemotong ataupun DJP sebelum
dilakukan
pemeriksaan
beberapa saran seperti: 1. DJP dapat menyusun profil resiko yang
Rakyat China, dan Indonesia terkait
untuk menentukan mana kasus yang
beneficial owner menggunakan kriteria menentukan
beneficial
perlu diberikan perhatian dan transaksi
owner.
seperti apa, perusahaan mana, dan
Kriteria diambil dari ciri-ciri beneficial
negara
owner. Ketiganya menggunakan prinsip
2. DJP
terkait beneficial owner, kecuali Amerika pengadilannya
untuk
untuk
memaksimalkan
Exchange
of
memperkuat
untuk
kriteria beneficial owner yang harus diisi
Pemotong
lebih
Information
analisis
yang
digunakan Republik Rakyat China
yang didalamnya berisi indentitas dan
Wajib
diberikan
3. DJP dapat mengadopsi metode yang
Serikat dan Indonesia menggunakan form
kepada
yang perlu
dilakukan.
dalam doktrin pengadilannya. Amerika
diberikan
juga
fasilitas
telah
menggunakan prinsip substance over form
dan
apa
perhatian lebih.
substance over form dalam peraturan
karena
P3B.
kesimpulan yang telah dilakukan, maka terdapat
peraturan pajak Amerika Serikat Republik
Serikat,
menggunakan
Berdasarkan hasil dari pembahasan dan
kebenaran SKD.
untuk
dapat
Saran untuk Penelitian Selanjutnya
dan
didapatkan informasi yang memastikan
3.
PER-61/PJ.2009
mengidentifikasi
beneficial
owner sebelum memberikan manfaat
Pajak
P3B
mencegah
4. Agar dapat menerapkan saran pada
pennyalahgunaan P3B. Republik Rakyat
nomor tiga di atas, DJP memerlukan
China mengharuskan WPLN yang ingin
pegawai
menggunakan P3B untuk mengajukan ijin
yang
cukup,
baik
pada
kualitas dan kuantitas. Akan baik bila
kepada otoritas pajak Republik Rakyat
DJP
China. Untuk mendapatkan ijin WPLN
melakukan
penelaahan
jumlah dan kualitas pegawainya
meyampaikan surat permohonan sesuai
DAFTAR PUSTAKA
dengan format yang ditentukan.
10
pada
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Dupoer
Finance
BV,
31088/PP/M.XI/13/2011
Arnold, B. J., & MC. Intyre, M. J. (2005).
PUT(Pengadilan
Pajak November 23, 2011).
International Tax Premier. Netherland: Kluwer law.
Ernst & Young. (2013). GAAR Rising: Mapping Tax Enforcement's Evolution.
Baker, P. (2007). Beneficial Ownership: After
Erns't and Young.
Indofood. GITC Review .
Goederhand
Bhakti, A. P. (2013). THE INDONESIA
Finance
BV,
ANTI–AVOIDANCE RULES: GAARs
29050/PP/M.III/13/2011
& SAARs. Direktorat Pusat Kebijakan
Pajak Indonesia Maret 2011).
Pendapatan Negara.
PUT.
(Pengadilan
Gunadi. (2007). Pajak Internasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Brown, C. (2003). Beneficial Ownership and
Universitas Indonesia.
The Income Tax Act. Ottawa: Canadian Tax Journal.
Hutagaol, J. (2007). Kapita Selekta Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Darussalam, & Danny, S. (2006). Membatasi Kekuasaan
Untuk
Pajak:Tinjauan
Mengenakan
Akademis
Hutagaol, J. (2007). Perjanjian Penghindaran
Terhadap
Pajak
Kebijakan, Hukum, dan Administrasi
Berganda.
Jakarta:
(2007).
Perpajakan
Salemba
Empat.
Pajak. Jakarta: PT. Gramedia. Hutagaol, Deloitte. (2009, September 17). Publication.
J.
Isu-Isu
Kontemporer. Jogjakarta: Graha Ilmu.
Dipetik Mei 29, 2009, dari Deloitte Web Inland Revenue Services. (2014 , Mei 28).
Site.
Claiming Tax treaty benefits. Dipetik Deloitte. (2009, Mei 8). Tax Analysis. Dipetik
Mei 29, 2014, dari IRS Web site:
mei 29, 2014, dari Deloitte Web site:
https://www.google.com/search?q=claim
http://www.deloitte.com/view/en_cn/cn/
ing+tax+treaty+usa&rlz=1C1CHLW_en
e5d1c2f2bc812210VgnVCM100000ba4
ID448ID449&oq=claiming+tax+treaty+
2f00aRCRD.htm
usa&aqs=chrome..69i57j69i60j5l3j69i59 .3957j0j7&sourceid=chrome&es_sm=12
Direktorat Jenderal Pajak. (2009, Desember 15).
PER-61/PJ./2009.
Penerapan
Persetujuan
2&ie=UTF-8
Tatacara Penghindaran
Inland Revenue Services. (2014, 2014). Form
Pajak Berganda . Jakarta, Indonesia.
W-8BEN. Dipetik Mei 29, 2014, dari IRS
Direktorat Jenderal Pajak. (2009, November 5).
Website:
PER-62/PJ./2009.
Pencegahan
http://www.irs.gov/pub/irs-
Penyalahgunaan
Persetujuan
pdf/fw8ben.pdf
Penghindaran Pajak Berganda . Jakarta,
Inland Revenue Services. (2014, Februari).
Indonesia.
Form W-8BENE. Dipetik Mei 29, 2014, dari
11
IRS
Website:
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 http://www.irs.gov/pub/irs-
DKI
pdf/fw8bene.pdf
Universitas Indonesia.
Inland Revenue Services. (2011, July 14). IRS
Jakarta
Raya,
Indonesia:
Mangoting, B. (2010, January). Penentuan
Regulation. Dipetik May 29, 2014, dari
Status
Beneficial
Owner
Untuk
Inland Revenue Services Web Site:
Mencegah Penyalahgunaan Persetujuan
http://www.irs.gov/Businesses/Guidance
Penghindaran Pajak Berganda. Jakarta,
-for-Examiners-and-Managers-on-the-
DKI Jakarta, Indonesia: Universitas
Codified-Economic-Substance-Doctrine-
Indonesia.
and-Related-Penalties Meyer, S. P. (2010). The Meaning of Beneficial Ju, J. D., & Wei, S.-J. (2007). Domestic
Ownership and The Use Thereof For Tax
Institutions and the Bypass Effect Of
treaty Shopping and Tax Avoidance.
Financial
Pretoria, Greek: University of Pretoria.
Globalization.
Cambridge:
National Bureau of Economic Research. Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Khrisna, V. (2009). Treaty Shopping and the
Jakarta: Granit.
Concept of Beneficial Ownership in O’Melveny & Myers LLP. (2012, June 29).
Double Tax treaties. Canadian Current
O’Melveny & Myers LLP documents.
Tax , 132.
Dipetik May 29, 2014, dari O’Melveny Koichiro, Y. (2013). Clarifying the Meaning of
&
Myers
LLP
Web
Site:
‘Beneficial Owner’ in Tax treaties. New
http://www.omm.com/files/Uploads/Doc
York: Tax Analyst.
uments/China%20Tax%20Alert/SAT%2 0Announcement%20%5B2012%5D%20
KPMG. (2013, 10 20). Article Publications.
No.%2030_(Bi-lingual).pdf
Dipetik Mei 23, 2014, dari KPMG Website:
OECD. (2010). Model Tax Convention on
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAnd
Income and On Capital. Dipetik march
Insights/ArticlesPublications/Documents
10,
/Beneficial-ownership-indirect-
www.oecd.org/publishing/corrigenda
2013,
dari
OECD
web
site:
disposals-201003.pdf Prevost Car Inc. V. The Queen (The Tax Court KPMG. (2013, June). Publication. Dipetik May 22,
2014,
dari
KPMG
of Canada September 2007)
Hongkong Rohatgi,
Website:
R.
Taxation.
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAnd
(2002).
Basic
London:
International Kluwer
Law
International.
Insights/ArticlesPublications/Documents /Beneficial-ownership-indirect-
Setyawan, A. E. (2007). Analisis Penerapan
disposals-201003.pdf
Konsep Limitation on Benefits Dalam Menentukan Beneficial Owner Sebagai
Lelyemin, M. L. (2009, Juni). Analisis Upaya
Upaya Mencegah Praktek Treaty Abuse
Pencegahan Treaty Shopping melalui
Melalui Pembentukan Special Purpose
penentuan Beneficial Owner. Jakarta,
12
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Vehicle Di Tax Haven Country. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia. State
Administration
of
Taxation.
(2009,
Agustus 24). Guo Shui Fa [2009] No. 124. Measures for the Administration of the Treatment for Which Non-taxresidents
are
Eligible
Under
Tax
Agreements . State Administration of Taxation. Surahmat,
R.
(2007).
Bunga
Rampai
Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Surahmat, R. (2011). Persetujuan penghindaran pajak Berganda (P3B). jakarta: Salemba Empat. Tambunan, A. P. (2008, 12). Analisis Peranan Limitation on Benefit Sebagai Penangkal Praktik Treaty Shopping di Indonesia. Depok, Banten, Indonesia: Universitas Indonesia. Weeghel, S. V. (2005). The Improper Use of Tax treaties: With Particular Reference to the Netherland and The United Nations. Kluwer Law International , 13 Velcro Canada Inc. V. The Queen (The Tax Court of Canada February 2012). Weeghel, S. V. (2005). The Improper Use of Tax Treaties: With Particular Reference to the Netherland and The United Nations. Kluwer Law International , 13. Yoshimura, K. (2013). Clarifying the Meaning of ‘Beneficial Owner’ in Tax Treaties. New York: Tax Analyst.
13
