ANALISIS KEEKONOMIAN DALAM PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-IRAK The Economic Analysis of The Tax Treaty between Indonesia and Iraq Oleh: Triyono Utomo Abstract: Tax treaty is commonly defined as coordination between sovereign nations, first, in order to eliminate international double taxation and second, to prevent international tax avoidance. A tax treaty is normally executed between two sovereign nations. Before tax treaty is signed, a country should make some academic analysis in the context of economy, politic, and tax law of both countries to view and calculate the possible advantages and disadvantages of the treaty. On this paper, we try to analyze the economy context of tax treaty between Indonesia and Iraq by using descriptive and comparative technique. On the economic analysis between Indonesia and Iraq, we find some facts that both countries have had a sound good relation in trade in the position of positive balance for Indonesia for recently years. Second, based on foreign direct investment data, Indonesia has much larger in number and in value of investors than Iraq. Based on the analysis, we suggest that tax treaty between Indonesia and Iraq has a very limited value to the Indonesia economy. I.
Pendahuluan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan suatu kesepakatan dua
negara dalam rangka mengatur hak pemajakan di antara keduanya. Dalam hal ini, Surahmat (2000) menyatakan bahwa P3B merupakan rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang berbeda dalam rangka membagi hak pemajakan. Rekonsiliasi ini diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara. Pada dasarnya, P3B menyelesaikan permasalahan pajak berganda dengan mengatur pembagian hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber. Negara domisili adalah negara tempat Subjek Pajak berdomisili, sedangkan negara sumber adalah negara tempat Subjek Pajak tadi mendapatkan penghasilan. Proses pembentukan P3B diawali dengan adanya inisiatif dari salah satu negara untuk mengadakan suatu P3B. Apabila tawaran ini mendapatkan sambutan positif, proses dilanjutkan dengan pertukaran draft P3B. Negosiasi akan dilakukan untuk membahas isi pasal-pasal dari draft P3B masing-masing negara yang menunjukkan perbedaan. Setelah dicapai
kesepakatan,
para
negosiator
melakukan
penandatanganan
draft
dan
melanjutkannya ke proses ratifikasi. 1|Page
Sebagai bagian dari proses pembentukan P3B, salah satu bagian penting adalah tahap awal, yaitu mempersiapkan berbagai analisis untuk menilai apakah P3B yang akan dilakukan cukup layak atau tidak. Analisis yang dilakukan mencakup tiga hal penting, yaitu secara ekonomi, politik, dan aspek perpajakan. Analisis keekonomian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka menentukan apakah P3B yang akan dilakukan dengan calon negara partner dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia atau tidak. Analisis geo politik dilakukan untuk menilai apakah secara politik kita mendapat keuntungan bagi kedaulatan bangsa dan negara terhadap bangsa lain maupun secara internasional. Analisis perpajakan dimaksudkan untuk mengukur bagaimana hukum pajak diterapkan di negara mitra serta membandingkannya dengan praktek perpajakan di dalam negeri. Tentunya untuk mengukur secara pasti mengenai keuntungan secara ekonomi merupakan suatu hal yang tidak mudah, dikarenakan beberapa hal, di antaranya adalah ketersediaan data pembanding dan data ekonomi lainnya. Hal lainnya yang juga menjadi pertimbangan adalah bahwa keuntungan tersebut tidak serta merta dapat direalisasikan dalam jangka pendek. Bahkan menurut berbagai penelitian, keuntungan ekonomi dari P3B bersifat jangka panjang dan lebih sebagai pelengkap dari keuntungan secara politik dan sosial lainnya. 1.1
Masalah Adanya kesulitan untuk memperoleh hasil analisis yang valid mengenai keuntungan
secara ekonomi dalam kaitannya dengan P3B dikarenakan beberapa hal, di antaranya adalah data ekonomi yang sangat terbatas, kendala jarak yang relative jauh antara Indonesia dan Irak, serta analisis keekonomian tersebut menggunakan asumsi dan data perkiraan yang berupa data sekunder. Namun demikian, diharapkan penelitian ini akan dapat menjawab sekurangnya pertanyaan sebagai berikut: 1.
Apakah keuntungan secara ekonomi yang akan diperoleh oleh Indonesia dengan adanya perjanjian P3B ini?
2.
Bagaimana perjanjian P3B yang akan dilakukan dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia?
1.2
Tujuan Penelitian Adapun tujuan kita melakukan kajian atas keekonomian dari P3B yang akan
dilakukan oleh Indonesia dengan Irak sebagai calon negara mitra mencakup antara lain: 1.
Informasi mengenai kondisi makro ekonomi, tenaga kerja, dan arus barang atau arus modal; 2|Page
2.
Memberikan rekomendasi untuk menentukan arah kerja sama P3B dengan Irak, dengan menentukan tujuan utama yang ingin dicapai Indonesia dalam perundingan P3B dengan Irak;
1.3
Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif. Data dan informasi
didapatkan melalui studi pustaka, mencakup data dan informasi umum tentang kedua negara. Data yang digali mencakup data product domestic brutto (PDB), data penduduk, pendapatan per kapita, data pendidikan, pengangguran, data ekspor-impor. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif, dengan menganalisis perbandingan tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua negara, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah tersebut. 2.1 Analisis Hubungan Ekonomi Indonesia dan Irak 2.1.1 Perbandingan Ekonomi Indonesia dan Irak Gross Domestic Product (GDP) Tabel 1 menunjukkan perbandingan ekonomi Indonesia dan Irak. Dari tabel tersebut GDP Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan GDP Irak. Pada tahun 2011, GDP Indonesia sebesar US$1,139 triliun, sedangkan pada tahun 2013, Irak mempunyai GDP sebesar US$248 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomi Indonesia lebih dari 5 kali lipat dibanding dengan skala ekonomi Irak. GDP Indonesia didominasi oleh sektor industri sebesar 47,2%. Sektor jasa memiliki kontribusi sebesar 38,1% dari GDP, sementara sektor pertanian 14,7%. Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup besar bagi Indonesia, hal ini disebabkan karena luas wilayah dan iklim yang ada di Indonesia memberi peluang bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Sementara itu, tabel 8 juga menunjukkan bahwa GDP sektoral Irak paling banyak berasal dari sektor minyak dan gas (64%), kemudian dari sektor pertanian sebesar 13%, dan sektor industri hanya menyumbang 8%. Kondisi ini merupakan keuntungan bagi Irak, di mana Irak dapat memperoleh peluang berupa pasar yang lebih besar bila kerjasama ekonomi kedua negara ditingkatkan. Sementara itu, Indonesia akan memperoleh peluang berupa pasar yang lebih kecil bila ingin menjual produk-produk Indonesia ke pasar Irak. Tabel 1 Perbandingan Ekonomi Indonesia - Irak No 1
Uraian Luas wilayah (km2)
Indonesia 1.904.569
Irak 437.072 3|Page
2
GDP (PPP, dlm US$)
US$1,139 triliun(2011 est)
US$248 billion (2013 est.)
3
Jumlah Penduduk
248.216.193 (Juli 2012 est.)
33.700.000 (Sept 2013 est.)
4
Pertumbuhan GDP riil (%)
6,5 (2011 est)
8,4% (2012 est.)
5
GDP per kapita (PPP, US$)
4.700 (2011 est)
US$7.080 (2012)
6
GDP sektoral (%)
Pertanian: 14,7%
Migas: 64%
Industri: 47,2%
Pertanian: 13%
Jasa: 38,1% (2011 est.)
Industri: 8 % (2012 est)
7
Inflasi (%)
5,8% (2014 est.)
6,1% (CPI 2012)
8
Produk pertanian
padi, singkong (tapioka), kacang tanah, karet, kakao, kopi, kelapa sawit, kopra, unggas, daging sapi, daging babi, telur
Gandum, kurma, padi, sayuran, daging, susu
9
Sumber daya alam
minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tembaga, tanah subur, batu bara, emas, perak
minyak bumi, gas alam, petrochemicals,
10
Industri
minyak dan gas bumi, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, pertambangan, semen, pupuk kimia, kayu lapis, karet, makanan, wisata
minyak dan gas bumi, pertambangan, tekstil, pengolahan makanan, industri logam
11
Cadangan minyak (barel)
3,99 milyar bbl (1 Januari 2011 est.)
115 milyar bbl (2010), dengan produksi per hari 2,4 juta bbl.
12
Cadangan gas (cum)
3,001 triliun cum (1 Januari 2011 est.)
3,2 triliun (2010)
GDP Perkapita GDP per kapita suatu negara merupakan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, pada umumnya semakin sejahtera masyarakatnya, meskipun hal ini tidak langsung berbanding 4|Page
secara linear. Data dalam tabel 8 di atas menunjukkan bahwa GDP per kapita Irak lebih tinggi dibandingkan dengan GDP perkapita Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Irak lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Walaupun secara total, GDP Indonesia lebih besar dibandingkan dengan total GDP Irak, namun karena jumlah penduduk Indonesia lebih banyak, sehingga GDP perkapita Indonesia menjadi lebih kecil dibandingkan dengan DGP perkapita Irak. Pada tahun 2011, GDP perkapita Indonesia mencapai US$4.700, sementara itu GDP perkapita Irak mencapai US$7.080 pada tahun 2012. 2.1.2 Transaksi Perdagangan Indonesia dan Irak Transaksi Perdagangan Bilateral Indonesia dan Irak Tabel 2 berikut menunjukkan posisi ekspor, impor dan neraca perdagangan antara dua negara, Indonesia dan Irak sejak tahun 2009 sampai 2013. Dari tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan volume perdagangan antara kedua negara. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai sekitar US$ 154 juta, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan drastic sehingga hanya mencapai US$ 45 juta pada tahun 2012. Pada tahun 2013 angka perdagangan sedikit terkoreksi sebesar US$ 45,5 juta. Dapat dilihat pada tabel 2 tersebut, bahwa Indonesia mengalami surplus necara perdangan dengan Irak. Hal ini berarti bahwa nilai dan volume ekspor Indonesia ke Irak jauh lebih besar, yang mencapai 98% dibandingkan dengan volume impornya. Adapun volume ekspor dari Indonesia ke Irak hampir semuanya disumbangkan oleh produkproduk bukan minyak dan gas. Beberapa produk tersebut antara lain meliputi tekstil dan produk tekstil, produk makanan dan minuman, otomotif, dan industri lainnya. Tabel 2 Neraca Perdagangan Indonesia dan Irak (dalam 000 US$) Description
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL TRADE OIL & GAS NON OIL & GAS EXPORT OIL & GAS NON OIL & GAS IMPORT OIL & GAS NON OIL & GAS
41.255,30 0
52.836,80 0
154.868,80 0
44.993,40 0
45.519,20 0,4
Trend(%) 2009-2013 0,36 0
41.255,30 40.568,50 0
52.836,80 51.867,50 0
154.868,80 154.226,90 0
44.993,40 44.887,40 0
45.518,80 45.404,90 0
0,36 0,81 0
40.568,50 686,7 0
51.867,50 969,4 0
154.226,90 641,9 0
44.887,40 106 0
45.404,90 114,3 0,4
0,81 -44 0
686,7
969,4
641,9
106
113,9
-44,04 5|Page
BALANCE OF TRADE OIL & GAS NON OIL & GAS
39.881,80 0
50.898,10 0
153.585,00 0
44.781,40 0
45.290,60 -0,4
1,27 0
39.881,80
50.898,10
153.585,00
44.781,40
45.291,00
1,27
Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade
2.1.3 Volume dan Perkembangan Investasi Indonesia dan Irak Perbandingan Realisasi Foreign Direct Investment (FDI) Realisasi FDI Indonesia dan Irak menunjukkan trend yang hampir sama, namun dengan volume yang berbeda. Seperti yang ditampilkan pada tabel 3, pada kurun waktu 2009-2012, realisasi FDI di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan yang meningkat. Sementara itu realisasi FDI di Irak juga berfluktuasi setiap tahunnya, namun dengan kecenderungan ada kenaikan yang tipis. Tabel 3 Perbandingan FDI Indonesia dan Irak Tahun
Indonesia
Irak
2009
4,877,369,178
1,598,300,000
2010
13,770,580,771
1,396,200,000
2011
19,241,252,762
2,082,000,000
2012
19,618,049,398
3,400,000,000
Sumber: The World Bank, diolah
Berdasarkan tabel 3 tersebut, ditinjau dari nilai investasi, Indonesia selalu menghasilkan investasi yang lebih besar dibandingkan Irak, dengan tingkat perbandingan yang bervariasi. Pada tahun 2009, FDI Indonesia hamper 3 kali dari Irak, sedangkan pada tahun 2012, Indonesia mampu menarik FDI sebesar 7 kali lipat dibandingkan Irak. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia daripada Irak. Perbandingan Kemudahan Berinvestasi (Ease of Doing Business) The World Bank dan International Finance Corporation (IFC) pada setiap tahun menyelenggarakan riset "doing business" yang memeringkat negara-negara berdasarkan indikator-indikator tertentu. Indikator tersebut terdiri dari tingkat kesulitan dalam memulai usaha, ijin konstruksi, ketersediaan daya listrik, registrasi aset, kemudahan untuk mendapatkan kredit, proteksi terhadap investor, pembayaran pajak, perdagangan antar negara, kepastian hukum, serta penyelesaian masalah bila terjadi insolvensi (World Bank, 6|Page
2013). Berdasarkan tabel 4, riset yang dilakukan oleh doing business menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang kurang baik sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Pada tahun 2013 Indonesia berada pada peringkat 128 dari 189 negara yang disurvey. Beberapa titik lemah Indonesia sebagai tempat melakukan kegiatan usaha antara lain pada faktor perijinan usaha, infrastruktur listrik, perpajakan, penerapan hukum, dan penyelesaian dalam hal terjadi insolvensi. Tabel 4 Perbandingan Ease of doing Business Indonesia dan Irak
Sumber: Doing Business; the World Bank and IFC, 2013
Sementara itu, Irak juga termasuk negara dengan peringkat yang rendah. Pada tahun 2013, Irak berada pada peringkat 165. Dalam beberapa kategori, yaitu starting a business dan dealing with construction permits, Indonesia lebih unggul dibanding Irak. Namun demikian, dari sisi getting electricity, Irak berada pada urutan 46, sedangkan Indonesia pada urutan 147. Namun secara umum menunjukkan bahwa Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Irak dalam hal upaya untuk menarik investor. 2.1.4 Analisis Sumber Daya Manusia antara Indonesia dan Irak Salah satu cara mengukur tingkat pendidikan yang dihubungkan dengan tingkat kualitas hidup masyarakat suatu negara adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Human Development Index merupakan pengukuran perbandingan antar negara di seluruh dunia dari sisi harapan hidup, standar hidup, pendidikan, dam melek huruf. Index ini digunakan untuk menentukan apakah suatu negara 7|Page
termasuk dalam kelompok negara maju, negara yang sedang berkembang, atau negara yang terbelakang. Indonesia dengan nilai indeks sebesar 0,629 berada dalam kelompok ketiga, yaitu negara dengan pembangunan manusia yang medium. Indonesia berada pada urutan ke 121 dari 186 negara yang disurvey. Sementera itu Irak dengan nilai indeks sebesar 0,642 berada dalam kelompok yang sama, yaitu negara dengan pembangunan manusia yang menengah. Irak berada pada urutan ke 120 dari 186 negara yang dilakukan survey. 2.1.5 Cost Benefit Analysis Pembentukan P3B antara Indonesia dan Irak 2.1.5.1 Indonesia Benefit: a.
Indonesia memiliki nilai GDP total 5 kali lebih besar dibandingkan GDP Irak.
b.
Perekonomian Indonesia tahun 2013 berkembang 5,41 kali lipat dibandingkan dengan perekonomian Irak di tahun 2009. Sementara itu, perekonomian Irak hanya berkembang sebesar 2,3 kali lipat pada periode yang sama.
c.
Walaupun secara total, GDP Indonesia lebih besar dibandingkan dengan total GDP Irak, namun karena jumlah penduduk Indonesia lebih banyak, sehingga GDP perkapita Indonesia menjadi lebih kecil dibandingkan dengan DGP perkapita Irak. Pada tahun 2011, GDP perkapita Indonesia mencapai US$4.700, sementara itu GDP perkapita Irak mencapai US$7.080 pada tahun 2012.
d.
Indonesia berhasil menarik Investasi asing lebih baik dibandingkan Irak
Cost a.
GDP perkapita Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan GDP Perkapita Irak, dengan perbandingan 1:1,93 di tahun 2012
b.
Transaksi perdagangan antara Indonesia- Irak sudah berjalan, dengan volume yang sangrelatif kecil. Transaksi perdagangan Indonesia- Irak kurang dari satu persen dari total perdagangan di kedua negara.
c.
Berbisnis di Irak lebih sulit dibandingkan dengan berbisnis di Indonesia. Irak berada pada urutan ke 165 dari 189 negara, sementara itu Indonesia berada pada urutan ke 128.
d.
Indonesia memiliki Human Development Index yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Irak. Indonesia berada pada peringkat 121 dengan HDI sebesar 0,629. Sementara itu Irak berada pada peringkat 120 dengan HDI sebesar 0,642. 8|Page
2.1.5.2 Irak Benefit a.
Irak memiliki GDP perkapita yang lebih tinggi, yaitu hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan GDP perkapita Indonesia
b.
Irak memiliki Human Development Index yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Irak berada pada peringkat 120 dengan HDI sebesar 0,642. Sementara itu Indonesia berada pada peringkat 121 dengan HDI sebesar 0,629.
Cost a.
Nilai GDP total Irak lebih kecil dibandingkan GDP total Indonesia, dengan perbandingan 1:5
b.
Perekonomian Indonesia tahun 2012 berkembang 5,41 kali lipat dibandingkan dengan perekonomian Indonesia di tahun 2009. Sementara itu, perekonomian Irak hanya berkembang sebesar 2,3 kali lipat pada periode yang sama.
c.
Perdagangan Indonesia- Irak sudah berjalan, dengan volume yang relative kecil. Neraca perdagangan
Irak mengalami negatif dibandingkan dengan neraca
perdagangan Indonesia sejak tahun 2009 sampai 2013. Transaksi perdagangan Indonesia- Irak kurang dari satu persen dari total perdagangan di kedua negara. d.
Investasi asing yang masuk ke Irak lebih sedikit dibandingkan investasi asing yang masuk ke Indonesia.
3.
Simpulan dan Rekomendasi
3.1 Simpulan Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Irak telah terjalin dengan baik, bahkan ada kecenderungan adanya peningkatan baik dalam volume perdagangan maupun nilai perdagangan. Perdagangan antara Indonesia dan Irak masih relatif sulit untuk dikembangkan karena jaraknya jauh, sehingga biaya pengiriman produk menjadi mahal. Kondisi ini menyebabkan kedua negara sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga yang lebih berdekatan lokasinya, sehingga biaya pengiriman produk menjadi lebih murah. Pengembangan investasi lebih cocok dibandingkan dengan perkembangan perdagangan. Dalam hal ini beberapa investor Indonesia sudah mulai menanamkan ivestasinya di Irak pada sektor migas dan infrastruktur. Indonesia merupakan negara yang
9|Page
sedang berkembang menuju Indonesia maju, memiliki jumlah penduduk yang tinggi, dengan daya beli yang cukup baik. Hal ini akan menguntungkan bagi investor Irak, mengingat mereka bisa mengembangkan bisnisnya ke Indonesia, dengan konsumen berada di Indonesia, sehingga biaya pengiriman barang menjadi efisien. Irak merupakan negara menengah dengan Human Development Index yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Investasi dari Irak diharapkan dapat membawa serta teknologi yang lebih baik, terutama untuk sektor kilang minyak dan supply minyak ke Indonesia. Tujuan utama Indonesia dalam perundingan P3B ini sebaiknya adalah menarik investor Irak untuk mengembangkan bisnisnya ke Indonesia, dan sebaliknya menjajaki kemungkinan investasi Indonesia ke Irak, terutama untuk sektor migas dan infrastruktur. Hal ini mengingat Irak sedang dalam dalam tahap rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur yang masif. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia bisa meminta fasilitas perpajakan kepada Irak agar para investor dari Indonesia tertarik untuk berinvestasi di Irak.
3.2 Rekomendasi Dari beberapa aspek yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa Indonesia belum memiliki hubungan perekonomian yang cukup erat dengan Irak, baik dari sisi perdagangan, maupun arus modal, dan jasa, sehingga pembentukan P3B belum mendesak dari sisi ekonomi. Namun demikian, apabila dipandang dari aspek-aspek yang lain di antaranya politik dan diplomatik, usulan pembentukan P3B antara Indonesia dengan Irak memungkinkan untuk ditindaklanjuti.
4.
Referensi
Badan Kebijakan Fiskal. Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2012 Central
Intelligence
Agency
(CIA).
The
World
Factbook.
Iraq,
dalam
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html Ewan. E. Anderson. The Middle East; Geography and Geopolitic. Routledge. London. 2000 http://mjamzuri.com/index.php/artikel/politik-hub-internasional/126-perkembanganekonomi-wilayah-teluk-arab 10 | P a g e
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14542954 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN 2014, Jakarta, 2014. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Neraca Perdagangan dengan Negara Mitra.http://www.kemendag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_dengan_negara_ mitra_dagang/ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Statistik Neraca Perdagangan Indonesia. http://www.kemendag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_indonesia/ Philip K. Hitti, History of The Arabs, Serambi, Jakarta, 2004 Pribadi,
Gunawan.
2014.
“Rekonstruksi
Kebijakan
P3B
Indonesia”,
dalam
http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/06Window.asp?IDKoleksi=201305131037 45jur diakses 12 Maret 2014 Surahmat, Rachmanto. 2000. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar, dalam Gunawan Pribadi.
2014. “Rekonstruksi Kebijakan P3B
Indonesia”. ---. 2014. “Ease of Doing Business in Indonesia”. Dalam http://www.doingbusiness.org /data/exploreeconomies/indonesia#dealing-with-construction-permits diunduh 20 April 2014 ---. 2014. “Ease of Doing Business in Iraq”. Dalam http://www.doingbusiness.org /data/exploreeconomies/iraq/ diunduh 20 April 2014 ---.
---.
2014. “Foreign Direct Investment net http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD 2014.
“Indeks
Pembangunan
Manusia”.
Dalam
inflows”
dalam
http://id.wikipedia.org/wiki/
Indeks_Pembangunan_Manusia diunduh 20 Juli 2014 ---. 2014. “Irak Country Profile”. Dalam http://www.bbc.com/news/world-middleeast17220810 diunduh 20 Mei 2014 ---.
2014.
“Perjanjian
Penghindaran
Pajak
berganda
(P3B).
Dalam
www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=p3b diunduh 20 Januari 2014 ---. 2014. “Yang luput dari perhatian: Minyak dunia dan ISIS” dalam http://www.voaislam.com/read/intelligent/2014/08/08/32093/#sthash.N0gdQLvH.dpuf ---. 2014. WORLD ECONOMIC OUTLOOK: Recovery Strengthens, Remains Uneven, April 2014. International Monetary Fund 11 | P a g e
