PAJAK PENGHASILAN. Subjek Pajak. Tabel 2.1 Subjek pajak

1.

PAJAK PENGHASILAN

Subjek Pajak Tabel 2.1 Subjek pajak Subjek Pajak Dalam Negeri a.

b.

c.

Subjek pajak orang pribadi, yaitu : a.  Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau  Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia b. Subjek Pajak Badan, yaitu: yang didirikan atau Badan bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  Pembentukannya berdasarkan perundangketentuan undangan  Pembiayaanya bersumber dari APBN/APBD dimasukkan  Penerimaannya dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah  Pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional Subjek Pajak Warisan Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Subjek Pajak Luar Negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat atau memperoleh menerima penghasilan dari indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaja tetap di indonesia

1

Objek Pajak

B

erdasarkan Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan

adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) No

Uraian

Besaran

1

WP Orang Pribadi

54.000.000,00

2

Tambahan untuk WP kawin

4.500.000,00

3

Tambahan istri yang penghasilannya digabung

54.000.000,00

4

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah

4.500.000,00

dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang) Contoh Khoirul Amri status sudah menikah dan mempunyai seorang anak (K/1). Maka perhitungan PTKP dari Khoirul Amri adalah 

Untuk wajib pajak sendiri

Rp 54.000.000



Tambahan wajib pajak kawin

Rp 4.500.000



Tambahan satu anak

Rp 4.500.000



Jumlah

Rp 63.000.000


2

Tarif Pajak

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00

5%

Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00

15%

Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00

25%

Di atas Rp. 500.000.000,00

30%

Contoh Dr. Irawan Yoga, SH, MH, mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp.750.000.000, maka perhitungan pajak penghasilannya adalah Lapisan Penghasilan

Tarif

Besaran PPh

Rp 50.000.000

x

5%

=

Rp 2.500.000

Rp 200.000.000

x

15%

=

Rp 30.000.000

Rp 250.000.000

x

25%

=

Rp 62.500.000

Rp 250.000.000

x

30%

=

Rp 75.000.000

=

Rp 170.000.000

Total PPh

Berdasarkan perhitungan diatas pajak terutang Dr. Irawan yoga, SH, MH adalah Rp. 170.000.000,-


3

Pajak Penghasilan Pasal 21 A.

Pengertian

Pajak Penghasilan

• Pekerjaan atau jabatan • Jasa dan Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi

Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain dengan Nama/Bentuk Apapun

Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri

PPh Pasal 21

PPh Pasal 26

Gambar 2.1 Pengertian Pajak Penghasilan B.

Ruang Lingkup Ruang lingkup pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, adalah: 1. Pemotongan PPh Pasal 21 Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya; 2. Pemotongan PPh Pasal 21 kepada yang bukan Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


4

C.

Pemotongan PPh Pasal 21 kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pensiunannya 1.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara, PNS, TNI, dan POLRI dan Pensiunannya yang Bersifat Tetap dan Teratur Penghasilan Bruto

- Gaji Kehormatan - Gaji - Tunjangan yang Terkait Penghasilan Neto

Dikurangi: - Biaya Jabatan, 5% dari Penghasilan Bruto Maksimal Rp 6.000.000,-/ Thn atau Rp 500.000,-/Bln - Iuran yang Terikat dengan Penghasilan Tetap (Iuran Pensiun, Iuran Tht)

Penghasilan Neto X 12

Dikurangi PTKP

Pajak Terutang Ditanggung oleh Pemerintah

Penghasilan Kena Pajak

Tarif (Pasal 17 UU PPh)

Gambar 2.2 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tetap dan Teratur Contoh Drs.Iman Arifin merupakan PNS golongan III/d yang menduduki jabatan struktural sebagai eselon IV. Dia telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dia telah memiliki NPWP dan menerima penghasilan yang sifatnya tetap dan teratur, maka PPh Pasal 21 yang terutang sebagai berikut:


5

1

Gaji pokok

4.294.000

2

Tunjangan istri = 10% x 4.294.000,-

3

Tunjangan anak = 2 x 2% x 4.294.000,-

429.400 85.880

Jumlah

4.809.280

4

Tunjangan jabatan

1.260.000

5

Tunjangan beras

6

Pembulatan

7

Gaji kotor/Penghasilan Bruto (Jumlah baris 1 sd baris 6)

8

Pengurangan : a. Biaya jabatan b. Iuran pension

217.260 88 6.286.628 542.772 = 5% x Rp6.286.628 = Rp314.331 = 4,75% x Rp4.809.280 = Rp228.441

9

Penghasilan bersih (netto) sebulan (baris 7) – (baris 8)

5.743.856

10

Penghasilan bersih (netto) setahun 12 x (baris 9)

68.926.270

11

PTKP (diri sendiri + istri + 2 anak)

63.000.000

12

Penghasilan kena pajak setahun – (barsi 11)

13

Penghasilan kena pajak setahun dibulatkan

14

PPh terutang dalam setahun : 5% x Rp5.926.000

15

PPh terutang dalam sebulan = 296.300 : 12

(baris 10)

5.926.270 5.926.000 296.300

24.692

PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp24.692,00 ditanggung pemerintah, namun apabila Drs. Iman Arifin tidak memiliki NPWP, maka dari dikenakan tambahan tarif 20% dari Rp. 24.692 yakni sebesar Rp.4.938,00, tarif lebih tinggi sebesar Rp4.938,00 (20%) tersebut, tidak dibayarkan oleh pemerintah, melainkan dipotong oleh bendahara dari penghasilan yang dibayarkan (gaji dan tunjangan).


6

2.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara, PNS, TNI, dan POLRI dan Pensiunannya yang Bersifat Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Tabel 2.4 Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara, PNS, TNI, dan POLRI dan Pensiunannya yang Bersifat Tidak Tetap dan Tidak Teratur Tarif 0%

Subjek Pajak 1. PNS golongan I(satu) dan Golongan II (dua); dan 2. TNI dan POLRI dengan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya.

5%

1. PNS golongan III (tiga); dan 2. TNI dan POLRI golongan /pangkat Perwira Pertama dan pensiunannnya.

15%

1. Pejabat Negara; 2. PNS golongan IV (empat); 3. TNI dan POLRI golongan/pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan pensiunannya. Penghasilan yang tidak tetap dan teratur

- Honorarium - Imbalan Lain dengan Nama Apapun yang Diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri

Dibebankan kepada Keuangan Negara/ Daerah

Dipotong PPh Pasal 21 : 0%/5%/15% Dari Penghasilan Bruto (Final)

Gambar 2.3 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 PNS dan Pensiun yang bersifat tidak tetap dan teratur


7

Contoh Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan membayar kepada Saudara Monang Sitorus selaku pengajar bela negara pada diklat Kuasa Pengguna Anggaran, sebesar Rp. 1.000.000,00. Saudara Monang Sitorus berkedudukan sebagai pensiunan Brigadir Jenderal. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong bendahara sebesar 15% x Rp.1.000.000,00 = Rp.150.000,00 3.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Selain Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya

Pegawai

Bukan Pegawai

Peserta Kegiatan

Subjek Pajak

Gambar 2.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Selain Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya


8

a.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Selain Profesi Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya yang Bersifat Tetap dan Teratur Bukan Pegawai

Tidak Berkesinambungan

Berkesinambungan 1. Tidak mendapat penghasilan di tempat lain 2. Ber-NPWP

Tarif Ps 17 X 50% x Jumlah Bruto Tidak Memenuhi syarat

50% Jml bruto x Tarif Pasal 17 (lapisan tarif berdasar 50%x Jumlah bruto kumulatif)

Memenuhi syarat

(50% Jml brutoPTKP) x Tarif Pasal 17 (lapisan tarif berdasar Jumlah PKP kumulatif)

Gambar 2.5 Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai Bukan Pegawai adalah


9

Contoh: Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan Pegawai yang hanya menerima penghasilan hanya dari satu Pemberi Kerja dan bersifat Berkesinambunganan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengadakan kontrak selama setahun dengan dr. Dewi Warastuti (memiliki NPWP, bukan PNS) , spesialis penyakit dalam,

(status TK) sebagai

dokter kesehatan di Poliklinik. Imbalan per bulan dengan kehadiran empat kali dalam seminggu dibayar sebesar Rp 20juta. Dr. Dewi Warartuti hanya menerima penghasilan dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Dalam hal ini, dr. Dewi Warastuti termasuk Bukan Pegawai yang menerima penghasilan (berdasarkan perikatan) bersifat berkesinambungan dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: DPP PPh Pasal 21 per bulan= 50%xRp10.000.000–PTKP sebulan = Rp 10.000.000 -(Rp 54.000.000 : 12) = Rp 10.000.000 - Rp 4.500.000 = Rp 5.500.000 Untuk menentukan besarnya PPh pasal 21 terutang per bulan dibuat perhitungan sbb: Januari

5.500.000

5.500.000

5%

275.000

Februari

5.500.000

11.000.000

5%

275.000

Maret

5.500.000

16.500.000

5%

275.000

April

5.500.000

22.000.000

5%

275.000

Mei

5.500.000

27.500.000

5%

275.000

Juni

5.500.000

33.000.000

5%

275.000

Juli

5.500.000

38.500.000

5%

275.000

Agustus

5.500.000

44.000.000

5%

275.000

September

5.500.000

49.500.000

5%

275.000

500.000

50.000.000

5%

25.000

5.000.000

55.000.000

15%

750.000

Oktober

5.500.000

775.000

November

5.500.000

60.500.000

15%

825.000

Desember

5.500.000

66.000.000

15%

825.000


10

Contoh: Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan Pegawai yang

menerima penghasilan lebih dari satu

Pemberi Kerja dan bersifat Berkesinambungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengadakan kontrak selama setahun

dengan dr. Dewi Warastuti (bukan PNS,

memiliki NPWP) , spesialis penyakit dalam, (status TK) sebagai dokter kesehatan di Poliklinik. Imbalan per bulan dengan kehadiran empat kali dalam seminggu dibayar sebesar Rp 20juta. Dr. Dewi Warartuti selain menerima penghasilan dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga menerima dari tempat lain Dalam hal ini, dr. Dewi Warastuti termasuk Bukan Pegawai yang menerima penghasilan (berdasarkan perikatan) bersifat berkesinambungan dan tidak hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: DPP PPh Pasal 21 per bulan

= 50% x Rp 20.000.000,00 = Rp 10.000.000,00

Untuk menentukan besarnya PPh pasal 21 terutang per bulan dibuat perhitungan sebagai berikut. BULAN

DPP Rp

DPP KUMULATIF Rp

TARIF

PPh Pasal 21 Rp

Januari

10.000.000

10.000.000

5%

500.000

Februari

10.000.000

20.000.000

5%

500.000

Maret

10.000.000

30.000.000

5%

500.000

April

10.000.000

40.000.000

5%

500.000

Mei

10.000.000

50.000.000

5%

500.000

Juni

10.000.000

60.000.000

15%

1.500.000

Juli

10.000.000

70.000.000

15%

1.500.000

Agustus

10.000.000

80.000.000

15%

1.500.000

September

10.000.000

90.000.000

15%

1.500.000

Oktober

10.000.000

100.000.000

15%

1.500.000

November

10.000.000

110.000.000

15%

1.500.000

Desember

10.000.000

120.000.000

15%

1.500.000


11

b.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Selain Profesi Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya yang Bersifat Tidak Tetap dan Tidak Teratur Selain penghasilan yang berkesinambungan seperti yang telah dipaparkan

di

atas,

terdapat

pula

penghasilan

tidak

berkesinambungan yang diperoleh oleh Wajib Pajak bukan pegawai,

yang

dimaksud

dengan

penghasilan

tidak

berkesinambungan yakni honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan. Tarif PPh Pasal 21 = Pasal 17ayat 1 huruf a x 50% dari penghasilan bruto.

Contoh: Dalam acara Capacity Building, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

mengundang

pembayaran

honor

seorang

sebesar

motivator

dengan

Rp.120.000.000,00.

Maka PPh psl 21 yang dipotong kepada motivator tersebut sebesar : - Dasar Pengenaan Pajak = 50 % x Rp 120.000.000,00 = Rp 60.000.000 - Pajak terutang : 5% x Rp. 50.000.000,15% x Rp10.000.000,-

= Rp.2.500.000,= Rp 1.500.000,Rp.4.000.000,-

Sehingga PPh 21 yang harus dipotong terhadap motivator tersebut adalah Rp.4.000.000,-. Namun Apabila motivator tersebut tidak mempunyai NPWP maka dikenakan 20% lebih tinggi 120% x Rp.4.000.000,- = Rp.4.800.000,Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

12

c.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Jasa yang Dibayarkan

Bulanan,

Satuan,

Harian,

Mingguan,

dan

Borongan Secara ringkas penghitungan PPh pasal 21 penghasilan secara bulanan, mingguan, satuan, borongan, harian dapat dilihat pada gambar berikut. Penghitungan PPh Pasal 21 Lainnya

Pegawai tidak tetap, tenaga lepas,honorer, yang dibayar bulanan

gaji, uang pensiun, tunjangan, dan sejenisnya

Dikali 12

Dikurangi PTKP

kali Tarif Pasal 17

Penerima Upah harian, mingguan,satuan, borongan. ≤Rp 450.000/hari TIDAK DIPOTONG

Peserta Kegiatan

Tarif Pasal 17 X Jumlah Bruto

>Rp 450.000/hari; ≤4.500.000= 5% x (upah sehari – Rp 450.000) Saat >Rp 4.500.000; ≤8.200.000 dlm 1 bln = 5% x (upah sehari–PTKP/360)

dibagi 12 =PPh Pasal 21 sebulan

Gambar 2.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Lainnya Contoh 1 Seto adalah seorang pria dengan status belum nikah, pada bulan November bekerja sebagai buruh harian di kegiatan pembersihan halaman kantor Balai Diklat Keuangan, pekerjaan tersebut dilakukan selama 6 (enam) hari dengan upah per hari


13

Rp 500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah), maka perhitungan PPh 21 bagi Seto adalah sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang: Upah sehari

Rp. 500.000,00

Upah harian tidak dikenakan PPh

Rp. 450.000,00 –

Penghasilan Kena Pajak per hari

Rp. 50.000,00

PPh Pasal 21 (5% x Rp 50.000,00) =

Rp.

2.500,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong selama 6 hari = 6 hari x Rp.2.500.00 =

Rp. 15.000.00

Contoh 2 Seto adalah seorang pria dengan status belum nikah, pada bulan November bekerja sebagai buruh harian di Kegiatan Pemeliharaan

Halaman

Gedung

Balai

Diklat

Keuangan

Yogyakarta. Seto bekerja selama 12 hari dan menerima upah harian sebesar Rp. 450.000,00, maka perhitungan PPh 21 bagi Seto adalah sebagai berikut: Perhitungan PPh Pasal 21 terutang : 

Upah sehari

Rp

450.000,00



Upah s.d. hari ke 10

Rp

4.500.000,00

Sampai hari ke 10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp.4.500.000,00 maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong Rp

4.950.000

Rp

1.650.000

Rp

3.300.000

Rp

165.000

PPh pasal 21 yang telah dipotong s.d. hari Rp

0



Upah s.d. hari ke 11(450.000 x 11)



PTKP Sebenarnya = 11 x (54.000.000 / 360)



PPh pasal 21 terutang s.d. hari ke 11 5% x 3.300.000



ke 10 

PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke 11


Rp

165.000

14

Sehingga pada hari ke 11, upah bersih yang diterima Seto adalah Rp.450.000 – Rp. 165.000 = Rp.285.000,00 Penghitungan PPh pasal 21yang harus dipotong pada hari ke 12 sebagai berikut : Rp.

450.000,00

Rp.

150.000,00

Rp

300.000,00

Rp.

15.000,00

Sehingga upah bersih seto pada hari ke 12 Rp.

435.000



Upah sehari



PTKP Sehari : Rp.54.000.000 / 360



PPh pasal 21 terutang s.d. hari ke 12 5% x Rp.300.000,00



adalah Rp.450.000,00 – Rp.15.000,00 = Contoh 3 Seto

bekerja

sebagai

satpam

pada

Pusdiklat

Anggaran

dan

Perbendaharaan. Seto sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Seto mendapat upah yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp.5.000.000,00 Perhitungan PPh pasal 21 Penghasilan neto setahun = Rp.5.000.000,00 x 12 = Rp.60.000.000,00 PTKP (K/0) adalah -

Untuk WP sendiri Rp. 54.000.000,00

-

Tambahan kawin

Rp. 4.500.000,00 Rp. 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp.1.500.000,00

PPh pasal 21 setahun adalah sebesar 5% x Rp.1.500.000,00 = Rp.15.000,00 Contoh 4 Seto bekerja memasang gebalan rumput. Upah dibayar sebesar Rp.150.000,00 setiap 1 meter. Dalam seminggu (6 hari kerja) Seto memasang sebanyak 24 meter. Sehingga upah yang dibayarkan sebesar Rp. 3.600.000,00 Maka perhitungan PPh pasal 21 : Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

15

Upah sehari : -

Rp.3.600.000,00 : 6

= Rp.600.000,00

Upah diatas Rp. 450.000,00, sehingga penghasilan kena pajak -

Rp.600.000,00 – Rp.450.000,00

= Rp.150.000,00

-

6 hari x Rp.150.000,00

= Rp.900.000,00

PPh pasal 21 -

d.

5% x Rp.900.000,00

= Rp.45.000,00 (selama seminggu)

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Jasa yang Diterima Peserta Kegiatan Penghasilan

yang

diterima

peserta

kegiatan

dikenakan

pemotongan PPh Pasal 21 dengan perhitungan sebagai berikut: Tarif PPh Pasal 21 = Pasal 17ayat 1 huruf a x penghasilan bruto. Contoh Saudara Retno mengikuti kegiatan bimbingan teknis merangkai bunga

yang

diselenggarakan

oleh

Badan

Latihan

Kerja

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia menerima upah sebesar Rp.700.000,00 untuk 7 (tujuh) hari. Saudara Retno telah memiliki NPWP. PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 700.000,00 = Rp. 35.000,00 Tabel 2.5 Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 Yang dipotong Pegawai tetap

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan kena pajak = jumlah

seluruh

penghasilan

bruto setelah dikurangi dengan: a. biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggitingginya


Rp

500.000,00

16

Yang dipotong

Dasar Pengenaan Pajak sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun; b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan

penyelenggara

tunjangan

hari

jaminan

hari

dipersamakan pensiun

tua

yang

tua dengan

atau yang dana

pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dikurangi PTKP Pegawai tidak tetap yang Penghasilan Kena Pajak = penghasilannya

dibayar

secara bulanan atau jumlah

Penghasilan

bruto

Dikurangi

PTKP

kumulatif penghasilan yang diterima

dalam

1

bulan

kalender telah melebihi Rp. 4.500.000 Pegawai tidak tetap yang Penghasilan Kena Pajak menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah

borongan,

= Penghasilan bruto dikurangi Rp 450.000

sepanjang

penghasilan kumulatif yang diterima

dalam

1

bulan

kalender belum melebihi Rp 4.500.000


17

Yang dipotong

Dasar Pengenaan Pajak

Pegawai tidak tetap yang Penghasilan Kena Pajak menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah

borongan,

sepanjang

= Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya

penghasilan kumulatif yang diterima

dalam

1

bulan adalah adalah sebesar PTKP

kalender telah melebihi Rp untuk jumlah hari kerja yang 4.500.000 belum melebihi Rp sebenarnya.) 8.200.000 Pegawai tidak tetap yang Penghasilan Kena Pajak menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah

borongan,

=

Penghasilan

bruto

(disetahunkan)

sepanjang

penghasilan kumulatif yang dikurangi PTKP diterima

dalam

1

bulan

kalender telah melebihi Rp 8.200.000 Bukan

pegawai

menerima bersifat

imbalan

yang Penghasilan Kena Pajak yang

berkesinambungan

= 50% dari jumlah penghasilan bruto

dan memenuhi syarat Dikurangi PTKP perbulan Bukan

pegawai

yang 50% dari jumlah penghasilan

menerima imbalan yang tidak

Bruto

bersifat berkesinambungan Selain di atas


Jumlah penghasilan bruto

18

Pajak Penghasilan Pasal 22 

Objek PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang berkenaan dengan penyerahan barang yang dibeli dari sumber dana APBN/APBD



Pengecualian pembayaran yang dikenakan PPh pasal 22 Objek PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang berkenaan dengan penyerahan barang yang dibeli dari sumber dana APBN/APBD. Namun terdapat pengecualian pembayaran atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah/ KPA/Penerbit SPM/Bendahara Pengeluaran lain antara lain a.

Pembayaran yang

jumlahnya paling

banyak Rp 2.000.000,00 (dua

juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; b.

pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; dan pemakaian air dan listrik;

c.

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

d.

Pembayaran kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

g.

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif,

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen

Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenakan pungutan PPh atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. h.

Pembelian gabah dan/atau beras 

Tarif

PPh pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran

termasuk oleh KPA Tarif PPh Pasal 22 1,5% X Harga Pembelian Barang (harga tidak termasuk PPN) 

Wajib Pajak PPh Pasal 22 yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 100%. Dengan demikian, tarif PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 1,5% ditambah 1,5% = 3%.


19



Apabila rekanan/penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP, maka penulisan NPWP dalam SSP dapat dilakukan dengan cara: a. 01.000.000.0-xxx.000 untuk Wajib Pajak badan Usaha; dan b. 04.000.000.0-xxx.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi. xxx diisi dengan Nomor Kode Kantor Pelayanan Pajak domisili bendahara terdaftar. CONTOH 1. Bendahara Universitas Negeri Jakarta membayarkan pembelian buku pelajaran umum dari UD Buku Pintar (ber NPWP) dengan harga Rp. 2.500.000,00. Maka besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut bendahara adalah: Rp. 2.500.000,00 × 1,5% = Rp. 37.500,00 Catatan : Buku pelajaran umum merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga bendahara tidak memungut PPN (penjelasan lebih lanjut tentang PPN dibahas di bab III) CONTOH 2 Perhitungan PPh pasal 22 Sekolah Dasar Negeri 11 Jakarta Selatan mengadakan pengadaan komputer senilai Rp.10.000.000,00. Pembayaran dilaksanakan dengan dana BOS, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, tidak dipungut PPh Pasal 22.

Pajak Penghasilan Pasal 23 A. Objek PPh Pasal 23 adalah: 1.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta , kecuali sewa tanah dan bangunan;

2.

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.


20

B. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta 1.

Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

2.

Saat terutangnya adalah pada saat pembayaran dan jatuh tempo.

C. Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain 1.

Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : a.

pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;

b.

pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambargambar,

petunjuk

produksi,

perhitungan-perhitungan

dan

sebagainya; atau c.

pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

2.

Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

3.

Jasa konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.


21

4.

Jenis-jenis jasa lain, antara lain: 1. Jasa penilai (appraisal);

28.

Jasa maklon;

2. Jasa aktuaris;

29.

Jasa

3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

dan

keamanan; 30. Jasa penyelenggara kegiatan

4. Jasa hukum

atau event organizer;

5. Jasa arsitektur 6. Jasa

penyelidikan

31. Jasa

perencanaan

kota

dan

arsitektur landscape

penyediaan

dan/atau media

tempat

waktu

dalam

masa,media

luar

7. Jasa perancang (design);

ruang atau media lain untuk

8. Jasa

penyampaian informasi ;

pengeboran

(drilling)

dibidang penambangan minyak 32. Jasa pembasmian hama ; dan

gas

dilakukan

bumi, oleh

kecuali

yang 33. Jasa

bentuk

usaha

tetap (BUT);

kebersihan/Cleaning

Service; 34. Jasa sedot septic tank

9. Jasa penunjang di bidang usaha 35. Jasa pemeliharaan kolam; panas bumi dan penambangan 36. Jasa minyak dan gas bumi (migas) 10.

atau

tata

boga;

Jasa penambangan dan jasa 37. Jasa freight faro.Jarding;

penunjang

di

bidang 38. J asa logistik;

penambangan selain migas; 11.

katering

39. Jasa pengurusan dokumen;

Jasa penunjang di bidang 40. Jasa pengepakan;

penerbangan dan bandar udara;

41. J asa loading dan unloading;

12.

Jasa penebangan hutan;

42. Jasa laboratorium dan/ atau

13.

Jasa pengolahan limbah ;

dilakukan oleh lembaga atau

14.

Jasa penyedia tenaga kerja

rangka perielitian akademis;

dan/atau tenaga hli (outsourcing 43. Jasa pengelolaan parkir; services) 15.

Jasa

44. Jasa penyondiran tanah; perantara

dan/atau 45. Jasa penyiapan dan/ atau

keagenan ; 16.

pengolahan lahan;

Jasa di bidang perdagangan 46. Jasa pembibitan dan/ atau

surat berharga (kecuali Bursa efek,KSEI dan KPEI)


penanaman bibit; 47. Jasa pemeliharaan tanaman;

22

17.

Jasa

48. Jasa pemanenan;

kustodian/penyimpanan/penitipa 49. Jasa

pengolahan

hasil

n, kecuali yang dilakukan oleh

pertanian,

perkebunan,

KSEI

perikanan,

peternakan,

18.

Jasa

pengisian

suara

(dubing);

50. Jasa dekorasi;

19.

Jasa mixing film;

20.

Jasa

51. Jasa

pembuatan

promosi

film,

photo,

slide,

sarana

Jasa

poster, 52. Jasa penerjemahan;

klise,

banner, 53. Jasa

sehubungan

software

komputer

perawatan,

pengangkutan/ekspedisi

dengan (termasuk

pemeliharaan

dan

perbaikan); 22.

Jasa pembuatan dan atau

Jasa

dalam

Pasal

15

internet

Jasa

Undang-

Undang Pajak Penghasilan; pelayanan

kepelabuhanan; 55. Jasa pengangkutan melalui

termasuk

sambungannya; 24.

kecuali yang telah diatur

54. Jasa

pengelolaan website; 23.

pencetakan/penerbitan;

iklan,

pamflet, baliho dan folder 21.

dan/ atau perhutanan;

jalur pipa; 56. Jasa pengelolaan penitipan

penyimpanan,

anak;

pengolahan dan atau penyaluran 57. Jasa pelatihan dan/ atau data,

informasi

dan

atau

program 25.

kursus; 58. Jasa

Jasa

instalasi/pemasangan

pengiriman

dan

pengisian uang ke ATM;

AC, mesin, peralatan, listrik, 59. Jasa sertifikasi; telepon, TV kabel, selain yang 60. Jasa survey; dilakukan oleh Wajib Pajak yang 61. Jasa tester, dan ruang

lingkupnya

di

bidang 62. Jasa

konstruksi; 26.

Jasa

tersebut

selain di

jasa-jasa atas

yang

pembayarannya dibebankan

perawatan/perbaikan/pemelihar

pada Anggaran Pendapatan

aan mesin, peralatan, listrik,

dan Belanja Negara atau

telepon, air,gas, AC. TV kabel,

Anggaran Pendapatan dan


23

alat transportasi/kendaraan dan atau

bangunan,

selain

Belanja Daerah

yang

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang

Lingkupnya

di

bidang

Konstruksi; 27.

Jasa perawatan kendaraan

dan atau transportasi darat laut dan udara D. Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 2% pembayaran atas jasa yang

dari penghasilan bruto (nilai

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

Dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang memiiki NPWP, yaitu menjadi 4% dari jumlah bruto CONTOH 1. Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan membayar jasa service kendaraan pada bengkel mobil “Tokcer” (ber NPWP) untuk memperbaiki kendaraan dinas. Besarnya biaya yang dikeluarkan Rp 900.000,00 (belum termasuk PPN) pembayaran tersebut sudah termasuk penggantian suku cadangnya. Terhadap transaksi tersebut Bendahara memungut PPh Pasal 23 sebesar : 

Rp 900.000,00 × 2% = Rp. 18.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26

A. Objek pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Badan Usaha Tetap.

B. Tarif PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20% Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

24

Contoh Bendahara

Pusdiklat

Anggaran

dan

Perbendaharaan

membayarkan

honorarium kepada Mr. Paul Lambert seorang narasumber yang berasal dari Australia dalam pelaksanaan Diklat Logic Model sebesar 3000 US $ (catatan kurs 1US $ = 15.000,00 Terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong PPh pasal 26 sebesar (3000 US $ x Rp.15.000,00) x 20% = Rp.9.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal Pasal 4 Ayat 2

A.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan 1.

Persewaan tanah dan/atau bangunan adalah sewa berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagian-bagiannya, gedung dan bangunan industri termasuk areal baik di dalam maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut.

2.

Tarif PPh (final) = 10% x Bruto Contoh Bendahara

Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan melakukan

pembayaran kepada CV Maju Hidayat untuk sewa gedung dalam rangka penyelenggaraan Diklat Teknis Umum dengan harga Rp 6.600.000,00. (termasuk PPN) pada tanggal 19 Juli 2016. Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara. Pemotongan PPh pasal 4 (2) Terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong PPh final sebesar : Dasar Pengenaan Pajak


25

Rp 6.000.000,00 x 100/110

= Rp 6.000.000,00

PPh pasal 4 (2)

= Rp.6.000.000,00 x 10% = Rp.600.000,00

Pemungutan PPN Atas pembayaran sewa wajib dipungut PPN dengan tarif 10% PPN

= Rp.6.000.000,00 x 10% = Rp.600.000,00

Kewajiban Bendahara a.

melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Maju Hidayat, dan membubuhi cap “disetor tanggal ……” serta membubuhi tanda tangan;

b.

membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Maju Hidayat;

c.

membuat bukti setor elektonik PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN atas nama PT Maju Hidayat;

d.

menyerahkan fotokopi bukti setor elektronik PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN, Faktur pajak lembar ke-2; dan bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Maju Hidayat;

e.

melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Bogor paling lama tanggal 20 Agustus 2016;

f.

melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Manado paling lama tanggal 31 Agustus 2016.

B.

PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 1.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah: a.

Penjualan,

tukar

pelepasan hak,

menukar,

perjanjian

pemindahan

hak,

penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain

yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; b.

Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus; dan


26

c.

Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus

2.

Tarif PPh (final) = 5% x Bruto CONTOH: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan membuka kantor Balai Diklat Keuangan. Untuk kegiatan tersebut dilakukan pembayaran atas pembebasan tanah dengan nominal pembayaran Rp5.000.000.000,00. Kepada bapak Nasrun (ber NPWP) pada tanggal 25 Maret 2016 Pemotongan PPh pasal 4 (2) PPh final yang harus dipungut/dipotong dan disetor oleh Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan atas pembayaran tersebut adalah: Rp 5.000.000,00 x 5% = Rp 25.000.000,00 Pemungutan PPN PPN

tidak

dipungut

oleh

bendahara

pemerintah

dalam

hal

pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali atas pengadaan tanah dari real estate atau industrial estate. Kewajiban Bendahara b. membuat bukti penyetoran elektronik PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Bapak Nasrun c. menyerahkan fotokopi bukti setor elektronik

PPh Final Pasal 4

ayat (2) d. melaporkan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut ke KPP Pratama Bogor paling lama tanggal 20 April 2016. e. menyerahkan fotokopi bukti setor elektronik

PPh Final Pasal 4

ayat (2) f. melaporkan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut ke KPP Pratama Bogor paling lama tanggal 20 April 2016.


27

C.

Usaha Jasa Kontruksi 1.

2.

Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi Tarif JASA KONSTRUKSI

PPh Bersifat Final

Pelaksana Kontruksi

Mempunyai kualifikasi usaha

Kecil

Perencana/Pengawas Kontruksi

Tidak Mempunyai kualifikasi usaha

Dengan kualifikasi usaha

Tanpa kualifikasi usaha

4%

6%

Non Kecil

2%

3%

3%

Gambar 2.7 Tarif Usaha Jasa Konstruksi 3.

Dasar

pengenaan

pajak

untuk

jasa

kontruksi

adalah

jumlah

pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, tidak/belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungannya dapat dilakukan dengan cara: PPh = Jumlah Pembayaran (tidak/belum termasuk PPN) x Tarif

Contoh Pada Tanggal 10 Mei 2016 dilakukan pembayaran termin I atas kegiatan pembangunan Asrama Melati Barat kepada rekanan PT. Karya Persada, NPWP 01.399.222.1-396.000, Tanggal Pengukuhan PKP 20 Juni 1998, Alamat Jl. Puncak No.27 Bogor sebesar Rp. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

28

2.200.000.000,00. (termasuk PPN) PT. Karya Persada merupakan pelaksana konstruksi yang tergolong usaha kecil dan

memiliki

kualifikasi. PT Karya Persada menerbitkan Faktur Pajak bernomor seri 000.000.09.00000036 tertanggal 8 Mei 2016. Bagaimana perhitungan pajak yang harus dikenakan? Pemungutan PPN Nilai Pembayaran Termin I = Rp 2.200.000.000,00 (termasuk PPN) Dasar Pengenaan Pajak : Rp 2.200.000.000,00 x 100/110

= Rp 2.000.000.000,00

Nilai PPN

= Rp 2.000.000.000,00 x 10%

= Rp 200.000.000,00 Pemungutan PPh pasal 4 ayat (2)

= 2% x (Rp 2.000.000.000,00)

= Rp 40.000.000,00

Mata Anggaran Penerimaan dan Kode Jenis Setoran Tabel 2.6 Mata Anggaran Penerimaan Mata Anggaran Penerimaan

Jenis Pajak

411121


411122


411123

Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

411124


411125

Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi

411126

Pajak Penghasilan 25/29 Badan

411127


411128

Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri

411129

Pajak Penghasilan Non Migas


29

A. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

terkait dengan tugas

perpajakan Bendahara Pengeluaran. 1. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 Tabel 2.7 Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 Kode Jenis Jenis Setoran Keterangan Setoran untuk pembayaran pajak yang masih 100 Masa PPh Pasal 21 harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. 402 PPh Final Pasal 21 untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau atas honorarium atau imbalan lain imbalan lain yang yang diterima Pejabat Negara, PNS, diterima Pejabat anggota TNI/POLRI dan para Negara, PNS, pensiunnya. anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya 2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Tabel 2.8 Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Kode Jenis Jenis Setoran Keterangan Setoran untuk pembayaran pajak yang harus 100 Masa PPh Pasal 22 disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. 900 Pemungut PPh Pasal untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang 22 non bendahara dipungut oleh Pemungut selain bendahara 910 Pemungut PPh pasal untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang 22 Bendahara APBN dipungut oleh Pemungut bendahara APBN 920 Pemungut PPh pasal untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang 22 Bendahara APBD dipungut oleh Pemungut bendahara APBD 930 Pemungut PPh pasal untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang 22 Bendahara Dana dipungut oleh Pemungut bendahara Desa dana desa


30

3. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23 Tabel 2.9 Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23 Kode Jenis Setoran 100

104

Jenis Setoran

Keterangan

Masa PPh Pasal 23

untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

PPh Pasal 23 atas Jasa

4. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final Tabel 2.10 Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final Kode Jenis Setoran 402

403

409

410

411

499

Jenis Setoran

Keterangan

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri PPh Final Lainnya

untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan


untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri. untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.

untuk pembayaran PPh Final lainnya

31

5. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri Tabel 2.11 Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri Kode Jenis Setoran 100

910

920

930

Jenis Setoran Pemungut PPN Dalam Negeri non Bendahara Pemungut PPN Dalam Negeri bendahara APBN Pemungut PPN Dalam Negeri Bendahara APBD Pemungut PPN dalam Negeri Bendahara Dana Desa


Keterangan untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut selain bendahara untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut bendahara APBN untuk pembayaran PPN dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut bendahara APBD untuk pembayaran PPN dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut bendahara dana desa

32

PAJAK PENGHASILAN. Subjek Pajak. Tabel 2.1 Subjek pajak

Recommend Documents