22/06/2013
Materi Kuliah
SUBJEK PAJAK
Definisi Subjek Pajak Subjek pajak adalah orang/pihak yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak
Subjek Pajak (Ps 2 UU No 36 Th 2008)
• • • •
Orang Pribadi Warisan menggantikan yang berhak Badan BUT: Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan
1
22/06/2013
Macam Subjek Pajak Subjek pajak dibedakan menjadi: • Subjek pajak dalam negeri • Subjek pajak luar negeri.
Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak dalam negeri adalah: 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; 2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 3. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2
22/06/2013
Subjek Pajak Dalam Negeri 4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 5. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: – Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; – pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; – penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan – pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
Catatan Pada prinsipnya subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia, keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Dalam hal ini orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.
Pengertian Badan Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
3
22/06/2013
Subjek Pajak Luar Negeri
Subjek Pajak Luar Negeri • Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. • Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha tetap/ BUT (permanent establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
4
22/06/2013
Kegiatan BUT • • • • • • • • • • • • •
•
tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PER 2/PJ/2009)
• Definisi: orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan • Status: Subjek Pajak Luar Negeri
Kewajiban Pajak Subjektif Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri: Mulai: saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia; Berakhir: saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek Pajak badan dalam negeri: Mulai: saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; Berakhir: saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi: Mulai: saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut; Berakhir: saat warisan tersebut selesai dibagi.
5
22/06/2013
Kewajiban Pajak Subjektif BUT: Mulai: saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT; Berakhir: saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan luar negeri nonBUT: Mulai: saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia; Berakhir: saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
Bukan Subjek Pajak 1. Badan perwakilan negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: – bukan warga negara Indonesia; dan – di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta – negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
Bukan Subjek Pajak 3.
Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat: – Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan – tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4.
Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat: – bukan warga negara Indonesia; dan – tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6
22/06/2013
Subjek Pajak vs Wajib Pajak Konsep umum: Subjek Pajak Tidak Sama dengan Wajib Pajak • Subjek Pajak: – Kewajiban pajak subjektif
• Wajib Pajak: – Kewajiban pajak objektif
Perbedaan WP DN dengan WP LN • • • •
Pengenaan tarif Kewajiban pelaporan SPT Penghasilan yang dikenakan pajak Sumber penghasilan
7
