Memahami Subjek Pajak Penghasilan Secara Umum. Memahami Objek Pajak Penghasilan Secara Umum. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PAJAK PENGHASILAN

2

Memahami Subjek Pajak Penghasilan Secara Umum

Memahami Objek Pajak Penghasilan Secara Umum

Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menerapkan Tarif Pajak; Menerapkan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21; Menerapkan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22; Menerapkan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23;

Menerapkan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26;

Menerapkan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan; Menerapkan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; Menerapkan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi;

Menerapkan Mata Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

2

Uraian dan Contoh Pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak Subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Subjek Pajak

Subjek pajak dalam pajak penghasilan, adalah: 1.

a. Orang pribadi b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.

Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3.

Badan Usaha Tetap (BUT) Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1.

Subjek pajak dalam negeri, terdiri dari : a.

Subjek pajak orang pribadi, yaitu : -

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau

-

Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.


3

b.

Subjek pajak badan, yaitu : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1)

pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

2)

pembiayaanya bersumber dari APBN/APBD;

3)

penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

4)

pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c.

Subjek pajak warisan, yaitu Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2.

Subjek pajak luar negeri, terdiri dari : a.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia.

b.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaja tetap di indonesia.

Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut. Tabel 2.1. Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak Luar negeri

Dikenakan pajak atas penghasilan baik

Dikenakan pajak hanya atas penghasilan

diterima atau diperoleh dari Indonesia dan

yang berasal dari sumber penghasilan di

dari luar indonesia

Indonesia

Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan

Dikenakan pajak berdasarkan

netto

penghasilan brutto

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif

umum (tarif UU PPh pasal 17)

sepadan (tarif UU PPh pasal 26)

Wajib menyampaikan SPT

Tidak wajib menyampaikan SPT


4

Selain subjek pajak yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa orang pribadi maupun badan yang dikecualikan/tidak termasuk ke dalam subjek pajak penghasilan, antara lain: a.

Kantor perwakilan negara asing;

b.

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat : 1)

Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya;

2) c.

Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Organisasi-organisasi internasional dengan syarat : 1)

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

2)

Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d.

Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat : 1)

Bukan warga negara Indonesia;

2)

Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” Pengertian objek pajak penghasilan di atas, menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan tersebut menganut prinsip pemungutan pajak atas penghasilan dalam arti luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, dari manapun asal atau sumbernya, selama penghasilan tersebut dapat dipergunakan untuk konsumsi atau dapat menambah nilai kekayaan merupakan objek pemungutan pajak penghasilan.


5

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi : 1.

Penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas (gaji, honorarium, dan penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli);

2.

Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

3.

Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

4.

Penghasilan lain, yaitu penghasilan yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas : a.

Keuntungan karena pembebasan utang;

b.

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

c.

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

d.

Hadiah undian.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak. Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk orang pribadi dalam negeri adalah penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan PMK 101/PMK.010/2016

PTKP

dalam satu tahun pajak yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. 1.

Rp.54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2.

Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

3.

Rp.54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat: a.

Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 21; dan

b.

Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

4.

Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang). Besarnya PTKP bagi wanita berlaku ketentuan sebagaimana tabel berikut :


6

Tabel 2.2. PTKP bagi Wanita Status Kawin Tidak Kawin

Diri sendiri

Tambahan

PTKP untuk dirinya sendiri PTKP untuk PTKP untuk keluarga sedarah dirinya sendiri dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang

Keterangan Menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah serendahrendahnya camat

Pengitungan PTKP ditentukan menurut keadaan awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Contoh cara menghitung PTKP a.

Khoirul Amri status sudah menikah dan mempunyai seorang anak (K/1).

Maka

perhitungan PTKP dari Khoirul Amri adalah PTKP satu tahun  Untuk wajib pajak sendiri

Rp 54.000.000

 Tambahan wajib pajak kawin

Rp 4.500.000

 Tambahan satu anak

Rp 4.500.000

Jumlah b.

Rp 63.000.000

Bambang Pradana status sudah menikah dan mempunyai 3 anak (K/3).

Maka

perhitungan PTKP dari Bambang Pradana adalah PTKP satu tahun  Untuk wajib pajak sendiri

Rp 54.000.000

 Tambahan wajib pajak kawin

Rp 4.500.000

 Tambahan tiga anak

Rp 13.500.000

Jumlah

Rp 72.000.000

Tarif Pajak

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:


7

Tabel 2.3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00

5%

Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00

15%

Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00

25%

Di atas Rp. 500.000.000,00

30%

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Contoh tarif pajak a.

Dr.

Irawan

Yoga,

SH,

MH,

mempunyai

penghasilan

kena

pajak

sebesar

Rp.750.000.000, maka perhitungan pajak penghasilannya adalah Lapisan Penghasilan

Tarif

Besaran PPh

Rp

50.000.000

x

5%

=

Rp

2.500.000

Rp

200.000.000

x

15%

=

Rp

30.000.000

Rp

250.000.000

x

25%

=

Rp

62.500.000

Rp

250.000.000

x

30%

=

Rp

75.000.000

Total PPh =

Rp

170.000.000

Berdasarkan perhitungan diatas pajak terutang Dr. Irawan yoga, SH, MH adalah Rp. 170.000.000,b.

Intan Pratiwi, SE mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp.30.451.700,00 maka perhitungan pajak penghasilannya adalah Penghasilan kena pajak dibulatkan menjadi Rp.30.451.000,00 Jadi Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan Intan Pratiwi adalah Rp.30.451.000 x 5%

= Rp. 1.522.550,-

Berdasarkan perhitungan diatas pajak terutang Intan Pratiwi sebesar Rp. 1.522.550


8

Pajak Penghasilan Pasal 21 1.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan

• Pekerjaan atau jabatan • Jasa dan Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi

Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain dengan Nama/Bentuk Apapun

Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri

PPh Pasal 21

PPh Pasal 26

Gambar 2.1. Pengertian Pajak Penghasilan 2.

Ruang Lingkup Pemotongan Penghasilan Pasal 21 Bendahara Bendahara pemerintah berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, uang makan, uang lembur, dan pembayaran-pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang anggarannya dibebankan kepada APBN/APBD. Ruang lingkup pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, adalah: a.

Pemotongan PPh Pasal 21 Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya;


9

b.

Pemotongan PPh Pasal 21 kepada yang bukan Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak termasuk subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 oleh bendahara

adalah : a.

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik

b.

Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya a.

Sumber Penghasilan Sumber penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sumber penghasilan yang diperoleh dari penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana penghasilan tersebut dibayarkan secara tetap dan teratur setiap bulan dan penghasilan lain yang berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN/APBD. Penghasilan tetap dan teratur adalah penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya yang dibebankan pada APBN/APBD, penghasilan tetap tersebut, antara lain: 1)

Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau

2)

Imbalan tetap lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan

yang

berlaku,yang

diterima

oleh

Pejabat

Negara,PNS,TNI,POLRI dan pensiunannya. Penghasilan tersebut tidak termasuk biaya perjalanan dinas.


10

b.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara, PNS, TNI, dan POLRI dan Pensiunannya yang Bersifat Tetap dan Teratur Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak ditentukan

dari

penghasilan

neto

dikurangi

dengan

PTKP,

sedangkan

penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima setiap bulannya, dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. 

Penghasilan bruto



Biaya Jabatan/Iuran pensiun



Iuran pensiun

xxxxx xxxxx xxxxx + xxxxx _



Penghasilan Neto

xxxxx



PTKP

xxxxx _



Penghasilan Kena Pajak

xxxxx

Berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI dan pensiunannya yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas penghasilan yang diperoleh secara tetap dan teratur setiap bulan dikenakan tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% dari tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang seharusnya. Tarif lebih tinggi sebesar 20% tersebut, dipotong dari penghasilan yang seharusnya diterima setiap bulan dibayarkan. PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan secara tetap dan teratur kepada PNS,Pejabat Negara,TNI, POLRI dan pensiunannya berdasarkan PP 80 tahun 2010 ditanggung pemerintah. Apabila PNS, TNI, POLRI dan pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk dalam kriteria Pejabat Negara, maka atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD. Terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut, tetap dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Pajak penghasilan yang berlaku dan PPh Pasal 21 yang terutang tidak ditanggung pemerintah. Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur, disajikan dalam tahapan seperti gambar di bawah ini.


11

Penghasilan Bruto

- Gaji Kehormatan - Gaji - Tunjangan yang Terkait

Penghasilan Neto

Dikurangi: - Biaya Jabatan, 5% dari Penghasilan Bruto Maksimal Rp 6.000.000,-/ Thn atau Rp 500.000,-/Bln - Iuran yang Terikat dengan Penghasilan Tetap (Iuran Pensiun, Iuran Tht)

Penghasilan Neto X 12

Dikurangi PTKP


Pajak Terutang Ditanggung oleh Pemerintah

Tarif (Pasal 17 UU PPh)

Gambar 2.2. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Tetap dan Teratur


12

CONTOH 1 Drs.Irwan Prayitno merupakan PNS golongan III/d yang menduduki jabatan struktural sebagai eselon IV. Dia telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dia telah memiliki NPWP dan menerima penghasilan yang sifatnya tetap dan teratur, maka PPh Pasal 21 yang terutang sebagai berikut: 1

Gaji pokok

4.294.000

2

Tunjangan istri = 10% x 4.294.000,-

3

Tunjangan anak = 2 x 2% x 4.294.000,-

429.400 85.880

Jumlah

4.809.280

4

Tunjangan jabatan

1.260.000

5

Tunjangan beras

6

Pembulatan

7

Gaji kotor/Penghasilan Bruto (Jumlah baris 1 sd baris 6)

8

Pengurangan : a. Biaya jabatan b. Iuran pension

217.260 88 6.286.628 542.772 = 5% x Rp6.286.628 = Rp314.331 = 4,75% x Rp4.809.280 = Rp228.441

9

Penghasilan bersih (netto) sebulan (baris 7) – (baris 8)

5.743.856

10

Penghasilan bersih (netto) setahun 12 x (baris 9)

68.926.270

11

PTKP (diri sendiri + istri + 2 anak)

63.000.000

12

Penghasilan kena pajak setahun (barsi 11)

13

Penghasilan kena pajak setahun dibulatkan

14

PPh terutang dalam setahun : 5% x Rp5.926.000

15

PPh terutang dalam sebulan = 296.300 : 12

(baris 10) –

5.926.270

5.926.000 296.300 24.692

PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp24.692,00 ditanggung pemerintah, namun apabila Drs. Iman Arifin tidak memiliki NPWP, maka dari dikenakan tambahan tarif 20% dari Rp. 24.692 yakni sebesar Rp.4.938,00, tarif lebih tinggi sebesar Rp4.938,00 (20%) tersebut, tidak dibayarkan oleh pemerintah, melainkan dipotong oleh bendahara dari penghasilan yang dibayarkan (gaji dan tunjangan).


13

CONTOH 2 Terkait dengan contoh 1, maka perhitungan untuk PPh Pasal 21 untuk gaji ke 13 yang diterima oleh Drs. Irwan Prayitno pada bulan Juli 2016 adalah: 1

Gaji pokok

4.294.000

2


3


85.880

Jumlah

4.809.260

4

Tunjangan jabatan

1.260.000

5

Tunjangan beras

6

Pembulatan

P7 P 8 h

217.260 88


6.286.628

Penghasilan Bruto Setahun 6.286.628 x 12

75.439.536

GAJI KE 13 P Gaji pokok a Tunjangan istri = 10% x 3.500.000,s a


l

Tunjangan jabatan

4.294.000 429.400 85.880 1.260.000

Pembulatan 2

429.400

88

Penghasilan Bruto

6.069.368

1

JUMLAH PENGHASILAN SETAHUN Rp. 75.439.536 + Rp.6.069.368 Pengurangan : a. Biaya jabatan

81.508.904 6.816.735

= 5% x Rp81.508.904 = Rp4.075.445

b. Iuran pension

= 12 X 4,75% x Rp4.809.280 = Rp2.741.290

Penghasilan Netto setahun

74.692.169

PTKP

63.000.000


11.692.169


14

Pembulatan

11.692.000

Pph pasal 21 setahun dengan gaji ke 13

584.600

PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke 13

288.300

584.600 – 296.300

yang terutang sebesar Rp.288.300,00 ditanggung pemerintah, namun apabila Drs. Irwan Prayitno tidak memiliki NPWP, maka dari dikenakan tambahan tarif 20% dari Rp.288.300,00 yakni sebesar Rp.57.660,00, tarif lebih tinggi sebesar Rp.57.660,00 (20%) tersebut, tidak dibayarkan oleh pemerintah, melainkan dipotong oleh bendahara dari penghasilan yang dibayarkan (gaji dan tunjangan). c.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pejabat Negara, PNS, TNI, dan POLRI dan Pensiunannya yang Bersifat Tidak Tetap dan Tidak Teratur Penghasilan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI dan pensiunannya yang berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN/APBD, dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara atau pejabat lain yang ditunjuk melaksanakan pembayaran honorarium atau imbalan lain tersebut. Pemotongan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau pejabat lain tersebut bersifat final. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI dan pensiunannya ditetapkan sebagai berikut: 1) Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain yang dibayarkan kepada: 

PNS golongan I(satu) dan Golongan II (dua); dan



TNI

dan

POLRI

dengan

pangkat

Tamtama

dan

Bintara

dan

pensiunannya. 2) Tarif 5% (lima Persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain yang dibayarkan kepada: 

PNS golongan III (tiga); dan



TNI

dan

POLRI

golongan

/pangkat

Perwira

Pertama

dan

pensiunannnya. 3) Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain yang dibayarkan kepada: 

Pejabat Negara;



PNS golongan IV (empat);


15



TNI dan POLRI golongan/pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan pensiunannya.

Penghasilan yang tidak tetap dan teratur

- Honorarium - Imbalan Lain dengan Nama Apapun yang Diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri

Dibebankan kepada Keuangan Negara/ Daerah

Dipotong PPh Pasal 21 : 0%/5%/15% Dari Penghasilan Bruto (Final)

Gambar 2.3. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 PNS dan Pensiun yang bersifat tidak tetap dan teratur Contoh Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan membayar kepada Saudara Monang Sitorus selaku pengajar bela negara pada diklat Kuasa Pengguna Anggaran, sebesar Rp. 1.000.000,00. Saudara Monang Sitorus berkedudukan sebagai pensiunan Brigadir Jenderal. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong bendahara sebesar 15% x Rp.1.000.000,00 = Rp.150.000,00

4.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Selain Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya a.

Subjek Pajak

1)

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga lepas, yang bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri


16

atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Subjek pajak pegawai digolongkan menjadi dua golongan, yakni: a) Pegawai tetap adalah “pegawai

yang menerima atau

memperoleh

penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur”, artinya penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji, tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun, yang diberikan secara periodik. Selain penghasilan yang diperoleh pegawai tetap secara teratur, terdapat pula penghasilan pegawai tetap yang diperoleh secara tidak teratur, yakni penghasilan yang diperoleh sekali dalam satu tahun atau dalam satu periode, misalnya Tunjangan Hari Raya (THR), bonus, dll. b) Pegawai tidak tetap /Tenaga lepas adalah “pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja.” Perhitungan upah didasarkan pada jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suati pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 2)

Bukan pegawai, adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan meliputi : a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; c) olahragawan d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e) pengarang, peneliti, dan penerjemah; f) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; g) agen iklan; h) pengawas atau pengelola proyek; i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; j) petugas penjaja barang dagangan; k) petugas dinas luar asuransi;


17

l) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; Dari susunan di atas dapat dikatakan bahwa daftar tersebut berbentuk positive list yang berarti sudah jelas siapa yang dimaksud Bukan Pegawai. Pemberi jasa yag tidak termasuk dalam daftar tersebut berarti bukan Bukan Pegawai. 3)

Peserta kegiatan termasuk penerima penghasilan yang tidak dapat digolongkan ke dalam golongan pegawai dan bukan pegawai. Hal tersebut dikarenakan, peserta kegiatan tidak memiliki karakteristik seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan keikutsertaannya dalam kegiatan.

Pegawai

Bukan Pegawai

Peserta Kegiatan

Subjek Pajak

Gambar 2.4. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Selain Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya

b.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Selain Profesi Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya yang Bersifat Tetap dan Teratur Pemotongan PPh Pasal 21 untuk golongan Wajib Pajak bukan pegawai, dibedakan

berdasarkan

sifat

penghasilannya,

yakni

penghasilan

yang

berkesinambungan dan penghasilan yang tidak berkesinambungan. Bagi Wajib Pajak yang berstatus bukan pegawai yang memenuhi syarat 1)

menerima penghasilan berkesinambungan dan telah memiliki NPWP

2)

hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21, serta tidak memperoleh penghasilan lain, maka PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah:


18

PPh Pasal 21 = Pasal 17 ayat (1) huruf a atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Yang dimaksud dengan “bersifat berkesinambungan” adalah pembayaran yang dilakukan secara bulanan atau berkala lebih dari satu kali pembayaran yang sesuai dengan maksud perikatan/pemberian kerja. Untuk golongan Wajib Pajak bukan pegawai yang tidak memenuhi dua syarat diatas maka PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah: PPh Pasal 21 = Pasal 17 ayat(1) huruf a, atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender. Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang bersangkutan.

Contoh: Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan Pegawai yang hanya menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan bersifat berkesinambungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengadakan kontrak selama setahun dengan dr. Dewi Warastuti (memiliki NPWP, bukan PNS) , spesialis penyakit dalam, (status TK) sebagai dokter kesehatan di Poliklinik. Imbalan per bulan dengan kehadiran empat kali dalam seminggu dibayar sebesar Rp 20juta. Dr. Dewi Warartuti hanya menerima penghasilan dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Dalam hal ini, dr. Dewi Warastuti termasuk Bukan Pegawai yang menerima penghasilan (berdasarkan perikatan) bersifat berkesinambungan dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: DPP PPh Pasal 21 per bulan

= 50% x Rp 10.000.000,00 – PTKP sebulan = Rp 10.000.000,00 - (Rp 54.000.000,00 : 12) = Rp 10.000.000,00 - Rp 4.500.000,00 = Rp 5.500.000,00


19

Untuk menentukan besarnya PPh pasal 21 terutang per bulan dibuat perhitungan sebagai berikut:

DPP

DPP Kumulatif

Januari

Rp 5,500,000

Rp 5,500,000

5%

PPh Pasal 21 Rp 275,000

Februari

5,500,000

11,000,000

5%

275,000

Maret

5,500,000

16,500,000

5%

275,000

April

5,500,000

22,000,000

5%

275,000

Mei

5,500,000

27,500,000

5%

275,000

Juni

5,500,000

33,000,000

5%

275,000

Juli

5,500,000

38,500,000

5%

275,000

Agustus

5,500,000

44,000,000

5%

275,000

September

5,500,000

49,500,000

5%

275,000

500,000

50,000,000

5%

25,000

5,000,000

55,000,000

15%

750,000

Bulan

Oktober

Tarif

5,500,000

775,000

November

5,500,000

60,500,000

15%

825,000

Desember

5,500,000

66,000,000

15%

825,000

Contoh : Penghitungan PPh Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan Pegawai yang menerima penghasilan lebih dari satu Pemberi Kerja dan bersifat Berkesinambungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengadakan kontrak selama setahun dengan dr. Dewi Warastuti (bukan PNS, memiliki NPWP) , spesialis penyakit dalam, (status TK) sebagai dokter kesehatan di Poliklinik. Imbalan per bulan dengan kehadiran empat kali dalam seminggu dibayar sebesar Rp 20juta. Dr. Dewi Warartuti selain menerima penghasilan dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga menerima dari tempat lain Dalam hal ini, dr. Dewi Warastuti termasuk Bukan Pegawai yang menerima penghasilan (berdasarkan perikatan) bersifat berkesinambungan dan tidak hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut: DPP PPh Pasal 21 per bulan

= 50% x Rp 20.000.000,00 = Rp 10.000.000,00


20

Untuk menentukan besarnya PPh pasal 21 terutang per bulan dibuat perhitungan sebagai berikut:

DPP

DPP Kumulatif

Januari

Rp 10,000,000

Rp 10,000,000

5%

PPh Pasal 21 Rp 500,000

Februari

10,000,000

20,000,000

5%

500,000

Maret

10,000,000

30,000,000

5%

500,000

April

10,000,000

40,000,000

5%

500,000

Mei

10,000,000

50,000,000

5%

500,000

Juni

10,000,000

60,000,000

15%

1,500,000

Juli

10,000,000

70,000,000

15%

1,500,000

Agustus

10,000,000

80,000,000

15%

1,500,000

September

10,000,000

90,000,000

15%

1,500,000

Oktober

10,000,000

100,000,000

15%

1,500,000

November

10,000,000

110,000,000

15%

1,500,000

Desember

10,000,000

120,000,000

15%

1,500,000

Bulan

c.

Tarif

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Selain Profesi Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya yang Bersifat Tidak Tetap dan Tidak Teratur Selain penghasilan yang berkesinambungan seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat pula penghasilan tidak berkesinambungan yang diperoleh oleh Wajib Pajak bukan pegawai. Yang dimaksud dengan penghasilan tidak berkesinambungan yakni honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan. PPh Pasal 21 yang dikenakan terhadap golongan ini adalah: Tarif PPh Pasal 21 = Pasal 17ayat 1 huruf a x 50% dari penghasilan bruto. Perhitungan PPh pasal 21 untuk Bukan Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.


21

Bukan Pegawai

Berkesinambungan

Tidak Berkesinambungan

1. Tidak mendapat penghasilan di tempat lain 2. Ber-NPWP

Tarif Ps 17 X 50% x Jumlah Bruto

Tidak Memenuhi syarat

Memenuhi syarat

50% Jml bruto x Tarif Pasal 17 (lapisan tarif berdasar 50%x Jumlah bruto kumulatif)

(50% Jml brutoPTKP) x Tarif Pasal 17 (lapisan tarif berdasar Jumlah PKP kumulatif)

Gambar 2.5. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai Contoh : Dalam acara Capacity Building, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengundang

seorang

motivator

dengan

pembayaran

honor

sebesar

Rp.120.000.000,00. Maka PPh Pasal 21 yang dipotong kepada motivator tersebut sebesar : - Dasar Pengenaan Pajak = 50 % x Rp 120.000.000,00 = Rp 60.000.000 - Pajak terutang : 5% x Rp. 50.000.000,-

= Rp.2.500.000,-

15% x Rp10.000.000,-

= Rp 1.500.000,Rp.4.000.000,-

Sehingga PPh 21 yang harus dipotong terhadap motivator tersebut adalah Rp.4.000.000,-. Namun Apabila motivator tersebut tidak mempunyai NPWP maka dikenakan 20% lebih tinggi 120% x Rp.4.000.000,- = Rp.4.800.000,d.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Jasa yang Dibayarkan Bulanan, Satuan, Harian, Mingguan, dan Borongan Pemotongan PPh Pasal 21 yang terkait dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang pribadi yang menerima upah harian, mingguan dan borongan, seperti penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah


22

berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, maka berdasarkan PMK 102/PMK.010/2016 berlaku ketentuan sebagai berikut : 1) Apabila penghasilan bruto tidak melebihi Rp.450.000,- maka tidak dipotong PPh pasal 21 2) Apabila penghasilan bruto melebihi Rp.450.000,- dan masih dibawah Rp.450.000,- maka 3) PPh pasal 21 = 5% x (Upah sehari – Rp.450.000,-) 4) Apabila penghasilan bruto melebihi Rp.450.000,- dan masih dibawah Rp.8.200.000,- maka 5) PPh pasal 21 = 5% x (Upah sehari – PTKP/360) 6) Apabila penghasilan melebihi Rp.8.200.000,- dalam 1 bulan maka PPh pasal 21 = (disetahunkan – PTKP) /12 Secara ringkas penghitungan PPh pasal 21 penghasilan secara bulanan, mingguan, satuan, borongan, harian dapat dilihat pada gambar berikut. Penghitungan PPh Pasal 21 Lainnya

Pegawai tidak tetap, tenaga lepas,honorer, yang dibayar bulanan

gaji, uang pensiun, tunjangan, dan sejenisnya

Penerima Upah harian, mingguan,satuan, borongan. ≤Rp 450.000/hari TIDAK DIPOTONG

Peserta Kegiatan

Tarif Pasal 17 X Jumlah Bruto

>Rp 450.000/hari; ≤4.500.000= 5% x (upah sehari – Rp 450.000)

Dikali 12

Dikurangi PTKP

kali Tarif Pasal 17

dibagi 12 =PPh Pasal 21 sebulan

Saat >Rp 4.500.000; ≤8.200.000 dlm 1 bln = 5% x (upah sehari– PTKP/360) Saat > 8.200.000 dlm 1 bln = (disetahunkan – PTKP) / 12

Gambar 2.6. Perhitungan PPh Pasal 21 Lainnya


23

Contoh 1 Seto adalah seorang pria dengan status belum nikah, pada bulan November bekerja sebagai buruh harian di kegiatan pembersihan halaman kantor Balai Diklat Keuangan, pekerjaan tersebut dilakukan selama 6 (enam) hari dengan upah per hari Rp 500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah), maka perhitungan PPh 21 bagi Seto adalah sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 terutang: Upah sehari

Rp. 500.000,00

Upah harian tidak dikenakan PPh

Rp. 450.000,00 –

Penghasilan Kena Pajak per hari

Rp. 50.000,00

PPh Pasal 21

Rp.

(5% x Rp 50.000,00) =

2.500,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong selama 6 hari = 6 hari x Rp.2.500.00 =

Rp. 15.000.00

Contoh 2 Seto adalah seorang pria dengan status belum nikah, pada bulan November bekerja sebagai buruh harian di Kegiatan Pemeliharaan Halaman Gedung Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Seto bekerja selama 12 hari dan menerima upah harian sebesar Rp. 450.000,00, maka perhitungan PPh 21 bagi Seto adalah sebagai berikut: Perhitungan PPh Pasal 21 terutang : Upah sehari

Rp

450.000,00

Upah s.d. hari ke 10

Rp

4.500.000,00

Sampai hari ke 10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp.4.500.000,00 maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong Upah s.d. hari ke 11(450.000 x 11)

Rp

4.950.000

Rp

1.650.000

Rp

3.300.000

5% x 3.300.000

Rp

165.000

PPh pasal 21 yang telah dipotong s.d. hari ke 10

Rp

0

PTKP Sebenarnya 11 x (54.000.000 / 360)

PPh pasal 21 terutang s.d. hari ke 11


24

PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke 11

Rp

165.000

Sehingga pada hari ke 11, upah bersih yang diterima Seto adalah Rp.450.000 – Rp. 165.000 = Rp.285.000,00 Penghitungan PPh pasal 21yang harus dipotong pada hari ke 12 sebagai berikut : Upah sehari

Rp.

450.000,00

Rp.

150.000,00

Rp

300.000,00

Rp.

15.000,00

PTKP Sehari Rp.54.000.000 / 360

PPh pasal 21 terutang s.d. hari ke 12 5% x Rp.300.000,00 Sehingga upah bersih seto pada hari ke 12 adalah Rp.450.000,00 – Rp.15.000,00 = Rp.435.000

Contoh 3 Seto bekerja sebagai satpam pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Seto sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Seto mendapat upah yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp.5.000.000,00 Perhitungan PPh pasal 21 Penghasilan neto setahun = Rp.5.000.000,00 x 12

Rp.60.000.000,00

PTKP (K/0) adalah - Untuk WP sendiri Rp. 54.000.000,00 - Tambahan kawin

Rp. 4.500.000,00 Rp. 58.500.000,00


Rp.1.500.000,00

PPh pasal 21 setahun adalah sebesar 5% x Rp.1.500.000,00 = Rp.15.000,00


25

Contoh 4 Seto bekerja memasang gebalan rumput. Upah dibayar sebesar Rp.150.000,00 setiap 1 meter. Dalam seminggu (6 hari kerja) Seto memasang sebanyak 24 meter. Sehingga upah yang dibayarkan sebesar Rp. 3.600.000,00 Maka perhitungan PPh pasal 21 : Upah sehari : -

Rp.3.600.000,00 : 6

= Rp.600.000,00

Upah diatas Rp. 450.000,00, sehingga penghasilan kena pajak -

Rp.600.000,00 – Rp.450.000,00

= Rp.150.000,00

-

6 hari x Rp.150.000,00

= Rp.900.000,00

PPh pasal 21 e.

5% x Rp.900.000,00

= Rp.45.000,00 (selama seminggu)

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Jasa yang Diterima Peserta Kegiatan Peserta kegiatan adalah 1. Peserta Perlombaan dalam segala bidang 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu 4. Peserta Pendidikan dan pelatihan 5. Peserta Kegiatan lainnya Penghasilan yang diterima peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dan penghasilan sejenis lainnya. Penghasilan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan perhitungan sebagai berikut: Tarif PPh Pasal 21 = Pasal 17 ayat 1 huruf a x penghasilan bruto.

Contoh Saudara Retno mengikuti kegiatan bimbingan teknis merangkai bunga yang diselenggarakan oleh Badan Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia menerima upah sebesar Rp.700.000,00. Saudara Retno telah memiliki NPWP. Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong bendahara adalah

PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 700.000,00 = Rp. 35.000,00.


26

Berikut disajikan tabel dasar perhitungan untuk menghitung PPh pasal 21 Tabel 2.4. Dasar Penghitungan PPh pasal 21 Yang Dipotong

Dasar Pengenaan Pajak

Pegawai tetap

Penghasilan kena pajak = jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan: a. biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun; b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dikurangi PTKP

Pegawai tidak tetap yang Penghasilan Kena Pajak = penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang Penghasilan bruto Dikurangi PTKP diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000 Pegawai tidak tetap yang menerima Penghasilan Kena Pajak upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang = Penghasilan bruto dikurangi Rp penghasilan kumulatif yang diterima 450.000 dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000 Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 belum melebihi Rp 8.200.000

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah adalah sebesar PTKP untuk jumlah sebenarnya.)

hari

kerja

yang

Pegawai tidak tetap yang menerima Penghasilan Kena Pajak upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang = Penghasilan bruto (disetahunkan) penghasilan kumulatif yang diterima dikurangi PTKP dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 8.200.000


27

Yang Dipotong

Dasar Pengenaan Pajak

Bukan pegawai yang imbalan yang berkesinambungan dan syarat

menerima Penghasilan Kena Pajak bersifat memenuhi = 50% dari jumlah penghasilan bruto Dikurangi PTKP perbulan

Bukan pegawai imbalan yang berkesinambungan

menerima 50% dari jumlah penghasilan bersifat Bruto

yang tidak

Jumlah penghasilan bruto

Selain di atas

5.

Kewajiban Bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 Kewajiban bendahara sebagai pemotong PPh Pasal 21, antara lain: a.

Menghitung, memotong, menyetor, dan melapor hal-hal yang terkait dengan PPh Pasal 21;

b.

Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta atau tidak pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

c.

Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan (formulir 1721 A2), kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI dan para Pensiunan, dalam jangka waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila Pejabat

Negara,

Pegawai

Negeri

Sipil,

dan

anggota

ABRI

berhenti

bekerja/pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti potongan diberikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota ABRI tersebut berhenti/pensiun. 6.

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bendahara menyetor PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung Pemerintah dengan menggunakan kode billing ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. PPh Pasal 21 yang terutang bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI yang PPh-nya ditanggung Pemerintah, Bendahara melaporkan penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dalam daftar gaji kepada KPPN. Bendahara melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa (F.1.1.32.01) paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Contoh: Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memotong honorarium yang diterima oleh Kelompok Kerja ULP Paket Renovasi Gedung Anggrek pada tanggal 25


28

Maret 2016. Atas pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang dan yang telah dipotong oleh bendahara tersebut wajib disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 di bulan berikutnya yaitu tanggal 10 April 2016, laporan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama tanggal 20 di bulan berikutnya atau tanggal 20 April 2016 dengan menggunakan dan melampirkan formulir yang ditentukan (SPT Masa PPh Pasal 21/F.1.132.01, Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Final/F.1.1.33.02, Bukti Potong PPh Pasal 21 Final/F.1.1.33.02 dan Bukti elektronik penyetoran pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22

1.

Pengertian Pasal 22 Undang Undang Pajak Penghasilan mengatur pemungutan pajak atas penghasilan terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU PPh tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk 1) menetapkan pemungut PPh terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan 2) menentukan dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan.

2.

Objek PPh Pasal 22 Objek PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang berkenaan dengan penyerahan barang yang dibeli dari sumber dana APBN/APBD. Namun terdapat pengecualian pembayaran atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah/ KPA/Penerbit SPM/Bendahara Pengeluaran lain antara lain a.

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b.

pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; dan pemakaian air dan listrik;

c.

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

d.

Pembayaran kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

g.

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif,

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek


29

(APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenakan pungutan PPh atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. h. 3.

Pembelian gabah dan/atau beras

Tarif Pemungutan PPh Pasal 22 Tarif PPh pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran termasuk oleh KPA Tarif PPh Pasal 22 1,5% X Harga Pembelian Barang (harga tidak termasuk PPN)

Atas penyerahan barang adalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 22 ayat (3), besarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak PPh Pasal 22 yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 100%. Dengan demikian, tarif PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 1,5% ditambah 1,5% = 3%. Apabila rekanan/penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP, maka penulisan NPWP dalam SSP dapat dilakukan dengan cara : a.

01.000.000.0-xxx.000 untuk Wajib Pajak badan Usaha; dan

b.

04.000.000.0-xxx.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi.

xxx diisi dengan Nomor Kode Kantor Pelayanan Pajak domisili bendahara terdaftar. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah/KPA/Penerbit SPM/,Bendahara Pengeluaran terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

4.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22, terdiri dari: a.

PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara, atau KPA atau Penerbit SPM yang telah mendapat pendelegasian dari KPA atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Penyedia barang/jasa).

b.

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penandatangan SPM harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayarannya melalui KPPN.

c.

PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lama 7(tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos atas rekening Kas Negara atas nama rekanan.


30

5.

Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Bendahara sebagai Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 , yang harus disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir.

Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka

pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP dimana Bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri bukti penyetoran elektronik sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh Pasal 22. Contoh 1.

Bendahara Universitas Negeri Jakarta membayarkan pembelian buku pelajaran umum dari UD Buku Pintar (ber NPWP) dengan harga Rp. 2.500.000,00. Maka besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut bendahara adalah: Rp. 2.500.000,00 × 1,5% = Rp. 37.500,00 Catatan : Buku pelajaran umum merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga bendahara tidak memungut PPN

2.

Sekolah Dasar Negeri 11 Jakarta Selatan mengadakan pengadaan komputer senilai Rp.10.000.000,00. Pembayaran dilaksanakan dengan dana BOS, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, tidak dipungut PPh Pasal 22.


PPh Pasal 23 adalah Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran atau disediakan untuk dibayar kepada wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang bersumber dari pemanfaatan modal, penggunaan harta dan Jasa. 1.

Objek PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 23 adalah: a.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta , kecuali sewa tanah dan bangunan;

b.

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta


31

a.

Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

b.

Saat terutangnya adalah pada saat pembayaran dan jatuh tempo. Berdasarkan SE Dirjen pajak No SE-35/PJ/2010 imbalan sehubungan dengan

Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan dijelaskan sebagai berikut : a.

Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : 1) pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; 2) pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau 3) pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

b.

Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

c.

Jasa konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015 kriteria Jenis-jenis jasa lain, antara lain: Tabel 2.5. Jenis-Jenis Jasa Lain 1. Jasa penilai (appraisal);

28.Jasa maklon;

2. Jasa aktuaris;

29.Jasa penyelidikan dan keamanan;

3. Jasa akuntansi, pembukuan, 30. Jasa penyelenggara kegiatan atau dan atestasi laporan keuangan; 4. Jasa hukum

event organizer; 31. Jasa penyediaan tempat dan/atau

5. Jasa arsitektur

waktu dalam media masa,media luar

6. Jasa perencanaan kota dan

ruang

arsitektur landscape


atau

media

lain

untuk

penyampaian informasi ;

32

7. Jasa perancang (design); 8. Jasa

pengeboran

32. Jasa pembasmian hama ;

(drilling) 33. Jasa kebersihan/Cleaning Service;

dibidang penambangan minyak 34. Jasa sedot septic tank dan gas bumi, kecuali yang 35. Jasa pemeliharaan kolam; dilakukan oleh bentuk usaha 36. Jasa katering atau tata boga; tetap (BUT); 9. Jasa

37. Jasa freight faro.Jarding;

penunjang

di

panas

bumi

usaha

bidang 38. J asa logistik; dan 39. Jasa pengurusan dokumen;

penambangan minyak dan gas 40. Jasa pengepakan; bumi (migas)

41. Jasa loading dan unloading;

10.Jasa penambangan dan jasa 42. Jasa penunjang

di

bidang

penambangan selain migas; 11.Jasa

penunjang

penerbangan

di

dan

dilakukan oleh lembaga atau rangka

bandar 44. Jasa penyondiran tanah; 45. Jasa

46. Jasa

14.Jasa penyedia tenaga kerja tenaga

penyiapan

dan/

atau

dan/

atau

pengolahan lahan;

13.Jasa pengolahan limbah ;

pembibitan

penanaman bibit;

hli 47. Jasa pemeliharaan tanaman;

(outsourcing services) perantara

atau

bidang 43. Jasa pengelolaan parkir;

12.Jasa penebangan hutan;

15.Jasa

dan/

perielitian akademis;

udara;

dan/atau

laboratorium

48. Jasa pemanenan; dan/atau 49. Jasa pengolahan hasil pertanian,

keagenan;

perkebunan, perikanan, peternakan,

16.Jasa di bidang perdagangan

dan/ atau perhutanan;

surat berharga (kecuali Bursa 50. Jasa dekorasi; efek,KSEI dan KPEI)

51. Jasa pencetakan/penerbitan;

17.Jasa

52. Jasa penerjemahan;

kustodian/penyimpanan/penitip

53. Jasa

pengangkutan/ekspedisi

an, kecuali yang dilakukan oleh

kecuali yang telah diatur dalam

KSEI

Pasal 15 Undang-Undang Pajak

18.Jasa pengisian suara (dubing); 19.Jasa mixing film; 20.Jasa promosi photo,

54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;

pembuatan film, slide,

sarana 55. Jasa pengangkutan melalui jalur

iklan, klise,

poster,

sehubungan

pipa;

banner, 56. Jasa pengelolaan penitipan anak;

pamflet, baliho dan folder 21.Jasa

Penghasilan;

57. Jasa pelatihan dan/ atau kursus;

dengan 58. Jasa pengiriman dan pengisian uang


33

software komputer (termasuk

ke ATM;

perawatan, pemeliharaan dan 59. Jasa sertifikasi; perbaikan); 22.Jasa

60. Jasa survey;

pembuatan

dan

atau 61. Jasa tester, dan

pengelolaan website; 23.Jasa

internet

62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas termasuk

sambungannya; 24.Jasa pengolahan

yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

penyimpanan,

Belanja

dan

Pendapatan dan Belanja Daerah

atau

Negara

atau

Anggaran

penyaluran data, informasi dan atau program 25.Jasa

instalasi/pemasangan

AC, mesin, peralatan, listrik, telepon, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang

ruang

lingkupnya

di

bidang konstruksi; 26.Jasa

perawatan/

perbaikan/

pemeliharaan peralatan,

mesin, listrik,

telepon,

air,gas, AC. TV kabel, alat transportasi/

kendaraan

dan

atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang

ruang

Lingkupnya

di

bidang Konstruksi; 27.Jasa

perawatan

kendaraan

dan atau transportasi darat laut dan udara

Selain

pembayaran-pembayaran

tersebut

di

atas

terdapat

beberapa

pembayaran yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23, yaitu penghasilan yang diterima oleh badan/lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Badan/lembaga pemerintah tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a.

Badan/lembaga

pemerintah

yang

pendiriannya

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku (UU, PP, PerPres, KepPres); b.

Badan/lembaga pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD;


34

c.

Pemeriksa badan/lembaga tersebut dilakukan oleh BPK, BPKP, ITJEN, atau BAWASDA; dan

d.

Sumber penerimaan yang diterima badan/lembaga tersebut merupakan penerimaan negara.

2.

Tarif PPh Pasal 23 Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 2%

dari penghasilan bruto (nilai

pembayaran atas jasa yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai). Dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang memiiki NPWP, yaitu menjadi 4% dari jumlah bruto. Jumlah brutto adalah seluruh jumlah penghasilan tidak termasuk •

Pembayaran gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain.

•

Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material

•

Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga

•

Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) Namun ketentuan tersebut tidak termasuk jasa catering

3.

Waktu Terutang PPh Pasal 23 Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran penghasilan yang bersangkutan.

4.

Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23 Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.

5.

Tata Cara Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 yang dipotong bendahara harus disetorkan oleh bendahara selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Terhadap penyetoran PPh Pasal 23 harus dilaporkan ke KPP selambatlambatnya tanggal 20 di bulan berikutnya. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.


35

Tata cara pelaporan dilakukan sebagai berikut a.

Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat dalam satu bulan takwim dicatat rangkap dua pada formulir Daftar Bukti Pemotongan Pajak;

b.

Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 23, rangkap 2 (dua) dan dilampiri dengan: 1) Bukti setor elektronik; 2) Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23;

c.

Bendahara menerima kembali satu set lembar ke-2 SPT Masa PPh Pasal 23, sebagai bukti telah melapor.

Contoh Perhitungan PPh pasal 23 1.

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan membayar jasa service kendaraan pada bengkel mobil “Tokcer” (ber NPWP) untuk memperbaiki kendaraan dinas.

Besarnya biaya yang dikeluarkan Rp 900.000,00 (belum termasuk PPN)

pembayaran tersebut sudah termasuk penggantian suku cadangnya. Terhadap transaksi tersebut Bendahara memungut PPh Pasal 23 sebesar : Rp 900.000,00 × 2% = Rp. 18.000,00 2.

Dalam rangka penyelenggaraan rapat dinas, bendahara Pendidikan Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran atas penyediaan konsumsi oleh pengusaha jasa catering

“Enak” dengan biaya sebesar Rp 900.000,00.

PPh Pasal 23 yang

terutang dan harus dipotong oleh bendahara adalah: Rp 900.000,00 x 2% = Rp.18.000,00 Catatan : Jasa catering termasuk jenis jasa yang tidak dipungut PPN.


Ketentuan pasal 26 Undang Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Badan Usaha Tetap. 1.

Objek PPh Pasal 26 PPh Pasal 26 dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), baik itu orang pribadi maupun badan, selain Badan Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari Indonesia.


36

2.

Tarif PPh Pasal 26 Tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri. Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran yang sehubungan dengan jasa, penggunaan harta, sewa, pekerjaan, kegiatan atau pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20% Pemotongan/pemungutan pajak penghasilan Pasal 26 yang dilakukan oleh bendahara tersebut bersifat final. Besarnya tarif tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan

Perjanjian

Penghindaran

Pajak

Berganda.

Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 3.

Tata Cara penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 26 Terhadap pemotongan PPh pasal 26, bendahara harus menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan hasil pemungutan PPh pasal 26 dilakukan oleh bendahara dengan membuat SPT Masa PPh pasal 26. Pelaporan tersebut harus dilaksanakan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. SPT Masa PPh pasal 26 dibuat dalam 2 rangkap . a.

Lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak; dan

b.

Lembar kedua untuk arsip bendahara.

Contoh Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan membayarkan honorarium kepada Mr. Paul Lambert seorang narasumber yang berasal dari Australia dalam pelaksanaan Diklat Logic Model sebesar 3000 US $ (catatan kurs 1US $ = 15.000,00. Terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong PPh pasal 26 sebesar (3000 US $ x Rp.15.000,00) x 20%

= Rp.9.000.000,00.


37

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 1.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan a.

Pengertian Persewaan tanah dan/atau bangunan adalah sewa berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagian-bagiannya, gedung dan bangunan industri termasuk areal baik di dalam maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut. Pemotongan pajak oleh bendahara atas pembayaran yang sumber dananya dari APBN/APBD, dilakukan terhadap semua nilai pembayaran atau jumlah bruto nilai persewaan yaitu semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan ”service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

b.

Tarif Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. PPh (final) = 10% x Bruto

c.

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan, antara lain meliputi: 1) Bendahara sebagai penyewa wajib, memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu; 2) Pada saat dilakukannya pemotongan PPh, bendahara memberikan bukti pemotongan PPh Final kepada orang atau badan yang menyewakan; 3) Bendahara menyetorkan PPh yang telah dipotong secara elektronik pada Bank Persepsi atau Kantor Pos, selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;


38

4) Bendahara wajib melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak, tempat Bendahara terdaftar sebagai Wajib Pajak, selambatlambatnya tanggal 20 di bulan berikutnya, setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa Contoh Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran kepada CV Maju Hidayat untuk sewa gedung dalam rangka penyelenggaraan Diklat Teknis Umum dengan harga Rp 6.600.000,00. (termasuk PPN) pada tanggal 19 Juli 2016. Bagaimana kewajiban perpajakan bendahara?

Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong PPh final sebesar : Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.600.000,00 x 100/110

= Rp 6.000.000,00

PPh pasal 4 (2)

= Rp.6.000.000,00 x 10% = Rp.600.000,00

Pemungutan PPN Atas pembayaran sewa wajib dipungut PPN dengan tarif 10% PPN

= Rp.6.000.000,00 x 10% = Rp.600.000,00

Kewajiban Bendahara a.

melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Maju Hidayat;

b.

membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Maju Hidayat;

c.

membuat bukti setor elektonik PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN atas nama PT Maju Hidayat;

e.

menyerahkan copy bukti setor elektronik PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN, Faktur pajak lembar ke-2; dan bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Maju Hidayat;

f.

melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Bogor paling lama tanggal 20 Agustus 2016;

g.

melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Manado paling lama tanggal 31 Agustus 2016.

2.

PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan a.

Pengertian Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:


39

a. Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; b. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus; dan c. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. b.

Tarif Bendahara dalam melaksanakan pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atas beban APBN/APBD dilakukan sesuai dengan nilai yang disepakati atau jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan hak. Jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan hak adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan. Jumlah bruto nilai pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. Apabila pelaksanaannya melalui lelang, maka jumlah bruto nilai pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang adalah nilai menurut risalah lelang tersebut. Sesuai PP 34 Tahun 2016 besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar: 1)

2,5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah sederhana atau Rusun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

2)

1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunanberupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

3)

0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk


40

kepentingan umum Ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012 adalah pengadaan tanah dalam rangka : 1.

Pertahanan dan keamanan nasional

2.

Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur KA, Stasiun KA dan fasilitas operasi KA

3.

Waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, sanitasi dan bangunan pengairan lainnya

4.

Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

5.

Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

6.

Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

7.

Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

8.

Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

9.

Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

10. Fasilitas keselamatan umum; 11. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 13. Cagar alam dan cagar budaya; 14. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; 15. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; Nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. Sedangkan kriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana sesuai dengan kriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan perpajakan. c.

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, antara lain meliputi: 1) Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui pengalihan hak tersebut, wajib memungut PPh yang terutang dan menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan atau sebelum pengalihan hak dilaksanakan. 2) Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui pengalihan hak, wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi


41

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kantor Pelayanan Pajak, tempat Bendahara atau pejabat yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya, setelah bulan dilakukannya pembayaran kepada orang pribadi atau badan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditentukan. CONTOH: Suatu Satker

melakukan pembayaran atas pembebasan tanah bukan untuk

kepentingan umum kepada bapak Nasrun seluas 800 m sebesar Rp.400.000,00/m2 pada tanggal 25 September 2016 Pemotongan PPh pasal 4 (2) PPh final yang harus dipungut/dipotong

dan disetor oleh Bendahara Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan atas pembayaran tersebut adalah: (800 m x Rp.400.000,00) x 2,5% = Rp 8.000.000,00 Pemungutan PPN PPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali atas pengadaan tanah dari real estate atau industrial estate. Kewajiban Bendahara a. membuat bukti penyetoran elektronik PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Bapak Nasrun b. menyerahkan copi bukti setor elektronik PPh Final Pasal 4 ayat (2) c. melaporkan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut ke KPP Pratama Bogor paling lama tanggal 20 Oktober 2016. 3.

Usaha Jasa Konstruksi a.

Pengertian Berikut ini beberapa pengertian yang terkait dengan jasa konstruksi, antara lain: 1) Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi; 2) Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain; 3) Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh pribadi atau badan yang


42

dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen

perencanaan

bangunan fisik lain. 4) Pelaksana konstruksi adalah pemberian jasa oleh pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). 5) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. b.

Tarif Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif pajak final tersebut adalah: JASA KONSTRUKSI

PPh Bersifat Final

Pelaksana Kontruksi

Mempunyai Kualifikasi Usaha Kecil

2%

Perencana/Pengawas Kontruksi

Tidak Mempunyai Kualifikasi Usaha

Dengan Kualifikasi Usaha

Tanpa Kualifikasi Usaha

Non Kecil

3%

4%

4%

6%

Gambar 2.7. Perhitungan PPh Pasal 21 Lainnya


43

Yang dimaksud dengan memiliki kualifikasi adalah pengusaha jasa konstruksi yang

telah

memperoleh

sertifikat

yang

dikeluarkan

oleh

Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dasar pengenaan pajak untuk jasa kontruksi adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, tidak/belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungannya dapat dilakukan dengan cara: PPh = Jumlah Pembayaran (tidak/belum termasuk PPN) x Tarif

Contoh Pada Tanggal 10 Mei 2016 dilakukan pembayaran termin I atas kegiatan pembangunan Asrama Melati Barat kepada rekanan PT. Karya Persada, NPWP 01.399.222.1-396.000, Tanggal Pengukuhan PKP 20 Juni 1998, Alamat Jl. Puncak No.27 Bogor sebesar Rp. 2.200.000.000,00. (termasuk PPN) PT. Karya Persada merupakan pelaksana konstruksi yang tergolong usaha kecil dan memiliki kualifikasi. PT Karya Persada menerbitkan Faktur Pajak bernomor seri 000.000.09.00000036 tertanggal 8 Mei 2016. Bagaimana perhitungan pajak yang harus dikenakan? Pemungutan PPN Nilai Pembayaran Termin I = Rp 2.200.000.000,00 (termasuk PPN) Dasar Pengenaan Pajak : Rp 2.200.000.000,00 x 100/110 = Rp 2.000.000.000,00 Nilai PPN

= Rp 2.000.000.000,00 x 10% = Rp 200.000.000,00

Pemungutan PPh pasal 4 ayat (2)

= 2% x (Rp 2.000.000.000,00) = Rp 40.000.000,00

c.

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi, antara lain meliputi: 1) Bendahara memotong

Pajak

Penghasilan yang

terutang

pada saat

pembayaran penghasilan berupa imbalan atas penyerahan jasa konstruksi; 2) Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh final untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memenuhi syarat pengusaha kecil dan nilai kontrak sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 3) Bendahara menyetor PPh yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat- lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan


44

pembayaran imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); dan 4) Bendahara melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran.

Mata Anggaran Penerimaan dan Kode Jenis Setoran Mata anggaran penerimaan adalah kode akun pajak untuk jenis-jenis pajak. Berikut ini tabel yang berisikan beberapa mata anggaran penerimaan untuk jenis pajak penghasilan sebagai berikut. Tabel 2.6. Mata Anggaran Penerimaan/Kode Akun Pajak PPh Mata Anggaran Penerimaan

Jenis Pajak

411121


411122


411124


411127


411128

Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri

411211

Pajak Pertambahan Nilai

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

terkait dengan tugas perpajakan

Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut : 1.

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 Tabel 2.7. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

Kode Jenis Setoran 100

402

Jenis Setoran Masa PPh Pasal 21

PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya


Keterangan untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.

45

2.



Masa PPh Pasal 22

900

Pemungut PPh Pasal non bendahara Pemungut PPh pasal Bendahara APBN Pemungut PPh pasal Bendahara APBD Pemungut PPh pasal Bendahara Dana Desa

910 920 930

3.

Jenis Setoran

Keterangan

22 22 22 22

untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain bendahara untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut bendahara APBN untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut bendahara APBD untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut bendahara dana desa


Kode Jenis Setoran

4.

Jenis Setoran

100

Masa PPh Pasal 23

104

PPh Pasal 23 atas Jasa

Keterangan untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final Tabel 2.10. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Final


403

409 410

Jenis Setoran

Keterangan

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri

untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri.


46


499 5.

Jenis Setoran

Keterangan

PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri PPh Final Lainnya

untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri. untuk pembayaran PPh Final lainnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri Tabel 2.11. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran 100 910 920 930

Jenis Setoran

Keterangan

Pemungut PPN Dalam Negeri non Bendahara Pemungut PPN Dalam Negeri bendahara APBN Pemungut PPN Dalam Negeri Bendahara APBD Pemungut PPN dalam Negeri Bendahara Dana Desa

untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut selain bendahara untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut bendahara APBN untuk pembayaran PPN dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut bendahara APBD untuk pembayaran PPN dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut bendahara dana desa

Simulasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan, Pengisian formulir Pajak Bendahara Belanja Pegawai 1.

Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran gaji bulan Maret

2016 kepada Hendra Zain dengan daftar penghasilan sebagai berikut :

No 1

Nama NPWP Hendra Zain

Gaji (Rp) 4.035.800

(07.777.440.5.404.000

Tunjangan Jabatan 1.000.000

Status Kawin tanpa anak

Bagaimana kewajiban perpajakan bagi bendahara? Atas pembayaran gaji bulan Maret 2016 tersebut terutang PPh pasal 21 dengan penghitungan sebagai berikut :


47

1

Gaji pokok

4.035.800

2


3

Jumlah

4.439.380

Tunjangan jabatan

1.000.000

403.580

4

Tunjangan beras

5

Pembulatan

6


5.584.248

7

Gaji pokok

4.035.800

8

Pengurangan : a. Biaya jabatan b. Iuran pension

144.840 28

490.083 = 5% x Rp5.584.248 = Rp279.212 = 4,75% x Rp5.584.248 = Rp210.871

9

Penghasilan bersih (netto) sebulan (baris 7) – (baris 8)

5.094.165

10

Penghasilan bersih (netto) setahun 12 x (baris 9)

61.129.981

11

PTKP (diri sendiri + istri)

58.500.000

12

Penghasilan kena pajak setahun (barsi 11)

13

Penghasilan kena pajak setahun dibulatkan

14

PPh terutang dalam setahun : 5% x Rp4.563.000

15

PPh terutang dalam sebulan = 131.450 : 12

(baris 10) –

2.629.981

2.629.000 131.450 10.954

Kewajiban bendahara Pusdiklat Anggaran atas pembayaran gaji bulan Maret 2016 tersebut adalah: a. Memotong PPh pasal 21 atas pembayaran gaji b. Melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor paling lama tanggal 20 April 2016 2.

Belanja Honorarium a.

Simulasi Transaksi Pusdiklat anggaran membayarkan honorarium kelompok kerja Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Anggrek pada tanggal 25 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut :


48

Nama

Golongan

Jabatan

Honorarium

Hendra Zain

IV / a

Ketua

Rp.1.200.000,00

Dodi Santoso

III / c

Sekretaris

Rp.1.000.000,00

Heri

II / d

Anggota

Rp. 900.000,00

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium yang diterima anggota Pokja tersebut ?

Perhitungan PPh pasal 21 Penghitungan PPh pasal 21 atas honor tersebut didasarkan pada golongan dari penerima honor sebagai berikut. Nama

Golongan

Honorarium

Tarif

PPh terutang

Hendra Z

IV / a

Rp.1.200.000,00 15%

Rp.180.000,00

Dodi S

III / c

Rp.1.000.000,00 5%

Rp. 50.000,00

Heri

II / d

Rp. 900.000,00 0%

Rp.

0,00

Kewajiban Bendahara Kewajiban

bendahara

Pusdiklat

Anggaran

dan

Perbendaharaan

atas

pembayaran honor tersebut : 1) memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor; 2) membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor; 3) menyetorkan PPh Pasal 21 Final paling lama tanggal10 April 2016; 4) melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Kota paling lama tanggal 20 April 2016. b.

Pengisian Formulir 1) Mengisi Surat Setoran Elektronik


49

Surat Setoran Elektronik NPWP

00.030.485.6.404.0

Nama

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Alamat

Jalan raya Puncak KM 72 Gadog

Kota

Bogor

Jenis Pajak

PPh pasal 21 (411121)

Jenis Setoran

Final / 402

Masa Pajak

April

Tahun Pajak

2016

Mata Uang

Rupiah (Rp)

Jumlah Setor

230.000


s.d.

April

50

2) Membuat Bukti Potong


51

3) Pengisian SPT Masa Pajak Maret 2016 untuk Melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21


52

00.030.485.6

NPWP PEMOTONG : B.09

-

122

.

FORMULIR 1721

000

C. OBJEK PAJAK FINAL NO

PENERIMA PENGHASILAN

(1) 1. 2. 3.

KODE OBJEK PAJAK

JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)

JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

(2) PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

21-401-01

PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS Y ANG DIBAY ARKAN SEKALIGUS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSIUNAN Y ANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN Y ANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

4.

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA

5.

JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)

21-401-02

3

21-402-01

3.100.000,00

230.000,00

21-499-99

D. LAMPIRAN X

1. FORMULIR 1721 - I D.01 (Untuk Satu Masa Pajak)

1

D.02

LEMBAR

2. FORMULIR 1721 - I D.04

X

LEMBAR

D.06

4. FORMULIR 1721 - IIII D.07

D.10

1

LEMBAR

D.13

2

LEMBAR

D.11

3. FORMULIR 1721 - II D.05

5. FORMULIR 1721 - IV D.09

6. FORMULIR 1721 - V

LEMBAR

D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak)

X

X

1

D.08

7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) D.12 DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)

8. SURAT KUASA KHUSUS

LEMBAR

D.14

E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanki-sanki sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. 1.

X

E.01

2. NPWP : 3. NAMA

:

PEMOTONG

4. TANGGAL : 5. TEMPAT

:

6.

KUASA

00.030.485.6

E.02

E.02

E.02

-

404

.

TANDA TANGAN

000

Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan E.02

E.02

10

-

4

-

2016 Bogor


53

4) Melengkapi SPT Masa dengan Daftar Bukti Potong


54

5) Melengkapi SPT Masa dengan Daftar SSP


55

Rangkuman Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak dalam pajak penghasilan, terdiri dari orang pribadi, badan dan Badan Usaha Tetap (BUT). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Berdasarkan subjeknya Pajak Penghasilan Pasal 21, dibedakan menjadi dua yakni untuk yang berprofesi sebagai Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI dan pensiunannya, dan yang tidak berprofesi sebagai Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI dan pensiunannya. Golongan tersebut, kemudian diklasifikasikan berdasarkan sumber penghasilannya, yakni untuk golongan Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI dan pensiunannya, dibedakan atas penghasilan tetap dan teratur dengan penghasilan yang tidak tetap dan tidak teratur, sedangkan untuk yang tidak berprofesi sebagai Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI dan pensiunannya, dibedakan atas penghasilan tetap dan teratur, penghasilan yang tidak tetap dan tidak teratur, dan penghasilan dari jasa. PPh Pasal 22 adalah hal-hal yang berkenaan dengan penyerahan barang yang dibeli dari sumber dana APBN/APBD. Pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 22, antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang mendapat pendelegasian dari KPA, Bendaharawan Pemerintah Pusat maupun Daerah, BHMN/BLU/BUMN/BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dibiayai dari APBN/APBD, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


56

Bendahara pemerintah pusat/daerah bertindak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, atas pembayaran yang dilakukan yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD. Bendahara berhak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang memperoleh pembayaran, yang mana pembayaran tersebut berasal dari APBN/APBD. Pemotongan tersebut dilakukan oleh bendahara yang melakukan pembayaran, baik itu bendahara pemerintah pusat maupun bendahara pemerintah daerah. PPh Pasal 26 dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), baik itu orang pribadi maupun badan, selain Badan Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari Indonesia. Pembayaran yang sumber dananya dari APBN/APBD dikenakan pemotongan pajak berdasarkan PPh Pasal 26, dengan tarif pajak sebesar 20% dari jumlah bruto yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terdiri dari pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan, PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan usaha jasa konstruksi. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dipotong oleh bendahara atas pembayaran yang sumber dananya dari APBN/APBD, dilakukan terhadap semua nilai pembayaran atau jumlah bruto nilai persewaan yaitu semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan ”service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Besarnya PPh yang dipotong adalah 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dipotong oleh bendahara dalam melaksanakan pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atas beban APBN/APBD dilakukan sesuai dengan nilai yang disepakati atau jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan hak. Jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan hak adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan. Dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.


57

Mata Anggaran Penerimaan atau akun yang dipakai untuk penyetoran pajak bendahara pengeluaran adalah : Mata Anggaran Penerimaan

Jenis Pajak

411121


411122


411124


411127


411128

Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri


58

Memahami Subjek Pajak Penghasilan Secara Umum. Memahami Objek Pajak Penghasilan Secara Umum. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Recommend Documents