PENGARUH TARIF PAJAK DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BARU TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PERSPEKTIF, VOL. XI NO. 1 MARET 2013

PENGARUH TARIF PAJAK DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BARU TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI HARTANTI Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika Jl. RS Fatmawati No.24 Pondok Labu. Jakarta. Indonesia Email : [email protected]

ABSTRACT Tax Law issued by the Government, particularly the Director General of many tax changes and revisions. Among them is a form of tax base tax rate, Taxable Income (taxable income), the imposition of a limit on the cost of office and pension costs. With these changes bring positive influence on the amount of Income Tax (VAT) of Article 21 for an individual taxpayer particular jobholder. Article 21 Income tax charged to an individual taxpayer will be smaller when compared with the previous year. So with these changes will stimulate tax revenue for the state and awareness of citizens to tax. This study aims to determine the amount of tax that must be paid if the taxpayer with income of the same amount and the same taxpayer status with different years. The method of analysis used by the literature, and comparative observations by comparing each year. The results showed that the income tax rate and the tax does not affect the imposition of new income tax for taxpayers.

Keywords: new tax rates, income tax 21, individual taxpayers I.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia yang lama sudah tidak sesuai dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Disamping itu sistem perpajakan yang lama belum dapat menggerakan peran dari semua lapisan subyek pajak. Padahal besar sekali peranannya untuk menghasilkan penerimaan dalam negeri untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya undang-udang perpajakan baru. Salah satunya adalah sistem pemungutan pajak yang tadinya menggunakan official assesment system menjadi self assessment system. Sehingga wajib pajak diharuskan menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Penghitungan pajak penghasilan khususnya pasal 21, wajib pajak harus memperhatikan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya meliputi besarnya tarif pajak yang dikenakan pada lapisan penghasilan kena pajak, PTKP, biaya jabatan dan biaya pensiun yang berlaku dan disesuaikan dengan tahun pajak dari wajib pajak.

Setelah wajib pajak menghitung Pajak Penghasilan maka harus melaporkan kedalam Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Jika wajib pajak penghasilan brutonya kurang dari Rp 60.000.000, atau penghasilannya diperoleh dari satu pemberi kerja maka SPT yang dilaporkan adalah 1770SS, Kalau lebih dari satu pemberi kerja maka harus melaporkan ke SPT 1770S, dan bila wajib pajak mempunyai pekerjaan bebas atau usaha maka harus melaporkan kedalam SPT 1770. Disamping melaporkan SPT, wajib pajak harus melampirkan perhitungan penghasilannya bagi karyawan swasta maupun PNS dengan lampiran bukti potong. Bagi pegawai tetap bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka bukti potong memakai form 1721-A1, sedangkan PNS harus melampirkan form bukti potong 1721-A2 II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang atau pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan (Mardiasmo: 2006).

99

PERSPEKTIF, VOL. XI NO. 1 MARET 2013

2.2. Pemotong Pajak Penghasilan 21 Menurut Mardiasmo (2008), yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan 21 adalah : 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan 2. Bendahara pemerintah yang terdiri dari orang pribadi dan badan 3. Dana pensiun atau badan lain seperti jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI 4. Perusahaan dan Bentuk Usaha Tetap 5. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 6. Penyelenggara kegiatan 2.3. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan 21 Menurut Mardiasmo (2008), penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 adalah : 1. Pegawai tetap 2. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenisnya. 3. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua 4. Penerima honorarium 5. Penerima Upah 6. Tenaga Ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) 7. Peserta kegiatan 2.4. Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21

Yang

Tidak

Menurut Dirjen pajak penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan 21 adalah : 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat : a. Bukan warga negara Indonesia b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan nya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri

100

Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usa atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 2.5. Penghasilan Yang Dipotong Penghasilan Pasal 21

Pajak

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo (2008) ádalah: 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan iuran pensiun, tunjangan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan pengahsilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai. 4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, Uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari: a. Tenaga ahli (Pengacara, akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model,

PERSPEKTIF, VOL. XI NO. 1 MARET 2013

peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. c. Olahragawan d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, g. Agen iklan h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada statu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat, i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan j. Peserta perlombaan k. Petugas penjaja barang dagangan l. Petugas dinas luar asuransi m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau sebagai calon pegawai n. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. o. Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

4.

5.

Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.246/PMK.03/2008.

2.7. PTKP Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak Tahun 2009, adalah : 1. Untuk wajib pajak pribadi sebesar Rp. 24.300.000 /tahun 2. Tambahan untuk istri yang bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami Rp. 2.025.000 3. Tambahan untuk status pernikahan Rp. 2.025.000/tahun 4. Tambahan untuk atau tanggungan sedarah dan semenda dalam garis lurus atau pun anak angkat yang menjadi Tanggungan penuh (maksimal 3 orang) Rp. 24.300.000 perorang pertahun.

Sedangkan untuk biaya jabatan atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya Rp 6.000.000/tahun atau Rp500.000/bulan Untuk penerima pensiun bulanan, 2.6. Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp2.400.000 Penghasilan 21 setahun atau Rp 200.000 sebulan) Menurut Mardiasmo (2008) penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 2.8. Tarif Pajak adalah : 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan Menurut Pasal 17 UU PPh Tahun 2008 asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, Tarif pajak Orang Pribadi dalam Negeri asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan ditentukan sebagai berikut : asuransi bea siswa. 1. Sampai dengan Rp. 50.000.000, tarif pajak 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan 5% kenikmatan dalam bentuk apapun yang 2. Diatas Rp. 50.000.000, sampai dengan Rp. diberikan wajib pajak atau pemerintah 250.000.000, tarif pajak 15% kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak 3. Diatas Rp. 250.000.000, sampai dengan selain pemerintah, atau wajib pajak yang Rp. 500.000.000, tarif pajak 25% dikenakan pajak penghasilan yang bersifat 4. Diatas Rp. 50.000.000, tarif pajak 30% final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus 2.9. Surat Pemberitahuan (SPT) (deemend profit) 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana Undang-Undang Pajak Tahun 2009 pensiun yang pendiriannya telah disahkan menyebutkan bahwa : oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan

101

PERSPEKTIF, VOL. XI NO. 1 MARET 2013

1.

2.

3.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60.000.000, setahun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi , formulir SPT yang diisi adalah 1770SS Wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih dari pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang dikenakan PPh Final atau bersifat Final, Formulir yang diisi adalah 1770S Sedangkan Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan netto, dari satu pemberi kerja, yang dikenakan PPh final atau bersifat final dan penghasilan lainnya maka SPT Tahunan yang wajib diisi adalah 1770

III. METODE PENELITIAN

2006 dan yang terbaru tahun 2009. Tarif pajak ini dikenakan berdasarkan pada lapisan penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang dikenakan prosentasenya secara progresif yang disesuaikan dari yang kecil sampai yang besar. Tabel 1 : Tarif pajak sebelum 2004 Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai Rp. 25.000.000 5% Diatas Rp. 25.000.000 s/d 10% Rp. 50.000.000 3 Diatas Rp. 50.000.000 s/d 15% Rp. 100.000.000 4 Diatas Rp. 100.000.000 s/d 25% Rp. 200.000.000 5 Diatas Rp. 200.000.000 35% Sumber: Dirjen Pajak

No. 1 2

Tabel 2 : Tarif pajak sebelum 2006 Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 1 Diatas Rp. 25.000.000 5% s/d Rp. 50.000.000 2 Diatas Rp. 50.000.000 10% s/d Rp. 100.000.000 3 Diatas Rp. 100.000.000 15% s/d Rp. 200.000.000 4 Diatas Rp. 200.000.000 25% Sumber: Dirjen Pajak No.

1.

2.

3.

Metode literatur Studi literatur dilakukan dengan cara membaca buku perpajakan dan undangundang pajak yang dikeluarkan dirjen pajak. Selain itu melakukan browsing diinternet yang berhubungan dengan materi pajak. Metode observasi Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan melakukan wawancara dengan pihak kantor pelayanan pajak pratama. Metode Komparatif Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan besarnya pajak terutang disetiap tahunnya sehingga bisa diketahui perbedaannya pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi khususnya pegawai tetap harus memperhatikan dasar perhitungan yang telah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu : 1. Tarif pajak Untuk tarif pajak dinegara kita telah mengalami perubahan tiga kali perubahan yang berlaku sebelum tahun 2004, tahun

102

Tabel 3 : Tarif pajak sebelum 2009 Penghasilan kena pajak Tarif Pajak 1 Sampai dengan Rp. 5% 50.000.000 2 Diatas Rp. 50.000.000 15% s/d Rp. 250.000.000 3 Diatas Rp. 250.000.000 25% s/d Rp. 500.000.000 4 Diatas Rp. 500.000.000 30% Sumber: Dirjen Pajak No.

2.

PTKP PTKP juga mengalami perubahan akibat dari perubahan undang-undang pajak, seperti dalam tabel dibawah ini :

PERSPEKTIF, VOL. XI NO. 1 MARET 2013

No 1 2 3. 4

Tabel 4 : Daftar Penghasilan Tidak kena pajak Besarnya PTKP untuk Tahun Pajak (Rp) Sebelum 2005 2005 2006 2009 Wajib pajak pribadi 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 Tambahan WP kawin 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000 Tambahan istri bekerja 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 Tambahan Tanggungan 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000 (maksimal 3) Sumber : Dirjen Pajak Keterangan

Penghasilan Tidak Kena Pajak ini disesuaikan dengan keadaan dari wajib pajak. Wajib pajak yang sudah berkeluarga atau mempunyai tanggungan pasti berbeda dengan yang belum menikah, sehingga diharapkan pajak ini tidak membebani wajib pajak. PTKP ini nantinya akan menjadi pengurang penghasilan bersih atau penghasilan netto setahun dari wajib pajak dan akan didapatkan penghasilan kena pajak tidak terlalu besar dan memperkecil persentase tarifnya sehingga pajak terutang yang dibayarkan lebih sedikit. Biaya jabatan dan biaya pensiun juga berubah sesuai dengan ketentuan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biaya pensiun yang semula dikenakan 5% dari penghasilan bruto dengan setinggi-tingginya Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 sebulan, sekarang menjadi Rp. 6.000.000 setahun dan Rp. 500.000 sebulan. Sedangkan untuk iuran pensiun pada awalnya 5% dari penghasilan bruto dengan setinggi-tingginya Rp. 432.000 pertahun atau sekitar Rp. 36.000 Untuk melihat seberapa besar pengaruh dari perubahan tarif yang baru, bisa dilihat dari contoh kasus sebagai berikut : Ari adalah karyawan disebuah bank swasta (sudah menikah dengan tanggungan 2 anak dan istri tidak bekerja) dengan gaji Rp. 4.500.000 setiap bulannya. Bank tempat Ari bekerja mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan dan premi kematian yang dibayar bank tersebut sebesar Rp. 50.000 dan Rp20.000. Setiap bulan Ari membayar iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar Rp 40.000. Disamping itu Bank tersebut mengikuti program pensiun untuk pegawainya, Bank tersebut membayar iuran pensiun untuk Ari kedana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40.000, sedangkan Ari membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000. Berdasarkan kasus tersebut maka besarnya 2. Pajak Penghasilan 21 Ari adalah sebagai berikut : 1. Misalkan kasus terjadi sebelum tahun 2000 :

a.

b.

c.

d. e.

f.

g.

h.

2013 24.300.000 2.025.000 24.300.000 2.025.000

Jumlah penghasilan bruto sebulan = Penghasilan sebulan + Premi jaminan kecelakaan + Premi kematian Jumlah penghasilan bruto sebulan = Rp. 4.500.000 + Rp. 50.000 + Rp. 20.000 = Rp. 4.570.000 Pengurang = Biaya jabatan + Iuran jaminan + Iuran pensiun Pengurang = Rp. 108.000 + Rp. 40.000 + Rp. 30.000 = Rp. 178.000 Catatan : biaya jabatan = 5% x Rp. 4.570.000 = Rp. 228.500 (maksimum diijinkan = Rp. 108.000/bulan) Jumlah penghasilan netto sebulan = Jumlah penghasilan bruto – Pengurang Jumlah penghasilan netto sebulan = Rp. 4.570.000 – Rp. 108.000 = Rp. 4.392.000 Jumlah penghasilan netto setahun =12 x Rp. 4.392.000 = Rp. 52.704.000 PTKP : Wajib pajak = Rp. 2.880.000 Status menikah = Rp. 1.440.000 Tanggunan 2 anak = Rp. 2.880.000 + Jumlah PTKP = Rp. 7.200.000 Jumlah Penghasilan kena pajak = Jumlah penghasilan netto setahun – PTKP Jumlah Penghasilan kena pajak = Rp. 52.704.000 – Rp. 7.200.000 = Rp. 45.504.000 Pajak terutang 21 setahun adalah : 5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000 10% x Rp. 20.504.000 = Rp. 2.050.400 + Jumlah pajak Rp. 3.300.400 PPh terutang 21 sebulan : Rp. 3.300.400 : 12 = Rp. 275.033,33

Misalkan kasus terjadi tahun 2004 : a. Jumlah penghasilan bruto sebulan = Penghasilan sebulan + Premi jaminan kecelakaan + Premi kematian

103

PERSPEKTIF, VOL. XI NO. 1 MARET 2013

b.

c.

d. e.

f.

g.

h.

3.

104

Jumlah penghasilan bruto sebulan = Rp. 4.500.000 + Rp. 50.000 + Rp. 20.000 = Rp. 4.570.000 Pengurang = Biaya jabatan + Iuran jaminan + Iuran pensiun Pengurang = Rp. 108.000 + Rp. 40.000 + Rp. 30.000 = Rp. 178.000 Catatan : biaya jabatan = 5% x Rp. 4.570.000 = Rp. 228.500 (maksimum diijinkan = Rp. 108.000/bulan) Jumlah penghasilan netto sebulan = Jumlah penghasilan bruto – Pengurang Jumlah penghasilan netto sebulan = Rp. 4.570.000 – Rp. 108.000 = Rp. 4.392.000 Jumlah penghasilan netto setahun =12 x Rp. 4.392.000 = Rp. 52.704.000 PTKP : Wajib pajak = Rp. 12.000.000 Status menikah = Rp. 1.200.000 4. Tanggunan 2 anak = Rp. 2.400.000 + Jumlah PTKP = Rp. 15.600.000 Jumlah Penghasilan kena pajak = Jumlah penghasilan netto setahun – PTKP Jumlah Penghasilan kena pajak = Rp. 52.704.000 – Rp. 15.600.000 = Rp. 37.104.000 Pajak terutang 21 setahun adalah : 5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000 10% x Rp. 12.104.000 = Rp. 1.210.400 + Jumlah pajak Rp. 2.460.400 PPh terutang 21 sebulan : Rp. 2.460.400 : 12 = Rp. 205.000

Misalkan kasus terjadi tahun 2006 : a. Jumlah penghasilan bruto sebulan = Penghasilan sebulan + Premi jaminan kecelakaan + Premi kematian Jumlah penghasilan bruto sebulan = Rp. 4.500.000 + Rp. 50.000 + Rp. 20.000 = Rp. 4.570.000 b. Pengurang = Biaya jabatan + Iuran jaminan + Iuran pensiun Pengurang = Rp. 108.000 + Rp. 40.000 + Rp. 30.000 = Rp. 178.000 Catatan : biaya jabatan = 5% x Rp. 4.570.000 = Rp. 228.500 (maksimum diijinkan = Rp. 108.000/bulan) c. Jumlah penghasilan netto sebulan = Jumlah penghasilan bruto – Pengurang Jumlah penghasilan netto sebulan = Rp. 4.570.000 – Rp. 108.000 = Rp. 4.392.000 5.

d. e.

f.

g.

h.

Jumlah penghasilan netto setahun =12 x Rp. 4.392.000 = Rp. 52.704.000 PTKP : Wajib pajak = Rp. 13.200.000 Status menikah = Rp. 1.200.000 Tanggunan 2 anak = Rp. 2.400.000 + Jumlah PTKP = Rp. 16.800.000 Jumlah Penghasilan kena pajak = Jumlah penghasilan netto setahun – PTKP Jumlah Penghasilan kena pajak = Rp. 52.704.000 – Rp. 16.800.000 = Rp. 35.904.000 Pajak terutang 21 setahun adalah : 5% x Rp. 35.904.000 = Rp. 1.795.000 PPh terutang 21 sebulan : Rp. 1.795.000 : 12 = Rp. 149.600

Misalkan kasus terjadi tahun 2009 : a. Jumlah penghasilan bruto sebulan = Penghasilan sebulan + Premi jaminan kecelakaan + Premi kematian Jumlah penghasilan bruto sebulan = Rp. 4.500.000 + Rp. 50.000 + Rp. 20.000 = Rp. 4.570.000 b. Pengurang = Biaya jabatan + Iuran jaminan + Iuran pensiun Pengurang = Rp. 228.500 + Rp. 40.000 + Rp. 30.000 = Rp. 298.500 Catatan : biaya jabatan = 5% x Rp. 4.570.000 = Rp. 228.500 c. Jumlah penghasilan netto sebulan = Jumlah penghasilan bruto – Pengurang Jumlah penghasilan netto sebulan = Rp. 4.570.000 – Rp. 228.500 = Rp. 4.271.500 d. Jumlah penghasilan netto setahun =12 x Rp. 4.271.500 = Rp. 51.258.000 e. PTKP : Wajib pajak = Rp. 15.840.000 Status menikah = Rp. 1.320.000 Tanggunan 2 anak = Rp. 2.640.000 + Jumlah PTKP = Rp. 19.800.000 f. Jumlah Penghasilan kena pajak = Jumlah penghasilan netto setahun – PTKP Jumlah Penghasilan kena pajak = Rp. 51.258.000 – Rp. 19.800.000 = Rp. 31.458.000 g. Pajak terutang 21 setahun adalah : 5% x Rp. 31.458.000 = Rp. 1.572.900 h. PPh terutang 21 sebulan : Rp. 1.572.900 : 12 = Rp. 131.075 Misalkan kasus terjadi tahun 2013 :

PERSPEKTIF, VOL. XI NO. 1 MARET 2013

a.

b.

c.

d. e.

Jumlah penghasilan bruto sebulan = Wajib pajak = Rp. 24.300.000 Penghasilan sebulan + Premi jaminan Status menikah = Rp. 2.025.000 kecelakaan + Premi kematian Tanggunan 2 anak = Rp. 4.050.000 + Jumlah penghasilan bruto sebulan = Jumlah PTKP = Rp. 30.375.000 Rp. 4.500.000 + Rp. 50.000 + Rp. f. Jumlah Penghasilan kena pajak = 20.000 = Rp. 4.570.000 Jumlah penghasilan netto setahun – Pengurang = Biaya jabatan + Iuran PTKP jaminan + Iuran pensiun Jumlah Penghasilan kena pajak = Rp. Pengurang = Rp. 228.500 + Rp. 40.000 51.258.000 – Rp. 30.375.000 = Rp. + Rp. 30.000 = Rp. 298.500 20.883.000 Catatan : biaya jabatan = 5% x Rp. g. Pajak terutang 21 setahun adalah : 4.570.000 = Rp. 228.500 5% x Rp. 20.883.000 = Rp. Jumlah penghasilan netto sebulan = 1.044.500 Jumlah penghasilan bruto – Pengurang h. PPh terutang 21 sebulan : Jumlah penghasilan netto sebulan = Rp. 1.044.500 : 12 = Rp. 87.012,5 Rp. 4.570.000 – Rp. 228.500 = Rp. 4.271.500 Berdasarkan ilustrasi kasus diatas sebelum Jumlah penghasilan netto setahun =12 tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 bisa x Rp. 4.271.500 = Rp. 51.258.000 diperbandingkan dalam tabel dibawah ini : PTKP :

Tabel 5 : Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2000-2013 (dalam Rupiah) No PPh Sebelum 2005 2006 2009 2013 terutang 2000 1 Setahun 3.300.400 2.460.400 1.795.200 1.572.900 1.044.150 2 Sebulan 275.303,33 205.000 149.600 131.075 87.012,5 Sumber : Data olahan Dari tabel perbandingan diatas terlihat apabila seorang wajib pajak mempunyai penghasilan yang sama dari tahun 2000 sampai tahun 2009 maka pajak yang dibayarkan tidak selalu sama. Pajak penghasilan pasal 21 setahun maupun sebulan yang dibayarkan oleh wajib pajak semakin kecil dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan undang-undang pajak mengalami perubahan sehingga menyebabkan tarif dasar pengenaan pajak berubah juga. Adanya perubahan undang-undang tersebut membuktikan bahwa undang-undang baru yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini adalah dirjen pajak sangat berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang dari wajib pajak. Hal ini bisa memperingan beban pajak dari wajib pajak dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak ini nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Setelah wajib pajak menghitung besarnya pajak terutang PPh 21, maka Wajib Pajak wajib melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan SPT (surat pemberitahuan) setiap tahunnya. Berdasarkan kasus diatas, terhadap wajib pajak Ari menggunakan jenis SPT 1770SS dikarenakan besarnya penghasilan kurang dari

Rp. 60.000.000 dan dari satu pemberi kerja. Selain itu Ari harus melampirkan form bukti potong 1721-A1 yang diperoleh dari bank tempatnya bekerja sebagai bukti bahwa Ari adalah pegawai tetap. Untuk bukti potong 1721-A1 formatnya mengalami perubahan sejak tahun 2009.

V. KESIMPULAN Adanya perubahan tarif dan PTKP berpengaruh terhadap jumlah pajak terutang atau pajak yang harus dibayarkan atau disetor oleh Wajib pajak. Dan adanya perubahan terhadap peraturan perpajakan diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya pajak, yang nantinya akan digunakan suntuk membiayai pembangunan negara kita Salah satu tujuan diadakan perubahan peraturan ini supaya tidak membebani pajak kepada wajib pajak orang pribadi khususnya dan merangsang peningkatan penerimaan pajak. Seperti kita ketahui bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat sangat dratis. Seharusnya untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak dan meningkatkan penerimaan perlu dilakukan sosialisasi diberbagai peusahaan, sekolah, perguruan tinggi maupun instansi yang lain

105

PERSPEKTIF, VOL. XI NO. 1 MARET 2013

yang melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi ofset Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi ofset

106

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undangundang pajak. Jakarta. Dirjen Pajak Dirjen Pajak. 2009. penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan 21. diambil dari www.Pajak.go.id