PENGARUH INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CILANDAK
SKRIPSI Program Studi Akuntansi
Nama
:
TOTOK TRI WITANTO
NIM
:
4320412-006
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2009
PENGARUH INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CILANDAK
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA EKONOMI Program Studi Akuntansi – Strata 1
Nama
:
TOTOK TRI WITANTO
NIM
:
4320412-006
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2009
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Totok Tri Witanto
NIM
: 4320412-006
Program Studi : Akuntansi Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jakarta,
November 2009
Yang membuat pernyataan,
Totok Tri Witanto NIP. 060083734
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama
: TOTOK TRI WITANTO
NIM
: 4320412-006
Program Studi
: S1 Akuntansi
Judul Skripsi
: Pengaruh
Intensifikasi
Pajak
Penghasilan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak Tanggal Ujian Skripsi
: 15 Januari 2010
Disahkan Oleh :
Pembimbing,
Muti`ah, S.E.,Ak., M.Si. Tanggal
Dekan,
Ketua Program Studi Akuntansi,
Dra. Yuli Harwani R., M.M.
Nurul Hidayah, S.E., Ak.,M.Si.
Tanggal
Tanggal
i
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI Skripsi Berjudul PENGARUH INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CILANDAK
Dipersiapkan dan Disusun Oleh : Totok Tri Witanto NIM : 4320412-006
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Januari 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
Susunan Dewan Penguji Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi
Muti`ah, S.E.,Ak., M.Si.
Anggota Dewan Penguji
Drs. Suharmadi, Ak., M.M.,M.Si.
Anggota Dewan Penguji
Nurul Hidayah, S.E.,Ak., M.Si
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.” Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeritas Mercubuana. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Muti`ah, S.E,Ak.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Ibu Dra. Yuli Harwani R.,MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana. 2. Ibu Nurul Hidayah, SE, Ak., M.Si, Selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana. 3.
Bapak Drs. Suharmadi, Ak.,M.M.,M.Si selaku pembahas dan penguji yang sudah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dosen dan staf Program Studi Akuntansi Universitas Mercubuana.
ii
5. Seluruh rekan rekan seperjuangan Akuntansi S1 angkatan 2005 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kebersamaan selama menuntut ilmu di kampus tercinta. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin ya Rabbal a`lamin...
Jakarta,
November 2009
Totok Tri Witanto
iii
PENGARUH INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CILANDAK Oleh : TOTOK TRI WITANTO 4320412-006
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Intensifikasi Pajaka Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Intensifikasi Pajak Penghasilan dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam ruang lingkup himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian adalah Jumlah Intesifikasi Pajak Penghasilan kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2008 dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya kurun waktu tahun 1999 sampai 2008. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kausal maka Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesa adalah dengan menggunakan Uji Statistik t. Untuk mengetahui Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak digunakan metode analisis regresi sederhana dengan menggunakan model Summary dengan mengukur besarnya adjusted R Square . Bila besarnya adjusted R Square lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil atau sama dengan 1 maka pengaruh Intensifikasi terhadap kepatuhan kuat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi kuat.
iv
DAFTAR ISI
Halaman LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................
i
KATA PENGANTAR …………………………………………………….....
ii
ABSTRAK …………………………………………………………………...
iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………………
v
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………
vii
BAB I
BAB II
:
:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………
1
B. Perumusan Masalah ………………………….....
3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……………….
4
LANDASAN TEORI A. Tinjauan Umum Pajak..…………………………..
5
B. Subjek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi .................................................. ……. C. Intensifikasi Pajak Penghasilan ..………….
BAB III
:
….
24 28
D. Kepatuhan ………………………………………..
28
E. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak……….
28
METODOLOI PENELITIAN A. Obyek Penelitian …………………………………
30
B. Metode Penelitian ..……………………………..
38
C. Hipotesa Penelitian ……………………………. …
38
D. Sampel Penelitian …………………………………
39
E. Variabel dan Pengukurannya ……………….. …….
39
v
BAB IV
:
F. Devinisi Operasional Variabel ………………. ……
40
G. Metode Pengumpulan Data ………………………..
41
H. Metode Analisis Data ………………………………
42
ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN A. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Kewajiban menyampaikan SPT Tahunan…………..
44
B. Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi……………………. ……..
47
C. Analisis Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak …………………………………………… BAB V
:
50
PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………
56
B. Saran ……………………………………………..
56
DAFTAR PUSTAKA
vi
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1
:
Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri berdasarkan pasal 17 UU Pajak Penghasilan tahun 2000 ......................
Tabel 2.2
:
8
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan pasal 17 UU Pajak Penghasilan tahun 2000...............................
8
Tabel 3.1
:
Keadaan KPP Pratama Jakarta Cilandak..........................
31
Tabel 3.2
:
Jumlah Penduduk di Wilayah KPP Pratama Jakarta Cilandak..
31
Tabel 3.3
:
Stuktur Orgnisasi KPP Pratama Jakarta Cilandak.............
35
Tabel 3.4
:
Komposisi karyawan KPP Pratama Jakarta Cilandak ......
37
Tabel 4.1
:
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar per 1 Januari 1999 sampai Dengan 1 Januari 2008.....................................................
Tabel 4.2
:
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PeNyampaian SPT Tahunan periode 1999-2008 .................
Tabel 4.3
:
50
56
Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam bentuk himbauan penyampaian SPT Tahunan periode 1999 – 2008…………………………………………………
vii
58
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. Agar tujuan tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dengan cara mencari sumber sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber pendanaan dari dalam negeri diantaranya dari pajak. Pajak dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai visi dan misi Visi Direktorat Jendeal Pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sesuai dengan reformasi pajak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut self asessment system dalam pemungutannya. Dengan menggunakan self
1
assessment berarti Wajib Pajak diberi kewengangan, kepercayaan, serta tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Intensifikasi pajak penghasilan adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subyek dan obyek pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Intensifikasi pajak penghasilan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak melalui Kanor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak dalam penulisan ini dibatasi dalam bentuk himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya Subyek Pajak terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Sebagai akibat dari adanya reformasi sistem perpajakan dan untuk mengamankan penerimaan negara, maka dibutuhkan adanya tindakan dari aparat pajak untuk memberikan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannnya. Hal ini salah satunya disebabkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban tersebut karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan
2
berbagai kebijakan yang mendorong agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus meningkat. Salah satu cara yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui intensifikasi pajak penghasilan dengan menyampaikan himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Penulis mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta
Cilandak, dalam kaitannya dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan yang menarik bagi penulis untuk mengadakan analisis dan pengkajian terhadap pelaksanaan Intensifikasi Pajak Penghasilan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak
,
sehingga
penulis
memberi
judul
skripsi
ini
“PENGARUH
INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CILANDAK.” B. Perumusan Masalah Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : Apakah terdapat pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak ?
3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Intensifikasi Pajaka Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Kegunaan Penelitian ini adalah : 1. Bagi Penulis: Pertama untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Univeritas Mercu Buana dan untuk membandingkan antara teori yang sudah penulis dapat dari bangku kuliah dengan praktek di dunia kerja. 2. Bagi Instansi : Sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak untuk mengetahui Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. 3. Bagi Pembaca : Untuk menambah wawasan berfikir bagi para pembaca mengenai Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
4
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Umum Pajak 1.
Pengertian Pajak
Mardiasmo (2006:1) mengutip pengertian pajak sebagai berikut : a. Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. b. Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : ‘’Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’’
berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, yaitu : 1.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
5
3.
Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4.
Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya
masih
terdapat
surplus,
dipergunakan
untuk
membiayai public investment. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 dan telah dirubah dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan pengertian PPh Pasal 25, dan pasal 29 sebagai berikut : Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaiman dimaksud dalam PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 29 terjadi apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kekurangan pajak yang terhutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. 2. Fungsi Pajak Pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu sebagai berikut : a. fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya. b.
Fungsi mengatur ( regulerend)
6
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : 1) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia. 3. Tarif pajak Ada 4 (empat) macam tarif pajak, antara lain : a. Tarif sebanding/Proporsional Tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %. b. Tarif Tetap Tarif berapa jumlah yang tetap
(sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh :
7
Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 1000.c. Tarif Progresif Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tabel 2.1 Tarif pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri berdasarkan Pasal 17 UU PPh 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak I
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-
II
Diatas Rp. 50.000.000,Rp.100.000.000,Diatas Rp. 100.000.000,-
III
samapi
10 % dengan 15 % 30 %
Tabel 2’2 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Tarif Pasal 17 UU PPh tahun 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
I
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-
5%
II
Diatas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 10 % 50.000.000,Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 15 % 100.000.000,Diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 25 % 200.000.000,Diatas Rp. 200.000.000,35 %
III IV V
d. Tarif Degresif Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin kecil.
8
4.
Pengelompokan Pajak
a. Menurut Golongannya 1) Pajak Langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 2 ) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subkjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. b. Menurut Sifatnya 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak penghasilan. 2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut Lembaga Pemungutannya. 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
9
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. 5. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri cirinya : 1) Wajib Pajak bersifat pasif 2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiscus. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus. b. Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri – crinya : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi c. With Holding System
10
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiscus dan Wajib Pajak. 6. Asas asas pemungutan Pajak a. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayanhnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. b. Asas Sumber Negara berhak. mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. c. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, misalnya pajak negara asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
7. Syarat Pemungutan Pajak a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya
11
mengenakan mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan
keadilan, baik bagi negara
maupun warganya. c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. d. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannnya. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang Perpajakan yang baru.
12
8. Tata Cara Pemungutan Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : a. Stelsel nyata ( riil stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek ( penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. c. Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut
13
anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
9. Hambatan Pemungutan Pajak Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi : a. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak , dapat disebabkan antara lain: 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat . 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat. 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik . b. Perlawanan aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak . Bentuknya antara lain : 1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang Undang 2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang Undang (menggelapkan Pajak).
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Pengertian Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah
14
‘’ Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.’’ b. Syarat pemberian NPWP 1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : a) Bagi Penduduk Indonesia : fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau b) Bagi orang asing : fotokpi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan. 2) Untuk Wajib Pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas a) Bagi penduduk Indonesia: Fotokopi Kartu Tanda penduduk; atau b) Bagi orang asing :fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tepat tinggal/domisili dari yang bersangkutan ; dan c) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak. c. Tata Cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1). Datang Langsung ke KPP a) Wajib Pajak menyampaikan formulir permohonan Pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak yang telah diisi beserta lampirannya kepada petugas TPT. b) Petugas
TPT
mencetak
Bukti
Penerimaan
Surat
(BPS)/Lembar
pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib
15
Pajak, sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada pelaksana Seksi Pelayanan. c) Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan . SKT diterbitkan dalam rangkap dua, lembar ke-1 untuk Wajib Pajak dan Lembar ke 2 untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak. d) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani SKT kemudian menyerahkannnya kepada pelaksanan seksi pelayanan. e) Pelaksana seksi pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor memisahkan SKT unutuk arsip dengan SKT dan kartu NPWP yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak. f) Pelaksana seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan SKT dan kartu NPWP kepada Wajib Pajak. g) Jangka Waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama 1 hari kerja sejak permohonan diterima. h) Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab terhadap terpenuhinya jangka waktu pemberian NPWP dan pelaksanaan pelayanannya. d. Fungsi NPWP 1) Sebagai Identitas Wajib Pajak 2) Untuk menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi 3) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. 4) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain
16
5) Tahun 2009, tidak bayar Fiskal Luar Negeri 2. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah : ‘’ Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.’’ Surat Pemberitahuan dibagi menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pengertian Surat Pemberitahuan Masa menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 adalah ‘’ Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.’’ Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 adalah ‘’Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.’’
Pengertian Tahun Pajak menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 adalah ``Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.`` a. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 1) Bagi Wajib Pajak Sebagai
sarana
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :
17
a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun Pajak b) Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan/atau bukan objek pajak. c) Hart dan kewajiban d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2) Bagi pemotong atau pemungut pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannnya. 3) Bagi Pengusaha Kena Pajak Sebagai
sarana
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;dan b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke
18
kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah : 1) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. 2) Lengkap adalah memuat semua unsur unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat pemberitahuan. 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak atau unsur unsure lain yang harus dilaporkan dalam Surat pemberitahuan. b. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah : 1) Untuk Surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 3) Untuk Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Apabila
Wajib
Pajak
karena
sesuatu
hal,
sehingga
tidak
biasa
menyampaiakan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Wajib
19
Pajak dapat mengajukan surat permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan paling lambat 6 bulan. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis disertai pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terhutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. c. Tempat penyampaian SPT Tempat Penyampaian SPT Masa maupun Tahunan di KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar, KPP terdekat melalui Drop Box, atau KP 4 yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaiakan apabila ; 1) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 2) Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/ atau dokumen pendukung seperti Laporan Keungan dan neraca untuk Wajib Pajak Badan/orang pribadi yang melakukan pembukuan, surat kuasa, surat keterangan tentang perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang berkaitan dengan eksport/import, Surat Setoran Pajak. 3) Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaiakan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis. 4) Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat ketetapan Pajak.
20
Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak. d. Cara Penyampaian SPT SPT disampaiakn secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau melaului pos tercatat. e. Batas waktu pelunasan PPh pasal 29 Jumlah pajak yang masih harus dibayar (PPh pasal 29 ) harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan disampaikan. f. Sanksi Bagi Wajib Pajak 1) Sanksi Administrasi berupa denda keterlambatan menyampaikan SPT : a) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000,b) Atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang dikenakan sanksi denda bunga 2% sebulan. c) SPT yang tidak disampaikan pada waktunya dan telah ditegur, maka Direktur Jennderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. d) Apabila terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang maka kekurangan pajak yang terutang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut 2)
Saksi Pidana
21
a) Alpa (Pasal 38 UU KUP) Wajib Pajak karena alpa dan tidak menyampaiakna SPT dan atau menyampaiakan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka sanksi pidananya adalah kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang terhutang atau 2 kali dari pajak terhutang. b) Sengaja (Pasal 39 UU KUP) Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan SPT, Menyampaikan SPT isinya tidak benar /tidak lengkap,
memperlihatkan
pembukuan/pencatatan
palsu,
tidak
menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tidak menyetorkan pajak yang dipungut/dipotong, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka sanksinya adalah penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2x dari jumlah pajak terhutang dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terhutang. g. Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi ada 3 Macam yaitu ; 1) Formulir 1770
22
Formulir ini dipergunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan. 2) Formulir 1770 S Formulir ini dipergunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status Karyawan dengan penghasilan bruto satu tahun lebih dari Rp. 60.000.000,3). Formulir 1770SS Formulir ini dipergunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status karyawan dengan penghasilan bruto satu tahun kurang dari Rp. 60.000.000,Formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Badan hanya satu macam yaitu formulir 1771 h. Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk tahun pajak 2005 sampai dengan tahun pajak 2008 menurut Peraturan menteri Keungan Republik Indonesia nomor 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005 adalah : 1) Rp. 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. 2) Rp. 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 3) Rp. 13.200.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannnya digabungkan dengan penghasilan suami. 4) Rp. 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. h. Tarif untuk Wajib Pajak Orang pribadi (Pasal 17 ayat 1a) Tarif Pajak untuk Tahun Pajak 2008 bisa dilihat dalam table 2.2.
23
B. Subjek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 dan telah dirubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2, Subyek Pajak adalah Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subyek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ./ 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi adalah : 1) Pegawai tetap termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
24
2) Tenaga lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. 3) Penerima pensiun. 4) Penerima honorarium. 5) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak C.
Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Obyek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pibadi menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 dan telah dirubah dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1 sebagai berikut : Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
a.penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
25
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang, undang ini; b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. laba Usaha; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk ; 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, Atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pe mecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan
kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
26
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengembalian utang. g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi. h. Royalty atau imbalan atas pengembalian hak; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian aktiva; n. Premi asuransi; o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; q. Penghasilan dari usaha berbasiskan syari`ah r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur tentang Ketentuan Umu dan Tata Cara Perpajakan;
27
C. Intensifikasi Pajak Penghasilan Intensifikasi Pajak Penghasilan adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subyek dan obyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Intensifikasi pajak
penghasilan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak dalam penulisan ini dibatasi dalam bentuk himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya.
D. Kepatuhan Kepatuhan adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajakpajaknya. Kepatuhan dalam penulisan skripsi ini dibatasi hanya dalam Ketaatan Wajib
Pajak
dalam
melaporkan
Surat
Pemberitahuan
Tahunan
Pajak
Penghasilannya.
E. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan lengkap,
benar,
dan
jelas
dalam
bahasa
Indonesia,
dengan
menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain ang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
28
2) Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 3) Batas Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian 1. Lokasi obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak yang berkedudukan di Jalan TB Simatupang Kav.32 Jakarta Selatan. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cilandak adalah Kecamatan Cilandak yang terdiri dari Kelurahan Lebak bulus, Pondok Labu, Cilandak Barat, Cipete Selatan dan Gandaria Selatan. KPP Pratama Jakarta Cilandak merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berfungsi sebagai pelayanan dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan bagi masyarakat Wajib Pajak. Obyek Penelitian ini adalah membahas tentang Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. 2. Sejarah Perkembangan KPP Pratama Jakarta Cilandak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Cilandak merupakan KPP Tipe A berdiri pada bulan April 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK/01/1994, Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 86/PJ/2007, KPP Jakarta Cilandak diubah menjadi KPP Pratama Jakarta Cilandak pada tanggal 12 Juni 2007. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cilandak
adalah Kecamatan Cilandak yang meliputi 5
kelurahan, 45 RW, 470 RT, luas wilayah 1.820 Ha, jumlah penduduk 151.722 jiwa dengan Kepala Keluarga 36.570, tingkat kepadatan penduduk 83,16 jiwa/Ha atau 8.316 jiwa/KM2.
30
Tabel 3.1 Keadaan KPP Pratama Jakarta Cilandak Luas Wilayah 1.820,78 Ha Jumlah penduduk 154.088 Jiwa Jumlah Kepala keluarga 36.373 KK Jumlah Kepala keluarga Miskin 811 KK Jumlah Kecamatan 1 Jumlah Kelurahan 5 Sumber : Maping KPP Pratama Jakarta Cilandak tahun 2008
Tabel 3.2 Jumlah penduduk di Wilayah KPP Pratam Jakarta Cilandak No
Wilayah
Luas Wilayah
1
Kel. Gandaria Selatan
232.78 Ha
2
Kel. Cipete Selatan
3
Jumlah KK 4.672
Jumlah KK Non Miskin 4.447
Jumlah WP OP 2.703
Jumlah WP Badan 1.616
177.00 Ha
6.095
5.865
3.454
1.565
Kel. Cilandak Barat
608.00 Ha
10.595
10.437
6.112
2.877
4
Kel. Pondok Labu
391.10 Ha
8.226
8.070
3.541
1.193
5
Kel. Lebak bulus
411.90 Ha
6.785
6.743
3.292
1.569
6
Luar Wilayah
2
4
7
Jumlah
19.104
8.824
1820.78 Ha
36.373
35.562
Sumber : Maping KPP Pratama Jakarta Cilandak
Kecamatan Cilandak- Jakarta Selatan secara Geografis berada di Pinggir Selatan Kota dan merupakan wilayah pendukung dan resapan air serta merupakan daerah pemukiman di kotamadya Jakarta Selatan. Daerah ini ada di Wilayah Pengembangan Pusat (WPP) dan pengembangan Selatan, di mana mempunyai karakteristik yang berbeda. Bagian Selatan Lingkar Luar (Jl TB Simatupang) berupa pemukiman yang sudah teratur, sedangkan sebelah selatan jalan lingkar luar merupakan pergeseran dari areal pertanian menjadi pemukiman. Untuk saat ini beberapa area yang seharusnya merupakan pemukiman sudah bergeser menjadi daerah usaha seperti di daerah Kelurahan Cipete Selatan dan Cilandak Barat dan sekarang berkembang lagi ke arah Pondok Labu dan Lebak bulus.
31
Daerah pemukiman yang berkembang di Wilayah Kecamatan Cilandak adalah Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat dan Lebak Bulus cenderung lebih dominan bagi penduduk berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan luas bangunan rumah yang ditempati sebagian relatif besar, banyaknya apartemen atau kondominium yang dibangun. Sektor usaha yang berkembang pada umumnya adalah perdagangan dan jasa yang tersebar di sepanjang Jalan Fatmawati, Jl. TB Simatupang
dan beberapa sentra
pertokoan yang strategis seperti Fatmawati Mas, Plaza Mebel, D’Best, Plaza Bona Indah, Poins Square, serta Cilandak Town square. Daerah Lainnya yang juga potensial untuk berkembang sebagai daerah untuk kegiatan usaha /bisnis dan penambahan jumlah Wajib pajak perorangan maupun badan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan pajak adalah daerah kelurahan Pondok Labu dan lebak Bulus. 3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Melaksanakan Tugasnya KPP Pratama Jakarta Cilandak mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak. b) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak. c) Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. d) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, meneruskan keberatan ke kantor wilayah, penatausahaan banding.
32
e) Penyelesaian restitusi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tak langsung lainnya, f) Pemeriksaan pajak dan penetapan sanksi perpajakan. g) Penerbitan dan pembetulan Surat Ketetapan Pajak h) Pengurangan sanksi pajak i)
Penyuluhan dan konsultasi perpajakan
j)
Penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penyelesian pengurangan PBB, Meneruskan Keberatan atas PBB ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan.
k) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 4. Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak Dapat dilihat pada Tabel 3.3 a) Sub Bagian Umum Mempunyai tugas, melakukan peñata-usahaan urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. b) Seksi Penagihan Mempunyai tugas, melakukan urusan penata-usahaan piutang pajak, penundaan dan asuransi tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, dan penyimpanan dokumen dokumen penagihan. c) Seksi Pemeriksaan Mempunyai tugas, melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, menerbitkan dan menyaluran surat perintah pemeriksaan pajak ke pada fungsional pemeriksa pajak, melakukan administrasi pemeriksaan pajak terhadap pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh fungsional pemeriksa pajak, dan administrasi pemeriksaan pajak lainnya.
33
d) Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) Mempunyai tugas, melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, tata usaha penerimaan pajak, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan iSISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja. e) Seksi pelayanan Mempunyai tugas, melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas Wajib pajak, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, melaksanakan registrasi Wajib Pajak, menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. f) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon ) Terdapat 4 Seksi Waskon di KPP Pratama Jakarta Cilandak, masing masing waskon mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakanWajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profile Wajib Pajak, analisis Laporan keuangan wajib pajak untuk menggali potensi perpajakan, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Setiap Account Representative (AR) yang dikoordinasi Kepala Seksi Waskon mempunyai tanggung jawab atas sejumlah Wajib Pajak berdasarkan wilayah tertentu.
34
g) Kelompok Fungsional Mempunyai tugas: melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.
Tabel 3.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Cilandak
KEPALA KANTOR LATIEF BUDIYANTO
KASUBBAG UM UM WORO SRIKANDI WURYANINGSIH
KASI PDI ST EFANUS HAJAR BANU SUJITA
KASI PELAYANAN HANIFAH KARTIKANDARI
KASI WASKON I YULIANINGSIH
KASI PENAGIHAN MANGATAS
KASI WASKON II TEGOWATI
KASI WASKON III WAWAN HENDRAT NO
KEL OMPOK FUNGSIONAL PEM ERIKSA PAJAK DAN FUNGSIONAL PENILAI PBB
Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Jakarta Cilandak.
35
PJS. KASI PEM ERIKSAAN MANGATAS
KASI WASKON IV TONIZAR LUM BANBAT U
Sumber Daya Manusia 1. Dalam mengembangkan dan menjalankan tugasnya, Kantor Pelyanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama didukung oleh 110 orang karyawan terbagi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. Adapun Komposisi karyawan dapat dilihat pada table 7. Komposisi karyawan berdasarkan jenis kelamin Laki laki sebayak 70 dan perempuan sebanyak 40, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 110. 2. Komposisi karyawan berdasarkan Strata Pendidikan Pendidikan Strata dua (S2) sebayak 13 orang, Strata satu (S1) sebanyak 30 orang, diploma tiga (D3) sebanyak 16 orang, Diploma satu (D1) sebanyak 15 orang, SLTA sebanyak 34 orang, SLTP sebanyak 1 orang, dan SD sebanyak 1 orang, sehingga jumlah keseluruhnya sebanyak 110 orang 3. Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Usia antara 20 sampai dengan 25 tahun sebanyak 6 orang, antara 26 sampai dengan 30 tahun sebanyak 11 orang, antara 31 sampai dengan 35 tahun sebanyak 25 orang, antara 36 sampai dengan 40 tahun sebnayak 33 orang, dan antara 41 sampai dengan 45 tahun sebanyak 13 orang, antara 46 sampai dengan 50 sebanyak 16 orang, antara 50 sampai dengan 55 sebanyak 15 orang, antara 56-60 sebanyak 1 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 110 orang 4. Komposisi Karyawan berdasarkan Golongan Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 69 orang, Golongan II sebanyak 39 orang, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 110 orang.
36
Tabel 3.4 Komposisi Karyawan KPP Pratama Jakarta Cilandak No 1
2
3
Uraian Berdasarkan Jenis Kelamain Laki-laki Perempuan Jumlah
Jumlah 70 40 110
Berdasarkan Pendidikan S2 S1 D3 D1 SMA SMP SD Jumlah
13 30 16 15 34 1 1 110
Berdasarkan usia 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Jumlah
6 11 25 33 13 16 15 1 110
Berdasarkan Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Jumlah
2 69 39 110
4
Sumber : Laporan Daftar Urut Kepangkatan tahun 2008.
37
B. METODE PENELITIAN Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian kausal dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk menunjukkan model hubungan kausal antara Variabel tak bebas (Y) dalam hal ini Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Variabel bebas (X) dalam hal ini Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. C. HIPOTESA PENELITIAN Penulis merumuskan Hipotesa nol (Ho) sebagai berikut : `` Tidak ada pengaruh antara Intensifikasi Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.’’ Rumusan lengkap dari hipotesa tersebut adalah sebagai berikut : Ho : b = 0
: Tidak terdapat pengaruh antara Intensifikasi Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
H1 : b ≠ 0
: Terdapat pengaruh antara Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Untuk menguji hipotesa apakah ada pengaruh antara intensifikasi Pajak
Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak digunakan Uji
Statistik t. Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar.
38
Prosedur Uji statistik t adalah sebagai berikut : 1. Menentukan Hipotesa Nihil (H0) dan Hipotesa Alternatif (H1) 2. Dengan melihat hasil print out komputer melalui program SPSS for window, diketahui t hitung dengan nilai signifikan nilai t. 3. Jika Signifikansi nilai t < 0.05 maka ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 4. Jika Signifikansi nilai t > 0.05 maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 5. Jika nilai t hitung > nilai t tabel maka H0 ditolak dan sebaliknya H1 diterima. D. SAMPEL PENELITIAN Sampel dalam penelitian ini adalah Intensifikasi Pajak Penghasilan melalui Surat himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam merespon Himbauan tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Penulis menggunakan sampel penelitian Intensifikasi Pajak Penghasilan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Cilandak dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008. E. VARIABEL DAN PENGUKURANNYA Untuk memenuhi tujuan penelitian yaitu mengetahui Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak maka penulis
menggunakan persamaan regresi lineir sederhana. Variabel yang digunakan adalah : 1. Variabel Terikat/Tak Bebas (Y)
39
Variabel terikat yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan pada Kantor Pelyanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. 2. Variabel bebas (X) Variabel bebas yang digunakan untuk penelitian ini adalah intensifikasi pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelyanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak dalam bentuk Himbauan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Skala Pengukuran dalam penulisan ini menggunakan skala rasio untuk menentukan pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Metode Statistik yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan persamaan linier sederhana sebagai berikut : Y = a + bX Dimana : Y = Variabel terikat a = nilai konstan b = arah regresi (koefisien regresi) X = Variabel Bebas Dengan menggunakan Sofware SPSS 12.0 for Window Model Summary nilai koefisien (b) dapat ditentukan dari Coefficients variable bebas, sedangkan nilai a dapat dilihat dari model constant Coefficients. F. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari pengertian teoritis variabel sehingga dapat diamati dan diukur. Berdasarkan pembatasan lingkup
40
penelitian yang telah penulis kemukakan dalam perumusan masalah, maka variabel dalam skripsi ini adalah : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampain SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagai variabel terikat. 2. Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (sebagai vaiabel bebas) adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subyek dan obyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk menyampaikan surat himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terhutang kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. G. METODE PENGUMPULAN DATA Metode pengumpulan data menurut Suharesmi (2000:134) adalah sebagai berikut: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara atau pihak lain. Penelitian kepustakaan meliputi kegiatan pencarian, pengumpulan dan pengkajian data dari sumber yang relevan dan dapat mendukung dalam penulisan skripsi seperti text book, majalah, makalah dan literatur lain yang membahas masalah yang berhubungan dengan penulisan sekripsi ini. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Metode pengumpulan data lain yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian kepustakaan di atas adalah penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 41
sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer diperoleh dengan melakukan survei dan wawancara dengan Bapak David Folaso Zebua, penulis mendapatkan data Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi periode 1999 sampai dengan 2008. Wawancara dengan Ibu Ary Murcahyani mendapatkan data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan periode 1999 sampai dengan 2008. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. H. METODE ANALISIS DATA 1. Uji Normalitas Data Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji statistik Kolmogorof – Smirnov. Caranya dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian sebagai berikut : Hipotesa Nol (H0) : Data terdistribusi secara normal Hipotesa Alternatif (HA) : Data tidak terdistribusi secara normal. Hasil output SPSS for Windows 12.0 sebagai berikut : One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Intensifikasi PPh 10
N Normal Parameters(a,b) Most Extreme Differences
Mean
14725.0000
Std. Deviation
5404.82106
Absolute
.150
Positive
.149
Negative
-.150
Kolmogorov-Smirnov Z
.474
Asymp. Sig. (2-tailed)
.978
a Test distribution is Normal. b Calculated from data.
42
Nilai K-S untuk variable Intensifikasi Pajak penghasilan 0.474 dengan probabilitas
signifikansi 0,978 dan nilainya jauh di atas a=0.05. Hal ini berarti
hipotesa nol diterima atau variable Intensifikasi Pajak Penghasilan terdistribusi secara normal. 2. Uji Regresi Uji regresi diukur dari goodness of fit. Secara statistik Goodnes of fit regresi linier dapat diuji dari nilai koefisien determinasi (R Square) dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). a. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai determinasi ( R Square) bernilai antara 1 dan 0. Semakin mendekati angka 1 maka semakin baik persamaan regresi linier yang dibuat. b. Nilai Statistik t Apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka H0 ditolak dan sebaliknya H1 diterima secara Signifikan. Apabila Probabilitas (Sig.) kurang dari 0,05 maka ada pengaruh secara Signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam proses menganalis data penulis menggunakan bantuan Sofware SPSS 12.0 for Window.
43
44
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A.
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Kewajiban menyampaikan SPT Tahunan
1. Wajib Pajak Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dari 1 Januari 1999 sampai dengan 1 Januari 2008 sebagai berikut : Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Per 1 Januari 1999 – 1 Januari 2008 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
NO
Tanggal
1
1 Januari 1999
9.121
2
1 Januari 2000
9.580
3
1 Januari 2001
10.050
4
1 Januari 2002
11.198
5
1 Januari 2003
12.653
6
1 Januari 2004
14.259
7
1 Januari 2005
15.710
8
1 Januari 2006
18.909
9
1 Januari 2007
20.185
10
1 Januari 2008
25.585
Sumber : SIP dan SIDJP
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak dari tahun ke tahun menunjukkan
44
jumlah yang semakin meningkat. Pada tanggal 1 Januari 1999 Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebanyak 9.121 Wajib Pajak, satu tahun kemudian meningkat menjadi 9.580 Wajib Pajak, terdapat kenaikan Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 459 Wajib Pajak. Pada 1 Januari 2001 terdaftar sebanyak 10.050 Wajib Pajak meningkat sebanyak 470 Wajib Pajak dari tahun sebelumnya. Pada 1 Januari 2002 terdaftar sebanyak 11.198 Wajib Pajak meningkat sebanyak 1.148 Wajib Pajak dari tahun sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2003 Wajib Pajak terdaftar sebanyak 12.653 Wajib Pajak, meningkat sebanyak 1.455 Wajib Pajak. Pada tanggal 1 Januari 2004 Wajib Pajak terdaftar sebanyak 14259 Wajib Pajak, meningkat sebanyak 1.606 Wajib Pajak. Pada tanggal 1 Januari 2005 Wajib Pajak terdaftar sebanyak 15.710 Wajib Pajak, meningkat sebanyak 3.199 Wajib Pajak dari tahun sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2006 Wajib Pajak terdaftar sebanyak 15.710 Wajib Pajak, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 3.199 Wajib Pajak. Pada tanggal 1 Januari 2007 Wajib Pajak terdaftar sebanyak 20.185 Wajib Pajak, meningkat 1.276 Wajib Pajak dari tahun sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2008 Wajib Pajak terdaftar sebanyak 25.585 Wajib Pajak, meningkat sebanyak 5.400 dari tahun sebelumnya. Rata rata kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi per tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2008 sebanyak 1.829 Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat terus digali agar penerimaan pajak terus meningkat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggali potensi pajak dan meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara melakukan intensifikasi pajak penghasilan Wajib Pajak
45
Orang Pribadi yang telah terdaftar agar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Tabel 4.2 TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PERIODE 1999 - 2008 Tahun
WP Pribadi
Orang WP
Orang
Pribadi
yang Prosentase
Menyampaikan SPT Tahunan
Terdaftar 1 Januari 1999
9.121
4.044
44,33
1 Januari 2000
9.580
4.071
42,49
1 Januari 2001
10.050
4.802
47,78
1 Januari 2002
11.198
5.067
45,24
1 Januari 2003
12.653
5.714
45,15
1 Januari 2004
14.259
6.411
44,96
1 Januari 2005
15.710
7.483
47,63
1 Januari 2006
18.909
8.523
45,07
1 Januari 2007
20.185
8.219
40,71
1 Januari 2008
25.585
21.879
85,51
Sumber : SIDJP dan SIP
Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan adalah Jumlah SPT tahunan yang lapor dibagi dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dikalikan dengan seratus persen.
46
Tingkat Kepatuhan =
Jumlah SPT Tahunan yang lapor x 100% Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
Dilihat dari tabel 4.2 dapat dianalisis bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi
dalam
melaporkan/menyampaiakan
SPT
Tahunan
Pajak
Penghasilan pada tahun 1999 sebesar 44.33 %, tahun 2000 sebesar 42,49 %, tahun 2001 sebesar 47,78 %, tahun 2002 sebesar 45,24 %, tahun 2003 sebesar 45,15 %, tahun 2004 sebesar 44,96 %, tahun 2005 sebesar 47,63 %, tahun 2006 sebesar 45,07 %, tahun 2007 sebesar 40,71 %, tahun 2008 sebesar 85,51 %. Rata rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya dari tahun 1999 sampai dengan 2008 sebesar 48,89 %.
B. Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 dan beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 menyatakan bahwa : 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah, dan menandatngani dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
47
2. Wajib Pajak Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak berdasarkan Undang Undang tersebut Wajib mengambil sendiri Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kemudian setelah diisi dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah, dan menandatangani dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Untuk mengingatkan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya maka Direktur Jenderal Pajak melakukan kegiatan Intensifikasi Pajak Penghasilan dengan menyampaikan Surat himbauan Kepada Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak juga melakukan himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008. Jumlah Surat Himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi seperti dalam tabel 4.3. Kegiatan Intensifikasi Pajak Penghasilan ini bertujuan agar Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak patuh terhadap kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga target penerimaan pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tercapai.
48
Tabel 4.3 INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM BENTUK HIMBAUAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PERIODE 1999 - 2008 TAHUN
JUMLAH
SURAT WP ORANG PRIBADI YANG
HIMBAUAN
MENYAMPAIKAN
(INTENSIFIKASI)
TAHUNAN
1999
9.121
4.044
2000
9.580
4.071
2001
10.050
4.802
2002
11.198
5.067
2003
12.653
5.714
2004
14.259
6.411
2005
15.710
7.483
2006
18.909
8.523
2007
20.185
8.219
2008
25.585
21.879
SPT
Sumber : SIDJP dan SIP
Dari Tabel 4.3 tersebut diatas kegiatan Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam bentuk mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 surat himbauan yang dikirimkan ke pada Wajib Pajak sebanyak 9.121 dan yang memberikan
respon dari Wajib Pajak sebanyak 4.044 Wajib Pajak yang
49
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Tahun 2000 sebayak 9.580 Wajib Pajak yang dihimbau namun yang merespon sebanyak 4.071, Tahun 2001 sebanyak 10.050 Wajib Pajak yang dihimbau namun yang merespon sebanyak 4.071, Tahun 2002 Wajib Pajak yang dihimbau sebanyak 11.198 yang merespon 5.067, Tahun 2003 Wajib Pajak yang dihimbau sebanyak 12.653 yang merespon 5.714, Tahun 2004 Wajib Pajak yang dihimbau sebanyak 14.259 yang merespon 6.411, Tahun 2005 Wajib Pajak yang dihimbau sebanyak 15.710 yang merespon 7.483, Tahun 2006 Wajib Pajak yang dihimbau sebanyak 18.909 yang merespon 8.523, Tahun 2007 Wajib Pajak yang dihimbau sebanyak 20.185 yang merespon 8.219, Tahun 2008 Wajib Pajak yang dihimbau sebanyak 25.585 yang merespon 21.879.
C. Analisis Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan
Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak selalu meningkatkan Intensifikasi Pajak Penghasilan dengan menyampaikan himbauan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Pada bab ini, penulis berusaha untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib
50
Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak berdasarkan data yang berhasil penulis kumpulkan. Dalam tabel 4.3 diatas, penulis sajikan data hasil intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2008. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, maka penulis memakai analisis regresi linier sederhana dengan bantuan Sofware SPSS 12.0 for Window, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : Descriptive Statistics Mean
Std. Deviation
N
Kepatuhan
7621.3000
5264.64803
10
Intensifikasi
14725.0000
5404.82106
10
Rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang melaporkan Surat
Pemberitahuan Tahunan (dengan jumlah data sebanyak 10 tahun periode 1999 2008) adalah 7.621 Wajib Pajak, dengan standar deviasi 5.264 Wajib Pajak, sedangkan rata-rata Intensifikasi Pajak Penghasilan dalam bentuk mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (dengan jumlah data sebanyak 10 tahun periode 1999-2008) adalah 14.725 Wajib Pajak dengan standar deviasi 5.404 Wajib Pajak.
51
Coefficients(a)
Model
1
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients Beta
B
Std. Error
(Constant)
-5078.920
2495.406
Intensifikasi
.862
.160
.885
t
Sig.
-2.035
.076
5.389
.001
a Dependent Variable: Kepatuhan
Untuk menguji Hipotesa penelitian digunakan Uji Statistik t dengan out put SPSS for
Window seperti yang ditampilkan dalam tabel Coefficients(a)
diatas. Hasil dari perhitungan statistik t hitung Intensifikasi sebesar 5,389 sedangkan t tabel sebesar 2,31. Karena hasil perhitungan statistik t hitung lebih besar dari t tabel maka Hipotesa Nol ditolak dan sebaliknya hipotesa alternatif diterima. Ini artinya bahwa terdapat Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Probabilitas Signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0.05 ini artinya bahwa Pengaruh Intensifiksi Pajak Penghasilan Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak signifikan. Model Summary(b)
Model 1
R
R Square
.885(a) .784 a Predictors: (Constant), Intensifikasi b Dependent Variable: Kepatuhan
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.757
2594.99534
Dari Tampilan Output SPSS model Summary besarnya ajusted R Square adalah 0.757, hal ini berarti 75,7 % kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 52
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ditentukan oleh Intensifikasi Pajak Penghasilan dalam bentuk mengirimkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. R square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan R Square semakin dekat dengan angka l, semakin kuat hubungan kedua variabel. Standar Error of estimate sebesar 2.594 Wajib Pajak, lebih kecil dari standar deviasi kepatuhan sebesar 5.264 Wajib Pajak, ini berarti model regresi sangat baik dalam bertindak sebagai predictor untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Untuk menginterprestasikan koefisien variabel bebas dapat menggunakan unstandardized Coefficients sebagai berikut : Coefficients(a)
Model
1
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients Beta
B
Std. Error
(Constant)
-5078.920
2495.406
Intensifikasi
.862
.160
.885
t
Sig.
-2.035
.076
5.389
.001
Berdasarkan tabel Coefficients di atas didapat persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut : Y = -5.078,92 + 0,862 X Dimana : Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan X = Intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
53
Konstanta sebesar negatif 5.078 menyatakan bahwa jika tidak ada intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan akan berkurang sebanyak 5.078 Wajib Pajak. Koefisien regresi sebesar 0,862 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 intensifikasi Pajak Penghasilan dalam bentuk surat himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak sebesar 0,862 Wajib Pajak. Casewise Diagnostics(a)
Case Number/tahun 1 1999
Std. Residual
Kepatuhan
Predicted Value
Residual
.484
4044.00
2787.8852
1256.11481
2
2000
.342
4071.00
3183.7698
887.23019
3
2001
.467
4802.00
3589.1419
1212.85815
4
2002
.188
5067.00
4579.2846
487.71535
5
2003
-.046
5714.00
5834.2130
-120.21301
6
2004
-.312
6411.00
7219.3779
-808.37793
7
2005
-.381
7483.00
8470.8563
-987.85632
8
2006
-1.043
8523.00
11229.9737
-2706.97373
9
2007
-1.584
8219.00
12330.5157
-4111.51572
21879.00
16987.9818
4891.01819
10 2008
1.885 a Dependent Variable: Kepatuhan
Tabel di atas yang berjudul Casewise Diagnostics memperlihatkan prediksi dari persamaan regresi Y = -5.078,92 + 0,862 X. Sebagai contoh, baris pertama untuk regresi tahun 2000, dari data pada tabel casewise Diagnostics intensifikasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 9.580, maka : Y = -5.078,92 + 0,862 (9.580) = 3.179
54
Terlihat pada kolom Predicted Value atau nilai yang diprediksi adalah 3.183 atau hampir mendekati perhitungan di atas, sedangkan kolom Residual adalah selisih antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak yang sesungguhnya dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pada
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Cilandak berdasarkan hasil prediksi, atau 4.071 – 3.183 = 888 lebih besar kepatuhan yang sesungguhnya dibandingkan dengan prediksi. Kolom
Std.
Residual
atau
Standardized
Residual/residual
yang
distandarisasikan adalah hasil perhitungan Residual / Standard Error of Estimate. Untuk tahun 2000 adalah 887 / 2.594 = 0,342.Semakin kecil Residual atau Standardized Residual akan semakin baik bagi persamaan regresi dalam memprediksi data. Demikian untuk data lainnya, perhitungan sama dengan contoh di atas.
55
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisis pada pembahasan Bab IV dengan bantuan Sofware SPSS for windows 12.0 model Summary besarnya ajusted R Square adalah 0.757, hal ini berarti 75,7 % kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ditentukan oleh Intensifikasi Pajak Penghasilan dalam bentuk mengirimkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. R square 0.757 mendekati angka 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi kuat. B. Saran Saran yang dapat penulis kemukakan dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah tetap mempertahankan dan meningkatkan Intensifikasi Pajak Penghasilan dalam bentuk mengirimkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya.
56
DAFTAR PUSTAKA
Djoko Mulyono, 2006, Akuntansi Pajak, Andi, Yogyakarta. Tulis S. Meliata, 2006, Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Mitra Wacana Media, Jakarta. Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori & Kasus Edisi 2, Salemba Emapat, Jakarta. Early Suandy, (2005), Hukum Pajak edisi 3, Salemba Empat, Jakarta. Nur Indriyanto dan Bambang Supomo, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis Cetakan ke-2, BPFE, Yogyakarta. Sugiono, (2005), Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung Rimsky K. Juddiseno, 2004, Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2002, Perpajakan Indonesia edisi Pertama, Salema Empat, Jakarta. Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, 2004, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta. Waluyo, (2005), Buku I edisi 5 Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo, (2006), Perpajakan edisi Revisi, Andi, Yogyakarta Imam Gozali, (2008), Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS, Semarang, Universitas Diponegoro Deddi Nordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Waluyo, 2008, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta,
