EVALUASI KEBIJAKAN E-FILING DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ASING (STUDI KASUS KONSULTAN X)

EVALUASI KEBIJAKAN E-FILING DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ASING (STUDI KASUS KONSULTAN X) Habibah1 dan Wisamodro Jati2 1. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia 2. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia [email protected], [email protected] Abstrak Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Asing klien dari Konsultan X dan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan penggunanaan e-Filing untuk klien WPOP Asing. Klien WPOP Asing Konsultan X diketahui tidak menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT PPh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eFiling untuk SPT PPh klien WPOP Asing tidak efektif pemanfaatannya pada Konsultan X karena kurangnya sosialisasi. Konsultan X juga mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerapkan e-Filing pada klien WPOP Asing karena sistem e-Filing yang tidak memiliki fitur sesuai dengan kebutuhan klien WPOP Asing. Untuk itu pihak DJP perlu melakukan upaya-upaya peningkatan penggunaan e-Filing melalui penyempurnaan fitur aplikasi eFiling, peraturan, sosialisasi dan layanan kemudahan secara teknis. Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Pelaporan Pajak, e-Filing, Wajib Pajak Orang Pribadi Asing

Evaluation of e-Filing Policy in Reporting Annual Income Tax Return of Individual Expatriate (Case Study at X Consultant) Abstract The purpose of this study is to evaluate e-Filing policy on Annual Income Tax Return Reporting expatriate client of Consultant X and effort of Directorate General of Taxation to increase the utilization of e-Filing for expatriate. The fact shows that there is no expatriate clients of Consultant X who use e-Filing of Annual Income Tax Return application. This research adopted descriptive qualitative approach using in-depth interview. This research found that the utilization the e-Filing of Annual Income Tax Returns for Expatriate Taxpayer was ineffective because the lack of socialization. The Consultant X did not propose to use the e-Filing system for expatriate client as the absence of required fitur for expatriate. Therefore, the Directorate General of Taxation should make proper effort to increase the utilization of eFiling through regulation, socialization and more simple system. Keywords : Policy Evaluation, Tax Reporting, e-Filing, Expatriate Taxpayer

Evaluasi kebijakan..., Habibah, FISIP UI, 2014

Pendahuluan Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Internet dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka modernisasi pelayanan publik dengan harapan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pengunaan teknologi informasi adalah dengan menerapkan e- Government. E-Government merupakan salah satu bentuk dari modernisasi pada level pemerintahan. Modernisasi ini dilakukan salah satunya oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mana merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah nauangan Kementerian Keuangan. Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi (Pandiangan, 2007, 7). Perubahan yang dilakukan oleh DJP adalah pada bidang proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi. Perbaikan proses bisnis dilakukan antara lain yaitu penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas eFiling (pengiriman SPT secara online melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-payment (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini fokus pembahasan mengenai e-Filing. E-Filing dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik oleh Wajib Pajak melalui media elektronik

dengan

memanfaatkan

jalur

komunikasi internet secara online real time. Implementasi nyata dari kebijakan e-Filing digunakan sejak tahun 2005 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004 (Apa, 2009, para.4). Surat Keputusan tersebut kemudian diatur kembali dalam KEP-05/PJ.05/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) No. PER-47/PJ/2008 jo PER - 36/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik

(e-Filing)

Melalui

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181/PMK.03/2007 jo 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan

Pengisian,

Penandatanganan,

Pemberitahuan.


dan

Penyampaian

Surat

Aplikasi e-Filing disediakan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2012, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan formulir 1770 S dan 1770 SS melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) secara gratis. Untuk dapat melaksanakan e-Filing tesebut, berdasarkan PER-39/PJ/2011 Wajib Pajak harus melakukan terlebih dahulu Permohonan E-FIN (Filing Identification Number) dan Pendaftaran Kebijakan E-Filing (E-Filing, 2013, para. 10). Peraturan mengenai e-Filing yang dapat diakses melalui website ini telah direvisi, sehingga yang berlaku saat sekarang ini yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitauan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (selanjutnya disebut WPOP) yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dengan adanya aplikasi e-Filing yang dapat diakses secara gratis dari website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id, DJP tentunya berharap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat. Namun demikian, aplikasi e-Filing ini tidak mengakomodasi kebutuhan WPOP yang merupakan tenaga kerja asing atau expatriate. Pada saat pembuatan akun e-Filing, rata-rata para tenaga kerja asing atau expatriate mengalami kesulitan karena layanan e-Filing yang disediakan semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk registrasi dan pengurusan e-FIN tenaga kerja asing atau expatriate boleh memberikan kuasa kepada pihak ke tiga seperti konsultan pajak, namun untuk penyampaian SPT tidak boleh dikuasakan. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja asing atau expatriate yang tidak memanfaatkan e-Filing dalam kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat pengguna eFiling untuk WPOP Asing. Tabel 1 Jumlah WPOP Asing yang menggunakan e-Filing Tahun Pajak

Jumlah WP OP WP OP Asing pakai Asing e-Filing 2011 4.957 orang 3 orang 2012 9.793 orang 4 orang 2013 15.211 orang 347 orang Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 15.211 orang WPOP terdaftar, hanya 327 orang WPOP Asing yang menggunakan e-Filing. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pengguna e-Filing untuk WPOP Asing masih rendah. Padahal e-Filing


melalui website Direktorat Jenderal Pajak tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh Wajib Pajak termasuk WPOP Asing. Salah satu konsultan pajak yang tidak menerapkan sistem e-Filing untuk para kliennya adalah Konsultan X. Konsultan Pajak ini merupakan salah satu konsultan ternama yang menangani permasalahan perpajakan kliennya dengan profesional. Berdasarkan pada situs World Tax dengan alamat www.itrworldtax.com, Konsultan X termasuk pada tier 2 dan merupakan 10 besar konsultan di Indonesia. Pada Konsultan X diketahui bahwa tidak adanya klien expatriate yang menyampaikan SPT PPh OP menggunakan e-Filing. Selain permasalahan bahasa yang susah dipahami oleh tenaga kerja asing atau expatriate, berdasarkan pada wawancara awal dengan salah satu staf Konsultan X yang mengurusi pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP, fasilitas layanan e-Filing dirasa tidak aman untuk keamanan data Wajib Pajak. Berdasarkan pemaparan diatas, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan e-Filing dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan PPh klien WPOP Asing Konsultan X. a. Bagaimana evaluasi kebijakan eFiling dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan klien WPOP Asing pada Konsultan X? b. Bagaimana upaya peningkatan penggunaan e-Filing oleh WPOP yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak?

Tinjauan Teoritis Dalam melakukan evaluasi pada keijakan e-Filing dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan PPh WPOP Asing terdapat beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan jurnal ini. Konsep-konsep tersebut yaitu evaluasi kebijakan, yurisdiksi pemajakan, pelaporan pajak dan e-Government. Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Agustino, 2006, 186). Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989, 201). Tidak semua program kebijakan dapat meraih hasil yang diinginkan, oleh karena itu diperlukan evaluasi. Menurut William N. Dunn (2003, 429-438) dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kinerja yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Enam kriteria evaluasi hasil kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan


ketepatan. Evektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. (Dunn, 2003, hal. 429). Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003, hal. 430). Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003, hal. 430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Perataan, William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (2003, hal. 434). Responsivitas menurut William N. Dunn berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Menurut Dunn kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat atau tidak. Konsep selanjutnya yaitu yurisdiksi pemajakan. Perlakuan perpajakan terhadap subjek dan objek luar negeri suatu Negara ditentukan oleh yurisdiksi pemajakan yang dianut Negara tersebut. Yurisdiksi pemajakan menurut pendapat Owen dan Ongwamuhana sebagaimana dikutip oleh Gunadi, adalah kewenangan suatu Negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan (Gunadi, 1997, hal. 48). Sistem pajak penghasilan di Indonesia membangun yurisdiksi pemajakan berdasarkan dua kaitan (pertalian) fiskal, yaitu subjektif dan objektif. Surrey dan Tillinghast sebagaimana dikutip oleh Gunadi, menyatakan bahwa yurisdiksi yang mendasarkan pada pertalian subjektif disebut yurisdiksi domisili, sedangkan yurisdiksi yang merujuk pada sumber penghasilan disebut yurisdiksi sumber Gunadi, 1997, hal. 49). Untuk menentukan Orang pribadi yang diwajibkan menjadi Wajib Pajak di Indonesia yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Setiap penduduk yang berstatus Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN) wajib memiliki Nomor Wajib Pokok Pajak (NPWP). Dengan telah memiliki NPWP maka kewajiban selanjutnya yaitu menghitung sendiri jumlah pajak terutang, menyetor ke kas Negara melalui bank persepsi dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan


Pajak (KPP) atau menggunakan jasa kantor pos atau jasa kurir ataupun menggunakan electronic filing (e-Filing). Konsep pelaporan pajak merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi perpajakan. Tax Return atau pelaporan pajak itu sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari istilah 5M dalam perpajakan. 5M merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi Wajib Pajak, yang berawal dari mendaftarkan diri di KPP setelah itu Wajib Pajak harus menghitung jumlah pajak terutang kemudian menyetorkan pajaknya. Setelah menyetorkan pajak, Wajib Pajak diharuskan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT), serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar. (Nurmantu, 2005, 108) Konsep e-Government, menurut Wyld (2004, 20) e-Government merupakan suatu proses secara elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi, sebagai fasilitas transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Khalid dan Sadiq, e-Government diartikan sebagai sebuah bentuk transformasi hubungan internal maupun eksternal dari sektor publik melalui kebijakan internet sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan pemerintah dan tata laksananya.

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dimana proses penelitian digunakan untuk melihat gambaran sosial secara utuh dan kemudian digambarkan melalui kata-kata (Creswell, 1-2). Penelitian ini memiliki jenis penelitian berdasarkan tujuan untuk memaparkan atau penelitian deskriptif. Karena penelitian ini dilakukan untuk kepentingan akademis maka penelitian ini merupakan jenis penelitian murni. Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini merupakan jenis penelitian cross-sectional dengan mengambil waktu penelitian sejak Januari hingga Juni 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dari bahan cetak maupun non-cetak. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak yaitu dari pihak Kantor Konsultan Pajak X, akademisi di bidang e-Government, otoritas pajak dalam hal ini yaitu pihak DJP Sub-direktorat Transformasi dan Proses Bisnis, KPP Badora (Badan dan Orang Asing). Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data


kualitatif. Proses analisis dimulai dari menelaah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi terkait pelaporan SPT tahunan PPh klien WPOP Asing yang selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setiap informasi yang ditelaah tersebut harus diketahui maksud dan maknanya, lalu dihubungkan dengan masalah penelitian. Dalam analisis data dilakukan tahapan reduksi data yang hanya memasukkan informasi yang menurut peneliti penting dan dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Sebelum dilakukan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum dari objek penelitian kali ini yaitu profil dari Kantor Konsultan Pajak X dan ketentuan domestik yang mengatur tentang pegawai asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Profil Kantor Konsultan Pajak X Konsultan X menawarkan jasa kepada klien dengan pendekatan multi dimensional untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi klien. Pendekatan multidimensional yang dilakukan oleh Konsultan X terhadap klien tetap mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Konsultan X, demi kelancaran dan kemudahan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pada saat melaporkan SPT Tahunan klien WPOP Asing, Konsultan X memutuskan untuk tetap menggunakan cara manual dibandingkan e-Filing. Hal ini disebabkan karena tidak lengkapnya fitur pada e-Filing untuk WPOP Asing, seperti tidak bisanya sistem e-Filing secara otomatis melakukan penghitungan penghasilan disetahunkan untuk WPOP Asing. Konsultan X merupakan gabungan jasa jaminan & penasehat, konsultan risiko, pajak, penasehat keuangan dan konsultasi pengetahuan untuk memahami dan mengevaluasi masalah-masalah klien dalam konteks gambaran besar. Jasa yang disediakan antara lain: assurance and advisory services, enterprise risk services, ifrs services, tax services, financial advisory services. Kualitas merupakan bagian dasar dari apa yang dilakukan Konsultan X, dan terdapat banyak mekanisme formal dan informal yang memaksa mereka untuk mengikuti standar aturan tertinggi melalui bisnis. Konsultan X dan cabang perusahaannya saling berbagi


nilai : integritas, nilai tinggi kepada pasar dan klien, komitmen satu sama lain dan kekuatan perbedaan budaya Evaluasi Kebijakan E-Filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Asing pada Kasus Konsultan X Implementasi dari e-Government di Kementerian Keuangan (DJP termasuk salah satu bagian Kementrian Keuangan) mulai diberlakukan di Indonesia semenjak tahun 2003 dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pada tahun 2012 Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan survey pelaksanaan e-Government pada kementerian di Indonesia. Hasil survey tersebut menunjukkan Kementerian Keuangan termasuk pada 3 besar kementerian terbaik dalam Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat kementerian tahun 2012. Ketiga kementerian tersebut yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). PeGI ini sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ditingkat kementerian (3 Kementerian, 2013, para 3). Berdasarkan penjelasan diatas, kondisi e-Government DJP yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan termasuk baik dibandingkan Kementerian yang lain, tapi aplikasi yang dikeluarkan oleh DJP seperti e-Filing ini tidak 100% disambut baik oleh masyarakat. Seperti klien WPOP Asing pada Konsultan X yang sangat sedikit memanfaatkan layanan kemudahan e-Filing ini. Maka pada penelitian ini akan dibahas evaluasi e-Filing untuk klien WPOP Asing, dengan tujuan dapat mengetahui bagaimana kinerja kebijakan e-Filing untuk klien WPOP Asing pada Konsultan X. Pertama, dari aspek efektivitas. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat dikatakan berhasil atau karena jumlah pengguna eFiling yang melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari jumlah yang melebihi target tersebut, ternyata untuk WPOP Asing hanya sedikit yang menggunakan eFiling. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPP Badora jumlah pengguna e-Filing untuk WPOP Asing tidak mencapai 25% dari jumlah WPOP Asing yang terdaftar. Khusus untuk Konsultan X, diketahui tidak ada satupun klien WPOP Asing yang menggunakan e-


Filing. Rendahnya pengguna e-Filing disebabkan kurangnya sosialisasi dari DJP dan karena sifat e-Filing yang merupakan pilihan. Sosialisasi yang dilakukan DJP tidak tepat waktunya yaitu menjelang batas akhir penyampaian SPT. Melaporkan pajak tidak diharuskan dengan menggunkan e-Filing, tetapi juga bisa melalui pos ataupun datang langsung ke KPP, tergantung pada wajib pajak masing-masing. Kedua, e-Filing dari aspek efisiensi dapat dianalisasi dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, waktu dan biaya. Analisis dari aspek SDM dan peralatan, e-Filing lebih efisien karena berbasiskan sisem sehingga pekerjaan-pekerjaan administratif pajak yang memerlukan sumber daya manusia pajak yang banyak untuk mengurusnya akan direduksi dengan menggunakan sistem e-Filing ini. Untuk peralatan pun tidak ada penambahan peralatan, syaratnya hanya harus terkoneksi dengan internet. Jika dilihat dari aspek waktu, menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT tahunan PPh WPOP tentunya sangat efisien. Hal ini disebabkan karena WPOP langsung terkoneksi dengan sistem, tanpa harus ke KPP untuk melaporkan Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh nya. Jika dilihat dari aspek biaya tentunya dibutuhkan biaya untuk pengembangan aplikasi e-Filing ini. Namun demikian, tidak diketahui berapa jumlah yang dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat kebijakan. Jika dilihat dari dampak yang dihasilkan e-Filing dapat dikatakan biaya yang dikeluarkan cukup rendah dibandingkan penghematan yang dapat dilakukan dengan pengalihan cara pelaporan pajak menggunakan cara manual ke electronic filing (e-Filing) ini. Ketiga dari aspek kecukupan, kebijakan publik dapat dikatakan memenuhi aspek kecukupan bila dirasakan efektif memenuhi kebutuhan wajib pajak dan fiskus. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada penelitian ini kecukukupan atau adequacy dilihat dari seberapa jauh e-Filing dapat meningkatkan jumlah pelaporan SPT PPh WPOP Asing. Secara umum e-Filing untuk pelaporan SPT PPh WPOP telah memenuhi kriteria kecukupan, namun tidak dapat memenuhi kecukupan WPOP Asing. Hal ini disebabkan karena WPOP Asing yang mulai bekerja pada pertengahan tahun atau menjadi subjek pajak pertengahan tahun, tidak bisa memanfaatkan aplikasi e-Filing sebagai sarana pelaporan Pajak Penghasilanya. Ini disebabkan karena tidak lengkapnya fitur pada e-Filing, dimana pada saat penghitungan penghasilan pada bukti potong 1721A1, tidak ada kolom yang disediakan untuk menghitung penghasilan disetahunkan. Hal ini akan mempersulit Wajib Pajak Orang Pribadi Asing dalam


mengkalkulasikan Pajak Penghasilan. Demi kelancaran dan kemudahan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi klien, setiap klien pada Konsultan X disarankan mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Konsultan X. Maka dengan alasan ketidaklengkapan fitur pada eFiling ini maka Konsultan X lebih memilih cara manual dalam melakukan pelaporan SPT tahunan PPh klien WPOP Asing. Walapun ada klien yang meminta menggunakan e-Filing, Konsultan X tidak menyarankan karena pada e-Filing tidak ada pilihan untuk menghitung penghasilan disetahunkan. Keempat dari aspek keadilan, pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Dalam penelitian ini berarti semua target dari kebijakan e-Filing melalui website DJP harus dapat menikmati fasilitas layanan e-Filing, baik WPOP lokal ataupun asing. Namun demikian, pada prakteknya kebanyakan WPOP Asing mengalami kesulitan untuk masalah bahasa yang digunakan dalam layanan e-Filing. Layanan e-Filing pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) disediakan dalam bahasa Indonesia. Permasalahan bahasa ini adalah salah satu faktor utama penyebab tidak dimanfaatkannya sistem e-Filing oleh para klien WPOP Asing. Kelima responsivitas dalam kebijakan publik yang diartikan sebagai tanggapan kebijakan publik atas respon wajib pajak. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Respon masyarakat atas penerapan e-Filing ini bermacam-macam. Setiap program memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan e-Filing adalah bahwa penyampaian SPT tahunan PPh WPOP akan lebih cepat, mudah dan murah. Namun demikian, terdapat beberapa respon negatif dari masyarakat atas kebijakan e-Filing seperti kurangnya sosialisasi, permasalahan bahasa, e-Filing sifatnya option dan masalah kemeamanan atau jaminan kerahasiaan data menggunkan e-Filing. Variabel terakhir yaitu ketepatan yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Kebijakan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. DJP memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengguanakan formulir 1770S atau 1770SS. Hasil dari kebijakan tersebut juga telah tampak berhasil karena penggunanya telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.


Maka kebijakan e-Filing melalui website DJP ini sudah tepat ditujukan untuk WPOP pengguna 1770S ataupun 1770SS. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan e-Filing, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat sekarang ini. Upaya yang pertama yaitu sosialisasi. Sejauh ini, upaya sosialisasi e-Filing masih dilakukan oleh DJP melalui bantuan pihak KPP. Terutama diawal tahun 2014, sosialisasi e-Filing sangat gencar dilakukan. Namun demikian, sebaiknya sosialisasi dilakukan jauh hari sebelum dekat batas waktu penyampaian SPT agar tujuan kebijakan ini tercapai. Selain itu intensitas dan konsistensi sosialisasi perlu diperhatikan. Hal ini akan menjadi sangat penting jika menghadapi Wajib Pajak yang kurang aware untuk masalah transformasi pajak seperti ini. Upaya yang kedua yaitu memperbarui aplikasi e-Filing dengan menggunakan wizard). Pihak Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan perbaikan untuk keberhasilan sistem e-Filing ini dan agar masyarakat memanfaatkan secara maksimal layanan kemudahan pelaporan pajak ini. Salah satunya yaitu dengan memperbarui aplikasi. Untuk e-Filing 1770S dapat menggunakan metode wizard. Jika menggunakan metode wizard maka Wajib Pajak akan dipandu dalam menyampaikan SPT. Namun, metode wizard hanya berlaku untuk SPT 1770 S. Upaya yang ketiga yaitu pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan PPh WPOP menggunakan e-Filing dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Hal ini diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ/2014 Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Secara E-Filing. Pada KEP-62/PJ/2014 tersebut disebutkan bahwa: “Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2013 secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi namun tidak melewati tanggal 30 April 2014 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan”. Peraturan ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pengguna e-Filing melalui website www.pajak.go.id. Selain itu pertimbangan DJP mengeluarkan peraturan ini karena


terdapat Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT secara e-Filing namun menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga dalam rangka pembelajaran memberi kesempatan bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing. Upaya yang keempat yaitu Pendaftaran secara kolektif. Pada tahun 2014 ini DJP mengeluarkan peraturan mengenai permohonan e-FIN oleh pemberi kerja tertentu. Ini dapat dilihat pada PER 06/PJ/2014 tentang Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770 SS Secara eFiling dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu. Pada peraturan tersebut dikatakan bahwa pemberi kerja tertentu yang memiliki minimal 1000 karyawan dapat mendaftarkan permohonan e-FIN karyawannya secara kolektif. Dengan adanya peraturan ini maka WPOP tidak perlu lagi melakukan permohonan e-FIN ke KPP, dan cukup pemberi kerja mendaftar sebagai pemberi kerja tertentu. Untuk WPOP Asing tentunya dapat terbantu juga dengan hal ini. Karena untuk mendapatkan e-FIN mereka dengan mudahnya menyerahkan hal ini kepada pemberi kerja karena pemberi kerja telah diberikan kewenangan seperti yang diaturpada PER 06/PJ/2014. Upaya kelima yaitu petunjuk pengisisan SPT menggunakan bahasa Inggris. Mengenai petunjuk pengisian SPT menggunakan bahasa Inggris ini diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-21/PJ/2011 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER4/PJ/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 beserta Petunjuk Pengisian. Pada Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa template ini hanya sekedar alat bantu bagi Wajib Pajak yang tidak memahami bahasa Indonesia pada saat melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak, bukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sebenarnya. Template tersebut dalam bentuk PDF yang terdiri dari SPT yang memiliki 2 versi bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia). Pada saat Wajib Pajak mengisi SPT versi bahasa Inggris, maka secara otomatis SPT versi bahasa Indonesia terisi dengan nilai yang sama dengan yang terdapat pada SPT versi bahasa Inggris. Namun, petunjuk pengisisan SPT menggunakan bahasa Inggris ini tidak langsung tersambung dengan sistem e-Filing. Pada sistem e-Filing yang tersedia hanya bahasa Indonesia. Sebaiknya pada saat membuka menu e-Filing, Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.


Simpulan Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai evaluasi kebijakan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP Asing pada Konsultan X, menunjukkan bahwa: 1. Kebijakan e-Filing bagi WPOP Asing yang menjadi klien Konsultan X tidak berjalan efektif. WPOP Asing tidak ada yang memanfaatkan e-Filing dalam pelaporan SPT tahunan. Dilihat dari aspek efisien tentunya dengan menggunakan e-Filing lebih efisien dibandingkan manual, namun karena tidak ada klien WPOP Asing pengguna e-Filing pada Konsultan X, maka variabel ini tidak terlalu bisa dijelaskan. Dari aspek kecukupan, e-Filing tidak mendukung kebutuhan klien WPOP asing, hal ini yang membuat Konsultan X tidak menyarankan klien WPOP asing menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT tahunan. Dari aspek keadilan, sistem e-Filing belum memberikan keadilan yang sama kepada klien WPOP Asing yang terkendala karena permasalahan bahasa pada sistem e-Filing. Selanjutnya dari aspek responsivitas, banyaknya klien WPOP Asing yang mengeluhkan permasalahan sosialisasi, keamanan data dan permasalahan bahasa pada sistem e-Filing. Terakhir, dari aspek ketepatan, kebijakan e-Filing sudah tepat ditujukan untuk WPOP pengguna 1770S ataupun 1770SS. 2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pembuat kebijakan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengguna e-Filing terutama untuk WPOP Asing, antara lain menyediakan petunjuk pengisisan SPT dengan menggunakan bahasa Inggris, melakukan sosialisasi, memperbarui aplikasi (e-Filing dengan menggunakan wizard), pendaftaran secara kolektif dan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Saran 1. Dalam rangka meningkatkan pengguna e-Filing melalui website DJP untuk penyampaian atau pelaporan SPT tahunan PPh WPOP terutama asing, perlu ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitas sosialisasi yang dilakukan jauh sebelum jatuh tempo pelaporan SPT. Agar sosialisasi DJP lebih efektif dan lebih tepat sasaran, maka lakukanlah pada Konsultan yang menangani tax compliance (e-Filing), untuk selanjutnya dijelaskan secara satu per satu ke WPOP Asing yang ditangani. Pihak DJP bagian Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) juga harus meningkatkan kualitas


sistem pada e-Filing, seperti melengkapi fitur e-Filing untuk memenuhi kebutuhan WPOP Asing. 2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pembuat kebijakan perlu mengeluarkan peraturan mengenai semua wajib pajak harus menggunakan e-Filing dalam penyampaian atau pelaporan SPT tahunan PPh WPOP dan peraturan mengenai keamanan atau jaminan kerahasiaan data wajib pajak. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan e-Filing dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh WPOP termasuk WPOP Asing.

Daftar Referensi Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta: 2006. Creswell, John W. Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches. United State of America: SAGE Publications,Inc. 1994. Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah. Yogyakata: PT. Hanindita Graha Widya. Gunadi. 1997. Pajak Internasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Khalid

M.

Al-Tawil

dan

Sadiq

M.

Sait. E-Governance

–Where

we

Stand.

. Ndraha, Taliziduhu. 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Jakarta. Neuman, W. Lawrence. Basics of Social Research. Boston: Pearson Education, 2007. Pandiangan, Liberti. 2007. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Pajak. Jakarta: PT Elek Media Koputindo. Wyld, David C. The 3ps: The Essential Elements Of A Definition Of E- Government, Journal of E-Government. Vol 1, The Haworth Press Inc, 2004.


EVALUASI KEBIJAKAN E-FILING DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ASING (STUDI KASUS KONSULTAN X)

Recommend Documents