PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN KPP PRATAMA BATURAJA

JURNAL EKONOMI DAN INFORMASI AKUNTANSI (JENIUS) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja

VOL. 3 NO. 3 SEPT 2013

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN KPP PRATAMA BATURAJA

Divianto Politeknik Negeri Sriwijaya The purpose of this study was to determine the number of variables Taxpayers are PPH 21 registered and Annual Income Tax 21 reported that both a concrete manifestation of the level of tax compliance affects the acceptance of article 21 of the Income Tax ?, Which is the major variable affecting alcohol tax revenues 2? This study uses data obtained from the analysis of Tax Office Primary Baturaja amount of data related to revenue receipts Individual Taxpayers and Taxpayer Compliance private person. In this study, the data used are secondary data. Writers get it directly from the Tax Office Primary Baturaja is located at DR. M. Hatta No. 649 street in Baturaja. In collecting the data that will be examined documents used inspection method. Data collection techniques in this study can be done by way of documentation. The population in this study is the individual taxpayer registered Tax Office Primary Baturaja period 2008-2011. The sampling method is done by simple random sampling. This study uses secondary data where data files are examined throughout the period 2000 to 2010. Results of testing the hypothesis of unity (H1) in this study which states that the amount of Income tax Payer 21 registered and 21 Annual Income Tax simultaneously reported a significant effect on tax revenue in the Tax Office Primary Baturaja, stated hypothesis of unity (H1) is acceptable. Based on the results of statistical tests obtained value of t = 4,741 and p = 0.001 (p <0.05) so that the second hypothesis (H2) is accepted. Results of testing the third hypothesis (H3) in this study which states that the Annual Income Tax Return 21 reported significant and positive influence on the Revenue, or the third hypothesis (H3) be rejected. Keywords: Compliance, WPOP, Revenue, Tax, Income

PENDAHULUAN Sejauh ini, persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat dalam APBN negara kita. Semakin meningkatnya persentase penerimaan pajak kita. Hal tersebut berarti pemerintah masih dapat melakukan upayaupaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan ekstensifikasi pajak yaitu dengan menambah jumlah Wajib Pajak dan dengan intensifikasi pajak dengan mengaktifkan atau menggali potensi dari Wajib Pajak yang sudah ada. Berdasarkan Dirjen Pajak tahun 2009, rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia tergolong rendah apabila dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya : rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau jumlah pemeriksa pajak, dan sebagainya. Berikut adalah data jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Baturaja.

317



Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki NPWP (Terdaftar) di Kabupaten Baturaja Tahun 2000-2010 Tahun Karyawan Usahawan Total 2000 3,065 5.680 8,749 2001 3,970 6.449 10,419 2002 4,040 7.631 11,671 2003 4,129 9.340 13,469 2004 4,540 10.490 15,030 2005 4,800 10.260 15,060 2006 5,070 9.938 15,108 2007 5.426 14.833 20,259 2008 5.700 18.404 24,104 2009 6.052 27.070 33,122 2010 5.874 38.600 44,474 Sumber: KPP Pratama Baturaja, data diolah

Salah satu subjek pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang juga merupakan bagian terpenting dalam menunjang jumlah penerimaan pajak selain wajib pajak orang badan dan warisan yang belum terbagi. Berkembangnya kemajuan badan usaha pada saat ini khususnya badan usaha yang ada di Kabupaten Baturaja diharapkan akan dapat mendudukung program penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat. Baturaja merupakan daerah yang berkembang, potensi pendapatan pajak daerah akan cukup besar jika program pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Besarnya jumlah penerimaan pajak akan sangat membantu kemajuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan dan proses pelaksanaan pajak sangat perlu diperhatikan demi mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah di kabupaten Baturaja yang merupakan bagian wilayah provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah data penerimaan pajak Baturaja dari tahun 2000 – 2010. Tabel 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Baturaja Tahun 2000-2010 PPh Pasal 25/29 OP Tahun PPh Pasal 21 (Karyawan) (Usahawan) 2000 80,298,461 400,224,790 2001 80,298,947 420,127,450 2002 83,498,203 490,211,730 2003 88,944,378 600,320,970 2004 90.293,557 574,239,200 2005 91,238,409 683,984,576 2006 94,149,112 719,251,343 2007 130,112,775 772,790,124 2008 96,938,687 847,457,129 2009 224,590,426 2,010,990,283 2010 96,180,109 2,703,233,943 Sumber: KPP Pratama Baturaja, data diolah Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Sebagian penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib

318



pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Selain itu, hal ini telah membantu mengetahui upaya peningkatan dan perkembangan program pajak di berbagai daerah, dan menjadi referensi untuk menjadi pedoman dalam melakukan upaya peningkatan selanjutnya. Kepatuhan Wajib pajak Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada dasarnya tercermin dari tiga hal, yaitu : (1) pemenuhan kewajiban intern, seperti pembayaran massa dan SPT massa termasuk SPT PPn dan PPBM yang dilaksanakan setiap bulan, (2) pemenuhan kewajiban tahunan seperti menghitung dan melunasi hutang pajak, serta melaporkan perhitungannya dalam SPT diakhir tahun, (3) Pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui perlakuan pembukuan atas pengakuan penghasilan dan biaya serta berbagai transaksi keuangan lain untuk memperoleh dasar perhitungan pajak terutang dalam pembukuan wajib pajak. Jadi kepatuhan dalam konteks perpajakan adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanankan wajib pajak. Salah satu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Dirjen pajak adalah dengan melakukan e-SPT dan e-Filling. Proses ini merupakan sarana penyampaian SPT secara online, artinya setiap wajib pajak dapat menyampaikan SPT-nya melalui sarana komputer dimanapun wajib pajak berada melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditentukan oleh Dirjen pajak. Upaya Dirjen Pajak dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) adalah dengan dikeluarkannya peraturan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) oleh Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan. Selanjutnya, pada 29 Agustus 2007 Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan Nomor Per – 116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian dirubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per – 32/PJ/2008. Berikut adalah data WPOP yang melaporkan SPT tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Tabel 3. WPOP melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Baturaja Tahun 2000-2010 WPOP Terdaftar WPOP Melapor Tingkat Tahun (Orang) (Orang) Kepatuhan % 58,4 2000 8.749 5,145 73,6 2001 10.419 7,670 68,8 2002 11.671 8,030 70,5 2003 13.469 9,449 66,2 2004 15.030 9,960 67,5 2005 15.060 10,170 60 2006 18.108 10,864 56,2 2007 20,259 11,391 51,3 2008 24,104 12,366 44,2 2009 33,122 14,642 38,4 2010 44,474 17,085 Sumber: KPP Pratama Baturaja, data diolah

319



Berdasarkan tabel 3. di atas persentase kepatuhan Jumlah pelaporan SPT Tahunan oleh WPOP dapat dilihat bahwa pada Tahun 2000 sebesar 58,4%. Tahun 2001 sebesar 73,6%. kemudian pada Tahun 2002 sebesar 68,8%. Selanjutnya Tahun 2003 sebesar 70,5%. Tahun 2004 sebesar 66,2%. Tahun 2005 sebesar 67,5%. Tahun 2006 sebesar 60%. Tahun 2007 sebesar 56,2% . Tahun 2008 sebesar 51,3%. Sedangkan pada Tahun 2009 sebesar 44,2%. Tahun 2010 pelaporan SPT Tahunan oleh WPOP di KPP Pratama Baturaja sebesar 38,4%. Berdasarkan data persentase kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh WPOP tersebut, dapat diketahui bahwa cukup tinggi. Namun, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh WPOP tersebut fluktuatif (terjadi kenaikan dan penurunan). Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka berikut ini dirumuskan masalah dalam penelitian ini: 1. Apakah variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan yang keduanya merupakan wujud nyata dari tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21? 2. Variabel manakah yang paling besar mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 2 ? TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Secara umum pajak diartikan sebagai pungutan pemerintah kepada masyarakat, dengan tidak adanya balas jasa (imbalan) secara langsung. Pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan saran peran masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pengertian atau definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu: 1. Iuran dari rakyat kepada Negara 2. Berdasarkan undang-undang 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Fungsi Pajak Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu berdasarkan pengertianpengertian pajak yang telah dikemukakan diatas,terlihat adanya fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2008:1) menyebutkan bahwa Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulerend (mengatur).

320



Kedudukan Hukum Pajak Menurut Rochmat Soemitro, Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut (Mardiasmo, 2009:4): 1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif), Hukum Pajak, Hukum Pidana Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut lex specialis derogat lex generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, jika ada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan pajak terutangnya. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2008:7) adalah : Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 (dua) macam hukum pajak yakni: Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil. Pengelompokkan Pajak terdiri dari: Menurut Golongannya, Menurut Sifatnya, dan Menurut Lembaga Pemungutnya. Pengertian Wajib Pajak Adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Menurut Sofa perpajakan(http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-administrasi kepatuhan-dan-pajak-internasioanal/) menyatakan bahwa : “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Pajak Penghasilan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang PPh mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asal materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung

321



kepada surat ketetapan pajak, tetapi tergantung pada pendapatan yang diterima seseorang dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak, pajak ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PDBR 1970. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah: 1. a. Orang Pribadi; b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya temasuk kontrak investasi kolektif. 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi: Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini; 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3. Laba usaha; 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. Premi asuransi;

322



15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 19. Surplus Bank Indonesia. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun Anggaran 2003, PPh dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: 1. PPh Non Migas; PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan Fiskal Luar Negeri, PPh Non Migas Lainnya 2. PPh Migas Dalam penelitian ini akan dianalisis hubungan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang merupakan (X1) analisis Tingkat pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y). Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H1 : Jumlah Kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak ( Y ) H2 : Jumlah Wajib Pajak yang efektif terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak ( Y ) H3 : Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak ( Y ) METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian Penelitian ini menggunakan analisis data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja berkaitan dengan data jumlah penerimaan penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi dan Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. Definisi Operasional dan PengukuranVariabel Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi Operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Adalah kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan seperti wajib pajak terdaftar yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dilihat dalam pelaksanaanya menyampaikan dan melaporkan SPT masa bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan perhitungan pajak nya sendiri. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini dicerminkan dari variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2).

323



2.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) Adalah Angsuran pajak penghasilan wajib pajak Pribadi dalam Waktu berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak pada setiap tahun dan mempengaruhi jumlah Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2008-2011. Jenis dan Sumber data Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari studi kepustakaan atau dari pihak lain yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti (Effendi, 2000:147). Adapun data yang diperoleh oleh penulis adalah sejarah singkat, jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar, jumlah SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan serta Jumlah penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Baturaja. Data diperoleh adalah data yang telah diolah. Penulis memperolehnya langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja yang beralamat di Jalan DR. M. Hatta No. 649 Baturaja. Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data yang akan diteliti digunakan metode inspeksi dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan laporan-laporan maupun dokumendokumen yang berkaitan dengan penelitian. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja periode tahun 2008-2011. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling, dengan jumlah 10 sampling yang dibagi-bagi menurut wilayah cakupan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja. Simple random sampling merupakan proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Jadi proses memilih sejumlah sampel n dari populasi N yang dilakukan secara random. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana arsip data yang diteliti adalah sepanjang kurun waktu 2000 sampai dengan 2010. Uji Asumsi Klasik Penulis melakukan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas serta Uji normalitas. Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif Gambaran tentang data penelitian untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan yang disajikan dalam persentase, rata-rata dan sebagainya. Statistik inferensial Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan analisis regresi. Untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas yang masing-masing adalah variabel X dan Y digunakan analisis regresi berganda dalam rumusan sebagai berikut: Y = a + b 1 X1 + b 2 X2 + b 3 X 3 + e Keterangan: Y : Realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi X1 : jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar X2 : jumlah SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan

324



a : Konstanta b 1 – b3 : Koefisien regresi e : Error Term Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) dan Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t Statistik) menggunakan program SPSS 16.0. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum KPP Pratama Baturaja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja beralamat di di Jalan DR. M. Hatta No. 649 Baturaja. Statistik Deskriptif Data Penelitian Dalam rangka menguji Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja, maka penelitian ini menggunakan bingkai populasi (population frame) seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja periode tahun 2000-2010. Selanjutnya apabila dilihat dari nilai minimum, maksimum dan rata-rata (mean) dan standar deviasi (δ) dari masing-masing variabel penelitian kepatuhan dan variabel penerimaan pajak. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini dicerminkan dari variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2). Sedangkan variabel terikat adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk masing-masing variabel diperoleh dari banyak periode bulan selama tahun pengamatan (2000-2010) didapatkan jumlah data sebanyak 11 tahun. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dipaparkan deskripsi dari data yang diperoleh. Dari hasil perhitungan dengan SPSS versi 16.0, diperoleh gambaran masing-masing variabel. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian ini Tabel 4. Statistik Deskriptif Data Variabel Penelitian N WPOP_terdaftar WPOP_melapor penerimaan_pajak_ WPOP Valid N (listwise)

Minimum 11 11

Maximum

8749 5145

44474 17085

Mean

Std. Deviation

19496.82 10615.64

10809.159 3302.583

11 480523251 2799414052 1034488600.18

758918815.346

11

325



Berdasarkan tabel 4., dapat diketahui statistic deskriptif dari masing-masing variabel. Data 11 tahun selama tahun 2000-2011 WPOPN terdaftar yang terkecil adalah 8749 WP dan yang terbesar adalah sebanyak 44.474. Rata-rata dari jumlah WPOP terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja periode tahun 2000-2011 adalah 19.496 WP dengan standar deviasinya sebesar 10.809 WP. WPOP yang melapor paling sedikit yakni 5145 WP dan terbesar yakni 17.085 WP. Sedangkan penerimaan pajak terkecil sejumlah Rp. 480.523.251,- dan penerimaan pajak terbesar adalah Rp 2.799.414.052,-. Nilai ratarata penerimaan pajak sebesar Rp. 1.034.488.600,- setiap tahunnya, sedangkan untuk standar deviasinya adalah Rp. 758.918.815,-. Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Normalitas P-Plot dan grafik histogram digambarkan dalam gambar 1. dan gambar 2. berikut ini.

Gambar 1. Uji Normalitas P-Plot

Gambar 2. Grafik Histogram Berdasarkan grafik histogram di atas model regresi cenderung membentuk kurva normal yang cembung dengan angka standar deviasi mendekati satu yaitu sebesar 0,894 dan pada normal probability plot mengikuti garis diagonal. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Heteroskedastisitas Hasil deteksi dengan melihat scatterplot disajikan dalam gambar 3. di bawah ini.

326



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas Berdasarkan Gambar 3. terlihat titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan juga terlihat titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Autokorelasi Hasil uji autokorelasi Durbin Watson yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 adalah sebagai berikut: Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson) Model 1

R

Adjusted R Square

R Square .972

a

.944

Std. Error of the Estimate

.930

Durbin-Watson

.15011

1.112

a. Predictors: (Constant), WPOPmelapor, WPOPTerdaftar b. Dependent Variable: penerimaan_pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5. dimana pada hasil tersebut diperoleh nilai DW sebesar 1.112. Sedangkan nilai dl yaitu sebesar 0.5948 dan du sebesar 1.9280. Oleh karena nilai DW 1.112 kurang dari batas atas (du) 1.6739 dan lebih dari dL sebesar 0.5948, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi. Multikolinieritas Adapun hasil pengujian dengan SPSS 16.0 untuk mendeteksi terjadinya gejala multikolinearitas disajikan sebagai berikut: Tabel 6. Hasil Uji Multikoliniearitas Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Standardized Coefficients

Std. Error

11.753

1.771

WPOPTerdaftar

1.538

.324

WPOPmelapor

.671

.491

Beta

Collinearity Statistics t

Sig.

Tolerance

6.636

.000

1.332

4.741

.001

.808

1.350

.384

1.367

.209

.808

1.350

a. Dependent Variable: penerimaan_pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6. menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tolerance yang lebih dari 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi. Pengujian-pengujian di atas telah membuktikan kalau data yang akan digunakan telah memenuhi syarat normalitas, tidak ada heteroskedastisitas, tidak ada autokorelasi,

327

VIF



dan bebas multikolinearitas. Dengan empat pengujian pendahuluan ini, maka pengujian atas persamaan multiple regression dapat dilakukan dengan hasil yang akurat. Analisis Regresi dan Hasil Pengujian Hipotesis Regresi adalah hubungan fungsional yang terjadi antara satu atau lebih variabel dependen dengan variabel independen, agar dapat diketahui nilai duga rata-rata variabel dependen atas pengaruh variabel independen tersebut. Dalam penelitian ini digunakan model regresi linier berganda. Perhitungan analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan komputer Program SPSS for Windows Release 16.0. Analisis regresi linier digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (Ghozali, 2001). Adapun hasil pengolahan data sebagi berikut : Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Standardized Coefficients

Unstandardized Coefficients Model 1

B

(Constant)

Std. Error

Beta

11.753

1.771

WPOPTerdaftar

1.538

.324

WPOPmelapor

.671

.491

t

Sig.

6.636

.000

1.332

4.741

.001

.384

1.367

.209


Model persamaan regresi linier berganda dan hasil analisis yang diperoleh adalah: Y = 11.753 + 1.538 (X1) + 0.671 (X2) + e Persamaan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dipengaruhi oleh Kepatuhan Wajib Pajak yakni variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan variabel SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2). Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Nilai konstanta bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila kepatuhawan WPOP yakni variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2). konstan, maka penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja akan sebesar 11.753. Artinya penerimaan pajak hanya sebesar Rp 11.753.000.000,- setiap bulannya. b. Nilai koefisien jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar bernilai positif sebesar 1.538 dan signifikan, artinya jika jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar meningkat, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar -1.538 atau 153.8%. c. Nilai koefisien jumlah SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan bernilai positif sebesar 0.671 dan tidak signifikan, artinya jika jumlah SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan meningkat, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0.671 atau 67.1%. Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut: Tabel 8. Hasil Uji F Model 1

Sum of Squares Regression Residual

df

Mean Square

3.061

2

1.530

.180

8

.023

328

F 67.916

Sig. .000

a


Total

3.241


10


Hasil pengolahan data terlihat bahwa variabel independen jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2) mempunyai signifikansi F hitung sebesar 67.916 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2) berpengaruh secara simultan (serempak) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja periode tahun 2000-2011. Pengujian Determinan (R2) Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai koefisien adalah antara nol sampai dengan satu dan ditunjukkan dengan nilai adjusted R2. Dan berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (adjusted R2) diperoleh hanya sebesar 0.228 atau 22.8%. Hal ini menunjukkan bahwa 39.8% artinya penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dipengaruhi oleh variable jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2). Sedangkan sisanya sebesar 77.2% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini. Tabel 9. Hasil Uji Determinasi Model

R

1

R Square .972

a

Adjusted R Square

.944

Std. Error of the Estimate

.930

Durbin-Watson

.15011

2.112


Hasil Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t) Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2001). Hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut: Tabel 10. Hasil Uji Statistik t Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Standardized Coefficients

Std. Error

11.753

1.771

WPOPTerdaftar

1.538

.324

WPOPmelapor

.671

.491

Beta

t

Sig. 6.636

.000

1.332

4.741

.001

.384

1.367

.209


Berdasarkan hasil Uji t, maka pengambilan keputusannya berdasarkan Pengujian terhadap variable penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja. Secara keseluruhan hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar

329



berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja periode 2000-2011. Sedangkan jumlah SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan tidak berpengaruh terhadap pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja. Pembahasan Hasil Hasil penelitian dengan berbagai pengujian yang dilakukan menyatakan kesimpulan akhir seperti disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 11. Hasil Analisis Regresi t p (sig) Koefisien 1.538 4.741 0.001

Variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) jumlah SPT Tahunan .671 1.367 PPh 21 yang dilaporkan (X2) R Square = 0.944 F = 67.916 p (sig) = 0.000 Y = 11.753 + 1.538 (X1) + 0.671 (X2) + e

0.209

Konfirmasi sig. Bermakna/Signifikan Tidak Bermakna/tidak Signifikan

Konstanta = 11.753

Berdasarkan pada hasil pengolahan data dan analisis statistik dengan model regresi berganda, maka sebagai uapaya pendalaman dalam pembahasan ini yang dikaitkan dengan perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan maka berikut ini merupakan uraian pembahasannya. Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai koefisien adalah antara nol sampai dengan satu dan ditunjukkan dengan nilai adjusted R2. Dan berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (adjusted R2) diperoleh hanya sebesar 0.944 atau 94.4%. Hal ini menunjukkan bahwa 94.4% penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dipengaruhi oleh variable jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2). Sedangkan sisanya sebesar 5.6% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil pengolahan data terlihat bahwa variabel independen variable jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2) mempunyai signifikansi F hitung sebesar 67.916 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen variable jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan (X2) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja periode 2000-2011. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terdaftar dan SPT Tahunan Pph 21 yang Dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk didalamnya. Salah satu syarat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya adalah dengan mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Penerimaan pajak penghailan sangat dipengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan kata lain kepatuhan wajib pajak pajak akan menciptakan kondisi yang mendukung peencapaian realisasi penerimaan pajak.

330



Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis kesatu (H1) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja, dinyatakan Hipotesis kesatu (H1) dapat diterima. Nilai koefisien determinan (adjusted R2) diperoleh hanya sebesar 0.994 atau 99.4%. Hal ini menunjukkan bahwa 99.4% penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar (X1) dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan. Sisanya sebesar 5.6% dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan signifikansi F hitung sebesar 67.916 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain F hitung > F tabel. Oleh karena itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lebukan (2011) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dalam Penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak diukur melalui perbandingan antar jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan nya selama kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Hasil Penelitian menunjukan adanya pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Makassar Utara. Begitu pula halnya dengan penelitian Suhendra (2010) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak badan pada KPP Wilayah Jakarta. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terdaftar berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak diterima. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai t = 4.741 dan p = 0.001 (p < 0,05) sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini dikarenakan wajib pajak pada …. memiliki kepatuhan atau kesadaran dalam membayar pajak dengan kata lain belum dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengaruh SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan salah satu unsure pokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka resiko kehilangan penerimaan semakin rendah karena wajib pajak sadar akan menghitung pajak terutangnya sesuai dengan kondisi yag sesungguhnya dan sebaliknya, semakin tidak patuh wajib pajak semakin tinggi resiko kehilangan penerimaan pajak. Sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak tersebut menggunakan SPT. SPT yang disampaikan oleh wajib pajak langsung ke kantor pajak diteliti terlebih dahulu mengenai kelengkapan pengisian dan lampiran-lampirannya. Oleh petugas pelayanan sedangkan untuk SPT yang disampaikan melalui pos ke kantor pelayanan pajak diterima oleh sub bagian umum, SPT tersebut langsung dikirim ke bagian pelayanan untuk diperiksa mengnai kelengkapan pengisian dan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam penyampaian SPTnya maka petugas pelayanan memberikan tanda terima SPT langsung pada wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Pajak, atau hipotesis ketiga (H3) dinyatakan dapat ditolak. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai t = 1.367 dan p = 0.209 (p > 0,05). Hal ini

331



menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Aktif (SPT) yang memiliki kesadaran atau kepatuhan yang cukup pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mengatasi wajib pajak yang tidak patuh tersebut diperlukan pengawasan yang intensif dari pihak fiskus dan member sanksi yan tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang lalai atau melanggar peraturan karena ketentuan pelaporan ini sendiri mengandung kelemahan yang potensial yaiu kewajiban pelaporan tersebut hanya berdasarkan kesadaran pemotong pajak, sehingga jika terdaftar pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan aparat pajak akan sulit mendeteksinya. Misalnya jika pemotong pajak sengaja menahan sebagian pajak terutang yang telah dipotong dari karyawan dan penyetoran baru dilakukan pada akhir tahun bersamaan dengan penyetoran pajak terutang akhir tahun sebagai akibat dari mekanisme perhitungan ulang yang dilaporkan dalam SPT tahunan. Atas praktek ini, sampai dengan saat ini belu ada pengenaan sanksi yang tegas, walaupun secara financial hal tersebut jelas merugikan negara. Pajak yang seharusya masuk ke kas negara pada saat terutang pada bulan takwin bersangkutan, baru disetor pada tahun pajak berikutnya pada saat penyetoran pajak terutang akhir tahun. Untuk memaksimalisasikan peundaan penyetoran tersebut, perlu ditetapkan sanksi yang tegas. Bentuk dan jumlah sanksi yang dikenakan seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan pemotong pajak. PENUTUP Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai analisis pengaruh variabel independen jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja di periode 2000-2011: Hasil pengujian Hipotesis kesatu (H1) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja, dinyatakan Hipotesis kesatu (H1) dapat diterima. Nilai koefisien determinan (adjusted R2) diperoleh hanya sebesar 0.944 atau 94.4%. Hal ini menunjukkan bahwa 944% artinya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dipengaruhi oleh variable jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan. Sedangkan signifikansi F hitung sebesar 67.916 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain F hitung > F tabel. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 terdaftar berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai t = 4.741 dan p = 0.001 (p < 0,05) sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil pengujian Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Pajak, atau hipotesis ketiga (H3) dinyatakan ditolak. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai t = 1.367 dan p = 0.209 (p > 0,05).

332



DAFTAR PUSTAKA Ibnu Pawoko, Sigit, (2008), Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007, Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo.2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi.

333

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN KPP PRATAMA BATURAJA

Recommend Documents