PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

HOME

DAFTAR ISI

Laboratorium Pengembangan Akuntansi

BAB 1

SUBYEK PAJAK PENGHASILAN

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan

adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan terhadap subyek

pajak dalam tahun pajak B. SUBYEK PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. (1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah: a.1) Orang pribadi; 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; b. Badan; c. Bentuk usaha tetap. (2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. (3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah: a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. (4) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah: a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

Pajak Penghasilan Orang Pribadi 141

Hal. 121 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. (5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a. Tempat kedudukan manajemen; b. Cabang perusahaan; c. Kantor perwakilan; d. Gedung kantor; e. Pabrik; f. Bengkel; g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;


Hal. 122 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. C. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN ADALAH: a. Badan perwakilan negara asing; b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat: (a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; (b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."


Hal. 123 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


KEWAJIBAN MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK

BAB 2

ORANG PRIBADI A KEWAJIBAN MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Wajib Pajak orang pribadi setiap tahun harus melaporkan penghasilannya yang diperoleh selama satu tahun. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berupa uang dan berupa barang (sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh). Seandainya ada penghasilan netto yang belum dilaporkan dalam tahun yang sebelumnya maka dapat dilaporkan dengan mengadakan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan. Yang diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan adalah: a) Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. b) Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain c) Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dan / atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lebih dari satu pemberi kerja. d) Kuasa warisan yang belum terbagi e) Pejabat negara, PNS, anggota ABRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1996 f) Warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional g) Orang asing yang berada di Indonesia


Hal. 124 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


h) Masing-masing suami istri yang dikenakan pajak penghasilan secara terpisah dalam hal: ♦ Suami istri talah hidup terpisah ♦ Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (Dalam hal ini suami istri wajib memiliki NPWP) B

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGISI SPT TAHUNAN PPh Orang pribadi yang tidak diwajibkan memiliki NPWP adalah (Kep DJP 27/1995): a) Tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja (Pasal 8 ayat 1 UU PPh) b) Memperoleh penghasilan netto usaha yang tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak.


Hal. 125 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


BAB 3

JENIS-JENIS PENGHASILAN YANG DILAPORKAN

A. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI DARI USAHA, PEKERJAAN BEBAS Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas baik yang menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan dan memilih menggunakan Norma Penghitungan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan (Pasal 14 UU PPh) Dalam melaporkan penghasilannya disarankan menggunakan pembukuan. Namun jika tidak sanggup diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan netto yang prosentasenya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kep 01/Pj.7/1991). Norma perhitungan penghasilan netto hanya boleh digunakan oleh Wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000 berlaku sebelum 1 Januari 2007 dan mulai 1 Januari 2007 berlaku Rp 1.800.000.000 boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi apabila wajib pajak ingin menggunakan norma untuk tahun 2007 maka permohonan tersebut sudah diajukan ke Kantor Pelayanan terdaftar paling lambat 31 maret 2007. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin pisah harta, jumlah Rp 1.800.000.000 tersebut merupakan gabungan peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha suami, istri dan atau/anak angkat yang belum dewasa.


Hal. 126 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana pasal pasal 6 ayat 2 : Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di dapat kerugian , maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berukutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.Lihat pasal 8 ayat 1. Penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah apabila: a) Suami istri telah hidup terpisah b) Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (pasal 8 ayat 2 UU PPh). Dalam hal ini penghasilan netto suami istri dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan netto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan netto mereka. Cara memperhitungkan dan melaporkan penghasilan netto: 1. Wajib Pajak menggunakan norma perhitungan Prosentase norma yang digunakan dalam menghitung penghasilan netto adalah berdasarkan Kep. Dirjen Pajak N0. KEP-01/Pj.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 tentang norma penghitungan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan. Masing-masing Wajib Pajak akan mendapatkan klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) untuk memudahkan mencari prosentase norma sesuai dengan KEP 01/PJ.7/1991. Contoh :


Hal. 127 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


Untuk perdagangan umum adalah 10%. Sehingga Wajib Pajak mempunyai penghasilan omzet/peredaran usaha sebesar Rp 450.000.000 maka penghasilan nettonya sebesar 10% X Rp 450.000.000 = Rp 45.000.000 2. Wajib Pajak menggunakan Pembukuan Wajib

pajak

orang

pribadi

yang

omzet/peredaran

brutonya

melebihi

Rp 1.800.000.000 dalam satu pajak diwajibkan mengadakan pembukuan.Dalam menghitung penghasilan netto bagi wajib pajak orang pribadi mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperbolehkan dalam tahun fiskal, antara lain: a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Contoh: Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari: a. penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h sebesar b. penghasilan bruto lainnya sebesar


Rp 100.000.000,00 Rp 300.000.000,00

Hal. 128 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


Jumlal penghasilan bruto

Rp 400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp 200.000.000,00 = Rp 150.000.000,00. Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran

untuk

keperluan

pribadi

pemegang

saham,

pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran

sehubungan

dengan

pekerjaan

yang

boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto

harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan


Hal. 129 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya. Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya. Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi. c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan


Hal. 130 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.


Hal. 131 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. B. PENGHASILAN NETTO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN Wajib Pajak yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun pemerintah akan melaporkan pemghasilannya tersebut dalam “penghasilan netto sehubungan dengan pekerjaan”. Wajib pajak tersebut akan menerima formulir 1721-A dari bagian penggajian pada perusahaanya dan digunakan sebagai dasar dalam pengisian “penghasilan neeto sehubungan dengan pekerjaan”. Apabila Istri mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan terdapat anak/anak angkat yang belum dewasa memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh pasal 21 serta


Hal. 132 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


pemberi kerja yang bukan merupakan subyek pajak, maka penghasilan tersebut digabung dan dimasukkan dalam “Penghasilan netto sehubungan dengan pekerjaan”. Penghasilan dan biaya yang digunakan untuk menghitung penghasilan netto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang dilaporkan dalam lapiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi: 1. Penghasilan bruto a.

Gaji/Uang pensiun/THT

b.

Tunjangan PPh

c.

Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur dan sebagainya

d.

Honorarium, Imbalan lain sejenisnya

e.

Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja

f.

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21

g.

Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa produksi, THR

2. Pengurang a. Biaya jabatan Yaitu Biaya yang diberikan untuk karyawan tetap yang masih aktif bekerja, biaya jabatan ini merupakan biaya yang fiktif (tidak riil), biaya ini merupakan

kebijaksanaan

pemerintah,

karena

setiap

orang

yang

berpenghasilan, tentu ada biaya yang telah ia keluarkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521 tahun 1998 biaya jabatan adalah sebesar 5% x penghasilan bruto atau maksimal Rp 108.000/bulan dan Rp 1.296.000/tahun, kemudian pilih yang terkecil berdasarkan masa kerja dengan ketentuan sbb: ♦ Biaya jabatan melekat pada perusahaan dia bekerja ♦ Tergantung masa kerja b. Biaya pensiun


Hal. 133 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


Biaya diberikan kepada mantan karyawan/pensiunan bulanan. Biaya pensiun perbulan Rp 36.000/bulan c. Iuran pensiun dan iuran THT C. PENGHASILAN

NETTO

DALAM

NEGERI

LAINNYA

(TIDAK

TERMASUK YANG FINAL) Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur maka penghasilan tersebut dapat dimasukkan pada bagian ini. Bagian ini dapat digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan netto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lain-lain yang diterima wajib pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan lain tersebut adalah sebagai berikut: a.

Bunga; Bunga yang diteri oleh wajib pajak atau isteri dan anak/anak angkat atas pinjaman kepada orang pribadi atau badan usaha. Untuk penghasilan bunga yang diperoleh dari bunga bank dimasukkan ke dalam penghasilan yang dikenakan pajak final di cantunkan pada lampiran III SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya.

Premium

tersebut

merupakan

penghasilan

bagi

yang

menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Atas penghasilan bunga ini dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto. b.

Dividen, yaitu penghasilan berupa penghasilan dari investasi yang diberikan kepada pemegang saham. Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan


Hal. 134 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen: 1) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun 2) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor 3) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap 4) Pembagian laba dalam bentuk apapun 5) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran 6) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham –saham oleh perseroan yang bersangkutan 7) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah. 8) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda tersebut. 9) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi 10) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis 11) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi 12) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan Atas penghasilan Diveden ini dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto. c.

Royalti; Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat


Hal. 135 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa: 1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten merk dagang, formula, atau rahasia perusahaan. 2) Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan 3) Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman dibidang industri, atau bidang usaha lainnya. d.

Sewa Pengertian sewa adalah imbalan yang diterima atau diperoleholeh Wajib Pajak, isteri dan anak/anak angkat dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang. Atas penghasilan Selain tanah dan bangunan dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto, sedangkan untuk penghasilan sewa atas tanah dan bangunan dikenakan 10% dari penghasilan bruto dan bersifat final.

e.

Penghargaan dan hadiah Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan perpajakan dapat dibedakan: 1) Hadiah Undian (Final masuk lampiran III dengan tarif sebesar 25%) Yang dimaksud dengan hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, istri dan anak/anak angkat yang pemberiannya melalui cara undian. 42/1994) 2) Hadian dan Penghargaan perlombaan (tarif 15%) Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya: ♦ Lomba olah raga ♦ Lomba kecantikan


Hal. 136 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


♦ Kuis televisi 3) Penghargaan atau suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuanbenda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk (Tarif 15% Tidak final) 4) Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan ( Tarif 15% Tidak final). f.

Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta. Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri,isteri, anak/anak

angkat

yang

belum

dewasa

sehubungan

dengan

penjualan/pengalihan harta, termasuk: 1.

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

2.

Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak–pihak yang bersangkutan. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang nilai aktivanya tidak termasuk tanah dan bangunan tidak lebih dari Rp 600.000.000 (Kep Men.Keu No.604/KMK.04/1994

3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek. (Pasal 4 ayat (1) huruf d dan pasal 8 UU PPh g.

Lain-lain Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa.


Hal. 137 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


Contoh: ♦ Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya ♦ Keuntungan karena pembebasan hutang ♦ Penerimaan piutang yang telah dihapuskan ♦ Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ♦ Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak ♦ Anak sebagai penyanyi ♦ Honor main sinetron anak Berikut ini ringkasan KEP-176/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan KEP96/pj/2001 dan diubah lagi dengan KEP-305/PJ/2001 disempurnakan dengan KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 (mulai berlaku tanggal 1 Mei 2002) dan terakhr dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak No: PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007 tentang perkiraan penghasilan netto dan tarif efektif PPh Pasal 23: TABEL PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA No

JENIS PENGHASILAN

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO

(1)

(2)

(3)

1.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.

10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

2.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

30% dari jumlah broto tidak termasuk PPN


Hal. 138 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


TABEL PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN No

JENIS JASA

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO

(1)

(2)

(3)

I

II

III

1.

Jasa teknik,

2.

Jasa manajemen,

3.

Jasa konsultansi kecuali konsultansi konstruksi

1.

Jasa Pengawasan konstruksi,

2.

Jasa perencanaan konstruksi

30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 262/3 % dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN

Jasa lain-lain : 1.

Jasa penilai,

30% Dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN

2.

Jasa aktuaris,


3.

Jasa Akuntansi,


4.

Jasa Perancang,


5.

Jasa pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.



Hal. 139 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


6.

Jasa penunjang di bidang penambangan migas,


7.

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas,


8

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara,


9.

Jasa penebangan hutan,


10. Jasa pengolahan limbah,


11


Jasa penyedia tenaga kerja,

12. Jasa perantara,


13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI,


14. Jasa kustodion/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan 30% Dari jumlah oleh KSEI, imbalan jasa tidak termasuk PPN 15

Jasa pengisian suara,

16. Jasa mixing film


30% Dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 30% Dari jumlah

Hal. 140 dari 152

HOME

DAFTAR ISI

Laboratorium Pengembangan Akuntansi imbalan jasa tidak termasuk PPN

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.


18. Jasa instalasi/ pemasangan :


- Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV Kabel; - Jasa instalasi/ pemasangan peralatan; Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikat sebagai pengusaha konstruksi; 19. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan : - Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel - Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan;


- Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; - Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikat sebagai pengusaha konstruksi; 20. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk : - Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; - Jasa instalasi/ pemasangan peralatan, mesin/ listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

21. Jasa maklon, 22. Jasa penyelidikan dan keamanan, 23. Jasa penyelenggara kegiatan/ event organizer, 24

13 1/3 % dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN 20% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN

Jasa pengepakan,


Hal. 141 dari 152

HOME 25

DAFTAR ISI


Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.

10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN

26. Jasa pembasmian hama,

10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN

27. Jasa kebersihan/ cleaning service.

28. Jasa catering

10% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/ barang tidak termasuk PPN

D. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH OLEH PIHAK LAIN DAN PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH Bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan tetapi sudah dipotong oleh pihak lain atau PPh-nya sudah ditanggung pemerintah maka PPh yang sudah dipotong tersebut dilaporkan dalam lampiran II SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh yang sudah dipotong oleh pihak lain dan ditanggung pemerintah digunakan untuk membuat permohonan kredit pajak. E. PENGHASILAN NETTO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI Dimungkinkan warga negara Indonesia mempunyai usaha dan penghasilan dari luar negeri (Investasi, bunga, isteri bekerja di luar negari dsb). Penghasilan dari luar negeri tersebut dilaporkan dalam bagian ini, yaitu: 1. Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan: Pajak Penghasilan Orang Pribadi 141

Hal. 142 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


a) Isteri yang sudah berpisah b) Isteri yang mengadakan perjanjian pisah harta dan penghasilan secara tertulis 2. Mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri (Pasal 24 UU PPh jo Kep.Men.Keu.No. 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994) Permohonan kredit pajak luar negeri harus dilampiri: 1.

Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari usaha di luar negeri

2.

Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri

3.

Fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri

Penghasilan yang telah dipotong pajak penghasilan diluarnegeri tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam negeri yang berarti mengurangi pajak terutang di dalam negeri melalui mekanisme pengkreditan PPh pasal 24 yaitu dengan cara memilih antara penghasilan yang telah dipotong di luar negeri dengan kredit pajak yang dihitung dari penghasilan netto. Yang diperbolehkan dikreditkan adalah yang paling kecil antara PPh yang telah dipotong di luar negeri dengan perhitungan dari penghasilan netto luar negeri dibandingkan dengan total penghasilan tersebut. Jika ada kompensasi kerugian yang masih dapat dikompensasikan maka perhitungan penghasilan netto setelah kompensasi kerugian. F.

PENGHASILAN

YANG

TELAH

DIKENAKAN

PAJAK

YANG

BERSIFAT FINAL, DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dan untuk Wajib Pajak Orang pribadi yang berstatus kawin dan tidak pisah harta maka penghasilan Istri dan penghasilan anak yang masih dalam tanggungan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja wajib dilaporkan pada Lampiran III SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri.


Hal. 143 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


Penghasilan yang dikenakan pajak final dan dikenakan pajak tersendiri adalah: I. Dikenakan pajak bersifat final 1. A. Bunga deposito, tabungan dan simpanan B. Bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek dan diskonto SBI 2. Nilai Penjualan saham di Bursa Efek 3. A.

Hadiah/penghargaan perlombaan dan hadiah undian

B. Pesangon, THT (Tunjangan Hari Tua) dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus C. Komisi pemasaran barang dan jasa D. Honorarium atas beban APBN/APBD 4. A.

Nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan

B. Nilai bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah C. Sewa atas tanah dan atau bangunan 5. Jasa pelaksanaan konstruksi 6. Distributor/penyalur/dealer/agen: Produk pertaminan, premix, rokok, tepung terigu, dan gula pasir 7. Penghasilan lain yang dikenakan pajak bersifat final II. Dikenakan pajak tersendiri; 1. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja 2. Penghasilan anak dari pekerjaan Rincian tarif dari PPh yang telah dikenakan PPh final tersebut adalah sebagai berikut: No

Jenis Penghasilan

Tarif

Dasar Penghitungan

Diatur

1.

Bunga deposito, tabungan

20%

Bunga

Ps 4(2) UU PPh

2.

Bunga dan Premium SWAP/Forward

20%

Bunga dan Premium

Ps 4(2) UU PPh

3.

Bunga diterima anggota koperasi

15%

Bunga

Ps 4(2) UU PPh

4.

Transaksi saham serta sekuritas lainnya di Bursa Efek, antara lain:


Hal. 144 dari 152

HOME

a.

DAFTAR ISI


Saham diterima Orang pribadi atau

0.1%

Penjualan Bruto

Ps 4(2) UU PPh

0.5%

Seluruh saham pendiri saat

Ps 4(2) UU PPh

Badan b.

Saham diterima pendiri

IPO 5.

Bunga obligasi dengan kupon

20%

Bruto Bunga

Ps 4(2) UU PPh

Diskono obligasi dengan kupon 6.

Diskonto obligasi tanpa bunga

20%

Selisih lebih

Ps 4(2) UU PPh

7.

Pengalihan tanahdan/bangunan

5%

Nilai tertinggi antara harga

Ps 4(2) UU PPh

jual dan NJOP 8.

Sewa tanahdan/bangunan

10%

Sewa Bruto

Ps 4(2) UU PPh

9.

Jasa Konsultan manajemen

4%

Bruto – PPN

10.

Jasa maklon Internasional

2.1%

Biaya pembuatan – bahan

KMK 543/2002

baku 11.

Penerbangan Luar negeri

2.64%

Bruto

KMK 417/1996

12.

Pelayaran Dalam Negeri

1.2%

Peredaran bruto

KMK 417/1996

13.

Konstruksi pengusaha kecil, pengadaan

2%

DPP PPN

Ps 4(2) UU PPh

0.3%

Penjualan

KMK 417/1996

s.d Rp 1 miliar 14.

Bahan Bakar minyak jenis Premix, Super TT

dan

gas

oleh

penyalur/agen

PERTAMINA 15.

Hasil Tembakau

0.15%

Harga Bandrol

KMK 348/2001

16.

Semen

0.25%

DPP PPN

KMK 401/2001

17.

Selisih lebih hasil revaluasi

10%

Selisih lebih – Kompensasi rugi

G. PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau


Hal. 145 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; c. Warisan; d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah; f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;


Hal. 146 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha; l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia." H KOMPENSASI KERUGIAN Jika wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan mengalami kerugian dalam tahun-tahun sebelumnya maka kerugian fiskal nya dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun sejak dialaminya kerugian (Pasal 6 ayat 2 UU PPh) Kompensasi kerugian hanya diperbolehkan diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Kompensasi yang boleh diisikan adalah jumlah kerugian fiskal yang telah terjadi untuk tahun pajak 5 (lima) tahun. Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan secara fiskal terdapat kerugiankerugian fiskal maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan netto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut di mulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun diperolehnya kerugian tersebut: Contoh:


Hal. 147 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


PT A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut : 1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,00 1997 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00) 1998 : laba fiskal Rp N I H I L 1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,00 2000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00 Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut : Rugi fiskal tahun 1995 Laba fiskal tahun 1996 Sisa rugi fiskal tahun 1995 Rugi fiskal tahun 1997 Sisa rugi fiskal tahun 1995 Laba fiskal tahun 1998 Sisa rugi fiskal tahun 1995 Laba fiskal tahun 1999 Sisa rugi fiskal tahun 1995 Laba fiskal tahun 2000 Sisa rugi fiskal tahun 1995

(Rp 1.200.000.000) Rp 200.000.000 (+) (Rp 1.000.000.000) Rp 300.000.000 (Rp 1.000.000.000) NIHIL (Rp 1.000.000.000) Rp 100.000.000 (+) (Rp 900.000.000) Rp 800.000.000 (+) (Rp 100.000.000)

Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2000 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan

rugi

fiskal

tahun

1997 sebesar Rp 300.000.000,00 hanya boleh

dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.


Hal. 148 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


BAB 4

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Wajib pajak orang pribadi mendapat pengurangan pajak penghasilan sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan keadaan keluarga menurut ketentuan. Penerapan PTKP dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan

PTKP untuk pegawai lama (tahun

sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Penghasilan Tidak Kena Pajak mulai berlaku tanggal 1 Januari 2007diberikan sebesar: 1) Rp 13.200.000 (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 2) Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 3) Rp 13.200.000 (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dalam hal isteri: ♦ Bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha / pekerjaan bebas suami, anak / anak angkat yang belum dewasa. ♦ Bukan karyawati, tetapi pada pemberi yang bukan sebagai pemotong pemotong pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas. ♦ Bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja. 4) Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Berikut ini tabel Penghasilan Tidak kena Pajak:


Hal. 149 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


PTKP

JUMLAH

TK/0

13.200.000

TK/1

14.400.000

TK/2

15.600.000

TK/3

16.800.000

K/0

14.400.000

K/1

15.600.000

K/2

16.800.000

K/3

18.000.000

K/I/-

27.600.000

K/I/1

28.800.000

K/I/2

30.000.000

K/I/3

31.200.000

5) Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 6) PTKP untuk wajib pajak yang melakukan pisah harta adalah sebesar PTKP masingmasing. Namun status kawin dan tanggungan diikutkan pada suami sebagai kepala keluarga.


Hal. 150 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


BAB 5

TARIF DAN KREDIT PAJAK

A TARIF PAJAK Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi orang pribadi : Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

sampai dengan Rp 25.000.000,00

5%

(dua puluh lima juta rupiah)

(lima persen)

di atas Rp 25.000.000,00

10%

(dua puluh lima juta rupiah)

(sepuluh persen)

s.d. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di atas Rp 50.000.000,00

15%

(lima puluh juta rupiah)

(lima belas persen)

s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas Rp 100.000.000,00

25%

(seratus juta rupiah)

(dua puluh lima

s.d. Rp 200.000.000,00

persen)

(dua ratus juta rupiah) di atas Rp 200.000.000,00

35%

(dua ratus juta rupiah)

(tiga puluh lima persen)

B KREDIT PAJAK Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dan dipotong PPh oleh pihak lain (PPh pasal 21, 22, 23, 24) atau PPh yang ditanggung pemerintah dapat dikurangkan dari PPh terutang: a.

Untuk PPh pasal 21 PPh yang dapat dikreditkan dari PPh terutang adalah yang berasal dari Form 1721-A1 atau bukti potong PPh pasal 21.

b.

Untuk PPh Pasal 22 berasal dari bukti potong pemungut PPh Pasal 22 (Bukti potong dapat berupa SSP atau dokumen lain)

c.

Untuk PPh Pasal 23 berasal dari bukti potong PPh Pasal 23


Hal. 151 dari 152

HOME

d. C

DAFTAR ISI


Untuk PPh Pasal 24 berasal dari perhitungan PPh pasal 24

PPH YANG SUDAH DIBAYAR SENDIRI Dalam tahun berjalan biasanya wajib pajak diwajibkan untuk membayar angsuran PPh Pasal 25. Namun secara insidentil juga biasanya mereka membayar fiskal luar negeri jika mereka melakukan perjalanan ke luar negeri. Pembayaran tersebut dapat mengurangi PPh terutang. PPh yang dibayar sendiri meliputi: a. PPh Pasal 25 Merupakan pembayaran bulanan berdasarkan SPT tahun sebelumnya b. Pembayaran surat tagihan pajak Jika angsuran PPh Pasal 25 tidak dibaya, kemudian terbit STP dan dibayar maka pembayaran tersebut dapat dikreditkan namun hanya sebesar pokok pajaknya saja. c. Fiskal luar negeri (PP 17/98 jo PP 42/2000) Fiskal luar negeri dikenakan untuk perjalanan ke luarnegeri dengan ketentuan:

D

Udara

: Rp 1.000.000 per penerbangan

Laut

: Rp

500.000 per perjalanan

PENGISIAN SPT TAHUNAN NO

KODE

NAMA FORMULIR

KETERANGAN

FORMULIR 1

1770

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Induk SPT

2

1770-I

Perhitungan penghasilan Netto dalam Negeri

Lampiran I

3

1770-II

Daftar pemotongan / pemungutan PPh oleh pihak

Lampiran II

lain, PPh yang ditanggung pemerintah,penghasilan netto

dan

pajak

atas

penghasilan

yang

dibayar/dipotong/terutang di Luar negeri 4

1770-III

Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat

Lampiran III

final, dikenakan pajak tersendiri dan penghasilan yang tidak termasukobyek pajak

E

LAMPIRAN YANG HARUS DISERTAKAN DALAM SPT PPH ORANG PRIBADI


Hal. 152 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


Lampiran yang harus disertakan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah: a.

Seluruh lampiran SPT Tahunan yang ada yang telah dibakukan (1770,1770-I, 1770-II, 1770-III)

b.

Neraca dan rugi laba (jika menggunakan pembukuan)

c.

Daftar aktiva yang dimiliki dan digunakan untuk usaha (jika menggunakan pembukuan)

d.

Rekapitulasi bulanan peredaran bruto (jika menggunakan norma perhitungan penghasilan netto)

e.

Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 (jika SPT wajib pajak kurang Kurang Bayar)

f.

Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak (nama, tanggal lahir, hubungan keluarga dan pekerjaan)

g.

Foto copy 1721-A1 dari pemberi kerja (jika karyawan swasta termasuk BUMN dan BUMD)

h.

Foto copy 1721-A2 dari pemberi kerja (jika PNS, ABRI atau pejabat negara)

i.

Surat kuasa (jika ditanda tangani selain wajib pajak)

j.

Lembar perhitungan pajak penghasilan (jika wajib pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan)

k.

Lembar perhitungan PPh pasal 25 (jika ada kompensasi kerugian atau penghasilan tidak teratur atau lebih bayar)

l.

Daftar harta dan daftar hutang wajib pajak

F Lain-Lain 1. Wajib pajak yang belummempunyai npwp harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak 2. SPT Tahunan dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di tempat wajib pajak terdaftar


Hal. 153 dari 152

HOME

DAFTAR ISI


3. Wajib pajak dapat menggunakanmata uang rupiah dan dalam bahasa Indonesia. Jika menggunakan bahasa Inggris harus mengajukan permohonan. Untuk wajib pajak asing dapat menggunakan bahasa inggris dan mata uang $ USA 4. Angka-angka dalam SPT Tahunan berikut lampiran disajikan dalam rupiah penuh


Hal. 154 dari 152

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Recommend Documents