OBJEK PADA PAJAK PENGHASILAN .Pengertian Penghasilan.
Rumusan penghasilan yang termasuk objek pajak dalam Psl 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008. yang berbunyi : ” Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun. termasuk : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honororarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan. b. Hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan ; Dalam pengertian hadiah, termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olah raga dll sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungandengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Mengenai perlakuan PPh terhadap hadiah dan penghargaan, agar tidak terdapat keraguan dalam pelaksanaannya, telah dikeluarkan surat edaran/keputusan Direktur Jenderal Pajak dan terakhir Surat Keputusan Direktur Jnderal Pajak No. KEP.395/PJ.2001, Tgl 13 Juni 2001, tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut : (1) Pengertian : a. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melaui undian ; b. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui
suatu perlombaan atau adu ketangkasan. c. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. d. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. (2) Tarif dan dasar pengenaan : a. Hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto, dan bersifat final. b. Hadiah atau penghargaan perlombaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan PPh dengan ketentuan sbb : · Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri, dikenakan PPh Psl 21 sebesar tarif Psl 17 UU PPh. · Dalam hal penerima penghasilan adalah wp luar negeri, selain BUT, dkenakan PPh Psl 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, atau sesuai dengan tarip P3B. · Dalam hal penerima penghasilan adalah wp badan, termasuk BUT, dikenakan PPh berdasarkan Psl 23 ayat (1) huruf a.4 UU PPh, yaitu sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. (3) Tidak termasuk pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh, adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. c. Laba usaha ; d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk : 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ; 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan atau anggota yang diperoleh peseroan, persekutuan, dan badan lainnya ; 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bantuk apapun ; 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan ; Apabila wp menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa bukunya, atau lebih tinggi dari nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan yang dikenakan pajak, tapi cara perhitungannya adalah seluruh nilai jual atau penggantian harta tersebut, dimasukan sebagai penghasilan, kemudian sisa bukunya dibebankan sebagai pengurangan penghasilan pada akhir tahun pajak. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka nilai jual/penggantian yang digunakan, adalah harga pasar. Misalnya PT Q, memiliki sebuah mobil dengan nilai sisa buku Rp 50.000.000.-. mobil tersebut dijual dengan harga Rp 65.000.000.- maka selisih sebesar Rp 15.000.000. merupakan penghasilan bagi badan usaha tersebut, dan apabila mobil dimaksud dbeli salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp 55.000.000.- maka selisih sebesar Rp15.000.000. tetap merupakan penghasilan badan usaha tersebut, sedangkan pemegang saham dengan selisih harga pasar Rp 10.000.000,- merupakan objek pajak bagi pemegang saham dimaksud.
Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta/aktiva badan tersebut, yaitu harga jual dengan nilai sisa bukunya juga merupakan objek pajak. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham, atau penyertaan modal, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut, dengan nilai bukunya merupakan objek pajak.
Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau sosial, termasuk yayasan dan pengusaha kecil dan koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, kegiatan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 604/KMK.04/ 1994, Tgl 21 Desember 1994, Tentang Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta hibahan dan Yang tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan disebut bahwa : - Badan keagamaan adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata- mata mengurus tempat ibadah, dan/atau menyelenggarakan kegiatan dibidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan ; - Badan pendidikan adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dan/atau tingkat dasar, dan/atau tingkat menengah perguruan tinggi, yang tidak mencari keuntungan; - Badan sosial adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan : (1) pemeliharaan kesehatan dan/atau (2) pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo), dan/atau ; (3) pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, dan/atau anak serta orang cacat, dan/atau ; (4) santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya, dan/atau ; (5) pemberian bea siswa dan/atau ; (6) pelestarian lingkungan hidup, dan/atau (7) kegiatan sosial lainnya ; sepanjang badan sosial tersebut tidak mencari keuantungan. - Pengusaha kecil termasuk koperasi adalah pengusaha yang pada saat menerima hibah jumlah nilai aktivanya tidak termasuk tanah dan/atau bangunan tidak melebihi Rp 600.000.000.-(enam ratus juta rupiah). - Harta hibahan yang diterima oleh badan-badan dan pengusah kecil termasuk koperasi, tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan, sepanjang antara pemberi hibah dengan penerima hibah tidak ada hubungan kegiatan, usaha, pekerjaan, dan kepemilikan atau penguasaan. - Pengalihan harta hibahan dibukukan sesuai dengan nilai sisa buku harta tsb.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.dan pembayaran
tambahan pengembalian pajak. Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan objek pajak. sebagai contoh PBB yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena suatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan dan jaminan pengembalian utang ; Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominal. Premium tsb merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ; Deviden merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham dan pemegang Polis asuransi, atau pembagian SHU koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian deviden adalah : (1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah penyetoran. (3) pemberian saham bonus, yang dilakukan tanpa penyetoran, termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. (4) pencatatan tambahn modal yang dilakukan tanpa penyetoran. (5) jumlah yang melebihi setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan ybs. (6) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor, jika dalam tahuntahun yang lalu diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu, adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah (7) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. (8) bagian laba sehubungan dengan kepemilikan obligasi. (9) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
(10) pembagian sisa hasil usaha koperasi. (11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran deviden secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya, dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran, Apabila hal ini, maka selisih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku wajar dipasaran, dianggap sebagai deviden. Bagian bunga yang dianggap sebagai deviden tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan. h Royalti ; Royalty adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala, maupun tidak, sebagai imbalan atas : (1) penggunaan atau menggunakan hak cipta dibidang kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya ; (2) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah (3) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial (4) pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak mengunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa : a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya,yangdisalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa; b. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio, yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; a. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi; (5). penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita Video, atau siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan (6). pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian
hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak, atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, atau sewa gudang, dan penghasilan sewa disini adalah sewa bruto. j. Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala; Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya uang ”alimentasi” atau tunjangan yang dibayarkan seumur hidup kepada mantan isteri berdasarkan keputusan hukum oleh suami selama mantan isteri masih hidup. k. Keuntungan karena pemebebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ; Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang, dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibeban kan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejatera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ; Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistim pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat azas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ; Selisih lebih karena penilain aktiva sebagaimana dimaksud Psl 19 UU- PPh, merupakan penghasilan. Penilaian kembali aktiva tetap terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/KMK.03/2008, Tgl 23 Mei 2008. n. Premi asuransi ; Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Iuran yang dibayar oleh anggota perkumpulan yang dihitung berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari anggota tersebut, misalkan iuran yang besarnya menurut jumlah (volume) ekspor. Atau satuan produksi, atau omzet penjualan barang, dan inlah yang menjadi objek pajak pada perkumpulan. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak Tambahan kekayaan neto pada hakikatnya merupakan akumulasi dari penghasilan, baik yang telah dikenakan pajak maupun yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya penambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak, tetapi penghasilan itu belum dikenakan pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan yang jadi objek pajak. q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah ; Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbassis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang ini. r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan : s. surplus Bank Indonesia. Undang-undang PPh. menganut perinsip pemajakan yang sangat luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wp dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dimaksud. Pengertian penghasilan dalam UU ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wp, merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wp tersebut untuk ikut andil bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wp, penghasilan dapat
dikelompokan menjadi : 1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honororarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akumtan, pengacara, dan sebagainya. 2. penghasilan dari kegiatan usaha baik orang pribadi maupun badan. 3. penghasilan dari modal, berupa harta gerak maupun harta tak bergerak seperti deviden, bunga, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau yang tidak digunakan dalam usaha, dll sebagainya. 4. penghasilan lain-lain, seperti hak atas bayaran berkala, pembebasan utang, dll. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wp. Karena UU ini menganut pengertian penghasilan yang sangat luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian apabila dalam suatu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita diluar negeri. Namun demikian apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak, dengan tarif yang bersifat final, atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan dengan tarif umum. Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas tidak terbatas pada contoh contoh yang disebut diatas saja.
