BAB III PAJAK PENGHASILAN
A. Nomor Topik
: 03
B. Judul
: Pajak Penghasilan
C. Jam/Minggu
: 4 jam
D. Tujuan
: Memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa mengetahui subyek, obyek pajak,
jenis
pajak
penghasilan
dan
cara
menghitung , menyetor serta melaporkan pajak penghasilan E. Deskripsi
: Dosen memberikan penjelasan tentang subyek, obyek pajak, jenis pajak penghasilan dan cara menghitung , menyetor serta melaporkan pajak penghasilan
F. Manfaat/Kegunaan
: Mahasiswa dapat memahami subyek, obyek pajak,
jenis
pajak
penghasilan
dan
cara
menghitung , menyetor serta melaporkan pajak penghasilan di Indonesia. G. Uraian materi 1. Dasar Hukum Undang-undang no. 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undangundang no. 17 tahun 2000. undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pajak penghasilan (laba) yang diterima atau memperoleh orang pribadi maupun badan. 2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak SUBJEK PAJAK ,Yang menjadi subyek pajak adalah : Orang pribadi Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
22
Politeknik Negeri Bali-Jurusan Akuntansi Badan usaha seperti PT, CV, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Orsospol, lembaga dan lain-lain. BUT merupakan bandan usaha yang digunakan oleh subyek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha di Indonesia Subyek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu : a. Subyek Pajak Dalam Negeri : S P Orang pribadi Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari tanpa harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di indonesia S P Badan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia SP Warisan Warisan yang belum terbagai sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak b. Subyek Pajak Luar Negeri : S P Orang pribadi Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT S P Badan Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Dapat menerima penghasilan dari Indonesai bukan dari menjalankan usaha melalui BUT
WAJIB PAJAK dapat dibedakan menjadi dua yaitu : c. Wajib Pajak Dalam Negeri :
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
23
Politeknik Negeri Bali-Jurusan Akuntansi Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima di Indonesia maupun dari luar Indonesia Dikenakan pajak atas penghasilan netto Tariff pajak berdasarkan UU Pajak no. 17 tahun 2000 Wajib menyampaikan SPT
d. Wajib Pajak Luar Negeri : Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia Dikenakan pajak atas penghasilan brutto Tariff pajak berdasarkan UU Pajak no. 17 tahun 2000 pasal 26 (20%) Tidak wajib menyampaikTan SPT
3. Kewajiban Pajak Subjektif
NO. 1.
MULAI
BERAKHIR
Subyek Pjk DN orang pribadi - saat dilahirkan saat bertempat tinggal di Ind. Subyek Pajak DN Badan - saat didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia Subyek Pajak LN melalui BUT - saat menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia - saat menerima penghasilan dari Indonesia
Subyek Pjk DN orang pribadi - saat meninggal - saat meninggalkan Ind. selama2nya Subyek Pajak DN Badan - saat dibubarkan/tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia Subyek Pajak LN melalui BUT - saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia - saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia
Warisan Belum Terbagi -
Warisan Belum Terbagi
saat timbulnya warisan yang belum terbagi
saat warisan telah selesai dibagikan
4. BUKAN SUBJEK PAJAK dikecualikan dari Subjek Pajak a. Badan perwakilan negara asing b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
24
Politeknik Negeri Bali-Jurusan Akuntansi
bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
c. Organisasi international, dengan syarat:
Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
d. Pejabat perwakilan organisasai international, dengan syarat:
bukan warga negara Indonesia
Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
5. OBJEK PAJAK Objek pajak = Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wp dengan nama dan bentuk apapun, seperti: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh temasuk gaji, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, penghasilan dari profesi b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti laba usaha c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti, sewa, bunga, deviden, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan d. Penghasilan lain seperti :
keuntungan karena pembebasan utang
keuntungan karena selisih kurs
selisih lebih revaluasi
hadiah undian
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
25
Politeknik Negeri Bali-Jurusan Akuntansi NON OBJEK PAJAK a. Sumbangan dan harta hibahan yang diterima keluarga sedarah, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, termasuk usaha kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha b. Warisan c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham d. Penggantian sehubungan pekerjaan dalam bentuk natura dari WP atau pemerintah e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi f. Deviden yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wp dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang bertempat tinggal di Indonesia g. Iuran yang diterima dana pensiun dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun h. Bagian laba yang diterima anggota perseroan yang modalnya tidak atas saham i. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama pendirian j. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura
6. DPP dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak Dasar pengenaan pajak : WP dalam negeri dan BUT
DPP nya adalah PKP Badan
=
penghasilan netto (L/R)
PKP Dalam Negeri Orang Pribadi WP Luar Negeri
=
penghasilan netto - PTKP
DPP nya adalah Penghasilan bruto.
Cara menghitung Penghasilan kena pajak : Menggunakan Pembukuan Biaya –biaya dapat dibedakan menjadi dua :
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
26
Politeknik Negeri Bali-Jurusan Akuntansi a. biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto b. biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto * detail lihat dibuku ? Menggunakan Norma Perhitungan / tariff norma WP yang boleh menggunakan norma perhitungan adalah : -
WP orang pribadi jika peredaran brutonya kurang dari Rp. 600.000.000 per tahun mulai 2007 Rp. 1.800.000.000 berdasarkan PMK No. 1/PMK.03/2007
-
mengajukan permohonan dalam 3 bulan pertama dari tahun buku
-
menyelenggarakan pencatatan peredaran bruto
PTKP = (Penghasilan Tidak Kena Pajak) berlaku untuk setahun dengan ketentuan sebagai berikut:
Th. 2005
Tahun 2006
- WP Orang Pribadi
= Rp 12.000.000,00
13.200.000,00
- WP yang kawin
= Rp
1.200.000,00
1.200.000,00
- Tambahan anggota keluarga maks. 3 orang = Rp
1.200.000,00
1.200.000,00
- Tambahan untuk istri yg penghasilan digbng = Rp 12.000.000,00
13.200.000,00
(pekerjaan istri tdk ada hubungannya dengan pekerjaan bebas suami dan penghasilan istri diperoleh tidak semata-mata dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak)
Pemberlakuan PTKP tahun 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tanggal 29 Nopember 2004.
Pemberlakuan PTKP tahun 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005.
TARIFF PAJAK -
WP pribadi Dalam Negeri: a. Rp 0 sampai
Rp. 25.000.000,00
= 5%
b. Rp. 25.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00
= 10%
c. Rp. 50.000.000,00 – Rp.100.000.000,00
= 15%
d. Rp.100.000.000,00 – Rp.200.000.000,00
= 25%
e. di atas 200.000.000,00
= 35%
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
27
Politeknik Negeri Bali-Jurusan Akuntansi -
WP Badan dalam Negeri dan BUT a. Rp 0 sampai
Rp. 50.000.000,00
= 10%
b. Rp. 50.000.000,00 – Rp.100.000.000,00
= 15%
d. di atas Rp.100.000.000,00
= 30%
H. Rangkuman Yang menjadi subyek pajak adalah : Orang pribadi Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Badan usaha seperti PT, CV, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Orsospol, lembaga dan lain-lain. BUT merupakan bandan usaha yang digunakan oleh subyek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha di Indonesia Dikecualikan dari Subjek Pajak Badan perwakilan negara asing, Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka Organisasi international, Pejabat perwakilan organisasai international.
OBJEK PAJAK Objek pajak = Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan bentuk I. Kepustakaan Bohari, 1999, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta Mardiasmo, 2003 , Perpajakan , Edisi Revisi, Andi Yogyakarta Undang-Undang Perpajakan tahun 2000
Tim KBK-Hukum Pajak/MKK-26005/SMT II
