BAB II ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK. A. Jenis Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

31

BAB II ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK

A. Jenis Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Zakat yang merupakan Rukun Islam yang ketiga yang menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan apabila dihubungkan dengan harta, menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah(membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.58 Adapun menurut syara’, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.59 Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala

diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Di

samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang artinya :“Ambilah zakat

58 59

Gustian Djuanda(et.al), Op. Cit., hal. 14. Gusfahmi, Op. Cit.., hal.92.

31

Universitas Sumatera Utara

32

dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagiMaha Mengetahui.” Ibnu Taimiyah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.60 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.61 Zakat merupakan bagian yang ditetapkan jumlahnya dari harta tertentu pada waktu tertentu yang dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu. 62 Syarat wajib zakat antara lain muslim, aqil yaitu seorang muslim yang telah dapat menggunakan akalnya dan sehat secara fisik dan mental, baligh serta memiliki harta yang mencapai nishab. Zakat yang ditetapkan Allah Subhana Wa Ta’ala mempunyai dua fungsi utama , yaitu memberikan manfaat bagi individu(nafs) dan kolektif(jama’i). Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati manusia dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan, dan zakat akan menyucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat itu adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. 60

Yusuf Qardawi, Op. Cit., hal. 35. Pasal 1 ayat(2), Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No.23 Tahun 2011, LN.No.115, TLN No.5255 Tahun 2011. 62 Syaikh Abu Malik Kamal, Panduan Beribadah Khusus Wanita, (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 207. 61


33

Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Disatu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung. Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi diberbagai segi kehidupan, antara lain : 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. 2. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi 3. Menekan jumlah permasalahan sosial. 4. Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha 5. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya.63 Terdapat dua jenis zakat yang diwajibkan dalam hukum Islam, yaitu : -

Zakat Fitrah yang dikeluarkan setahun sekali menjelang Iedul Fitri berupa bahan pangan atau makanan pokok setara 2,5 Kg.

-

Zakat Maal yang terdiri dari Zakat Hewan Ternak, Zakat Emas dan Perak, Zakat Harta Perniagaan, Zakat Hasil Pertanian, Zakat Kekayaan Laut, Zakat Barang Temuan, (dan terakhir ada yang disebut dengan Zakat Profesi).

63

www.qultummedia.com., diakses pada tanggal 24 Okober 2013, pukul 20:15WIB


34

Zakat sebagai pembayaran tahunan(haul) kecuali atas hasil pertanian, diwajibkan bagi kaum Muslim yang kaya atas kekayaan mereka. Ia ditetapkan atas bentuk-bentuk kekayaaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilainya(emas,perak) atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang dagangan.64 Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan(PPh) yang lama 65 dan diatur pelaksanaannya di dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Kena Pajak Pajak Penghasilan , zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan adalah zakat atas penghasilan. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat(1) KEP-163/PJ/2003 yaitu zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dan pada ayat(2) berbunyi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak

64

Gusfahmi, Op. Cit., hal. 97. Pasal 9 ayat(1) huruf g, Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, UU No.17 Tahun 2000. 65


35

Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat(1) atau ayat(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dari bermacam-macam zakat yang disebutkan di atas kalau zakat penghasilan disamakan dengan zakat maal sangatlah berbeda, dan kalau didekatdekatkan dari jenis zakat di atas yang mendekati yaitu zakat profesi dan zakat hasil pertanian. Walaupun di zaman Rasulullah jenis zakat profesi tidak ada, sedangkan zakat hasil pertanian bisa sampai 10% besarnya dari nilai panen( sedangkan dalam KEP-163/PJ/2003 pasal 1 ayat(3) mengatur besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5%(dua setengah persen) dari jumlah penghasilan). Jenis zakat yang lain(kecuali zakat fitrah) lebih menitik beratkan perhitungan pada sisi bagian neraca (harta) tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena tidak berhubungan langsung dengan penghasilan. Sesuai KEP-163/PJ/2003, perhitungan zakat yang boleh dibiayakan dalam Pajak Penghasilan lebih menitik beratkan perhitungan pada sisi penghasilan(rugi-laba) yang kurang relevan dengan makna Mal sendiri yang berarti harta.66 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(PPh) berlaku sejak 2009 maka kata “zakat atas penghasilan” diganti menjadi “zakat”. Yaitu zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

66

www.maskokilama.wordpress,com/2008/10/29, diakses pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 19:00WIB.


36

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemeritah.67 Hal ini didukung dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Direktur

Jenderal

Pajak

Nomor

KEP-163/PJ/2003

dicabut

dengan

dikeluarkannyaPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto pada Pasal 1 juga menyatakan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Implikasinya, semua zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi Muslim dan badan dalam negeri yang dimiliki Muslim dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, termasuk semua jenis zakat maal baik yang perhitungannya dari penghasilan(rugi-laba) atau dari harta(neraca).

67

Pasal 9 ayat(1) huruf g, Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No.36 Tahun 2008.


37

Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 4 ayat(1) menyatakan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Dilihat dari kedua jenis zakat dalam Undang-Undang tersebut di atas yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan adalah zakat

maal.

Karena

zakat

maal

inilah

yang

oleh

orang

pribadi

atau

perusahaan(badan)milik muslim diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Lain halnya dengan zakat fitrah yang penyerahannya hanya atas nama individu dan kepada lembaga amil zakat yang sifatnya lokal atau langsung diserahkan oleh muzaki kepada mustahik. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang

Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, pada pasal 1 ayat(1) berbunyi Badan/Lembaga sebagai penerima zakatatau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Jadi jenis zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan adalah semua jenis zakat yang terdapat pada zakat mal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 4 ayat(2) meliputi : a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;


38

b. Uang dan surat berharga lainnya; c. Perniagaan; d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan; e. Peternakan dan perikanan; f. Pertambangan; g. Perindustrian; h. Pendapatan dan jasa; dan i. Rikaz. Dalam ayat(3) juga manyatakan bahwa zakat mal tersebut diatas merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Harta kekayaan yang termasuk dalam zakat mal yang disebutkan di atas dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan apabila zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.68

B. Kedudukan Zakat Sebagai PengurangPajak Penghasilan Pajak Penghasilan

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ada beberapa konsep penting 68

Pasal 1 huruf a, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Nomor PER-6/PJ/2011.


39

yang terdapat dalam pengertian Pajak Penghasilan, yaitu mengenai subjek pajak termasuk Wajib Pajak, penghasilan yang diperoleh sebagai objek pajak, dalam tahun pajak dan dikenakannya. Objek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Adapun yang bukan objek pajak (pengecualian penghasilan) pada Pajak Penghasilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”69 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

dalam

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang boleh sebagai pengurang adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

69

Penjelasan : bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat.


40

pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.70 Jadi kedudukan zakat dalam Pajak Penghasilan sebagai salah satu pengurang Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang.71 Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomr 254/PMK.03/2012mengatur bahwa pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri.72 Hal ini juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER6/PJ/201173 Pasal 4 yang berbunyi : (1) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 70

Pasal 9 ayat(1) huruf g, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 36 Tahun

2008. 71

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan. 72 Pasal 3 ayat(1) huruf a, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 73 Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.


41

(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut. (2) Dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat(1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto. Dari peraturan-peraturan di atas, dapat diketahui bahwa posisi zakat dalam SPT Tahunan adalah setelah Penghasilan Bruto dan berfungsi sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada saat SPT tahunan, merupakan zakat yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat resmi yang disahkan pemerintah yang Bukti Setor Zakat(BSZ) nya diakui dapat dikurangkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada umumnya dikenal 3 sistem pemungutan pajak yang terdiri dari : 1. Official Assesment System 2. Withholding System 3. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah self assessment system. Dimana Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yaitu : -

Mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak.

-

Menghitung dan memperhitungkan sendiri besar pajak terutang.


42

-

Membayar pajak terutang ke bank/kantor pos

-

Melaporkan pembayaran pajak terutang ke Direktorat jenderal Pajak.

-

Menetapkan sendiri besar pajak terutang melalui mekanisme SPT dengan benar. Adapun tugas

fiskus dalam sistem ini, berkewajiban untuk memberi

pelayanan, melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau formulir atau sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.74 Fungsi SPT dapat dikategorikan ke dalam tiga hal yaitu bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, bagi Pengusaha Kena Pajak dan bagi pemotong atau pemungut pajak. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan

jumlah pajak yang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan/atau pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa satu masa pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

74

Billy Ivan Tansuria, Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 101.


43

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT disini sebagai sarana untuk melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

penghitungan

jumlah

Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan

perpajakan. Sedangkan fungsi

SPT bagi pemotong atau pemungut pajak, adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.75 Untuk memudahkan pemahaman, dimana kedudukan zakat dalam Pajak Penghasilan, dapat dilihat contoh formulir 1770 SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi (lihat lampiran 1).

C. Syarat Formal Agar Zakat Dapat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Pajak Penghasilan. Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf g yang mengatur bagaimana menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang boleh sebagai pengurang Penghasilan Penghasilan Kena Pajak, salah satunya adalah zakat yang 75

Ibid.,hal.102-103


44

diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Agar zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan harus memenuhi beberapa syarat formal yang harus dipenuhi sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Syarat zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan antara lain76 sebagai berikut : 1. Penghasilan atau harta yang dibayar zakatnya merupakan objek pajak sebagaimana definisi objek pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan yang merupakan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.77 Adapun di dalam zakat, ada beberapa syarat harta yang wajib dizakatkan antara lain : 76

Gusfahmi,Op. Cit., hal. 206. Penjelasan Pasal 4 ayat(1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh : Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu , tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. 77


45

a. Harta itu milik orang yang beragama Islam b. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan d. Harta itu telah mencapai satu nishab(syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakatkan) e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer. f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal. g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.78 Dari

syarat harta yang wajib dizakatkan yang disebutkan di atas, salah

satunya menyebutkan bahwa harta yang produktif atau menghasilkan yang dikeluarkan zakatnya. Produktif disini maksudnya adalah dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu. Hal ini sesuai dengan penghasilan yang dimaksud dalam penjelasan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan(PPh) mengenai objek pajak. Sedangkan zakat yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak bukan merupakan objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang78

Gustian Djuanda(et.all), Op. Cit., hal. 17.


46

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1. Hal ini juga diatur pada Peraturan Pemerintah tentang Bantuan atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan disebutkan bahwa bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihakpihak yang bersangkutan.79

2. Harta atau penghasilan tersebut dimiliki dan dibayar oleh pemeluk agama Islam. Salah satu syarat harta yang wajib dizakatkan yang disebutkan di atas adalah harta yang dizakatkan milik orang yang beragama Islam. Ini berarti harta atau penghasilan yang dikeluarkan zakatnya merupakan milik Wajib Pajak yang beragama Islam. Hal ini merupakan salah satu syarat wajib zakat yaitu : a. Muslim adalah seseorang yang beragama Islam. b. Aqil, yaitu seorang Muslim yang telah dapat menggunakan akalnya dan sehat secara fisik dan mental. c. Baligh, yaitu seorang Muslim yang telah memasuki usia wajib zakat.

79

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009.


47

d. Memiliki harta yang mencapai nishab(perhitungan minimal syarat wajib zakat).80 Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 menyatakan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.81 Pada Peraturan Menteri nomor 254/PMK.03/2010 Pasal 1 ayat(1) huruf a menyebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Hal ini juga diatur pada PER6/PJ/2011 bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri

80

Gustian Djuanda(et.all), Op. Cit., hal. 17-18. Pasal 1 ayat(1) huruf a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 81


48

yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemeritah.82 Didalam perpajakan, setiap Wajib Pajak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atau sering disebut dengan NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan Wajib Zakat/Muzaki

yang membayarkan zakatnya

melalui BAZNAS, akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat atau yang disebut dengan NPWZ yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakal Nasional (BAZNAS).

3. Dibayar kepada Amil Zakat yang disahkan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berlaku. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang artinya :“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

82

Pasal 1 huruf a, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Nomor PER-6/PJ/2011.


49

Dari ayat yang terdapat dalam Q.S At-Taubat di atas, mengandung pengertian bahwa zakat harus dipungut oleh pemerintah, yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Menurut Yusuf Qardhawi, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah ini logis karena beberapa pertimbangan yaitu: 1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat(muzakki). 3. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yag tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4. Untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.83 Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.84 BAZNAS

merupakan

lembaga

yang

berwenang

melakukan

tugas

pengelolaan zakat secara nasional. Mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional ini telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

83 84

Gusfahmi, Op. Cit. ,hal. 96-97. Pasal 5 ayat(1).


50

Badan Amil Zakat Nasional ini bertugas antara lain : a. Melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.85 Adapun pengelolaan zakat bertujuan antara lain : a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b. Meningkatkan

manfaat

zakat

untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.86 Zakat yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak adalah zakat yang diserahkan atau dibayar kepada amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pada pasal 9 ayat(1) huruf g yang menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan kecuali zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud zakat adalah zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau

85

Pasal 4, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 8 Tahun 2001. 86 Pasal 3 , Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Nomor 23 Tahun 2011


51

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan penerima zakat yang berhak.87 Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pada pasal 22 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 menyebutkan bahwa apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.88 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 juga mengatur zakat yang dapat dikurangkan pada Penghasilan Kena Pajak adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan perubahannya. 89 Juga diatur pada Pasal 4 ayat(2) yang menyatakan bahwa apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak 87

Pasal 2, Peraturan Pemerintah tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. 88 Pasal 2,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Nomor 60 Tahun 2010. 89 Pasal 1 ayat(1) huruf a dan Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Nomor 254/PMK.03/2010.


52

dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1), pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada dua Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai hal ini yaitu PER6/PJ/2011 yang menyebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat;atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

90

Juga pada

PER-33/PJ/2011 yang

menyebutkan bahwa badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.91 Mengenai Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan Pemerintah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Pengahasilan Bruto antara lain memuat

90

Pasal 3 huruf a, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Pengahasilan Bruto, Nomor PER-6/PJ/2011. 91 Pasal 1 ayat(1), Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bdadan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau SumbanganKeagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Nomor PER-33/PJ/2011.


53

badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah : 1. Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2001 2. Lembaga Amil Zakat(LAZ) sebagai berikut : a. LAZ Dompet Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001. b. LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001. c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001. d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat

berdasarkan Keputusan Menteri

Agama Nomor 481 Tahun 2001 tanggal 7 Nopember 2001. e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah

berdasarkan Keputusan Menteri

Agama Nomor 523 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001. f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001. g.

LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001.

h. LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 330 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002.


54

i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002. j. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2002 tanggal 17 September 2002. k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 445 Tahun 2002 tanggal 6 November 2002. l. LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002. m. LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004. n. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004. o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007. 3. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut: a. LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 457Tahun 2002 tanggal 21 November 2002 b. LAZIS Nandhatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006 c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006


55

4. Harta atau penghasilan yang merupakan objek pajak tersebut tidak dikenai pajak yang bersifat final. Dalam pengertian penghasilan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan(PPh), terdapat 5 elemen yaitu : a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Pengertian penghasilan berdasar aspek ekonomis (bukan akuntansi atau yuridis) b. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) Menunjukkan

saat pengakuan (recognition) yaitu diakui pada saat

diterima (cash basis) atau pada saat diperoleh (actual basis). c. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Menegaskan cakupan geografis dari sumber penghasilan yang mencakup basis global (world wide income principle) tanpa melihat letak sumber penghasilan (bagi WP Dalam Negeri). d. Yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak Menunjukkan pada pemanfaatan atau pemakaian penghasilan, untuk dikonsumsi ditabung, investasi atau menambah kekayaan Wajib Pajak (konsumsi di masa mendatang). Tanpa memperhatikan sumber, cara mendapatkan (legal/tidak), cara penggunaannya, dan semua penghasilan merupakan objek pajak. e. Dengan nama dan dalam bentuk apapun


56

Menegaskan, dalam pengertian penghasilan dianut konsep material bukan formal (substance over form rule) dalam mengkategorikan suatu item merupakan penghasilan-bukan. Penentuan suatu penerimaan penghasilan-bukan tidak tergantung nama yang diberikan dan bentuk yuridis transaksi, melainkan pada hakikat, substansi, dan realitas ekonomi dari apa yang diterima Wajib Pajak. Adapun penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final yang terdapat pada Pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut : -

Bunga deposito dan tabungan

-

Bunga obligasi dan surat utang Negara

-

Bunga simpanan koperasi (OP)

-

Hadiah undian

-

Penghasilan transaksi saham, sekuritas lain, dan derivatif di bursa

-

Penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan saham/penyertaan modal perusahaan pasangannya.

-

Penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan

-

Penghasilan usaha jasa konstruksi

-

Penghasilan usaha real estate

-

Penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan

-

Penghasilan tertentu lainnya.


57

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 200892 menyebutkan bahwa penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) dan ayat(2), Pasal 7 ayat(1) serta Pasal 9 ayat(1) huruf c, huruf d,huruf e dan huruf g, serta penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1). Jadi harta atau penghasilan yang dibayarkan zakatnya bukanlah harta atau penghasilan yang termasuk didalam penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final.

5. Besarnya persentase yang boleh dikreditkan adalah sebesar kadar zakat yang berlaku dalam peraturan agama Islam. Dari berbagai macam zakat dalam agama Islam, harta atau penghasilan yang termasuk dalam zakat mal mempunyai kadar zakatnya mulai dari 2,5%(dua setengah persen) dan bahkan ada mencapai 10%(sepuluh persen). Emas, perak, dan logam mulia lainnya termasuk harta yang kadar zakatnya 2,5%(dua setengah persen). Hasil

92

Pasal 16 ayat(1) dan ayat(2), Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.


58

pertanian adalah salah satu yang kadar zakatnya 5% (lima persen) bahkan sampai 10% (sepuluh persen). Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang Zakat Penghasilan menyebutkan bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5%(dua setengah persen). Juga terdapat pada KEP-163/PJ/2003 yang menyebutkan besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5%(dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.93 Namun KEP163/PJ/2003 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, tidak ada satu pun pasal yang mengatur bahwa zakat yang dapat dikurangkan atas Penghasilan Kena Pajak sebesar 2,5%(dua setengah persen). Jadi besarnya kadar zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan tergantung pada jenis zakat mal yang dibayar oleh Wajib Pajak sekaligus muzaki kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah. Dimana kadar zakatnya dari 2,5% (dua setengah persen) sampai 10% (sepuluh persen).

93

Pasal 1 ayat(3), Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.


59

6.

Harus ada bukti dari Amil Zakat. Setiap Wajib Pajak (WP) sekaligus Wajib Zakat (Muzaki) yang

membayarkan zakatnyamelalui BAZNAS akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWZ). Dengan pembayaran zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional akan memberikan Bukti Setor Zakat(BSZ) kepada Wajib Zakat sesuai jumlah zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS. Bukti Setor Zakat (BSZ) ini yang merupakan salah satu syarat agar zakat dapat sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan. Hal ini dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010

menyebutkan

bahwa

zakat

atau

sumbangan

keagamaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat(1) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.94 Di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki dan bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.95 Agar Bukti Setor Zakat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah yang dapat dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan harus memenuhi syarat yang terdapat padaPasal2 Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan 94

Pasal 4 ayat(1), Peraturan MenteriKeuangan tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 95 Pasal 23 ayat(1) dan ayat(2) , Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.


60

Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagai berikut : (1)Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ; a.dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri(ATM), dan b. paling sedikit memuat; 1)Namalengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembayar. 2) Jumlah pembayaran; 3) Tanggal pembayaran; 4)Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, dibukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.


BAB II ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK. A. Jenis Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Recommend Documents