Pajak Penghasilan 24 – 25 Maret 2010
Agenda
• • •
• •
Pendahuluan Pembayaran Sendiri vs Pemotongan/Pemungutan Penghitungan Pajak Penghasilan: - Norma Penghitungan Penghasilan Neto - Penghitungan Pajak berdasarkan Pembukuan - Penghasilan bersifat Final Lebih Lanjut Mengenai Penghitungan Pajak berdasarkan Pembukuan Contoh Soal
Pendahuluan •
Pajak Subjektif: pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi WP sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak
•
Subyek Pajak: Orang Pribadi, Badan (CV, PT, Firma, dll)
•
Objek Pajak: Penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak baik dari dalam maupun luar negeri
•
Bukan Objek Pajak: - Bantuan/Sumbangan/Hibah yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak Second level bullet point - Warisan - Imbalan dalam bentuk natura - Deviden yang diterma oleh PT (berasal dari cadangan laba ditahan dan mempunyai kepemilikan di atas 25%)
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 3
Pembayaran Sendiri vs Pemotongan
Pembayaran Sendiri
Menghitung dan membayar pajak sendiri • Pajak atas keuntungan • PPh WP Pribadi : s/d Rp50 juta = 5% > Rp50 juta – Rp250 juta = 10% > Rp250 juta – Rp500 juta = 25% > Rp500 juta = 30% Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp15.840.000 + Rp1.320.000 per tanggungan (max. istri dan 3 anak) •
PPh WP Badan
PricewaterhouseCoopers Indonesia
: 28% (tahun 2009), 25% (tahun 2010)
March 2010 Slide 4
Pembayaran Sendiri vs Pemotongan
Pemotongan
Pajak disetorkan oleh pihak lain (PPh 21, PPh 23, PPh 4(2)) Non-Final WP tetap menghitung PPh Badan sesuai dengan tarif Ps.17 PPh yang dipotong pihak lain akan menjadi kredit pajak.
PricewaterhouseCoopers Indonesia
Final WP tidak akan memperhitungan lagi sebagai penghasilanyang dikenakan pajak yang dikenakan tarif Ps.17 PPh yang dipotong pihak lain tidak dapat dijadikan kredit pajak (konstruksi, sewa tanah/ bangunan, penjualan tanah/ bangunan,,bunga deposito, penjualan saham di bursa) March 2010 Slide 5
Penghitungan Pajak Penghasilan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto • • • •
• • • • •
WP Pribadi Peredaran bruto kurang dari Rp4,8 milyar per tahun Memberitahukan kepada DJP dalam 3 bulan pertama dari tahun pajak Pencatatan harus dilakukan, mencakup: - Peredaran bruto yang diterima dari kegiatan usaha (kas masuk) - Peredaran bruto yang diterima selain dari kegiatan usaha dan biaya yang bersangkutan - Penghasilan yang bukan objek pajak/final - Harta dan Kewajiban Mencakup periode 1 Januari – 31 Desember Dicatat dalam mata uang Rp dan dalam bahasa Indonesia Disimpan selama 10 tahun Penghasilan Tidak Kena Pajak Membayar angsuran PPh Ps 25
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 6
Penghitungan Pajak Penghasilan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Dasar Peraturan untuk % Penghasilan Neto? KEP-536/2000 – tidak jelas Penjualan dari pengolahan ikan Rp15 juta per bulan Penjualan dari bumbu penyedap: Rp5 juta per bulan Status Kawin dengan 2 anak Jumlah peredaran setahun - dari pengolahan ikan 12 x Rp.15 juta = persentase penghasilan menurut norma penghasilan neto setahun
180,000,000 15% 27,000,000
dari bumbu penyedap 12 x Rp5 juta = persentase penghasilan menurut norma penghasilan neto setahun
60,000,000 17% 10,200,000
Total Penghasilan Neto Penghasilan Tidak Kena Pajak (K2) Penghasilan Kena Pajak Pajak terutang (5%)
37,200,000 19,800,000 17,400,000 870,000.00
Angsuran PPh Ps 25
PricewaterhouseCoopers Indonesia
72,500 March 2010 Slide 7
Penghitungan Pajak Penghasilan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto •
WP Pribadi (SPT 1770)
•
WP Badan (SPT 1771)
•
Wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi
•
Dapat memperhitungkan kompensasi kerugian – 5 tahun ke depan
•
Pajak yang dipotong oleh pihak lain dapat dikreditkan sepanjang bukan dari PPh Final
•
Dari bagian peredaran bruto Rp.4,8 milyar, mendapat pengurangan tarif PPh sebesar 50% (berlaku untuk total peredaran bruto tidak lebih Rp50
•
milyar per tahun) Membayar angsuran PPh Ps 25
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 8
Penghitungan Pajak Penghasilan
Pph Final •
Penghasilan tidak akan dikenakan pajak berdasarkan tarif Ps 17
•
Penghasilan tetap harus dilaporkan di dalam SPT Tahunan
•
Seluruh biaya yang berhubunagan dengan penghasilan PPh Final tidak dapat dibiayakan
•
Tidak ada kompensasi kerugian fiskal
•
PPh yang dipotong tidak dapat dikreditkan
•
Bukti potong dari pemotong harus selalu didokumentasikan
• •
Tidak ada angsuran PPh Ps 25 Tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi Jenis Penghasilan Konstruksi Sewa Tanah dan/atau Bangunan Penjualan Tanah dan/atau Bangunan Bunga Deposito Penjualan saham di bursa
PricewaterhouseCoopers Indonesia
Tarif Pajak 3% - 6% 10% 5% 20% 0.1% March 2010 Slide 9
Penghitungan Pph berdasarkan pembukuan
Gambaran umum
LaporanKeuangan Keuangan Laporan (angkakomersial) komersial) (angka • Neraca • Laporan
Laba/Rugi • Neraca
Percobaan
KoreksiFiskal Fiskal Koreksi
PerhitunganPph Pph Perhitungan
• Penghasilan yang
• Penghasilan Kena
telah dikenakan PPh Final • Penghasilan bukan
objek Pajak • Biaya yang tidak
dapat dikurangkan
Pajak • Kredit Pajak • Kompensasi
Kerugian • Angsuran PPh
Ps. 25
• Depresiasi/Amortisasi PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 10
Penghitungan Pph berdasarkan pembukuan
Koreksi Fiskal •
Perbedaan Penghasilan berdasarkan akuntansi dan penghasilan yang dikenakan pajakLaporan Laba/Rugi
•
Perbedaan pengakuan biaya berdasarkan akuntansi dan biaya yang diperkenankan untuk penghitungan pajak
•
Koreksi fiskal tetap dan beda waktu
•
Koreksi fiskal positif = koreksi fiskal yang menambah penghasilan kena pajak
•
Koreksi fiskal negatif = koreksi fiskal yang mengurangi penghasilan kena pajak
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 11
Penghitungan Pph berdasarkan pembukuan
Koreksi Fiskal
Penghasilan Umum Penghasilan PPh Penghasilan Final Penghasilan Bukan Objek Biaya Pengurang Penghasilan
Biaya
Biaya Tdk Boleh Sebagai Pengurang Penyusutan/ Amortisasi
PricewaterhouseCoopers Indonesia
Tidak Ada Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal
Tidak Ada Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal Berdasarkan Masa March 2010 Slide 12
Penghitungan Pph berdasarkan pembukuan
Koreksi Fiskal •
Biaya yang tidak dapat dikurangkan - Biaya yang tidak berhubungan langsung untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan - Pembagian laba - Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi - Pemberian imbalan secara natura (non kas) - Pemberian hibah/sumbangan/bantuan/warisan - Pajak Penghasilan - Sanksi pajak - Penghapusan piutang yang tidak memenuhi persyaratan - Biaya promosi yang tidak memenuhi persyaratan - 50% dari biaya telepon genggam dan mobil untuk jabatan tertentu
•
Penyusutan dan amortisasi
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 13
Penghitungan Pph berdasarkan pembukuan
Penyusutan/Amortisasi Aset yang dapat disusutkan: •
Aset yang dimiliki untuk keperluan kegiatan usaha
•
Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
•
Tidak ada batasan nilai minimum
•
Depresiasi dilakukan pada saat bulan pembelian (dihitung satu bulan penuh)
•
Depresiasi atas bangunan di mulai pada saat konstruksi telah selesai
•
Tanah tidak dapat disusutkan
•
Metode penyusutan dengan garis lurus atau saldo menurun (khusus untuk bangunan – wajib menggunakan metode garis lurus)
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 14
Penghitungan Pph berdasarkan pembukuan
Penyusutan/Amortisasi
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan: Kelompok Aset
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan GL SM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Non Bangunan Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12.5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6.25% 12.5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak permanen 10 tahun 10% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catatan: pengelompokan aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 15
Penghitungan Pph berdasarkan pembukuan
Perhitungan Pph Tahunan Penghasilan Komersial -/- Biaya Kormersial -/+ Koreksi Fiskal -----------------------------------= Penghasilan Neto Fiskal -/- Kompensasi Kerugian ------------------------------------= Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak --------------------------------------= PPh Terutang -/- Kredit Pajak dipotong pihak lain -/- Angsuran PPh Ps 25 & Fiskal LN --------------------------------------= PPh Kurang/Lebih Bayar PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 16
Penghitungan Pph berdasarkan pembukuan
Angsuran Pph Ps 25 Penghasilan Kena Pajak -/- Penghasilan tidak teratur -/- Sisa kompensasi kerugian untuk tahun berikutnya -----------------------------------= Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Ps 25 x Tarif Pajak ------------------------------------= PPh yang harus dibayar sendiri / 12 --------------------------------------=
Angsuran PPh Ps 25 Tahun Pajak Berikutnya
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 17
Contoh soal
PricewaterhouseCoopers Indonesia
March 2010 Slide 18
Terima Kasih
Presentasi ini dibuat sebagai petunjuk umum dari topik yang dibawakan dan bukan merupakan nasihat profesional. Tidak ada keterwakilan atau jaminan (baik secara jelas maupun tersirat) terhadap keakuratan atau kelengkapan informasi yang terkandung dalam presentasi ini, dan sejauh yang diperbolehkan oleh undang-undang, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, PT Prima Wahana Caraka dan PT PricewaterhouseCoopers FAS (PricewaterhouseCoopers Indonesia), anggotanya , para karyawannya dan para agennya tidak mempunyai kewajiban, dan menolak semua tanggung jawab atas akibat perbuatan yang Anda atau orang lain lakukan atau tidak lagi dilakukan, terkait dengan informasi yang terkandung dalam presentasi ini atau pada setiap keputusan yang diambil berdasarkan presentasi ini . © 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers ” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US).