DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN No I

Obyek

Tarif

Dasar Perhitungan

Sifat

Jumlah Bruto Bunga

Final

PPh Pasal 4 ayat (2) 1.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000 Pengecualian: a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang 20% (untuk WPDN & BUT) didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)

d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. 2.

Transaksi Saham Di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997 a.

Bukan Saham Pendiri

b.

Saham Pendiri

0,1% X Nilai Transaksi (0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))

TaxBase 6.0 Document - Page : 1

Final

No

Obyek 3.

Tarif

Dasar Perhitungan

15 % 20 % atau Tarif berdasarkan P3B

Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi


Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan


Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi

Sifat

Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 16 TAHUN 2009 a.

Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT

b.

Diskonto Obligasi dengan kupon 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT

c.

Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT

d.

bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1. untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 2. untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 3. untuk tahun 2014 dan seterusnya

Final 0% 5% 15 %

Pengecualian : a.

Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

b.

Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia


Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi

No

Obyek 4.

5.

6.

Tarif

Dasar Perhitungan

Sifat

25%

Jumlah Bruto Hadiah Undian

Final

10%

Jumlah Bruto

Final

a. Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

5%

Jumlah Bruto Nilai Pengalihan

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP.

5%


c. pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

1%

Hadiah Undian Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000 KEP-395/PJ./2001 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5 Tahun 2002 Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 27 Tahun 1996 jo. PP No. 79 Tahun 1999 jo. PP No. 71 Tahun 2008

Final



No

Obyek 7.

Tarif

Dasar Perhitungan

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil

2%

Penghasilan bruto

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

4%

Penghasilan bruto

c.

Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

3%

Penghasilan bruto

d.

Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha

4%

Penghasilan bruto

e.

Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

6%

Penghasilan bruto

0,1 %

Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal

Sifat

Usaha Jasa Konstruksi Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009

8. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995 Syarat : a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.


Final

Final

No II

III

Obyek

Tarif

Dasar Perhitungan

Sifat

Final

PPh Pasal 15 Dasar Hukum : 248/KMK.04/1995 416/KMK.04/1996 417/KMK.04/1996 475/KMK.04/1996 KEP-667/PJ./2001 1.

Pelayaran Dalam Negeri

1,2%

Peredaran Bruto

2.

Penerbangan Dalam Negeri

1,8%

Peredaran Bruto

3.

Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri

2,64%

Peredaran Bruto

Final

4.

WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

0,44%

Nilai Ekspor Bruto

Final

5.

Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)

5%

Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan

Final bagi WPOP

PPh Pasal 21 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 252/PMK.03/2008 Per-31/PJ/2012 PP No. 80 Tahun 2010 jo. 262/PMK.03/2010 16/PMK.03/2010 433/KMK.04/1994 jo. SE-17/PJ.43/1994 1.

penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap

Pasal 17 UU PPh

PKP = PB - (BJ + IP) – PTKP

2.

penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur (Penerima pensiun berkala) berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

Pasal 17 UU PPh

PKP = (PB – BP) – PTKP (Biaya Pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun)


No

Obyek 3. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas kecuali tenaga ahli, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang a. dibayarkan secara bulanan b. tidak dibayar secara bulanan

Tarif

Dasar Perhitungan

Pasal 17 UU PPh

PKP = PB disetahunkan – PTKP

5%

jumlah penghasilan yang melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) sehari

Sifat

-

Apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari telah melebihi Rp 200.000 sehari sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00

-

Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 2.025.000,00 tetapi tidak melebihi Rp 7.000.000

5%

PKP = PB – PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya (PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360))

-

Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 7.000.000

Pasal 17 UU PPh

PKP = PB disetahunkan – PTKP

Pasal 17 UU PPh

50% dari jumlah penghasilan bruto

Kumulatif

Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh

PKP = (50% x PB) – PTKP 50% dari jumlah penghasilan bruto

Kumulatif Kumulatif

4. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan a. imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan b. imbalan yang bersifat berkesinambungan - Memenuhi Ketentuan - Tidak Memenuhi Ketentuan Ketentuan PER-31/PJ/2012 Pasal 13 ayat (1): yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya


No

Obyek

Tarif

Dasar Perhitungan

Sifat

5. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri

Pasal 17 UU PPh

50% dari jumlah penghasilan bruto

Kumulatif

6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

Pasal 17 UU PPh

PB

Kumulatif

7. honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama

Pasal 17 UU PPh

PB

Kumulatif

8. jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai

Pasal 17 UU PPh

PB

Kumulatif

9. penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Pasal 17 UU PPh

PB

Kumulatif

0%

PB

Final

5%

PB

Final

15%

PB

Final

0% 5% 15% 25%

PB PB PB PB

Final Final Final Final

10.Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI, serta para pensiunannya : a. PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; b. PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; c. Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya. 11.Uang Pesangon yang diterima atau diperoleh Pegawai yang dibayarkan sekaligus (sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender) : a. s.d. Rp. 50 juta b. > Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta c. > Rp. 100 juta s.d. Rp. 500 juta d. > Rp. 500 juta


No

Obyek

Tarif

Dasar Perhitungan

Sifat

0% 5%

PB PB

Final Final

Pasal 17 UU PPh

PKP= (PB - (BJ + BP) - PTKP

Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang diterima atau diperoleh Pegawai yang dibayarkan sekaligus (sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender) a. s.d. Rp. 50 juta b. > Rp. 50 juta 12. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN 13. Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas : a. General Manager b. Manager c. Supervisor/ Tool Pusher d. Assisten Supervisor/ Tool Pusher e. Crew Lainnya

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

17 UU PPh 17 UU PPh 17 UU PPh 17 UU PPh 17 UU PPh

Catatan : Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Ket : PKP PB BJ IP BP

: : : : :

Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Iuran Pensiun Biaya Pensiun


US$ 11.275 per bulan US$ 9.350 per bulan US$ 5.830 per bulan US$ 4.510 per bulan US$ 3.245 per bulan

No IV

Obyek

Tarif

Dasar Perhitungan

PPh Pasal 22 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMK.03/2003 Jo 154/PMK.03/2007 Jo 08/PMK.03/2008 Jo 210/PMK.03/2008 1.

Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD

1,5%

Harga Pembelian

2.

Impor Barang : a. Importir mempunyai API b. Importir tidak mempunyai API c. Yang tidak Dikuasai

2,5% 7,5% 7,5%

Nilai Impor Nilai Impor Harga Jual Lelang

0,5%

Nilai Impor

0,25%

DPP PPN

Pasal 17 UU PPh

Harga Bandrol

3.

impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API

4.

Industri Semen

5.

Industri Rokok (SE - 7/PJ.03/2008)

6.

Industri Kertas

0,1%

DPP PPN

7.

Industri Baja

0,3%

DPP PPN

8.

Industri Otomotif

0,45%

DPP PPN

9.

Bahan Bakar Minyak dan Gas

SPBU


Sifat

No

Obyek

Tarif Swastanisasi

Pertamina

Sifat

a.

Premium

0,3%

0,25%

Penjualan

b.

Solar

0,3%

0,25%

Penjualan

= Final

c.

Premix/Super TT

0,3%

0,25%

Penjualan

- Pertamina

d.

Minyak Tanah

0,3%

Penjualan

e.

Gas/LPG

0,3%

Penjualan

f.

Pelumas

0,3%

Penjualan

10. Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul V

Dasar Perhitungan

0,5%

Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)

PPh Pasal 23 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 244/PMK.03/2008 1.

Dividen

15%

Jumlah Bruto

2.

Bunga

15%

Jumlah Bruto

3.

Royalti

15%

Jumlah Bruto

4.

hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

15%

Jumlah Bruto

5.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)

2%

Jumlah Bruto tidak termasuk PPN

6.

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

2%



- Swastanisasi

= Tidak Final

No

Obyek 7.

Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Tarif

Dasar Perhitungan

2%


Jasa penilai (appraisal) Jasa aktuaris Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan Jasa perancang (design) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa : 1) 2)

3)

jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : a) penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; b) penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; c) perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; d) penutupan sumur; jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa


Sifat

Obyek

No 4)

5)

6)

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

Tarif

jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi jasa reparasi pompa reda (reda repair) jasa pemasangan instalasi dan perawatan jasa penggantian peralatan/material jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur jasa mud engineering jasa well logging & perforating jasa stimulasi dan secondary decovery jasa well testing & wire line service jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas


Dasar Perhitungan

Sifat

No

Obyek g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas : 1) jasa pengeboran 2) jasa penebasan 3) jasa pengupasan dan pengeboran 4) jasa penambangan 5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum 6) jasa pengolahan bahan galian 7) jasa reklamasi tambang 8) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah 9) jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum h.

Tarif

Dasar Perhitungan

2%


Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara: 1) bidang aeronautika, termasuk : a) jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara b) jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge) c) jasa pelayanan penerbangan d) jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat e) jasa penunjang lain di bidang aeronautika 2)

i. j. k. l.

bidang non-aeronatika, termasuk : a) jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; b) jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika Jasa penebangan hutan Jasa pengolahan limbah Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) Jasa perantara dan/atau keagenan


Sifat

No

Obyek

Tarif

m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI n. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara p. Jasa mixing film q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin,perawatan,listrik, telepon,air, gas, AC, TVKable,alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi t. Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa u. Jasa penyelidikan dan keamanan v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan w. Jasa pengepakan


Dasar Perhitungan

Sifat

No

Obyek x.

Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi

y.

Jasa pembasmian hama

z.

Jasa kebersihan atau cleaning service

Tarif

Dasar Perhitungan

Sifat

aa. Jasa catering atau tata boga Catatan : Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas VI

PPh Pasal 26 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 624/KMK.04/1994 SE - 25/PJ.4/1995 1.

Dividen

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Final

2.

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Final

3.

Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Final

4.

Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Final

5.

Hadiah dan Penghargaan

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Final

6.

Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Final

7.

premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Final

8.

keuntungan karena pembebasan utang

20% atau Tarif P3B

Jumlah Bruto

Final


No

Obyek 9.

Tarif

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali 20% x Perkiraan Phs yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN Neto atau Tarif P3B selain BUT di Indonesia

10. Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi a. Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik 20% x 50% atau 10% secara langsung maupun melalui pialang atau Tarif P3B

Dasar Perhitungan

Sifat

Harga Jual

Final

Premi yang Dibayar

Final

b. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang

20% x 10% atau 2% atau Tarif P3B

Premi yang Dibayar

Final

c.

20% x 5% atau 1% atau Tarif P3B

Premi yang Dibayar

Final

Harga Jual

Final

Penghasilan Kena Pajak – PPh BUT di Indonesia

Final

Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang

11. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana 20% x Perkiraan Phs dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh Neto atau Tarif P3B 12. Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia

20% atau Tarif P3B


DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

Recommend Documents