Pajak Penghasilan psl 21

LOGO

Pajak Penghasilan psl 21 Hari Gini Korupsi PAJAK…. Apa Kata DUNIA...??!!

Mengenal Lebih Dekat…

Pendahuluan

(Kronologi perubahan UU PPh)

PAJAK PENGHASILAN “Katanya Orang Bijak Taat Pajak..”

UU. 7 Th. ‘83

UU No.7 Th ‘91

UU No.10 Th ‘94

UU No.17 Th ‘00

UU No. 36 Tahun 2008

PAJAK PENGHASILAN

Subjek Pajak PPh

“Katanya Orang Bijak Taat Pajak..”

 a. Orang Pribadi b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan  Badan (PT, Perseroan Komanditer, BUMN/BUMD dlm bentuk dan nama apapun, ORMAS, ORPOL)  Bentuk Usaha Tetap (BUT) Berlaku untuk

Wajib Pajak dalam Negeri dan Luar Negeri

Tidak Termasuk Subjek Pajak


 Kantor Perwakilan negara asing  Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat (bukan WNI dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia diluar jabatannya dan adanya perlakuan timbal balik)

 Organisasi Internasional (Indonesia menjadi anggota, tidak menjalankan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia)

 Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional (bukan WNI, tidak menjalankan usaha kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia)

PAJAK PENGHASILAN

Objek Pajak PPh


PENGHASILAN Setiap Tambahan kemampuan Ekonomis Yang diterima oleh wajib pajak (dalam dan luar negeri) Untuk konsumsi/ menambah kekayaan WP

Gaji, Upah Honorarium Komisi gratifikasi

Hadiah Undian & penghargaan

Laba Usaha

Keuntungan penjualan/ Pengalihan harta

PAJAK PENGHASILAN

Tarif Pajak Penghasilan


 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

1

Sampai dengan Rp 50.000.000

5%

2

Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000

15%

3

Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000

4

Diatas Rp 500.000.000

30%

5

Tarif Dividen

10%

6

Tidak memiliki NPWP (untuk PPh pasal 21)

20% lebih tinggi dari yang seharusnya

 25%

PAJAK PENGHASILAN

Tarif PPh uang pesangon


 Uang pesangon yang diterima secara sekaligus Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

1

Sampai dengan Rp 50.000.000

0%

2

Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000

5%

3

Diatas Rp 100.000.000 s.d. Rp 500.000.000

15%

4

Diatas Rp 500.000.000

25%

5

Uang manfaat pensiun, THT s.d Rp 50.000.000

0%

6

Uang manfaat pensiun, THT diatas



5%

Penghasilan Tidak Kena Pajak sebelum 2013


Keterangan

setahun

1

Diri wajib pajak orang pribadi

Rp 15.840.000

2

Tambahan untuk wajib pajak yang kawin

Rp 1.320.000

3

Tambahan utk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp 15.840.000

4

Tambahan utk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maks. 3 orang

Rp 1.320.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak 1 Januari 2013


Keterangan

setahun

1

Diri wajib pajak orang pribadi

Rp 24.300.000

2

Tambahan untuk wajib pajak yang kawin

Rp 2.025.000

3

Tambahan utk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp 24.300.000

4

Tambahan utk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maks. 3 orang

Rp 2.025.000

PTKP Keterangan

Wajib Pajak

Kawin

Tanggungan

Jumlah PTKP

TK

24.300.000

-

-

24.300.000

K/0

24.300.000

2.025.000

-

26.325.000

K/1

24.300.000

2.025.000

2.025.000

28.350.000

K/2

24.300.000

2.025.000

4.050.000

30.375.000

K/3

24.300.000

2.025.000

6.075.000

32.400.000

TK/1

24.300.000

2.025.000

26.325.000

TK/2

24.300.000

4.050.000

28.350.000

TK/3

24.300.000

6.075.000

30.375.000

Pajak Penghasilan Pasal 21


 PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

Unsur-unsur PPh Pasal 21


Wajb pajak Pemotong Pajak

Objek Pajak Tarif Pajak

Wajib Pajak PPh 21


Pegawai Tetap

Wajib Pajak PPh Psl.21

Pegawai Lepas Penerima Pensiun

Penerima Honorarium Penerima Upah

Lain-Lain Dikenakan PPh ps.21  Tenaga ahli yang melakukan kegiatan bebas.  Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara,    

      

crewfilm, fotomodel, peragawan/ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis. Olahragawan. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Pengarang, peneliti, dan penterjemah. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran. Agen iklan. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kpd suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya. Peserta perlombaan. Petugas penjaja barang dagangan. Petugas dinas luar asuransi. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Distributor multilevel marketing atau direct selling sejenis lainnya.

Bukan Wajib Pajak PPh Psl. 21


 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing  Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

PAJAK PENGHASILAN

Pemotong Pajak PPh


Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll

B Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang

A

Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

C Pemotong Pajak PPh

E

D

Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT

BUMN/ BUMD

Bukan Pemotong PPh 21


Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat

Badan / Organisasi Internasional seperti organisasi PBB

Penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21


Pembayaran manfaat /asuransi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa

pemberian natura Ini bisa juga dalam bentuk kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh WP atau pemerintah.

Iuran Pensiun Yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

PAJAK PENGHASILAN

Cont…


Zakat Yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

Beasiswa Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP*

PENERIMA PENSIUN

GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI

UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN

DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN (HANYA UTK PEGAWAI TETAP) - IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00

PENGHASILAN NETO

TARIF PS.17 UU PPh *YANG PENGHASILAN NYA DIBAYAR SECARA BULANAN

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

DIKURANGI

BUKAN PEGAWAI HONORARIUM, KOMISI DAN FEE DGN SYARAT PUNYA NPWP & HANYA MENERIMA PENGHASILAN DARI 1 PEMBERI KERJA

PESERTA KEGIATAN

UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN

D I K U R A N G I

PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA & PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)

PERHITUNGAN SETIAP MASA

PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR (BULAN DESEMBER)

PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN (PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR) DIKURANGI: - BIAYA JABATAN * : 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

PPh Ps.21 atas

DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00/BULAN

SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

PENGHASILAN NETO

DIKURANGI : PTKP

PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG PADA MASA-MASA SEBELUMNYA DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS

PENGHASILAN KENA PAJAK

DIBAGI 12

TARIF PS.17 UU PPh

*BIAYA JABATAN HANYA UTK PEGAWAI TETAP

SPT FORMULIR 1721

 Formulir 1721 merupakan sarana untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 tahunan yang dipotong oleh pihak ketiga.  Formulir 1721 terdiri dari formulir induk dan lampiran I, lampiran II, dan lampiran T.  Formulir 1721 I (lampiran I), merupakan isian daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/tabungan hari tua (THT)/ jaminan hari tua (JHT) yang penghasilan netonya melebihi PTKP.

SPT FORMULIR 1721

 Formulir 1721 II (lampiran II), merupakan isian daftar perubahan pegawai tetap, (pegawai tetap yang keluar, pegawai tetap yang masuk, pegawai yang baru memiliki NPWP ).

 Formulir 1721 T (lampiran T), merupakan isian daftar pegawai tetap penerima pensiun berkala.

Contoh a. Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari sejak 1 Januari 2009. Beliau memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 4.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0). Berapakah PPh pasal 21 bulan Maret 2014 yang harus dibayar? b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. Contohnya Teja status kawin dengan 1 anak pegawai PT. Mulia, pensiun pada 1 Nopember 2012. Teja menerima pensiun sebulan Rp. 2.000.000,-, berapa PPh pasal 21 bulan Desember 2012?

               

Penghitungan PPh Ps. 21 sebagai berikut: Gaji Sebulan Penghasilan bruto Pengurangan Biaya Jabatan: = 5%x 4.000.000 Iuran pensiun Total Pengurangan

Penghasilan netto sebulan Penghasilan Netto setahun 12 x 3.775.000 PTKP setahun:WP sendiri Tambahan WP kawin Total PTKP

PKP setahun PPh Ps. 21 = 5 % x 18.975.000 PPh Ps. 21 sebulan = 79.062,5

= 4.000.000 = 4.000.000 = 200.000 = 25.000 + =

225.000 -

= 3.775.000 = 45.300.000 = 24.300.000 = 2.025.000 +

= 26.325.000 -

= 18.975.000 = 948.750

          

Penghitungan PPh Ps. 21 : Pensiun sebulan Pengurangan Biaya Pensiun 5% x 2.000.000

= Rp. 2.000.000 = Rp. 100.000

Penghasilan Netto sebulan Penghasilan Netto setahun PTKP(K/1)

= Rp. 1.900.000 = Rp. 22.800.000 = Rp. 18.480.000

PKP PPh Ps. 21 setahun = 5% x 4.320.000 PPh Ps. 21 sebulan (Rp. 216.000: 12)

= Rp. 4.320.000 = Rp. 216.000 = Rp. 18.000

c. Ikhsan Alisyahbani adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Beliau memperoleh gaji bulan Desember 2013 sebesar Rp. 2.200.000,00 menerima THR sebesar Rp. 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Ikhsan Alisyahbani menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0)

         

   

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR sebagai berikut: Penghasilan Gaji setahun = 12x 2.200.000 THR

Jumlah Penghasilan Bruto Pengurangan:Biaya Jabatan: 5%x 27.000.000 Iuran pensiun 12x25.000 Total Pengurangan

= Rp. 26.400.000 = Rp. 600.000

= Rp. 27.000.000 = 1.350.000 = 300.000 = Rp. 1.650.000

Penghasilan netto setahun PTKP (K/0) setahun

= Rp. 25.350.000 = Rp. 26.325.000

PKP setahun PPh Ps. 21 terutang: 0

= Rp. = Rp.

- 975.000 0

 Ali seorang penceramah memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp.1.000.000,00  Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong (tarif Pasal 17) :  5% x Rp.1.000.000,00 = Rp. 50.000,00.

 Tri seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jaya, dalam bulan April 2014 menerima komisi sebesar Rp. 750.000,00  PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 750.000,00 = Rp. 37.500,00.

Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp. 30.000.000

 PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah:  5% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 1.500.000,Gatot seorang arsitek, bulan Maret 2014 menerima honorarium Rp.20.000.000,00 dari PT.Abang sebagai imbalan atas jasa teknik Penghitungan PPh Pasal 21 : 15% x 50% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00.

 Eko pada bulan Agustus 2013 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja sehari sebesar Rp. 120.000,00     

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang : Upah sehari = Rp. 120.000,00 Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh = Rp. 150.000,00 PKP Sehari = Rp. 0,00 PPh Pasal 21 Sehari = (5% x Rp. 0,00) = Rp. 0,00.

Eko bulan Maret 2014 menerima tebusan pensiun dari Dana Pensiun “ X” Rp. 70.000.000 Penghasilan Bruto = Rp.70.000.000, PPh Pasal 21 terutang: 0% x Rp. 50.000.000= Rp. 0,  5% x Rp 20.000.000= Rp 1.000.000

 Jumlah PPh Pasal 21 terutang

= Rp. 1.000.000,-

SOAL LATIHAN 1. Tn. Alda (K/2), mempunyai penghasilan kena pajak

tahun 2013 sebelum PTKP sebesar Rp 90.000.000,Berapa pajak yang harus dibayar oleh Tuan Alda? 2. Dr. Joko, membuka praktek dokter di daerah Palmerah, berdasarkan pengakuannya, penghasilan bruto tiap bulan dari praktek dokternya adalah Rp100.000.000,- berapa pajak yang harus dibayar Dr. Joko tiap bulannya? 3. Tn. Sukarno adalah PNS Dept. Kehutanan dengan golongan III/c mendapat honor mengajar Rp. 500.000,- dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Berapa pajak yang harus dibayar Tn. Sukarno?

CONTOH LATIHAN 4.

Rizaldi dan Sofyan merupakan pegawai PT Sabar Menanti. Pada 15 Januari 2014 mereka terkena PHK dan mendapat uang pesangon sesuai dengan masa kerja masing-masing. Rizaldi memperoleh uang pesangon sebesar Rp 40.000.000 sedang Sofyan Rp 300.000.000. Pesangon tersebut dibayar sekaligus pada 15 Januari 2014. Bagaimana kewajiban pemotongan/pemungutan PPh atas pembayaran uang pesangon tersebut?

5.

PT Yummy Food merupakan industri makanan ringan menyelenggarakan “kejuaraan nasional bulutangkis 2014”. Juara tunggal putri adalah Dewi Arianti, perwakilan dari DIY dengan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?

ATURAN E-LEARNING

 Kerjakan soal latihan nomer 1 sampai 5  Jawabnan dalam bentuk softcopy  Jawaban dikirim ke alamat email : [email protected]  Paling lambat diterima hari Jum’at tanggal 3 April 2015.  Keterlambatan pengumpulan jawaban ada pengurangan nilai.

Pajak Penghasilan psl 21

Recommend Documents