BAB IV EVALUASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI LEMIGAS. IV. 1 Objek Penelitian dan Evaluasi mekanisme PPN di LEMIGAS

BAB IV EVALUASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI LEMIGAS

IV. 1 Objek Penelitian dan Evaluasi mekanisme PPN di LEMIGAS LEMIGAS merupakan Instansi Pemerintah yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan,

LEMIGAS

merupakan

Bendahara

Pemerintah

yang

melakukan

pemungutan pajak. LEMIGAS juga telah menjadi Pengusaha Kena Pajak dan dikukuhkan pada tanggal 11 Mei 1990 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. LEMIGAS sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penerapan Pajak pertambahan Nilai menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut : 1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak atau pemberian Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. 2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau pemberian Jasa Kena Pajak. 3. Menyetorkan setoran Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 4. Menyampaikan Laporan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

1

5. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan tertib. 6. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak. 7. Melampirkan Daftar Ringkasan Pembelian dan Daftar Ringkasan Penjualan pada Surat Pemberitahuan Masa apabila diminta. LEMIGAS sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan mempunyai 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu NPWP Pajak Keluaran dan NPWP Pajak Pungutan, dan untuk masing-masing Bendahara Pemerintah dibedakan NPWP-nya yaitu : 1. Bendahara Penerimaan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.063.2.013.000 bagian Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima penerimaan Jasa Teknologi serta melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Keluaran. 2. Bendahara Pengeluaran dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.011.566.7.013.000

bagian

Bendahara

Pengeluaran

melakukan

pembayaran atas seluruh pembiayaan operasional Lemigas serta melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Pungutan. Untuk masing-masing Bendahara, melaporkan pajak terkait dengan pekerjaannya sebagai berikut : 1. Bendahara Penerimaan melaporkan e-SPT PPN 1111 2. Bendahara Pengeluaran melaporkan e-SPT PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, PPH Pasal 4 ayat (2), dan PPN PUT.

2

LEMIGAS yang merupakan instansi pemerintah tidak dapat melakukan pengkreditan pajak, dikarenakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat dikreditkan oleh LEMIGAS tidak ada dalam LEMIGAS seperti di perusahaan-perusahaan pada umumnya yang dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan cara Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan dan hasil dari penghitungan tersebut dapat diketahui nominal yang dapat dikreditkan menjadi Pajak Masukan. Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai di instansi pemerintah ini karena merupakan Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar (kurang bayar) ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Bendahara Pemerintah pada saat pembayaran yang dilakukan oleh rekanan kepada Bendahara Pemerintah dan pada saat itu juga dilakukan pemotongan pajak oleh Bendahara Pemerintah, pada hari itu juga dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos. Sedangkan untuk pelaporan atas pemungutan PPN dan PPnBM Bendahara Pemerintah harus melaporkan pajak atas penerbitan invoice dan Faktur Pajak ke KPP Pratama Kebayoran Lama pada akhir bulan berikutnya sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009.

IV. 2 Prosedur Pengajuan Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa di LEMIGAS Pertama-tama pelaksana kegiatan menyiapkan pengajuan permintaan barang

3

atau jasa sesuai dengan spesifikasi, jumlah yang dibutuhkan oleh pemakai barang atau jasa di dalam Formulir Permintaan Barang atau Jasa (F.9.P.01-A), dan diajukan kepada Penanggung Jawab Kegiatan untuk disetujui. Setelah disetujui Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) melakukan kajian terhadap permintaan barang atau jasa, kemudian menyiapkan pemberian persetujuan permintaan pengadaan barang atau jasa dalam Formulir Permintaan Pengadaan Barang atau Jasa (F.09.P.01.B/F.09.P.01.C) untuk mendapatkan

persetujuan

dari

Koordinator

Kegiatan.

Koordinator

Kegiatan

memberikan persetujuan terhadap permintaan pengadaan barang atau jasa, selanjutnya mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan paket-paket pekerjaan sesuai dengan pengajuan permintaan barang atau jasa dari Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) dan memerintahkan kepada panitia atau pejabat pengadaan barang atau jasa untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa, melakukan verifikasi anggaran sebelum memerintahkan ke pejabat atau panitia pengadaan barang atau jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa.

IV.2.1 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilakukan oleh LEMIGAS Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pertama-tama adanya permintaan barang atau jasa dari user (pegawai atau kelompok) yang diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan media permintaan pengadaan barang atau jasa. Panitia Pengadaan Barang atau Jasa melaksanakan pemilihan penyediaan barang atau jasa sampai dengan menyiapkan Usulan Penetapan Penyedia Barang atau Jasa dan Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen

4

menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang atau Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen bersama Pemasok menandatangani kontrak, selanjutnya salinan kontrak diserahkan kepada Koordinator Pelaksana Kegiatan dan Urusan Keuangan, untuk kontrak asli sebagai arsip disimpan dan menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen dan salinan/copy berada pada Urusan Keuangan. Adapun yang harus diperhatikan terkait dengan pengadaan barang atau jasa tersebut, untuk penyediaan barang atau jasa berbahaya dan beresiko, penyedia barang atau jasa sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kepada pemeriksa/penerima barang atau jasa, untuk barang habis pakai diserahkan ke Suburusan Gudang untuk dicatat dalam aplikasi persediaan, kemudian diserahkan kepada pemakai disertai kartu barang persediaan dan bon permintaan barang sebagai Laporan Persediaan Pemakaian (stock Opname), dan untuk barang yang mempengaruhi hasil pengujian atau produk (barang khusus). Dengan adanya perjanjian kontrak antara Lemigas dengan rekanan di dalam perjanjian kontrak tersebut sudah terdapat nilai kontrak dan sudah termasuk pajak. Setelah kontrak telah disetujui kemudian dibuatkan kontrak kerja sama oleh Tim Invoice (perjanjian). Adanya invoice diketahui pembayaran yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna, setelah itu pengguna melakukan pembayaran sejumlah nilai kontrak dan sudah termasuk pajak, tagihan atau invoice tersebut di cek oleh Tim Penguji jika telah sesuai dan benar maka kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai bukti bayar, dan SPM dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Jika pembayaran atas pengadaan barang atau jasa di bawah Rp10.000.000,00 maka Bendahara Pengeluaran menggunakan Uang Persediaan yang dikirimkan setiap 5

tahunnya dari pemerintah, dan sifat Uang Persediaan (UP) tidak dibatasi dan yang telah adanya pembayaran atas pengadaan barang atau jasa maka pajak dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. Jika pengadaan barang atau jasa di atas Rp10.000.000,00 yang membayarkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) dikirim ke Kas Negara maka oleh Kas Negara ditransfer sejumlah uang ke rekening Rekanan setelah dipotong pajak yang dipungut oleh KPPN. Kemudian bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diambil ke KPPN oleh petugas pengantar SPM lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diberikan ke Bendahara Pengeluaran untuk dicatat dan dibukukan. Bendahara Pengeluaran mengirimkan formulir Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak kepada Tim Pajak dan Tim Pajak membuatkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Invoice. Pada akhir bulan berikutnya Lemigas wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak.

IV.3 Prosedur Pembelian Barang atau jasa di LEMIGAS Adanya pembelian barang atau jasa dikarenakan permintaan barang atau jasa dari user (masing-masing divisi misalnya bagian Tata Usaha, bagian Eksplorasi, bagian Eksploitasi). Permintaan barang atau jasa dilihat terlebih dahulu oleh Tim Penguji dan dilihat PAGU (Patokan Ganti Uang) tersedia atau tidak, jika telah disetujui oleh Tim Penguji maka dilanjutkan ke bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas

6

beban belanja negara dan juga melakukan kegiatan penyelenggaraan belanja negara serta komitmen kepada perusahaan, jika dari pihak PPK menyetujui permintaan barang atau jasa, Panitia Pengadaan Barang atau Jasa akan melakukan proses lelang jika pembelian barang atau jasa diatas Rp100.000.000,00 dan bisa juga melakukan penunjukkan langsung ke rekanan jika pembelian di bawah Rp100.000.000,00 sedangkan untuk pembelian barang atau jasa dibawah Rp 10.000.000,00 maka menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Jika lelang diadakan rapat lelang dan panitia lelang yang mengadakan lelang yaitu panitia lelang. Tetapi jika penunjukkan langsung maka Rekanan ditunjuk langsung oleh pihak pengadaan barang atau jasa, sudah dilakukan penunjukkan maka diterbitkan Surat Perintah kerja (Surat Perjanjian). Setelah pekerjaan selesai pihak ketiga (rekanan) mengajukan dokumen permintaan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak LEMIGAS, dokumen tersebut antara lain meliputi : Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Jasa, kuitansi dan Faktur Pajak Permohonan Pembayaran, dan lain-lain sebagai proses permintaan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak LEMIGAS. Setelah dokumen diuji kebenarannya oleh Tim Penguji Tagihan sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 2 dalam proses ini untuk penunjukkan langsung dan lelang sama prosesnya seperti ini. Jika KPPN sudah menguji dokumen tagihan SPM maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini dilakukan jika pembayaran langsung oleh KPPN yang transaksinya diatas Rp10.000.000,00 dan jika transaksi dibawah Rp10.000.000,00 maka 7

mekanisme yang digunakan Ganti Uang atau Uang Persediaan, dalam hal ini terlebih dahulu harus ada persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengeluaran dana dalam hal pembelian barang atau jasa yang dilakukan. Dalam hal Uang Persediaan ini yang diberikan oleh pemerintah hanya boleh untuk membiayai pembelian barang atau jasa tidak diperbolehkan untuk membayar belanja modal (lemari, komputer, meja) dan belanja pegawai (gaji dan honor pegawai).

IV.3.1 Pencatatan Atas Transaksi Pembelian Barang atau Jasa Pencatatan atas transaksi pembelian barang atau jasa di Lemigas, jika dokumen pembayaran untuk pembelian yang melalui Uang Persediaan akan dicatat ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai. Dokumen pembayaran dicatat ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu seperti Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu Langsung Bendahara yang digunakan dalam pembayaran honor dan gaji karyawan dan perjalanan dinas. Dalam hal pencatatan jurnal transaksi sangat berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya. •

Jurnal yang digunakan dalam pembelian di LEMIGAS jika terdapat transaksi pembelian barang atau jasa melalui rekanan dan pembelian barang atau jasa tersebut sudah terdapat besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), contohnya pembelian alat tulis kantor jurnalnya sebagai berikut :

8

Potongan pajak atas pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer a.n. PT. Prima Usaha Mandiri PPN

Rp 8.641.150

PPh Pasal 22 Rp 1.296.173

Rp 9.937.323

Setoran Pajak atas pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer

Rp 9.937.323

Dibandingkan dengan jurnal umum pembelian yang sudah termasuk PPN dalam perusahaan swasta pada umumnya contohnya sebagai berikut : Ayat jurnal pembelian barang dagang secara kredit atau kas : Pembelian

xxxx

PPN Masukan

xxxx

Utang Usaha/kas

xxxx

IV.3.2 Prosedur Pembayaran untuk Pembelian Barang atau Jasa Dalam LEMIGAS pembayaran melalui dua cara yaitu Langsung dan Uang Persediaan. Jika menggunakan pembayaran secara langsung jika transaksi di atas Rp 10.000.000,00 atas dasar permintaan dari LEMIGAS ada Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Penerimaan Barang atau Jasa, Nomor Pokok Wajib Pajak, Rekening rekanan. Jika transaksi di bawah Rp 10.000.000,00 maka menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan batas

9

maksimum pembayaran yang boleh dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Rp 20.000.000,00 dan Uang Persediaan tidak bisa digunakan dalam pembelian belanja pegawai dan belanja modal. Pada pola pembayaran pengadaan barang dan jasa dilakukan dimulai saat pembuatan kontrak dan dimasukkan perhitungan pajak terlebih dahulu untuk Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa ke dalam kontrak yang akan dibuat. Setelah kontrak dibuat tagihan di cek oleh Tim Penguji kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Membayar di dalam Bendahara Pengeluaran terdapat 4 yaitu : 1. SPM Uang Persediaan. 2.

SPM Tambahan Uang Persediaan sebagai tambahan persediaan untuk 1 bulan dan tidak bisa di daur ulang.

3. SPM Ganti Uang Persediaan. 4. SPM Langsung, uang yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga, yang ditandatangani P2SPM dan dikirimkan Surat Perintah Membayar ke Kas Negara. Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) dikirimkan ke Kas Negara, maka akan dibayarkan oleh Kas Negara sejumlah uang ke rekening rekanan setelah dipotong pajak. Kemudian jika telah dibayarkan maka bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diambil oleh petugas pengantar SPM dan di antarkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencatatan dan pembukuan. Jika telah dicatat dan dibukukan maka Bendahara Pengeluaran mengirimkan formulir Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Tim Pajak dan Tim Pajak membuatkan Surat Pemberitahuan Massa PPN dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama. 10

IV.4 Prosedur Penyerahan Jasa di Lemigas Dalam LEMIGAS terdapat 5 user yang berhubungan langsung dengan Pelayanan Jasa Teknologi dan Jasa Laboratorium. Dari kedua jenis pelayanan tersebut terdapat pengguna layanan yang bekerja sama dengan LEMIGAS dan yang berhak berhubungan dengan pengguna layanan adalah user. LEMIGAS mempunyai lima (5) bagian yaitu KP3 Eksplorasi, KP3 Eksploitasi, KP3 Proses, KP3 Aplikasi, KP3 Teknologi. Setelah itu KP3 mengajukan ke keuangan untuk dibuatkan penagihan atau invoice, jika perjanjian sudah disetujui dan kontrak telah terikat. Dalam perjanjian tersebut terdapat Service Report, Purchase Order, Kontrak, Laporan Hasil Usaha dan dokumen-dokumen tersebut harus diberikan kepada user. Jika telah dilakukan pembayaran oleh perusahaan di dalam invoive tersebut terdapat nilai netto dan PPN, nilai netto tersebut akan dimasukkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Laporan Pajak yang direkonsiliasikan dengan Tim pajak.

IV.4.1 Prosedur Pencatatan atas Penyerahan Jasa LEMIGAS melakukan penjualan bukan berupa barang melainkan penyerahan jasa, dalam hal pencatatan atas penyerahan jasa tidak dibuatkan jurnal seperti di perusahaan swasta, di dalam LEMIGAS pada bagian Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan jika telah diterima pembayaran dari invoice yang ditagihkan kepada perusahaan, dan pembayaran tersebut dimasukkan ke dalam Buku Kas. Contoh dari pencatatan penghasilan sebagai berikut :

11

PT. Volvo Indonesia penerimaan invoice nomor m.007932 1.5.20.4.39.2011.351

Rp 10.695.000 Rp 1.069.500

Rp 11.764.500

Sedangkan untuk perusahaan swasta pada umumnya digunakan jurnal umum untuk penjualan dan sudah termasuk PPN sebagai berikut : Penjualan barang dagang secara kredit : Piutang Usaha

xxxx

PPN Keluaran

xxxx

Penjualan

xxxx

IV.4.2 Prosedur Penerimaan Pembayaran Penerimaan pembayaran di LEMIGAS jika pihak perusahaan telah melakukan pembayaran dari invoice yang diterbitkan oleh LEMIGAS, maka pembayaran tersebut dikirimkan ke rekening LEMIGAS setelah mendapatkan pembayaran sebesar netto dan pajaknya, pajak dan jumlah netto yang dipotong dan dipungut oleh Bendahara Penerimaan akan disetorkan ke Kas Negara dan akan dilakukan pembukuan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

IV.5 Timbulnya Pajak Terutang dan Tempat Terutangnya Pajak di Lemigas

12

Timbulnya pajak terutang apabila pada saat penyerahan mendahului pembayaran, saat terutangnya pajak adalah pada saat penyerahan. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Dalam hal timbulnya pajak terutang pada saat LEMIGAS melakukan pembelian jika LEMIGAS melakukan pengadaan barang atau jasa, pada saat barang diserahkan oleh pihak perusahaan. Jika pada saat penjualan terutangnya pajak ketika LEMIGAS menerbitkan Faktur Pajak, setelah terbit Faktur Pajak timbul hutang pajak. Hutang PPN timbul atas penerbitan faktur Pajak baik oleh LEMIGAS maupun rekanan. Tempat terutangnya pajak, pada saat penjualan ditentukan saat penyerahan Jasa Teknologi kemudian diterbitkan Faktur Pajak sedangkan untuk pembelian saat penyerahan barang atau jasa dan diterbitkan Faktur Pajak dari rekanan.

IV.5.1 Evaluasi Timbulnya Pajak Terutang dan Tempat Terutangnya Pajak Menurut undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 12 ditetapkan bahwa tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah : a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan. b. Tempat kegiatan usaha dilakukan. c. Tempat Barang Kena Pajak (BKP) dimasukkan, dalam hal impor. d. Tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

13

e. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak. f. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tempat terutang pajak adalah sebagai berikut : 1. Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak : a. Tempat tinggal b. Tempat kedudukan c. Tempat kegiatan usaha 2. Impor, ditempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean 3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak 4. Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, di tempat bangunan tersebut didirikan 5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

14

Saat terutangnya pajak di dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 sama dengan Undang-undang PPN no.18 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut a. Penyerahan Barang Kena Pajak; b. Impor Barang Kena Pajak; c. Penyerahan Jasa Kena Pajak; d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; f. Ekspor Barang Kena Pajak.

Dalam penerapan timbulnya pajak terutang dan tempat terutangnya pajak di LEMIGAS telah melaksanakannya dengan baik dan telah sesuai dengan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

IV.6 Faktur pajak yang digunakan di Lemigas Dalam penerapan Faktur Pajak, LEMIGAS menggunakan Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana yang digunakan sampai akhir tahun 2010. Pada Tahun 2011 ke bawah Faktur Pajak Standar di LEMIGAS digunakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi jika Wajib Pajak tidak mempunyai NPWP seperti pedagang pengecer dan Wajib Pajak orang pribadi, maka menggunakan Faktur Pajak Sederhana yang cukup dengan kuitansi, struk, dan selain Faktur Pajak yang di dalamnya terkandung PPN. Setelah adanya Peraturan 15

Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 yang menyatakan tidak ada lagi pembagian Faktur Pajak Standar dan Sederhana berubah nama menjadi hanya Faktur Pajak. Faktur Pajak yang digunakan ada Faktur Pajak untuk PPN Keluaran dan Faktur Pajak untuk PPN Masukan, Fakur Pajak untuk PPN Keluaran diterbitkan sebagai bukti pemungutan PPN kepada pengguna jasa, supplier atau rekanan serta untuk mendukung laporan SPT baik Wajib Pajak, Rekanan, dan Bendahara Pemerintah yang diterbitkan oleh LEMIGAS. Sedangkan Faktur Pajak untuk Pungutan sebagai bukti bahwa LEMIGAS telah melakukan pemungutan pajak dari transaksi pembelian kepada rekanan, karena LEMIGAS sebagai Bendahara Pemerintah yang melakukan pemungutan pajak. Adanya perubahan undang-undang baru yang mengatur tidak adanya Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana, maka LEMIGAS memperlakukan untuk non-PKP (Pedagang pengecer dan Wajib Pajak orang pribadi) yang sebelumnya menggunakan Faktur Pajak Sederhana, mulai awal bulan tahun 2011 seperti Pedagang Pengecer menggunakan

kuitansi yang di dalamnya terdapat unsur PPN serta digunakannya

Faktur Pajak, peraturan penggunaan Faktur Pajak untuk Pedagang Eceran terdapat dalam Surat Edaran Nomor: SE-42/PJ/2010 yang mana khusus untuk PKP Pedagang Eceran diberikan kemudahan untuk menggunakan kode dan nomor seri khusus sebagai pengganti Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. kode dan nomor seri khusus tersebut ditentukan sendiri oleh PKP Pedagang Eceran dapat berupa nomor invoice atau nomor struk penjualan. Untuk membedakan non-PKP dan PKP terletak pada Mata Akun Pajak (MAP) dengan kode 010 untuk non-PKP ( Pengusaha Kena Pajak tidak bergerak di bidang perminyakan) sedangkan untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak yang bergerak 16

dalam bidang perminyakan) Mata akun Pajak (MAP) yang digunakan adalah 030. Sedangkan untuk Faktur Pajak PPN Pungutan, Bendahara Pengeluaran hanya menggunakan Mata Akun Pajak dengan kode Faktur Pajak 020 yaitu untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah dan di dalam Bendahara Pengeluaran tidak mengenal kode Faktur Pajak 010 dan 030.

IV.6.1 Evaluasi Faktur Pajak Keluaran dan Masukan di Lemigas Kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah membuat Faktur Pajak. Dalam hal penerapan undang-undang, saat pembuatan Faktur Pajak sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, berdasarkan ketentuan lama tersebut saat pembuatan Faktur Pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah adanya perubahan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, sesuai Pasal 13 ayat (1a) undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 saat pembuatan Faktur Pajak disesuaikan dengan saat terutang pajak sebagaiman diatur dalam pasal 11, yaitu pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan). Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan diatur dalam undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A penyetoran dan pelaporan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan dan pelaporan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Jenis Faktur Pajak sebelumnya dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 yang membagi jenis Faktur Pajak menjadi 2 (dua) yaitu Faktur Pajak Sederhana dan Standar. Setelah dilakukannya perubahan pada 17

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 yang dikenal hanya istilah “Faktur Pajak” dan Faktur Pajak Sederhana dan Standar tidak dipergunakan kembali dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 mengalami perubahan menjadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010. Saat pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 yaitu : a. Saat penyerahan Barang kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa kena Pajak. c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. d. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat yaitu : a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP atau JKP. b. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan JKP.

18

c. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. d. Pada saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal terdapat penyerahan sebagian tahap pekerjaan, dan e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN.

Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-159/PJ/2006 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER13/PJ./2010 tidak berbeda. Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang terbaru Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) PER-13/PJ./2010.

Kode dan Nomor Faktur Pajak yang terdiri dari beberapa bagian, antara lain adalah : a. 2 (dua) digit Kode Transaksi b. 1 (satu) digit Kode Status, dan c. 3 (tiga) digit Kode Cabang. Sedangkan untuk Nomor Seri Faktur Pajak juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan b. 8 (delapan) digit Nomor Urut.

19

Berikut ini merupakan contoh Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : .

_

Kode Cabang

Kode Transaksi

Kode Faktur Pajak

.

Tahun Penerbitan

Nomor Urut

Kode Status

Nomor Seri Faktur Pajak

Setelah diberlakukannya undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-13/PJ./2010, hal ini jika terdapat kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang mengakibatkan Faktur Pajak tersebut menjadi cacat. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak membuat Faktur Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yang diatur dalam pasal 14 ayat (4) undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Jika Pengusaha Kena Pajak melakukan kelalaian yang menyebabkan Faktur Pajak diterbitkan lebih dari 3 (tiga) bulan dari saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, maka sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur 20

Pajak yang diterbitkan lebih dari 3 (tiga) bulan, tidak dapat mengkreditkan PPN dikarenakan dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER13/PJ/2010. Sanksi atas pelanggaran syarat Formal Faktur Pajak, jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) UU Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, maka sanksi yang didapatkan oleh perusahaan jika tidak memenuhi syarat tersebut akan mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tidak mengisi Faktur Pajaknya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Adapun bentuk sanksi lainnya adalah berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Namun jika terjadi penjual tidak mencatumkan: a. Identitas pembeli atau b. Identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan untuk Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pedagang eceran (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP).

Sisi Pengusaha Kena Pajak penerima Faktur Pajak cacat, konsekuensi yang akan diterimanya adalah kehilangan hak untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan

21

yang diperolehnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Kehilangan hak ini tentu dapat merugikan cash flow Pengusaha Kena Pajak pembeli. Berdasarkan hasil penelitian dari dokumen Faktur Pajak, pada dasarnya LEMIGAS telah menjalankan kewajiban membuat Faktur Pajak yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 dimulai dari pembuatan Invoice sesuai dengan Faktur Pajak namun terdapat kekurangan dan kurang ketelitian dalam pengisian Faktur Pajak Keluaran, LEMIGAS tidak mencoret pada kalimat (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak. Menurut Pasal 13 undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak wajib diisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Lengkap berarti semua unsur yang tercantum dan lampiran yang disyaratkan harus lengkap dan ditandatangani. Benar berarti sesuai dengan undang-undang material. Jelas berarti setiap tulisan maupun angka harus jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Dari unsur tersebut memberikan coreta pada bagian yang tidak perlu dari kalimat (Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termin**) sesuai dengan keadaan pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak. Jika penyerahan Barang Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, maka yang bukan merupakan Harga Jual harus dicoret, menjadi seperti berikut :

Harga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin*)

XXXX

*) Coret yang tidak perlu 22

Untuk penerapan Faktur Pajak untuk PPN Pungutan penulis menemukan terdapat Faktur Pajak cacat yang seharusnya tidak bisa dikreditkan menjadi Pajak Masukan, dikarenakan syarat formal Faktur Pajak harus mencantumkan tanggal Faktur Pajak tetapi dalam Faktur Pajak Pungutan hampir banyak pihak rekanan tidak mencantumkan tanggal pembuatan Faktur Pajak hanya ada beberapa perusahaan pihak penjual yang mencantumkan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Jika Lemigas sebagai perusahaan swasta maka Faktur Pajak cacat tersebut tidak dapat dikreditkan, karena dalam LEMIGAS tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan maka Faktur Pajak tersebut tidak mempengaruhi untuk Pajak Masukan di LEMIGAS, walaupun Pihak LEMIGAS tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan seharusnya perusahaan atau rekanan membuat Faktur Pajak yang tidak cacat sesuai dengan undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan sebaiknya pada saat menerima Faktur Pajak dari perusahaan atau rekanan Bendahara Pengeluaran mengecek apakah lengkap, jelas, dan benar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pihak perusahaan atau rekanan, jika ternyata diisi tidak lengkap maka meminta Faktur Pajak pengganti kepada rekanan yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.

IV.7 Evaluasi Penghitungan Pajak Keluaran dan Pungutan di Lemigas IV.7.1 Evaluasi Pajak Keluaran dan Penghitungannya di Lemigas Dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan

23

Jasa Kena Pajak, dan Ekspor Barang Kena Pajak. Dalam penggunaan Surat Pemberitahuan Masa PPN Keluaran di tahun 2011 mengalami perubahan dengan sebelumnya Surat Pemberitahuan Masa PPN 1107 diganti menjadi Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER44/PJ/2010 yang diwajibkan semua Pengusaha Kena Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1111. LEMIGAS dalam menjalankan kegiatan usahanya LEMIGAS hanya melakukan penyerahan Jasa Teknologi. Penyerahan Jasa Teknologi tersebut nilainya sudah termasuk PPN. Dalam hal PPN Keluaran LEMIGAS tidak sama dengan perusahaan swasta lainnya, dalam hal di dalam Surat Pemberitahuann (SPT) Masa PPN 1107 dan 1111 penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak ada nilai yang dimasukkan dikarenakan LEMIGAS tidak diperbolehkan melakukan pengkreditan Pajak Masukan untuk LEMIGAS. Dalam Bendahara Penerimaan untuk penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan pola 100/110 jika Harga Jual sudah termasuk PPN, sedangkan untuk tarif 10 % menganut Harga Jual tidak termasuk PPN. PPN Keluaran dimulai pada saat invoice atau tagihan dan diterbitkan Faktur Pajak berdasarkan kontrak dan diserahkan pada saat penyerahan jasa ke pelanggan jasa. Pertama kali terjadinya transaksi dan merupakan PPN Keluaran bagi LEMIGAS pada saat user melakukan penjualan jasa ke Koordinator Pelaksana Pengembangan dan Penelitian dan terjadi transaksi jual beli jasa user dengan KP3. Kemudian dilakukannya negosiasi harga dan sekaligus menambahkan pajak 10%. KP3 melakukan penghitungan untuk dituangkan ke dalam kontrak kerjasama dengan user atau surat perjanjian kerjasama. Setelah sudah selesai kontrak dibuat KP3 mengirimkan kontrak ke bagian 24

invoice (Subbagian Keuangan) untuk dibuatkan invoice beserta penerbitan Faktur Pajak. Tim Invoice menagihkan ke user, dan tagihan diterima oleh Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan mengirimkan rincian pajak ke Tim Pajak untuk dilakukan identifikasi Faktur Pajak. Tim pajak merekap pajak masa untuk 1 bulan dan juga Tim Pajak mengirimkan data pembayaran pajak yang harus disetorkan ke Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan menyetorkan pajaknya ke Kas Negara melalui Bank Persepsi (Bank Mandiri) dan bukti Surat Setoran Pajak dikirim ke Tim Pajak. Setelah itu Tim Pajak membuatkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang bersangkutan. Surat Pemberitahuan Masa PPN dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama pada akhir bulan berikutnya dan SPT diarsipkan oleh Tim Pajak. Penerapan PPN Keluaran di LEMIGAS pada pengenaan sanksi seperti keterlambatan pelaporan dapat di bayarkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika terdapat sanksi seperti akibat terlambat pelaporan maka bisa dikenakan sanksi menurut Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan tabel penyerahan jasa pada tahun 2009, 2010, dan 2011 yang merupakan penyerahan jasa teknologi yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan. Penghitungan tabel penyerahan jasa yang dilakukan di LEMIGAS berasal dari Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan Masa PPN Keluaran Tahun 2009, 2010, dan 2011. Setiap tahunnya pada penghitungan PPN Keluaran yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN 1107 dan SPT Masa PPN 1111 Lemigas mengalami kurang bayar dan mengakibatkan sanksi atau denda bagi LEMIGAS yang tertera dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Berikut ini tabel penghitungan Pajak Keluaran Tahun 2009, 2010, dan 2011 sebagai berikut : 25

TABEL IV.1 Kertas Kerja Penyerahan Jasa di Lemigas Tahun 2009

No

Bulan

Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Keluaran

Kurang Bayar atau Lebih bayar

1.

Januari

Rp 4.570.898.409

Rp 457.089.840

(Rp 40.686.790)

2.

Februari

Rp

920.839.424

Rp 92.083.942

(Rp 92.083.942)

3.

Maret

Rp 1.454.001.000

Rp 145.400.100

(Rp 144.140.055)

4.

April

Rp 11.595.869.203

Rp 1.159.586.920

(Rp 59.018.108)

5.

Mei

Rp 2.557.988.941

Rp 255.798.894

(Rp 204.428.864)

6.

Juni

Rp 1.852.182.180

Rp 185.218.218

(Rp 185.218.218)

7.

Juli

Rp 1.082.658.305

Rp 108.265.831

(Rp 107.791.958)

8.

Agustus

Rp 649.302.169

Rp 64.930.217

(Rp 64.930.217)

9.

September

Rp 554.069.610

Rp 55.406.961

(Rp 55.406.961)

10.

Oktober

Rp 787.372.210

Rp 78.737.221

(Rp 71.967.298)

11.

November

Rp 2.418.450.727

Rp 241.845.073

(Rp 237.982.992)

12.

Desember

Rp 20.806.069.550

Rp 2.080.606.953

(Rp 179.052.666)

26

TABEL IV.2 Kertas Kerja Penyerahan Jasa di Lemigas Tahun 2010

No

Bulan

Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Keluaran

Kurang Bayar atau Lebih Bayar

1.

Januari

Rp 2.078.250.457

Rp 207.825.046

(Rp 207.825.046)

2.

Februari

Rp 1.420.584.455

Rp 142.058.446

(Rp 142.058.446)

3.

Maret

Rp 2.702.845.876

Rp 270.284.588

(Rp 67.292.443)

4.

April

Rp 1.222.132.871

Rp 122.213.287

(Rp 69.661.457)

5.

Mei

Rp 295.333.450

Rp 29.533.345

(Rp 29.533.345)

6.

Juni

Rp 2.936.177.353

Rp 293.617.735

(Rp 57.338.677)

7.

Juli

Rp 2.894.950.128

Rp 289.495.013

(Rp 246.417.702)

8.

Agustus

Rp 1.615.825.508

Rp 161.582.551

(Rp 161.582.551)

9.

September

Rp 4.461.170.401

Rp 446.117.040

(Rp 64.361.707)

10.

Oktober

Rp 3.670.952.767

Rp 367.095.277

(Rp 181.449.649)

11.

November

Rp 3.159.273.050

Rp 315.927.305

(Rp 315.927.305)

12.

Desember

Rp 6.292.368.266

Rp 629.236.827

(Rp 390.585.488)

27

TABEL IV.3 Kertas Kerja Penyerahan Jasa di Lemigas Tahun 2011

no

Bulan

Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Keluaran

Pajak Keluaran

1.

Januari

Rp 2.385.364.806

Rp 238.536.481

(Rp 11.312.124)

2.

Februari

Rp 2.850.350.784

Rp 285.035.078

(Rp 31.094.131)

3.

Maret

Rp 3.889.049.637

Rp 388.904.964

(Rp 69.352.094)

4.

April

Rp 3.517.512.205

Rp 351.751.221

(Rp 88.630.683)

5.

Mei

Rp 4.087.205.499

Rp 408.720.550

(Rp 32.176.548)

6.

Juni

Rp 2.177.037.398

Rp 217.703.740

(Rp 90.547.448)

7.

Juli

Rp 3.698.581.705

Rp 369.858.171

(Rp 87.724.411)

8.

Agustus

Rp 2.785.694.109

Rp 278.569.411

(Rp 110.665.302)

9.

September

Rp 2.964.385.837

Rp 294.438.584

(Rp 42.195.344)

10.

Oktober

Rp 3.649.212.861

Rp 346.921.286

(Rp 59.391.226)

11.

November

Rp 2.563.416.890

Rp 256.341.689

(Rp 131.500.815)

12.

Desember

Rp 10.435.248.302

Rp 1.043.524.830

(Rp 631.317911)

Sumber : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

28

Data diatas yang merupakan hasil penghitungan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN Keluaran, dalam SPT ini penulis menemukan banyak pembetulan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Keluaran LEMIGAS dan untuk setiap bulannya LEMIGAS mengalami kurang bayar dalam penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Adapun terjadinya Pembetulan yang dilakukan oleh LEMIGAS seperti di bulan September tahun 2011 pembetulan SPT dilakukan pembetulan dua kali dan sebagai berikut pembetulan yang dilakukan karena kesalahan dalam pengisian SPT : 1. SPT Masa PPN Normal terdapat Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 116.270.013. 2. SPT Masa PPN Pembetulan 1 dikoreksi dan terdapat Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 117.597.213. 3. SPT Masa PPN Pembetulan 2 terdapat koreksi kembali pada Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 131.500.815.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LEMIGAS diketahui bahwa mengenai banyaknya pembetulan pembetulan SPT yang banyak timbul diakibatkan beberapa faktor yaitu : 1. Pembayaran pajak yang tidak tepat waktu dari pengguna jasa.

Contoh dari pembayaran pajak yang tidak tepat waktu, misalnya SPT Masa bulan April 2011, dilaporkan di bulan juni 2011 dikarenakan Faktur Pajak dibulan April sudah dibuat untuk PT.A tetapi belum dibayarkan oleh PT.A maka

29

harus tetap dilaporkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dalam Surat Pemberitahuan bulan April, dan timbul pembetulan Surat Pemberitahuan jika PT.A sudah melunasi tagihan tersebut. 2. Apabila terjadi kesalahan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu kesalahan jumlah atau identitas Wajib Pajak.

Contoh apabila terjadi kesalahan dalam SPT dalam harga kurs yang berubah misalnya LEMIGAS bertransaksi dengan PT.X yang bergerak dalam bidang perminyakan, pada saat terikat kontrak LEMIGAS menerbitkan Faktur Pajak saat itu kurs USD 9.100 saat belum tagihan dibayarkan, ketika saat membayarkan tagihan tersebut terlewat jatuh tempo pembayaran yang seharusnya dibayarkan pada akhir bulan berikutnya tetapi belum dibayarkan tagihan tersebut dan tetap dilaporkan oleh LEMIGAS walaupun tagihan belum dibayarkan. LEMIGAS pada bulan berikutnya baru melaporkan ketika pengguna jasa (PT.X) membayarkan tagihannya kepada LEMIGAS sekaligus meminta pembetulan Faktur Pajak agar disesuaikan dengan kurs yang berlaku yaitu USD 9.200 sehingga Bendahara Penerimaan melakukan pembetulan SPT atas masa SPT yang telah dilaporkan.

Dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Keluaran LEMIGAS, terdapat beberapa SPT yang tidak dicoret pada lampiran yang dilampirkan bersama SPT Masa PPN Keluaran yang seharusnya dicoret untuk pihak KPP mengetahui lampiran yang

30

dilampirkan bersamaan dengan SPT, dan seharusnya dicoret seperti contoh dibawah ini yaitu : Pada SPT Masa PPN Keluaran 1107 Lampiran

Lembar ke-3 SSP PPN

Lembar ke-3 SSP PPnBM

Surat Kuasa Khusus

Pada SPT Masa PPN Keluaran 1111 :

VI. Kelengkapan SPT

Formulir 1111 AB

Formulir 1111 A2

Formulir 1111 A1

Formulir 1111 B1

Formulir 1111 B2

Formulir 1111 B3

SSP PPN_1_lembar

SSP PPnBM__lembar

IV.7.2 Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembelian atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan ada dua tipe yaitu : a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan b. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan Sifat dari Pajak Masukan atau Pungutan di LEMIGAS pungut dan langsung menyetorkan (melalui Bendahara dan di dalamnya terdapat unsur PPN dan PPH). Pajak 31

Masukan mulai diakui dan dihitung pada saat Faktur Pembelian dan Faktur Pajak diterima oleh bagian Akuntansi dan Keuangan dari pemasok untuk dicocokkan dengan bukti penerimaan barang dari bagian proyek dan salinan kontrak yang terkait dengan proyek tersebut. Dalam LEMIGAS pemungutan PPN dan PPnBM untuk menghitung jumlah PPN yang dipungut menggunakan tarif 10/110, jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran sebagai contohnya adalah sebagai berikut:

Jumlah Pembayaran

Rp 1.100.000

PPN yang harus dipungut 10/110 x Rp 1.100.000

=

Rp

100.000 –

Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan Pemerintah

Rp 1.000.000

Mekanisme adanya Pajak Pertambahan Nilai Pungutan untuk pola langsung, terjadi saat rekanan mengirimkan tagihan ke LEMIGAS, kemudian memproses tagihan tersebut jika sudah diverifikasi telah benar kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan dikirimkan ke Kas Negara, Kas Negara melakukan pembayaran ke rekening rekanan dengan media transfer antar bank. Pada sistem pembayaran langsung bagian keuangan melakukan pemotongan pajak yang sesuai dengan Faktur Pajak yang ada pada tagihan dan Pajak Penghasilan sesuai dengan jenis belanja barang dan jasa. Kas Negara telah membayar tagihan ke rekanan maka diterbitkan SP2D, 32

validasi Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tagihan yang dibayarkan dan pajak yang telah dipotong, selanjutnya diambilnya Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan validasi Faktur Pajak dan Setoran Pajak oleh pengantar SP2D oleh pihak LEMIGAS. Pada bagian Bendahara Pengeluaran Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah dokumen SP2D, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dikirim ke urusan AKLAP dan VERA, SP2D dilaporkan sebagai Laporan Keuangan sedangkan untuk Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) dilaporkan sebagai Laporan Pajak. Untuk mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Pungutan dengan pola penunjukkan langsung dan pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pertama adanya dokumen dari user (pihak LEMIGAS yang mengadakan barang atau jasa) untuk meminta pergantian pembayaran, dokumen yang berasal dari user meliputi : biaya fotocopy, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak yang dibuat oleh user tetapi belum ada validasi maupun tanda tangan oleh Bendahara Pengeluaran, setelah itu Tim Penguji Tagihan melihat anggaran terlebih dahulu ada atau tidaknya anggaran, jika benar dan dokumen tidak salah dilanjutkan ke bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jika dokumen sudah layak bayar telah disetujui oleh PPK dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (P2SPM). Bendahara Pengeluaran akan melakukan pembayaran jika dokumen telah layak bayar, tetapi oleh Bendahara Pengeluaran di periksa kembali apakah benar dokumen tersebut yang telah disetujui oleh Tim Penguji Tagihan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar apakah telah sesuai pajak yang dipotong dan dipungut oleh Bendahara Pemerintah, Surat Setoran Pajak telah sesuai atau belum sesuai, dan memeriksa kelengkapan dokumen. 33

Dokumen yang sudah disetujui tersebut terdapat beberapa dokumen yaitu : kuitansi, Faktur barang, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), diketahui oleh Penerima Barang atau Jasa. Jika sudah benar semua dokumen tersebut maka Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran, dan dalam hal transaksi ada unsur pajak dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak pada akhir bulan berikutnya. Dokumen yang telah dibayarkan dibuatkan permintaan pembayaran ganti uang ke KPPN. Diterbitkan kembali SP2D maka akan terisi kembali kas Bendahara Pengeluaran. Untuk bagian Bendahara Pengeluaran karena dana yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jika terkena sanksi keterlambatan tidak perlu membayar sanksi dikarenakan tidak ada dana untuk membayar sanksi jika terlambat pelaporan ataupun pembayaran, yang akan membayarkan adalah Kas Negara untuk sanksi-sanksi tersebut. Di bawah ini terdapat tabel penghitungan PPN Pungutan yang dilakukan pemungutan oleh Bendahara Pengeluaran dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk tahun 2009, 2010, dan 2011 dalam memasukkan angka dari hasil pungutan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan SPT Masa PPN 1107 PUT yang digunakan dalam pelaporan PPN PUT yang dipungut setiap bulannya. Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai Pungutan tidak ada terdapat kurang bayar atau lebih bayar dikarenakan hanya untuk melaporkan pungutan yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran setiap bulannya dan Bendahara pengeluaran untuk biaya pengeluaran dibiayakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut ini tabel penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2009, 2010, dan 2011 sebagai berikut :

34

TABEL IV.4 Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2009

No.

Bulan

PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

1.

Januari

Rp

-

Rp

-

2.

Februari

Rp

-

Rp

-

3.

Maret

Rp

-

Rp

4.

April

Rp

-

Rp

1.606.242

5.

Mei

Rp

7.146.400

Rp

14.191.932

6.

Juni

Rp

221.336.146

Rp

32.494.859

7.

Juli

Rp

902.019.435

Rp

17.147.562

8.

Agustus

Rp

142.049.874

Rp

18.707.811

9.

September

Rp

989.147.863

Rp

26.435.706

10.

Oktober

Rp

894.866.658

Rp

29.851.467

11.

November

Rp

850.120.938

Rp

27.692.915

12.

Desember

Rp

3.130.071.270

Rp

70.835.140

4.183.306

35

TABEL IV.5 Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2010

PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

No.

Bulan

1.

Januari

Rp

-

Rp

2.

Februari

Rp

-

Rp

2.369.242

3.

Maret

Rp

-

Rp

13.936.327

4.

April

Rp

-

Rp

32.647.559

5.

Mei

Rp

255.564.559

Rp

25.131.155

6.

Juni

Rp

876.147.897

Rp

25.480.133

7.

Juli

Rp

405.167.730

Rp

17.455.012

8.

Agustus

Rp

780.086.427

Rp

25.500.258

9.

September

Rp

1.243.949.121

Rp

7.603.472

10.

Oktober

Rp

1.805.230.207

Rp

34.740.507

11.

November

Rp

1.128.534.110

Rp

24.413.921

12.

Desember

Rp

11.633.556.365

Rp

78.642.860

-

36

TABEL IV.6 Evaluasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2011

PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

No.

Bulan

1.

Januari

Rp

-

Rp

-

2.

Februari

Rp

-

Rp

-

3.

Maret

Rp

-

Rp

-

4.

April

Rp

-

Rp

-

5.

Mei

Rp

-

Rp

-

6.

Juni

Rp

-

Rp

-

7.

Juli

Rp

-

8.

Agustus

Rp

9.

September

10.

Rp

31.402.952

420.668.667

Rp

30.973.107

Rp

1.362.423.859

Rp

36.097.700

Oktober

Rp

679.553.032

Rp

70.996.363

11.

November

Rp

3.065.477.408

Rp

51.435.467

12.

Desember

Rp

10.887.642.278

Rp

636.110.978

Sumber : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Pungutan

37

Berdasarkan data di atas penulis menemukan terdapat pembetulan SPT PPN PUT seperti di bulan Oktober tahun 2011 pembetulan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : 1. Pembetulan SPT PPN PUT Normal PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 679 553.032 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Rp 66.967.706

2. Pembetulan 1 SPT PPN PUT PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 679 553.032 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Rp 68.243.624

3. Pembetulan 2 SPT PPN PUT PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 679 553.032 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Rp 70.966.863

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Lemigas bahwa bisa terjadi pembetulan SPT PPN PUT dikarenakan yaitu : 1. Keterlambatan penerimaan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 2. Terjadi kesalahan dalam pencatatan Faktur Pajak.

IV.8 Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dan Pungutan LEMIGAS mempunyai tata cara penyetoran dan pelaporan PPN dan telah diatur

38

tata cara penyetoran dan pelaporan PPN dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003, LEMIGAS juga telah mentaati peraturan yang mengatur tata cara penyetoran dan pelaporan tersebut dengan baik diterapkan di LEMIGAS. Jika Bendahara Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM, penyetoran dilakukan paling lambat 7 (hari) setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan dan diwajibkan melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor

setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Bendahara Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dilaporkannya Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran teagihan. Rangkap 3 (tiga) lembar SPT Masa PPN tersebut diperuntukkan sebagai berikut : a. Lembar ke-1, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP. b. Lembar ke-2, untuk KPPN. c. Lembar ke-3, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah. Dalam hal lain jika pelaporan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Pengantar. KPPN tidak menyampaikan Faktur Pajak pada hari itu, Surat Pengantar tetap dibuat dengan catatan “Faktur Pajak NIHIL”. Jika dalam hal pelaporan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan, dalam hal ini LEMIGAS melakukan pengadaan barang atau jasa kepada perusahaan yang 39

bersangkutan, PKP rekanan telah menerima pembayaran dari LEMIGAS dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak pertambahan Nilai pada Masa Pajak diterimanya pembayaran. Apabila pembayaran diterima dari KPPN dilaporkan di SPT Masa PPN pada Masa Pajak sesuai dengan tanggal mesin kas register dan dilaporkan pada Formulir 1111. Dasar tata cara pemungutan PPN dan PPnBM di LEMIGAS adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN melalui SPM. Pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP rekanan. Tata cara pemungutan PPN dan PPnBM dengan adanya Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Surat Setoran Pajak diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan Surat Setoran Pajak dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau KPPN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan Pemerintah. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak terutang PPnBM maka Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak. Faktur Pajak yang dibuat oleh rekanan terdiri atas 3 rangkap yaitu : •

Lembar ke-1 untuk Bendahara Pemerintah atau KPPN sebagai Pemungut PPN.

•

Lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah

40

•

Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendahara Pemerintah atau KPPN.

Jika dalam hal pemungutan oleh Bendahara Pemerintah, Surat Setoran Pajak dibuat dalam 5 rangkap, setelah PPN dan atau PPnBM disetorkan di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar Surat Setoran Pajak terdiri dari 5 rangkap yaitu sebagai berikut : 1. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah. 2. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN. 3. Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. 4. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos. 5. Lembar ke-5 untuk Bendahara Pemerintah. *untuk kebutuhan Bendahara sebagai wajib lapor, lembar ke-3 dibuat rangkap 2. Dalam hal pemungutan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Surat Setoran Pajak dibuat dalam 4 rangkap yaitu sebagai berikut : 1. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah. 2. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN. 3. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN. 4. Lembar ke-4 untuk KPPN.

41

Pada saat Bendahara Pemerintah melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap “disetor tanggal........”dan ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah. Pada setiap lembar Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak yang dipungut oleh KPPN dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN’ oleh KPPN.

IV.8.1 Evaluasi Pelaporan Menggunakan SPT Masa PPN Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai media untuk melaporkan pajak yang terutang pada bulan yang bersangkutan, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan oleh LEMIGAS pada tahun 2009, 2010, dan 2011 mengalami perubahan dikarenakan perubahan undang-undang yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 menjadi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-44/PJ./2010, sebelumnya untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN menggunakan 1107 untuk PPN Keluaran menjadi SPT PPN 1111, sedangkan untuk PPN Pungutan di LEMIGAS masih menggunakan 1107 PUT. SPT Masa PPN 1111 berlaku mulai Masa Pajak januari 2011. LEMIGAS dalam pelaporan SPT Masanya menggunakan e-SPT. Sebelumnya jatuh tempo penyetoran Pajak Pertambahan Nilai jatuh pada tanggal 15 (lima belas) berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa palin lama tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir, ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PJ./2007 Pasal 2 ayat (13) dan Pasal 7 ayat (1). Setelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3a) bahwa

42

untuk pelaporan SPT PPN dan penyetorannya pada tanggal 30 (tiga puluh) setelah akhir Masa Pajak yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal 1 April 2010. Sesuai dengan undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, jika Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Surat Tagihan Pajak juga dapat dikeluarkan dalam hal Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis atau salah hitung pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan, ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Jika Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang

43

kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 Pasal 4 yang mengatur mengenai Surat Pemberitahuan (SPT), SPT dianggap tidak lengkap apabila yaitu : 1. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT; 2. Elemen-elemen Induk SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak atau kurang lengkap diisi; 3. Induk SPT tidak ditandatangani oleh PKP atau Pemungut PPN; 4. Induk SPT ditandatangani oleh Kuasa PKP atau Kuasa Pemungut PPN, tetapi tidak dilampiri Surat Kuasa Khusus; 5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri Surat Setoran Pajak; 6. Lampiran SPT dan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan tidak disampaikan, kecuali tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT tersebut; 7. SPT disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy) oleh PKP yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT) sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan. 8. Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berdasarkan pengujian data, diketahui: a. Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tanpa disertai Lampiran SPT dalam bentuk media elektronik; 44

b.

Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak sesuai dengan Induk SPT yang ada dalam bentuk media elektronik;

c. Elemen-elemen data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak diisi atau diisi tidak lengkap; d. Data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak dapat diproses pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

IV.8.2 Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Keluaran adalah Surat Pemberitahuan Masa PPN yang digunakan oleh LEMIGAS untuk mengetahui besarnya PPN yang dipungut sendiri dan PPN yang dipungut selain Bendahara Pemerintah setiap masa yang bersangkutan. Untuk penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan yang diatur dalam undang-undang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, pada tahun 2011 kebawah penyetoran paling lambat tanggal 15 akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 akhir bulan berikutnya yang diatur sebelumnya dalam UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000. Dalam hal penyetoran dan pelaporan PPN Keluaran menggunakan SSP dan SPT 1107 dan 1111. Berikut ini merupakan tabel tanggal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran tahun 2009, 2010, dan 2011 sebagai berikut : 45

TABEL IV.7 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Tahun 2009

No.

Bulan

Tanggal Penyetoran

Tanggal Pelaporan

Sesuai atau Tidak Sesuai

1.

Januari

07-Februari-2009

20-Februari-2009

Sesuai

2.

Februari

13-Maret-2009

20-Maret-2009

Sesuai

3.

Maret

20-April-2009

08-April-2009

Tidak Sesuai

4.

April

06-Mei-2009

20-Mei-2009

Sesuai

5.

Mei

12-Juni-2009

20-Juni-2009

Sesuai

6.

Juni

06-Juli-2009

20-Juli-2009

Sesuai

7.

Juli

07-Agustus-2009

20-Agustus-2009

Sesuai

8.

Agustus

07-September-2009

20-September-2009

Sesuai

9.

September

07-Oktober-2009

20-Oktober-2009

Sesuai

10.

Oktober

09-November-2009

20-November-2009

Sesuai

11.

November

04-Desember-2009

04-Desember-2009

Sesuai

12.

Desember

29-Desember-2009

20-Januari-2010

Sesuai

46

TABEL IV.8 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Tahun 2011

No.

Bulan

Tanggal Penyetoran

Tanggal Pelaporan

Sesuai atau Tidak Sesuai

1.

Januari

10-Februari-20110

20-Februari-2010

Sesuai

2.

Februari

10-Maret-10

20-Maret-2010

Sesuai

3.

Maret

13-April-2010

20-April-2010

Sesuai

4.

April

18-Mei-2010

20-Mei-2010

Sesuai

5.

Mei

15-Juni-2010

20-Juni-2010

Sesuai

6.

Juni

26-Juli-2010

26-Juli-2010

Sesuai

7.

Juli

19-Agustus-2010

20-Agustus-2010

Sesuai

8.

Agustus

30-September-2010

20-September-2010

Tidak sesuai

9.

September

26-Oktober-2010

20-Oktober-2010

Tidak sesuai

10.

Oktober

30-November-2010

20-November-2010

Tidak sesuai

11.

November

13-Desember-2010

20-Desember-2010

Sesuai

12.

Desember

14-Januari-2011

20-Januari-2011

Sesuai

47

TABEL IV.9 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Tahun 2011

No.

Bulan

Tanggal Penyetoran

Tanggal Pelaporan

Sesuai atau Tidak Sesuai

1.

Januari

10-Februari-2011

10-Februari-2011

Sesuai

2.

Februari

09-Maret-2011

14-Maret-2011

Sesuai

3.

Maret

03-April-2011

08-April-2011

Sesuai

4.

April

09-Mei-2011

11-Mei-2011

Sesuai

5.

Mei

09-Juni-2011

10-Juni-2011

Sesuai

6.

Juni

14-Juli-2011

14-Juli-2011

Sesuai

7.

Juli

19-Agustus-2011

19-Agustus-2011

Sesuai

8.

Agustus

15-September-2011

19-September-2011

Sesuai

9.

September

13-Oktober-2011

19-Oktober-2011

Sesuai

10.

Oktober

18-November-2011

23-November-2011

Sesuai

11.

November

22-Desember-2011

22-Desember-2011

Sesuai

12.

Desember

13-Januari-2012

17-Januari-2012

Sesuai

48

Dari data di atas LEMIGAS telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan dengan baik, tetapi masih terdapat penyetoran yang terlambat dan dapat dikenakan sanksi jika terjadi keterlambatan penyetoran yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (2a) bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan keterlambatan dalam pembayaran akan dikenai sanksi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Dalam segi pelaporan LEMIGAS telah melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Sesuai undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 dapat dikenai sanksi administrasi sebsar Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, seperti bulan Maret 2009 terdapat keterlambatan penyetoran dapat dikenakan sanksi sebesar 2% dari Kurang bayar atau lebih bayar pada masa yang bersangkutan.

IV.8.3 Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah disetorkan ke Bank Persepsi atau kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan. Sedangkan untuk pencatatan penyetoran PPN dan PPnBM yang dipungut oleh KPPN dilakukan pada saat pemungutan PPN dan PPnBM yaitu pada saat pembayaran oleh KPPN kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah. Dalam hal ini

49

Bendahara Pemerintah menyetorkan ke Bank hari dimana terjadinya transaksi antara pihak LEMIGAS dengan rekanan. Menurut

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

563/KMK.03/2003 dinyatakan bahwa PPN dan PPnBM yang tidak dipungut oleh Bendahara Pemerintah yaitu sebagai berikut : 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 2. Pembayaran untuk pembebasan tanah. 3. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. (PERSERO) PERTAMINA. 5. Pembayaran atas rekening telepon. 6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Berikut ini tabel pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan tahun 2009, 2010, dan 2011 yang di lakukan oleh Lemigas sebagai berikut :

50

TABEL IV.10 Tanggal Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2009

No.

Bulan

Tanggal Pelaporan

1.

Januari

13 Februari 2009

2.

Februari

16 Maret 2009

3.

Maret

25 Maret 2009

4.

April

01 Mei 2009

5.

Mei

25 Mei 2009

6.

Juni

09 Juli 2009

7.

Juli

14 Agustus 2009

8.

Agustus

14 September 2009

9.

September

14 Oktober 2009

10.

Oktober

11 November 2009

11.

November

04 Desember 2009

12.

Desember

07 Januari 2010

51

Tabel IV.11 Tanggal Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan tahun 2010

No.

Bulan

Tanggal Pelaporan

1.

Januari

15 Februari 2010

2.

Februari

15 Maret 2010

3.

Maret

14 April 2010

4.

April

17 Mei 2010

5.

Mei

10 Juni 2010

6.

Juni

12 Juli 2010

7.

Juli

13 Agustus 2010

8.

Agustus

20 September 2010

9.

September

18 Oktober 2010

10.

Oktober

19 November 2010

11.

November

20 Desember 2010

12.

Desember

20 Januari 2011

52

Tabel IV.12 Tanggal Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pungutan Tahun 2011

No.

Bulan

Tanggal Pelaporan

1.

Januari

10 Februari 2011

2.

Februari

15 Maret 2011

3.

Maret

05 April 2011

4.

April

11 Mei 2011

5.

Mei

10 Juni 2011

6.

Juni

14 Juli 2011

7.

Juli

02 Agustus 2011

8.

Agustus

19 September 2011

9.

September

19 Oktober 2011

10.

Oktober

21 November 2011

11.

November

16 Desember 2011

12.

Desember

20 Januari 2012

53

Untuk penyetoran dalam Surat Pemberitahuan PNN PUT dilihat dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), karena dari hasil wawancara oleh pihak Lemigas untuk pembayaran yang dilakukan oleh Kas Negara menggunakan bukti SP2D tersebut dan dalam Surat Setoran Pajak yang jika dibayar melalui Langsung (LS) yang membayarkan Kas Negara Surat Setoran Pajak tidak diberi tanggal, tidak memberikan Nomor Tetap Penerimaan Negara (NTPN) jadi penulis sulit untuk melihat kapan disetorkannya. Dalam Surat Setoran Pajak PPN Keluaran juga terdapat kesalahan dalam tidak ada nama jelas dari Wajib Pajak/Penyetor walaupun SSP tidak ada istilah cacat seperti Faktur Pajak, tetapi akan membuat peruntukkannya tidak akan sampai sesuai dengan Objek pajak, Subjek Pajak, Masa Pajak dan Nilai Pajak yang termuat dalam Surat Setoran Pajak. Untuk Bendaharawan Pemerintah penyetoran PPN dan PPnBM kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.jika dalam hal saat penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penulis menemukan terdapat pelaporan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan pada tahun 2009 seharusnya pelaporan dilakukan pada tanggal 20 akhir Masa Pajak berikutnya tetapi terlewat dari tanggal tersebut, dan akan dikenakan sanksi untuk keterlambatan tersebut, tetapi karena dalam Bendahara Pengeluaran tidak bisa membayar sanksi yang ada karena dana tidak ada dan tidak disediakan maka Kas Negara yang akan membayarkan sanksi atau denda tersebut. Prinsipnya penyetoran dalam Lemigas yang dilakukan oleh bendahara Pengeluaran jika ada unsur pajak maka pada saat transaksi hari tersebut dilakukan pembayaran maka hari tersebut juga dilakukan pemotongan dan disetorkan 54

ke Kas Negara bersamaan dengan Surat Setoran Pajak dari pajak yang telah dipotong. Adapun adanya keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh pihak Bendahara, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Lemigas keterlambatan pnerimaan data dari KPPN, hal seperti ini juga dapat menimbulkan pembetulan SPT PPN PUT dan penulis memang menemukan beberapa SPT PPN PUT yang dilakukan pembetulan, selain faktor penerimaan data yang terlambat dari KPPN, terdapat kesalahan pencatatan Faktur Pajak.

55

56