BAB IV EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT GEMA NADA PERTIWI
IV.1
Evaluasi Ketepatan Pemungutan PPN atas Penyerahan Barang atau Jasa Yang Dilakukan PT Gema Nada Pertiwi sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dalam bentuk penjualan produk rekaman suara atau rekaman suara beserta gambar mempunyai kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dipungut oleh perusahaan merupakan Pajak Keluaran bagi perusahaan. Penyerahan produk rekaman suara digolongkan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak karena memenuhi syarat yang ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81 / PJ / 2004. PPN yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara dipungut oleh PT Gema Nada Pertiwi dengan cara penebusan Stiker Lunas PPN. Penebusan Stiker Lunas PPN yang dilakukan oleh PT Gema Nada Pertiwi menggunakan Pajak Masukan atau Surat Setoran Pajak dengan cara mengajukan permohonan penebusan Stiker Lunas PPN kepada Kanwil DJP Jakarta Barat yang dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari : 1. Surat Permohonan (Kop Surat) – fotokopi 2 (dua) kali, berisikan : a. Nomor, Lampiran, Hal. b. Alamat surat permohonan ditujukan. c. Nama, Alamat, dan NPWP d. Tabel permohonan penebusan Stiker Lunas PPN, berisikan : 48
-
No. Urut.
-
Jenis stiker PPN yang diminta.
-
Jumlah keping stiker yang diminta.
-
Nilai PPN yaitu jumlah perkalian jumlah keping stiker dengan jumlah nilai pajak terutang dari jenis stiker dengan jumlah nilai pajak terutang dari jenis Stiker Lunas PPN.
-
Jumlah nilai PPN.
e. Tabel spesifikasi produk rekaman suara, yang berisikan : -
No. Urut.
-
Jenis Media Rekaman seperti kaset atau cd.
-
Judul Produk Rekaman Suara
f. Penghitungan Pajak Masukan dan atau pembayaran g. Daftar lampiran h. Tempat dan tanggal permohonan i. Tanda tangan dan nama jelas pemohon j. Tanggal penerimaan surat permohonan dan nama petugas yang menerima surat permohonan. 2. Fotokopi KTP, SIM, dan NPWP. 3. Surat Kuasa yang diberi materai Rp. 6000, yang berisikan : a. Identitas pihak yang memberi kuasa; yang terdiri dari nama, jabatan, alamat. b. Identitas pihak yang menerima kuasa; seperti nama, jabatan, alamat. c. Kalimat pernyataan bahwa pihak penerima kuasa mengurus permohonan mendapatkan stiker lunas PPN. d. Identitas perusahaan; yang terdiri nama perusahaan, NPWP, dan alamat. 49
e. Tempat dan tanggal pembuatan surat kuasa. f. Tanda tangan dan nama jelas pemberi kuasa. g. Tanda tangan dan nama jelas yang menerima kuasa. 4. Kode stiker – fotokopi 2 (dua) kali, yang berisikan : a. Judul “Kode Stiker Lunas PPN” b. Tanggal surat permohonan c. Identitas perusahaan; yang terdiri nama, alamat, NPWP. d. Kode stiker lunas PPN. e. Tempat dan tanggal pembuatan f. Tanda tangan pengurus, nama, dan cap perusahaan. g. Nama Kanwil DJP Jakarta Barat. h. Tanda tangan, nama, NIP Petugas Kanwil DJP Jakarta Barat. 5. Daftar pembelian – fotokopi 2 (dua) kali. 6. Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan & pendukungnya – fotokopi 2 (dua) kali, yang berisikan : a. Identitas PT Gema Nada Pertiwi, yang terdiri dari nama PKP dan NPWP. b. Tabel rekapitulasi Faktur Pajak Masukan, yang berisikan : -
No. Urut.
-
Nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengeluarkan Faktur Pajak.
-
No. Faktur Pajak.
-
Tanggal Faktur Pajak.
-
Jenis BKP / JKP
-
Jumlah dalam rupiah
c. Tempat dan tanggal pembuatan daftar rekapitulasi faktur pajak masukan. 50
7. Surat Pernyataan mengenai keabsahan Faktur Pajak yang diberi materai Rp. 6000, yang berisikan : a. Identitas yang membuat surat pernyataan; yang terdiri dari nama dan jabatan. b. Identitas PT Gema Nada Pertiwi; yang terdiri dari nama, NPWP, dan alamat. c. Kalimat pernyataan faktur pajak terlampir adalah sah dan belum dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya. d. Tempat dan tanggal pembuatan. e. Tanda tangan dan nama jelas pihak perusahaan. 10. Surat Setoran Pajak (SSP) asli dan fotokopi yang telah dilegalisir. 11. SPT PPN bulan yang bersangkutan – fotokopi 2 (dua) kali.
PT Gema Nada Pertiwi membuat permohonan penebusan Stiker Lunas PPN sebanyak 2 (dua) rangkap yang diperuntukkan kepada : a. Lembar asli, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat. b. Lembar foto copy, PT Gema Nada Pertiwi.
Untuk Faktur Pajak yang telah digunakan untuk penebusan Stiker Lunas PPN diberi cap oleh Kanwil DJP Jakarta Barat sebagai tanda bahwa Pajak Masukan yang ada di Faktur Pajak tersebut telah digunakan untuk penebusan Stiker Lunas PPN sehingga tidak dapat dikreditkan kembali dengan Pajak Keluaran yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan masalah bahwa dalam permohonan penebusan Stiker Lunas PPN, perusahaan tidak menyertakan fotokopi Surat Ijin Usaha Industri Rekaman atau Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana diminta di dalam peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004. Akibat 51
dari masalah ini, besar kemungkinan Kanwil DJP Jakarta Barat tidak dapat melakukan proses dalam memenuhi permohonan penebusan Stiker Lunas PPN yang dilakukan perusahaan pada saat penelitian terhadap kelengkapan dokumen pendukung atas surat permohonan yang diajukan. Setelah permohonan penebusan Stiker Lunas PPN dipenuhi, PT Gema Nada Pertiwi mendapatkan Stiker Lunas PPN dalam ciri-ciri bentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 1,5 x 6,0 cm seperti gambar berikut ini :
Stiker Lunas PPN
Gambar IV.1
Perlu diketahui bahwa bentuk, ukuran, warna, isi dan teks Stiker Lunas PPN berbeda-beda untuk setiap jenis produk rekaman suara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelum barang dijual kepada pembeli atau pengecer, perusahaan membubuhi atau menempelkan Stiker Lunas PPN ke produk rekaman suara di bagian belakang sesuai dengan jenis produk rekaman suaranya. Berikut adalah kertas kerja evaluasi beberapa daftar nama produk rekaman suara yang dibubuhi Stiker Lunas PPN sesuai dengan jenis produk berdasarkan ketentuan perpajakan yang diterapkan oleh PT Gema Nada Pertiwi.
52
Kertas Kerja Evaluasi Warna Stiker Lunas PPN
Nama Produk
Kelompok
Harga Jual Ratarata
PPN
Warna Stiker Lunas PPN
CD Album Platinum Gesang
CD.1
Rp. 20.000
Rp. 2.000
Hijau dan Biru Muda
CD 14 Lagu Pop Batak-Horas
CD.1
Rp. 20.000
Rp. 2.000
VCD Tembang Kenangan Tahun 70-an Vol. 2
VCDK.1
Rp. 18.000
Rp. 1.800
VCD Keroncong Asli Mus Mulyadi Vol.1
VCDK.1
Rp. 18.000
Rp. 1.800
Hijau dan Biru Muda Kuning dan Ungu Muda Kuning dan Ungu Muda
VCD Christmas With Lidya Lau
VCDK.2
Rp. 50.000
Rp. 5.000
Merah dan Kuning
VCD Pop Mandarin Anak-anak Vol. 2 - Lao Shi Zao
VCDK.2
Rp. 50.000
Rp. 5.000
Merah dan Kuning
VCD Keroncong Asli Vol.1 Sundari Soekotjo
VCDK.Ekonomis
Rp. 10.000
Rp. 1.000
Kuning dan Hijau Tua
Tabel IV.1
53
Setiap produk rekaman suara yang telah dibubuhi Stiker Lunas PPN oleh PT Gema Nada Pertiwi menandakan bahwa produk tersebut adalah asli dan telah disetor atau Lunas PPN-nya oleh perusahaan. Bagi penyalur atau agen yang menyerahkan produk rekaman suara perusahaan yang telah dibubuhi Stiker Lunas PPN kepada pembeli tidak perlu lagi memungut PPN atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena berdasarkan Pasal 5 ayat 2 KEP-81/PJ./2004, dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak telah diperhitungkan nilai tambah atas penyalur atau keagenan atau pengecer produk rekaman suara. Apabila produk rekaman suara diberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat, maka Stiker Lunas PPN tersebut dicabut dari produk rekaman suara yang menandakan bahwa produk yang diberikan tidak dipungut PPN, dan Stiker Lunas PPN yang dicabut dapat ditempel ke produk lain yang sesuai dengan jenis produk rekaman suara untuk menandakan bahwa produk rekaman suara tersebut telah dipungut atau Lunas PPN pada saat dijual kepada pembeli maupun pengecer. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak berupa rekaman suara, perusahaan memungut PPN sebesar 10% dari Penggantian serta membuat Faktur Pajak Standar 2 rangkap dimana lembar pertama diberikan kepada pembeli dan lembar yang kedua disimpan oleh perusahaan sebagai bukti pemungutan PPN. Berikut ini adalah penghitungan kembali PPN atas Jasa Kena Pajak berupa rekaman suara yang diterapkan PT Gema Nada Pertiwi : a.
Nomor Seri Faktur Pajak
:
DBGCF-032-0000299
Tanggal Faktur Pajak
:
18 Desember 2006
Nama Pembeli
:
PT. Prima Lintas Utama Sentosa
NPWP
:
02.185.597.8.061.000 54
Nama Jasa Kena Pajak
:
Jasa Layanan Ring BackTone
Harga Jual
:
Rp. 25.815.780
Dasar Pengenaan Pajak
:
Rp. 25.815.780
Pajak Keluaran
:
10% x Rp. 25.815.780 Rp. 2.581.578
b.
Nomor Seri Faktur Pajak
:
010.000-07.00000046
Tanggal Faktur Pajak
:
6 Desember 2007
Nama Pembeli
:
PT. Agranet Multicitra Sibercom
NPWP
:
01.761.556.8.058.000
Nama Jasa Kena Pajak
:
Jasa Pelayanan Continual & Download Ring Back Tone
Harga Jual
:
Rp. 36.201.300
Dasar Pengenaan Pajak
:
Rp. 36.201.300
Pajak Keluaran
:
10% x Rp. 36.201.300 Rp. 3.620.130
IV.2
Evaluasi Kelengkapan dan Ketepatan Waktu Pembuatan Faktur Pajak PT Gema Nada Pertiwi merupakan perusahaan yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak serta Jasa Kena Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga wajib membuat Faktur Pajak yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU PPN 2000, pada prinsipnya pajak terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, sehingga tidak 55
mempersoalkan tentang pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan sesuai dengan fungsinya maka untuk membuat Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak tidak perlu menunggu pembuatan invoice. Sebagai bukti pemungutan pajak, PT Gema Nada Pertiwi menggunakan 2 (dua) jenis Faktur Pajak yaitu, Faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Standar. Untuk transaksi penjualan kepada pembeli yang tidak memiliki NPWP atau bukan Pengusaha Kena Pajak dan atau tidak mau menunjukkan identitas lengkap, seperti nama, alamat dan NPWP dibuat Faktur Pajak Sederhana, sedangkan untuk transaksi penjualan kepada pembeli yang mau menunjukkan identitas lengkap dan atau yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dibuat Faktur Pajak Standar Perusahaan membuat Faktur Pajak Standar sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu : •
Lembar ke-1, yang diberikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
•
Lembar ke-2, ,merupakan Faktur Pajak Keluaran sebagai arsip PT Gema Nada Pertiwi. Isi dari Faktur Pajak Standar yang dibuat oleh PT Gema Nada Pertiwi dalam
penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah : 1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. 2. Nomor Invoice 3. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 4. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. 5. Nomor urut Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. 56
6. Nama Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. 7. Harga Jual atau Penggantian atau Uang Muka atau Termijin. 8. Total Harga Jual atau Penggantian atau Uang Muka atau Termijin. 9. Total Potongan Harga 10. Total Uang Muka yang telah diterima. 11. Total Dasar Pengenaan Pajak. 12. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 13. Tanggal pembuatan Faktur Pajak 14. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Contoh Faktur Pajak Standar yang dipakai perusahaan terdapat pada lampiran di dalam skripsi ini. Faktur Pajak dibuat oleh PT Gema Nada Pertiwi dalam bentuk kuarto dan dibuat menggunakan komputer. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Faktur Pajak Standar yang dibuat perusahaan tidak lengkap atau cacat karena ada baris yang ternyata tidak diisi, yaitu pada baris (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin*) tidak dicoret pada bagian yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri, seperti ilustrasi berikut ini : Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin *
25.815.780
*) Coret yang tidak perlu
yang seharusnya : Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin *
25.815.780
*) Coret yang tidak perlu
57
Karena kondisi di atas, angka yang tercantum pada kolom yang tersedia pada baris tersebut menjadi tidak jelas, apakah angka Rp. 25.815.780 merupakan Harga Jual, Penggantian, Uang Muka, atau Termijin. Akibat keadaan tersebut, berdasarkan Pasal 14 ayat (1)huruf e dan ayat (4) UU KUP ditetapkan bahwa Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, seperti penghitungan berikut ini : a.
b.
Nomor Seri Faktur Pajak
DBGCF-032-0000299
Tanggal Faktur Pajak
18 Desember 2006
Harga Jual
Rp. 25.815.780
Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 25.815.780
PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 2.581.578
Denda administrasi = 2% Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 516.316 (+)
Total yang harus disetor ke negara
Rp. 3.097.894
Nomor Seri Faktur Pajak
010.000-07.00000046
Tanggal Faktur Pajak
6 Desember 2007
Harga Jual
Rp. 36.201.300
Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 36.201.300
PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 3.620.000
Denda administrasi = 2% Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 724.026 (+)
Total yang harus disetor ke negara
Rp. 4.344.026 58
Faktur Pajak Standar Cacat PT Gema Nada Pertiwi berkaitan dengan penjualan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, disajikan pada lampiran di dalam skripsi ini. Bagi pihak penerima Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, akibat dari Faktur Pajak yang tidak lengkap atau cacat, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sehingga sewaktu-waktu pihak pembeli dapat meminta klaim berupa Faktur Pajak Standar Pengganti kepada PT Gema Nada Pertiwi, yang akibatnya terjadi pemborosan sumber daya perusahaan berupa tenaga, waktu, maupun uang karena membuat Faktur Pajak Standar lain yang baru untuk transaksi yang sama. Saat pembuatan Faktur Pajak Standar oleh PT Gema Nada Pertiwi adalah pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, dimana telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549 / PJ / 2000 tanggal 29 Desember 2000. Rekomendasi atau perencanaan pajak yang dapat diberikan dari penulis berkaitan dengan Pembuatan Faktur Pajak adalah agar perusahaan lebih memperhatikan dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku untuk pembuatan Faktur Pajak agar tidak terjadi pemborosan sumber daya perusahaan, salah satunya dengan cara memastikan bahwa item “Harga Jual/Penggantian/Termijin/Uang Muka” di dalam setiap faktur pajak yang diterbitkan dicoret sesuai dengan petunjuk “Coret yang tidak perlu”, pada bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak. Perencanaan Pajak sebagai efisiensi Pajak Keluaran berkaitan dengan penerbitan Faktur Pajak adalah :
59
•
Pastikan bahwa penerbitan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan, baik waktu maupun validitasnya.
•
Terbitkan faktur pajak keluaran pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan apabila karakteristik penjualan produknya menunjukkan bahwa piutang usaha dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu bulan. Dengan cara demikian, pelunasan PPN Keluaran ke kas negara dapat ditunda.
•
Terbitkan Faktur Pajak pada saat menerbitkan Faktur komersial jika karakteristik penjualan produknya menunjukkan bahwa piutang usaha dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan. Dengan cara demikian, proses ekualisasi antara omzet penjualan menurut PPh Badan dan penyerahan menurut SPT Masa PPN lebih mudah dilakukan. Pastikan bahwa faktur pajak yang cacat tetap disimpan secara baik karena
biasanya perusahaan langsung mencetak nomor seri faktur pajak secara berurutan pada saat faktur pajak tersebut dibuat. Dengan demikian, pada saat pemeriksa pajak melakukan sampling test dalam bentuk pengurutan nomor seri faktur pajak keluaran, penemuan nomor yang tidak diurut di formulir A1 dapat langsung diklarifikasi. Pastikan bahwa potongan harga tercantum dalam Faktur Pajak Standar agar Dasar Pengenaan PPN nya dapat berkurang sebesar potongan harga tersebut.
IV.3
Evaluasi Ketepatan Pengkreditan Pajak Masa-nya Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak
Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak
60
dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Masukan yang seharusnya sudah dibayar ketika memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut diperlakukan sebagai kredit pajak terhadap Pajak Keluaran. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama. Namun, dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya. Sebagai bukti perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, perusahaan memperoleh Faktur Pajak yang menentukan Pajak Masukan untuk dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Faktur Pajak yang dapat digunakan untuk menghitung Pajak Masukan yang akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak Standar yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 2000. Pajak Masukan yang diperhitungkan PT Gema Nada Pertiwi untuk penebusan Stiker Lunas PPN hanya terbatas pada pembayaran PPN yang telah ditetapkan pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) KEP-81/PJ/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara yang telah diralat pada tanggal 29 April 2004. Dalam Pasal tersebut disebutkan : (3) Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk penebusan stiker lunas PPN adalah Pajak Masukan atas : a. pembayaran royalti; b. pembayaran pencetakan label; c. pembayaran biaya perekaman; 61
d. pembelian kaset kosong; e. pembelian atau pembuatan master rekaman suara; dan f. pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar. (4) Pembayaran atas pencetakan label sebagaima dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi pembayaran untuk : a. pencetakan cover rekaman suara b. pembelian kotak bungkus rekaman suara.
Berdasarkan Faktur Pajak Standar yang telah dievaluasi oleh penulis, pembayaran PPN tersebut antara lain atas : A. Nomor Faktur Pajak : 0038914 Nama Barang Kena Pajak Kaset Kosong C-90 HDX2 Kaset Rekaman C-45 HDX2 Kaset Rekaman C-60 HDX2 Kaset Rekaman C-90 HDX2 Kaset Rekaman C-60 HDX Kaset Rekaman C-45 HDX Kaset Rekaman C-90 HDX Jumlah Harga Jual Dasar Pengenaan Pajak
Jumlah 2000 pcs @ Rp. 2.610 500 pcs @ Rp. 2.680 1496 pcs @ Rp. 2.830 597 pcs @ Rp. 3.380 1599 pcs @ Rp. 2.800 500 pcs @ Rp. 2.650 3380 pcs @ Rp. 3.350
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
B. Nomor Faktur Pajak : 00000385 Nama Barang Kena Pajak Label Kaset Keroncong Asli Sundari S. Selongsong Kaset Keroncong Asli Sundari S. Jumlah Harga Jual Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
Harga Jual Rp. 5.220.000 Rp. 1.340.000 Rp. 4.233.680 Rp. 2.017.860 Rp. 4.477.200 Rp. 1.325.000 Rp. 11.323.000 Rp. 29.936.740 Rp. 29.936.741 Rp. 2.993.674
Jumlah 3000
Harga Jual Rp. 1.230.000
3000
Rp. 1.260.000 Rp. 2.490.000 Rp. 2.490.000 Rp. 249.000
62
Atas transaksi pembelian di atas perusahaan mencatatnya dalam jurnal akuntansi sebagai berikut : a.
Dr.
Persediaan
Rp. 29.936.741
Dr.
PPN Masukan
Rp. 2.993.674
Cr.
b.
Kas / Bank
Rp. 32.930.415
Dr.
Persediaan
Rp. 2.490.000
Dr.
PPN Masukan
Rp. 249.000
Cr.
Kas / Bank
Rp. 2.739.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sangatlah penting karena menentukan besarnya Pajak yang harus disetor perusahaan ke negara. Semakin besar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran maka semakin kecil pajak yang perusahaan harus setor ke negara. Untuk hal ini, maka penulis mengevaluasi Faktur Pajak Standar tahun 2007 yang digunakan PT Gema Nada Pertiwi sebagai bukti Pajak Masukan yang dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang tertuang di dalam kertas kerja evaluasi Faktur Pajak Standar untuk menentukan apakah Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan atau tidak yang disajikan di dalam tabel di bawah ini.
63
Kertas Kerja Evaluasi Faktur Pajak Masukan Dibandingkan Klasifikasi dengan L C DD TDD
Keterangan Syarat Syarat Materil Formal
No.
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
DPP
PPN
1
010.000-07.00002399
Rp. 29.917.060
Rp. 2.991.706
T
Y
T
Y
T
Y
2
010.000-07.00000069
Rp. 1.500.000
Rp. 150.000
T
Y
T
Y
T
Y
3
010.000-07.00000385
Rp. 2.490.000
Rp. 249.000
T
Y
T
Y
T
Y
4
010.000-07.00002400
Rp. 32.089.150
RP. 3.208.915
T
Y
T
Y
T
Y
5
010.000-07.00000382
Rp. 2.100.000
Rp. 210.000
T
Y
T
Y
T
Y
6
010.000-07.00002696
Rp. 400.000
Rp. 40.000
T
Y
T
Y
T
Y
7
010.000-07.00002741
Rp. 372.000
Rp. 37.200
T
Y
T
Y
T
Y
8
010.000-07.00000403
Rp. 500.000
Rp. 50.000
T
Y
T
Y
T
Y
9
010.000-07.00000077
Rp. 1.831.667
Rp. 183.166
T
Y
T
Y
T
Y
10
010.000-07.00000078
Rp. 1.311.168
Rp. 131.116
T
Y
T
Y
T
Y
Tabel IV.2 Ket : L C DD TDD Y T
= Lengkap = Cacat = Dapat Dikreditkan = Tidak Dapat Dikreditkan = Ya = Tidak 64
Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa Faktur Pajak Standar Masukan yang diperoleh perusahaan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya. Hal ini disebakan karena Faktur Pajak Standar tidak diisi dengan lengkap, jelas, dan benar yaitu pada baris (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin*) tidak dicoret pada bagian yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri pada Faktur Pajak Standar sehingga tergolong Faktur Pajak Cacat. Sesuai dengan peraturan perpajakan kriteria bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah salah satunya memenuhi persyaratan formal yaitu Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang diisi dengan lengkap, jelas,dan benar. Akibat masalah ini, Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran menjadi tidak bisa dikreditkan sehingga menyebabkan Pajak yang harus disetor perusahaan ke negara akan semakin besar. Namun, dalam masalah ini PT Gema Nada Pertiwi tetap mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang ada di Faktur Pajak Cacat dan dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PPN bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak seharusnya akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak seperti penghitungan di bawah atau dikenakan sanksi pidana. a.
Nomor Seri Faktur Pajak
010.000-07.00000385
Tanggal Faktur Pajak
10 Desember 2007
Harga Jual
Rp. 2.490.000
Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 2.490.000
PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 249.000
Sanksi bunga = 2% x Rp. 2.490.000
Rp. 49.800 65
b.
Nomor Seri Faktur Pajak
010.000-07.00000382
Tanggal Faktur Pajak
4 Desember 2007
Harga Jual
Rp. 2.100.000
Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 2.100.000
PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak
Rp. 210.000
Sanksi bunga = 2% x Rp. 2.100.000
Rp.
42.000
Rekomendasi dari penulis adalah agar perusahaan lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima Faktur Pajak Standar dari penjual dalam perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan memastikan bahwa Faktur Pajak yang diterima perusahaan telah dibuat atau diisi dengan lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar Pajak Masukan yang ada di Faktur Pajak Standar tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sepanjang belum dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya dan atau belum dilakukan pemeriksaan sehingga Pajak yang harus disetor ke negara dapat ditekan sekecil mungkin atau bahkan nihil, tentunya hal ini dapat menguntungkan perusahaan karena dapat mencegah pemborosan sumber daya dan meningkatkan laba perusahaan. Selain itu untuk Faktur Pajak yang sudah terlanjur perusahaan terima dalam keadaan cacat, maka atas Faktur Pajak yang cacat tersebut perusahaan dapat meminta Faktur Pajak Standar Pengganti kepada penjual BKP atau JKP serta melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada masa pajak dimana Fakur Pajak Standar Pengganti tersebut dilaporkan. Lakukan transaksi dengan pemasok yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak agar seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan.
66
IV.4
Evaluasi Kelengkapan dan Keabsahan Faktur Pajak Masukan Untuk setiap transaksi pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak, PT Gema Nada Pertiwi sebagai Pengusaha Kena Pajak memperoleh Faktur Pajak Standar lembar ke-1 sebagai bukti pembayaran pajak atau sebagai bukti Pajak Masukan yang akan digunakan untuk penebusan Stiker Lunas PPN atau dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama atau masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya. Isi dari Faktur Pajak Standar yang diperoleh oleh PT Gema Nada Pertiwi dalam penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah : 1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. 2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 3. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). 4. Nomor urut Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. 5. Nama Baramg Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. 6. Harga Jual atau Penggantian atau Uang Muka atau Termijin. 7. Total Harga Jual atau Penggantian atau Uang Muka atau Termijin. 8. Total Potongan Harga 9. Total Uang Muka yang telah diterima. 10. Total Dasar Pengenaan Pajak. 11. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 12. Tanggal pembuatan Faktur Pajak 67
13. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Selama penelitian, penulis menemukan masalah berhubungan dengan Faktur Pajak Standar yang diterima perusahaan sebagai bukti pembayaran Pajak Masukan. Faktur Pajak Standar yang diterima perusahaan tidak lengkap atau cacat karena ada baris yang
ternyata
tidak
diisi,
yaitu
pada
baris
(Harga
Jual/Penggantian/Uang
Muka/Termijin*) tidak dicoret pada bagian yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri, seperti ilustrasi berikut ini : Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin *
1.000.000
*) Coret yang tidak perlu
yang seharusnya : Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin *
1.000.000
*) Coret yang tidak perlu
Akibat dari Faktur Pajak Standar yang tidak lengkap atau cacat tersebut Pajak Masukan PT Gema Nada Pertiwi tidak dapat digunakan untuk dilampirkan pada surat permohonan penebusan Stiker Lunas PPN atau tidak dapat dikreditkan. Tentunya hal ini dapat merugikan perusahaan karena beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan lebih besar. Namun keadaan sebenarnya yang ada di perusahaan adalah Faktur Pajak Masukan yang tidak lengkap atau cacat tetap digunakan untuk penebusan Stiker Lunas PPN dan telah diotorisasi dengan cara men-cap disertai tanda tangan pada Faktur Pajak Standar Masukan oleh pejabat dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat tempat pelayanan pemberian Stiker Lunas PPN. Selain itu Faktur Pajak Standar yang tidak lengkap tetap dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan olef Fiskus, ditemukan Pajak Masukan yang seharusnya tidak dikreditkan tetapi dikreditkan oleh perusahaan, maka menurut UU 68
KUP akan dikenakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Contoh Faktur Pajak Standar Masukan yang diterima PT Gema Nada Pertiwi disajikan pada lampiran dalam skripsi ini. Rekomendasi atau perencanaan pajak yang dapat diberikan dari penulis sebagai usaha efisiensi Pajak Masukan berkaitan dengan Pembuatan Faktur Pajak adalah agar perusahaan lebih memperhatikan dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi pemborosan sumber daya perusahaan, diantaranya dengan cara memastikan bahwa Faktur Pajak Standar yang diterima dari penjual tidak cacat dan minta segera Faktur Pajak Masukan tersebut agar dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Apabila ternyata perusahaan terlanjur menerima Faktur Pajak Standar yang tidak lengkap atau cacat, PT Gema Nada Pertiwi harus segera meminta Faktur Pajak Pengganti kepada penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena pada saat pemeriksaan petugas akan menempuh prosedur konfirmasi atas setiap PPN yang telah dipungut. Konfirmasi dilakukan pada KPP tempat pemasok tersebut terdaftar. Apabila jawaban konfirmasinya negatif, pemeriksa pajak tidak dapat mengakui pengkreditan yang telah dilakukan oleh perusahaan yang tengah diperiksa.
IV.5
Evaluasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN SPT Masa PPN adalah surat yang oleh PT Gema Nada Pertiwi digunakan
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan untuk melaporkan tentang Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh perusahaan dan atau pihak lain dalam satu Masa Pajak, 69
sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan yang digunakan PT Gema Nada Pertiwi dalam melaporkan pajaknya adalah dalam bentuk formulir 1195 beserta lampirannya untuk tahun 2005 dan 2006, dan formulir 1107 beserta lampirannya untuk tahun 2007. SPT terdiri dari induk dan lampiran sebagai satu kesatuan. Lampiran di sini adalah rincian dari setiap item tertentu sesuai dengan jenis pajaknya yang mendukung penghitungan pajak terutang. Kemudian sebagai alur akhir dari lampiran SPT adalah ke induk SPT. Berdasarkan Pasal 4 UU KUP ditentukan bahwa pengisian SPT harus dilakukan dengan lengkap, benar dan ditandatangani oleh : a. pengurus atau direksi untuk Wajib Pajak Badan, adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. b. Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Kartu NPWP dan SK PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal SPT ditanda tangani oleh orang lain selain yang disebut diatas harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. SPT harus disampaikan dengan lengkap, artinya disertai lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, serta memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, antara lain nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak harus dicantumkan dan elemen SPT dan lampiran harus diisi. SPT yang disampaikan tidak lengkap, dianggap SPT tersebut tidak pernah disampaikan. Lampiran yang wajib disertakan pada SPT Masa PPN ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-386/PJ/2002. 70
Dalam hal ini penulis membuat kertas kerja evaluasi mengenai kelengkapan SPT Masa PPN pada SPT Masa Desember 2005 dan Desember 2006 untuk formulir 1195 serta SPT Masa Februari, April, Agustus dan Desember tahun 2007 yang mewakili SPT Masa lainnya milik PT. Gema Nada Pertiwi. SPT Masa PPN milik perusahaan disajikan pada lampiran dalam skripsi ini.
71
Kertas Kerja Evaluasi Kelengkapan SPT Masa PPN I Masa Desember 2005 Klasifikasi
Formulir 1195 (Induk SPT) Formulir 1195 A1 Formulir 1195 A2 Formulir 1195 A3 Formulir 1195 B1 Formulir 1195 B2 Formulir 1195 B3 Formulir 1195 B4 Formulir 1101 BM
Masa Desember 2006 Klasifikasi Tidak Lengkap Tidak Lengkap Lengkap Lengkap x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tabel IV.3 Kertas Kerja Evaluasi Kelengkapan SPT Masa PPN II Masa Februari 2007 Klasifikasi Tidak Lengkap Lengkap
Masa April 2007 Klasifikasi Tidak Lengkap Lengkap
Masa Agustus 2007 Klasifikasi Tidak Lengkap Lengkap
Masa Desember 2007 Klasifikasi Tidak Lengkap Lengkap
Formulir 1107 (Induk SPT)
x
-
x
-
x
-
x
-
Formulir 1107 A Formulir 1107 B
x x
-
x x Tabel IV.4
-
x x
-
x x
-
72
Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa SPT Masa PPN milik PT Gema Nada Pertiwi telah diisi dengan lengkap atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai kelengkapan SPT Masa PPN sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi akibatnya adalah perusahaan dianggap tidak pernah memasukkan atau menyampaikan SPT. Perlu diketahui bahwa dalam skripsi ini, SPT Masa PPN yang dilampirkan tidak ditandatangani, namun berdasarkan hasil observasi pada keadaan yang sebenarnya, dalam penyampaian SPT Masa PPN PT Gema Nada Pertiwi selalu ditandatangani oleh pihak yang mempunyai wewenang. Selain SPT harus disampaikan dengan lengkap , SPT harus disampaikan dengan benar yang artinya SPT tersebut benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis menemukan masalah bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh PT Gema Nada Pertiwi tetap dilaporkan di dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang artinya data yang ada di SPT adalah data yang tidak benar. Keadaan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah dikarenakan Faktur Pajak Masukan tersebut tergolong Faktur Pajak yang cacat. Berikut ini adalah sample Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang telah penulis evaluasi yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Untuk SPT Masa PPN dan Faktur Pajak Masukan yang telah penulis evaluasi disajikan pada lampiran dalam skripsi ini.
73
Kertas Kerja Evaluasi Pengisian SPT Masa PPN No.
Nama Penjual
No. Seri
Formulir SPT
Keterangan
Faktur Pajak
DPP
1
BKP / Pemberi JKP PT. Metro Utama Raya Electronics Industry
PPN
Masa PPN
Penulis SPT
01.002.866.0-034.000
Rp. 29.936.740
Rp. 2.993.674
1195 B1
TDD
DD
2
PT. Indojaya Multitama
010.000-07.00000385
Rp. 2.490.000
Rp. 249.000
1107 B
TDD
DD
Tabel IV.5 Ket : TDD = Tidak Dapat Dikreditkan DD = Dapat Dikreditkan
74
Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa SPT Masa PPN perusahaan belum diisi dengan benar yang dikarenakan oleh kealpaan Pengusaha Kena Pajak. Dalam KUP telah ditetapkan bahwa bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur berikut : •
Pasal 13 A : Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
•
Pasal 38 huruf b : Setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
Mengetahui akibat yang akan merugikan perusahaan apabila SPT Masa PPN tidak diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka 75
penulis memberikan rekomendasi agar perusahaan lebih memperhatikan dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk PPN secara khusus didalam mengisi SPT Masa PPN di dalam perusahaan, yaitu SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, dengan ktriteria : -
Benar yaitu benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
-
Lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
-
Jelas yaitu melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. SPT Masa PPN disampaikan oleh PT Gema Nada Pertiwi kepada Kantor
Pelayanan Pajak di tempat perusahan dikukuhkan sebagai PKP atau melalui Kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT Masa PPN yang disampaikan perusahaan berupa : 1. SPT Masa PPN induk yang diisi dalam 2 (dua) rangkap, yaitu : -
Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
-
Lembar ke-2 : untuk PT Gema Nada Pertiwi
2. Lampiran SPT Masa PPN (Lampiran A1 s.d. B4) yang diisi dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu : -
Lembar ke-1 dan ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
-
Lembar ke-2 : untuk PT Gema Nada Pertiwi Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan selalu menyampaikan SPT Masa PPN
selambat-lambatnya pada tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak. Dalam hal tanggal jatuh 20 jatuh hari libur, PT Masa PPN disampaikan oleh PT Gema Nada Pertiwi pada hari 76
kerja sebelumnya sehingga terhindar dari sanksi administrasi berupasebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Berikut adalah daftar tanggal penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan PT Gema Nada Pertiwi. Untuk SPT Masa PPN yang telah penulis evaluasi disajikan pada lampiran dalam skripsi ini.
77
Daftar Tanggal Penyampaian SPT Masa PPN SPT Masa PPN
Tanggal Pelaporan
Desember 2005
18 Januari 2006
Desember 2006
15 Januari 2007
Januari 2007
18 Februari 2007
Februari 2007
18 Maret 2007
Maret 2007
15 Mei 2007
Juli 2007
15 Agustus 2007
Agustus 2007
18 September 2007
Desember 2007
17 Januari 2008
Tabel IV.8
78
IV.6
Analisa Trend Perencanaan Pajak Tahun 2005 – 2007
Terjadi penurunan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan termasuk atau diikuti oleh kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya dari tahun 2005 sampai 2007, dimana total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pada tahun 2005 sampai bulan Desember 2005 sebesar Rp. 186.751.686,00, total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pada tahun 2006 sampai bulan Desember 2006 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 168.884.114,00 dan tahun 2007 total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar 102.860.003,76, akibatnya adalah terjadi penurunan jumlah pajak lebih bayar PT GNP, dimana jumlah pajak lebih bayar bulan Desember tahun 2005 sebesar Rp. 16.428.899,44, di bulan Desember tahun 2006 menjadi Rp. 4.516.858,44, dan di bulan Desember tahun 2007 hanya sebesar Rp. 25,00. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan tersebut adalah •
Sering terjadi penerimaan Faktur Pajak Masukan terlambat yang mengakibatkan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
•
Tidak dilakukan pembetulan SPT Masa PPN atas Faktur Pajak Masukan yang terlambat diterima tersebut oleh perusahaan, yang mengakibatkan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
•
Banyak Faktur Pajak Masukan yang diterima perusahaan tergolong Faktur Pajak Cacat sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
•
Atas Faktur Pajak yang cacat tersebut, perusahaan tidak meminta Faktur Pajak Standar Pengganti kepada penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 79
