BAB IV Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Hutama Karya tahun 2006, 2007, dan 2008 Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f adalah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha, dan ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal ini PT. Hutama Karya sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang jasa konstruksi wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam setiap kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, PT. Hutama Karya membuat Faktur Pajak. Dimana saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006. Sedangkan dalam kegiatan memperoleh Barang Kena Pajak dan memanfaatkan Jasa Kena Pajak, PT. Hutama karya menerima Faktur Pajak dari pihak yang menjual atau menyediakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tersebut. Dengan adanya Faktur Pajak yang sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
64
159/PJ./2006, maka PT. Hutama Karya dapat menghitung jumlah pajak yang terutang dengan mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Namun seringkali Faktur Pajak yang dibuat baik oleh penjual maupun pembeli Barang Kena pajak dan Jasa kena Pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 dan berdasarkan PER-159/PJ./2006. Adanya Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang tentu saja akan merugikan bagi PT. Hutama Karya. Berikut ini merupakan evaluasi mekanisme PPN baik Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di PT Hutama Karya.
IV.1 Evaluasi Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai PT. Hutama Karya
PT. Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama yaitu 01.001.611.1051.000. Oleh karena itu, perusahaan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak pertambahan Nilai (PPN) saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP), selain itu mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke tahun berikutnya dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh PT. Hutama Karya Pusat bagian Perpajakan atas
65
laporan yang diberikan oleh Wilayah 1, Wilayah 2, Wilayah 3, Wilayah 4, dan Wilayah 5, Divisi Jalan dan Jembatan, Divisi Gedung, Divisi EPC, serta Kantor Pusat. Setiap Wilayah dan Divisi masing-masing membuat SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk kemudian diserahkan ke Kantor Pusat PT. Hutama Karya. Selama tahun 2006, 2007, dan 2008, PT. Hutama Karya menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan SPT Masa PPN. Berikut ini merupakan penjelasan jumlah Pajak Pertambahan Nilai PT. Hutam Karya selama tahun 2006, 2007, dan 2008 :
66
Tabel IV.1 Pajak Pertambahan Nilai PT. Hutama Karya selama tahun 2006
67
Tabel IV.2 Pajak Pertambahan Nilai PT. Hutama Karya selama tahun 2007
68
Tabel IV.3 Pajak Pertambahan Nilai PT. Hutama karya selama tahun 2008
69
IV.2 Evaluasi atas Pajak Keluaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dijelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak, karena atas transaksi tersebut Pengusaha Kena Pajak memungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Keluaran. Pajak Keluaran ini kemudian harus disetorkan kepada negara. Oleh karena itu, sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Hutama Karya dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak harus memungut Pajak Pertambahan Nilai untuk kemudian disetorkan ke negara.
Bedarsarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Pasal 2 ayat 1 (satu) dinyatakan bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat : a.
pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
b.
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
c.
pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayar terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
70
d.
pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;atau
e.
pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
IV.2.1 Prosedur Pajak Keluaran IV.2.1.1 Prosedur Pemotongan atau Pemungutan dan Penyetoran 1. Saat pemungutan/penerimaan a.
Saat
pemungutan
PPN
Keluaran
adalah
pada
saat
diterimanya Piutang Termin yang ditagihkan dari Pemberi Karya (Bendaharawan dan/atau KPKN). b.
Saat
penerimaan
PPN
Keluaran
adalah
pada
saat
diterimanya Piutang Termin yang ditagihkan dari Pemberi Karya sesama BUMN, BUMD, dan atau SWASTA. 2. Cara Pemungutan/Penerimaan a.
Pemungutan dilakukan oleh Pemberi Karya (Bendaharawan
dan/atau KPKN) secara langsung dari tagihan Termin PT. Hutama Karya. b.
Penerimaan PPN dilakukan bersamaan dengan pembayaran
dari Pemberi Karya BUMN, BUMD, dan atau SWASTA secara langsung dari tagihan Termin PT. Hutama Karya. 3. Prosedur Penyetoran
71
a.
Penyetoran PPN Keluaran dilakukan setelah dilakukan
setelah dilakukan konsolidasi SPT PPN di Kantor Pusat. b.
Bagian Perpajakan dan Penagihan mengajukan permohonan
dana ke Biro Keuangan untuk penyetoran ke Kas Negara, yaitu jika secara konsolidasi posisi Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan c.
Bagian Perpajakan dan Penagihan melakukan penyetoran
atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke Kas Negara, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
IV.2.1.2 Bukti Pemungutan atau Penerimaan Pajak Keluaran 1.
Bukti Pemungutan/Penerimaan a. Bagi Pemberi Karya (Bendaharawan dan/atau KPKN) Faktur Pajak PT. Hutama Karya dan SSP (Surat Setoran Pajak) yang dikeluarkan dari Pemberi Karya merupakan bukti Pemungutan Pajak Keluaran. b. Bagi Pemberi Karya BUMN, BUMD, dan atau SWASTA Faktur Pajak PT. Hutama Karya merupakan bukti Penerimaan Pajak Keluaran.
2.
Saat Penerbitan Faktur Pajak a. PT. Hutama Karya wajib menerbitkan Faktur Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Pemberi Karya. b. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
72
3.
Jenis Faktur Pajak a. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Hutama Karya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Faktur Pajak Standar. b. Faktur Pajak Sederhana diterbitkan oleh PT. Hutama Karya atas penjualan kepada Perorangan dan atau Bukan Pengusaha Kena Pajak.
4.
Surat Setoran Pajak (SSP)
SSP (Surat Setoran Pajak ) hanya diterima dari Pemberi Karya (Bendaharawan dan/atau KPKN) terhadap Pajak Keluaran PT. Hutama Karya, pada saat Pemungutan PPN oleh Pemberi Karya.
IV.2.1.3 Prosedur Pelaporan 1.
PT. Hutama Karya wajib melaporkan Konsolidasi SPT PPN Masa
setiap bulannya paling lambat tanggal 20 tiap bulannya ke KPP-BUMN. 2.
Formulir 1195 A1 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – I Daftar
Pajak Keluaran dan PPn BM kepada Peusahaan Swasta dan sesama BUMN, yang penerimaannya termasuk PPN, termasuk transaksi dengan Non PKP berupa Faktur Pajak Sederhana. 3.
Formulir 1195 A2 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – II Daftar
Pajak Keluaran dan PPn BM yang tidak dipunggut / ditunda / ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah (DTP). 4.
Formulir 1195 A3 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – III Daftar
Pajak Keluaran dan PPn BM Atas penyerahan kepada Pemungut PPN / bendaharawan.
73
Tabel IV.4 Pajak Keluaran PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) Pemberi
Faktur
Uang Pajak
Setor ke
Karya
Pajak
PPN 10%
Kas
Bukti
Negara Pemerintah
PT.
Dipungut
Tidak
HK BUMN
Swata
Perorangan
FP dan SSP
PT.
Diterima di
Kompensa
FP (Faktur
HK
PT. HK
si
pajak)
PT.
Diterima di
Kompensa
FP (Faktur
HK
PT. HK
si
Pajak)
PT.
Diterima di
Kompensa
FP (Faktur
HK
PT. HK
si
Pajak)
IV.2.2 Evaluasi Pajak Keluaran Dalam evaluasi Pajak Keluaran PT. Hutama Karya dilihat dari pelaporan SPT masa PPN dari tahun 2006, 2007, dan 2008 dengan memperhatikan lampiran A1, A2, dan A3, yaitu :
1. Formulir 1195 A1 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM kepada Perusahaan Swasta dan sesama BUMN,
74
yang penerimaannya termasuk PPN, termasuk transaksi dengan Non PKP berupa Faktur Pajak Sederhana. 2. Formulir 1195 A2 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – II Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM yang tidak dipunggut / ditunda / ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah (DTP). 3. Formulir 1195 A3 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – III Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM Atas penyerahan kepada Pemungut PPN / bendaharawan. Berikut ini penulis akan melampirkan Rekapitulasi Pajak Keluaran PT. Hutama Karya dalam kurun waktu 2006,2007, dan 2008 : Tabel IV.5 Rekapitulasi Pajak Keluaran PT. Hutama Karya 2006
A1
A2
A3
TOTAL
URAIAN WIL. I CABANG SUMUT & ACEH (MEDAN) CABANG RIAU (PEKANBARU) CABANG SUMBAR (PADANG) CABANG JAMBI CABANG LAMPUNG CABANG BATAM CABANG BENGKULU CABANG SUMSEL (PALEMBANG) SUB JUMLAH
(A1+A2+A3)
1.909.461.853
182.958.148
5.765.501.573
7.857.921.574
3.707.868.764
0
8.280.223.510
11.988.092.274
1.971.625.845
0
1.570.425.445
3.542.051.290
0
0
0
0
400.887.839
989.666.944
1.379.240.563
2.769.795.346
2.221.102.769
65.568.199
1.265.642.152
3.552.313.120
0
0
193.987.008
193.987.008
54.823.253
0
1.839.306.632
1.894.129.885
10.265.770.323
1.238.193.291
20.294.326.883
31.798.290.497
WIL. II 75
CABANG DKI, BOTABEK & BANTEN SUB JUMLAH WIL. III CABANG JAWA BARAT SUB JUMLAH WIL. IV CABANG JAWA TENGAH CABANG KALTIM (SAMARINDA) CABANG KALSEL (BANJARMASIN) SUB JUMLAH WIL. V CABANG JAWA TIMUR (SURABAYA) CABANG BALI (DENPASAR) CABANG NTT (KUPANG) CABANG NTB (MATARAM) SUB JUMLAH
WIL. VI CABANG SULSEL (MAKASSAR) CABANG SULTENG (PALU) CABANG SULTRA (KENDARI) CABANG SULUT (MANADO) CABANG GORONTALO CABANG PAPUA SUB JUMLAH DIVISI EPC KANTOR PUSAT
22.215.712.743
1.159.286.681
8.024.244.246
31.399.243.670
22.215.712.743
1.159.286.681
8.024.244.246
31.399.243.670
8.368.584.701
0
9.597.287.874
17.965.872.575
8.368.584.701
0
9.597.287.874
17.965.872.575
1.510.334.747
140.923.040
13.060.944.753
14.712.202.540
0
0
12.465.315.479
12.465.315.479
1.807.727
0
10.615.878.372
10.617.686.099
1.512.142.474
140.923.040
36.142.138.604
37.795.204.118
5.575.821.046
285.952.812
964.921.267
6.826.695.125
1.592.550.494
598.591.650
328.710.270
2.519.852.414
75.673.618
876.581.405
3.704.368.655
4.656.623.678
0
0
0
0
7.244.045.158
1.761.125.867
4.998.000.192
14.003.171.217
1.687.439.385
1.224.361.482
436.501.879
3.348.302.746
0
0
0
0
0
0
0
0
1.178.732.730
1.224.692.855
7.778.556.741
10.181.982.326
0
0
2.165.904.158
2.165.904.158
454.135.506 3.320.307.621
552.893.125 3.001.947.462
4.571.272.973 14.952.235.751
5.578.301.604 21.274.490.834
904.168.695 0
0 0
4.807.074.937 0
5.711.243.632 0
76
JUMLAH
53.830.731.715
7.301.476.341
98.815.308.487
159.947.516.543
Pada tahun 2006, wilayah yang paling banyak melakukan transaksi adalah Wilayah IV, yaitu sebesar Rp 37.795.204.118,- yang terdiri dari Cabang Jawa Tengah, Cabang
Kalimantan
Timur,
dan
Cabang
Kalimantan
Selatan,
sehingga
menyebabkan Pajak Keluaran Wilayah IV menjadi yang paling besar. Proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya Wilayah IV selama tahun 2006, antara lain adalah : a. Proyek Rehab Waduk Cacaban b. Proyek Jembatan Muara Pela c. Proyek Dermaga Tenggarong d. Proyek Perbaikan Pasar Gwangan e. Proyek Gedung BNI Semarang Berikut ini merupakan transaksi yang dilakukan PT. Hutama Karya pada tahun 2006 diantaranya adalah : Tabel IV.6 Faktur Pajak Keluaran PT. Hutama Karya tahun 2006
NPWP Lawan Nama Lawan Transaksi Transaksi Badan PemeriksaKe 00‐ 012.137.6.022 uangan RI Pemegang Kas Dinas Bina Marga dan 00.368.832.2. Pengairan Kab. 732.000
Nomor Seri Tanggal FP/PEB/PIB Faktur
PPN
NPWP Lawan Transaksi
CEZRN‐ 051.0130164
20/12/2006
39.490.909
01.001.611.1. 051.000
CEZRN‐051‐ 0120114
18/12/2006
41.605.236
01.001.611.1. 051.000 77
01.341.868.8. 723.001
Tabalong Pelaksana Kegiatan Pembanguna n dan Jembatan Sungai CEZRN‐051‐ Sembuak 0118087
11/12/2006
01.001.611.1. 223.057.818 051.000
Tabel IV.7
Rekapitulasi Pajak Keluaran PT. Hutama Karya 2007
A1
A2
A3
TOTAL (A1+A2+A3
URAIAN
) WIL. I CABANG SUMUT & ACEH (MEDAN) CABANG RIAU (PEKANBARU) CABANG SUMBAR (PADANG) CABANG JAMBI CABANG LAMPUNG CABANG BATAM CABANG BENGKULU CABANG SUMSEL (PALEMBANG) SUB JUMLAH
3.381.220.597
0
4.565.648.215
7.946.868.812
3.285.608.273
0
11.121.922.829
14.407.531.102
2.656.114.333
0
2.440.183.972
5.096.298.305
0
0
90.871.363
90.871.363
1.689.487.158
0
0
1.689.487.158
212.559.826
0
1.038.046.623
1.250.606.449
0
0
1.597.290.633
1.597.290.633
1.164.538.864
603.100.000
1.677.263.633
3.444.902.497
12.389.529.051
603.100.000
22.531.227.268
35.523.856.319
1.778.247.544
11.708.018.376
51.889.403.365
WIL. II CABANG DKI, 38.403.137.445 BOTABEK &
78
BANTEN SUB JUMLAH
38.403.137.445
1.778.247.544
11.708.018.376
51.889.403.365
0
9.039.796.196
16.248.553.865
0
9.039.796.196
16.248.553.865
1.310.958.314
147.241.362
7.232.575.354
8.690.775.030
683.100.000
0
14.955.696.546
15.638.796.546
0
22.298.663
9.090.974.036
9.113.272.699
2.165.820.264
0
6.262.567.267
8.428.387.531
4.159.878.578
169.540.025
37.541.813.203
41.871.231.806
22.319.192.511
487.954.810
2.882.529.086
25.689.676.407
8.927.214.489
0
2.140.602.298
11.067.816.787
0
0
6.526.296.837
6.526.296.837
0
0
0
0
31.246.407.000
487.954.810
11.549.428.221
43.283.790.031
453.259.194
325.505.537
3.115.317.535
3.894.082.266
0
0
0
0
0
0
0
0
372.867.000
108.289.359
5.410.636.207
5.891.792.566
WIL. III CABANG JAWA 7.208.757.669 BARAT SUB JUMLAH 7.208.757.669 WIL. IV CABANG JAWA TENGAH CABANG KALTIM (SAMARINDA) CABANG KALSEL (BANJARMASI N) CABANG KALBAR (PONTIANAK) SUB JUMLAH WIL. V CABANG JAWA TIMUR (SURABAYA) CABANG BALI (DENPASAR) CABANG NTT (KUPANG) CABANG NTB (MATARAM) SUB JUMLAH
WIL. VI CABANG SULSEL (MAKASSAR) CABANG SULTENG (PALU) CABANG SULTRA (KENDARI) CABANG SULUT (MANADO)
79
CABANG GORONTALO CABANG PAPUA SUB JUMLAH DIVISI EPC KANTOR PUSAT DIVISI JL JEMB JUMLAH
&
0
0
1.083.233.659
1.083.233.659
604.019.196
0
4.459.595.410
5.063.614.606
1.430.145.390
433.794.896
14.068.782.811
15.932.723.097
1.727.845.191
0
0
1.727.845.191
0
0
0
0
0
0
0
0
96.565.700.324
3.472.637.275
106.439.066.075 206.477.403.674
Pada tahun 2007, wilayah yang paling banyak melakukan transaksi adalah Wilayah II, yaitu sebesar Rp 51.889.403.365 ,- yang terdiri dari Cabang DKI, BOTABEK, dan Banten, sehingga menyebabkan Pajak Keluaran Wilayah II menjadi yang paling besar. Proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya Wilayah II selama tahun 2007, antara lain adalah : a. Proyek Bus Way Grogol –Tomang b. Proyek Bogor Nirwana Residance c. Proyek Gedung Pajak Sucofindo d. Pabrik Pengolahan Daging Sentul e. Proyek Pek. Turap Wisma UT Beberapa transaksi yang dilakukan PT. Hutama Karya pada tahun 2007 diantaranya adalah :
80
Tabel IV.8 Faktur Pajak Keluaran PT. Hutama Karya tahun 2007
NPWP Lawan Transaksi 01645431644500 0
00373792142400 0
00050860642500 0
Nama Lawan Transaksi CV. Ria Sejahtera Pemerinta h Kota Bandung Dinas BM Bend Peng Dinas Kimprasda Kab. Ciamis
Nomor Seri FP/PEB/PI B
Tanggal Faktur
PPN
NPWP Lawan Transaksi
011070000126 5
31/12/200 7
142.692.92 0
01.001.611.1.051.0 00
01107.0000097 2
04/12/200 7
4.427.690
01.001.611.1.051.0 00
01107.0000062 4
03/09/200 7
638.200.00 0
01.001.611.1.051.0 00
Pada tahun 2007 terjadi perubahan di dalam struktur organisasi PT. Hutama Karya, sehingga terdapat perubahan di dalam wilayah dan divisi. Akan tetapi pada tahun 2007 untuk wilayah tidak mengalami perubahan, hanya terdapat penambahan divisi, yaitu Divisi Jalan dan Jembatan.
Tabel IV.9
Rekapitulasi Pajak Keluaran PT. Hutama Karya 2008 URAIAN
A1
A2
A3
TOTAL (A1+A2+A3 )
WIL. I CABANG SUMUT & ACEH
2.420.629.289
0
5.629.730.755
8.050.360.044
81
(MEDAN) CABANG RIAU (PEKANBARU) CABANG SUMBAR (PADANG) CABANG JAMBI CABANG BATAM CABANG BENGKULU CABANG SUMSEL (PALEMBANG) SUB JUMLAH
459.229.243
0
8.415.907.334
8.875.136.577
1.540.115.895
0
2.360.018.956
3.900.134.851
0
0
0
0
0
0
1.126.711.054
1.126.711.054
0
0
536.244.635
536.244.635
634.193.910
0
3.248.884.277
3.883.078.187
5.054.168.337
0
21.317.497.01 1
26.371.665.348
19.986.397.177
0
9.324.622.733
29.311.019.910
1.358.380.495
0
0
1.358.380.495
161.313.818
0
0
161.313.818
21.506.091.490
0
9.324.622.733
30.830.714.223
2.731.971.922
0
3.333.426.231
6.065.398.153
2.632.064.590
0
5.615.926.578
8.247.991.168
0
0
1.228.655.209
1.228.655.209
1.075.498.700
0
2.595.574.705
3.671.073.405
6.439.535.212
0
12.773.582.72 3
19.213.117.935
5.349.236.451
98.335.925
2.733.439.994
8.181.012.370
WIL. II JAWA BARAT (BANDUNG) DIVISI HAKAPOLE CABANG LAMPUNG SUB JUMLAH
WIL. III JAWA TENGAH (SEMARANG) CABANG KALTIM (SAMARINDA) CABANG KALSEL (BANJARMASIN) CABANG KALBAR (PONTIANAK) SUB JUMLAH
WIL. IV CABANG JAWA TIMUR
82
(SURABAYA) CABANG BALI (DENPASAR) CABANG NTT (KUPANG) CABANG NTB (MATARAM) SUB JUMLAH
19.308.266.985
222.231.300
3.789.430.512
23.319.928.797
0
0
2.418.208.794
2.418.208.794
0
0
0
0
24.657.503.436
320.567.225
8.941.079.300
33.919.149.961
81.336.409
1.197.820.092
680.949.322
1.960.105.823
0
0
0
0
0
0
0
0
128.398.299
410.397.619
3.705.476.320
4.244.272.238
0
491.879.850
0
491.879.850
49.253.813
0
5.323.740.646
5.372.994.459
258.988.521
2.100.097.561
9.710.166.288
12.069.252.370
WIL. V CABANG SULSEL (MAKASSAR) CABANG SULTENG (PALU) CABANG SULTRA (KENDARI) CABANG SULUT (MANADO) CABANG GORONTALO CABANG PAPUA SUB JUMLAH
DIVISI JL & JEMBATAN DIVISI GEDUNG
1.754.299.114
1.170.322.403
4.162.559.074
7.087.180.591
54.620.911.461
0
358.247.522
54.979.158.983
KANTOR PUSAT
0
0
0
0
DIVISI EPC
33.489.000
0
0
33.489.000
JUMLAH
114.324.986.571
3.590.987.189
66.587.754.65 1
184.503.728.411
Pada tahun 2008, wilayah yang paling banyak melakukan transaksi adalah Wilayah IV, yaitu sebesar Rp 33.919.149.961,- yang terdiri dari Cabang Jawa Timur,
83
Cabang Bali, Cabang NTT, dan Cabang NTB, sehingga menyebabkan Pajak Keluaran Wilayah IV menjadi yang paling besar. Proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya Wilayah IV selama tahun 2008, antara lain adalah : a. Proyek Bandara International Lombok b. Proyek Pembangunan Jaringan Air Limbah DSDP Denpasar c. Proyek Pembangunan Jalan Tol Simpang Susun Waru Bandara Juanda Surabaya d. Proyek Pembangunan Jalan Soe – Niki-Niki e. Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aliran T Buus Kab. Buleleng Beberapa transaksi yang dilakukan PT. Hutama Karya pada tahun 2008 diantaranya adalah :
Tabel IV.10 Faktur Pajak Keluaran PT. Hutama Karya tahun 2008
NPWP Lawan Transaksi
021096854023000 010602837062000
021096854023000
Nama Lawan Transaksi KSU Perum PerumnasPT. Bakrie Pangripta Loka PT. Bakrie Swasakti Utama PT. Pundimas Atrium
Nomor Seri FP/PEB/PIB
Tanggal Faktur
PPN
NPWP Lawan Transaksi
01008.00000936
02/12/2008 318.181.818
021096854023000
01008.00001101
30/12/2008
1.683.480.566
010602837062000
01008.00001091
30/12/2008
298.002.953
021096854023000
84
022504971011000
002326312411000
PT. Samudra Asia Nasional Bend Peng Dinas Bina Marga Kab Tangerang
01008.00001061
22/12/2008
169.301.710
022504971011000
01008.00000939
02/12/2008
358.247.522
002326312411000
Akan tetapi pada tahun 2008 terjadi perubahan struktur organisasi PT. Hutama Karya, sehingga ada terdapat perubahan cabang-cabang yang terdapat di wilayah-wilayah. Seperti terlihat di tabel Rekapitulasi Pajak Keluaran tahun 2008 Wilayah II mengalami perubahan, Cabang DKI, BOTABEK dan Banten di ganti dengan Cabang Jawa Barat, Divisi HAKAPOLE, dan Cabang Lampung. Serta Divisi Gedung yang sebelumnya tergabung di dalam wilayah II terpisah menjadi Divisi tersendiri. Dari ketiga tabel Rekapitulasi Pajak Keluaran PT. Hutama Karya terjadi penigkatan dan penurunan jumlah Pajak Keluaran dari tahun 2006, 2007, dan 2008. Dan pada
tahun
2007
jumlah
Pajak
Keluarannya
paling
besar,yaitu
sebesar
Rp.
206.477.403.674,- dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp 159.947.516.543,- dan 2008 sebesar Rp 184.503.728.411,-, hal ini di sebabkan karena pada tahun 2007 PT. Hutama Karya banyak mengerjakan proyek-proyek yang baru dibandingkan pada tahun 2006 dan 2008, baik itu proyek Pemerintah maupun proyek Swasta. Sehingga membuat jumlah Pajak Keluaran PT. Hutama Karya pada tahun 2007 sangat besar. Sedangkan dalam tahun 2006 dan 2008 PT. Hutama Karya rata-rata hanya melanjutkan proyekproyek dari tahun yang lalu, sehingga jumlah Pajak Keluaran pada tahun 2006 dan 2008 lebih rendah dari tahun 2007.
85
Dalam laporan Pajak Keluaran PT. Hutama Karya selama tahun 2006, 2007, dan 2008 prosentase proyek yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya adalah Tabel IV.11 Tabel Jenis Pekerjaan Berdasarkan A1, A2, A3
Uraian
2006
2007
2008
A1 34%
47%
62%
4%
2%
2%
62%
51%
36%
100%
100%
100%
A2
A3
Total
Dari tabel di atas dapat dilihat prosentase terbesar pekerjaan proyek PT. Hutama Karya di tahun 2006 dan 2007 adalah mengerjakan proyek-proyek Pemerintah atau Negara yang PPNnya langsung disetorkan kepada pemerintah, sehingga hal ini menyebabkan Pajak Keluaran PT. Hutama Karya selalu lebih kecil dari pada Pajak Masukannya, hal ini menyebabkan PT. Hutama Karya selalu lebih bayar dalam pelaporan PPNnya. Pada tahun 2008 prosentase terbesar pekerjaan proyek PT. Hutama Karya adalah mengerjakan proyek-proyek Swasta, namun karena PPN PT. Hutama Karya setiap tahun selalu di kompensasikan dari tahun sebelumnya, maka PPN PT. Hutama Karya selalu lebih bayar setiap tahunnya.
86
IV.2 Evaluasi atas Pajak Masukan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dbayarkan oleh PKP yang melakukan pembelian dan atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ynag terutang PPN. Ada dua tipe Pajak Masukan, yaitu : 1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan 2. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak yang diperkenankan untuk mengurangi Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak atau Masa Pajak tidak sama yang jangka waktunya ditetapkan 3 bulan selama belum ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan belum dilakukan pemerikasaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dibebankan menjadi biaya. Setiap melakukan transaksi pembelian, Perusahaan harus menerima lembar asli dari Faktur Pajak Standar dari perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Standar tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak Standar harus sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga jumlah Pajak Masukan yang tercantum didalamnya dapat dikreditan dengan Pajak Keluarannya,. Faktur Pajak tersebut memuat semua data mengenai jumlah harga jual/penggantian/uang muka/termijn, Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diterima, Dasar Pengenaan Pajaknya, dan jumlah Pajak
87
Pertambahan Nilainya. Hal pertama yang akan dilakukan penulis adalah melakukan evaluasi terhadap Faktur Pajak Standar Perum Perhutani, apakah berdasarkan Faktur Pajak Standar tersebut Pajak Masukannya dapat dikreditkan atau tidak.
IV.2.1 Prosedur Pajak Masukan IV.2.1.1 Prosedur Pembayaran 1. Saat pembayaran PPn adalah pada saat dilakukannya pembayaran Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak kepada PKP Rekanan. 2. Pembayaran dilakukan apabila tagihan telah dilampirkan Faktur Pajak dan dibayarkan langsung via Bank kepada Rekening Rekanan (Bukti setor/transfer dilampirkan pada masing-masing faktur pajak).
IV.2.1.2 Bukti Penyetoran 1. Faktur Pajak merupakan bukti penyetor Pajak Masukan. 2. Atas Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000, sepanjang terhutang PPN walaupun tidak dipunggut oleh PT. Hutama Karya, tetap harus dibuatkan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
IV.2.1.3 Saat Penerbitan Faktur Pajak 1. PKP Rekanan wajib menerbitkan Faktur Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada PT. Hutama Karya.
88
2. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
IV.2.1.4 Surat Setoran Pajak (SSP) SSP (Surat Setoran Pajak) terhadap Pajak Masukan sudah tidak diperlukan lagi sebagai ibukti pembayaran apajak kepada Rekanan, SSP dapat dibuat apabila dalam SPT Konsolidasi Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang disetorkan atas selisih tersebut paling lambat tanggal 15 tiap bulannya.
IV.2.2 Evaluasi Pajak Masukan selama tahun 2006 Dalam seluruh perolehan Barang Kena Pajak
dan Jasa Kena Pajak yang
dilakukan PT. Hutama Karya selama bulan Januari-Desember 2006, ternyata Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada PT. Hutama Karya (Pajak Masukan) sebesar Rp 68.134.699.676,-. Berikut ini merupakan tabel rincian Pajak Masukan PT. Hutama Karya selama tahun 2006 : Tabel IV.12 Pajak Masukan PT. Hutama Karya selama tahun 2006 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni
Dasar Pengenaan Pajak 47.488.937.170 29.218.974.650 37.610.888.690 42.725.867.780 45.485.018.630 41.793.139.200
Pajak Masukan 4.748.893.717 2.921.897.465 3.761.088.869 4.272.586.778 4.548.501.863 4.179.313.920 89
Juli Agustus September Oktober November Desember
54.077.588.500 78.097.007.630 63.339.567.740 62.938.764.470 68.730.470.870 109.840.771.430
5.407.758.850 7.809.700.763 6.333.956.774 6.293.876.447 6.873.047.087 10.984.077.143
Total
681.346.996.760
68.134.699.676
Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. Hutama Karya selama bulan Januari tahun 2006 sebesar Rp 47.488.937.170,- Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya : Dasar Pengenaan Pajak : Rp 47.488.937.170,Tarif PPN : 10% PPn Masukan : Rp 4.748.893.717,Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut : Dr. Pembelian
Rp 47.488.937.170,-
Dr. PPN Masukan
Rp 4.748.893.717,-
Cr. Kas
Rp. 52.237.830.887,-
Jurnal diatas menegaskan bahwa jumlah PPN Masukan adalah sebesar Rp 4.748.893.717,-, sehingga jumlah kas yang harus dikeluarkan oleh PT. Hutama Karya selama bulan Januari tahun 2006 adalah sebesar Rp. 52.237.830.887,-. Atas PPN Masukan tersebut dibuatlah Faktur Pajak Standar oleh lawan transaksi sebagai bukti 90
pungutan Pajak Pertambahan Nilai terutang PT. Hutama Karya atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terjadi. Tabel IV.13 Rekapitulasi Pajak Masukan PT. Hutama Karya tahun 2006
URAIAN
WIL. I CABANG SUMUT & ACEH (MEDAN) CABANG RIAU (PEKANBARU) CABANG SUMBAR (PADANG) CABANG JAMBI CABANG LAMPUNG CABANG BATAM CABANG BENGKULU CABANG SUMSEL (PALEMBANG) SUB JUMLAH WIL. II CABANG DKI, BOTABEK & BANTEN SUB JUMLAH WIL. III CABANG JAWA BARAT SUB JUMLAH WIL. IV CABANG JAWA TENGAH CABANG KALTIM
TOTAL PM
KOREKSI
1.962.208.046,00
0,00
3.183.803.793,00
0,00
1.210.091.339,00
TDK
DIKREDITKAN
PPN DISETOR
1.962.208.046,00
0,00
0,00
3.183.803.793,00
0,00
0,00
0,00
1.210.091.339,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644.335.474,00
0,00
0,00
644.335.474,00
0,00
102.919.655,00
0,00
0,00
102.919.655,00
0,00
1.064.563,00
0,00
0,00
1.064.563,00
0,00
1.022.828.030,00
0,00
0,00
1.022.828.030,00
0,00
8.127.250.900,00
0,00
0,00
8.127.250.900,00
0,00
24.138.964.022,00
0,00
0,00
24.138.964.022,00
0,00
24.138.964.022,00
0,00
0,00
24.138.964.022,00
0,00
8.630.142.123,00
0,00
0,00
8.630.142.123,00
0,00
8.630.142.123,00
0,00
0,00
8.630.142.123,00
0,00
12.890.562.711,00
0,00
0,00
12.890.562.711,00
0,00
64.340.750,00
0,00
0,00
64.340.750,00
0,00 91
(SAMARINDA) CABANG KALSEL (BANJARMASIN) SUB JUMLAH WIL. V CABANG JAWA TIMUR (SURABAYA) CABANG BALI (DENPASAR) CABANG NTT (KUPANG) CABANG NTB (MATARAM) SUB JUMLAH WIL. VI CABANG SULSEL (MAKASSAR) CABANG SULTENG (PALU) CABANG SULTRA (KENDARI) CABANG SULUT (MANADO) CABANG GORONTALO CABANG PAPUA SUB JUMLAH DIVISI EPC KANTOR PUSAT
JUMLAH
10.201.778,00
0,00
0,00
10.201.778,00
12.965.105.239,00
0,00
0,00
12.965.105.239,00
0,00
2.884.903.173,00
0,00
0,00
2.884.903.173,00
0,00
3.379.439.684,40
0,00
0,00
3.379.439.684,40
0,00
295.933.903,00
0,00
0,00
295.933.903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.560.276.760,40
0,00
0,00
6.560.276.760,40
0,00
2.997.446.076,70
0,00
0,00
2.997.446.076,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684.135.446,00
0,00
0,00
684.135.446,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.441.286,00 4.242.022.808,70
0,00 0,00
0,00 0,00
560.441.286,00 4.242.022.808,70
0,00 0,00
3.192.464.770,00 278.473.049,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.192.464.770,00 278.473.049,00
0,00 0,00
68.134.699.672,10
0,00
0,00
68.134.699.672,10
0,00
Dilihat dari tabel Pajak Masukan tahun 2006, Pajak Masukan Wilayah II adalah yang paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, hal ini dikarenakan pada tahun 2006 Wilayah II banyak sekali melakukan transaksi, berikut ini beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya tahun 2006 : 92
Tabel IV.14 Faktur Pajak Masukan PT. Hutama Karya tahun 2006
NPWP Lawan Transaksi 09830722690100 0
Nama Lawan Transaksi
01649378550900 0
CITRA KARYA CV. KUMALA RINDANG TEGUH CV. RINENGG O RIA
02.449.217.5‐ 413.000
CV.SINAR MAKMUR
01860701061200 0
Nomor Seri FP/PEB/PI B VNIMS9010000001 EBWNL6120000103 DPVXQ5090000049
FJJCR‐413‐ 0000086
Tanggal Faktur
PPN
NPWP Lawan Transaksi
10.067.02 7
01.001.611.1.051.00 0
29/12/2006
409.500
01.001.611.1.051.00 0
01/12/2006
36.375.78 1
07/12/2006
18/12/200 6
01.001.611.1.051.00 0 01.001.611.1.051.00 8.551.600 0
Dari tabel Faktur Pajak di atas, beberapa pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya tahun 2006 diantaranya adalah : a. Pembayaran ke-1 pekerjaan rangka atap baja pembangunan gedung DPRD Kabupaten Sumba Barat b. Pekerjaan pemasangan Wall Paper c. Pembayaran tagihan kedua dan ketiga proyek pembangunan perpanjangan landasan tahap –III Bandara Ahmad Yani Semarang. d. Pembelian Plate 4,5 mm x 20, 40 Lembar dan Plate Expanded 3045 x 4 x 8, 20 Lembar
93
IV.2.3 Evaluasi Pajak Masukan selama tahun 2007 Dalam seluruh perolehan Barang Kena Pajak
dan Jasa Kena Pajak yang
dilakukan PT. Hutama Karya selama bulan Januari-Desember 2007, ternyata Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada PT. Hutama Karya (Pajak Masukan) sebesar Rp 101.511.163.381,-. Berikut ini merupakan tabel rincian Pajak Masukan PT. Hutama Karya selama tahun 2007 : Tabel IV.15 Pajak Masukan PT. Hutama Karya selama tahun 2007 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Masukan
87.787.793.480 61.514.020.830 54.350.012.420 52.908.750.830 88.099.685.050 88.250.891.920 88.143.925.980 102.612.194.980 106.145.894.440 63.957.813.810 92.001.801.820 129.338.848.250
8.778.779.348 6.151.402.083 5.435.001.242 5.290.875.083 8.809.968.505 8.825.089.192 8.814.392.598 10.261.219.498 10.614.589.444 6.395.781.381 9.200.180.182 12.933.884.825
1.015.111.633.810
101.511.163.381
Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. Hutama Karya selama bulan Januari tahun 2007 sebesar Rp 87.787.793.480,- Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya : Dasar Pengenaan Pajak : Rp 87.787.793.480,94
Tarif PPN : 10% PPn Masukan : Rp 8.778.779.348,Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut : Dr. Pembelian
Rp 87.787.793.480,-
Dr. PPN Masukan
Rp 8.778.779.348,-
Cr. Kas
Rp. 96.566.572.828,-
Jurnal diatas menegaskan bahwa jumlah PPN Masukan adalah sebesar Rp 8.778.779.348,-, sehingga jumlah kas yang harus dikeluarkan oleh PT. Hutama Karya selama bulan Januari tahun 2007 adalah sebesar Rp. 96.566.572.828,-. Atas PPN Masukan tersebut dibuatlah Faktur Pajak Standar oleh lawan transaksi sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai terutang PT. Hutama Karya atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terjadi.
Tabel IV.16 Rekapitulasi Pajak Masukan PT. Hutama Karya tahun 2007 TOTAL PM URAIAN
WIL. I CABANG SUMUT & ACEH (MEDAN)
1.937.413.588,00
KOREKS I
0,00
TD K
DIKREDITKAN
PPN DISETO R
1.937.413.588,00
0,00
95
CABANG RIAU (PEKANBARU) CABANG SUMBAR (PADANG) CABANG JAMBI CABANG LAMPUNG CABANG BATAM CABANG BENGKULU CABANG SUMSEL (PALEMBANG) SUB JUMLAH WIL. II CABANG DKI, BOTABEK & BANTEN SUB JUMLAH WIL. III CABANG JAWA BARAT SUB JUMLAH WIL. IV CABANG JAWA TENGAH CABANG KALTIM (SAMARINDA) CABANG KALSEL (BANJARMASIN ) CABANG KALBAR (PONTIANAK) SUB JUMLAH WIL. V CABANG JAWA TIMUR (SURABAYA)
7.597.211.046,00
0,00
0,00
7.597.211.046,00
0,00
1.685.124.739,00
0,00
0,00
1.685.124.739,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.028.677,00
0,00
0,00
13.028.677,00
0,00
325.343.477,00
0,00
0,00
325.343.477,00
0,00
254.257.842,00
0,00
0,00
254.257.842,00
0,00
1.038.083.755,00
0,00
0,00
1.038.083.755,00
0,00
12.850.463.124,00
0,00
0,00
12.850.463.124,00
0,00
37.596.005.420,00
0,00
0,00
37.596.005.420,00
0,00
37.596.005.420,00
0,00
0,00
37.596.005.420,00
0,00
9.036.057.771,00
0,00
0,00
9.036.057.771,00
0,00
9.036.057.771,00
0,00
0,00
9.036.057.771,00
0,00
4.236.376.652,00
0,00
0,00
4.236.376.652,00
0,00
4.814.697.064,00
0,00
0,00
4.814.697.064,00
0,00
1.392.548.342,00
0,00
0,00
1.392.548.342,00
2.827.184.512,00
0,00
0,00
2.827.184.512,00
13.270.806.570,00
0,00
0,00
13.270.806.570,00
0,00
809.632.163,00
0,00
0,00
809.632.163,00
0,00
96
CABANG BALI (DENPASAR) CABANG NTT (KUPANG) CABANG NTB (MATARAM) SUB JUMLAH WIL. VI CABANG SULSEL (MAKASSAR) CABANG SULTENG (PALU) CABANG SULTRA (KENDARI) CABANG SULUT (MANADO) CABANG GORONTALO CABANG PAPUA SUB JUMLAH DIVISI EPC KANTOR PUSAT DIVISI JL & JEMB JUMLAH
20.048.994.521,00
0,00
0,00
20.048.994.521,00
0,00
559.335.918,00
0,00
0,00
559.335.918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.417.962.602,00
0,00
0,00
21.417.962.602,00
0,00
2.845.337.475,00
0,00
0,00
2.845.337.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629.239.500,00
0,00
0,00
629.239.500,00
0,00
25.105.391,00
0,00
0,00
25.105.391,00
0,00
607.539.939,00 4.107.222.305,00
0,00 0,00
0,00 0,00
607.539.939,00 4.107.222.305,00
0,00 0,00
2.117.158.734,00 1.071.199.663,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.117.158.734,00 1.071.199.663,00
0,00 0,00
44.287.192,00
0,00
0,00
44.287.192,00
0,00
101.511.163.381,0 0
0,00
0,00
101.511.163.381,0 0
0,00
Dilihat dari tabel Pajak Masukan tahun 2007, Pajak Masukan Wilayah II adalah yang paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 Wilayah II banyak sekali melakukan transaksi, berikut ini beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya tahun 2007 :
97
Tabel IV.17 Faktur Pajak Masukan PT. Hutama Karya tahun 2007
NPWP Lawan Transaksi
Nama Lawan Transaks i
01708698442400 0
CV. Sinar Terang
01280047042100 0
PT. Indra Group
01122482164100 0
PT. Varia Usaha PT. Jaya Trade Indonesi a PT. Holcim Beton
01303731207300 0 01350656306200 0
Nomor Seri FP/PEB/PIB 00007.0000059 9 00007.0000004 2 00007.0000462 6 00007.0000132 6 00007.0002357 8
Tanggal Faktur
PPN
NPWP Lawan Transaksi
03/12/200 7
6.421.490
01.001.611.1.051.00 0
05/12/200 7
35.327.77 5
01.001.611.1.051.00 0
19/12/200 7
10.530.31 8
01.001.611.1.051.00 0
19/12/200 7
36.094.18 8
01.001.611.1.051.00 0
10/12/200 7
4.462.500
01.001.611.1.051.00 0
Dari tabel Faktur Pajak di atas, beberapa pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya tahun 2007 diantaranya adalah : a. Pembelian Besi Beton 6 mm, Paku 5 cm, Paku 7 cm, Terpal 6x 8 m, Besi Beton 2 mm KS, Kaso 4/6 x 4 Meranti Class, Besi Beton ULIR 13 mm KS, besi beton DIA 25 mm KS, Styrofoam 1 cm, Plastik Cor, Resibon 4” Tebal, Mesin Gurinda tangan Makita 4”9553 Ni, Triplek 9mm x4 x 8, Plastik Cor Diam 25 mm L=4 Cm, Busa VR 10 Cm, Geotextile Non Woven, Wire Mesh M 10 F. b. Pembayarn Pekerjaan Galian Batu dengan Alat Beker. c. Pembelian Semen Gresik Curah Type 1.
98
d. Pembelian Aspal 60/70 Ex Pertamina. e. Pembelian Beton siap pakai dengan spesifikasi : K-350/12+/-2, G25, F
IV.2.4 Evaluasi Pajak Masukan selama tahun 2008 Dalam seluruh perolehan Barang Kena Pajak
dan Jasa Kena Pajak yang
dilakukan PT. Hutama Karya selama bulan Januari-Desember 2008, ternyata Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada PT. Hutama Karya (Pajak Masukan) sebesar Rp 126.265.265.456,-. Berikut ini merupakan tabel rincian Pajak Masukan PT. Hutama Karya selama tahun 2008 :
Tabel IV.18 Pajak Masukan PT. Hutama Karya selama tahun 2008 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Masukan
119.064.888.160 96.989.377.120 97.078.999.560 136.332.331.860 126.689.380.060 144.838.101.070 110.448.991.770 113.527.096.620 107.579.729.220 64.283.182.710 68.221.097.690 77.599.478.720
11.906.488.816 9.698.937.712 9.707.899.956 13.633.233.186 12.668.938.006 14.483.810.107 11.044.899.177 11.352.709.662 10.757.972.922 6.428.318.271 6.822.109.769 7.759.947.872
1.262.652.654.560
126.265.265.456
99
Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa nilai pembelian yang dilakukan PT. Hutama Karya selama bulan Januari tahun 2008 sebesar Rp 119.064.888.160,- Dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya : Dasar Pengenaan Pajak : Rp 119.064.888.160,Tarif PPN : 10% PPn Masukan : Rp 11.906.488.816,Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut : Dr. Pembelian
Rp 119.064.888.160,-
Dr. PPN Masukan
Rp 11.906.488.816,-
Cr. Kas
Rp. 130.971.376.976,-
Jurnal diatas menegaskan bahwa jumlah PPN Masukan adalah sebesar Rp 11.906.488.816,-, sehingga jumlah kas yang harus dikeluarkan oleh PT. Hutama Karya selama bulan Januari tahun 2007 adalah sebesar Rp.130.971.376.976,-. Atas PPN Masukan tersebut dibuatlah Faktur Pajak Standar oleh lawan transaksi sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai terutang PT. Hutama Karya atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang terjadi.
100
Tabel IV.19 Rekapitulasi Pajak Masukan PT. Hutama Karya tahun 2008 TOTAL PM URAIAN
WIL. I CABANG SUMUT & ACEH (MEDAN) CABANG RIAU (PEKANBARU) CABANG SUMBAR (PADANG) CABANG JAMBI CABANG BATAM CABANG BENGKULU CABANG SUMSEL (PALEMBANG) SUB JUMLAH WIL. II JAWA BARAT (BANDUNG) DIVISI HAKAPOLE CABANG LAMPUNG SUB JUMLAH WIL. III JAWA TENGAH (SEMARANG) CABANG KALTIM (SAMARINDA) CABANG KALSEL (BANJARMASIN
KOREKS I
TD K
DIKREDITKAN
PPN DISETO R
4.631.643.260,00
0,00
0,00
4.631.643.260,00
0,00
3.695.159.509,00
0,00
0,00
3.695.159.509,00
0,00
1.137.898.910,00
0,00
0,00
1.137.898.910,00
0,00
0,00 81.036.366,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 81.036.366,00
0,00 0,00
230.727.513,00
0,00
0,00
230.727.513,00
0,00
1.082.426.982,00
0,00
0,00
1.082.426.982,00
0,00
10.858.892.540,00
0,00
0,00
10.858.892.540,00
0,00
16.358.560.758,00
0,00
0,00
16.358.560.758,00
0,00
1.942.914.324,00
0,00
0,00
1.942.914.324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.301.475.082,00
0,00
0,00
18.301.475.082,00
0,00
5.119.495.296,00
0,00
0,00
5.119.495.296,00
0,00
3.086.246.177,00
0,00
0,00
3.086.246.177,00
0,00
428.442.139,00
0,00
0,00
428.442.139,00
0,00
101
) CABANG KALBAR (PONTIANAK) SUB JUMLAH WIL. IV CABANG JAWA TIMUR (SURABAYA) CABANG BALI (DENPASAR) CABANG NTT (KUPANG) CABANG NTB (MATARAM) SUB JUMLAH
WIL. V CABANG SULSEL (MAKASSAR) CABANG SULTENG (PALU) CABANG SULTRA (KENDARI) CABANG SULUT (MANADO) CABANG GORONTALO CABANG PAPUA SUB JUMLAH DIVISI JL & JEMBATAN DIVISI GEDUNG KANTOR PUSAT DIVISI EPC JUMLAH
1.306.971.520,00
0,00
0,00
1.306.971.520,00
0,00
9.941.155.132,00
0,00
0,00
9.941.155.132,00
0,00
776.050.595,00
0,00
0,00
776.050.595,00
0,00
9.484.634.453,00
0,00
0,00
9.484.634.453,00
0,00
205.677.473,00
0,00
0,00
205.677.473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.466.362.521,00
0,00
0,00
10.466.362.521,00
0,00
3.364.952.360,00
0,00
0,00
3.364.952.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898.408.214,00
0,00
0,00
898.408.214,00
0,00
125.994.372,00
0,00
0,00
125.994.372,00
0,00
810.851.956,00 5.200.206.902,00
0,00 0,00
0,00 0,00
810.851.956,00 5.200.206.902,00
0,00 0,00
14.402.636.325,00
0,00
0,00
14.402.636.325,00
0,00
49.289.978.375,00
0,00
0,00
49.289.978.375,00
0,00
7.627.325.103,00 177.223.476,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7.627.325.103,00 177.223.476,00
0,00 0,00
126.265.255.456,0 0
0,00
0,00
126.265.255.456,0 0
0,00
102
Dilihat dari tabel Pajak Masukan tahun 2008, Pajak Masukan Wilayah II adalah yang paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, hal ini dikarenakan pada tahun 2008 Wilayah II banyak sekali melakukan transaksi, berikut ini beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya tahun 2008 :
Tabel IV.20
Pajak Masukan PT. Hutama karya tahun 2008
NPWP Lawan Transaksi 01061210905100 0 01061747009200 0
01770618502800 0
02614462603900 0
Nama Lawan Transaksi PT. Adhimix Precast Indonesia PT. Schneider Indonesia PT. Neksusind o Cahaya Gemilang PT. Vastorindo Djaya Semesta
Nomor Seri FP/PEB/PI B
PPN
NPWP Lawan Transaksi
31/12/200 8
10.528.00 0
01.001.611.1.051.00 0
30/12/200 8
41.821.80 5
01.001.611.1.051.00 0
00008.0000054 0
22/12/200 8
35.084.14 1
01.001.611.1.051.00 0
00008.0000005 5
02/12/200 8
30.123.70 2
01.001.611.1.051.00 0
00508.0000207 8 00008.0005266 3
Tanggal Faktur
Dari tabel Faktur Pajak di atas, beberapa pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya tahun 2007 diantaranya adalah : a. Readymix Concrete Mutu : Fc 37 (K450)-FA b. Pembayaran E-SDQ-BUSWAY Supply busduct 4000A c. Pekerjaan Canopy
103
d. Pekerjaan Plumbing Dari ketiga tabel Rekapitulasi Pajak Masukan tahun 2006, 2007, dan 2008 wilayah yang paling banyak melakukan transaksi adalah Wilayah II, hal ini dikarenakan Wilayah II merupakan wilayah yang paling berkembang di bandingkan dengan wilayahwilayah lain dalam segi pembangunan. Sehingga dalam kurun wktu 2006, 2007, dan 2008 Pajak Masukan Wilayah II adalah yang paling besar.
IV.3 Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pemungutan pajak . Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau peyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit memuat : 1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP, dan atau JKP, 2. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, atau penerima JKP, 3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, 4. PPN yang dipungut, 5. PPn BM yang dipungut, 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, 7. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
104
Dalam PER-159/PJ./2006 Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Kode Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. 2 (dua) digit Kode Transaksi; 2. 1 (satu) digit Kode Status; dan 3.
3 (tiga) digit Kode Cabang. Sedangkan Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. 2(dua) digitTahunPenerbitan;dan b. 8 (delapan) digit Nomor Urut.
Faktur Pajak yang tidak memenuhi kriteria seperti yang telah ditetapkan atau faktur pajak rusak/cacat atau hilang, maka PPN yang tertera dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Tentunya ini menjadi kendala dalam penghitungan PPN. Oleh karena itu, pengadmnistrasian faktur pajak dalam kewajiban perpajakan PPN, sangatlah penting.
Untuk mengantisipasi kesalahan dalam pembuatan pembuatan Faktur Pajak, PT. Hutama Karya membuat sebuah system yang khusus untuk menangani faktur pajak, baik faktur pajak untuk Pajak Keluaran maupun faktur pajak untuk Pajak Masukan. Selama mengadakan observasi, penulis tidak menemukan adanya kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak dan juga tidak menemukan adanya Faktur Pajak yang cacat atau
105
dikembalikan. Hal ini dikarenakan PT. Hutama Karya memiliki tenaga yang ahli di bidang tersebut dan juga karena PT. Hutama Karya memiliki sistem administrasi yang baik dan rapi, sehingga kesalahan-kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak dapat dihindarkan.
IV.4 Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Hutama Karya Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang KUP, dijelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkredtan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh piha Pengusaha Kena Pajak dan /atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan di Indonesia adalah self assesment system, dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pahak terutang ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar. Sarana yang digunakan untuk menghitung, menyetor, dan melapor jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut adalah SPT Masa PPN. Untuk SPT Masa PPN wajib dilaporkan jumlah pajak terutangnya setiap bulan ke KPP tempat wajib Pajak tersebut terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 4 UU KUP ditentukan bahwa pengisian SPT harus dlakukan dengan lengkap, benar dan ditandatangani oleh :
106
a.
Pengurus atau Direksi untuk Wajib Pajak Badan ;
b. Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam kartu NPWP dan SK PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal SPT ditandatangani lain oleh pihak lain selain yang ditentukan maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. SPT harus disampaikan dengan lengkap, artinya disertai dengan lampiran yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak. SPT yang disampaikan tidak lengkap dianggap SPT tersebut tidak pernah disampaikan. Tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN adalah pada tanggal 20 (dua puluh) Masa Pajak berikutnya. Sedangkan batas waktu pembayaran SPT Masa Terutang adalah pada tanggal 15 Masa Pajak berikutnya. Apabila terlambat menyampaikan SPT makan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. PT. Hutama Karya selaku Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah melaporkan SPT Masa PPN untuk tahun 2006, 2007, dan 2008. Untuk pelaporan SPT Masa pada tahun 2006, PT. Hutama Karya menggunakan SPT Masa PPN formulir 1195, namun terhitung mulai 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 Pasal 2 ayat (1), SPT terdiri dari : a. Induk SPT - Formulir 1170 b. Lampiran I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM - Formulir 1170 A c. Lampiran II Daftar Pajak Masukan dan PPn BM - Formulir 1170 B Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia berdasarkan sistem faktur, sehingga setiap Penyerahan Barang dan Jasa yang dilakukan pengusaha Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut dibuat oleh PT. Hutama Karya
107
sebagai Pengusaha Kena Pajak penjual setiap kali melakukan penyerahan atau penagihan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Saat pembuatan Faktur Pajak ini sangat terkait dengan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai karena saat pembuatan Faktur Pajak ini akan menentukan kapan Pajak Keluaran dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Keluaran ini dilaporkan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan fasilitas eSPT (Sentralisasi Pajak Pertambahan Nilai), maka penanggalan pada Faktur Pajak keluaran yang tidak sama dengan bulan yang bersangkutan dalam laporan eSPT Pajak Pertambahan Nilai akan ditolak, Hal ini dapat dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan. Pada saat PT. Hutama Karya sebagai Pengusaha Kena Pajak mengirimkan tagihan diwajibkan membuat : 1. Faktur Pajak Standar yang sudah diisi lengkap. Tanggal Faktur Pajak adalah tanggal saat dilaksanakannya penagihan oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila harga jual atau penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal Faktur Pajak dibuat, yaitu pada saat melakukan penagihan. 2. Faktur Pajak dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak yang dipungut Pajak b. Lembar ke-2 untuk Pengusaha Kena Pajak (Perum Perhutani) c. Lembar ke-3 untuk Kepala KPP melalui Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 3. Serat Setoran Pajak dibuat Rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :
108
a. Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak rekanan b. Lembar ke-2 untuk dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai c. Lembar ke-3 untuk Kepala KPP melalui Pemungut Pajak Pertambahan Nilai d. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro e. Lembar ke-5 untuk arsip pemungut Pajak Pertambahan Nilai Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No Kep-394/PJ./2003 tanggal 31 Desember 2003 mengenai sentralisasi PPN dan mengalami perubahan pada tahun 2004 dengan Keputusan Dirjen Pajak No Kep-394/PJ./2004 tanggal 14 April 2004, maka untuk penyetoran dan pelaporan PT. Hutama Karya ditentukan secara sentralisasi oleh Kantor Pusat dengan menggunakan NPWP 01.001.611.1-051.000 sebagai berikut : 1. Masing-masing Wilayah yaitu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah VI, Divisi Jalan dan Jembatan, Divisi Gedung, serta Divisi EPC, mengirimkan softcopy SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk Excel ke Kantor Pusat PT. Hutama Karya paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. 2. Melaporkan eSPT Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Apabila pada tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian eSPT dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Dalam hal pelaporan pajak Pertambahan Nilai PT. Hutama Karya tahun 2006, 2007, dan 2008, penulis tidak menemukan adanya keterlambatan dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hutama Karya dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Hutama Karya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak menyebabkan PT. Hutama Karya harus membayar denda administrasi.
109
Dari keseluruhan data-data dan hasil wawancara yang diperoleh Penulis dari karyawan PT. Hutama Karya, Penulis menyimpulkan bahwa PT. Hutama Karya sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan yang berlaku, mulai dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai samapi pelaporan pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara.
IV.4.1 Kendala dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Hutama Karya Kendala yang dihadapi PT. Hutama Karya dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah seringnya Kantor Wilayah terlambat dalam melaporkan penyetoran dan pelaporan PPN ke Kantor Pusat PT. Hutama Karya. Hal ini dimaklumi karena terdapat banyak wilayah di dalam Struktur Organisasi PT. Hutama Karya. Setiap wilayah harus mengikuti prosedur pelaporan dan penyetoran PPN yang telah ditetapkan ke Kantor Pusat.
Hal ini yang mengakibatkan seringnya terjadi
keterlambatan pelaporan. Namun demikian, PT. Hutama Karya tidak telambat melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara pada setiap masa pajak. Karena PT HK tidak menunggu seluruh laporan dari wilayah untuk melaporkan SPT Masa PPN. Pelaporan tetap dilakukan tepat waktu untuk menghindari sanksi denda keterlambatan dan juga untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai WP. Baru kemudian setelah seluruh laporan dari wilayah diterima, PT. Hutama Karya membuat revisi terhadap laporan SPT Masa PPN yang telah di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara.
110
