ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.KALTIMEX LESTARI MAKMUR Jefta Israelka Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi - Universitas Gunadarma Jl. Palem Barat Raya, Pondok Pekayon Indah Blok CC 10 No.12 A. Bekasi, Jawa Barat
[email protected]
ABSTRAK Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta kesektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. PT. Kaltimex Lestari Makmur yang merupakan bagian dari sektor swasta memiliki kewajiban dalam peralihan kekayaan berupa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pada saat ini, Selain itu penelitian ini juga mencoba mengungkapkan apakah keseluruhan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai di perusahaan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak, Objek Pajak.
PENDAHULUAN
Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN),yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985. yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Oleh karena itu. Secara teoritis, nilai tambah itu sendiri berarti suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi dan distribusi. Secara sederhana, nilai tambah dibidang perdagangan juga dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dan harga beli.
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini dikaji guna membandingkan dan melihat kembali hasil penelitian dari peneliti yang lain dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bernardus Windu Setiawan dengan judul “ Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indogourmet Selaras”. Penelitian menggunakan metode analisis Deskriptif Analitis, yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan dan memberikan gambaran permasalahan mengenai kesesuaian penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan, apakah telah dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Peraturan dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, Meskipun terdapat perbedaan atas waktu pencatatan , namun masih diperbolehkan oleh Undang-Undang perpajakan karena masih memenuhi syarat yang berlaku.
METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode Analisis Deskriptif Analitis, yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan atas penjualan barang dagang Pada PT.Kaltimex Lestari Makmur. Objek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah PT. Kaltimex Lestari Makmur merupakan perusahaan dagang yang merupakan anak perusahaan dari PT.Kaltimex Energy. PT.Kaltimex Lestari Makmur berdomisili di
Gedung Menara Karya Lt.19 Unit G-H, Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Kuningan Timur. Setia Budi - Jakarta Selatan dengan NPWP : 02.286.470.6.063.000.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pemenuhan Ketentuan Formal Perpajakan PT.Kaltimex Lestari Makmur terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi Tiga, Jakarta. Dan perusahaan ini mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.286.470.6-063.000. PT.Kaltimex mempunyai kantor di Gedung Menara Karya Lt.19 Unit G-H, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan perusahaan ini tidak mempunyai cabang yang berada di lokasi yang berbeda. Perusahaaan ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, melakukan pelaporan dan penyetoran PPN, PPh 21, dan PPh 29. Dalam melakukan kewajibannya, PT.Kaltimex Lestari Makmur selalu melakukannya tepat waktu atau tidak pernah terlambat bayar maupun terlambat lapor. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Kaltimex Lestari Makmur menggunakan SPT Masa 1107. Dalam melaporkan SPT-nya PT. Kaltimex Lestari Makmur menggunakan sistem E-SPT, yaitu dengan cara menggunakan CD software yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dan kemudian setelah diisi data-data tentang SPT Masa Perusahaan disimpan dalam flashdisk atau media penyimpanan. Setelah itu, flash disk tersebut disampaikan ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Stetelah dicopy oleh petugas KPP, baru kemudian flashdisk tersebut dikembalikan. Hal ini diberlakukan apabila Faktur Pajak Masukan dan Keluaran lebih
dari 30 buah dalam setiap bulannya. Bila kurang dari 30 buah dapat menggunakan blanko yang diisi secara manual oleh perusahaan. Mekanisme Pemungutan PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku. Mekanisme pemungutan PPN tidak terlepas dari penerapan PPN disebuah perusahaan terutama penerapannya pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. Sebagai PKP, perusahaan tersebut memperhatikan hal-hal berikut : a. Pemungutan PPN sebesar 10 % atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). b. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). c. Melakukan setoran pajak yang terutang ke kas negara selambatnya 15 hari setelah berakhir masa pajak. d. Meyampaikan laporan perhitungan pajak dengan SPT Masa dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. e. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN keluaran maupun masukan dengan rapi dan tertib.
f. Menyelenggarakan
pencatatan
dalam
pembukuan
perusahaan
mengenai
perolehan dan penyerahan BKP/JKP. Jenis-jenis pajak yang dilaporkan oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur adalah : •
Pajak Pertambahan Nilai.
•
PPh Pasal 21 Ketentuan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaaan, dan penyelenggaraan kegiatan.
•
PPh Pasal 23 Perusahaan memungut pajak atas penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, jasa service (perbaikan) dan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
PPH Pasal 29 Merupakan Pajak terhadap Badan Usaha Tetap Pencatatan Akuntansi PPN Keluaran Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya. Contoh : Pada Tanggal 29 April 2008 PT. Kaltimex Lestari Makmur melakukan penjualan tunai kepada PT. Bakrie Sumatra Plantations Tbk sesuai dengan no. faktur 695/KLM/INV/IV/08, maka jurnalnya sebagai berikut: Kas
Rp. 144.769.625
Penjualan
Rp.131.608.750
PPN Keluaran
Rp. 13.160.875
Atas penjualan secara tunai tersebut, PT. Kaltimex Lestari Makmur membuat Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai. Sedangkan, untuk penjualan secara kredit dicatat dengan mendebit perkiraan piutang dagang dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya. Contoh : Pada tanggal 24 Juli 2008 PT. Kaltimex Lestari Makmur melakukan penjualan secara kredit kepada PT. Rohul Sawit Industri sebesar Rp. 479.710.089. Atas penjualan tersebut maka dibuat jurnal : Piutang Dagang
Rp. 527.681.098
Penjualan
Rp, 479.710.089
PPN Keluaran
Rp. 47.971.009
Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran : Kas
Rp. 527.681.098 Piutang Dagang
Rp. 527.681.098
Atas penjualan yang dilakukan dengan menerima uang muka, PT. Kaltimex Lestari Makmur belum mengakui PPN yang terutang karena dianggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). PPN yang terutang tersebut baru diakui pada saat dilakukan pengiriman barang. Sebagai contoh, pada tanggal 06 Maret 2008 PT. Kaltimex Lestari Makmur menerima uang muka sebesar Rp. 60.552.328 atas barang pesanan. Dari transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut : Kas
Rp. 60.552.328
Penerimaan Uang Muka
Rp. 60.552.328.
Dari transaksi diatas, belum dikenakan PPN dari keseluruhan penjualan yaitu sebesar Rp. 427.652.698, apabila pada bulan Desember dilunasi seluruh sisa dari kekurangan pembayaran tersebut dan barang telah diterima, maka jurnalnya adalah seperti berikut : Kas
Rp. 409.865.639
Uang Muka
Rp. 60.552.328
Penjualan
Rp. 427.652.698
PPN Keluaran
Rp. 42.765.269
Pencatatan Akuntansi PPN Masukan Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan dengan mendebit persediaan dan PPN Masukan serta mengkredit perkiraan kas. Contoh : Pada tanggal 01 September 2008, PT. Kaltimex Lestari Makmur melakukan pembelian kepada PT. Siskindo Utama Dharma sebesar Rp. 1.200.000 secara tunai. Hal ini sesuai dengan nomor faktur JV0922-08. Maka jurnalnya sebagai berikut : Persediaan
Rp. 1.200.000
PPN Masukan
Rp.
Kas
120.000 Rp. 1.320.000
Keseluruhan PPN Masukan yang dibayar perusahaan selama Masa Pajak bulan September dapat dilihat dalam lampiran formulir 1107 B SPM PPN. Selama Masa Pajak tersebut, Faktur Pajak yang dicatat dan dilaporkan sebanyak 9 buah.
Evaluasi atas pemungutan PPN Keluaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran yang terdapat pada PT. Kaltimex Lestari Makmur merupakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan BKP dan atau JKP ini salah satunya adalah kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penjualan dilakukan hanya lingkup dalam negeri saja, baik secara tunai maupun kredit, dengan uang muka ataupun tanpa uang muka. Setiap penjualan didasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli yang dituangkan dalam oerder pembelian (purchase order). Pesanan ini juga dapat diikat dengan surat perjanjian atau kontrak. Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), PT. Kaltimex Lestari Makmur menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagi bukti pemungutan pajak yang dibuat dan disertakan pada saat pengiriman BKP dan atau JKP tersebut ke pelanggan. Atas penerbitan Faktur Pajak ini harus ditandatangani oleh Direktur perusahaan. Apabila ada pelanggan baru yang melakukan pemesanan pada perusahaan, perusahaan menanyakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelanggan baru tersebut kemudian disimpan dalam file perusahaan untuk digunakan pada transaksi-transaksi selanjutnya. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau jasa Kena Pajak (JKP) oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur dapat digolongkan menjadi : 1. Penjualan Tunai, Faktur Pajak-nya dibuat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat penyerahan BKP dan atau JKP. 2. Penjualan Kredit yang lebih dari 30 hari, Faktur Pajak-nya dibuat saat diterbitkan invoice yang akan disertakan pada saat pengiriman BKP dan paling lambat dilunasi satu bulan kemudian.
Faktur Pajak Standar PT. Kaltimex Lestari Makmur dibuat sebanyak 3 rangkap, yaitu: a. Lembar ke-1 : Untuk penerima atau pembeli BKP dan atau JKP. b. Lembar ke-2 : Untuk PT. Kaltimex Lestari Makmur sebagai penjual BKP dan atau JKP c. Lembar ke-3 : Untuk Arsip. Pada saat menerima uang muka (advance payment), PT. Kaltimex Lestari Makmur tidak mengakui PPN yang terutang karena dianggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini disebabkan karena Faktur Pajak seharusnya dibuat pada setiap terjadinya pembayaran diterima. Jadi, jurnal yag terjadi seharusnya dari transaksi tanggal Kas
Rp. 66.607.560 Uang Muka
Rp. 60.552.328
PPN Keluaran
Rp.
6.055.232
Setelah barang diterima konsumen dan telah dilunasi maka jurnalnya : Kas
Rp. 403.810.407
Uang Muka
Rp. 60.552.328
Penjualan PPN Keluaran
Rp. 427.652.698 Rp. 36.710.037
Evaluasi atas pemungutan PPN Masukan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Selanjutnya, akan diuraikan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur yang timbul karena adanya pembelian BKP. Pembelian tersebut yaitu barang dagang. Pada setiap perolehan BKP yang berupa pembelian barang dagang, PT. Kaltimex Lestari Makmur menerima Faktur Pajak Standar dari PKP penjual yang dapat digunakam sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang akan dibayar pada akhir masa pajak. PPN atas perolehan BKP adalah berdasar Faktur Pajak dari PKP penjual. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pajak Masukan atas pembelian barang dagang ini dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama dengan dilakukannya pembelian. Untuk pembelian barang modal, pada saat barang-barang modal tersebut dibeli, dicatat sesuai dengan harga perolehannya yang mencakup harga beli, biaya kirim, serta biaya lain-lain bila ada. Di dalam harga perolehan, barang modal tersebut tidak termasuk PPN karena pembelian barang modal tersebutmerupakan Pajak Masukan yang akan dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan saat diperolehnya. Pada saat pembelian atas barang yang dapat dikreditkan PPN-nya, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Aktiva Tetap
XXX
PPN Masukan
XXX
Hutang
XXX
Setiap akhir tahun, perusahaan memperhitungkan penyusutan atas aktiva tetap perusahaan. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sedangkan lamanya aktiva tersebut disusutkan sesuai dengan taksiran umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh buku petunjuk aktiva tetap menurut peraturan perpajakan. Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Kaltimex Lestari Makmur Selama Tahun 2008 Pencatatan jurnal yang dilakukan PT. Kaltimex Lestari Makmur terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008.adalah sebagai berikut: Masa Januari 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Januari : Piutang Dagang
Rp. 389.888.444
Prepaid PPN – Keluaran ( Januari )
Rp.
35.444.404
Penjualan
Rp. 354.444.040
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 372.343.464
Uang Muka PPH 23
Rp.
17.544.980
Piutang Dagang
Rp. 389.888.444
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Januari : Pembelian
Rp. 369.004.103
PPN – Masukan ( Januari )
Rp.
Hutang Dagang
36.900.410 Rp. 405.904.513
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi Lebih bayar bulan Januari :
PPN – Lebih Bayar ( Januari )
Rp.
8.356.641
PPN- Masukan
Rp.
8.356.641
Masa Februari 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Februari : Piutang Dagang
Rp.1.128.404.261
Prepaid PPN – Keluaran ( Februari )
Rp. 102.582.202
Penjualan
Rp. 1.025.822.059
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.077.626.069
Uang Muka PPH 23
Rp.
50.778.192
Piutang Dagang
Rp.1.128.404.261
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Februari : Pembelian
Rp. 248.929.520
PPN – Masukan ( Februari )
Rp.
24.892.952
Hutang Dagang
Rp. 273.822.472
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Februari : PPN – Kurang Bayar ( Februari )
Rp.
Bank
69.332.613 Rp.
69.332.613
Masa Maret 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Maret : Piutang Dagang
Rp.1.016.781.689
Prepaid PPN – Keluaran ( Maret )
Rp.
92.434.699
Penjualan
Rp. 924.346.990
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 971.026.513
Uang Muka PPH 23
Rp.
45.755.446
Piutang Dagang
Rp.1.016.781.689
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Maret : Pembelian
Rp. 899.296.500
PPN – Masukan ( Maret)
Rp.
89.929.650
Hutang Dagang
Rp. 989.226.150
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Maret : PPN – Kurang Bayar ( Maret )
Rp.
2.505.049
Bank
Rp.
2.505.049
Masa April 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan April : Piutang Dagang
Rp. 806.868.579
Prepaid PPN – Keluaran ( April )
Rp.
73.351.689
Penjualan
Rp. 733.516.890
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 770.559.493
Uang Muka PPH 23
Rp.
36.309.086
Piutang Dagang
Rp. 806.868.579
Pada bulan April PT. Kaltimex Lestari Makmur tidak melakukan pencatatan pembelian hal ter sebut dikarenakan pada bulan ini tidak terdapat transaksi. Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan April :
PPN – Keluaran (April)
Rp.
72.351.689
Bank
Rp.
72.351.689
Masa Mei 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Mei : Piutang Dagang
Rp. 1.376.172.963
Prepaid PPN – Keluaran ( Mei )
Rp. 125.106.633
Penjualan
Rp. 1.251.066.330
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.314.245.180
Uang Muka PPH 23
Rp.
61.927.783
Piutang Dagang
Rp. 1.376.172.963
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Mei : Pembelian
Rp. 537.174.610
PPN – Masukan ( Mei )
Rp. 53.717.461
Hutang Dagang
Rp.
590.892.071
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Mei : PPN – Kurang Bayar ( Mei )
Rp.
Bank
71.389.172 Rp.
71.389.172
Masa Juni 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Juni : Piutang Dagang
Rp. 480.060.152
Prepaid PPN – Keluaran ( Juni )
Rp.
43.641.832
Penjualan
Rp. 436.418.320
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 458.457.445
Uang Muka PPH 23
Rp.
21.602.706
Piutang Dagang
Rp. 480.060.152
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juni : Pembelian
Rp.
23.850.000
PPN – Masukan ( Juni )
Rp.
2.385.000
Hutang Dagang
Rp.
26.235.000
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Juni : PPN – Kurang Bayar ( Juni )
Rp.
Bank
41.256.832 Rp.
41.256.832
Masa Juli 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Juli : Piutang Dagang
Rp. 997.613.578
Prepaid PPN – Keluaran ( Juli )
Rp.
90.692.143
Penjualan
Rp. 906.921.435
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 952.720.967
Uang Muka PPH 23
Rp.
Piutang Dagang
44.892.611 Rp. 997.613.578
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juli : Pembelian
Rp.
312.911.006
PPN – Masukan ( Juli )
Rp.
31.291.101
Hutang Dagang
Rp.
344.202.107
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Juli : PPN – Kurang Bayar ( Juli )
Rp.
59.401.042
Bank
Rp.
59.401.042
Masa Agustus 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Agustus : Piutang Dagang
Rp.1.114.048.958
Prepaid PPN – Keluaran ( Agustus )
Rp. 101.277.178
Penjualan
Rp. 1.012.771.780
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.063.916.755
Uang Muka PPH 23
Rp.
50.132.203
Piutang Dagang
Rp. 1.114.048.958
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Agustus : Pembelian
Rp.
669.386.749
PPN – Masukan ( Agustus )
Rp.
66.938.675
Hutang Dagang
Rp.
736.325.424
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Agustus : PPN – Kurang Bayar ( Agustus )
Rp.
Bank
Masa September 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan September :
34.338.503 Rp.
34.338.503
Piutang Dagang
Rp. 775.265.867
Prepaid PPN – Keluaran ( September )
Rp.
70.478.716
Penjualan
Rp. 704.787.151
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 740.378.903
Uang Muka PPH 23
Rp.
34.886.964
Piutang Dagang
Rp. 775.265.867
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan September : Pembelian
Rp.
248.143.962
PPN – Masukan ( September )
Rp.
24.814.396
Hutang Dagang
Rp.
272.958.358
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan September : PPN – Kurang Bayar ( September ) Rp. Bank
45.664.320 Rp.
45.664.320
Masa Oktober 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Oktober : Piutang Dagang
Rp.
368.425.969
Prepaid PPN – Keluaran ( Oktober )
Rp.
Penjualan
Rp. 334.932.700
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 351.846.800
Uang Muka PPH 23
Rp.
16.579.169
33.493.269
Piutang Dagang
Rp. 368.425.969
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Oktober : Pembelian
Rp.
67.257.090
PPN – Masukan ( Oktober )
Rp.
6.725.709
Hutang Dagang
Rp.
73.982.799
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Oktober : PPN – Kurang Bayar ( Oktober )
Rp.
26.767.560
Bank
Rp.
26.767.560
Masa November 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan November : Piutang Dagang
Rp. 1.123.222.101
Prepaid PPN – Keluaran ( November )
Rp.
102.111.100
Penjualan
Rp. 1.021.111.001
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 1.072.677.106
Uang Muka PPH 23
Rp.
50.544.995
Piutang Dagang
Rp. 1.123.222.101
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan November : Pembelian
Rp.
384.521.880
PPN – Masukan ( November )
Rp.
38.452.188
Hutang Dagang
Rp.
422.974.068
Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan November : PPN – Kurang Bayar ( November ) Rp. Bank
63.658.912 Rp.
63.658.912
Masa Desember 2008 Pencatatan untuk penjualan bulan Desember : Piutang Dagang
Rp. 212.622.846
Prepaid PPN – Keluaran ( Desember )
Rp.
19.329.350
Penjualan
Rp. 193.293.496
Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal Bank
Rp. 203.054.818
Uang Muka PPH 23
Rp.
9.568.028
Piutang Dagang
Rp. 212.622.846
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Desember : Pembelian
Rp. 1.197.295.385
PPN – Masukan ( Desember )
Rp. 119.729.538
Hutang Dagang
Rp. 1.317.024.923
Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi Lebih bayar bulan Desember : PPN – Lebih Bayar ( Desember ) PPN- Masukan
Rp.
100.400.188 Rp.
100.400.188
Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT, Kaltimex Lestari Makmur Selama Tahun 2008 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kaltimex Lestari Makmur untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008, adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2 Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Kaltimex Lestari Makmur Selama Tahun 2008 (dalam rupiah) Masa Pajak
Tanggal Pelaporan SPM PPN
Januari
20-02-2008
Februari
19-03-2008
Maret
21-04-2008
April
Kompensasi Kelebihan PPN Tahun Lalu/Bulan Lalu
PPN Masukan
Masa Pajak Tidak Sama
PPN Keluaran
Kurang Bayar (-)
Lebih Bayar (+)
6.900.635
43.801.045
-
35.444.404
-
8.356.641
33.249.593
-
102.582.202
69.332.613
-
-
89.929.650
-
92.434.699
2.505.049
-
21-05-2008
-
-
-
73.351.689
73.351.689
-
Mei
20-06-2008
-
53.717.461
-
125.106.633
71.389.172
-
Juni
18-07-2008
-
2.385.000
-
43.641.832
41.256.832
-
Juli
19-08-2008
-
31.291.101
-
90.692.143
59.401.042
-
Agustus
17-09-2008
-
66.938.675
-
101.277.178
34.338.503
-
September
17-10-2008
-
24.814.396
-
70.478.716
45.664.320
-
Oktober
17-11-2008
-
6.725.709
-
33.493.269
26.767.560
-
November
17-12-2008
-
38.452.188
-
102.111.100
63.658.912
-
Desember
20-01-2009
-
119.729.538
-
19.329.350
8.356.641
100.400.188
KESIMPULAN
Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya di dalam PT. Kaltimex Lestari Makmur banyak hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal-hal yang harus lebih diperhatikan untuk penerapan yang lebih baik ataupun hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan. Kekurangan maupun kelebihan tersebut dapat berasal dan dimiliki baik dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, juga dapat berasal dari metode perhitungan dan pencatatan atas terjadinya PPN yang dilakukan oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur yang dikenal dengan credit method. Berdasar atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada PT. Kaltimex Lestari Makmur dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Setiap transaksi yang terjadi pada PT. Kaltimex Lestari Makmur menggunakan perhitungan dengan dasar credit method dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dengan PPN Keluaran. Credit method memerlukan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang, yang terjadi karena adanya transaksi penjualan dan pembelian atas BKP ataupun JKP. 2. Perlakuan akuntansi PPN pada PT. Kaltimex Lestari Makmur cukup baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaopran SPT Masa PPN. 3. Pada setiap akhir bulan PT. Kaltimex Lestari Makmur membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan
apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dan juga, pada perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap. 4. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Kaltimex Lestari Makmur selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hanya pada bulan Mei perusahaan terlambat dalam melakukan pembayaran. 5. Perhitungan PPN PT. Kaltimex Lestari Makmur telah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2000, baik pencatatannya maupun pelaporannya. 6. Faktur-faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan telah disimpan dengan rapi, sehingga memudahkan untuk penyetoran dan pelaporan PPN. 7. Faktur-faktur pajak yang disimpan oleh perusahaan juga tidak terdapat yang cacat dan semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta cap atau stempel dari perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA
Brotodiharjo, R.Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak (edisi ketiga). Bandung : PT. Refika Aditama.1998 Djoko Muljono, Pajak Pertambahan Nilai. Yogyakarta : Andi. 2008 Mardiasmo. Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta : Andi. 2008 Primandita Fitrandi, Tejo Birowo dan Yuda Aryatno. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta : Salemba Empat. 2006 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Jakarta Richard W. Lindholm. Value-added Tax and Other Tax Reforms. Chicago : NelsonHall. 1994 Rochmat Soemitro. Pajak Pertambahan Nilai (edisi revisi). Bandung : PT. Eresco. 1990 Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti. Asas dan dasar perpajakan (edisi revisi). Bandung : PT. Refika Aditama. 2004 Sophar Lumbantoruan. Akuntansi Pajak (edisi revisi). Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005 Tarsis Tarmudji. Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2001 Untung Sukardji. Jurnal Perpajakan Indonesia (Volume 2 Nomor 7). Februari. 2003 Untung Sukardji. Pajak Pertambahan Nilai (edisi revisi). Jakata : Rajawali Pers. 2006
