EVALUASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. IBH

EVALUASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. IBH

Trehara Natayurisa Universitas Bina Nusantara Jalan. Kapuas 1 Blok H/5 Komp. BI Padang Harapan Bengkulu 38225 081298499762 [email protected]

ABSTRACT

PPN (Pertambahan Nilai) ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor – faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh PT. IBH sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai dengan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dimulai pada saat perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam dimana Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atau melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pada bulan berikutnya dalam hal dimana Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai. Dilihat dari prosedur Penjualan dan Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan terhadap transaksi penjualan PT. IBH hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari PT. IBH. Pembuatan Faktur Pajak menurut ketentuan Undang – undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1a), dimana Faktur Pajak dibuat pada tanggal saat penyerahan barang atau barang yang sudah dikirim atau dapat juga pada tanggal saat perusahaan menerima uang berkaitan transaksi penjulan yang terjadi. Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, Fakur Pajak.

PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen ketiga, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak itu harus didasarkan pada Undang-undang (UU). Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. Pemungutan pajak yang harus berlandaskan Undang – undang ini berarti pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilam Rakyat (DPR), yang biasa disebut “berasaskan yuridis”. Dengan asas ini, berarti pemerintah telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut pajak. Permasalahan perpajakan sekarang ini menjadi semakin berkembang dimana masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dalam perpajakan, sedangkan pemerintah sudah mencanangkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kelangsungan dan peningkatan Nasional, oleh karena itu permasalahan tersebut bisa menjadi permasalahan yang kompleks bagi perpajakan. Selain itu Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang melaksanakan pertumbuhan ekonomi agar ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik karena suatu ekonomi yang bagus akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah berusaha semaksimal untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia terutama dalam sektor pajak. Pajak berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Nomor 5 Tahun 2008 dan Perubahan yang Terakhir Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. PPN (Pertambahan Nilai) ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor – faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dengan mengumpulkan dana bagi pembangunan dari sektor perpajakan dapat diwujudkan dengan penyempurnaan sistem perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan yang berlaku dapat ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan negara. Pada kenyataan masih ada permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak terhadap peraturan yang diterapkan perpajakkan di dalam self assessment system. Meskipun dengan adanya reformasi dari official assessment system berubah menjadi self assessment system belum cukup untuk menyadarkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, melaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan.

METODE PENELITIAN Metodelogi yang digunakan yaitu metode kualitatif yang melaksanakan suatu penelitian melakukan pengamatan yang bertujuan untuk menunjukan pemenuhan kewajiban perpajakan (Pajak Pertambahan Nilai) PT IBH. Berikut ini karakteristik penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi yaitu , pertama, sumber data yang digunakan adalah data primer, dimana penulis memperoleh langsung data tersebut dari internal perusahaan yang menjadi objek penelitian. Kedua, lingkungan riset adalah lingkungan riil (field research). Ketiga, untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam rangka melakukan penelitian. Teknik-teknik yang digunakan adalah pertama observasi yang mana penulis melakukan pengamatan langsung ke perusahaan yang menjadi objek penelitian sehingga didapat gambaran jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Kedua, wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab lisan dengan pejabat perusahaan yang berwenang dan terkait dengan kebijakan akuntansi dan perpajakan perusahaan sehingga dapat diperoleh keterangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dengan permasalahan yang dibahas. Dan terakhir studi kepustakaan yaitu penulis menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dengan membaca dan mempelajari buku-buku pajak, artikel terkait, literaturliteratur, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan pajak, serta sumber-sumber tertulis lain baik tercetak maupun elektronik.

HASIL DAN BAHASAN Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan tentunya berupaya agar usahanya bisa terus berkembang dan maju serta memperoleh keuntungan. Perusahaan terus melakukan berbagai strategi pemasaran, dan melakukan pembaharuan agar bisa memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Pesatnya perkembangan usaha perusahaan bisa dilihat berdasarkan indikator berupa penjualan dan laba setiap tahunnya yang cenderung meningkat. Untuk lebih jelasnya, perkembangan usaha PT IBH dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Bidang usaha yang dilakukan PT IBH saat ini adalah general trading yang mana meliputi contohnya seperti untuk kegitan lab ataupun produksi. Perusahaan ini juga mengembangkan kegiatannya dengan cara penjualan berbagai macam gas yang dikembangkannya dengan menjunjung tinggi tanggung jawab kerja. Produk – produk pada perusahaan ini meliputi LNG, Nitrogen, Helium Gas, Oxygen, dan LPG. Sesuai dengan Undang – undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000, definisi dari Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP). Berdasarkan tabel Pajak Keluaran 2010 - 2012 yang menunjukkan data perbandingan berikut: Penjualan 2010 Rp.4.406.132.692 Penjualan 2011 Rp.4.270.403.559 Penjualan 2012 Rp.6.782.254.739 Maka dapat disimpulkan bahwa pada 2010 - 2011, transaksi penjualan pada PT IBH mengalami penurunan sebesar 3,08% dan penjualan dari 2011 - 2012 mengalami peningkatan sebesar 58,819%.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009, pengertian Pajak Masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Dari tabel Faktur Pajak Masukan, yang menunjukkan data perbandingan pembelian dalam negeri yaitu sebagai berikut: DPP tahun 2010 Rp.351.449.510 DPP tahun 2011 Rp.925.223.882 DPP tahun 2012 Rp.723.446.844 PPN tahun 2010 Rp.35.145.952 PPN tahun 2011 Rp.119.835.387 PPN tahun 2012 Rp.72.344.684 Maka dapat disimpulkan bahwa dari 2010 - 2011 Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan PT IBH mengalami peningkatan ada 163,25% dan dari 2011 - 2012 mengalami penurunan ada 21,808%. Begitu pula dengan Pajak Pertambahan Nilai dari 2010 - 2011 mengalami peningkatan ada 240,96% dan 2011 - 2012 mengalami penurunan ada 39,629%. Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan menimbulkan kurang atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka akan terjadi kurang bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka akan terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Jika kurang bayar, maka Wajib Pajak harus membayarkan jumlah kurang bayar tersebut pada bank – bank tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun jika terjadi lebih bayar, maka perusahaan dapat melakukan kompensasi atau restitusi. Dalam hal ini, PT IBH yang sebagai objek penelitian penulis, selalu melakukan kompensasi ke Masa Pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar. Pada 2010 terjadi pada Juni sebesar Rp.(1.030.330), dan 2011 – 2012 tidak ada terjadi kurang (lebih) bayar pada PT. IBH. Analisis penyetoran dan pelaporan PPN sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dilakukan paling lama pada 15 (lima belas) setelah berakhirnya Masa Pajak. Sedangkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama pada 20 (dua puluh) setelah berakhirnya Masa Pajak. Untuk denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar dikenakan sanksi 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan maksimal 24 bulan. Sedangkan untuk denda atas keterlambatan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan dikenakan sanksi Rp.500.000. Pada Mei, Agustus - November 2010, PT IBH terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seharusnya PT IBH melakukan pelaporan dan penyetoran paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan. Oleh karena

itu, PT IBH dikenakan sanksi atas keterlambatannya ada Rp.500,000. Pada Mei – Agustus 2011 PT. IBH dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar sebesar 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan maksimal 24 bulan. Sedangkan untuk denda atas keterlambatan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan dikenakan sanksi sebesar Rp.500.000. Dan Pada Oktober 2012 PT IBH melakukan pelaporan pada 5 Desember 2012. Oleh karena itu, PT IBH dikenakan sanksi atas keterlambatannya ada Rp.500,000. PT IBH juga terlambat dalam melakukan penyetoran pajak kurang bayarnya, yang seharusnya disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT IBH melakukan penyetora tanggal 5 Desember 2012. Untuk itu, PT IBH dikenakan sanksi atas keterlambatannya 2% dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Analisis atas faktur pajak penjualan PT. IBH dapat disimpulkan, bahwa Januari – Februari 2010 semua perhitungannya telah sesuai dan tidak ada perbedaan, sedangkan pada Maret 2010 disini terjadinya salah hitung yang mana dilakukan oleh perusahaan sama penulis terdapat selisih atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada 2011 Januari terdapat kesalaha, Februari terdapat perbedaan antara DPP yang penulis analisa ada Rp. 204.500.653 sedangkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ada Rp.198.500.653 maka dari itu terdapat selisih Rp.6.000.000. PPN yang di analisa penulis perhitungannya sudah sama dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Maret 2011 disimpulkan kembali terdapat No. Faktur Pajaknya tidak berurutan. Serta dalam proses perhitungan yang di analisa penulis sudah sama atau sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT IBH. Jika dilihat dari Januari 2012 bahwa penulis menemukan hasil perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ada Rp. 390.135.130 tetapi di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada Rp.390.195.130 maka dari itu terdapat selisih Rp.(60.000). Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga berbeda yang di analisa penulis ada Rp. 39.019.514 sedangkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilia (PPN) ada Rp.39.019.513. maka terdapat selisih Rp.1. Sedangkan, Februari dan Maret 2012 tidak ada kesalahan pencatatan, dan terakhir. Aanlisis atas faktur pajak masukan PT. IBH Januari 2010 perhitungannya tidak sama ada Rp. 4.141.822 (PPN) sedangkan di Surat Pemberitahuan (Masa Pajak) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada Rp.4.141.823. Februari dan Maret2010 telah sesuai. Pada Januari – Maret 2011 semua perhitungannya telah sesuai. Dan terakhir 2012 Januari terdapat perbedaan PPN (PM) sama yangdilaporkan di SPT Masa. Februari dan Maret tidak ada kesalahan.

SIMPULAN DAN SARAN PT IBH merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan analisa dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas PT IBH, maka penulis menarik beberapa kesimpulan. PT IBH telah menjalankan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu atas Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban yang dimaksudkan yaitu menghitung, memungut, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT IBH melakukan penjualan/penyerahan Barang Kena

Pajak kepada para pelanggannya yang mana seluruh transaksi penjualan pada PT IBH adalah transaksi penjualan yang wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN atas penjualan tersebut dicatat sebagai Pajak Keluaran oleh PT IBH. Perusahaan sering terlambat mengirimkan Faktur Pajak Penjualan kepada para pelanggannya sehingga ada beberapa pelanggan yang tidak mau membayarkan PPN terutang tersebut karena dianggap Faktur Pajak terlambat diterima dan tidak dapat dikreditkan lagi. Perbandingan ekualisasi antara penjualan yang dilaporkan oleh PT IBH pada SPT Masa PPN dengan penjualan yang dilaporkan oleh PT IBH pada SPT Tahunan PPh Badan adalah yang sama pada 2012 tidak ada selisih, sedangkan pada 2010 ada selisih Rp.263.910.823 pada 2011 Rp.(7) Adapun selisih yang terjadi antaranya adalah merupakan selisih dari hasil pembulatan 2011 tidak matetial. PT IBH tidak melakukan transaksi impor, namun PT IBH juga melakukan transaksi pembelian dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas transaksi ini diakui sebagai Pajak Masukan oleh PT IBH. Namun tidak semua pembelian yang dilakukan oleh PT IBH dipungut PPN. Dan ada beberapa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan lagi akibat dari perusahaan terlambat menerima Faktur Pajak tersebut dari pemasok. PT IBH telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Undang – undang yang berlaku. Menurut penulis, atas pajak lebih bayar yang dikompensasikan, PT IBH menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis telah melakukan penelitian lebih dalam atas masalah tersebut, yang hasilnya adalah penulis menemukan bahwa kompensasi pajak lebih bayar yang dikreditkan oleh PT IBH pada 2010 sesuai dengan jumlah pajak lebih bayar masa sebelumnya Juni ada Rp.(1.030.330) dan September juga sama nilai penjualannya ada Rp.46.817.070 tetapi saya tidak memasukan di dalam tabel 4.7. Pada 2011 tidak ada perbedaan saat melakukan kompensasi atas pajak lebih bayar pada Masa Pajak sebelumnya ada Rp.(15.827.908). Pada 2012 juga tidak terjadi kompensasi atas pajak lebih bayar pada Masa Pajak sebelumnya. Namun ada beberapa pajak lebih bayar yang tidak dikompensasikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT IBH telah melakukannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun terjadi beberapa keterlambatan baik atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, maka dikenakan sanksi 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan maksimal 24 bulan. Atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan sanksi Rp.500.000. Dengan adanya keterlambatan, maka perusahaan harus menanggung sanksi tersebut sehingga Perusahaan juga melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk hampir setiap Masa Pajaknya. Untuk 2010, pembetulan dilakukan pada bulan April dan September. Untuk 2011 – 2012 tidak ada pembetulan dilakukan dari bulan Januari – Desember.Berdasarkan kesimpulan diatas, memberikan beberapa saran terkait sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap PT IBH, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan. Berikut saran yang dimaksudkan dengan seharusnya perusahaan mengirimkan Faktur Pajak kepada pelanggan segera setelah Faktur Pajak tersebut dibuatkan. Diharapkan agar perusahaan dapat melakukan dokumentasi yang lengkap untuk semua dokumen perpajakannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Perusahaan dapat membuat kesepakatan dengan para pemasoknya agar Faktur Pajak Pembelian dapat dikirimkan

segera setelah tanggal Faktur Pajak dibuat, agar perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut sesuai dengan masanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, perusahaan menyatakan bahwa tidak terlalu sering dilakukannya pembetulan atas SPT disebabkan karena karyawan yang dipekerjakan hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh sebabnya, penulis menyarankan agar perusahaan lebih teliti menangani masalah perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan teratur. Untuk kompensasi yang mana menurut penulis telah dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perusahaan juga harus mengecek ulang atas SPT yang akan dilaporkan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang tidak dimaksudkan. Hal ini, agar tidak lagi sering terjadi pembetulan SPT. Perusahaan haus melaksanakan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Disini Terdapat tahun 2010 pada Mei, Agustus – November, 2011 Mei – Agustus sedangkan 2012 pada Oktober. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat meminimalisasi denda yang harus dibayarkan dan juga agar PT IBH memperoleh nilai positif sebagai Wajib Pajak patuh di Kantor Pelayanan Pajak Cilandak Jakarta tempat perusahaan terdaftar. Perusahaan diharapkan untuk melakukan dokumentasi yang lengkap atas seluruh dokumen pajaknya. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi pemeriksaan oleh Fiskus Pajak, perusahaan dapat menyerahkan dokumentasi yang telah lengkap tersebut. Perusahaan diharapkan untuk selalu mengikuti perkembangan perubahan undang – undang terkait, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sangat disarankan bagi perusahaan untuk menggunakan fasilitas e-SPT untuk mempermudah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dan dalam membuat Surat Pemberitahuannya. Untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang, penulis juga menyarankan bagi pihak perusahaan untuk menggunakan fasilitas e-banking, yang mana transaksi dapat dilakukan selama 24 jam penuh agar perusahaan dapat melakukan pembayaran atas pajak terutangnya tanpa dibatasi oleh pihak bank yang biasanya menetapkan penyetoran pajak terutang dapat dilakukan paling lama sampai jam 10 pagi. Untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat menggunakan fasilitas e-filling agar perusahaan dapat menghemat waktu yang ada. REFERENSI Agustinus, Gonny & Kurniawan, Isnianto. (2011). Faktur Pajak dan SPT Masa PPN. CV. Andi Offset, Yogyakarta : Andi B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton. (2010). Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat. Budacia, Lucian C. (2008). New Borders Of Vat After The Accession To EU. Journal of Accounting Tax Collection. Hal 11, diakses 16 mei 2013 dari http://www.researchgate.net Casavera. (2009). Perpajakan. Graha Ilmu, Yogyakarta. Christians, Allison (2009). Global Trends and Constraints on Tax Policy in the Least Developed Countries.. Journal of Tax Collection. Hal 1, diakses 20 mei 2013 dari http://www.SSRN.com Fidel. (2010). Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hemels, Sigrit (2009). Influence of Different Purposes of Value Added Tax and Personal Income Tax on an Effective and Efficient Use of Tax Incentives: Taking

Tax Incentives for the Arts and Culture as an Example. Journal of Tax Collection. Hal 1,diakses 18 mei 2013 dari http://www.rebe.rau..ro/RePEc/rau/journl/SU10/REBE-SU10-A8.pdf Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Manihuruk, Wiston. (2010). Pajak Pertambahan Nilai. PT. Kharisma Bintang, Jakarta. Priantara, Diaz. (2011). Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak. PT .Indeks, Jakarta. Gunadi. (2009). Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai. Resmi, Siti. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus Perpajakan. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta. Sukardi, Untung. (2012). Pokok-Pokok PPN Indonesia. Edisi Revisi.PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. TAF Institute. (2012). Modul Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet A-B-C. Jakarta: TAF Institute. TAF Institute. (2012). Modul Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Jakarta : TAF Institute. Waluyo. (2010). Akuntansi Pajak, Edisi 3, a,Salemba Empat, Jakarta. Waluyo,(2010). Perpajakan Indonesia, Buku I, Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta. RIWAYAT PENULIS Trehara Natayurisa, lahir di Bengkulu, 6 Maret 1991. Penulis menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi