BAB V SIMPULAN DAN SARAN V.1
Simpulan PT IO merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib menjalankan
kewajiban perpajakannya, khususnya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan analisa dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas PT IO, maka penulis menarik beberapa kesimpulan berikut. 1. PT IO telah menjalankan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu atas Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban yang dimaksudkan yaitu menghitung, memungut, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. PT IO melakukan penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak kepada para pelanggannya yang mana seluruh transaksi penjualan pada PT IO adalah transaksi penjualan yang wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. pengenaan PPN atas penjualan tersebut dicatat sebagai Pajak Keluaran oleh PT IO. 3. Perusahaan sering terlambat mengirimkan Faktur Pajak Penjualan kepada para pelanggannya sehingga ada beberapa pelanggan yang tidak mau membayarkan PPN terutang tersebut karena dianggap Faktur Pajak terlambat diterima dan tidak dapat dikreditkan lagi. 4. Perbandingan ekualisasi antara penjualan yang dilaporkan oleh PT IO pada SPT Masa PPN dengan penjualan yang dilaporkan oleh PT IO 69
pada SPT Tahunan PPh Badan adalah sama. Adapun selisih yang terjadi antaranya adalah merupakan selisih dari hasil pembulatan. 5. PT IO melakukan transaksi impor, namun ada beberapa dokumentasi transaksi impor yang hilang, sehingga perusahaan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan dari transaksi impor yang hilang dokumennya. 6. PT IO juga melakukan transaksi pembelian dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas transaksi ini diakui sebagai Pajak Masukan oleh PT IO. Namun tidak semua pembelian yang dilakukan oleh PT IO dipungut PPN. Dan ada beberapa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan lagi akibat dari perusahaan terlambat menerima Faktur Pajak tersebut dari pemasok. 7. PT IO telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Undang – Undang yang berlaku. Menurut penulis, atas pajak lebih bayar yang dikompensasikan, PT IO menjalankannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis telah melakukan penelitian lebih dalam atas masalah tersebut, yang hasilnya adalah penulis menemukan bahwa kompensasi pajak lebih bayar yang dikreditkan oleh PT IO tidak sesuai dengan jumlah pajak lebih bayar masa sebelumnya. 8. PT IO selalu melakukan kompensasi atas pajak lebih bayar pada Masa Pajak sebelumnya. Namun ada beberapa pajak lebih bayar yang tidak dikompensasikan
oleh
perusahaan, sehingga
perusahaan
harus
melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
70
9. Untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT IO telah melakukannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun terjadi beberapa keterlambatan baik atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang maupun atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga perusahaan harus menanggung denda atas keterlambatan tersebut. 10. Perusahaan juga melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk hampir setiap Masa Pajaknya. Untuk tahun 2008, pembetulan dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Desember, yang mana atas bulan Desember dilakukan pembetulan sebanyak 2 (dua) kali. Untuk tahun 2009, pembetulan dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Oktober, yang mana atas bulan Februari, April, Mei dan Juni dilakukan pembetulan sebanyak 2 (dua) kali. Dan untuk tahun 2010, pembetulan dilakukan atas bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali dan atas bulan September sebanyak 1 (satu) kali.
V.2
Saran Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis
terhadap PT IO, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan. Berikut saran yang dimaksudkan. 1. Sebaiknya perusahaan mengirimkan Faktur Pajak kepada pelanggan segera setelah Faktur Pajak tersebut dibuatkan. 71
2. Diharapkan agar perusahaan dapat melakukan dokumentasi yang lengkap untuk semua dokumen perpajakannya, khususnya untuk dokumentasi transaksi impor. Dengan demikian, perusahaan dapat juga melakukan pengkreditan Pajak Masukan yang telah dibayarkannya untuk transaksi impor tersebut. 3. Perusahaan dapat membuat kesepakatan dengan para pemasoknya agar Faktur Pajak Pembelian dapat dikirimkan segera setelah tanggal Faktur Pajak dibuatkan, agar perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut sesuai dengan masanya. 4. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, perusahaan menyatakan bahwa sering dilakukannya pembetulan atas SPT disebabkan karena karyawan
yang
dipekerjakan
bukanlah
orang
yang
memiliki
pengetahuan tentang perpajakan. Oleh sebabnya, penulis menyarankan agar perusahaan sebaiknya mempekerjakan karyawan yang khusus menangani perpajakan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan teratur. 5. Untuk kompensasi yang mana menurut penulis tidak dilaporkan sesuai dengan
peraturan
yang
berlaku,
maka
perusahaan
sebaiknya
melakukan pengecekan ulang atas SPT yang akan dilaporkan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang tidak dimaksudkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak lagi sering terjadi pembetulan SPT. 6. Perusahaan sebaiknya melaksanakan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat meminimalisasi denda 72
yang harus dibayarkan dan juga agar PT IO memperoleh nilai positif sebagai Wajib Pajak patuh di Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar. 7. Perusahaan diharapkan untuk melakukan dokumentasi yang lengkap atas seluruh dokumen pajaknya. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi pemeriksaan oleh Fiskus Pajak, perusahaan dapat menyerahkan dokumentasi yang telah lengkap tersebut. 8. Perusahaan
diharapkan
untuk
selalu
mengikuti
perkembangan
perubahan undang – undang terkait, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 9. Sangat disarankan bagi perusahaan untuk menggunakan fasilitas e-SPT untuk mempermudah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dan dalam membuat Surat Pemberitahuannya. 10. Untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terutang, penulis juga menyarankan bagi pihak perusahaan untuk menggunakan fasilitas ebanking, yang mana transaksi dapat dilakukan selama 24 jam penuh. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan pembayaran atas pajak terutangnya tanpa dibatasi oleh pihak bank yang biasanya menetapkan penyetoran pajak terutang dapat dilakukan paling lama sampai jam 10 pagi. Untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat menggunakan fasilitas e-filling. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat menghemat waktu yang ada.
73
