BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1 Simpulan Berdasarkan hasil analisis atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pada PT SCE, maka dapat disimpulkan PT SCE telah memenuhi kewajiban Pajak
Pertambahan
Nilai-nya
sebagai
Pengusaha
Kena
Pajak
dengan
melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap masa pajak selama tahun 2009-2011 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, antara lain diuraikan sebagai berikut : 1. Melakukan Perhitungan dengan menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku yaitu 10% dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 2. Melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian yaitu mendebet Pajak Masukan dan Mengkredit Pajak Keluaran. 3. Melakukan penyetoran dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) yang diisi Berdasarkan petunjuk pengisian SSP sebagimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Pasal 2 ayat (4). Dan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yaitu untuk tahun 2009 PPN yang terutang dalam satu masa pajak, disetor paling lambat tanggal 15 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 Pasal 2 Ayat 13 dan untuk tahun 2010 terhitung 1 April dan tahun 2011 PPN yang terutang dalam satu masa pajak,
111
disetor paling lambat akhir bulan berikutnya diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 Pasal 2a. 4. Melakukan pelaporan dengan menggunakan sarana Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk tahun 2009-2010 menggunakan Formulir 1107 dan tahun 2011 menggunakan Formulir 1111 Dan dalam hal jangka waktu pelaporan telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yaitu untuk tahun 2009 SPT Masa PPN, dilaporkan paling lambat tanggal 20 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 Pasal 7 Ayat 1 dan untuk tahun 2010 terhitung 1 April dan tahun 2011 SPT Masa PPN, dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (1a).
Namun untuk tahun 2009-2011 masih terdapat beberapa kesalahan pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai antara lain dibawah ini dijelaskan sebagai berikut: 1. Masa Pajak Juni tahun 2010 terdapat kesalahan penginputan pajak masukan sehingga terjadi kesalahan pengkreditan pajak masukan, maka mengakibatkan perusahaan mengalami kelebihan pembayaran pajak. 2. Adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada Masa Pajak September tahun 2010 dan Januari tahun 2011 yang sebabkan karena kesalahan pihak penginputan data sehingga terjadi kesalahan penginputan pajak keluaran, maka atas pembetulan tersebut mengakibatkan
112
perusahaan mengalami kurang bayar. Atas kekurangan bayar tersebut perusahaan dikenai sanksi bunga 2%. 3. Terdapat lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai akhir tahun 2010 Masa Pajak Desember yang tidak dikompensasi ataupun direstitusi oleh perusahaan. 4.
Terdapat pembuatan Faktur Pajak yang tidak efisien karena terjadi pemborosan waktu pembuatan dan pemborosan Faktur Pajak yang diterbitkan.
5. PT SCE tidak menerima Faktur Pajak Masukan Pada saat terjadinya transaksi pembelian seringkali Faktur Pajak tersebut diterima oleh perusahaan pada Masa Pajak berikutnya, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan pada Masa Pajak saat dilakukan transaksi pembelian, sehingga pengkreditan Pajak Masukan tersebut dilakukan pada Masa Pajak berikutnya dan menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Berikutnya menjadi lebih bayar dan hal ini berlangsung terus-menerus. 6.
Pihak PT SCE masih kurang pengetahuan mengenai perpajakan.
V.2 Saran Berdasarkan hasil analisis, dari tahun 2009-2011 terdapat beberapa temuan permasalahan pada PT SCE, maka dibawah ini penulis memberikan saran-saran kepada PT SCE yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan, antara lain sebagai berikut : 1. Agar terhindar dari sanksi perpajakan, walaupun PT SCE telah memenuhi kewajiban
Pajak
Pertambahan
Nilai
dengan
melakukan
perhitungan,
pencatatan, penyetoran dan pelaporan, tetapi dalam pelaksanaanya sebaiknya
113
lebih teliti dan juga harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku. 2. Untuk kesalahan penginputan pajak masukan Masa Pajak Juni 2010 yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka perusahaan disarankan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Juni 2010 dan atas kelebihan bayar tersebut dapat dilakukan pembetulan SPT Masa PPN Juni 2010 dengan cara melakukan kompensasi ke Masa Pajak berikutnya yaitu Juli 2010 tetapi akan mempengaruhi bulan-bulan berikutnya atau dapat dikompensasikan ke Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT misalnya perusahaan ingin melakukan pembetulan pada Masa Pajak Juni 2012, maka kelebihan bayar tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2012. 3. Agar tidak terjadi terus pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), maka sebaiknya pihak perusahaan melakukan pengecekan ulang pengisian SPT Masa PPN dan rekapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebelum SPT Masa PPN tersebut dilaporkan karena pembetulan yang menjadi kurang bayar akan mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi 2%. 4. Penulis memberi solusi kepada PT SCE untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Desember 2010 dengan mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut ke Masa Pajak Januari 2011 tetapi akan mempengaruhi bulan-bulan berikutnya atau juga dapat dikompensasikan ke Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT misalnya perusahaan melakukan pembetulan pada Masa Pajak Juni 2012, maka kelebihan bayar tersebut dapat dikompensasikan ke Masa 114
Pajak Juni 2012. Dan PT SCE juga dapat melakukan restitusi dengan langsung meminta kembali kelebihan bayar tersebut 5. Untuk pembuatan faktur pajak agar tidak terjadi pemborosan faktur yang diterbitkan, maka penulis menyarankan agar perusahaan membuat faktur pajak untuk penjualan ke satu perusahaan yang sama dengan lebih dari satu transaksi pada tanggal atau hari yang sama, dibuat dalam satu faktur pajak saja atau bisa juga membuat faktur pajak gabungan apabila masih terjadi transaki untuk tanggal-tanggal berikutnya dalam satu masa pajak tersebut. Dan sebaiknya perusahaan menerima dan menerbitkan faktur pajak pada saat terjadinya transaksi penyerahan dan perolehan barang kena pajak. 6. Penulis menyarankan PT SCE untuk mengharuskan stafnya mengenal masalah perpajakan dengan lebih teliti dan mengikuti pelatihan, dan dengan perusahaan yang merasa berat dalam membayar jasa konsultan pajak maka sebaiknya perusahaan merekrut tenaga kerja yang lebih berpontensi dalam bidang perpajakan.
115
