RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Nomor 13/PUU-XIV/2016 Penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak I. PEMOHON Edi Pramono Kuasa Hukum Aristo M.A. Pangaribuan, S.H., LL.M, Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
-
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
-
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Dalam hal 1
suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha di bidang perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir, dan batu di dalam bangunan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena dikenai kewajiban perpajakan secara berlaku surut. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: ... (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2); (4a) Kewajiban
perpajakan
bagi
Wajib
Pajak
yang diterbitkan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. 2
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 23A UUD 1945 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Tidak ada ketentuan yang pasti dalam Undang-Undang a quo terhadap kapan dimulainya kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan kemauan sendiri. 2. Tidak terdapat standar yang jelas mengenai kapan seorang pengusaha dapat ditetapkan menjadi PKP atas kemauan sendiri atau PKP karena jabatan. 3. Tidak diatur mengenai perubahan status seseorang yang telah ditetapkan menjadi PKP sukarela menjadi seorang PKP jabatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; 4. Demi keadilan, perlu adanya penafsiran ayat dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang a quo yang merumuskan bahwa Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP sukarela dibebaskan dari kewajiban perpajakan yang berlaku surut maka PKP sukarela hanya wajib melakukan kewajiban pajak sejak pihak yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP; VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 3
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) Konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 apabila dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang a quo haruslah ditafsirkan secara a contrario sebagai berikut: “Terhadap Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri telah mendaftarkan diri dan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2), tidak bisa diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kembali secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak“; 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 apabila dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang a quo haruslah ditafsirkan secara a contrario sebagai berikut: “Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri telah mendaftarkan diri dan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dimulai sejak saat diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ”; 4. Menyatakan memberlakukan penafsiran Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) secara berlaku surut; 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.
5
