ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK 1. 2.

3.

KPP Lama menyampaikan pemberitahuan mengenai pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak melalui media yang memungkinkan diketahui oleh Wajib Pajak. KPP Lama membuat dan mengirim surat pemberitahuan mengenai pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak, yang meliputi nama, alamat, nomor telepon KPP Baru, dan tanggal SMT, dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-1 Peraturan Direktur Jenderal ini. Surat pemberitahuan tersebut dikirim kepada Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum SMT. KPP Lama harus mengadministrasikan bukti pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd. SIGIT PRIADI PRAMUDITO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002

www.peraturanpajak.com

[email protected]

LAMPIRAN I-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .......................................................................... ................................................. (1) Nomor Sifat Hal

: : :

............................. (2) Sangat Segera Pemberitahuan Pemindahan Tempat Terdaftar

.....................20......... (3)

Yth. Seluruh Wajib Pajak di tempat Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1.

2. 3.

Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2015, Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar di KPP ...........(4) akan dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1.1. Wajib Pajak yang TETAP terdaftar di KPP ........... (4) yaitu Wajib Pajak yang bertempat kedudukan/beralamat di Kecamatan/Kelurahan: a ...................................; b ...................................; c ...................................(5)dst 1.2. Wajib Pajak yang DIPINDAHKAN tempat terdaftarnya dari KPP Pratama ............ (4) ke KPP Pratama ................ (6) yaitu Wajib Pajak yang bertempat kedudukan/beralamat di Kecamatan/Kelurahan: a ...................................; b ...................................; c ...................................(7)dst Gedung kantor KPP Pratama ...................(6) beralamat di .................................... (8) Berkenaan dengan Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Pratama ................(6), terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan, yaitu: 3.1. Wajib Pajak dapat mengambil Surat Keterangan Terdaftar (SKT), kartu NPWP baru, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama ....................... (7) mulai tanggal ............. 2015 pada hari kerja dan pada jam pelayanan. 3.2. Sejak tanggal 5 Oktober 2015, Wajib Pajak diharuskan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama .....(7) 3.3. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut atas pemindahan tempat terdaftar ini, Saudara dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak ......................... (4) atau menghubungi petugas kami pada nomor telepon ..............(9).

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini untuk diketahui. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Saudara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara laksanakan selama ini di Kantor Pelayanan Pajak kami.

Kepala Kantor,

.................... NIP ..............(10)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

: : : : : : : : : : :

Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi

dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan


keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama. nomor surat. tanggal surat. nama KPP Lama. wilayah kerja KPP Lama setelah terjadi pemecahan. nama KPP Baru. wilayah kerja KPP Baru. alamat dan nomor telepon dan fax KPP Baru. nomor telepon KPP Lama. nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan. kode penunjuk unit sebagai konseptor.

[email protected]

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SERTA SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG 1.

2.

3.

4.

5.

KPP Baru harus menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru, termasuk tempat-tempat kegiatan usahanya yang berada di wilayah kerja KPP Baru, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT. Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama harus menginventarisasi Surat Keputusan Pemusatan PPN yang telah diterbitkan atas Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru/Kanwil Baru dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II-1 Peraturan Direktur Jenderal ini paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SMT. Dalam hal Wajib Pajak Tempat Pemusatan PPN Terutang dipindahkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama: a. Kepala Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama atas nama Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan kembali Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada surat keputusan pemusatan sebelumnya; dan b. salinan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan ke KPP Baru dan KPP lain tempat PPN Terutang yang dipusatkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak SMT. Dalam hal Wajib Pajak Tempat Pemusatan PPN Terutang dipindahkan ke KPP di lingkungan Kanwil Baru: a. Kepala Kanwil Lama harus menyampaikan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Kanwil Baru, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum SMT; b. atas hasil inventarisasi yang diterima, Kepala Kanwil Baru atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kembali Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT; c. salinan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disampaikan ke Kanwil Lama, KPP Lama dan/atau KPP Baru dan KPP lain tempat PPN Terutang yang dipusatkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak SMT; dan Dalam hal Wajib Pajak dipindahkan ke KPP Baru dan atas tempat PPN terutangnya telah dipusatkan di KPP lain maka Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama harus menginformasikan ke Kanwil yang menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang.



[email protected]

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................................. (1)

DAFTAR INVENTARISASI SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN PPN UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ..................... (2) No.

Nama Wajib Pajak

NPWP

Nomor Surat Keputusan

Tanggal Surat Keputusan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

...................................

2.

...................................

3.

...................................

4.

...................................

5.

...................................

6.

...................................

7.

...................................

8.

...................................

9.

...................................

10.

...................................

dst

...................................

........,...............20....(3) Kepala Kantor,

..............................(4) NIP ........................ Kp.: ............... (5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN PPN ANGKA Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4

: : : :

Angka 5

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama. Diisi dengan nama Kanwil Baru. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya daftar inventarisasi. Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama serta cap jabatan. Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.

KOLOM Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5

: : : : :

Cukup jelas. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat keputusan pemusatan. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemusatan.


[email protected]

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PELAPORAN SPT DAN SSP OLEH WAJIB PAJAK SERTA PENERIMAAN DAN PEREKAMAN SPT, SSP, DATA, DAN ALAT KETERANGAN I.

Pelaporan dan Penerimaan SPT dan SSP A. Pelaporan dan Penerimaan SPT 1. Wajib Pajak yang dipindah ke KPP Baru harus melaporkan SPT sejak SMT ke KPP Baru. 2. Dalam hal SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan ke KPP Lama, baik dalam bentuk media kertas maupun media elektronik (e-SPT), KPP Lama harus menerima SPT tersebut sampai dengan 1 (satu) bulan sejak SMT dan memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai penyampaian SPT di KPP Baru. Tanggal penerimaan SPT yang diakui adalah sesuai tanggal penerimaan di KPP Lama. 3. SPT yang dapat diterima oleh KPP Lama sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah SPT dengan status selain Lebih Bayar. 4. Penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui menu penerimaan surat lain-lain dengan merekam data NPWP, nama Wajib Pajak, jenis SPT, tanggal penerimaan SPT, jumlah pembayaran, dan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPN), serta menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. 5. Apabila SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan melalui media elektronik (e-SPT), KPP Lama harus meng-copy seluruh data yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke dalam media elektronik lain dan digabungkan dengan Induk SPT untuk dikirim ke KPP Baru. 6. Dalam hal SPT disampaikan ke KPP Lama sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPP Lama membuat Surat Pengantar Pengiriman SPT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III-1 Peraturan Direktur Jenderal ini dalam rangkap 2 (dua) dengan dilampiri hasil cetakan (print out) register harian penerimaan surat lain-lain dan memberi tanda khusus atas penerimaan SPT. 7. Surat Pengantar Pengiriman SPT sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus disampaikan ke KPP Baru, dilampiri dengan SPT yang diterima sesuai hasil cetakan register harian penerimaan surat lain-lain, paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya sejak SPT diterima di KPP Lama. 8. KPP Baru menerima Surat Pengantar Pengiriman SPT beserta SPT sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan mengecek jumlah SPT sesuai hasil cetakan register harian dari KPP Lama. 9. Atas SPT yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 7, Petugas KPP Baru merekam tanggal penerimaan SPT sesuai tanggal penerimaan di KPP Lama dan memproses sesuai ketentuan pengadministrasian SPT yang berlaku. B.

II.

Pelaporan dan Penerimaan SSP SSP yang bukan merupakan lampiran SPT, disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Baru sejak SMT.

Perekaman SPT, SSP, Data, dan Alat Keterangan 1. Perekaman SPT, data, dan alat keterangan yang diterima di KPP Lama sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum SMT menjadi tanggung jawab KPP Lama. 2. Perekaman SSP yang bukan merupakan lampiran SPT, sejak SMT menjadi tanggung jawab KPP Baru.



[email protected]

LAMPIRAN III-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................ (1)

Yth. Kepala KPP ........ (2) ................................... ...................................

.........,.......20.....(3)

SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN SPT SP-....../........../......(4) No (1)

SPT Nama Wajib Pajak (2)

NPWP (3)

Jenis SPT (4)

Tanggal Penerimaan (5)

Jumlah Pembayaran (6)

Jumlah Lembar (7)

Diterima tanggal ....................... (5) Yang menerima .......................(6)

Kepala Kantor,

.......................(7) NIP .................

.......................(8) NIP .................

Nomor Telepon : Nomor Faksimili :

.............................(9) .............................(10)

Kp.: ........................(11)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN SPT ANGKA Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7

: : : : : : :

Angka Angka Angka Angka

: : : :

8 9 10 11

KOLOM Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4

: : : :

Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7

: : :

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama. Diisi dengan nama dan alamat KPP Baru. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Pengantar. Diisi dengan nomor Surat Pengantar. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterimanya Surat Pengantar Diisi nama jabatan yang menerima Surat Pengantar. Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan nama pejabat dan cap jabatan yang menerima Surat Pengantar. Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Lama serta cap jabatan. Diisi dengan nomor telepon KPP Baru. Diisi dengan nomor faksimile KPP Baru. Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.

Cukup jelas. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Diisi dengan jenis SPT yang dikirim/disampaikan, seperti SPT Kurang Bayar, SPT Lebih Bayar dan SPT Nihil. Diisi dengan tanggal penerimaan SPT di KPP Lama. Diisi dengan jumlah pembayaran pajak. Diisi dengan jumlah lembar SPT beserta lampirannya yang dikirim/disampaikan.


[email protected]

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PEMAKAIAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK A.

Faktur Pajak Berbentuk Elektronik 1. Bagi Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang sebelumnya telah ditetapkan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, kewajiban untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik tetap berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 151/PMK.03/2013 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Elektronik. 2. Data Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 harus dilakukan upload/permintaan persetujuan ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT. 3. Dalam hal data Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 belum dilakukan upload/permintaan persetujuan ke Direktorat Jenderal Pajak hingga 1 (satu) hari sebelum SMT, Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menghapus data Faktur Pajak yang belum dilakukan upload; b. membuat kembali data Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a pada aplikasi e-Faktur dengan cara meng-entry/mengimpor kembali; dan c. melakukan upload/permintaan persetujuan ke Direktorat Jenderal Pajak.

B.

Sertifikat Elektronik 1. Bagi Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang sebelumnya telah menerima sertifikat elektronik dari KPP Lama, tetap dapat menggunakan sertifikat elektronik dimaksud untuk pelayanan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 dan perubahannya. 2. Penyesuaian Sertifikat Elektronik dari KPP Lama menjadi KPP Baru dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.



[email protected]

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PENANGANAN BERKAS WAJIB PAJAK, DATA WAJIB PAJAK, DAN/ATAU BERKAS OBJEK PBB P3 A.

Kantor Pelayanan Pajak 1. KPP Lama bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan seluruh Berkas Wajib Pajak, Data Wajib Pajak, dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke KPP Baru. 2. KPP Lama melakukan inventarisasi dan pembenahan Berkas Wajib Pajak, Data Wajib Pajak, dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke KPP Baru. 3. KPP Lama mengumpulkan, meneliti dan memberi tanda khusus dengan warna yang berbeda pada Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke KPP Baru dan tidak sedang digunakan dalam proses pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak, meliputi: a. Berkas Induk, Anak Berkas, dan Berkas Lainnya di Seksi Pelayanan (hijau); b. Berkas Pemeriksaan antara lain Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan berkas surat/dokumen lainnya di Seksi Pemeriksaan (merah); c. Berkas Penagihan di Seksi Penagihan (biru); d. Berkas Data Wajib Pajak di Seksi PDI (kuning); e. Berkas Wajib Pajak di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (jingga); f. Berkas pengawasan pembayaran masa, berkas penelitian formal permohonan keberatan, berkas penyelesaian permohonan Wajib Pajak selain permohonan keberatan dan berkas surat/dokumen lainnya di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (putih); dan g. Berkas Objek PBB P3 di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (coklat). 4. Setelah melakukan inventarisasi, KPP Lama: a. mengisi dan melengkapi Daftar Isi Berkas Wajib Pajak pada setiap berkas sesuai checklist dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-l Peraturan Direktur Jenderal ini dan/atau checklist Berkas Objek PBB P3 dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-3 Peraturan Direktur Jenderal ini dalam bentuk Ms.Excel dan kemudian mengubahnya (convert) ke dalam format pdf.; b. membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan diserahkan ke KPP Baru dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-4 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan c. menyerahkan Berkas Wajib Pajak berikut Daftar Isi Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 berikut checklist-nya (format pdf.) serta Berita Acara Serah Terima Berkas ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT. 5. KPP Baru harus membuat catatan dan menyampaikannya ke KPP Lama dalam hal berkas fisik yang diterima tidak sesuai checklist sebagaimana dimaksud pada angka 4. 6. KPP Lama harus mengembalikan seluruh dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, kecuali dokumen tersebut masih digunakan KPP Lama untuk memproses pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 7. Dalam rangka pengamanan dan percepatan pengambilan Berkas Wajib Pajak, KPP Baru dapat melakukan pengambilan berkas ke KPP Lama. 8. KPP Baru agar segera mengadministrasikan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang telah diterima, agar tidak terjadi permasalahan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak dan permasalahan dalam penyelesaian proses administrasi lainnya.

B.

Kantor Wilayah 1. Kanwil Lama bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan seluruh Berkas Wajib Pajak, Data Wajib Pajak, dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke Kanwil Baru. 2. Kanwil Lama melakukan inventarisasi dan pembenahan Berkas Wajib Pajak, Data Wajib Pajak, dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke Kanwil Baru. 3. Setelah melakukan inventarisasi, Kanwil Lama: a. mengisi dan melengkapi Daftar Isi Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 pada setiap berkas sesuai checklist dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-2 Peraturan Direktur Jenderal ini dalam bentuk Ms. Excel dan kemudian mengubahnya (convert) ke dalam format pdf.; b. membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan diserahkan ke Kanwil Baru dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-4 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan c. menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 berikut Daftar Isi Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 softcopy ke Kanwil Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c. Kanwil Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari Kanwil Lama. 5. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke Kanwil Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SMT; dan


[email protected]

6.

b. Kanwil Baru memproses permohonan sampai dengan selesai. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I ditunjuk untuk memberikan pelayanan penebusan Stiker Lunas PPN untuk produsen produk rekaman yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.



[email protected]

LAMPIRAN V-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK

:

................................................................................

NPWP

:

................................................................................

KPP TUJUAN

:

................................................................................


[email protected]

DAFTAR ISI FORMULIR CHECK LIST HALAMAN A. SEKSI PELAYANAN 1. Induk ............................................................................................................................ 2. Anak Berkas a. PPh Badan/Orang Pribadi 1) SPT Masa ..................................................................................................... 2) SPT Tahunan ................................................................................................ 3) SKB dan Surat-surat ...................................................................................... b. P2PPh 1) SPTMasa ...................................................................................................... 2) SPT Tahunan ................................................................................................ c. PPN 1) SPT Masa Normal .......................................................................................... 2) SPT Masa Pembetulan .................................................................................... d. Lainnya ................................................................................................................. e. Pemeriksaan .......................................................................................................... f. Hasil Keberatan ...................................................................................................... g. Lain-lain ................................................................................................................ B.

SEKSI 1. 2. 3. 4.

PENGAWASAN DAN KONSULTASI Non SPT ......................................................................................................................... SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi ................................................................................ SPT Masa PPh Badan ......................................................................................................... SPT Masa PPN .................................................................................................................. 5. SPT Masa P2PPh ............................................................................................................... 6. SPT Tahunan Pasal 21 ....................................................................................................... C.

SEKSI PEMERIKSAAN ..................................................................................................................

D.

SEKSI PENAGIHAN 1. Berkas Kohir ..................................................................................................................... 2. Penagihan Aktif .................................................................................................................

E.

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ....................................................................................

F.

SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN ..................................................................................... (SELAIN BERKAS PBB P3)


[email protected]

SEKSI PELAYANAN KPP Nama WP NPWP 1.

: : :

............................... ............................... ...............................

INDUK BERKAS

NO.

DOKUMEN

a.

Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya

b.

Surat Keterangan Domisili

c.

Kartu NPWP

d.

Surat KeteranganTerdaftar

e.

Fotocopi KTP Pengurus

f.

Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data WP

ADA

g.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

h.

Surat Izin Penyelenggaraan Pembukuan Bahasa Asing dan mata uang selain rupiah

i.

........

j.

........

k.

........

URAIAN Disiapkan oleh

Petugas Seksi

Diteliti oleh Disegel oleh

Kepala Seksi Kepala Seksi Pelayanan Petugas Pemberkasan


NAMA

TIDAK

NIP

[email protected]

2.

SPT TAHUNAN PPh Badan/Orang Pribadi

No

TAHUN PAJAK <2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DOKUMEN

1

SPT

2

SSP Pasal 29

3

Permohonan Penundaan I

4

........

5

........

6

........

7

........

8

dst

1. 2.

2015

catatan: pada kolom tahun diisi dengan check mark. pada kolom tahun pajak <2006 diberikan keterangan terpisah mengenai jumlah dan tahun dokumen


Petugas Seksi




NAMA

NIP

[email protected]

3.

SPT Masa PPh Badan/Orang Pribadi

No

TAHUN PAJAK <2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DOKUMEN

1

SPT/SPT Masa

2

STP

3

Surat Tegoran

4

........

5

........

6

........

7

........

8

dst

2015

catatan: 1. pada kolom tahun diisi dengan jumlah 2. pada kolom tahun pajak <2006 diberikan keterangan terpisah mengenai jumlah dan tahun dokumen


Petugas Seksi




NAMA

NIP

[email protected]

4.

PEMERIKSAAN

a.

Badan/Orang Pribadi

TAHUN

KPP

Unit Pemeriksa RIKPA Kanwil KPDJP

LHP NOTHIT STP SKPLB SKPKB Ket Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak

SKPN SKPKBT Ada Tidak Ada Tidak







<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

b. TAHUN

Pot put KPP

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

c. TAHUN

PPN KPP

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Petugas Seksi




NAMA

NIP

[email protected]

5.

PRODUK KEBERATAN DAN TUPRP

5.1

Keberatan

a.

Badan/Orang Pribadi TAHUN

SK Ada

UPK Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

b.

Pot Put TAHUN

SK Ada

UPK Tidak

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

c.

PPN TAHUN

SK Ada

UPK Tidak

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


[email protected]

5.2.

Pasal 16

a.

Badan/Orang Pribadi TAHUN

SK Ada

UPK Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

b.

Pot Put TAHUN

SK Ada

UPK Tidak

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

c.

PPN TAHUN

SK Ada

UPK Tidak

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


[email protected]

5.3

Putusan Pengadilan TAHUN

Ada

Tidak

JENIS PAJAK

USUL PK

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.4

PBK, SKPKPP, SPMKP, SPMIB, dan SP2D PBK

TAHUN

Ada

SKPKPP Tidak

Ada

Tidak

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TAHUN

SPMKP Ada

SPMIB Tidak

Ada

SP2D Tidak

Ada

Tidak

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 URAIAN Disiapkan oleh

Petugas Seksi




NAMA

NIP

[email protected]

6.

Lain-lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................


Petugas Seksi




NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PELAYANAN KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak

: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

P2PPh SPT Masa PPh Pasal 21/26 NO

MASA PAJAK KET Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

DOKUMEN

1

Lembar Pengawasan Dokumen (LPAD)

2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Induk

5

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

6

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

7

Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian

8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 .....

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pembetulan Ke-1 NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7


8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 .....



DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7


8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 .....

URAIAN


NAMA

NIP

[email protected]

Disiapkan oleh

Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


[email protected]


: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

P2PPh SPT Masa PPh Pasal 22 No.

Masa Pajak KET Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Dokumen

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4

SPT Masa PPh Pasal 22 Induk

5

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 22

6

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

7

Surat Kuasa Khusus

8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

SPT Masa PPh Pasal 22 Pembetulan No.


Dokumen

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

P2PPh SPT Masa PPh Pasal 23/26 No.


Dokumen

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8


9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pembetulan No.


Dokumen

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8


9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

P2PPh SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) No.


Dokumen

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Induk

5

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

6

Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

7

Surat Kuasa Khusus

8

Perekaman Data

9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Pembetulan No.


Dokumen

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Perekaman Data

9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

P2PPh SPT Masa PPh Pasal 15 No.


Dokumen

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6

Bukti Pemotongan PPh Pasal 15

7

Surat Kuasa Khusus

8

Perekaman Data

9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 15 Pembetulan No.


Dokumen

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Perekaman Data

9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PELAYANAN KPP Nama WP NPWP

: : :

................................ ................................ ................................

P2PPh SPT Tahunan PPh Pasal 21 NO

DOKUMEN

1

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4

SPT Tahunan PPh Pasal 21 Induk

5

Form.1721 A

6

Form. 1721 A1/A2

7

Form.1721 B

8

Form.1721 C

9

Surat Kuasa Khusus

TAHUN PAJAK 2005 2006 2007

2008

<2005

TAHUN PAJAK 2005 2006 2007

2008

<2005

TAHUN PAJAK 2005 2006 2007

2008

<2005

KET

10 Pemberitahuan Pembetulan Nama dan atau Alamat 11 Laporan Keuangan Kerjasama Operasi 12 Fotokopi IKTA Karyawan Asing 13 Fotokopi STP SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pembetulan Pertama NO

DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5

Form.1721 A

6

Form. 1721 A1/A2

7

Form.1721 B

8

Form.1721 C

9

Surat Kuasa Khusus

KET

10 Pemberitahuan Pembetulan Nama dan atau Alamat 11 Laporan Keuangan Kerjasama Operasi 12 Fotokopi IKTA Karyawan Asing 13 Fotokopi STP SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pembetulan keNO

DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5

Form.1721 A

6

Form. 1721 A1/A2

7

Form.1721 B

8

Form.1721 C

9

Surat Kuasa Khusus

KET

10 Pemberitahuan Pembetulan Nama dan atau Alamat 11 Laporan Keuangan Kerjasama Operasi 12 Fotokopi IKTA Karyawan Asing 13 Fotokopi STP


[email protected]


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

PPN DAN PTLL SPT Masa PPN Normal (harus diisi) URAIAN SPT

MASA PAJAK KETERANGAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

INDUK LAMPIRAN

LPAD SSP LB 3

KB cfm SPT (LBR) PEMUNGUT PPN (LBR) IMPOR (LBR) BKP/JKP LN (LBR) PS 16 C (LBR) PS 16 D (LBR)

SSP LEMBAR KE-2 (LBR) STATUS REKAM NOTHIT STP (LBR) LAMPIRAN LAINNYA

SK PPN TDK DIPUNGUT/ DIBEBASKAN (LBR) FP PPN TDK DIPUNGUT/ DIBEBASKAN (LBR) SURAT KUASA

e-SPT SPT Masa PPN Pembetulan Pertama URAIAN SPT


INDUK LAMPIRAN

LPAD SSP LB 3




e-SPT Petunjuk Pengisian kolom diisi dengan tanda check dan diisi jumlah lembar dokumen


[email protected]


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

PPN DAN PTLL SPT Masa PPN Pembetulan keURAIAN SPT


INDUK LAMPIRAN

LPAD SSP LB 3




e-SPT SPT Masa PPN Pembetulan keURAIAN SPT


INDUK LAMPIRAN

LPAD SSP LB 3




e-SPT Petunjuk Pengisian: kolom diisi dengan tanda check dan diisikan jumlah lembar dokumen


[email protected]


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

PPN DAN PTLL Dukumen Lainnya NO.

URAIAN

1

FASILITAS SKB PPN IMPOR

2

FASILITAS SKB PPN DN

3

SK PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN

4

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGJAWABAN FP

5

SURAT TEGORAN UNTUK MELAPORKAN SPT MASA PPN

6

HIMBAUAN PEMBETULAN SPT MASA PPN

7

HIMBAUAN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

8

HIMBAUAN cfm SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

9

PERMOHONAN E-NOFA

10

....

11

....


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


ADA

TIDAK ADA

NAMA

JML LBR/ SURAT

KETERANGAN

NIP

[email protected]

BERKAS DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak

: : : :

................................ ................................ ................................ ................................

NO.

JENIS DOKUMEN

1

Himbauan

2

Profil (termasuk soft copy dan foto)

3

Jawaban-jawaban surat

4

a.

Uraian Penelitian Pemindahbukuan

b.

Surat Penolakan Pbk

c.

Keputusan Pemindahbukuan

5

6

7

a.

Permohonan Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

b.

Surat Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

c.

Surat Permohonan Penolakan Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

a.

Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

b.

SKPKPP

c.

SPMKP

d.

Surat Penolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

e.

Surat Konfirmasi Utang Pajak

f.

Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak

a.

Permohonan Perubahan Angsuran PPh Pasal 25

JUMLAH

KETERANGAN

b. Uraian Penelitian Perubahan Angsuran PPh Pasal 25 c. 8

9

Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

a.

Putusan Pengadilan Pajak

b.

Risalah Putusan Pengadilan Pajak

c.

Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak

STP Pengawasan

10 Laporan Advosiry Visit 11 a.

Permohonan SKB

b.

Uraian Penelitian Permohonan SKB

c.

SKB

d.

Surat Penolakan Permohonan SKB

12 a.

Permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

b.

Permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

c.

BA Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai

d.

Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

e.

Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

f.

Surat Penolakan Permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

g.

Surat Penolakan Permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

13 a.

Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak

b.

Uraian Penelitian Pembetulan

c.

Surat Keputusan Pembetulan

14 Surat Keterangan Domisili 15 a.

Permohonan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku

b.

Surat Keputusan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku

c.

Surat Penolakan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku

16 Surat permintaan konfirmasi 17 Tanda Terima NPWP Karyawan 18 Berkas SPT Tahun Berjalan Meliputi PPh, PPN 19 Surat-surat lainnya

Disesuaikandengan list untuk pelayanan saja


[email protected]


AR

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI KPP Nama WP NPWP

: : :

PPh Badan A.

SPT Tahunan

NO

URAIAN

1

LPAD

2

Lembar Penelitian

3

SSP PPh Pasal 29

4

Formulir SPT :

5

Sudah Direkam

6

Nothit STP

7

e-SPT

B.

TAHUN PAJAK BERJALAN 2013 2014

KETERANGAN


KETERANGAN


KETERANGAN

SPT Tahunan Pembetulan Pertama

NO

URAIAN

1

LPAD

2

Lembar Penelitian

3

SSP PPh Pasal 29

4

Formulir SPT :

5

Sudah Direkam

6

Nothit STP

7

e-SPT

C.

SPT Tahunan Pembetulan ke-

NO

URAIAN

1

LPAD

2

Lembar Penelitian

3

SSP PPh Pasal 29

4

Formulir SPT :

5

Sudah Direkam

6

Nothit STP

7

e-SPT


AR

Diteliti oleh


Disegel oleh

NAMA

NIP

Catatan Untuk kolom Tahun Pajak diisi dengan tanda check mark (√) bila dokumen ada


[email protected]

SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak Berjalan

: : : :

............................... ............................... ............................... ...............................

PPh Badan SSP PPh Pasal 22 NO

URAIAN

1

LPAD

2

SSP Lembar ke-3

3

Nothit STP

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

MASA PAJAK Jun Jul Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

MASA PAJAK Jun Jul Ags

Sep

Okt

Nop

Des

KET

SPT Masa PPh Pasal 25 NO

URAIAN

1

LPAD

2

SSP Lembar ke-3

3

Nothit STP

KET

Petunjuk Pengisian: Pada kolom Masa Pajak diisi dengan check mark (√) dan jumlah berkas


AR

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak

: : : :

............................... ............................... ............................... ...............................

PPN DAN PTLL SPT Masa PPN Normal (wajib diisi) URAIAN SPT

MASA PAJAK Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

KET

INDUK LAMPIRAN

LPAD SSP LB 3




e-SPT SPT Masa PPN Pembetulan Pertama URAIAN SPT

MASA PAJAK Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

KET

INDUK LAMPIRAN

LPAD SSP LB 3




e-SPT Catatan: Untuk kolom Masa Pajak diisi dengan tanda check mark (√) dan jumlah lembar dokumen


[email protected]


AR

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

............................... ............................... ............................... ...............................

P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 21/26 NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7


8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 e-SPT



DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7


8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 e-SPT



DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7


8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 e-SPT

Petunjuk Pengisian


[email protected]

Pada kolom Masa Pajak diisi dengan check mark (√) dan jumlah berkas


AR

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

............................... ............................... ............................... ...............................

P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 22 NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5

Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 e-SPT

SPT Masa PPh Pasal 22 Pembetulan NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5

Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Lembar STP

9

Fotokopi STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 e-SPT

Petunjuk Pengisian kolom diisi dengan tanda check dan jumlah berkas


AR

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

............................... ............................... ............................... ...............................

P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 23/26 NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8


9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pembetulan NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8


9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP



AR

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

............................... ............................... ............................... ...............................

P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Perekaman Data

9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Pembetulan NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Perekaman Data

9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP



AR

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


: : : :

............................... ............................... ............................... ...............................

P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 15 NO


DOKUMEN

1


2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Perekaman Data

9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 15 Pembetulan NO


DOKUMEN

1

Lembar Penqawasan Dokumen (LPAD)

2

SSP Lembar ke-2

3

SSP Lembar ke-3

4


5


6


7

Surat Kuasa Khusus

8

Perekaman Data

9

Lembar STP

dan

Nota

Arus

Penghitungan

10 Fotokopi STP



AR

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PEMERIKSAAN BERKAS PEMERIKSAAN SELESAI Nama WP NPWP Jenis Pemeriksaan No dan tgl SP2 No dan tgl LHP Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak

: : : : : : :

NO

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. DOKUMEN

1

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

2

Surat Tugas

3

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

4

Surat Panggilan Pemeriksaan

5

Surat Peminjaman Buku, Catatan & Dokumen

6

Surat Pemohonan Peminjaman Berkas WP dari Pelayanan

7

Surat Peminjaman/Pengembalian Berkas Data PDI

8

Tanda Terima Peminjaman Dokumen WP

9

Tanda Terima Pengembalian Dokumen WP

10

Daftar Tunggakan Pajak

11

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

12

Risalah Pembahasan Tim Pembahas UP3

13

Risalah Pembahasan Tim Pembahas Kanwil

14

Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan

15

Berita Acara Pemeriksaan (Mis. Closing Conference)

16

Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir

17

Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan

18

Laporan Pemeriksaan Pajak

19

Kertas Kerja Pemeriksaan

20

Alat Keterangan

21

Surat Permintaan Konfirmasi

22

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak

23

Berita Acara Penolakan Pemeriksaan

24

Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

25

Surat Peringatan Permintaan Data I/II

26

Surat Panggilan Menandatangani Hasil Pemeriksaan I/II

27

Nota Penghitungan

28

Pemberitahuan Perubahan Tingkat Risiko PKP

29

......

30

......


Pemeriksa/Petugas Seksi

Diteliti oleh

Kepala Seksi

Diserahkan oleh

Kepala Seksi

Diterima oleh

Kepala Seksi Pelayanan

Disegel oleh

Kepala Seksi Pelayanan Petugas Pemberkasan


ADA/TIDAK JUMLAH KETERANGAN

NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PENAGIHAN KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak

: : : :

BERKAS LUNAS URAIAN

LEMBAR

KETERANGAN

SKPKB KOHIR SSP

LEMBAR 2 LEMBAR 3

BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJAUAN KEMBALI SK BANDING PLB NOTHIT BUNGA PENAGIHAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK SK MENKEU TTG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

SKPKBT KOHIR SSP

LEMBAR 2 LEMBAR 3

BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJAUAN KEMBALI SK BANDING PLB NOTHIT BUNGA PENAGIHAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK SK MENKEU TTG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK STP KOHIR SSP

LEMBAR 2 LEMBAR 3

BUKTI PBK SK PENINJAUAN KEMBALI PLB SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK Catatan : - Kolom Lembar diisi jumlah Lembar Kohir, SSP, Pbk, SK Keberatan, SK PK dan SK Banding URAIAN Disiapkan oleh

Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PENAGIHAN KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak

: : : :

BERKAS BELUM LUNAS URAIAN

LEMBAR

KETERANGAN

DAFTAR SISA TUNGGAKAN PAJAK KARTU PENGAWASAN TUNGGAKAN PAJAK URAIAN TUNGGAKAN PAJAK SKPKB KOHIR SSP

LEMBAR 2 LEMBAR 3

BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJAUAN KEMBALI SK BANDING PLB NOTHIT BUNGA PENAGIHAN SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SKPKBT KOHIR SSP

LEMBAR 2 LEMBAR 3

BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJAUAN KEMBALI SK BANDING PLB NOTHIT BUNGA PENAGIHAN SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK STP KOHIR SSP

LEMBAR 2 LEMBAR 3

BUKTI PBK SK PENINJAUAN KEMBALI PLB Catatan : - Kolom Lembar diisi jumlah Lembar Kohir, SSP, Pbk, SK Keberatan, SK PK dan SK Banding


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PENAGIHAN KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak Sisa Tunggakan

: : : : :

BERKAS PENAGIHAN AKTIF URAIAN

LEMBAR

KETERANGAN

SURAT TEGURAN SURAT PAKSA LAPORAN PEMBERITAHUAN SP SURAT PEMBERITAHUAN SITA SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN BERITA ACARA SITA SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SURAT PENCABUTAN PEMBLOKIRAN SURAT USULAN PENCEGAHAN SK MENKEU TTG PENCEGAHAN SURAT PELAKSANAAN PENYANDERAAN PERMINTAAN JADWAL LELANG PENGUMUMAN LELANG PENETAPAN HARGA MINIMUM RISALAH LELANG LAPORAN DELINQUENCY AUDIT KARTU PENGAWASAN TUNGGAKAN PENAGIHAN


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]

SEKSI PDI KPP Nama WP NPWP

: : :

BERKAS DATA NO

JENIS BERKAS

1

ALKET

2

DATA LAIN

JUMLAH LEMBAR

KETERANGAN

a. b. c. 3

..........


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NAMA

NIP

[email protected]


NAMA WAJIB PAJAK

:

................................................................................

NPWP

:

................................................................................

KPP TUJUAN

:

................................................................................


[email protected]


[email protected]

DAFTAR ISI FORMULIR CHECKLIST A.

HALAMAN

BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, DAN PENAGIHAN PAJAK

..........

1.

Pemeriksaan Bukti Permulaan ..........................................................

..........

2.

Penyidikan ....................................................................................

..........

B.

BIDANG KEBERATAN DAN BANDING ...........................................................

..........

C.

BIDANG PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS .........................................

..........

D.

LAIN-LAIN .............................................................................................

..........


[email protected]

BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN & PENAGIHAN PAJAK BERKAS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN NamaWP NPWP Jenis Pemeriksaan No. dan tgl. SP3 BP No. dan tgl. LPP Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak

: : : : : : :

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

NO

DOKUMEN

1

Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP )

2

Instruksi Melakukan Pengamatan

3

Surat Perintah Melakukan Pengamatan

4

Laporan Pengamatan

5

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

6

Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

7

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak ( Bukti Permulaan )

8

Surat Tugas

9

Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke KPP)

10

Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke WP)

11

Peminjaman Berkas WP (ke KPP)

12

Daftar Tunggakan Pajak

13

Peminjaman Data dan Dokumen (ke WP)

14

Pengembalian Data dan Dokumen (ke WP)

15

Surat Pernyataan Wajib Pajak

16

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

17


18


19

Surat Peringatan Peminjaman Data dan Dokumen

20

Surat Panggilan Wajib Pajak

21

Surat Permintaan Keterangan/Bukti

22

Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak

23

Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan/Keterangan

24

Pengantar Pengiriman Konsep LPP Bukti Permulaan

25

Berita Acara Review (Direktorat Inteldik)

26

Surat Persetujuan Konsep LPP Bukti Permulaan

27

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

28

Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan

29

Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

30

Berita Acara Hasil Pemeriksaan

31


32

Laporan Pemeriksaan Pajak ( Bukti Permulaan )

33

Kertas Kerja Pemeriksaan

34

Nothit

35

Surat Pengantar Pengiriman LPP/KKP/Nothit ke KPP

36

Alat Keterangan

37

LP2/DKHP

38

Surat Konfirmasi ke KPP Lain/Bank/DJBC dll

39

Jawaban Konfirmasi

40

Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

41

Lain-lain :


ADA/TIDAK

JUMLAH

KETERANGAN

[email protected]

Uraian Disiapkan oleh

Petugas Seksi

Diteliti oleh

Kepala Seksi Kepala Seksi Petugas Pemberkasan

Disegel oleh


Nama

Paraf

[email protected]

BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN & PENAGIHAN PAJAK BERKAS PENYIDIKAN Nama WP NPWP Masa/Tahun Pajak

: : :

.................................... .................................... ....................................

NO

DOKUMEN

1

Surat Usulan Penyidikan

2

Instruksi Melakukan Penyidikan

3

Surat Perintah Penyidikan

4

Pemberitahuan Penyidikan ke KPP

5

Surat Tugas

6

Laporan Kejadian

7

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ( SPDP )

8

Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri

9

Pemberitahuan Panggilan Saksi (intern DJP )

10

Surat Panggilan Saksi

11

Surat Panggilan Tersangka

12

Berita Acara Pemeriksaan Saksi

13

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

14

Laporan Perkembangan Penyidikan

15

a. Ke Direktorat Inteldik

16

b. Ke Polri

17

Berita Acara Review ( Direktorat Inteldik )

18

Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak

19

Berita Acara Penyitaan

20

Permintaan Ijin Penggeledahan

21

Surat Perintah Penggeledahan

22

Berita Acara Penggeledahan

23

Permintaan Bantuan Ahli

24

Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara

25

Surat Pengantar Penyerahan Barang Bukti

26

Laporan Hasil Pemantauan di Persidangan

27

Surat Usul Penghentian Penyidikan

28

Lain lain :


Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


ADA/TIDAK

Nama

JUMLAH

KETERANGAN

Paraf

[email protected]

BIDANG KEBERATAN DAN BANDING NO

JENIS DOKUMEN

1

LPAD

2

Permohonan Wajib Pajak

3

Copy SKP

4

Copy LPP

5

Copy KKP

6

Uraian Penelitian Keberatan/Non Keberatan

7

SK Keberatan/Non Keberatan

8

Dokumen Lain-lain

2011

NOMOR KETETAPAN 2012 2013 2014

KET

2015

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9

.......


Pelaksana

Diteliti oleh


Disegel oleh


Nama

Paraf

[email protected]

BIDANG PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Nama NPWP KPP Baru

: : :

.............................. .............................. ..............................

Berkas Tahun Berjalan NO 1

TAHUN JUMLAH KETERANGAN 2012 2013 2014 2015

JENIS DOKUMEN Permohonan Penetapan Sebagai WP Patuh a. Uraian Penelitian KPP b. Uraian Penelitian Kanwil c. Fotokopi SK dan Lampiran d. Berkas Lain-lain

2

Permohonan SKF PDKB a. Surat Permohonan b. Konfirmasi KPP Domisili c. Konfirmasi KPP Lokasi d. Konfirmasi Penyidikan e. Uraian Penelitian f.

3

SK dan Lampiran

Permohonan Penilaian Tujuan Perpajakan

Kembali

Aktiva

Tetap

Untuk

a. Surat Permohonan b. Fotokopi surat ijin usaha penilai yang dilegalisir c. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai d. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan e. Laporan keuangan revaluasi f.

tahun

buku

terakhir

sebelum

Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak

g. Uraian Penelitian h. SK dan Lampiran 4

Permohonan Penetapan Sebagai Daerah Terpencil a. Surat Permohonan b. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi terkait c. Neraca/Laporan permohonan

Keuangan

tahun

sebelum

d. Peta Lokasi e. Surat Pernyataan mengenai Keadaan Lokasi Usaha e. Uraian Penelitian f. 5

SK

Permohonan Perubahan Tahun Buku ke-2 dst a. Surat Permohonan b. Surat Pernyataan Alasan Melakukan Perubahan c. SPT PPh Badan Tahun Terakhir d. Konfirmasi Hutang Pajak e. Uraian Penelitian f.

SK Uraian

Disiapkan oleh

Pelaksana

Diteliti oleh


Disegel oleh


Nama

Paraf

[email protected]


NAMA OBJEK PAJAK

:

................................................................................

NOP

:

................................................................................

NAMA WAJIB PAJAK

:

................................................................................

NPWP

:

................................................................................

KPP TUJUAN

:

................................................................................


[email protected]

BERKAS PBB P3 KPP Nama WP NOP

: : :

No

............................ ............................ ............................ TAHUN PAJAK

Nama Berkas

<2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan tanda terima serta dokumen pendukung 2 Berkas pendataan dan/atau penilaian 3 Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 4 Surat Ketetapan Pajak (SKPPBB) dan tanda terima penyampaiannya 5 Surat Setoran Pajak (SSP PBB) 6 Surat Tagihan Pajak (STP) 7 Surat Teguran PBB 8 Salinan SPPT 9 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) 10 Daftar Hasil Rekaman (DHR) 11 Struk Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 12 Arsip pelayanan berupa: a. berkas pembetulan b. berkas mutasi objek/subjek pajak, c. berkas keberatan dan pengurangan 13 Peta blok, peta kelurahan, dan peta ZNT 14 Buku klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 15 Berkas lain-lain

Petunjuk Pengisian: kolom diisi dengan tanda check dan diisikan jumlah lembar dokumen URAIAN

NAMA

Disiapkan oleh

Petugas Seksi

Diteliti oleh


Disegel oleh


NIP

[email protected]

BERKAS PBB P3 Kanwil Nama WP NOP

: : :

No

............................. ............................. ............................. TAHUN PAJAK

Nama Berkas

<2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 SK Menteri Keuangan mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP 2 SK pembetulan, keberatan, ketetapan (Pasal 19 UU PBB)

pengurangan

3 SK pengurangan denda administrasi (Pasal 20 UU PBB), 4 SK pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang tidak benar serta pengurangan dan pembatalan ketetapan yang tidak benar (Pasal 36 UU KUP) 5 Surat Setoran Pajak (SSP PBB) 6 Berkas lain-lain

Petunjuk Pengisian: kolom diisi dengan tanda check dan diisikan jumlah lembar dokumen

URAIAN

NAMA

Disiapkan oleh

Petugas Seksi ....

Diteliti oleh

Kepala Seksi ..... Kepala Seksi .... Petugas Pemberkasan

Disegel oleh


NIP

[email protected]


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................................... (1)

BERITA ACARA NOMOR BA - ............................................(2) Pada hari ini .......(3) tanggal ..............(4), bulan ..............(5), tahun ................(6) jam ...........(7) bertempat di ...........(8), kami masing-masing: 1. .................(9), ...............(10), selanjutnya disebut Pihak Pertama dan 2. ................(11),...............(12), selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan: a. Serah terima Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 sesuai daftar terlampir, dimana Pihak Pertama menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 kepada Pihak Kedua atau sama dengan Pihak Kedua menerima penyerahan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 dari Pihak Pertama; b. Pengecekan kelengkapan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 sesuai daftar terlampir, sehingga berkas yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-.................(13) tentang .................(14). Setelah dibacakan, dijelaskan dan dimengerti oleh yang bersangkutan, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut ini. Dibuat di ............(8) Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

...............(11) NIP ..........(12)

...................(9) NIP .............(10) Mengetahui/Mengesahkan ..............................(15),

..............................(16) NIP ........................(17)

Kp. : ...........................(18)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS WAJIB PAJAK DAN/ATAU BERKAS OBJEK PBB P3 Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

: : : : : : : : :

Angka 10 Angka 11

: :

Angka 12 Angka 13

: :

Angka 14

:

Angka 15

:

Angka 16

:

Angka 17

:

Angka 18

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil/KPP. Diisi dengan nomor Berita Acara. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Diisi dengan nama pejabat: a. Kepala Bagian Umum pada Kanwil Lama, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit Kanwil; b. Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Lama, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit KPP. Diisi dengan NIP dan Jabatan pejabat yang menjadi Pihak Pertama. Diisi dengan nama pejabat: a. Kepala Bagian Umum pada Kanwil Baru, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit Kanwil; b. Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Baru, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit KPP. Diisi dengan NIP dan Jabatan pejabat yang menjadi Pihak Kedua. Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemecahan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Diisi dengan judul Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemecahan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Diisi dengan Jabatan atasan langsung pejabat yang menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3: a. Kepala Kanwil Lama, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit Kanwil; b. Kepala KPP Lama, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat KPP. Diisi dengan nama pejabat atasan langsung pejabat yang menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3. Diisi dengan NIP pejabat atasan langsung pejabat yang menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3. Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.


[email protected]

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMECAHAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN PERPAJAKAN A.

Penyelesaian Permohonan oleh KPP 1. Pelayanan permohonan yang diberikan oleh KPP adalah: a. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh); b. Surat Keterangan Fiskal; c. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN); d. Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25; e. pelunasan Bea Meterai dengan Cara Lain; f. penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB); g. perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku yang Pertama; h. permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak; i. pembahan Kode Aktivasi dan Password Nomor Seri Faktur Pajak; dan j. permohonan perpajakan lainnya. 2. KPP Lama harus menginventarisasi status penyelesaian permohonan Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 per 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dan sekaligus menyampaikannya ke KPP Baru dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-1 Peraturan Direktur Jenderal ini, dan contoh checklist berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-2 Peraturan Direktur Jenderal ini. 3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah SMT, diselesaikan oleh KPP Lama pada hari kerja terakhir sebelum SMT. 4. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPP Lama harus menutup seluruh case management pada akhir hari kerja sebelum SMT; b. KPP Lama harus membuat konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan secara manual dengan menggunakan kode KPP Baru; c. KPP Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan d. KPP Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari KPP Lama. 5. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari kerja setelah SMT, diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPP Lama harus menutup seluruh case management pada akhir hari kerja tanggal 2 Oktober 2015; b. KPP Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SMT; dan c. KPP Baru memproses permohonan sampai dengan selesai. 6. SKB yang terbitkan oleh KPP Lama masih berlaku sesuai dengan masa berlaku SKB dimaksud.

B.

Penyelesaian Permohonan oleh Kanwil 1. Pelayanan permohonan yang diberikan oleh Kanwil adalah: a. perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku Yang Kedua dan Seterusnya; b. permintaan Penebusan Stiker Lunas PPN; c. penetapan sebagai Daerah Terpencil; d. izin untuk Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah; e. penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh); f. permohonan Pemusatan Tempat PPN Terutang; dan g. permohonan perpajakan lainnya. 2. Kanwil Lama harus menginventarisasi status penyelesaian permohonan Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk disampaikan ke Kanwil Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-3 Peraturan Direktur Jenderal ini dan contoh checklist berkas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-4 Peraturan Direktur Jenderal ini. 3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah SMT, diselesaikan oleh Kanwil Lama sebelum SMT. 4. Untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Lama harus membuat konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan secara manual dengan menggunakan kode surat Kanwil Baru; b. Kanwil Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke Kanwil Baru paling lambat 3 (tiga)


[email protected]

hari kerja sebelum jatuh tempo; dan Kanwil Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari Kanwil Lama. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke Kanwil Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SMT; dan b. Kanwil Baru memproses permohonan sampai dengan selesai. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I ditunjuk untuk memberikan pelayanan penebusan Stiker Lunas PPN untuk produsen produk rekaman yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut. c.

5.

6.



[email protected]

LAMPIRAN VI-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMECAHAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ....................................(1)

DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ...................................(2) No

Jenis Permohonan

(1) (2) A. Surat Keterangan Bebas Pajak 1. Penghasilan (SKB PPh) 2. 3. B. Surat Keterangan Fiskal 1. 2. 3. C. Surat Keterangan Bebas Pajak 1. Pertambahan Nilai (SKB PPN) 2. 3. D. Keputusan Pengurangan 1. Angsuran Pajak Penghasilan 2. Pasal 25 3. E. Pelunasan Bea Meterai dengan 1. Cara Lain 2. 3. F. Pemindahbukuan (Pbk) 1. 2. 3. G. Penerbitan Surat Perintah 1. Membayar Imbalan Bunga 2. (SPMIB) 3. H. Perubahan Metode Pembukuan 1. dan atau Tahun Buku Yang 2. Pertama 3. I. Penundaan Penyampaian Surat 1. Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2. 3. J. Penundaan Jatuh Tempo 1. Pembayaran 2. 3. K. Permohonan perpajakan lainnya 1. 2. 3.

Nama Wajib Pajak (3) ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

NPWP

Tanggal Jatuh Tempo

Status Penyelesaian

(4)

(5)

(6)

............, ................20...(3) Kepala Kantor,

.................................(4) NIP ........................... Kp.: ....................(5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1 Angka 2 Angka 3

: : :

Angka 4 Angka 5

: :

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama. Diisi dengan nama KPP Baru. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi Proses Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan. Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.

KOLOM Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

: : : : : :

Cukup jelas. Cukup jelas. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan keterangan status penyelesaian permohonan Wajib Pajak.


[email protected]


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................................. .............................................(1) CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ...............(2) Nama Wajib Pajak NPWP No

: :

Berkas/Dokumen

Ada

Tidak

Jumlah Lembar

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) A.

............................(3) ............................(4)

Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) Pasal ........

1.

Surat Permohonan SKB PPh Lengkap

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. B.

...................... Surat Keterangan Fiskal

1.

Surat Permohonan Surat Keterangan Fiskal Lengkap

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. C.

...................... Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN)

1.

Surat Permohonan SKB PPN Lengkap

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. D.

...................... Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

1.

Surat Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Lengkap

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. E.

...................... Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Lain

1.

Surat Permohonan Lengkap

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. F.

Wajib

Pajak

...................... Pemindahbukuan (Pbk)

1.

Surat Permohonan Pbk Lengkap

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4.

......................


[email protected]

(1) G.

(2)

(3)

1.

SKPLB

2.

SKPKB

3.

STP

4.

SKPKBT

5.

SKPPKP

6.

SPMKP

7.

Surat Keputusan Keberatan

8.

Surat Putusan Banding

9.

Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

10.

LPAD

11.

Surat Konfirmasi Utang Pajak

12.

Nota Penghitungan

13. H.

...................... Surat Permohonan Lengkap

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

I.

(5)

Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku Yang Pertama

1.

4.

(4)

Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)

...................... Penundaan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

1.

Surat Permohonan

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4.

Surat Permintaan Kelengkapan Data

5. J.

...................... Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran

1.


2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. K.

...................... Permohonan perpajakan lainnya

1.

Surat Permohonan

2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4.

Surat Permintaan Kelengkapan Data

5.

......................

6.

......................

.............,...........20....(5) Kepala Kantor,

............................... (6) NIP .........................


Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.

Disegel oleh


Nama

NIP

Paraf

Kepala Seksi... Kepala Seksi ... Kepala Seksi ...

Kp.: .....................(7)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5

: : : : :

Angka 6 Angka 7

: :

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama. Diisi dengan nama KPP Baru. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Checklist Berkas Proses Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Lama serta cap jabatan. Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.

KOLOM Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5

: : : : :

Cukup jelas. Cukup jelas. Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud ada. Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud tidak ada. Diisi dengan jumlah (angka) lembar berkas/dokumen.


[email protected]


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................... (1)

DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ................................ (2) No

Jenis Permohonan

(1) (2) A. Perubahan Metode Pembukuan 1. dan atau Tahun Buku Yang 2. Kedua dan Seterusnya 3. B. Permintaan Penebusan Stiker 1. Lunas PPN 2. 3. C. Penetapan sebagai Daerah 1. Terpencil 2. 3. D. Ijin untuk Penyelenggaraan 1. Pembukuan dengan 2. Menggunakan Bahasa Asing dan 3. Mata Uang Selain Rupiah E. Penetapan sebagai Wajib Pajak 1. Kriteria Tertentu (Wajib Pajak 2. Patuh) 3. F. Permohonan perpajakan lainnya 1. 2. 3.

Nama Wajib Pajak (3) ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

NPWP

Tanggal Jatuh Tempo

Status Penyelesaian

(4)

(5)

(6)

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

.............,...........20....(3) Kepala Kantor,

............................... (4) NIP ......................... Kp.: ................... (5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5

: : : : :

Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi

KOLOM Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

: : : : : :

Cukup jelas. Cukup jelas. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan keterangan status penyelesaian permohonan Wajib Pajak.

dengan dengan dengan dengan dengan


keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil Lama. nama Kanwil Baru. tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi. nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama serta cap jabatan. kode penunjuk unit sebagai konseptor.

[email protected]


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .............................................(1)

CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ...............(2) Nama Wajib Pajak NPWP

: :

............................(3) ............................(4)

No

Berkas/Dokumen

Ada

Tidak

Jumlah Lembar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A.

Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku Yang Kedua dan Seterusnya

1.


2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. B.

.......................................... Permintaan Penebusan Stiker Lunas PPN

1.


2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. C.

.......................................... Penetapan sebagai Daerah TerpenciL

1.


2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4.

..........................................

D.

Ijin untuk Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

1.


2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4. E.

.......................................... Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh)

1.


2.

LPAD

3.

Uraian Penelitian

4.

..........................................


[email protected]

.............,...........20....(5) Kepala Kantor,

............................... (6) NIP .........................


Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. Kepala Seksi... 2. Kepala Seksi ... 3. Kepala Seksi ... Kepala Seksi Pelayanan Petugas Pemberkasan

Disegel oleh

Nama

NIP

Paraf

Kp.: .....................(7)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7

: : : : : : :

Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi

KOLOM Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3

: : :

Cukup jelas. Cukup jelas. Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud ada.

Kolom 4 : Kolom 5

:

Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud tidak ada. Diisi dengan jumlah (angka) lembar berkas/dokumen.

dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan


keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil Lama. nama Kanwil Baru. nama Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak. tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Checklist Berkas. nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama serta cap jabatan. kode penunjuk unit sebagai konseptor.

[email protected]

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 1.

KPP Lama harus menginventarisasi seluruh pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang telah selesai sebelum SMT dengan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pemeriksaan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2.

KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi dan Berkas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dengan surat pengantar.

3.

Kepala KPP Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang belum selesai per 1 (satu) hari kerja sebelum SMT yang terdiri atas: a. tunggakan pemeriksaan yang instruksi/persetujuan/penugasan/Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2) pemeriksaan telah diterbitkan tetapi Surat Perintah Pemeriksaan belum diterbitkan; b. tunggakan pemeriksaan yang Surat Perintah Pemeriksaan sudah diterbitkan namun Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor belum disampaikan kepada Wajib Pajak; dan c. tunggakan pemeriksaan yang Surat Perintah Pemeriksaan sudah diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor telah disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

4.

KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

5.

Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b maka Kepala KPP Lama mengajukan usul pengalihan pemeriksaan kepada: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal instruksi/persetujuan pemeriksaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama dan ditembuskan kepada Kanwil Baru, dalam hal penugasan/persetujuan pemeriksaannya dilakukan oleh Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-3 Peraturan Direktur Jenderal ini.

6.

Usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dilakukan apabila pemeriksaannya adalah: a. pemeriksaan SPT rugi tidak lebih bayar yang sisa daluarsa penetapannya 1 (satu) tahun sejak SMT; atau b. pemeriksaan dalam rangka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP . Atas pemeriksaan tersebut harus diselesaikan oleh KPP Lama.

7.

Terhadap usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama harus memberikan persetujuan atau penolakan pengalihan pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat usulan pengalihan pemeriksaan diterima.

8.

Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui maka: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan harus menyampaikan persetujuan kepada Kepala KPP Baru dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil Baru, Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, dan Kepala KPP Lama; b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama harus menyampaikan persetujuan kepada: 1) Kepala Kanwil Baru dan ditembuskan kepada Kepala KPP Baru, Kepala KPP Lama, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Baru; atau 2) Kepala KPP Baru dan ditembuskan kepada Kepala KPP Lama dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru yang berada di bawah Kanwil yang sama dengan KPP Lama, dengan menggunakan contoh formulir Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-4 Peraturan Direktur Jenderal ini.

9.

Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditolak maka: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan harus menyampaikan penolakan kepada Kepala KPP Lama dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, Kepala Kanwil Baru, dan/atau Kepala KPP Baru; b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama harus menyampaikan penolakan kepada Kepala KPP Lama dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala KPP Baru,


[email protected]

dan/atau Kepala Kanwil Baru, dengan menggunakan contoh formulir Surat Penolakan Usulan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-5 Peraturan Direktur Jenderal ini. 10.

Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan sebagai dasar untuk mengalihkan Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 pemeriksaan.

11.

Berdasarkan tembusan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPP Lama harus mengirimkan Daftar Pengalihan Pemeriksaan beserta Berkas Pemeriksaan ke KPP Baru paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tembusan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-6 Peraturan Direktur Jenderal ini.

12.

Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, angka 6, dan angka 9 maka pemeriksaannya diselesaikan oleh KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPP Lama harus menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota Penghitungan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo; b. LHP dan Nota Penghitungan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penyampaian LHP dan Nota Penghitungan oleh KPP Lama ke KPP Baru tergabung dalam Berkas Pemeriksaan menggunakan contoh checklist berkas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini; 2) KPP Lama harus melakukan perekaman Nota Penghitungan pada aplikasi sistem informasi perpajakan; 3) penyampaian LHP dan Nota Penghitungan dilakukan oleh KPP Lama ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LHP; dan c. KPP Baru menerbitkan skp dan/atau STP berdasarkan Nota Penghitungan yang disampaikan oleh KPP Lama.



[email protected]

LAMPIRAN VII-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................. (1)

CHECKLIST BERKAS PEMERIKSAAN YANG SUDAH SELESAI SAMPAI DENGAN PENERBITAN LHP DAN NOTA PENGHITUNGAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) Nama Wajib Pajak NPWP Kode Pemeriksaan Nomor & Tanggal SP2 Nomor & Tanggal LHP Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak

: : : : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

No

Dokumen

Ada/Tidak

Jumlah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Nota Dinas Penunjukan Supervisor

2.

Rencana Pemeriksaan (Audit Plan)

3.

Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan

4.

Surat Perintah Pemeriksaan

5.

Surat Tugas

6.

Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan

7.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

8.

Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak

9.

Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen

10.

Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

11.

Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan

12.

Surat Pernyataan Wajib Pajak (fotokopi dan data yang dikelola secara elektronik sesuai dengan aslinya)

13.

Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli

14.

Surat Peringatan I atau Surat Peringatan II

15.

Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan

16.

Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

17.

Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

18.

Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

19.

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

20.


21.

Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

22.


23.

Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat

24.

Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak


[email protected]

(1)

(2)

25.

Surat Panggilan I atau Surat Panggilan II Untuk Memberikan Keterangan

(3)

26.

Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak

27.

Surat Permintaan Keterangan/Bukti

28.

Surat Peringatan I atau Surat Peringatan II Dalam Rangka Permintaan Keterangan/Bukti

29.

Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan/Bukti

30.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

31.

Daftar Temuan Pemeriksaan

32.

Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

33.

Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

34.

Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

35.

Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan

36.

Tanggapan Wajib Pajak atas Hasil Pemeriksaan

37.

Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan

38.

Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

39.

Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

40.

Risalah Pembahasan

41.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

42.

Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Pembahas/ Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

43.

Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

44.

Risalah Pembahasan Tim Pembahas/Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

45.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

46.

Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

47.

Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

48.


49.

Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan

50.

Konsep LHP

51.

LHP

52.

KKP

53.

Nota Penghitungan

54.

Alat Keterangan/Produksi Data

55.

Dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemeriksaan

(4)

(5)

........., ............ 20..... (10) Kepala Kantor, ................................ (11) NIP ........................... Nama NIP Paraf


Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.

Disegel oleh

Kepala Seksi ......

Kepala Seksi... Kepala Seksi... Kepala Seksi...

Petugas Pemberkasan Kp.: ......................... (12) PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PEMERIKSAAN


[email protected]

ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama.

Angka 2

:

Diisi dengan nama KPP Baru.

Angka 3

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 5

:

Diisi dengan kode pemeriksaan.

Angka 6

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

Angka 7

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan

Angka 8

:

Diisi dengan jenis pajak yang diperiksa.

Angka 9

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diperiksa.

Angka 10

:

Diisi dengan tempat, tanggal bulan dan tahun dibuatnya Checklist Berkas Pemeriksaan.

Angka 11

:

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 12

:

Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.

KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:

Diisi dengan "Ada" jika dokumen yang dimaksud ada atau "Tidak" jika dokumen yang bersangkutan tidak ada.

Kolom 4

:

Diisi dengan angka jumlah lembar dokumen.

Kolom 5

:

Diisi dengan hal lain yang perlu menjadi catatan.


[email protected]



DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) A.

PEMERIKSAAN YANG INSTRUKSI/PERSETUJUAN/PENUGASAN/NP2 PEMERIKSAAN TELAH DITERBITKAN TETAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BELUM DITERBITKAN

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/Tahun Pajak

Nomor Instruksi/ Persetujuan/Penugasan/NP2

Kode Pemeriksaan

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. B.

PEMERIKSAAN YANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BELUM DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/Tahun Pajak


Kode Pemeriksaan

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. C.

PEMERIKSAAN YANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/Tahun Pajak


Kode Pemeriksaan

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. .........., ........... 20..... (3) Kepala Kantor, ................................ (4) NIP ........................... Tembusan: 1. ............................; 2. ............................; 3. ............................ (5) Kp.: .........................(6) PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN


[email protected]

ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi.

Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama; dan/atau c. Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Baru.

Angka 6

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:


Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:

Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2.

Kolom 6

:

Diisi dengan kode pemeriksaan yang dilaksanakan.

Kolom 7

:

Diisi dengan keterangan jika diperlukan.


[email protected]



Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Usul Pengalihan Pemeriksaan

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak maka terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya dari ................................ (5) ke ...................... (6). Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Kepala Kantor,

................................ (7) NIP ...........................

Tembusan: 1. ........................... 2. ........................... 3. ........................... (8)

Kp.: .........................(13)


[email protected]

Lampiran Surat Kepala KPP ........... (9) Nomor : .......... (10) Tanggal : .......... (11) DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIUSULKAN UNTUK DIALIHKAN PEMERIKSAANNYA

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan

Nomor Instruksi/ Persetujuan/ Penugasan/NP2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Kantor

........................... (12) NIP .....................

Kp.:....................... (13)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN USUL PENGALIHAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nomor surat usul pengalihan pemeriksaan.

Angka 3

:

Diisi dengan tanggal surat usul pengalihan pemeriksaan diterbitkan.

Angka 4

:

Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal instruksi/persetujuan pemeriksaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama dan ditembuskan kepada Kanwil Baru, dalam hal Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 diterbitkan oleh Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan Lama.

Angka 5

:

Diisi dengan nama KPP Lama.

Angka 6

:


Angka 7

:

Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 8

:

Dalam hal usulan ditujukan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kanwil Baru; dan c. Kepala KPP Baru. Dalam a. b. c.

hal usulan ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; Kepala Kanwil Baru; dan Kepala KPP Baru.

Angka 9

:


Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk dialihkan.

Kolom 3

:

Diisi dengan NPWP.

Kolom 4

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 5

:

Diisi dengan kode pemeriksaan yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 6

:

Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.


[email protected]




: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan surat dari .............................. (5) nomor ............. (6) tanggal ................... (7), dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir disetujui untuk dialihkan pemeriksaannya dari ...................... (8) ke unit kerja Saudara. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/ Kepala Kanwil DJP,

................................ (9) NIP ...........................

Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (10)

Kp.: .........................(15)


[email protected]

Lampiran Surat .................... (11) Nomor : .......... (12) Tanggal : .......... (13) DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DISETUJUI USULAN PENGALIHAN PEMERIKSAANNYA

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5.


........................... (14) NIP .....................

Kp.:....................... (15)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat: a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kanwil DJP atasan KPP Lama, dalam hal Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

Angka 3

:

Diisi dengan tanggal surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

Angka 4

:

Diisi dengan: a. Kepala Kanwil Baru dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Baru; atau b. Kepala KPP Baru dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru yang berada di bawah Kanwil yang sama dengan KPP Lama.

Angka 5

:

Diisi dengan Kepala KPP Lama yang mengusulkan pengalihan pemeriksaan.

Angka 6

:

Diisi nomor surat usul pengalihan pemeriksaan.

Angka 7

:

Diisi tanggal surat usul pengalihan pemeriksaan.

Angka 8

:


Angka 9

:

Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 10

:

Dalam hal usulan ditujukan kepada: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: 1. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Lama. b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 2. Kepala KPP Lama; dan/atau

Angka 11

:

Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama

Angka 12

:


Angka 13

:


Angka 14

:

Angka 15

:

Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama serta cap jabatan Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.

KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 3

:

Diisi dengan NPWP.

Kolom 4

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 5

:

Diisi dengan kode pemeriksaan yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 6

:

Diisi dengan nomor pemeriksaannya.

3.


Kepala KPP Baru.

Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2

Pemeriksaan

yang

dialihkan

[email protected]




: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan surat Saudara nomor .................... (5) tanggal ................... (6), hal Usul Pengalihan Pemeriksaan, dengan ini disampaikan bahwa usulan pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir ditolak dengan alasan ................ (7) Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


................................ (8) NIP ...........................

Tembusan: 1. ........................... 2. ........................... 3. ........................... (9)

Kp.: .........................(14)


[email protected]

Lampiran Surat .................... (10) Nomor : .......... (11) Tanggal : .......... (12) DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DITOLAK USULAN PENGALIHAN PEMERIKSAANNYA

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5.


........................... (13) NIP .....................

Kp.:....................... (14)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN USUL PENGALIHAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat; a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kanwil DJP atasan KPP Lama, dalam hal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 3

:

Diisi dengan tanggal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:


Angka 7

:

Diisi dengan alasan penolakan usul pengalihan pemeriksaan.

Angka 8

:


Angka 9

:

a.

Angka 10

:

Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


Angka 14

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 3

:

Diisi dengan NPWP yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 4

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 5

:

Diisi dengan kode pemeriksaan yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 6

:

Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Dalam hal usulan ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: 1. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Baru. b. Dalam hal usulan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Baru. Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.


[email protected]




: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Daftar Pengalihan Pemeriksaan

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta memperhatikan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Kepala Kanwil DJP ........................... (5) nomor ................... (6) tanggal ............................ (7) hal Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan, dengan ini kami sampaikan Daftar Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

................................ (8) NIP ...........................

Tembusan: 1. ........................... 2. ........................... 3. ........................... (9)

Kp.: .........................(14)


[email protected]

Lampiran Surat ................ (10) Nomor : .......... (11) Tanggal : .......... (12) DAFTAR PENGALIHAN PEMERIKSAAN Berkas Pemeriksaan

No

Nama Wajib Pajak NPWP Masa/Tahun Pajak Kode Pemeriksaan Nomor Instruksi/ Persetujuan/

Surat Usulan Pemeriksaan Khusus

Analisis Risiko

Surat Persetujuan Melakukan Pemeriksaan Khusus/ Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus

(3)

(4)

(5)

Penugasan/NP2 (1)

(2)

Rencana Rencana Pemeriksaan Program (Audit Plan) Pemeriksaan

(6)

(7)

Berkas Pemeriksaan Lainnya

(8)

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Kantor

........................... (13) NIP ..................... Kp.:....................... (14)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan kepala naskah dinas nama dan alamat KPP Lama yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor surat penyampaian Daftar Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 3

:

Diisi dengan tanggal surat penyampaian Daftar Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 4

:

Diisi dengan nama dan alamat KPP Baru.

Angka 5

:

Diisi dengan nama Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 6

:

Diisi dengan nomor Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 7

:

Diisi dengan tanggal Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 8

:

Diisi nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 9

:

Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; dan/atau c. Kepala Kanwil DJP atasan KPP Baru.

Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


Angka 14

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan: • Nama Wajib Pajak; • NPWP; • Masa/Tahun Pajak; • Kode Pemeriksaan; dan • Nomor Instruksi/Persetujuan/ Penugasan/ NP2.

Kolom 3

:

Diisi dengan “Ada” atau “Tidak Ada”

Kolom 4

:


Kolom 5

:


Kolom 6

:


Kolom 7

:


Kolom 8

:

Diisi dengan nama Berkas Pemeriksaan lainnya apabila ada.


[email protected]

LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 17C DAN PASAL 17D UNDANG-UNDANG KUP SERTA PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 9 AYAT (4C) UNDANG-UNDANG PPN 1.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP yang diterima sebelum SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a.

b.

Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 1 (satu) bulan serta memiliki: 1) sisa jatuh tempo penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari sejak SMT, harus diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan menerbitkan SKPPKP sebelum SMT; 2) sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP; b) laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c) KPP Baru harus menerbitkan SKPPKP berdasarkan berkas laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a). Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 3 (tiga) bulan serta memiliki: 1) sisa jatuh tempo penyelesaian sampai dengan 1 (satu) bulan setelah SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP; b) laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c) KPP Baru harus menerbitkan SKPPKP berdasarkan berkas laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a); 2) sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan setelah SMT maka: a) KPP Lama harus menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SMT; dan b) KPP Baru memproses berkas permohonan yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP yang diterima sebelum SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 15 (lima belas) hari kerja serta memiliki: 1) sisa jatuh tempo penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SMT, harus diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan menerbitkan SKPPKP sebelum SMT; 2) sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP; b) laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c) KPP Baru harus menerbitkan SKPPKP berdasarkan berkas laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a). b. Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 1 (satu) bulan serta memiliki: 1) sisa jatuh tempo penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari sejak SMT, harus diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan menerbitkan SKPPKP sebelum SMT; 2) sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP; b) laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c) KPP Baru harus menerbitkan SKPPKP berdasarkan berkas laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

3.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN yang dipindahkan ke KPP Baru yang diterima sebelum SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Terhadap permohonan yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari


[email protected]

2)

sejak SMT, harus diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan menerbitkan SKPPKP sebelum SMT. Terhadap permohonan yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP; b) laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c) KPP Baru menerbitkan SKPPKP berdasarkan berkas laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

4.

Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SMT dan jatuh tempo penerbitan SPMKP paling lama 10 (sepuluh) hari setelah SMT maka harus diselesaikan oleh KPP Lama sebelum SMT.

5.

Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SMT dan jatuh tempo penerbitan SPMKP lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah SMT, KPP Lama harus menyampaikan berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke KPP Baru paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan SPMKP, dengan menggunakan surat pengantar tersendiri.



[email protected]

LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA ADMINISTRASI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI A.

B.

Rencana Kerja dan Daftar Sasaran Ekstensifikasi 1.

KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang lokasinya berada dalam wilayah kerja KPP Baru yang belum dilakukan tindakan ekstensifikasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX-1 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2.

KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dalam DSE yang lokasinya berada dalam wilayah kerja KPP Baru yang sudah selesai dilakukan tindakan ekstensifikasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX-2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

3.

KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) minggu sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

4.

Kepala KPP Lama mengajukan pemberitahuan perubahan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan DSE kepada Kepala Kanwil DJP atasannya dengan mempertimbangkan Wajib Pajak yang terdaftar dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1.

5.

Kepala KPP Baru mengajukan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan DSE baru kepada Kepala Kanwil DJP atasannya untuk memperoleh persetujuan dengan mempertimbangkan Wajib Pajak yang terdaftar dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1.

6.

Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka Kepala Kanwil DJP harus memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat usulan diterima.

Daftar Penugasan Ekstensifikasi dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan 1.

KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dalam Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI) yang lokasinya berada dalam wilayah kerja KPP Baru yang belum selesai dilakukan tindakan ekstensifikasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX-3 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2.

KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dalam DPE dan DPESI yang lokasinya berada dalam wilayah kerja KPP Baru yang telah selesai dilakukan tindakan ekstensifikasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX-4 Peraturan Direktur Jenderal ini.

3.

KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) minggu sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

4.

Terhadap Wajib Pajak yang terdaftar dalam DPE dan DPESI sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPP Baru melanjutkan tindakan ekstensifikasi berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan DSE yang sebelumnya dibuat oleh KPP Lama.



[email protected]

LAMPIRAN IX-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR SASARAN EKSTENSIFIKASI YANG BELUM DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

Nama Wajib Pajak

Alamat

Nomor DSE

Tanggal DSE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

..........................

2.

..........................

3.

..........................

4.

..........................

5.

..........................

dst

..........................

No.

.........., ........... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR SASARAN EKSTENSIFIKASI YANG BELUM DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI YANG DIPINDAHKAN KE KPP BARU

ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan kepala naskah dinas nama dan alamat Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital.

Angka 2

:


Angka 3

:

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya daftar inventarisasi.

Angka 4

:

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Lama serta cap jabatan.

Angka 5

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom 3

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Kolom 4

:

Diisi dengan nomor daftar sasaran ekstensifikasi.

Kolom 5

:

Diisi dengan tanggal daftar sasaran ekstensifikasi.


[email protected]



DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR SASARAN EKSTENSIFIKASI YANG TELAH SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Nomor DSE

Tanggal DSE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

..........................

2.

..........................

3.

..........................

4.

..........................

5.

..........................

dst

..........................

No.

........., ............ 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR SASARAN EKSTENSIFIKASI YANG TELAH SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI YANG DIPINDAHKAN KE KPP BARU ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama Kanwil Baru.

Angka 3

:


Angka 4

:


Angka 5

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama wajib pajak.

Kolom 3

:

Diisi dengan alamat.

Kolom 4

:

Diisi dengan nomor DSE.

Kolom 5

:

Diisi dengan tanggal DSE.


[email protected]



DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI DAN DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI SURAT IMBAUAN YANG BELUM SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

No.

Nama Wajib Pajak

Alamat

Nomor DPE/DPESI

Tanggal DPE/DPESI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

..........................

2.

..........................

3.

..........................

4.

..........................

5.

..........................

dst

..........................

............., ........ 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI DAN DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI SURAT IMBAUAN YANG BELUM SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI YANG DIPINDAHKAN KE KPP BARU ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:


Angka 5

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:


Kolom 3

:

Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 4

:

Diisi dengan nomor DPE/DPESI.

Kolom 5

:

Diisi dengan tanggal DPE/DPESI.


[email protected]



DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI DAN DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI SURAT IMBAUAN YANG TELAH SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

No.

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Nomor DPE/DPESI

Tanggal DPE/DPESI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

..........................

2.

..........................

3.

..........................

4.

..........................

5.

..........................

dst

..........................

............., ........ 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI DAN DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI SURAT IMBAUAN YANG TELAH SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:


Angka 5

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:


Kolom 3

:

Diisi dengan nomor wajib pajak.

Kolom 4

:

Diisi dengan nomor DPE/DPESI.

Kolom 5

:

Diisi dengan tanggal DPE/DPESI.


[email protected]

LAMPIRAN X PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK, PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN TANPA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DENGAN WAJIB PAJAK, PERMINTAAN SURAT URAIAN BANDING DAN SURAT TANGGAPAN DARI PENGADILAN PAJAK I.

Pelaksanaan Penyelesaian oleh KPP A. Penyelesaian Permohonan Pembetulan Penyelesaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP yang merupakan kewenangan KPP dan diterima KPP Lama sebelum SMT atas Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru, diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1.

KPP Lama harus: a. melakukan inventarisasi berkas permohonan pembetulan dengan membuat Daftar Permohonan Pembetulan yang merupakan wewenang KPP sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan b. menyampaikan Daftar Permohonan Pembetulan yang merupakan wewenang KPP sebagaimana dimaksud pada huruf a ke KPP Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SMT.

2.

Terhadap permohonan pembetulan yang jatuh temponya paling lama 1 (satu) bulan sejak SMT dan sampai dengan SMT belum diselesaikan, KPP Lama harus : a. menerbitkan Surat Keputusan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT; dan b. menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke KPP Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.

Terhadap permohonan pembetulan yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) bulan sejak SMT dan sampai dengan SMT belum diselesaikan maka: a. KPP Lama harus membuat Laporan Penelitian beserta konsep Surat Keputusan; b. Laporan Penelitian beserta konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo; c. penyampaian Laporan Penelitian beserta konsep Surat Keputusan oleh Kepala KPP Lama kepada Kepala KPP Baru menggunakan contoh checklist Berkas Permohonan Pembetulan yang sudah selesai untuk Diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-2 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan d. Kepala KPP Baru harus menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

B.

Terhadap pengajuan/permohonan Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru berupa: a. permohonan pembetulan yang merupakan kewenangan Kanwil; b. pengajuan keberatan; c. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; d. permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar; e. permohonan pengurangan atau pembatalan STP; dan f. permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP yang diterima oleh KPP Lama sebelum SMT, diproses oleh KPP Lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C.

Tindak Lanjut Surat Keputusan Terkait Wajib Pajak yang Dipindahkan ke KPP Baru Pelaksanaan Surat Keputusan yang berkaitan dengan permohonan atau secara jabatan atas pembetulan, pengajuan keberatan, permohonan atau secara jabatan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KUP, yang diterbitkan dan tindak lanjutnya belum dilaksanakan oleh KPP Lama sebelum SMT, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Surat Keputusan yang jatuh temponya paling lama 15 (lima belas) hari sejak SMT, diselesaikan oleh KPP Lama paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.


[email protected]

2. 3.

D.

E.

Pelaksanaan Surat Keputusan yang jatuh temponya lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT, dialihkan ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT. KPP Lama harus: a. menginventarisasi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan membuat Daftar Nominatif Surat Keputusan untuk Ditindaklanjuti sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-3 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan b. menyampaikan Daftar Nominatif Surat Keputusan untuk Ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta berkasnya ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.

Pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali Terkait Wajib Pajak yang Dipindahkan ke KPP Baru 1. Pelaksanaan atas Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang diterima oleh KPP Lama dan belum ditindaklanjuti sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum SMT, berlaku ketentuan sebagai berikut. a. Pelaksanaan putusan yang jatuh temponya paling lama 15 (lima belas) hari sejak SMT, diselesaikan oleh KPP Lama paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum SMT. b. Pelaksanaan putusan yang jatuh temponya lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT, dialihkan ke KPP Baru paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum SMT. c. KPP Lama harus: 1) menginventarisasi Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan membuat Daftar Nominatif Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-4 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan 2) menyampaikan Daftar Nominatif Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1) beserta berkasnya ke KPP Baru paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum SMT. 2.

Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan yang diterima oleh KPP Lama dan belum ditindaklanjuti sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum SMT, pelaksanaan putusannya dialihkan ke KPP Baru.

3.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait gugatan yang diterima oleh KPP Lama dan belum ditindaklanjuti sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum SMT, pelaksanaan putusannya dialihkan ke KPP Baru.

4.

Atas Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, KPP Lama harus: 1) menginventarisasi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait gugatan dengan membuat Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Terkait Gugatan sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-5 Peraturan Direktur Jenderal ini; 2) menyampaikan Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Terkait Gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) beserta berkasnya ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.

Penyampaian Data dan Informasi Dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali Terkait Wajib Pajak yang Dipindahkan ke KPP Baru Dalam hal atas putusan pengadilan pajak yang diterima oleh KPP Lama sebelum SMT terdapat data dan informasi dalam rangka pengajuan Peninjauan Kembali maka penyampaian data dan informasi tersebut dilakukan oleh KPP Lama.

II.

Pelaksanaan Penyelesaian oleh Kanwil A. Perlakuan Permohonan Pembetulan, Pengajuan Keberatan dan Permohonan Pasal 36 Undang-Undang KUP Terhadap: a. permohonan pembetulan; b. pengajuan keberatan; c. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; d. permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar; e. permohonan pengurangan atau pembatalan STP; dan f. permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP yang belum selesai pada saat SMT, diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Terhadap permohonan yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian sampai dengan 1 (satu) bulan sejak SMT maka: a. Kanwil Lama menyelesaikan permohonan sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT; dan b. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.

Terhadap permohonan yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan sejak SMT maka: a. Kanwil Lama harus melakukan inventarisasi berkas permohonan, dengan membuat Daftar Nominatif Permohonan atau Pengajuan yang merupakan wewenang Kanwil sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-6 Peraturan Direktur Jenderal


[email protected]

b. c.

ini; Kanwil Lama harus menyampaikan Daftar Nominatif Permohonan atau Pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SMT; Proses penyelesaian permohonan selanjutnya adalah: 1) Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 6 (enam) bulan serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan dan kurang dari 4 (empat) bulan setelah SMT maka: a) Kanwil Lama harus membuat Laporan Penelitian dan/atau Kertas Kerja Penelitian (KKP) beserta konsep Surat Keputusan; b) Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus disampaikan ke Kanwil Baru paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo penyelesaian; c) penyampaian Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan ke Kanwil Baru menggunakan contoh Checklist Berkas Permohonan/Pengajuan yang Sudah Selesai untuk Diterbitkan Surat Keputusan di Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-7 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan d) Kanwil Baru menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b). 2) Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 6 (enam) bulan serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian permohonan lebih dari 4 (empat) bulan setelah SMT maka: a) Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SMT; dan b) atas berkas permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kanwil Baru menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3) Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 12 (dua belas) bulan serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan dan kurang dari 9 (sembilan) bulan setelah SMT maka: a) Kanwil Lama harus membuat Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan; b) Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus disampaikan ke Kanwil Baru paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo penyelesaian; c) penyerahan Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan ke Kanwil Baru menggunakan contoh Checklist Berkas Permohonan/Pengajuan yang Sudah Selesai untuk Diterbitkan Surat Keputusan di Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-7 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan d) Kanwil Baru menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b). 4) Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 12 (dua belas) bulan serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian permohonan lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah SMT maka: a) Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SMT; dan b) atas berkas permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kanwil Baru menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B.

Penyelesaian Surat Uraian Banding Permintaan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak yang diterima Kanwil Lama sebelum SMT diselesaikan oleh Kanwil Lama dan ditembuskan ke Kanwil Baru dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

C.

Penyelesaian Surat Tanggapan atas Gugatan Permintaan Surat Tanggapan (ST) atas gugatan dari Pengadilan Pajak yang diterima Kanwil Lama sebelum SMT diselesaikan oleh Kanwil Lama dan ditembuskan ke Kanwil Baru dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd. SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002


[email protected]

LAMPIRAN X-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


DAFTAR PERMOHONAN PEMBETULAN YANG MERUPAKAN WEWENANG KPP UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) A.

PERMOHONAN PEMBETULAN YANG JATUH TEMPONYA PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SEJAK SMT DAN SAMPAI DENGAN SMT BELUM DISELESAIKAN

No.

Nama Wajib Pajak

NPWP

Jenis Surat Keputusan

Jenis Pajak

Masa/ Tahun Pajak

Tanggal Jatuh Tempo

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. dst B.

PERMOHONAN PEMBETULAN YANG JATUH TEMPONYA LEBIH DARI 1 (SATU) BULAN SEJAK SMT DAN SAMPAI DENGAN SMT BELUM DISELESAIKAN

No.

Nama Wajib Pajak

NPWP

Jenis Surat Keputusan

Jenis Pajak

Masa/ Tahun Pajak

Tanggal Jatuh Tempo

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. dst

..................... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ........................... Tembusan: 1. ............................ 2. ............................ (5) Kp.: .........................(6)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERMOHONAN PEMBETULAN YANG MERUPAKAN WEWENANG KPP ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Daftar Permohonan Pembetulan yang merupakan Wewenang KPP.

Angka 3

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Permohonan Pembetulan.

Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama dan/atau Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Baru.

Angka 6

:


Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memohon pembetulan.

Kolom 3

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memohon pembetulan.

Kolom 4

:

Diisi dengan jenis Surat Keputusan yang dibetulkan.

Kolom 5

:

Diisi dengan Jenis Pajak yang dibetulkan.

Kolom 6

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dibetulkan.

Kolom 7

:

Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan

Kolom 8

:

Diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

KOLOM


[email protected]



CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN PEMBETULAN YANG SUDAH SELESAI UNTUK DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DI KPP ............................. (2) Nama Wajib Pajak NPWP Jenis Keputusan Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak

: : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

(3) (4) (5) (6) (7)

No

Dokumen

Ada/Tidak

Jumlah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

LPAD

2.

Surat Permohonan

3.

Fotokopi surat ketetapan pajak/STP

4.

Checklist penelitian formal

5.

Lembar pengawasan penelitian

6.

Surat Tugas

7.

Laporan Penelitian

8.

Konsep Surat Keputusan Pembetulan

9. dst

..................................... (dokumen terkait lainnya)

..................... 20..... (8) Kepala Kantor,

................................ (9) NIP ...........................


Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. Kepala Seksi ... 2. Kepala Seksi ... 3. Kepala Seksi ...

Disegel oleh


Nama

NIP

Paraf

Kp.: .........................(10)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN CHECK LIST BERKAS PERMOHONAN PEMBETULAN YANG SUDAH SELESAI UNTUK DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DI KPP ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Checklist Berkas Permohonan Pembetulan.

Angka 3

:


Angka 4

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memohon pembetulan.

Angka 5

:

Diisi dengan jenis Surat Keputusan yang dibetulkan.

Angka 6

:

Diisi dengan jenis pajak yang dibetulkan.

Angka 7

:


Angka 8

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Checklist Berkas Permohonan Pembetulan.

Angka 9

:


Angka 10

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi nama dokumen yang dikirim.

Kolom 3

:


Kolom 4

:

Diisi dengan jumlah (angka) lembar dokumen.

Kolom 5

:



[email protected]



DAFTAR NOMINATIF SURAT KEPUTUSAN UNTUK DITINDAKLANJUTI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ............................ (2)

No.

Nama Wajib Pajak

NPWP

Nomor Surat Keputusan

Tanggal Surat Keputusan

Tanggal Jatuh Tempo

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. dst

..................... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ........................... Tembusan: 1. ............................ 2. ............................ (5) Kp.: .........................(6)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF SURAT KEPUTUSAN UNTUK DITINDAKLANJUTI ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama KPP Baru Ditindaklanjuti.

Angka 3

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Nominatif Surat Keputusan untuk Ditindaklanjuti.

Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama/Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Baru.

Angka 6

:


Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:


Kolom 3

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 4

:

Diisi dengan Nomor Surat Keputusan.

Kolom 5

:

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan.

Kolom 6

:

Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian (bila ada).

Kolom 7

:


yang menerima Daftar Nominatif Surat Keputusan

untuk

KOLOM


[email protected]



DAFTAR NOMINATIF PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS BANDING DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT BANDING UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) A.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS BANDING

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Nomor Putusan

Tanggal Putusan

Tanggal Terima KPP

Tanggal Jatuh Tempo

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. dst. B.

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT BANDING

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Nomor Putusan

Tanggal Putusan

Tanggal Terima KPP

Tanggal Jatuh Tempo

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. dst.

..................... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ........................... Tembusan: 1. ............................ 2. ............................ (5) Kp.: .........................(6)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS BANDING DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT BANDING ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kantor Wilayah DJP atasan KPP Lama.

Angka 2

:

Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Banding dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait Banding.

Angka 3

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Banding dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait Banding.

Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama/Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama.

Angka 6

:


Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:


Kolom 3

:


Kolom 4

:

Diisi dengan Nomor Putusan.

Kolom 5

:

Diisi dengan tanggal Putusan

Kolom 6

:

Diisi dengan tanggal terima Putusan di KPP Lama.

Kolom 7

:

Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.

Kolom 8

:


KOLOM


[email protected]



DAFTAR NOMINATIF PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS GUGATAN DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT GUGATAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) A.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS GUGATAN

No. (1)

Nama Wajib Pajak

NPWP

Nomor Putusan

Tanggal Putusan

Tanggal Terima KPP

Tanggal Jatuh Tempo

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. 3. dst B.

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT GUGATAN

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Nomor Putusan

Tanggal Putusan

Tanggal Terima KPP

Tanggal Jatuh Tempo

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. 3. dst

..................... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ........................... Tembusan: 1. ............................ 2. ............................ (5) Kp.: .........................(6)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS GUGATAN DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT GUGATAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait Gugatan.

Angka 3

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait Gugatan.

Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama dan/atau Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Baru.

Angka 6

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:


Kolom 3

:


Kolom 4

:

Diisi dengan Nomor Putusan.

Kolom 5

:

Diisi dengan tanggal Putusan diucapkan.

Kolom 6

:

Diisi dengan tanggal terima Putusan di KPP Lama.

Kolom 7

:

Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.

Kolom 8

:



[email protected]



DAFTAR NOMINATIF PERMOHONAN/PENGAJUAN YANG MERUPAKAN WEWENANG KANWIL UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2)

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Jenis Permohonan/ Pengajuan

Jenis Pajak

Masa/ Tahun Pajak

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. dst

..................... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF PERMOHONAN/PENGAJUAN YANG MERUPAKAN WEWENANG KANWIL ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil Lama.

Angka 2

:

Diisi dengan nama Kanwil Baru yang menerima Daftar Nominatif Permohonan/Pengajuan yang merupakan Wewenang Kanwil.

Angka 3

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Nominatif Permohonan/Pengajuan yang merupakan Wewenang Kanwil.

Angka 4

:


Angka 5

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memohon/mengajukan.

Kolom 3

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memohon/mengajukan.

Kolom 4

:

Diisi dengan Jenis Permohonan/Pengajuan.

Kolom 5

:

Diisi dengan Jenis Pajak.

Kolom 6

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak.

Kolom 7

:



[email protected]



CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN/PENGAJUAN YANG SUDAH SELESAI UNTUK DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DI KANWIL ........................(2) Nama Wajib Pajak NPWP Jenis Keputusan Jenis Ketetapan Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak

: : : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

No

Dokumen

Jumlah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Surat Permohonan/Pengajuan Wajib Pajak

2.

Laporan Penelitian

3.

Konsep Surat Keputusan

4. dst

................................ (dokumen terkait lainnya)

..................... 20..... (9) Kepala Kantor,

................................ (10) NIP ...........................


Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.

Disegel oleh

Kepala Seksi Pelayanan

Nama

NIP

Paraf


Petugas Pemberkasan Kp.: .........................(11)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN CHECK LIST BERKAS PERMOHONAN/PENGAJUAN YANG SUDAH SELESAI UNTUK DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DI KANWIL ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memohon pembetulan/pengajuan.

Angka 5

:

Diisi dengan jenis Surat Keputusan keberatan atau non keberatan atas permohonan/pengajuan.

Angka 6

:

Diisi dengan jenis ketetapan yang diajukan keberatan atau non keberatan.

Angka 7

:

Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan/pengajuan.

Angka 8

:


Angka 9

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Checklist Berkas Permohonan/Pengajuan yang sudah selesai.

Angka 10

:

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama serta cap jabatan.

Angka 11

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi nama dokumen yang dikirim.

Kolom 3

:


Kolom 4

:



[email protected]

LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN DAN PENGAMATAN 1.

Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh berkas di bidang intelijen dan pengamatan yang sedang maupun belum ditindaklanjuti/diselesaikan di Kanwil Lama.

2.

Kanwil Lama harus menyampaikan seluruh berkas kegiatan intelijen dan pengamatan terkait Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru baik yang sudah maupun belum selesai, ke Kanwil Baru sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

3.

Dalam hal Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) terkait Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru telah selesai dianalisis dan menghasilkan usul untuk dilakukan kegiatan intelijen/pengamatan, namun belum diterbitkan Surat Perintah Kegiatan Intelijen atau Surat Perintah Pengamatan, berkas IDLP bersangkutan harus disampaikan ke Kanwil Baru sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.



[email protected]

LAMPIRAN XII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN A.

INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN 1. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) yang sedang maupun yang belum dilakukan pengembangan dan analisis oleh Analis IDLP di Kanwil Lama. 2. Dalam hal IDLP terkait Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru belum dilakukan pengembangan dan analisis, berkas IDLP bersangkutan harus disampaikan ke Kanwil Baru sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 3. Dalam hal IDLP terkait Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru telah selesai dianalisis dan menghasilkan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan namun intruksi/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) belum diterbitkan, berkas IDLP bersangkutan harus disampaikan ke Kanwil Baru sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 4. Terhadap IDLP yang telah selesai dianalisis dan menghasilkan usulan selain Pemeriksaan Bukti Permulaan, berkas IDLP bersangkutan harus diarsipkan oleh Kanwil Lama.

B.

Pemeriksaan Bukti Permulaan 1. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru yang telah selesai sebelum SMT dengan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini. 2. Kanwil Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi dan Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 3. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru yang belum selesai per 1 (satu) hari kerja sebelum SMT yang terdiri atas: a. tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum diterbitkan SPPBP; dan b. tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah diterbitkan SPPBP namun Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut belum selesai, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII-2 Peraturan Direktur Jenderal ini. 4. Kanwil Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 5. Kanwil Baru harus memberitahukan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar kecuali untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup. 6. Terhadap tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Kanwil Lama memproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. mengembalikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan, dalam hal surat permintaan penerbitan SPPBP diterbitkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan; b. menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta berkasnya ke Kanwil Baru untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan surat permintaan penerbitan SPPBP yang baru, dalam hal surat permintaan penerbitan SPPBP diterbitkan oleh Kepala Kanwil Lama, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SMT dengan menggunakan surat pengantar tersendiri. 7. Terhadap tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal terjadi pemecahan Kanwil dan perubahan nomenklatur Kanwil, tetapi tidak terjadi pemecahan KPP (misalnya KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua) maka: 1) kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dilaksanakan oleh Kanwil Lama sampai dengan pembuatan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan 2) Kanwil Lama harus membuat SPPBP Perubahan untuk menyesuaikan adanya perubahan nomenklatur. b. Dalam hal terjadi pemecahan Kanwil dan perubahan nomenklatur Kanwil serta pemecahan KPP (misalnya KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan) maka 1) kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dilaksanakan oleh Kanwil Lama sampai dengan pembuatan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan; 2) Kanwil Lama harus membuat SPPBP Perubahan untuk menyesuaikan adanya perubahan nomenklatur; dan 3) dalam hal setelah SMT Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, KPP Baru harus menyampaikan pemberitahuan ke Kanwil Baru dengan tembusan disampaikan ke Kanwil Lama. c. Dalam hal terjadi pemecahan KPP tanpa pemecahan Kanwil (misalnya KPP Pratama Padang Dua) maka:


[email protected]

1)

8.

9.

10.

C.

Kanwil harus membuat SPPBP Perubahan untuk menyesuaikan adanya perubahan nomenklatur; dan 2) dalam hal setelah SMT Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, KPP Baru harus menyampaikan pemberitahuan ke Kanwil. Tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diselesaikan oleh Kanwil Lama/Kanwil atasan KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut: a. tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014; dan b. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP), Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan berkas terkait lainnya disampaikan ke Kanwil Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LPBP. Dalam hal tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP, LPBP dan Nota Penghitungan juga harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LPBP, selanjutnya KPP Baru menerbitkan SKPKB atas Nota Penghitungan tersebut. Dalam hal tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan berupa penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan potensi pajak yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak, maka LPBP dan Keterangan Lain (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP jo. Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011) harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LPBP.

Penyidikan 1. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh Penyidikan yang telah selesai sebelum SMT terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru dengan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Penyidikan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII-3 Peraturan Direktur Jenderal ini. 2. Kanwil Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi dan Berkas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke Kanwil Baru dengan ditembuskan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 3. Kanwil Lama harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Baru bahwa Penyidikan telah diselesaikan dan berkoordinasi mengenai tindak lanjut penanganan perkara. 4. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan Penyidikan yang belum selesai pada hari kerja terakhir sebelum SMT terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru. 5. Kanwil Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan dengan tembusan ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 6. Berdasarkan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Intelijen dan Penyidikan menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



[email protected]

LAMPIRAN XII-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


CHECK LIST BERKAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG SUDAH SELESAI UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2) Nama Wajib Pajak NPWP Nomor dan tanggal SPPBP Nomor dan tanggal LPBP Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak

: : : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

No

Dokumen

Ada/Tidak

Jumlah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Lembar Informasi dan Analisis IDLP

2.

Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

3.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

4.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan

5.

Rencana Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

6.

Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan

7.

Pakta Integritas

8.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke KPP)

9.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (kepada Terperiksa)

10.

Surat Peminjaman Berkas ke Unit Lain di DJP

11.

Tanda Terima Peminjaman/Pengembalian Berkas/Dokumen/Data/Barang Lainnya

12.

Berita Acara Penyampaian Penangguhan Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

13.

Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan

14.

Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan

15.

Laporan Pelaksanaan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

16.

Undangan kepada Wajib Pajak Dalam Rangka Peminjaman/Pengembalian Berkas Pemeriksaan

17.

Undangan kepada Pemeriksa Dalam Rangka Peminjaman/ Pengembalian Berkas Pemeriksaan

18.

Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti dari Pemeriksa

19.

Berita Acara Pengembalian Berkas ke Pemeriksa

20.

Berita Acara Perolehan Data Elektronik

21.

Berita Acara Penyegelan

22.

Berita Acara Pembukaan Segel

23.

Berita Acara Kerusakan/Kehilangan Tanda Segel

24.

Surat kepada Terperiksa mengenai Peminjaman Bahan Bukti

25.

Surat Peringatan kepada Terperiksa Untuk Meminjamkan Bahan Bukti


[email protected]

No

Dokumen

Ada/Tidak

Jumlah

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 26.

Berita Acara Tidak Terpenuhinya Peminjaman Bahan Bukti

27.

Surat Panggilan Dalam Rangka Permintaan Keterangan

28.

Surat Pemberitahuan kepada Atasan Pihak Lain

29.

Berita Acara Permintaan Keterangan

30.

Berita Acara Tidak Terpenuhinya Permintaan Keterangan

31.

Surat kepada Pihak Ketiga mengenai Permintaan Secara Tertulis Keterangan dan/atau Bukti

49.

Surat kepada Terperiksa mengenai Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan

50.

Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Tidak Sesuai Dengan Keadaan yang Sebenarnya

51.

Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan terhadap WP Karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya

52.

Undangan ke KPP Dalam Rangka Pengawasan Pasca Pemeriksaan Bukti Permulaan

53.

Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan

54.

Undangan Kepada Terperiksa Dalam Rangka Pengembalian dan/atau Penyitaan Bahan Bukti

55.

Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pengembalian/Penyitaan Bahan Bukti

56.

Berita Acara Menolak Menandatangani Bukti Pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya

57.

Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Tertutup Dilanjutkan ke Penyidikan

..................... 20..... (9) Kepala Kantor,

................................ (10) NIP ...........................


Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.

Disegel oleh

Kepala Seksi ...... Petugas Pemberkasan

Nama

NIP

Paraf


Kp.: ......................... (11)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN CHECK LIST BERKAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG SUDAH SELESAI ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama Unit Kanwil Baru yang menerima Check List Berkas Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Sudah Selesai.

Angka 3

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7

:

Diisi dengan nama jenis pajak.

Angka 8

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Check List Berkas Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Sudah Selesai.

Angka 10

:

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama

Angka 11

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:



[email protected]



DAFTAR INVENTARISASI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2) A.

DAFTAR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG BELUM DITERBITKAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/ Tahun Pajak

Nomor dan Tanggal Laporan Informasi Analisis IDLP

Nomor dan Tanggal Berita Acara Penelaahan

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. dst

B.

DAFTAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG BELUM SELESAI

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/ Tahun Pajak

Peristiwa Pidana

Kode PBP

Nomor/Tanggal Surat Perintah PBP

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. 3. dst

..................... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ........................... Tembusan: Direktur Intelijen dan Penyidikan, Kp.: .........................(5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama Kanwil Baru yang menerima Daftar Inventarisasi Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4

:


Angka 5

:


KOLOM PADA TABEL A Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2

:


Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Informasi Analisis IDLP.

Kolom 6

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Penelaahan.

Kolom 7

:


KOLOM PADA TABEL B : Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2

:


Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:

Diisi dengan Peristiwa Pidana.

Kolom 6

:

Diisi dengan kode Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kolom 7

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kolom 8

:



[email protected]



CHECK LIST BERKAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN YANG SUDAH SELESAI UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2) Nama Wajib Pajak : NPWP : Nama Tersangka : Nomor dan tanggal Sprindik : Nomor dan tanggal SPDP : Jenis Pajak : Masa/Tahun Pajak :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

No

Dokumen

Ada/Tidak

Jumlah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Laporan Kejadian

2.

Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan

3.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

4.

Berkas Perkara

5.

Surat P21 dari Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi

6.

Surat P19 dari Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi

7.

Surat Pengantar Penyerahan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti

8.

Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

9.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan

10.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

11.

Laporan Kemajuan Penyidikan

12.

Salinan Putusan

13. dst

.....

..................... 20..... (10) Kepala Kantor,

................................ (11) NIP ...........................


Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.

Disegel oleh

Kepala Seksi ... Petugas Pemberkasan

Nama

NIP

Paraf


Kp.: ......................... (12)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN YANG SUDAH SELESAI ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama Unit Kanwil Baru yang menerima Check List Berkas Pelaksanaan Penyidikan.

Angka 3

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan penyidikan.

Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan nama Tersangka.

Angka 6

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penyidikan.

Angka 7

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Angka 8

:

Diisi dengan jenis pajak yang dilakukan penyidikan.

Angka 9

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dilakukan penyidikan.

Angka 10

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Check List Berkas Pelaksanaan Penyidikan.

Angka 11

:


Angka 12

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:



[email protected]

LAMPIRAN XIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN AKTIF DAN PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

KPP Lama harus menyelesaikan perekaman SKPKB, SKPKBT, dan STP yang diterbitkan secara manual serta data yang menyebabkan penambahan atau pengurangan saldo SKPKB/SKPKBT/STP pada aplikasi sistem informasi perpajakan pada hari kerja terakhir sebelum SMT. KPP Lama harus membuat Daftar Sisa Tagihan Pajak untuk setiap Wajib Pajak yang akan dipindahkan ke KPP Baru. Termasuk bagian dalam tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah tagihan pajak bernilai 0 (nol) atas SKPKB/SKPKBT tahun pajak 2008 ke atas hasil pemeriksaan yang belum diakui sebagai piutang pajak sebagaimana diatur dalam PER-08/PJ/2009. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Berkas Penagihan sebagai dokumen pendukung Daftar Sisa Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2. KPP Lama harus melakukan pemindahan Berkas Penagihan ke KPP Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak Pindah dan lampirannya sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini dalam 2 (dua) rangkap. Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak Pindah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini harus dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Kertas Kerja Piutang Pajak Wajib Pajak Pindah sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII-2 Peraturan Direktur Jenderal ini serta data softcopy Piutang Pajak dari Aplikasi Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP) Modul Penagihan yang memuat informasi rincian saldo piutang yang dipindahkan; b. Daftar Sisa Tagihan Pajak; dan c. Berkas Penagihan per Wajib Pajak sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII-3 Peraturan Direktur Jenderal ini. KPP Baru harus mencocokkan Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak Pindah dengan Kertas Kerja Piutang Pajak Wajib Pajak Pindah, Daftar Sisa Tagihan Pajak, dan Berkas Penagihannya. Selanjutnya: a. dalam hal data-data dalam berkas dimaksud telah sesuai dan lengkap, Kepala Seksi Penagihan KPP Baru dan Kepala KPP Baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak Pindah; atau b. dalam hal data-data dalam berkas dimaksud tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, KPP Baru harus segera melakukan konfirmasi ke KPP Lama dengan tembusan ke Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP lama dan/atau Kanwil Baru. KPP Lama wajib meneliti ulang kembali dan selanjutnya memberitahukan kepada KPP Baru data yang telah diteliti ulang tersebut. Semua tindakan penagihan yang sedang dilakukan oleh KPP Lama menjadi tanggung jawab KPP Baru terhitung sejak SMT. Terhadap usulan pemberitahuan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang belum mendapat tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), usulan penghapusan tagihan pajak, usulan pencegahan dan penyanderaan yang belum terbit Keputusan Menteri Keuangan-nya, KPP Lama harus menyampaikan pemberitahuan ke Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama, Kanwil Baru, dan/atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan c.q. Subdirektorat Penagihan bahwa penanganan Wajib Pajak tersebut dipindahkan ke KPP Baru.



[email protected]

LAMPIRAN XIII-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK PINDAH NOMOR : ........(2) Pada hari ini ............. (3) tanggal ............. (4), bulan ............. (5), tahun ......... (6) jam ............. (7) bertempat di ............. (8) telah dilaksanakan serah terima nilai piutang pajak sehubungan dengan adanya Wajib Pajak pindah antara Kepala Seksi Penagihan KPP ....(9) bertindak untuk dan atas nama Kepala KPP .... (10) dengan Kepala Seksi Penagihan KPP .......(11) bertindak untuk dan atas nama Kepala KPP ............. (12). Kepala KPP ............. (13) memberikan data nilai piutang Wajib Pajak yang pindah kepada Kepala KPP ............. (14) dengan ikhtisar sebagai berikut: No

Jenis Pajak

Jumlah Lembar Ketetapan

Saldo Awal Piutang

Saldo Akhir Piutang

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

PPh Pasal 25 OP

2

PPh Pasal 25 Badan

3

dst Jumlah

Rincian ikhtisar nilai piutang pajak Wajib Pajak yang pindah tersebut, terdapat dalam kertas kerja piutang pajak Wajib Pajak pindah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian, Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Penagihan KPP ... (15)

Kepala Seksi Penagihan KPP ... (16)

......................... (17) NIP ................... (19)

......................... (18) NIP ................... (20) Mengetahui,

Kepala KPP ........ (21)

Kepala KPP ......... (22)

......................... (23) NIP ................... (25)

......................... (24) NIP ................... (26)

Kp.: .........................(27)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK PINDAH ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil/KPP.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor Berita Acara (disesuaikan dengan kode penomoran unit pembuat Berita Acara).

Angka 3

:

Cukup jelas.

Angka 4

:

Cukup jelas.

Angka 5

:

Cukup jelas.

Angka 6

:

Cukup jelas.

Angka 7

:

Cukup jelas.

Angka 8

:

Cukup jelas.

Angka 9

:


Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


Angka 14

:


Angka 15

:


Angka 16

:


Angka 17

:

Diisi dengan nama pejabat Kepala Seksi Penagihan KPP Lama.

Angka 18

:

Diisi dengan nama pejabat Kepala Seksi Penagihan KPP Baru.

Angka 19

:

Diisi dengan NIP pejabat Kepala Seksi Penagihan KPP Lama.

Angka 20

:

Diisi dengan NIP pejabat Kepala Seksi Penagihan KPP Baru.

Angka 21

:


Angka 22

:


Angka 23

:

Diisi dengan nama pejabat Kepala KPP Lama.

Angka 24

:

Diisi dengan nama pejabat Kepala KPP Baru.

Angka 25

:

Diisi dengan NIP pejabat Kepala KPP Lama.

Angka 26

:

Diisi dengan NIP pejabat Kepala KPP Baru.

Angka 27

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama jenis pajak.

Kolom 3

:

Diisi dengan jumlah lembar ketetapan.

Kolom 4

:

Diisi dengan jumlah saldo awal piutang.

Kolom 5

:

Diisi dengan jumlah saldo akhir piutang.


[email protected]



KERTAS KERJA PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK PINDAH BULAN ....... (2) TAHUN .... (3) No

Nama WP

NPWP

Nomor Ketetapan Piutang Pajak

Jenis Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Wajib Pajak Pindah Keluar Saldo Awal

Saldo Akhir

(6)

(7)

KPP Baru (8)

1 2 dst Jumlah

..............., ..............20..... (4) Kepala Kantor,

....................................... (5) NIP .................................

Kp.: ....................... (6)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK PINDAH ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama bulan.

Angka 3

:

Diisi dengan tahun.

Angka 4

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya kertas kerja.

Angka 5

:


Angka 6

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:


Kolom 3

:

Diisi dengan NPWP.

Kolom 4

:

Diisi dengan Nomor Ketetapan Piutang Pajak.

Kolom 5

:

Diisi dengan nama jenis pajak sesuai jenis pajak dalam LP3.

Kolom 6

:

Diisi dengan saldo awal piutang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak.

Kolom 7

:

Diisi dengan saldo akhir piutang pajak yang diadministrasikan oleh KPP Lama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak.

Kolom 8

:



[email protected]



BERKAS PENAGIHAN PER WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) Nama Wajib Pajak NPWP Saldo Piutang Pajak Awal Saldo Piutang Pajak Akhir I.

: : : :

............................................. ............................................. ............................................. .............................................

(3) (4) (5) (6)

Rincian Dokumen Ketetapan Awal No.

Jenis Dokumen

(1)

(2)

Nomor Ketetapan

Ada/Tidak

Keterangan

(3)

(4)

(5)

1

STP

1. 2.

....................... ....................... dst

2

SKPKB

1. 2.

....................... ....................... dst

3

SKPKBT

1. 2.

....................... ....................... dst

II.

Ikhtisar Dokumen Penyesuaian Piutang Pajak dan Tindakan Penagihan Pajak No

Fisik Dokumen

Jumlah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1 3 4 5 6 dst

.............................

Kp.: ......................... (7)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN BERKAS PENAGIHAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nama unit KPP Baru yang menerima Daftar Inventarisasi Berkas Penagihan.

Angka 3

:


Angka 4

:

Diisi dengan NPWP.

Angka 5

:

Diisi dengan saldo piutang pajak awal.

Angka 6

:

Diisi dengan saldo piutang pajak akhir.

Angka 7

:

Diisi dengan kode penunjuk unit sebagal konseptor.

KOLOM Tabel Rincian Dokumen Penetapan Awal Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:

Diisi dengan nomor ketetapan.

Kolom 4

:


Kolom 5

:


Tabel Ikhtisar Dokumen Penyesuaian Piutang Pajak dan Tindakan Penagihan Pajak Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2

:

Diisi dengan berkas dokumen yang ada dalam berkas penagihan Wajib Pajak antara lain : 1. Kartu Tunggakan 2. SSP/Print Out MPN dari Portal DJP 3. Bukti Pemindahbukuan 4. SK Pembetulan 5. SK Pengurangan Sanksi Administrasi 6. SK Pembatalan 7. SK Keberatan 8. Putusan Banding 9. Putusan Peninjauan Kembali 10. Petikan KMK Penghapusan Piutang 11. Surat Teguran 12. Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus 13. Surat Paksa 14. Berita Acara Penyampaian Surat Paksa 15. SPMP 16. Berita Acara Pelaksanaan Sita 17. Risalah Lelang 18. Berita Acara Pemblokiran 19. KMK Pencegahan 20. Izin Penyanderaan 21. Surat Perintah Penyanderaan 22. SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak 23. SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

Kolom 3

:

Diisi dengan jumlah lembar dokumen fisik.

Kolom 4

:



[email protected]

LAMPIRAN XIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TATA CARA PELAKSANAAN ADMINISTRASI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN (PBB P3) A.

Pemisahan Basis Data Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian berkoordinasi dalam pelaksanaan pemisahan basis data PBB P3 sesuai wilayah kerja masing-masing KPP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014.

B.

Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan oleh KPP 1. Penyelesaian permohonan yang menjadi kewenangan KPP meliputi: a. permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP PBB; b. permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP PBB; c. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB; d. permohonan Mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB; e. permohonan pengurangan denda administrasi PBB (Pasal 20 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya menjadi kewenangan KPP; f. permohonan pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) PBB; g. permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB; h. permohonan pengurangan PBB terutang (Pasal 19 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya menjadi kewenangan KPP; dan i. permohonan lainnya. 2. KPP Lama harus menginventarisasi status penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk disampaikan ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-1 Peraturan Direktur Jenderal ini, dan contoh checklist berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-2 Peraturan Direktur Jenderal ini. 3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah SMT, harus diselesaikan oleh KPP Lama sebelum SMT. 4. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPP Lama harus membuat konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan secara manual dengan menggunakan kode KPP Baru; b. KPP Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c. KPP Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari KPP Lama. 5. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari kerja setelah SMT diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPP Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir setelah SMT; b. KPP Baru harus memproses permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan selesai. 6. Terhadap pengajuan/permohonan Wajib Pajak berupa: a. permohonan pengurangan PBB terutang (Pasal 19 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Kanwil; b. permohonan pengurangan denda administrasi PBB (Pasal 20 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Kanwil; dan c. pengajuan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak PBB, yang diterima oleh KPP Lama sebelum SMT, diproses oleh KPP Lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.

Penyelesaian Permohonan oleh Kanwil 1. Penyelesaian yang menjadi kewenangan Kanwil meliputi: a. permohonan pengurangan PBB terutang (Pasal 19 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Kanwil; b. permohonan pengurangan denda administrasi PBB (Pasal 20 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Kanwil; dan c. pengajuan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak PBB. 2. Kanwil Lama harus menginventarisasi status penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk disampaikan ke Kanwil Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-3 Peraturan Direktur Jenderal ini, dan contoh checklist berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-4 Peraturan Direktur Jenderal ini.


[email protected]

3.

4.

5.

6.

D.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian kurang dari 2 (dua) bulan setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Lama harus membuat konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan secara manual dengan menggunakan kode surat Kanwil Baru; b. Kanwil Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c. Kanwil Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari Kanwil Lama. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 2 (dua) bulan setelah SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir setelah SMT; dan b. Kanwil Baru harus memproses permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan selesai. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian kurang dari 15 (lima belas) hari setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Lama harus membuat konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan secara manual dengan menggunakan kode surat Kanwil Baru; b. Kanwil Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c. Kanwil Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari Kanwil Lama. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang sisa jatuh tempo penyelesaiannya lebih dari 15 (lima belas) hari setelah SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir setelah SMT; dan b. memproses permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan selesai.

Pemeriksaan PBB 1. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Objek Pajak PBB P3 dipindahkan ke KPP Baru yang telah selesai sebelum SMT dengan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pemeriksaan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-5 Peraturan Direktur Jenderal ini. 2. KPP Lama harus mengirimkan daftar inventarisasi dan Berkas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 3. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Objek Pajak PBB P3 yang dipindahkan ke KPP Baru yang belum selesai pada hari kerja terakhir sebelum SMT yang terdiri atas: a. tunggakan pemeriksaan yang instruksi/persetujuan/penugasan/Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2)/surat permintaan Pemeriksaan Lokasi oleh Unit Pelaksana Pemeriksa (UP2) telah diterbitkan tetapi Surat Perintah Pemeriksaan belum diterbitkan; b. tunggakan pemeriksaan yang Surat Pemberitahuan Pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak; dan c. tunggakan pemeriksaan yang Surat Perintah Pemeriksaan sudah diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-6 Peraturan Direktur Jenderal ini. 4. KPP Lama harus mengirimkan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 5. Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b yang yang dasar pemeriksaannya adalah surat permintaan Pemeriksaan Lokasi oleh Unit Pelaksana Pemeriksa (UP2) Domisili maka KPP Lama mengalihkan tunggakan pemeriksaan tersebut ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-7 Peraturan Direktur Jenderal ini. 6. Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b yang instruksi/persetujuan pemeriksaan diterbitkan oleh: a. Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan maka KPP Lama mengajukan usul pengalihan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama maka KPP Lama mengajukan usul pengalihan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-8 Peraturan Direktur Jenderal ini 7. Terhadap usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama harus memberikan persetujuan atau penolakan pengalihan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan pengalihan pemeriksaan diterima. 8. Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui maka: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan persetujuan kepada Kepala KPP Baru dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil Baru, Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, dan Kepala KPP Lama; b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama menyampaikan persetujuan kepada: 1) Kepala Kanwil Baru dan ditembuskan kepada Kepala KPP Baru, Kepala KPP Lama, dan


[email protected]

9.

10. 11.

12.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Baru (misalnya, pengalihan pemeriksaan dari KPP Pratama Depok ke KPP Pratama Depok Sawangan); atau 2) Kepala KPP Baru dan ditembuskan kepada Kepala KPP Lama dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Lama (misalnya, pengalihan pemeriksaan dari KPP Pratama Padang Satu ke KPP Padang Dua), dengan menggunakan contoh formulir Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-9 Peraturan Direktur Jenderal ini. Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditolak maka: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan penolakan kepada Kepala KPP Lama dan ditembuskan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, Kepala Kanwil Baru, dan/atau Kepala KPP Baru; atau b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama menyampaikan penolakan kepada Kepala KPP Lama dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala KPP Baru, dan/atau Kepala Kanwil Baru, dengan menggunakan contoh formulir Surat Penolakan Usulan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-10 Peraturan Direktur Jenderal ini. Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan sebagai dasar untuk mengalihkan Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 pemeriksaan. Berdasarkan tembusan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPP Lama mengirimkan Daftar Pengalihan Pemeriksaan beserta Berkas Pemeriksaan ke KPP Baru paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tembusan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-7 Peraturan Direktur Jenderal ini. Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c maka pemeriksaannya diselesaikan oleh KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPP Lama membuat LHP dan Nota Penghitungan atas pemeriksaan tersebut dan menyampaikannya ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LHP; b. penyampaian LHP dan Nota Penghitungan oleh KPP Lama ke KPP Baru tergabung dalam Berkas Pemeriksaan menggunakan contoh check list berkas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-6 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan c. atas Nota Penghitungan yang diterima dari KPP Lama, KPP Baru menerbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) dan/atau STP PBB.

E.

Penelitian PBB 1. Kepala KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Penelitian PBB terhadap Wajib Pajak yang Objek Pajak PBB P3 dipindahkan ke KPP Baru yang telah selesai sebelum SMT dengan melakukan pengecekan kelengkapan berkas penelitian PBB menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-11 Peraturan Direktur Jenderal ini. 2. KPP Lama harus mengirimkan daftar inventarisasi dan berkas penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke KPP Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 3. Kepala KPP Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan Penelitian PBB terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang belum selesai pada hari kerja terakhir sebelum SMT yang terdiri atas: a. tunggakan Penelitian PBB yang Surat Tugas Penelitian PBB sudah diterbitkan namun Surat Pemberitahuan Penelitian PBB belum disampaikan kepada Wajib Pajak; dan b. tunggakan Penelitian PBB yang Surat Tugas Penelitian PBB sudah diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Penelitian PBB telah disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-12 Peraturan Direktur Jenderal ini. 4. KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke KPP Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 5. Terhadap tunggakan penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a maka KPP Lama membuat Daftar Pengalihan Penelitian dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-13 Peraturan Direktur Jenderal ini. Daftar Pengalihan Penelitian beserta berkas penelitian PBB harus dikirimkan ke KPP Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT. 6. Terhadap tunggakan penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b maka penyelesaian penelitian dilakukan oleh KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut: a. terhadap tunggakan penelitian terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak maka penelitian tersebut harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; b. terhadap tunggakan penelitian selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diselesaikan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; c. KPP Lama membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian PBB dan Nota Penghitungan atas Penelitian PBB dengan ketentuan sebagai berikut: 1) KPP Lama menyampaikan Laporan Hasil Penelitian PBB dan Nota Penghitungan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Penelitian PBB; 2) penyampaian Laporan Hasil Penelitian PBB dan Nota Penghitungan oleh KPP Lama ke KPP Baru tergabung dalam berkas penelitian PBB menggunakan contoh checklist berkas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-11 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan 3) atas Nota Penghitungan yang diterima dari KPP Lama, KPP Baru menerbitkan SKP PBB/Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB oleh KPP Baru.

F.

Lain-lain 1. Tata cara pelaksanaan penyelesaian, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP PBB, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, permintaan surat uraian banding dan surat tanggapan ke


[email protected]

2. 3.

Mahkamah Agung terkait administrasi PBB P3 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini. Tata cara penagihan PBB P3 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini. Berkas dan basis data PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) tetap diadministrasikan dan menjadi tanggung jawab KPP Lama/Kanwil Lama.



[email protected]

LAMPIRAN XIV-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ............................ (2)

No.

Jenis Permohonan

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Tanggal Jatuh Tempo

Status Penyelesaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

Pencetakan salinan SPPT/SKP/STP PBB

1. 2. 3.

................. ................. .................

B.

Pembetulan SPPT/SKP/STP

1. 2. 3.

................. ................. .................

C.

Pengembalian kelebihan pembayaran PBB

1. 2. 3.

................. ................. .................

D.

Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

1. 2. 3.

................. ................. .................

E.

Mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB

1. 2. 3.

................. ................. .................

F.

Penundaan pengembalian SPOP

1. 2. 3.

................. ................. .................

G.

Pengurangan denda administrasi PBB

1. 2. 3.

................. ................. .................

H.

Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB

1. 2. 3.

................. ................. .................

I.

Pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) PBB

1. 2. 3.

................. ................. .................

J.

Pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB

1. 2. 3.

................. ................. .................

K.

Pengurangan PBB terutang

1. 2. 3.

................. ................. .................

L.

Permohonan perpajakan lainnya

1. 2. 3.

................. ................. ................. ..............., ..............20..... (3) Kepala Kantor, ....................................... (4) NIP .................................


[email protected]

Kp.: ....................... (5) PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi Proses Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak.

Angka 4

:


Angka 5

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:

Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom 6

:

Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak.

Kolom 7

:

Diisi dengan keterangan status penyelesaian permohonan Wajib Pajak.


[email protected]


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................................... .................................. (1) CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) Nama Wajib Pajak NPWP NOP No

: : :

Berkas/Dokumen

Ada

Tidak

Jumlah Lembar

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) A.

............................................. (3) ............................................. (4) ............................................. (5)

Pencetakan salinan SPPT/SKP/STP PBB ..... 1.

....

2.

....

B.

Pembetulan SPPT/SKP/STP 1.

....

2.

....

C.

Pengembalian kelebihan pembayaran PBB 1. 2.

D.

.... .... Mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB

1. 2. E.

.... .... Penundaan pengembalian SPOP

1.

....

2.

....

F.

Pengurangan denda administrasi PBB 1.

....

2.

....

3. G.

.... Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB

1.

....

2.

....

3. H.

.... Pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) PBB

1.

....

2.

....

3. I.

.... Pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB

1.

....

2.

....

3.

....

J.

Pengurangan PBB terutang 1.

....

2.

....

3.

....


[email protected]

(1) K.

(2)

(3)

(4)

(5)

Permohonan perpajakan lainnya 1.

....

2.

....

3.

....

..........., .......... 20..... (6) Kepala Kantor,

................................ (7) NIP ...........................


Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.


Disegel oleh

1.

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Petugas Pemberkasan

2.

Nama

NIP

Paraf

Kp.: ......................... (8)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Check List Berkas Proses Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak.

Angka 7

:


Angka 8

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:

Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud ada.

Kolom 4

:

Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud tidak ada.

Kolom 5

:

Diisi dengan jumlah (angka) lembar berkas/dokumen.


[email protected]



DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ............................ (2)

No.

Jenis Permohonan

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Tanggal Jatuh Tempo

Status Penyelesaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Keberatan PBB

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB

Pengurangan atau pembatalan SPPT/SKP/STP yang tidak benar

Pengurangan PBB terutang

Pengurangan denda administrasi PBB

Permohonan perpajakan lainnya

1.

.................

2.

.................

3.

.................

1.

.................

2.

.................

3.

.................

1.

.................

2.

.................

3.

.................

1.

.................

2.

.................

3.

.................

1.

.................

2.

.................

3.

.................

1.

.................

2.

.................

3.

.................

..............., ..............20..... (3) Kepala Kantor,

....................................... (4) NIP ................................. Kp.: ....................... (5)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:


Angka 5

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:


Kolom 4

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

Kolom 5

:


Kolom 6

:

Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak.

Kolom 7

:

Diisi dengan keterangan status penyelesaian permohonan Wajib Pajak.


[email protected]



CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2) Nama Wajib Pajak NPWP NOP No

: ............................................. (3) : ............................................. (4) : ............................................. (5) Berkas/Dokumen Ada

(1) A.

(2)

(3)

Tidak

Jumlah Lembar

(4)

(5)

Keberatan PBB 1.

....

2.

....

3.

....

B.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB 1.

....

2.

....

3.

....

C.

Pengurangan atau pembatalan SPPT/SKP/STP, yang tidak benar 1.

....

2.

....

3. D.

.... Pengurangan PBB terutang

1.

....

2.

....

3. E.

.... Pengurangan denda administrasi PBB

1.

....

2.

....

3. F.

.... Permohonan perpajakan lainnya

1.

....

2.

....

3.

.... .........., ........... 20..... (6) Kepala Kantor, ................................ (7) NIP ........................... Uraian

Disiapkan oleh

Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.

Disegel oleh

Kepala Seksi ...

Nama

NIP

Paraf


Petugas Pemberkasan Kp.: ......................... (8) PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS


[email protected]

PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Check List Berkas.

Angka 7

:


Angka 8

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:

Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud ada.

Kolom 4

:

Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud tidak ada.

Kolom 5

:

Diisi dengan jumlah (angka) lembar berkas/dokumen.


[email protected]



CHECK LIST BERKAS PEMERIKSAAN YANG SUDAH SELESAI SAMPAI DENGAN PENERBITAN LHP DAN NOTA PENGHITUNGAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) Nama Subjek/Wajib Pajak NPWP NOP Kode Pemeriksaan Nomor & Tanggal SP2 Nomor & Tanggal LHP Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak No

: : : : : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Dokumen

(1)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(2)

1. 2.

Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

3. 4.

Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

5. 6.

Permintaan Tenaga Ahli Permintaan Bimbingan Pemeriksaan

7. 8.

Persetujuan Permintaan Bimbingan Pemeriksaan Berita Acara Bimbingan Pemeriksaan

9. 10.

Pernyataan Bantuan Penugasan Berita Acara Penundaan Pemeriksaan

11. 12.

Surat Tugas Pendampingan Pemeriksaan Di Lokasi Objek Pajak Usul Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

13. 14.

Persetujuan Pembatalan Penugasan Pemeriksaan Penolakan Usul Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

15. 16.

Pembatalan Penugasan Pemeriksaan Pembatalan Penugasan Pemeriksaan Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak

17. 18.

Permohonan Pembatalan Pemeriksaan Lokasi Kanwil DJP Pembatalan Pemeriksaan Lokasi oleh Kanwil DJP

19. 20.

Pemberitahuan Penolakan Pemeriksaan Lokasi Pemberitahuan Pembatalan Pemeriksaan

21. 22.

Analisis Risiko Objek Pajak Usul Pemeriksaan Khusus

23. 24.

Risalah Pembahasan Analisis Risiko Lembar Hasil Penelaahan dan Evaluasi Analisis Risiko

25. 26.

Persetujuan untuk Melakukan Pemeriksaan Khusus Penolakan Usul Pemeriksaan Khusus

27.

Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

28.

Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi

29. 30.

Ada/Tidak

Jumlah

Keterangan

(3)

(4)

(5)

(3)

(4)

(5)

Berdasarkan kepada

Daftar Objek Pajak yang Diperiksa Berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi

(1)


(2)

[email protected]

31. 32.

Daftar Persediaan Objek Pajak yang akan Diusulkan Pemeriksaan Rutin Surat Pengantar Daftar Nominatif Objek Pajak yang akan Diperiksa

33. 34.

Daftar Nominatif Objek Pajak yang akan Diperiksa Penugasan/Penolakan Pemeriksaan Rutin

35.

Daftar Objek Pajak yang Disetujui atau Ditolak untuk Diperiksa Laporan Pendahuluan Pemeriksaan untuk Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Laporan Kemajuan Pemeriksaan yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan

36. 37. 38. 39.

Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemeriksaan yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan Permintaan Pemeriksaan dalam rangka Penyelesaian Keberatan PBB

40. 41.

Tanggapan Wajib Pajak atas Hasil Pemeriksaan Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan

42. 43.

Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

44.

Risalah Pembahasan

45.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Pembahas/ Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

46.

47. 48.

Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Risalah Pembahasan Tim Pembahas/Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

49.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

50.

Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

51. 52. 53.

Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan

54. 55.

Konsep LHP LHP

56. 57.

KKP Nota Penghitungan

58. 59.

Alat Keterangan/Produksi Data Dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemeriksaan ........., ............ 20..... (11) Kepala Kantor, ............................... (12) NIP ..........................

Uraian

Nama

Disiapkan oleh

Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.

Disegel oleh


NIP

Paraf


Kp.: ......................... (13) PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PEMERIKSAAN ANGKA


[email protected]

Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:

Diisi dengan nama Subjek/Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:

Diisi dengan kode pemeriksaan.

Angka 7

:


Angka 8

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Angka 9

:


Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:



[email protected]



DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) A.

PEMERIKSAAN YANG INSTRUKSI/PERSETUJUAN/PENUGASAN/NP2 PEMERIKSAAN TELAH DITERBITKAN TETAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BELUM DITERBITKAN No

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Tahun Pajak


Kode Pemeriksaan

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. 2. 3. 4. 5. B.

PEMERIKSAAN YANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BELUM DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK No (1)

Nama Wajib Pajak (2)

NPWP

NOP

(3)

(4)

Masa/ Tahun Pajak (5)

Nomor Instruksi/ Persetujuan/ Penugasan/NP2 (6)

Kode Pemeriksaan

Ket

(7)

(8)

1. 2. 3. 4. 5. PEMERIKSAAN YANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK No (1)

Nama Wajib Pajak (2)

NPWP

NOP

(3)

(4)

Masa/ Tahun Pajak (5)

Nomor Instruksi/ Persetujuan/ Penugasan/NP2 (6)

Kode Pemeriksaan

Ket

(7)

(8)

1. 2. 3. 4. 5. ........., ............ 20..... (3) Kepala Kantor,

Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (5)

................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(6)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama; dan/atau c. Kepala KPP Baru.

Angka 6

:


KOLOM Kolom (1)

:

Cukup jelas.

Kolom (2)

:


Kolom (3)

:


Kolom (4)

:


Kolom (5)

:

Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.

Kolom (6)

:

Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2.

Kolom (7)

:

Diisi dengan kode pemeriksaan yang dilaksanakan.

Kolom (8)

:



[email protected]




: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Daftar Pengalihan Pemeriksaan

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta memperhatikan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Kepala Kanwil DJP ........................... (5) nomor ................... (6) tanggal .................. (7) hal Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan*), dengan ini kami sampaikan Daftar Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (9)

................................ (8) NIP ...........................

Kp.: .........................(14)


[email protected]

Lampiran Surat ................ (10) Nomor : .......... (11) Tanggal : .......... (12) DAFTAR PENGALIHAN PEMERIKSAAN

No

Nama Wajib Pajak NPWP NOP Tahun Pajak Kode Pemeriksaan Nomor Instruksi/ Persetujuan/

Berkas Pemeriksaan

Surat Usulan Pemeriksaan Khusus

Analisis Risiko

(3)

(4)

Penugasan/NP2/ Surat Permintaan Pemeriksaan oleh UP2 Domisili (1)

(2)

Surat Persetujuan Melakukan Pemeriksaan Rencana Rencana Khusus/ Pemeriksaan Program Instruksi (Audit Plan) Pemeriksaan Melakukan Pemeriksaan Khusus

(5)

(6)

(7)

Berkas Pemeriksaan Lainnya

(8)

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Kantor

........................... (13) NIP ..................... Kp.:....................... (14)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nomor surat penyampaian Daftar Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 3

:

Diisi dengan tanggal surat penyampaian Daftar Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan nama Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 6

:


Angka 7

:


Angka 8

:


Angka 9

:

Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; dan/atau c. Kepala Kanwil Baru.

Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


Angka 14

:


*)

Dalam hal pengalihan pemeriksaan tanpa melalui proses pengusulan pengalihan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Kepala Kanwil DJP maka Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan tidak perlu dicantumkan sebagai referensi.

KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan: - Nama Wajib Pajak; - NPWP; - NOP; - Masa/Tahun Pajak; - Kode Pemeriksaan; dan - Nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2/Surat Permintaan Pemeriksaan oleh UP2 Domisili

Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:


Kolom 6

:


Kolom 7

:


Kolom 8

:

Diisi dengan nama Berkas Pemeriksaan lainnya apabila ada.


[email protected]




: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Usul Pengalihan Pemeriksaan

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan pemindahan Objek Pajak PBB karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak maka terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya dari .............................................................. (5) ke ...............(6). Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Kepala Kantor,

Tembusan: 1. ........................... 2. ........................... 3. ........................... (8)

................................ (7) NIP ...........................

Kp.: .........................(13)


[email protected]

Lampiran Surat Kepala KPP ............ (9) Nomor : ....... (10) Tanggal : ....... (11) DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIUSULKAN UNTUK DIALIHKAN PEMERIKSAANNYA

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Masa/ Tahun Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kode Pemeriksaan

Nomor Instruksi/ Persetujuan/ Penugasan/ NP2

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Kantor

........................... (12) NIP .....................

Kp.:....................... (13)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN USUL PENGALIHAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:

Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal instruksi/persetujuan pemeriksaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama dan ditembuskan kepada Kanwil Baru, dalam hal NP2 diterbitkan oleh Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan Lama.

Angka 5

:


Angka 6

:


Angka 7

:


Angka 8

:

Dalam hal usulan ditujukan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kanwil Baru; dan/atau c. Kepala KPP Baru. Dalam hal usulan ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: a. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; b. Kepala Kanwil Baru; dan/atau c. Kepala KPP Baru.

Angka 9

:


Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 3

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 4

:

Diisi dengan NOP.

Kolom 5

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 6

:

Diisi dengan kode pemeriksaan yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 7

:

Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.


[email protected]




: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan surat dari ................................. (5) nomor ............... (6) tanggal ............... (7), dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir disetujui untuk dialihkan pemeriksaannya dari ..................... (8) ke unit kerja Saudara. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/ Kepala Kanwil DJP

................................ (9) NIP ........................... Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (10) Kp.: .........................(15)


[email protected]

Lampiran Surat ..... ............ (11) Nomor : ....... (12) Tanggal : ....... (13) DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DISETUJUI USULAN PENGALIHAN PEMERIKSAANNYA

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5.


........................... (14) NIP .....................

Kp.:....................... (15)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat: a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kanwil DJP atasan KPP Lama, dalam hal Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

Angka 3

:

Diisi dengan tanggal surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

Angka 4

:

Diisi dengan: a. Kepala Kanwil Baru dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Baru; atau b. Kepala KPP Baru dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru yang berada di bawah Kanwil yang sama dengan KPP Lama.

Angka 5

:


Angka 6

:


Angka 7

:


Angka 8

:


Angka 9

:


Angka 10

:

Dalam hal usulan ditujukan kepada: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: 1. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Lama. b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 2. Kepala KPP Lama; dan/atau 3. Kepala KPP Baru.

Angka 11

:

Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama

Angka 12

:


Angka 13

:


Angka 14

:

Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP/ atasan KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 15

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dialihkan pemeriksaannya dan NPWP.

Kolom 3

:

Diisi dengan NPWP yang dialihkan pemeriksaannya dan NPWP.

Kolom 4

:

Diisi dengan NOP.

Kolom 5

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 6

:

Diisi dengan kode pemeriksaan yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 7

:

Diisi dengan nomor pemeriksaannya.


Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2

Pemeriksaan

yang

dialihkan

[email protected]




: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan surat Saudara nomor .................... (5) tanggal ................. (6) hal Usul Pengalihan Pemeriksaan, dengan ini disampaikan bahwa usulan pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir ditolak dengan alasan ................................................. (7). Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


................................ (8) NIP ........................... Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (9) Kp.: .........................(14)


[email protected]

Lampiran Surat ................. (10) Nomor : ....... (11) Tanggal : ....... (12) DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DITOLAK USULAN PENGALIHAN PEMERIKSAANNYA

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5.


........................... (13) NIP .....................

Kp.:....................... (14)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN USUL PENGALIHAN PEMERIKSAAN ANGKA Angka 1

:

Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat; a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kanwil DJP atasan KPP Lama, dalam hal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 3

:

Diisi dengan tanggal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:


Angka 7

:

Diisi dengan alasan penolakan usul pengalihan pemeriksaan.

Angka 8

:


Angka 9

:

a.

b.

Dalam hal usulan ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: 1. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Baru. Dalam hal usulan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Baru.

Angka 10

:

Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


Angka 14

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 3

:

Diisi dengan nama NPWP yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 4

:

Diisi dengan NOP.

Kolom 5

:

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 6

:

Diisi dengan kode pemeriksaan yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 7

:

Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.


[email protected]



CHECKLIST BERKAS PENELITIAN YANG SUDAH SELESAI SAMPAI DENGAN PENERBITAN LHP DAN NOTA PENGHITUNGAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) Nama Subjek/Wajib Pajak NPWP NOP Kode Penelitian Nomor & Tanggal SP2 Nomor & Tanggal LHP Jenis Pajak Masa/Tahun Pajak No

: : : : : : : :

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Dokumen

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(2)

Ada/Tidak

Jumlah

Keterangan

(3)

(4)

(5)

Surat Tugas Penelitian PBB Surat pemberitahuan Penelitian PBB kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak Surat Tugas Peninjauan dalam rangka Penelitian PBB Berita Acara Peninjauan Surat Panggilan Kepada Subjek Pajak Atau Wajib Pajak Berita Acara Hasil Panggilan Surat Peminjaman Buku, Catatan, Dan/Atau Dokumen Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian PBB Daftar Temuan Hasil Penelitian PBB Tanda Terima Peminjaman Dan Pengembalian Buku, Catatan, Dan/Atau Dokumen Konsep LHP Laporan Hasil Penelitian PBB Nota Penghitungan Pemberitahuan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Berita Acara Penyerahan Dokumen Penelitian PBB yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Nota Penghitungan Alat Keterangan/Produksi Data Dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemeriksaan ........., ............ 20..... (11) Kepala Kantor, ............................... (12) NIP .......................... Uraian

Disiapkan oleh

Petugas Seksi

Diteliti oleh

1. 2. 3.

Disegel oleh


Nama

NIP

Paraf


Kp.: ......................... (13)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PENELITIAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:

Diisi dengan nama Subjek/Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:

Diisi dengan kode Penelitian PBB.

Angka 7

:


Angka 8

:

Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Angka 9

:


Angka 10

:


Angka 11

:


Angka 12

:


Angka 13

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:



[email protected]



DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PENELITIAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2) A.

PENELITIAN PBB YANG SURAT TUGAS PENELITIAN PBB SUDAH DITERBITKAN PEMBERITAHUAN PENELITIAN PBB BELUM DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

NAMUN

SURAT

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Tahun Pajak

Kode Penelitian

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3. B.

PBB YANG SURAT TUGAS PENELITIAN PBB SUDAH DITERBITKAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN PBB TELAH DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK No

Nama Wajib Pajak dan NPWP

NPWP

NOP

Tahun Pajak

Kode Penelitian

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. 2. 3.

........., ............ 20..... (3) Kepala Kantor,

Tembusan: ............................... (5)

................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(6)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PENELITIAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:


Angka 3

:


Angka 4

:


Angka 5

:

Diisi dengan “Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama”

Angka 6

:


KOLOM Kolom (1)

:

Cukup jelas.

Kolom (2)

:


Kolom (3)

:


Kolom (4)

:


Kolom (5)

:

Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.

Kolom (6)

:

Diisi dengan kode penelitian yang dilaksanakan.

Kolom (7)

:



[email protected]




: : : :

..................... (2) Segera Satu Set Daftar Pengalihan Penelitian

........................... (3)

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan ini kami sampaikan Daftar Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

................................ (5) NIP ...........................

Tembusan: ........................... (6)

Kp.: .........................(11)


[email protected]

Lampiran Surat ................ (7) Nomor : .......... (8) Tanggal : .......... (9) DAFTAR PENGALIHAN PENELITIAN

No

(1)

Nama Wajib Pajak NPWP NOP Tahun Pajak Kode Penelitian Dasar surat yang menjadi dasar Penelitian (2)

Berkas Pemeriksaan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

Data/Keterangan dan/atau bukti yang menjadi dasar Penelitian

Usulan Penelitian

Berkas Penelitian Lainnya

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Kantor

........................... (10) NIP .....................

Kp.:....................... (11)


[email protected]

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN PENELITIAN ANGKA Angka 1

:


Angka 2

:

Diisi dengan nomor surat penyampaian pengalihan Penelitian.

Angka 3

:

Diisi dengan tanggal surat penyampaian pengalihan Penelitian.

Angka 4

:


Angka 5

:


Angka 6

:

Diisi dengan Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 7

:


Angka 8

:

Diisi dengan nomor surat penyampaian Pengalihan Penelitian.

Angka 9

:

Diisi dengan tanggal surat penyampaian pengalihan penelitian.

Angka 10

:


Angka 11

:


KOLOM Kolom 1

:

Cukup jelas.

Kolom 2

:

Diisi dengan: • Nama Wajib Pajak; • NPWP; • NOP; • Tahun Pajak; • Kode Penelitian; dan • Dasar surat yang menjadi dasar penelitian

Kolom 3

:


Kolom 4

:


Kolom 5

:


Kolom 6

:

Diisi dengan nama Berkas Penelitian lainnya apabila ada


[email protected]

ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Recommend Documents