PENERAPAN E-FAKTUR DAN PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) (STUDI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KABUPATEN BULELENG)

PENERAPAN E-FAKTUR DAN PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) (STUDI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KABUPATEN BULELENG) I Nyoman Putra Yasa1 (Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja) 1

Email : [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerapan e-administrasi yang dilakukan oleh DJP salah satunya adalah e-Faktur. persepsi pengusaha kena pajak dilihat dari persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi minat perilaku penggunaan e-Faktur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara langsung dengan PKP. Metode pengumpulan sampel menggunakan ditentukan berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengusaha kena pajak merasakan manfaat dari penerapan e-Faktur dan menilai bahwa aplikasi e-Faktur mudah untuk digunakan, serta pengusaha kena pajak memiliki minat untuk menggunakan sistem e-Faktur. Kata kunci : Pengusaha Kena Pajak, Persepsi Pengusaha Kena Pajak

I. PENDAHULUAN Menurut Presiden Joko Widodo (detikfinance,2016) salah satu cara yang dilakukan untuk menstabilkan perekonomian negara adalah melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur. Untuk melakukan pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan biaya yang sagat besar. Dana yang digunakan dalam pengembangan infrastruktur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kerjasama degan Negara lain. Salah satu sumber dana terbesar dalam APBN masih bersumber dari sektor Pajak. Target penerimaan Negara dalam APBN tahun 2016 adalah Rp.1.822,5 triliun, dengan penerimaan Negara dari sector pajak adalah sebesar Rp. 1.546,7 Triliun atau sekitar 85 % dari total penerimaan Negara. Melihat besarnya target penerimaan Negara dari sector pajak, pemerintah melalui Keenterian Keuan-

gan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, . Peraturan terbaru dalam langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah pemberlakuan Elektronik Faktur (e-Faktur) sebagai pengganti Faktur Pajak manual yang biasanya digunakan untuk membantu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM). E-Faktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Per 16/PJ/2014). Direktorat Jenderal Pajak melakukan penerapan

Vol.06 No.4,September 2016

Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

79

e-Faktur secara bertahap, dimana mulai 1 Juli 2014 bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu (45 PKP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP136/PJ/2014, mulai 1 Juli 2015 bagi PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan mulai 1 Juli 2016 bagi seluruh PKP secara nasional. Sistem e-Faktur Pajak atau pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemudahan PKP dalam melaporkan pajaknya dan juga untuk menghindari potensi kecurangan dalam pelaporan pajak yang ditanggungnya. Dan juga sebagai langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan yang telah dicanangkan. Dikeluarkannya peraturan tentang penerbitan e-faktur secara elektronik bagi PKP mengundang berbagai reaksi dari masyarakat khususnya bagi PKP itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat khususnya PKP terkait penerapan peraturanini. II. KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Pajak Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2.2 Pengusaha Kena Pajak 2.2.1 Pengertian Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan-

80

nya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang PPN 1984. (Mardiasmo, 2014) 2.2.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk : a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang. c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan d. Melaporkan penghitungan pajak. 2.2.3 Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah : a. Pengusaha kecil. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

PENERAPAN E-FAKTUR DAN PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) (STUDI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KABUPATEN BULELENG)

b. Pengusaha yang semata – mata melakukan Penyerahan Barang Tidak kena Pajak (Non-BKP) dan/ atau Jasa Tidak kena Pajak (NonJKP) walaupun jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sudah melebihi Rp. 4,8 Milyar. 2.3 Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak (Mardiasmo, 2014). Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: 1. Penyerahan Barang Kena Pajak; 2. Penyerahan Jasa Kena Pajak; 3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau 4. Ekspor Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan. 2.4 e- Faktur 2.4.1 Pengertian e-Faktur e-Faktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Elektronik). Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 16/ PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Elektronik).

2.4.2 Manfaat e-Faktur a. Bagi Pengusaha Kena Pajak 1. Kenyamanan Pengusaha a) Tanda tangan elektronik b) Tidak perlu printout c) Satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 2. Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab a) Approval Direktorat Jenderal Pajak 3. Validasi Faktur Pajak dapat diketahui oleh pihak pembeli b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 1. Mempermudah Pengawasan a) Validasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan b) Data lengkap Faktur Pajak 2. Mempermudah Pelayanan a) Mempercepat pemeriksaan b) Mempercepat pelaporan c) Mempercepat pemberian nomor seri Faktur Pajak 2.5 Tata Cara Pembuatan e-Faktur e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

Vol.06 No.4,September 2016

Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

81

g. Nama dan tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani Faktur Pajak. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan. Berikut  gambaran  tahapan pembuatan e-Faktur menggunakan aplikasi client

Persepsi Pengusaha Kena Pajak dilihat dengan menggunakan Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Minat Perilaku Penggunaan e-Faktur. Dimana secara keseluruhan Pengusaha Kena Pajak memberikan persepsi yang positif terhadap penerapan e-Faktur. a. Secara kebermanfaatan e-faktur, Nilai rata – rata secara keseluruhan sebesar 158,28, yang berada pada range Setuju (131 – 161). Ini berarti secara umum PKP setuju bahwa III. PEMBAHASAN ada manfaat yang dirasakan dari 3.1 Persepsi Pengusaha Kena Pajak penerapan e-Faktur sehingga mam (PKP) Terhadap e-Faktur pu meningkatkan kinerja mereka. e-Faktur pajak atau faktur pajak Secara umum PKP menilai e-Faktur elektronik adalah Faktur Pajak yang dibmerupakan aplikasi yang sangat uat melalui aplikasi atau sistem elektronmembantu meningkatkan kinerik yang ditentukan dan/atau disediakan ja dalam proses penerbitan faktur oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 pajak karena proses penerbitannya ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal lebih mudah dan sederhana. ProsPajak 16/PJ/2014 tentang Tata Cara es pelaporannya pun mudah karePembuatan Faktur Pajak Elektronik). na sudah menjadi satu dengan pelBentuk e-Faktur adalah berupa dokumen aporan e-SPT dan juga meningkatelektronik Faktur Pajak yang merupakan nya keamanan bertransaksi faktur hasil keluaran (output) dari aplikasi atau karena divalidasi secara langsung sistem elektronik yang ditentukan dan/ oleh Direktorat Jenderal Pajak. atau disediakan oleh Direktorat Jenderal b. Secara Kemudahan Penggunaan. Pajak (Pasal 10 ayat (1) Peraturan DirekNilai rata – rata untuk Perseptorat Jenderal Pajak 16/PJ/2014 tensi Kemudahan Penggunaan setang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak cara keseluruhan sebesar 138,85, Elektronik). Penerapan e-Faktur mulai 1 yang berada pada range Setuju Juli 2015 diberlakukan bagi Pengusa(131 – 161). Hal ini menunjukkan ha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor bahwa responden setuju terhadap Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Pulau Persepsi Kemudahan Penggunaan Jawa dan Bali. KPP Pratama Singaraja e-Faktur yang artinya responden merupakan salah satu KPP yang harus menilai bahwa e-Faktur mudah menerapkan penggunaan aplikasi E-Fakuntuk dipahami dan digunakan. tur. Menurut data dari bagian pelayanan Responden menilai bahwa aplikasi KPP Pratama Singaraja, tercatat sekitar e-Faktur dapat dipelajari, merasa 626 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftmudah beradaptasi menggunakan ar masih aktif dan sudah ada 399 PKP e-Faktur, yang secara keseluruhan yang mengajukan permohonan untuk responden menemukan proses penmendapatkan sertifikat elektronik dan erbitan faktur pajak menggunakan aplikasi e-Faktur. e-Faktur mudah untuk dilakukan.

82

PENERAPAN E-FAKTUR DAN PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) (STUDI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KABUPATEN BULELENG)

IV. KESIMPULAN ,KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan persepsi PKP terhadap penerapan e-faktur adalah sebagai berikut : a. Secara kebermanfaatan PKP setuju bahwa ada manfaat yang dirasakan dari penerapan e-Faktur sehingga mampu meningkatkan kinerja mereka. Secara umum PKP menilai e-Faktur merupakan aplikasi yang sangat membantu meningkatkan kinerja dalam proses penerbitan faktur pajak karena proses penerbitannya lebih mudah dan sederhana. Proses pelaporannya pun mudah karena sudah menjadi satu dengan pelaporan e-SPT dan juga meningkatnya keamanan bertransaksi faktur karena divalidasi secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. Secara Kemudahan Penggunaan, PKP menganggap e-Faktur mudah untuk dipahami dan digunakan. Responden menilai bahwa aplikasi e-Faktur dapat dipelajari, merasa mudah beradaptasi menggunakan e-Faktur, yang secara keseluruhan responden menemukan proses penerbitan faktur pajak menggunakan e-Faktur mudah untuk dilakukan. 4.2

Keterbatasan Penelitian Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sedikitnya waktu penelitian yang dilakukan, sehingga menyebabkan sampel penelitian terbatas hanya pada PKP yang ada di wilayah Kota Singaraja saja. 4.3

Saran Berdasarkan Kesimpulan dan Keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalahsebagai berikut :

a. Memperluas sampel penelitian ke wilayah lain di Kabupaten Buleleng Khususnya, sehingga hasil penelitian lebih mewakili PKP secara keseluruhan. b. Peneliti selanjutnya dapat menambah beberapa variabel lain seperti kesiapan pegawai pajak dan sistem penunjang yang dimilki oleh Kantor Pajak DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2014. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta : ANDI. Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor 3/PJ.02/2014 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik _________________________Nomor 4/ PJ.02/2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur) _________________________Nomor 6/ PJ.02/2015 tentang Penegasan Atas e-Faktur. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/ PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. _________________________Nomor 197/ PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali

Vol.06 No.4,September 2016

Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

83

Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang

84

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) www. Finance.detik.com. tanggal 16 Mei 2016. Diakses 28 Agustus 2016 www.pajak.go.id diakses 28 Agustus 2016

PENERAPAN E-FAKTUR DAN PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) (STUDI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK DI KABUPATEN BULELENG)