Evaluasi Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT IO ABSTRAK Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor perusahaan ke sektor publik. Salah satu pajak yang sangat mempengaruhi sumber daya negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal ini, penulis akan meneliti tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan dari PT IO, khususnya terhadap Pajak Pertambahan Nilainya. PT IO telah mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT IO selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PT IO telah memungut, menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya secara benar, namun demikian ada pula ditemukan beberapa kelalaian yang terjadi atas penghitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan PT IO yaitu dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan (Studi Lapangan). Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur dan halaman web yang berhubungan erat dengan topik dalam skripsi ini. Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan survei (observasi) serta melakukan wawancara dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan data lengkap dan informasi terkait dengan skripsi. Keyword: PPN, PKP
1.
Latar Belakang Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor
perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor perusahaan. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya pemerintah akan meningkatkan pembangunan dalam negara tersebut, di mana salah satu sumber pembiayaan atas pembangunan negara yaitu berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak – pajak lainnya. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang pada akhirnya akan mengurangi laba bersih. Dalam perusahaan, keputusan bisnis sebagian besar sangat dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik. Oleh sebab itu, perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.
Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pembaruan sistem pajak konsumsi ini telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994 dan terakhir tahun 2009 dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dengan adanya perubahan yang terjadi, maka perusahaan juga harus segera menerapkan peraturan yang terbaru tersebut. Dalam proses penerapan peraturan terbaru tersebut, akan ada beberapa masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam masa adaptasi tersebut, khususnya PT IO yang merupakan objek penelitian penulis. Oleh sebabnya, untuk membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaksanakan oleh PT IO, maka peneliti memilih judul “Evaluasi Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT IO”.
2.
Ruang Lingkup Mengingat luasnya pembahasan yang terkait dengan pembahasan yang akan
dilakukan, maka penelitian ini akan dilakukan dengan batasan – batasan objek penelitian tertentu. Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukannya dengan melakukan pembahasan atas pajak yang hanya sebatas pada Pajak Pertambahan Nilai. Untuk mendukung itu, maka peneliti akan melakukan penelitian atas Laporan Penjualan perusahaan untuk periode 2008, 2009 dan 2010, penelitian juga akan dilakukan atas Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2008, 2009 dan 2010.
2.1
Analisis Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak PT IO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kemasan. PT IO
telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga PT IO telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT IO mempunyai kewajiban yang harus dijalankan di bidang perpajakannya. Berikut akan diuraikan beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu: 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang; 3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang; serta 4. Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
Sesuai dengan kewajiban yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan hasil analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, yaitu PT IO telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP). Di samping itu, karena semua transaksi penjualan PT IO bukan tergolong sebagai barang mewah, maka PT IO tidak memiliki kewajiban dalam hal memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penjaualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2.2
Analisis Penjualan dan Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran) Menjadi seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) menandakan bahwa PT IO telah
melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sesuai analisa yang dilakukan oleh peneliti, PT IO hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam setiap transaksi penjualannya. Atas dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut, maka PT IO wajib melakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada PT IO adalah harga jual yang adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Sesuai dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000, definisi dari Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).
Berikut akan dilampirkan rincian Pajak Keluaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IO pada tahun 2008 dan 2009.
Tabel IV.1 PT IO Pajak Keluaran Periode Januari – Desember 2008 (dalam Rupiah) Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
DPP 1,186,104,793 910,354,524 1,587,971,844 1,301,495,569 1,553,878,030 1,191,484,862 1,406,410,216 1,402,562,277 1,214,200,461 890,539,071 1,187,348,388 1,237,390,972 15,069,741,008
Pajak Keluaran 118,610,479 91,035,452 158,797,184 130,149,557 155,387,803 119,148,486 140,641,022 140,256,228 121,420,046 89,053,907 118,734,839 123,739,097 1,506,974,101
Total Penjualan 1,304,715,272 1,001,389,977 1,746,769,028 1,431,645,126 1,709,265,833 1,310,633,349 1,547,051,238 1,542,818,505 1,335,620,507 979,592,978 1,306,083,227 1,361,130,069 16,576,715,109
Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2008 PT IO
Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel IV.1 di atas dapat dilihat bahwa penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IO sebesar Rp. 15,069,741,008 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut adalah sebesar Rp. 1,506,974,101, yaitu 10% dari penjualan yang dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IO dari para pelanggannya adalah sebesar Rp. 16,576,715,109. PT IO melakukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah pernah dilaporkan pada bulan Januari hingga bulan November 2008 dan juga pembetulan atas Pajak Pertambahan Nilai pada bulan Desember 2008 sebanyak 2 (dua) kali. Namun perbaikan tersebut tidak merubah penjualan yang pernah dilaporkan, oleh sebabnya penulis tidak menampilkan data pembetulan tersebut pada tabel terlampir di atas.
Berikut juga akan dilampirkan laporan penjualan PT IO yang diambil dari laporan laba rugi PT IO yang terlampir pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT IO tahun 2008. Penjualan Kotor
Rp. 15,170,025,495
(-) Retur Penjualan
Rp. (100,283,824)
Penjualan Bersih
Rp. 15,069,741,671
Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IO tahun 2008 dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT IO tahun 2008. Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut. Penjualan SPT Masa PPN
Rp. 15,169,741,008
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan
Rp. 15,169,741,671
Selisih
Rp.
663
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan yang dilaporkan PT IO, terdapat perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IO pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 663. Selisih tersebut tidak diteliti lebih dalam oleh penulis, karena dianggap adalah sebagai selisih yang timbul karena adanya pembulatan.
Tabel IV.2 PT IO Pajak Keluaran Periode Januari – Desember 2009 (dalam Rupiah) Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
DPP 1,497,159,749 2,709,079,151 2,084,115,574 1,937,214,886 1,671,016,701 2,173,339,532 1,793,869,381 2,067,260,439 1,780,616,445 2,098,678,630 2,371,432,481 1,815,156,227 23,998,939,197
Pajak Keluaran 149,715,975 270,907,915 208,411,557 193,721,489 167,101,670 217,333,953 179,386,938 206,726,044 178,061,645 209,867,863 237,143,248 181,515,623 2,399,893,920
Total Penjualan 1,646,875,723 2,979,987,066 2,292,527,132 2,130,936,374 1,838,118,371 2,390,673,485 1,973,256,320 2,273,986,482 1,958,678,090 2,308,546,493 2,608,575,729 1,996,671,850 26,398,833,117
Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2009 PT IO
Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IO sebesar Rp. 23,998,939,197 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut adalah sebesar Rp. 2,399,893,920, yaitu 10% dari penjualan yang dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IO dari para pelanggannya adalah sebesar Rp. 26,398,833,117. PT IO melakukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah pernah dilaporkan pada bulan Januari, Maret, Juli, Agustus, September dan bulan Oktober 2009 dan juga pembetulan atas Pajak Pertambahan Nilai pada bulan Februari, April, Mei dan Juni 2009 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Namun perbaikan tersebut tidak merubah penjualan yang pernah dilaporkan, oleh sebabnya penulis tidak menampilkan data pembetulan tersebut pada tabel terlampir di atas. Sedangkan atas bulan November dan Desember 2009 tidak dilakukan pembetulan.
Berikut juga akan dilampirkan laporan penjualan PT IO yang diambil dari laporan laba rugi PT IO yang terlampir pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT IO tahun 2009. Penjualan Kotor
Rp. 24,157,384,993
(-) Retur Penjualan
Rp.
Penjualan Bersih
Rp. 23,998,939,457
(158,445,536)
Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IO tahun 2009 dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT IO tahun 2009. Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut. Penjualan SPT Masa PPN
Rp. 23,998,939,197
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan
Rp. 23,998,939,457
Selisih
Rp.
260
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan yang dilaporkan PT IO, terdapat perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IO pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 260. Selisih tersebut tidak diteliti lebih dalam oleh penulis, karena dianggap adalah sebagai selisih yang timbul karena adanya pembulatan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi dari Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),
penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
Berikut akan dilampirkan rincian Pajak Keluaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IO pada tahun 2010. Tabel IV.3 PT IO Pajak Keluaran Periode Januari – Desember 2010 (dalam Rupiah) Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Agustus P1 Agustus P2 September Oktober November Desember Total Sebelum Pembetulan Total Setelah Pembetulan
DPP 2,869,386,012 2,455,600,682 3,307,082,776 2,717,627,867 2,641,055,764 4,428,589,661 3,672,058,777 4,050,887,212 4,699,990,479 4,921,438,544 1,842,719,447 3,443,450,812 2,994,665,418 3,131,325,311
Pajak Keluaran 286,938,601 245,560,068 330,708,278 271,762,787 264,105,576 442,858,966 367,205,878 405,088,721 469,999,048 492,143,854 184,271,945 344,345,081 299,466,542 313,132,531
Total Penjualan 3,156,324,613 2,701,160,750 3,637,791,053 2,989,390,653 2,905,161,340 4,871,448,628 4,039,264,655 4,455,975,933 5,169,989,527 5,413,582,398 2,026,991,392 3,787,795,893 3,294,131,960 3,444,457,842
37,554,449,739
3,755,444,974
41,309,894,712
38,425,001,071
3,842,500,107
42,267,501,178
Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2010 PT IO
Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada tabel IV.3 di atas dapat dilihat bahwa penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh PT IO sebesar Rp. 37,554,449,739 yang mana Pajak Keluaran atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut adalah sebesar Rp. 3,755,444,974, yaitu 10% dari penjualan yang
dilakukan. Total pembayaran yang harus diterima oleh PT IO dari para pelanggannya adalah sebesar Rp. 41,309,894,712. PT IO melakukan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilaporkan pada bulan Agustus yang mana mengubah jumlah penjualan pada bulan tersebut. Pada pembetulan pertama, jumlah Pajak Keluaran PT IO menjadi Rp. 469,999,048 dan pada pembetulan kedua, jumlah Pajak Keluarannya menjadi Rp. 492,143,854. Sedangkan pada bulan September 2010 juga dilakukan pembetulan sebanyak 1 (satu) kali, namun perbaikan tersebut tidak merubah penjualan yang pernah dilaporkan, oleh sebabnya penulis tidak menampilkan data pembetulan tersebut pada tabel terlampir di atas. Setelah dilakukannya pembetulan pada bulan Agustus, maka penjualan yang terjadi sepanjang tahun 2010 adalah sebesar Rp. 38,425,001,071 yang mana atasnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, yaitu Rp. 3,842,500,107 dan total penjualan yang harus dibayarkan oleh para pelanggan kepada PT IO adalah sebesar Rp. 42,267,501,178. Berikut juga akan dilampirkan laporan penjualan PT IO yang diambil dari laporan laba rugi PT IO yang terlampir pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT IO tahun 2010. Penjualan Kotor
Rp. 39,137,196,619
(-) Retur Penjualan
Rp.
Penjualan Bersih
Rp. 38,425,001,799
(712,194,820)
Berdasarkan laporan di atas, maka jika dilakukan perbandingan akan terdapat selisih antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IO tahun 2010 dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT IO tahun 2010. Berikut akan ditampilkan perbedaan tersebut. Penjualan SPT Masa PPN
Rp. 38,425,001,071
Penjualan SPT Tahunan PPh Badan
Rp. 38,425,001,799
Selisih
Rp.
728
Dari perbandingan di atas, guna menguji kebenaran ekualisasi atas penjualan yang dilaporkan PT IO, terdapat perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT IO pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 728. Selisih tersebut tidak diteliti lebih dalam oleh penulis, karena dianggap adalah sebagai selisih yang timbul karena adanya pembulatan. Berdasarkan ketiga tabel yang ada di atas, yang menunjukkan data perbandingan berikut: Penjualan tahun 2008
Rp. 15,069,741,008
Penjualan tahun 2009
Rp. 23,998,939,197
Penjualan tahun 2010
Rp. 38,425,001,071
maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2008 sampai 2009, transaksi penjualan pada PT IO mengalami peningkatan sebesar 159,25% dan penjualan dari tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 160,11%.
2.3 Analisis Pembelian dan Penerimaan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan) Dalam transaksi kesehariannya, PT IO tidak pernah lepas dari transaksi pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP). PT IO juga melakukan impor atas beberapa bahan baku yang akan dipakainya untuk produksi. Berhubung adanya perubahan yang terjadi atas Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang berdampak pada beberapa kriteria Pajak Masukan yang dapat atau tidak dapat dikreditkan, maka peneliti akan melakukan penelitian atas Pajak Masukan yang dapat atau yang tidak dapat dikreditkan oleh PT IO. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, pengertian Pajak Masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
Berikut akan dilampirkan tabel rincian Pajak Masukan PT IO pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Tabel IV.4 PT IO Pajak Masukan Periode Januari – Desember 2008 (dalam Rupiah) Masa Pajak Januari P1 Februari P1 Maret P1 April P1 Mei P1 Juni P1 Juli P1 Agustus P1 September P1 Oktober P1 November P1 Desember P2 Total
PPN Impor 39,351,301 14,788,886 46,686,227 33,480,393 33,416,890 312,294 22,337,900 190,373,890
PPN Pembelian 53,024,549 101,485,908 61,327,405 125,559,516 115,631,481 139,643,108 48,439,120 94,788,855 68,080,918 31,307,129 52,979,046 75,131,150 967,398,186
Total PM 53,024,549 101,485,908 100,678,706 140,348,402 115,631,481 186,329,335 81,919,513 94,788,855 101,497,808 31,619,423 52,979,046 97,469,050 1,157,772,076
Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2008 PT IO
Sesuai dengan data rincian pada tabel IV.4, maka dilihat bahwa pada tahun 2008, PT IO melakukan kegiatan impor yang mana atas transaksi impor tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, yaitu Rp. 190,373,890. PT IO juga melakukan transaksi pembelian dalam negeri yang juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut sebesar 10%, yaitu Rp. 967,398,186. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan oleh PT IO, yaitu dari total Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan pembelian dalam negeri adalah sebesar Rp. 1,157,772,076. Tabel IV.5 PT IO Pajak Masukan Periode Januari – Desember 2009 (dalam Rupiah) Masa Pajak Januari P1 Februari P2 Maret P1 April P2 Mei P2 Juni P2 Juli P1 Agustus P1 September P1 Oktober P1 November Desember Total
PPN Impor 4,205,895 91,726,303 105,112,727 71,587,844 8,049,366 50,585,471 445,766 165,835,270 9,597,727 1,221,299 508,367,669
PPN Pembelian 65,264,996 129,107,349 138,550,536 124,568,587 73,576,313 197,204,023 101,289,721 113,888,006 167,903,185 131,325,917 80,153,780 248,772,891 1,571,605,305
Total PM 69,470,891 220,833,652 243,663,263 196,156,431 81,625,679 197,204,023 151,875,192 114,333,772 333,738,455 140,923,644 81,375,079 248,772,891 2,079,972,972
Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2009 PT IO
Sesuai dengan data rincian pada tabel IV.5, maka dilihat bahwa pada tahun 2009, PT IO melakukan kegiatan impor yang mana atas transaksi impor tersebut dikenakan pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, yaitu Rp. 508,367,669. PT IO juga melakukan transaksi pembelian dalam negeri yang juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut sebesar 10%, yaitu Rp. 1,571,605,305. Total Pajak Masukan yang dapat
diperhitungkan oleh PT IO, yaitu dari total Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan pembelian dalam negeri adalah sebesar Rp. 2,079,972,972. Tabel IV.6 PT IO Pajak Masukan Periode Januari – Desember 2010 (dalam Rupiah) Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus P2 September P1 Oktober November Desember Total
PPN Impor 45,381,332 74,148,675 84,955,581 101,552 65,681,852 218,744,127 56,141,646 68,213,199 52,704,199 99,754,924 765,827,086
PPN Pembelian 162,338,000 142,719,219 217,763,912 171,899,835 212,126,697 286,802,452 478,339,312 143,528,254 196,758,359 166,929,191 106,512,752 245,659,295 2,531,377,279
Total PM 207,867,894 216,867,894 302,719,493 172,001,387 277,808,549 505,546,579 478,339,312 199,669,900 264,971,558 219,633,390 206,267,676 245,659,295 3,297,204,365
Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2010 PT IO
Sesuai dengan data rincian pada tabel IV.6, maka dilihat bahwa pada tahun 2010, PT IO melakukan kegiatan impor yang mana atas transaksi impor tersebut dikenakan pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, yaitu Rp. 765,827,086. PT IO juga melakukan transaksi pembelian dalam negeri yang juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut sebesar 10%, yaitu Rp. 2,531,377,279. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan oleh PT IO, yaitu dari total Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan pembelian dalam negeri adalah sebesar Rp. 3,297,204,365. Dari ketiga tabel yang ada di atas, yang menunjukkan data perbandingan pembelian impor dan pembelian dalam negeri berikut: Impor tahun 2008
Rp. 1,903,738,902
Impor tahun 2009
Rp. 5,083,676,688
Impor tahun 2010
Rp. 7,658,270,860
Pembelian tahun 2008
Rp. 9,673,981,860
Pembelian tahun 2009
Rp. 15,917,352,348
Pembelian tahun 2010
Rp. 25,313,772,795
maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 2009 pembelian impor yang dilakukan PT IO mengalami peningkatan sebesar 267,04% dan dari tahun 2009 hingga tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 150,64%. Begitu pula dengan transaksi pembelian dalam negeri yang dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 164,54% dan dari tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 159,03%.
2.4 Analisis Kompensasi Pajak Lebih Bayar Masa Sebelumnya dan Pajak Pertambahan Nilai Kurang (Lebih) Bayar Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan menimbulkan kurang atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka akan terjadi kurang bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka akan terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Jika kurang bayar, maka Wajib Pajak harus membayarkan jumlah kurang bayar tersebut pada bank – bank tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun jika terjadi lebih bayar, maka perusahaan dapat melakukan kompensasi atau restitusi. Dalam hal ini, PT IO yang sebagai objek penelitian penulis, selalu melakukan kompensasi ke Masa Pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar.
Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang atau lebih bayar pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Dikarenakan menurut penulis bahwa perusahaan tidak melakukan kompensasi atas pajak lebih bayarnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka penulis juga akan menampilkan data tabel perhitungan atas kurang (lebih) bayar yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atas tahun 2008, 2009 dan 2010. Tabel IV.7 PT IO Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar Periode Januari – Desember 2008 (dalam Rupiah) Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar
Januari
Masa Pajak
118,610,479
53,024,549
-
65,585,930
Januari P1
118,610,479
53,024,549
222.821.883
(157,235,953)
Februari
91,035,452
101,485,908
-
(10,450,456)
Februari P1
91,035,452
101,485,908
233,272,325
(243,722,780)
Maret
158,797,184
100,678,706
10,450,448
47,668,030
Maret P1
158,797,184
100,678,706
233,272,323
(175,153,845)
April
130,149,557
140,348,402
-
(10,198,845)
April P1
130,149,557
140,348,402
236,020,704
(243,219,549)
Mei
155,387,803
115,631,481
10,198,831
29,557,491
Mei P1
155,387,803
115,631,481
233,020,710
(193,264,388)
Juni
119,148,486
186,329,335
-
(67,180,849)
Juni P1
119,148,486
186,329,335
290,002,713
(357,183,562)
Juli
140,641,022
81,919,513
67,180,837
(8,459,328)
Juli P1
140,641,022
81,919,513
298,462,039
(239,740,531)
Agustus
140,256,228
94,788,855
8,459,321
37,008,052
Agustus P1
140,256,228
94,788,855
231,281,197
(185,813,825)
September
121,420,046
101,497,808
-
19,922,238
September P1
121,420,046
101,497,808
222,821,877
(202,899,638)
Oktober
89,053,907
31,619,423
-
57,434,484
Oktober P1
89,053,907
31,619,423
223,134,176
(165,387,398)
November
118,734,839
52,979,046
-
65,755,793
November P1
118,734,839
52,979,046
222,821,880
(157,066,087)
Desember
123,739,097
97,469,050
-
26,270,047
Desember P1
123,739,097
97,469,050
378,367,304
(352,097,257)
Desember P2 123,739,097 97,469,050 574,919,139 (548,649,092) Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2008 PT IO
Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IO tidak melakukan kompensasi atas masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut penulis akan menampilkan tabel yang menunjukkan kompensasi pajak lebih bayar yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tabel IV.8 Perhitungan kurang (lebih) bayar seharusnya Tahun 2008 (dalam Rupiah) Pajak Keluaran
PPN Impor
PPN Pembelian
Total PM
Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar
Januari P1
118,610,479
-
53,024,549
53,024,549
222,821,883
(157,235,953)
Februari P1
91,035,452
-
101,485,908
101,485,908
157,235,953
(167,686,409)
Maret P1
158,797,184
39,351,301
61,327,405
100,678,706
167,686,409
(109,567,931)
April P1
130,149,557
14,788,886
125,559,516
140,348,402
109,567,931
(119,766,776)
155,387,803
-
115,631,481
115,631,481
119,766,776
(80,010,454)
Masa Pajak
Mei P1 Juni P1
119,148,486
46,686,227
139,643,108
186,329,335
80,010,454
(147,191,303)
Juli P1
140,641,022
33,480,393
48,439,120
81,919,513
147,191,303
(88,469,794)
Agustus P1
140,256,228
-
94,788,855
94,788,855
88,469,794
(43,002,421)
September P1
121,420,046
33,416,890
68,080,918
101,497,808
43,002,421
(23,080,183)
Oktober P1
89,053,907
312,294
31,307,129
31,619,423
23,080,183
34,354,301
November P1
118,734,839
-
52,979,046
52,979,046
-
65,755,793
Desember P2
123,739,097
22,337,900
75,131,150
97,469,050
-
26,270,047
Sesuai dengan data dari tabel yang dibuat penulis, maka pada bulan Oktober, November dan Desember perusahaan seharusnya mengalami kurang bayar, namun pada SPT Masa PPN dilaporkan bahwa pada Masa Pajak tersebut perusahaan adalah dalam keadaan lebih bayar. Dan dari bulan Februari hingga bulan Desember kompensasi pajak lebih bayar dari masa sebelumnya yang dilaporkan PT IO pada SPT Masa PPN – nya sangat berbeda dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Tabel IV.9 PT IO Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar Periode Januari – Desember 2009 (dalam Rupiah) Masa Pajak
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar
Januari
149,715,975
69,470,891
378,367,314
(298,122,230)
Januari P1
149,715,975
69,470,891
494,674,044
(414,428,960)
Februari
270,907,915
129,107,349
298,122,220
(248,047,956)
Februari P1
270,907,915
129,107,349
298,122,220
(248,047,956)
Februari P2
270,907,915
129,107,349
364,354,672
(314,280,409)
Maret
208,411,557
243,663,263
248,047,946
(283,299,651)
Maret P1
208,411,557
243,663,263
349,532,090
(384,783,796)
April
193,721,489
196,156,431
283,299,640
(285,734,582)
April P1
193,721,489
196,156,431
387,218,725
(389,653,667)
April P2
193,721,489
196,156,431
516,973,766
(519,408,708)
Mei
167,101,670
81,625,679
285,734,575
(200,258,585)
Mei P1
167,101,670
81,625,679
304,318,420
(218,842,429)
Mei P2
167,101,670
81,625,679
348,667,843
(263,191,852)
Juni
217,333,953
197,204,023
200,328,957
(180,199,027)
Juni P1
217,333,953
197,204,023
198,712,509
(178,582,579)
Juni P2
217,333,953
197,204,023
224,548,454
(204,418,524)
Juli
179,386,938
151,875,192
-
27,511,746
Juli P1
179,386,938
151,875,192
25,835,935
1,675,812
Agustus
206,726,044
114,333,772
-
92,392,272
Agustus P1
206,726,044
114,333,772
25,835,933
66,556,339
September
178,061,645
333,738,455
-
(155,676,811)
September P1
178,061,645
333,738,455
25,835,937
(181,512,747)
Oktober
209,867,863
140,923,644
155,676,805
(86,732,585)
Oktober P1
209,867,863
140,923,644
181,512,741
(112,568,522)
November
237,143,248
81,375,079
112,568,526
43,199,643
Desember 181,515,623 248,772,891 (67,257,268) Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2009 PT IO
Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IO tidak melakukan kompensasi atas masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut penulis akan menampilkan tabel yang menunjukkan kompensasi pajak lebih bayar yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
Tabel IV.10 Perhitungan kurang (lebih) bayar seharusnya Tahun 2009 (dalam Rupiah) Masa Pajak
Pajak Keluaran
PPN Impor
PPN Pembelian
Total PM
Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar
Januari P1
149,715,975
4,205,895
65,264,996
69,470,891
-
80,245,084
Februari P2
270,907,915
91,726,303
129,107,349
220,833,652
-
50,074,264
Maret P1
208,411,557
105,112,727
138,550,536
243,663,263
-
(35,251,706)
April P2
193,721,489
71,587,844
124,568,587
196,156,431
35,251,706
(37,686,649)
Mei P2
167,101,670
8,049,366
73,576,313
81,625,679
37,686,649
47,789,341
Juni P2
217,333,953
-
197,204,023
197,204,023
-
20,129,930
Juli P1
179,386,938
50,585,471
101,289,721
151,875,192
-
27,511,746
Agustus P1
206,726,044
445,766
113,888,006
114,333,772
-
92,392,272
September P1
178,061,645
165,835,270
167,903,185
333,738,455
-
(155,676,811)
Oktober P1
209,867,863
9,597,727
131,325,917
140,923,644
155,676,805
(86,732,585)
November
237,143,248
1,221,299
80,153,780
81,375,079
86,732,585
69,035,584
Desember
181,515,623
-
248,772,891
248,772,891
-
(67,257,268)
Sesuai dengan data dari tabel yang dibuat penulis, maka pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus dan November perusahaan seharusnya mengalami kurang bayar, namun pada SPT Masa PPN dilaporkan bahwa pada Masa Pajak tersebut perusahaan adalah dalam keadaan lebih bayar. Dan dari bulan Januari hingga bulan November kompensasi pajak lebih bayar dari masa sebelumnya yang dilaporkan PT IO pada SPT Masa PPN – nya sangat berbeda dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Tabel IV.11 PT IO Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kurang (Lebih) Bayar Periode Januari – Desember 2010 (dalam Rupiah) Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar
Januari
Masa Pajak
286,938,601
207,867,894
67,257,271
11,961,998
Februari
245,560,068
216,867,894
-
28,692,173
Maret
330,708,278
302,719,493
-
27,988,785
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar
April
Masa Pajak
271,762,787
172,001,387
-
99,761,400
Mei
264,105,576
277,808,549
-
(13,702,973)
Juni
442,858,966
505,546,579
21,157,859
(83,845,471)
Juli
367,205,878
478,339,312
83,845,471
(194,978,904)
Agustus
405,088,721
199,669,900
194,978,909
10,439,912
Agustus P1
389,394,211
199,669,900
-
(40,310,923)
Agustus P2
407,741,183
199,669,900
-
(21,963,951)
September
184,271,945
264,971,558
-
(80,699,613)
September P1
184,271,945
264,971,558
21,963,951
(102,663,551)
Oktober
344,345,081
219,633,390
102,663,555
22,048,136
November
299,466,542
206,267,676
-
93,198,865
Desember 313,132,531 245,659,295 67,473,236 Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2010 PT IO
Dari data tabel di atas, menurut penulis PT IO tidak melakukan kompensasi atas masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut penulis akan menampilkan tabel yang menunjukkan kompensasi pajak lebih bayar yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
Tabel IV.12 Perhitungan kurang (lebih) bayar seharusnya Tahun 2010 (dalam Rupiah) Masa Pajak
Pajak Keluaran
PPN Impor
PPN Pembelian
Total PM
Kompensasi
Kurang (Lebih) Bayar
Januari
286,938,601
45,381,332
162,338,000
207,867,894
67,257,268
11,962,001
Februari
245,560,068
74,148,675
142,719,219
216,867,894
-
28,692,173
Maret
330,708,278
84,955,581
217,763,912
302,719,493
-
27,988,785
April
271,762,787
101,552
171,899,835
172,001,387
-
99,761,400
Mei
264,105,576
65,681,852
212,126,697
277,808,549
-
(13,702,973)
Juni
442,858,966
218,744,127
286,802,452
505,546,579
13,702,973
(76,390,586)
Juli
367,205,878
-
478,339,312
478,339,312
76,390,586
(187,524,020)
Agustus P2
407,741,183
56,141,646
143,528,254
199,669,900
187,524,020
20,547,263
September P1
184,271,945
68,213,199
196,758,359
264,971,558
14,509,062
(95,208,675)
Oktober
344,345,081
52,704,199
166,929,191
219,633,390
95,208,675
29,503,016
November
299,466,542
99,754,924
106,512,752
206,267,676
-
93,198,865
313,132,531
-
245,659,295
245,659,295
-
67,473,236
Desember
Sesuai dengan data dari tabel yang dibuat penulis, maka pada bulan Januari hingga April, Agustus, Oktober hingga Desember perusahaan seharusnya mengalami kurang bayar,
namun pada SPT Masa PPN dilaporkan bahwa pada Masa Pajak tersebut perusahaan adalah dalam keadaan lebih bayar. Dan pada bulan Juni hingga Oktober, kompensasi pajak lebih bayar dari masa sebelumnya yang dilaporkan PT IO pada SPT Masa PPN – nya sangat berbeda dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2.5
Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dilakukan paling lama pada tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya Masa Pajak. Sedangkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan paling lama pada tanggal 20 (dua puluh) setelah berakhirnya Masa Pajak. Untuk denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar dikenakan sanksi sebesar 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan maksimal 24 bulan. Sedangkan untuk denda atas keterlambatan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000. Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian tanggal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada PT IO pada tahun 2008 dan 2009.
Tabel IV.13 PT IO Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2008 Masa Pajak
Kurang/Lebih bayar
Tanggal Setor
Tanggal Lapor
15-Feb-08
19-Feb-08
Januari
Rp. 65,585,930
Januari P1
Rp. (157,235,953)
31-Jul-09
Februari
Rp. (10,450,456)
19-Mar-08
Masa Pajak
Kurang/Lebih bayar
Februari P1
Rp. (243,722,780)
Maret
Rp.
Tanggal Setor
Tanggal Lapor 31-Jul-09
47,668,030
15-Apr-08
18-Apr-08
Maret P1
Rp. (175,153,845)
31-Jul-09
April
Rp. (10,198,845)
19-May-08
April P1
Rp. (243,219,549)
Mei
Rp. 29,557,491
Mei P1
Rp. (193,264,388)
31-Jul-09
Juni
Rp. (67,180,849)
18-Jul-08
Juni P1
Rp. (357,183,562)
31-Jul-09
Juli
Rp.
Juli P1
Rp. (239,740,531)
Agustus
Rp.
Agustus P1
Rp. (185,813,825)
31-Jul-09 13-Jun-08
(8,459,328)
20-Aug-08 31-Jul-09
37,008,052
September
Rp. 19,922,238
September P1
Rp. (202,899,638)
Oktober
Rp. 57,434,484
Oktober P1
Rp. (165,387,398)
November
Rp. 65,755,793
November P1
Rp. (157,066,087)
Desember
Rp. 26,270,047
Desember P1
Rp. (352,097,257)
19-Jun-08
15-Sep-08
19-Sep-08 31-Jul-09
15-Oct-08
20-Oct-08 31-Jul-09
14-Nov-08
20-Nov-08
15-Dec-08
19-Dec-08
15-Jan-09
27-Jan-09
31-Jul-09
31-Jul-09
31-Jul-09
Desember P2 Rp. (548,649,092) 31-Jul-09 Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2008 PT IO
Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada bulan Desember 2008, PT IO terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Seharusnya PT IO melakukan pelaporan paling lama tanggal 20 Januari 2009, namun PT IO melakukan pelaporan pada tanggal 27 Januari 2009. Oleh karena itu, PT IO dikenakan sanksi atas keterlambatannya, yaitu sebesar Rp. 500,000.
Tabel IV.14 PT IO Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2009 Masa Pajak
Kurang/Lebih Bayar
Tanggal Setor
Tanggal Lapor
Januari
Rp. (298,122,230)
19-Feb-09
Januari P1
Rp. (414,428,960)
31-Jul-09
Februari
Rp. (248,047,956)
20-Mar-09
Masa Pajak
Kurang/Lebih Bayar
Tanggal Setor
Tanggal Lapor
Februari P1
Rp. (248,047,956)
16-Apr-09
Februari P2
Rp. (314,280,409)
31-Jul-09
Maret
Rp. (283,299,651)
20-Apr-09
Maret P1
Rp. (384,783,796)
31-Jul-09
April
Rp. (285,734,582)
20-May-09
April P1
Rp. (389,653,667)
31-Jul-09
April P2
Rp. (519,408,708)
15-Dec-09
Mei
Rp. (200,258,585)
19-Jun-09
Mei P1
Rp. (218,842,429)
31-Jul-09
Mei P2
Rp. (263,191,852)
15-Dec-09
Juni
Rp. (180,199,027)
17-Jul-09
Juni P1
Rp. (178,582,579)
31-Jul-09
Juni P2
Rp. (204,418,524)
15-Dec-09
Juli
Rp.
27,511,746
Juli P1
Rp.
1,675,812
14-Aug-09
19-Aug-09 15-Dec-09
Agustus
Rp.
92,392,272
Agustus P1
Rp.
66,556,339
15-Dec-09
September
Rp. (155,676,811)
19-Oct-09
September P1
Rp. (181,512,747)
15-Dec-09
Oktober
Rp. (86,732,585)
20-Nov-09
Oktober P1
Rp. (112,568,522)
15-Dec-09
November
Rp.
Desember
Rp. (67,257,268)
43,199,643
15-Sep-09
15-Dec-09
17-Sep-09
16-Dec-09
20-Jan-10 Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2009 PT IO
Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada bulanJuli dan Agustus, PT IO melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya dan melaporkannya pada tanggal 15 Desember 2009. Karena pembetulan tersebut menunjukkan kurang bayar, maka PT IO dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran, yaitu sebesar 2% dikalikan dengan jumlah pajak terutang dikalikan 4(empat) bulan untuk keterlambatan di bulan Juli, sedangkan untuk bulan Agustus dikalikan 3(tiga) bulan. Sedangkan setelah diterapkannya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, maka penyetoran dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan. Dan untuk pelaporan dapat dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Untuk denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar dikenakan sanksi sebesar 2% X jumlah pajak terutang X jumlah bulan maksimal 24 bulan. Sedangkan untuk denda atas keterlambatan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000.
Berikut akan ditampilkan tabel yang berisi rincian tanggal penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada PT IO pada tahun 2010.
Tabel IV.15 PT IO Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Januari – Desember 2010 Tanggal Setor
Tanggal Lapor
Januari
Masa Pajak
Kurang/Lebih Bayar Rp. 11,961,998
17-Feb-10
19-Feb-10
Februari
Rp. 28,692,173
15-Mar-10
19-Mar-10
Maret
Rp. 27,988,785
15-Apr-10
20-Apr-10
April
Rp. 99,761,400
14-May-10
19-May-10
Mei
Rp. (13,702,973)
18-Jun-10
Juni
Rp. (83,845,471)
20-Jul-10
Juli
Rp. (194,978,904)
20-Aug-10
Agustus
Rp.
10,439,912
20-Sep-10
Agustus P1
Rp. (40,310,923)
21-Oct-10
Agustus P2
Rp. (21,963,951)
24-Nov-10
September
Rp. (80,699,613)
21-Oct-10
September P1
Rp. (102,663,551)
30-Nov-10
Oktober
Rp. 22,048,136
25-Nov-10
30-Nov-10
November
Rp. 93,198,865
7-Jan-11
10-Jan-11
Desember Rp. 67,473,236 25-Jan-11 26-Jan-11 Sumber: Rincian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode 2010 PT IO
Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada bulan Desember 2010, PT IO terlambat dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Seharusnya PT IO melakukan pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT IO melakukan pelaporan pada
tanggal 10 Januari 2011. Oleh karena itu, PT IO dikenakan sanksi atas keterlambatannya, yaitu sebesar Rp. 500,000. PT IO juga terlambat dalam melakukan penyetoran pajak kurang bayarnya, yang seharusnya disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, namun PT IO melakukan penyetoran pada tanggal 7 Januari 2011. Untuk itu, PT IO dikenakan sanksi atas keterlambatannya, yaitu sebesar 2% dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.
3.
Simpulan PT IO merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib menjalankan
kewajiban perpajakannya, khususnya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan analisa dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas PT IO, maka penulis menarik beberapa kesimpulan berikut. 1. PT IO telah menjalankan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu atas Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban yang dimaksudkan yaitu menghitung, memungut, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. PT IO melakukan penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak kepada para pelanggannya yang mana seluruh transaksi penjualan pada PT IO adalah transaksi penjualan yang wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. pengenaan PPN atas penjualan tersebut dicatat sebagai Pajak Keluaran oleh PT IO. 3. Perusahaan sering terlambat mengirimkan Faktur Pajak Penjualan kepada para pelanggannya sehingga ada beberapa pelanggan yang tidak mau membayarkan PPN terutang tersebut karena dianggap Faktur Pajak terlambat diterima dan tidak dapat dikreditkan lagi.
4. Perbandingan ekualisasi antara penjualan yang dilaporkan oleh PT IO pada SPT Masa PPN dengan penjualan yang dilaporkan oleh PT IO pada SPT Tahunan PPh Badan adalah sama. Adapun selisih yang terjadi antaranya adalah merupakan selisih dari hasil pembulatan. 5. PT IO melakukan transaksi impor, namun ada beberapa dokumentasi transaksi impor yang hilang, sehingga perusahaan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan dari transaksi impor yang hilang dokumennya. 6. PT IO juga melakukan transaksi pembelian dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas transaksi ini diakui sebagai Pajak Masukan oleh PT IO. Namun tidak semua pembelian yang dilakukan oleh PT IO dipungut PPN. Dan ada beberapa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan lagi akibat dari perusahaan terlambat menerima Faktur Pajak tersebut dari pemasok. 7. PT IO telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Undang – Undang yang berlaku. Menurut penulis, atas pajak lebih bayar yang dikompensasikan, PT IO menjalankannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis telah melakukan penelitian lebih dalam atas masalah tersebut, yang hasilnya adalah penulis menemukan bahwa kompensasi pajak lebih bayar yang dikreditkan oleh PT IO tidak sesuai dengan jumlah pajak lebih bayar masa sebelumnya. 8. PT IO selalu melakukan kompensasi atas pajak lebih bayar pada Masa Pajak sebelumnya.
Namun
ada
beberapa
pajak
lebih
bayar
yang
tidak
dikompensasikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN. 9. Untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT IO telah melakukannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Namun terjadi beberapa keterlambatan baik atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang maupun atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga perusahaan harus menanggung denda atas keterlambatan tersebut. 10. Perusahaan juga melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk hampir setiap Masa Pajaknya. Untuk tahun 2008, pembetulan dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Desember, yang mana atas bulan Desember dilakukan pembetulan sebanyak 2 (dua) kali. Untuk tahun 2009, pembetulan dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Oktober, yang mana atas bulan Februari, April, Mei dan Juni dilakukan pembetulan sebanyak 2 (dua) kali. Dan untuk tahun 2010, pembetulan dilakukan atas bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali dan atas bulan September sebanyak 1 (satu) kali.
DAFTAR ACUAN http://www.klinik-pajak.com. Pokok – pokok perubahan Undang – Undang PPN dan PPnBM. http://www.ortax.org. Batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT. http://www.pajak.go.id. Peraturan Perpajakan. Ilyas, W. & Burton, R. (2009). Hukum Pajak (Edisi 5). Jakarta: Penerbit: Salemba Empat. Manihuruk, W. (2009). Pajak Pertambahan Nilai Pokok – Pokok Sesuai Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jakarta: Penerbit Kharisma. Mardiasmo (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi. Muljono D., Wicaksono B. (2009). Akuntansi Pajak Lanjutan (Edisi 1). Yogyakarta: Andi. Republik Indonesia. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000. Republik Indonesia. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 42 Tahun 2009. Resmi, S. (2012). Perpajakan – Teori dan Kasus (Edisi 6, Buku 2). Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak (Edisi 5). Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi 2012, buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
