Evaluasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” Untuk Tahun 2009, 2010, dan 2011 Wuri Rostiani Peninggilan Utara RT 02 RW 07 Nomor 47, Ciledug, Tangerang, 021-70637673,
[email protected] Liberti Pandiangan, SE., M.Si
Abstrak Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi. Lemigas merupakan Wajib Pungut dan dalam aspek perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai di Lemigas tergolong unik karena Pajak Masukan atau Pungutan yang tidak dapat melalui pengkreditan karena dana yang digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lemigas sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban perpajakannya khususnya dalam penyetoran dan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal pelaporan dan penyetoran tersebut masih terdapat beberapa kesalahan, Oleh karena itu untuk meminimalisir permasalahan yang timbul, maka penulis melakukan evaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh LEMIGAS. Metode penelitian yang dipakai penulis yaitu melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan berdasarkan referensi dan literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung ke instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian penulis guna mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam membahas permasalahan yang ada. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa LEMIGAS sudah menerapkan Pajak pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terbaru. hanya saja berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis masih menemukan beberapa permasalahan pada proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nillai yang tidak sesuai dengan undangundang Pajak Pertambahan Nilai seperti misalnya kurang dilaporkannya Faktur Pajak Masukan yang diterima, sehingga perlu pembetulan terhadap kesalahan tersebut. Evaluasi yang telah dilakukan, penulis juga memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pihak LEMIGAS sebagai masukan dan perbaikan untuk LEMIGAS dalam aspek perpajakan yang lebih baik lagi. Kata Kunci : Faktur Pajak, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, Pajak Pertambahan Nilai, Pemotongan dan Penyetoran, Surat Pemberitahuan Masa
1
PENDAHULUAN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean sebagai pajak tidak langsung. PPN sangat berbeda karakteristiknya dengan pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Materai. Perbedaan dari PPN itu sendiri merupakan pajak tidak langsung yang dapat dilimpahkan kepada orang lain sedangkan untuk PPh, PBB, dan Pajak Bea Materai tidak dapat dilimpahkan pajaknya kepada orang lain. LEMIGAS dipilih sebagai objek penelitian karena penulis tertarik instansi pemerintah ini merupakan suatu pusat penelitian teknologi minyak dan gas bumi milik pemerintah dan merupakan Bendahara Pemerintah yang dalam perlakuan pajaknya berbeda dengan perusahaan swasta. PPN di LEMIGAS terdapat perbedan dengan perusahaan swasta salah satunya yaitu Pajak Masukan yang tidak melalui pengkreditan. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PPPTMGB “LEMIGAS” .
2.
Mengetahui apakah LEMIGAS telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009, 2010, dan 2011 sesuai dengan undang-undang PPN yang ada.
3.
Untuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan atas penyetoran dan pelaporan serta Faktur Pajak yang diterbitkan oleh LEMIGAS tahun 2009, 2010, dan 2011 agar sesuai dengan peraturan undang-undang PPN yang berlaku.
4.
Untuk mengetahui penghitungan Pajak Pertambahan Nilai di LEMIGAS.
METODE PENELITIAN Jenis riset ini merupakan riset kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan sampel dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu: 1.Studi Kepustakaan (Library Research)
2
Penelitian Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan cara memperoleh sampel secara teoritis melalui buku-buku, Literatur-Literatur, Artikel, dan peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan dasar pembahasan penelitian, dengan tujuan agar penulis dapat memahami dan membahas permasalahan yang ada. 2.Studi Lapangan Metode Studi Lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke perusahaan untuk memperoleh data yang dijadikan objek penelitian untuk mengetahui secara jelas bagaimana perusahaan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai.
Sedangkan untu metode pengumpulan sampel itu sendiri dilakukan dengan cara :
i. Observasi (observation) Observasi dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada LEMIGAS untuk memperoleh data yang lebih aktual dan mengetahui lebih rinci mengenai sistem Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dan permasalahan yang ada. ii. Wawancara (Interview) Pengumpulan sampel melalui wawancara dengan pimpinan dan karyawan LEMIGAS untuk memperoleh data informasi yaang mendukung penyusunan skripsi ini. iii. Dokumentasi (Documentation) Melakukan penelitian pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumendokumen yang berhubungan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai, seperti Bukti Pemotongan, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak, dan dokumen lain yang diperlukan. iv. Perhitungan Kembali (Reperformance) Penulis melakukan penghitungan ulang atas data-data yang penulis peroleh dan mencocokkan hasilnya dengan data-data yang ada.
3
HASIL DAN BAHASAN Dalam hasil dan bahasan ini penulis menemukan terdapat kesalahan pada Faktur Pajaknya, LEMIGAS tidak mencoret pada kalimat (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak. Menurut Pasal 13 undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak wajib diisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Berikut ini contoh untuk salah satu yang harus dicoret pada Faktur Pajak dalam kalimat (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin) yaitu sebagai berikut : Jika penyerahan Barang Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, maka yang bukan merupakan Harga Jual harus dicoret, menjadi seperti berikut : Harga Jual/Penggantian/UangMuka/Termin*)
XXXX
*) Coret yang tidak perlu Untuk penerapan Faktur Pajak untuk PPN Pungutan penulis menemukan terdapat Faktur Pajak cacat yang seharusnya tidak bisa dikreditkan menjadi Pajak Masukan, dikarenakan syarat formal Faktur Pajak harus mencantumkan tanggal Faktur Pajak tetapi dalam Faktur Pajak Pungutan hampir banyak pihak rekanan tidak mencantumkan tanggal pembuatan Faktur Pajak hanya ada beberapa perusahaan pihak penjual yang mencantumkan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Jika Lemigas sebagai perusahaan swasta maka Faktur Pajak cacat tersebut tidak dapat dikreditkan, karena dalam LEMIGAS tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan maka Faktur Pajak tersebut tidak mempengaruhi untuk Pajak Masukan di LEMIGAS, walaupun Pihak LEMIGAS tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan seharusnya perusahaan atau rekanan membuat Faktur Pajak yang tidak cacat sesuai dengan undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan sebaiknya pada saat menerima Faktur Pajak dari perusahaan atau rekanan Bendahara Pengeluaran mengecek apakah lengkap, jelas, dan benar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pihak perusahaan atau rekanan, jika ternyata diisi tidak lengkap maka meminta Faktur Pajak pengganti kepada rekanan yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
4
Penulis juga menemukan banyak pembetulan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Keluaran LEMIGAS dan untuk setiap bulannya LEMIGAS mengalami kurang bayar dalam penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Untuk penyetoran dalam Surat Pemberitahuan PNN PUT dilihat dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), karena dari hasil wawancara oleh pihak Lemigas untuk pembayaran yang dilakukan oleh Kas Negara menggunakan bukti SP2D tersebut dan dalam Surat Setoran Pajak yang jika dibayar melalui Langsung (LS) yang membayarkan Kas Negara Surat Setoran Pajak tidak diberi tanggal, tidak memberikan Nomor Tetap Penerimaan Negara (NTPN) jadi penulis sulit untuk melihat kapan disetorkannya. Dalam Surat Setoran Pajak PPN Keluaran juga terdapat kesalahan dalam tidak ada nama jelas dari Wajib Pajak/Penyetor walaupun SSP tidak ada istilah cacat seperti Faktur Pajak, tetapi akan membuat peruntukkannya tidak akan sampai sesuai dengan Objek pajak, Subjek Pajak, Masa Pajak dan Nilai Pajak yang termuat dalam Surat Setoran Pajak. Untuk Bendaharawan Pemerintah penyetoran PPN dan PPnBM kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.jika dalam hal saat penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penulis menemukan terdapat pelaporan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan pada tahun 2009 seharusnya pelaporan dilakukan pada tanggal 20 akhir Masa Pajak berikutnya tetapi terlewat dari tanggal tersebut, dan akan dikenakan sanksi untuk keterlambatan tersebut, tetapi karena dalam Bendahara Pengeluaran tidak bisa membayar sanksi yang ada karena dana tidak ada dan tidak disediakan maka Kas Negara yang akan membayarkan sanksi atau denda tersebut. Prinsipnya penyetoran dalam Lemigas yang dilakukan oleh bendahara Pengeluaran jika ada unsur pajak maka pada saat transaksi hari tersebut dilakukan pembayaran maka hari tersebut juga dilakukan pemotongan dan disetorkan ke Kas Negara bersamaan dengan Surat Setoran Pajak dari pajak yang telah dipotong. Adapun adanya keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh pihak Bendahara, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Lemigas keterlambatan pnerimaan data dari KPPN, hal seperti ini juga dapat menimbulkan pembetulan SPT PPN PUT dan penulis memang menemukan beberapa SPT PPN PUT yang dilakukan pembetulan, selain faktor penerimaan data yang terlambat dari KPPN, terdapat kesalahan pencatatan Faktur Pajak.
5
SIMPULAN DAN SARAN 1.
Terdapat Faktur Pajak Pungutan yang diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang cacat seperti tanggal pembuatannya tidak diberikan tanggal pembuatan Faktur Pajak yang dibuat oleh rekanan, maka jika Faktur Pajak tersebut cacat tidak dapat dikreditkan. Walaupun LEMIGAS tidak dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukannya, Faktur Pajak cacat tetap tidak sesuai dengan syarat formal yang diatur dalam undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.
2.
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di LEMIGAS selama tahun 2009-2011 masih terdapat keterlambatan dan menimbulkan sanksi dalam keterlambatan penyampaian tersebut dan dalam Pasal 3 ayat (3) undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mengatur tentang apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu penyetoran dan pelaporan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan yang belum dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3.
Terdapat pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN Keluaran dan Pungutan yang dibetulkan beberapa kali, itu terjadi karena salah untuk penghitungan jumlah, pembayaran pajak yang tidak tepat waktu dari pengguna jasa, kesalahan identitas Wajib Pajak pengguna jasa yang membuat pembetulan Surat Pemberitahun Masa PPN banyak dibetulkan, terjadi keterlambatan penerimaan data dari KPPN, dan kesalahan pencatatan Faktur Pajak, yang akan menimbulkan sanksi administrasi ataupun Surat Tagihan Pajak dikarenakan keterlambatan pelaporan dan penyetoran akibat hal-hal seperti keterlambatan pembayaran pajak yang tidak tepat waktu dari pengguna jasa.
IV.2 SARAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap LEMIGAS, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi lemigas, antara lain :
6
1.
Dalam hal pembuatan Faktur Pajak, agar LEMIGAS dapat mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dalam membuat Faktur Pajak, seperti memperhatikan keterangan seperti yang tidak perlu dicoret pada kalimat (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin).
2.
Atas Faktur Pajak Pungutan yang cacat, LEMIGAS sebaiknya meminta dari perusahaan rekanan untuk mengganti Faktur Pajak yang cacat untuk mengikuti peraturan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.
3.
Dari pihak Bendahara Pengeluaran harus lebih memperhatikan Surat Setoran Pajak yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari rekanan untuk diperhatikan tanggal penyetoran, nama Wajib Pajak/Penyetor, Kode Akun Pajak.
4.
Pihak Bendahara Pengeluaran juga perlu mengingatkan pihak Kantor Perbendaharaan Negara untuk mencantumkan tanggal penyetoran jika pembayaran langsung dan Nomor Tetap Penerimaan Negara (NTPN).
5.
Dalam hal penyetoran dan pelaporan pihak LEMIGAS sendiri harus lebih meningkatkan kesesuaian penyetoran dan pelaporan dan dapat memperbaiki kesalahan yang ada seperti Surat Setoran Pajak yang tidak sesuai dengan yang harus diisi atau dicantumkan. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPN harus lebih diperhatikan sebab yang sering terjadi dan harus diubah cara yang salah seperti keterlambatan pembayaran oleh pihak rekanan yang mengakibatkan pembetulan SPT, maka bisa lebih tegas pembayaran yang dilakukan kapan dan harus sesuai dengan kontrak yang terikat.
6.
Untuk lebih mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) LEMIGAS yang selama ini melakukan pelaporan masih harus dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak lebih baik menggunakan e-Filling, karena dengan e-Filling mendapatkan banyak keuntungan dan diperlukan antara lain : a.
Jika terjadi kehilangan data seperti kebakaran maka ada back up data yang disimpan oleh KPP.
b.
Untuk memperkecil
kesalahan
Pemberitahuan.
7
dalam pengisian
dan penghitungan Surat
c.
Seringnya terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan Wajib Pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
d. 7.
Pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT
Dikarenakan transaksi LEMIGAS yang sangat banyak dengan pihak ketiga/rekanan/perusahaan sebaiknya LEMIGAS menggunakan Faktur Pajak Gabungan yang akan meringankan beban administrasi LEMIGAS.
REFERENSI Bendahara Mahir Pajak.2011.Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah Sebagai Pemotong/ Pemungut Pajak-Pajak Negara.2009.Jakarta:Departemen Keuangan Republik dan Direktorat Penyuluhan Pelayanan
Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak,
dan Humas
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-524/PJ./2000 Tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-425/PJ./2001 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk
Memungut,
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya Manihuruk, Wiston.2010.Pajak Pertambahan Nilai.Jakarta: Kharisma Mardiasmo.2009.Perpajakan.Edisi Revisi 2009.Yogyakarta: Andi Offset .2011.Perpajakan.Edisi Revisi 2011.Yogyakarta: Andi Offset
8
Pandiangan, Liberty.2003.Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia.Jakarta : Erlangga Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Pembatalan Faktur Pajak Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-44/PJ./2010 tentang Bentuk, isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PJ./2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketigas Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ.2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
9
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor.80/PMK.03/2010 tentang Penentuan tanggal
Jatuh Tempo
Pembayaran dan Setor Pajak, Penentuan Tempat Bayar Pajak, dan Tata Cara Bayar, Setor dan Pengangsuran dan Penundaan bayar Pajak Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.2008.Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat jenderal Pajak, dan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Resmi, S.2004.Perpajakan Teori dan Kasus.Jakarta: Salemba Empat . . 2008. Perpajakan teori dan kasus.Jakarta: Salemba Empat Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas.2007.Hukum Pajak. Jakarta :Salemba Empat Suandy, Early.2008.Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat Waluyo.2009.Perpajakan Indonesia.Jakarta: Salemba Empat
RIWAYAT PENULIS Wuri Rostiani lahir di Kota Jakarta pada tanggal 20 Februari 1990. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara jurusan Akuntansi pada 2012.
10
