ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA

ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA (Studi pada PT. XYZ) Sarah Octavia Yuniadi Mayowan Suhartini Karjo (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya) [email protected] ABSTRACT VAT refund provides opportunities for Taxpayer to claim overpaid taxes to the State. This study is aimed to determine VAT refund process in Indonesia which is done by examination process and takes a place on XYZ Corp. This research is a descriptive study with qualitative approach through the method of data collection such as interviews and documentation. The result of this research shows that VAT refund process in Indonesia as stipulated in Law and has not done by online cause the following: complicated VAT refund procedures itself either in internal or external DGT, the amount of workload borne by the tax authorities, and the length of VAT refund to the Taxpayer. VAT refund process in Indonesia which is regulated in Law needs to be deregulated in order to process VAT refunds more simple and quickly. In addition, VAT refund should be done by online in order to shorten the time period and the procedure itself. Key Word: VAT, VAT Refund, Examination. ABSTRAK Restitusi PPN memberikan peluang kepada WP untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak kepada negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses restitusi PPN di Indonesia yang dilakukan dengan proses pemeriksaan dan mengambil studi pada PT XYZ. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses restitusi PPN di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan belum dilakukan secara online menyebabkan hal berikut: berbelitbelitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak. Proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi PPN menjadi lebih cepat. Selain itu, restitusi PPN sebaiknya dilakukan secara online agar dapat memangkas jangka waktu dan prosedur itu sendiri. Kata Kunci: PPN, Restitusi PPN, Pemeriksaan. PENDAHULUAN

kewenangan penuh untuk memungut dan

Pajak memiliki peranan yang sangat penting

bagi

merupakan Pajak Pusat dimana pajak tersebut

semua

dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan

pengeluaran Negara termasuk pengeluaran

untuk membiayai rumah tangga Negara yang

pembangunan

terdiri atas PPh, PPN, dan PPnBM.

untuk dan

membiayai pengeluaran

meningkatkan

kesejahteraan

Sumber

Manusia

Daya

Negara.

mengelola pajak. Pajak yang dikelola oleh DJP

Pajak

digunakan

kelangsungan

dan

(SDM).

untuk kualitas

Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan

Pajak

Pertambahan

Nilai

(PPN)

merupakan Pajak Tidak Langsung dimana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang

atau jasa dan menjadi

Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 7 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

1

tanggung jawab bagi penjual (Sukardji, 2009:4).

menimbulkan efek psikologis kepada WP untuk

PPN yang terutang atas transaksi penyerahan

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)-nya.

Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak

Proses restitusi PPN yang lambat menimbulkan

(JKP) dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai

persepsi masyarakat bahwa pelayanan yang

penjual (Gunadi, 2002:2). Besar tarif PPN yang

diberikan

dikenakan pada umumnya adalah 10% (sepuluh

kurang bahkan tidak berkualitas. Proses restitusi

persen) dari nilai transaksi (Direktorat Jenderal

PPN yang lambat di Indonesia juga disebabkan

Pajak, 2011:334).

dengan belum siapnya pelaksanaan sistem online

Pengenaan PPN dihitung menggunakan indirect

substraction

method

yakni

dengan

aparatur

pemerintah

cenderung

terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak.

mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual

Proses restitusi PPN yang lambat dan

(PK) dengan besarnya PPN yang dibayarkan

rumit

kepada penjual lain (PM) (Sukardji, 2009:26).

mengeluhkan pelayanan DJP. Ketua Dewan

Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya

Pimpinan

selisih

kelebihan

Indonesia, Hariyadi Sukamdani, dan Direktur

pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut

Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati

dengan yang dibayarkan. Wajib Pajak (WP) yang

Indonesia,

merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang

keluhannya atas lamanya jangka waktu restitusi

memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib

PPN dan seringnya perlebaran area pemeriksaan

melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN,

sehinggan membuat WP tidak nyaman (Bisnis

sedangkan bagi PKP yang mendapat kelebihan

Jakarta,

pembayaran

mengkompensasikan

berwenang seharusnya dapat membuat proses

kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya

restitusi PPN menjadi lebih cepat dan mudah

atau mengajukan permohonan pengembalian

sehingga mayarakat tidak lagi merasa terbebani

kelebihan

oleh setiap pembayaran pajak yang mereka

berupa

kekurangan

dapat

pembayaran

atau

PPN

yang

dikenal

dengan restitusi PPN.

membuat

banyaknya

Nasional

Sahat

2010:3).

Asosiasi

Sinaga,

DJP

masyarakat Pengusaha

menyampaikan

sebagai

pihak

yang

bayarkan. Proses restitusi PPN yang cepat dapat

Restitusi PPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah “kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai”. Proses

membuat masyarakat menjadi lebih senang untuk membayarkan pajaknya karena proses tersebut membuat persepsi bahwa membayar pajak itu menyenangkan di masyarakat dan dirasa

tidak

merugikan

masyarakat

atas

tertahannya jumlah kelebihan pembayaran pajak yang mereka bayarkan. Proses restitusi PPN yang diberikan dengan mudah dan cepat juga dapat menjadi bukti bahwa DJP berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi WP (Inside Tax Magazine, 2015:11).

restitusi PPN dimulai dengan diajukannya

TINJAUAN PUSTAKA

permohonan oleh WP kemudian dilanjutkan

Pajak

dengan pemeriksaan kemudian dilanjutkan hingga

Pajak adalah “kontribusi wajib kepada

penyelesaian keberatan. Seluruh proses tersebut

negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau

menghabiskan waktu hingga maksimal dua

Badan yang bersifat memaksa berdasarkan

puluh

proses

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan

pemeriksaannya sendiri yang membutuhkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk

waktu empat hingga maksimal delapan bulan.

keperluan

dengan

pengajuan

tujuh

keberatan,

bulan

dengan

negara

bagi

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”(Direktorat Jenderal Pajak, Proses

restitusi

PPN

dengan

2011:7).

pemeriksaan dinilai lama dan rumit serta dapat


2

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut

Sukardji

kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh

(2009:270),

PPN

adalah “PPN adalah pengenaan pajak atas pengeluaran

untuk

konsumsi

baik

KPP diproses melalui pemeriksaan. Pemeriksaan

adalah

“serangkaian

yang

kegiatan menghimpun dan mengolah data,

dilakukan Perseorangan maupun Badan baik

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

Badan Swasta maupun Badan Pemerintah dalam

secara objektif dan profesional berdasarkan

bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji

pada anggaran belanja negara”.

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

Restitusi PPN

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

Menurut menurut Sukardji (2014:215), restitusi PPN adalah “kelebihan Pajak Masukan

undangan

perpajakan”

(Peraturan

Menteri

Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013).

(PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali”. Tabel 1. Penyebab Restitusi PPN No.

1.

Penyebab Restitusi PPN Jumlah PM yang dibayar dalam satu Masa Pajak lebih besar daripada PK yang dipungut

Keterangan

a.

Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud b. Ekspor JKP c. Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN d. Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut e. Pembelian barang modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP f. Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

2.

Melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah Sumber: Data Diolah, 2015 Restitusi PPN dilakukan melalui SPT Masa

PPN

dengan

cara

mengisi

kolom

“Dikembalikan (restitusi)” atau melalui Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PKP dikukuhkan. Surat permohonan pengembalian


3

Perpanjangan

Pemeriksaan Kantor Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

Minggu 4

Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3

Peminjaman Dokumen

Bulan 4

Bulan 5

Bulan 6

Bulan 7

Bulan 8

Pemeriksaan Lapangan

Bulan 9

Bulan 10

Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen disampaikan ke WP

Minggu 2 Surat Peringatan 1

Minggu 3

Bulan 12

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Tanggapan Tertulis

Jangka Waktu Peminjaman Dokumen Minggu 1

Bulan 11

Minggu 4

Undangan Pembahasan Akhir

Surat Peringatan 2

Pembahasan Akhir Tidak atau Sebagian saja diserahkan

Risalah Pembahasan

Diserahkan Seluruhnya

Tidak Setuju Berita Acara Tidak Berita Acara Dipenuhinya Pemenuhan Seluruh Permintaan Permintaan Peminjaman Buku, Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen Catatan, Dokumen Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak berdasar bukti kompeten yang cukup dan standar pemeriksaan

Setuju

Permohonan Pembahasan dengan tim Quality Assurance Pembahasan dengan tim Quality Assurance Panggilan Penandatanganan Berita Acara

Penandatanganan Berita Acara

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Gambar 1. Timeline Pemeriksaan Terkait Restitusi PPN Sumber: Data Diolah, 2015


4

METODE PENELITIAN

Mekanisme

pemeriksaan

di

KPP

Metode yang digunakan dalam skripsi

Pratama Jakarta Pulogadung diawali dengan

ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis

pengajuan restitusi PPN yang dilakukan oleh

penelitian

kualitatif

WP ke KPP. Permohonan WP yang sudah

menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011:4)

diterima kemudian akan diproses oleh Seksi-

adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan

Seksi yang ada di KPP hingga diterbitkannya

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Penerbitan

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

SP2 juga menandakan bahwa pemeriksaan

diamati”.

jenis

sudah dimulai. Proses pemeriksaan berjangka

penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif

waktu empat hingga maksimal delapan bulan.

menurut Nazir (2005:54) adalah “suatu metode

Pemeriksaan

dalam meneliti status sekelompok manusia,

dilanjutkan dengan pembahasan yang apabila

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

semua poin dalam Surat Pemberitahuan Hasil

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada

Pemeriksaan (SPHP) pada saat pembahasan

masa sekarang”.

disetujui oleh kedua belah maka setelahnya

deskriptif.

Penelitian

Terdapat

Pendekatan

ini

merupakan

fokus

sudah

selesai

akan

dalam

dapat dicairkan Surat Ketetapan Pajak Lebih

penelitian ini untuk membatasi studi dalam

Bayar (SKPLB) dan diterbitkan Surat Perintah

penelitian yang dilakukan, yakni:

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). WP akan

1. Mengidentifikasi mekanisme restitusi PPN

mendapatkan

a. Mengidentifikasi

penelitian

yang

mekanisme

restitusi

PPN dengan pemeriksaan. b. Mengidentifikasi

penyebab

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak yang akan ditransfer ke rekening WP sejumlah yang disepakati pada saat

lambatnya

pembahasan.

restitusi PPN yang terjadi. 2. Mengidentifikasi proses restitusi PPN PT XYZ a. Mengidentifikasi penyebab dan proses restitusi PPN PT XYZ. b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat restitusi PPN PT XYZ. HASIL DAN PEMBAHASAN PT XYZ berdiri pada tahun 2009 dan menjadi salah satu leading turnkey project provider atas mesin pemindah barang dengan kondisi baru atau pre-owned yang digunakan dalam industri pelabuhan dan pertambangan. PT XYZ selain handling

menjual

dan

equipment

menyewakan

juga

material

menyediakan

jasa

lainnya yang terkait dengan industri pelabuhan seperti pemeliharaan, logistik, serta konsultasi. PT XYZ dalam penjualannya ke berbagai terminal operator, otoritas pelabuhan, dan perusahaan pertambangan bekerja sama dengan beberapa perusahaan leasing. 1. Mengidentifikasi Mekanisme Restitusi PPN dengan Pemeriksaan


5

Surat Surat Pengajuan Pengajuan Restitusi Restitusi PPN PPN Start Start

Seksi Seksi Pelayanan Pelayanan

Wajib Wajib Pajak Pajak Lebih Lebih Bayar Bayar Lebih Lebih Dari Dari Rp100 Rp100 Juta Juta

SPT SPT PPN PPN LB LB

Seksi Seksi Pengawasan Pengawasan dan dan Konsultasi Konsultasi (Waskon) (Waskon)

Bagian Bagian TPT TPT

Seksi Seksi Pemeriksaan Pemeriksaan

Fungsional Fungsional Pemeriksa Pemeriksa

Diusulkan Diusulkan ke ke Kantor Kantor Wilayah Wilayah

Audit Audit Plan Plan

Selesai Selesai

Pemeriksaan Pemeriksaan

Seksi SeksiPenagihan Penagihan

Pengujian Pengujian

Penerbitan Penerbitan SPHP SPHP

Audit Audit Program Program

Setuju Setuju

Tolak Tolak

SP2 SP2

Nota NotaDinas Dinas

Pembahasan Pembahasan

BAP BAP

Seksi Seksi Waskon Waskon

LHP LHP

Informasi Informasimengenai mengenai utang utangpajak pajak

Not Not Hit Hit

SKPLB Seksi Seksi Pelayanan Pelayanan SKPLB

Seksi Seksi PDI PDI Informasi Informasibasis basisdata data

Seksi Seksi Waskon Waskon

Pencairan Pencairan SKPLB SKPLB


Penerbitan Penerbitan SPMKP SPMKP

Seksi Seksi Waskon Waskon Informasi Informasiprofil, profil, transaksi, transaksi,dan dan riwayat riwayat


SPT SPT KPKN KPKN

End End

Gambar 2. Alur Pemeriksaan Restitusi PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung Sumber: Data Diolah, 2015


6

2.

Mengidentifikasi

Penyebab

Lambatnya

Restitusi PPN yang Terjadi

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Lambatnya restitusi PPN disebabkan

1. PT XYZ melakukan restitusi PPN atas tahun

beberapa hal, yaitu: jangka waktu pemeriksaan

pajak 2012 yang disebabkan karena adanya

dalam Undang-Undang Perpajakan sebagai

transaksi kepada pemungut PPN. Setelah

acuan hukum tertinggi mengatur jangka waktu

dilakukan pemeriksaan, diterbitkan SPHP

restitusi PPN maksimal dua belas bulan,

yang

prosedur

berbelit-belit,

dilakukan pemeriksaan. PT XYZ memberikan

lambatnya

tanggapan tertulisnya dan menyetujui semua

permintaan data kepadan pihak ketiga, serta

hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan

belum diterapkannya sistem perpajakan online.

dari PT XYZ tersebut, diadakan pembahasan

internal

kurangnya

KPP yang

persiapan

WP,

memuat

daftar

temuan

setelah

akhir antara PT XYZ dan tim Pemeriksa. 3.

Mengidentifikasi Penyebab dan Proses

Setelah

Restitusi PPN PT XYZ

dikeluarkanlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Transaksi

kepada

pemungut

PPN

pembahasan

berlangsung,

(LHP) yang menyatakan bahwa PT XYZ

merupakan penyebab PT XYZ melakukan

berhak

atas

restitusi PPN. Restitusi PPN dilakukan oleh PT

pembayaran

XYZ atas tahun buku 2012. Berdasarkan hasil

Rp9.594.709.442,-.

pengembalian

kelebihan

pajak

sejumlah

pemeriksaan, terdapat daftar temuan pada

2. Dalam proses restitusi PPN yang diajukan

empat poin, yaitu penyerahan yang PPN-nya

oleh PT XYZ, terdapat faktor pendukung

harus dipungut sendiri, Pajak Masukan atas

yang

Perolehan BKP/JKP dalam Daerah Pabean, PPN

selesai lebih cepat yaitu kerjasama antar

yang harus dipungut sendiri, dan STP PPN. PT

kedua belah pihak yang ditunjukkan dengan

XYZ memberikan tanggapan atas hasil temuan

sikap kooperatif.

menyebabkan

keseluruhan

proses

tersebut dan menyetujui hasil temuan tersebut.

3. Faktor penghambat restitusi PPN PT XYZ

Atas persetujuan tersebut, restitusi PPN PT XYZ

adalah peraturan dan sistem Perpajakan.

dikabulkan sebagian dan PT XYZ berhak

Peraturan Perpajakan yang merupakan acuan

mendapatkan

bagi

pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak sejumlah Rp9.594.709.442,-.

setiap

pelaku

Perpajakan

dirasa

mengatur tentang tata cara dan prosedur restitusi PPN yang berbelit-belit, sedangkan

4.

Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan

sistem Perpajakan yang belum berbasis online

Penghambat Restitusi PPN PT XYZ

juga

menjadi

penghambat

Faktor pendukung: kerjasama antar kedua belah

belum

pihak

otomatis. Selain itu, beban kerja bagi tim

yang

ditunjukkan

dengan

sikap

kooperatif. Faktor

terintegrasinya

dikarenakan

data-data

secara

Pemeriksa dan kurangnya persiapan PT XYZ

penghambat:

peraturan

perpajakan

sebagai acuan bagi seluruh pelaku perpajakan

sendiri juga merupakan penghambat dalam proses ini.

yang mengatur jangka waktu restitusi PPN maksimal dua belas bulan, kurangnya persiapan

Saran

PT

1. Deregulasi peraturan restitusi PPN dengan

XYZ

yang

disediakannya pemeriksaan

menyebabkan beberapa

restitusi

tidak

dapat

dokumen

saat

PPN

berlangsung,

membuat

alternatif

berdasarkan

jumlah

pengklasifikasian restitusi

yang

lambatnya permintaan data kepada pihak ketiga

dikelompokkan berdasarkan jumlah uang

yang merupakan lawan transaksi PT XYZ,

yang diajukan restitusi dan disesuaikan

prosedur restitusi PPN yang berbelit-belit yang

dengan

dirasa

memprioritaskan pemeriksaan pada PKP

lama

diterapkan

dan

merugikan

WP,

sistem

perpajakan

online

belum yang

yang

cara

pengembaliannya,

tergolong

beresiko

tinggi

yakni dan

terintegrasi dengan instansi-instansi lain, serta

mempercepat proses bagi PKP yang beresiko

beban dan tanggung jawab kerja Fiskus yang

rendah.

Alternatif

deregulasi

peraturan

kurang terdistribusi dengan baik.


7

lainnya adalah dengan mengubah indikator

Edisi

Revisi

2014.

kinerja kualitas pemeriksaan.

Rajagrafindo Persada.

Jakarta:

PT

2. Indonesia membutuhkan proses restitusi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

PPN yang mudah, cepat, serta akurat.

122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu

Indonesia memerlukan terobosan-terobosan

Penyelesaian

untuk memperbaiki persoalan restitusi PPN

Pengembalian

dan persoalan pajak lainnya. Sistem online

Pembayaran

menjadi

dapat

Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai

mempercepat keseluruhan proses restitusi

dan Pajak Penjualan atas Barang

PPN, mengurangi biaya kepatuhan WP, serta

Mewah.

sangat

penting

karena

untuk menghindari kontak langsung antara WP dan Fiskus.

dan

Tata

Cara

Kelebihan Pajak

Pertambahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk

Pemeriksaan.

menjadi masukan dan mengevaluasi proses restitusi PPN di Indonesia khususnya yang dilakukan dengan prosedur pemeriksaan. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh proses restitusi PPN di Indonesia bagi WP dan Fiskus. DAFTAR PUSTAKA Bisnis Jakarta. 2010. Aturan Restitusi PPN Perlu Diperbaiki. No 187 Tahun IV. Jakarta:

PT

Nusantara

Media

Baliwangi. Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Susunan Dalam Satu

Naskah

Undang-Undang

Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan

Republik

Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan

Pelayanan

dan

Hubungan Masyarakat. Gunadi. 2002. Panduan Komperehensif PPN 2002.

Jakarta:

Multi

Utama

Publishing. Inside Tax Magazine. 2015. Tarik Ulur Restitusi. Judul artikel Edisi 24. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center. Moleong, Lexy. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nazir, Moh. 2005, Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Sukardji, Untung. 2009. PPN Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2009. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. . 2014. Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia


8

ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA

Recommend Documents