Pemungutan PPh

OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh

i


SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Assalamu alaikum Wr. Wb, Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Direktorat Jenderal Pajak masih diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas menghimpun penerimaan negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti kita ketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Pajak diberikan amanat oleh negara untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2012 target yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai Rp853 triliun. Dalam upaya mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan segenap upaya agar penerimaan tersebut dapat tercapai. Selain upaya yang telah kami lakukan antara lain dengan Program Sensus Pajak Nasional yang saat ini tengah berjalan, upaya lain yang terus kami lakukan adalah dengan melakukan edukasi kepada Wajib Pajak tentang tata cara pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Salah satu media edukasi yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak antara lain dengan penerbitan buku Oasis Pemotongan/Pemungutan

PPh

yang

merupakan

rangkuman

permasalahan

berkenaan dengan pemotongan/pemungutan PPh. Kami menyambut baik penerbitan buku Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh ini dengan harapan dapat memberikan informasi yang benar dan komprehensif bagi Pemotong/Pemungut PPh khususnya mengenai tata cara pemenuhan kewajiban pajak sehingga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan juga penerimaan pajak. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Wajib Pajak khususnya Pemotong/Pemungut PPh yang telah ikut berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini melalui pembayaran pajak.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2011 Direktur Jenderal Pajak

A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001

ii

ii


KATA PENGANTAR DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II Sebagaimana kita maklumi bahwa ketentuan peraturan perpajakan selalu dinamis dan berkembang menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang. Perubahan ketentuan tersebut membuat sebagian Wajib Pajak, khususnya Pemotong/Pemungut PPh boleh jadi mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tentu akan berdampak pada penerimaan pajak yang didalamnya antara lain terdiri dari penerimaan pemotongan/pemungutan PPh yang jumlahnya berkisar 30% dari seluruh total penerimaan pajak. Pemotongan/pemungutan PPh merupakan cara pelunasan PPh melalui pihak lain

yang

bertindak

sebagai

pemotong/pemungut

PPh.

Objek

pemotongan/pemungutan PPh terdiri atas berbagai macam jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan, sewa, jasa, konstruksi, dividen, dan bunga. Bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain tersebut, dalam hal PPh tersebut tidak bersifat final, merupakan pembayaran di muka yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang dalam tahun berjalan. Jika PPh tersebut bersifat final maka penghasilannya tidak digunggungkan dengan penghasilan lain dalam menghitung PPh terutang dalam tahun berjalan dan PPh yang telah dipotong/dipungut tersebut tidak dapat dikreditkan. Dalam pelaksanaannya memang tidak dapat dipungkiri telah terjadi berbagai permasalahan yang sifatnya kompleks terutama mengenai perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dan Fiskus, misalnya mengenai cakupan objek PPh, besaran tarif, maupun tata cara pemotongan/pemungutannya. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya peraturan yang mengatur tentang pemotongan/pemungutan PPh sehingga

Wajib

Pajak

baik

pihak

yang

dipotong/dipungut

maupun

Pemotong/Pemungut PPh mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Permasalahan

yang sering muncul di lapangan misalnya apakah pengenaan

pemotongan/pemungutan PPh menggunakan pendekatan substansi ataukah formal. Perbedaan cara pandang ini tentu saja akan berdampak pada hal lain misalnya besaran tarif, sifat, maupun mekanisme pengenaannya.

iii

iii


Sebagai

pihak

yang

pemotongan/pemungutan,

diberikan

tanggung

jawab

untuk

penyetoran,

sampai

dengan

melakukan

pelaporan

PPh,

Pemotong/Pemungut PPh perlu diberikan edukasi agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan baik yakni tepat objek, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tepat objek artinya

setiap

objek

pemotongan/pemungutan

PPh

dikenai

pemotongan/

pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tepat jumlah artinya PPh yang dipotong/dipungut sesuai dengan tarif yang berlaku. Sedangkan tepat waktu artinya PPh yang dipotong/dipungut disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke KPP/KP2KP sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memandang perlu untuk membuat suatu rangkuman permasalahan secara tertulis yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pemotong/Pemungut PPh dalam memahami tata cara kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang. Selain itu diharapkan permasalahan yang diangkat juga dapat memberikan gambaran tentang pemotongan/pemungutan PPh dan meminimalisasi perbedaan penafsiran. Rangkuman permasalahan tersebut disusun dalam bentuk buku yang kami beri judul Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh yang memuat antara lain mengenai penjelasan umum tentang Pajak Penghasilan, serta tanya jawab PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Harapan kami dengan diterbitkannya buku ini Pemotong/Pemungut PPh dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga dengan demikian Pemotong/Pemungut PPh akan turut membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengamankan penerimaan negara. Selain berguna bagi Wajib Pajak, buku ini juga diharapkan dapat membantu Fiskus dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, termasuk konseling dan pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Penghargaan saya sampaikan kepada segenap pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II yang terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga panduan yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan manfaat. Jakarta,

November 2011

Direktur Peraturan Perpajakan II,

A. Sjarifuddin Alsah NIP 060044664

iv

iv


DAFTAR ISI SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ii

KATA PENGANTAR DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II

iii

DAFTAR ISI

v

BAB I PENJELASAN UMUM

1

A. PPh Pasal 4 ayat (2)

2

1.

Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya

2

2.

Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara

4

3.

Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

5

4.

Hadiah Undian

6

5.

Transaksi Saham

6

6.

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

9

7.

Jasa Konstruksi

12

8.

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

15

9.

Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

B. PPh Pasal 15

17 17

1.

Jasa Pelayaran Dalam Negeri

18

2.

Jasa Penerbangan Dalam Negeri

19

3.

Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

20

4.

Tabel Pengenaan PPh Pasal 15

21

C. PPh Pasal 21

21

1.

PPh Pasal 21 Bagi Pegawai

23

2.

PPh Pasal 21 Bagi Penerima Uang Pensiun yang Dibayarkan

26

v

v


Berkala 3.

PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan

27

4.

PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai

27

5.

PPh Pasal 21 Bagi Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang

30

Dibayarkan Sekaligus D. PPh Pasal 22

34

E. PPh Pasal 23

37

F. PPh Pasal 26

43

G. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

45

BAB II PPh PASAL 4 AYAT (2)

49

A. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

49

T1.

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Dilakukan Antara Dua Wajib Pajak Orang Pribadi

T2.

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah guna Pelaksanaan Pembangunan

T3.

49 50

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah guna Pelaksanaan Pembangunan untuk

52

Kepentingan Umum yang Memerlukan Persyaratan Khusus T4.

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Warisan

T5.

Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)

B. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan T6.

Penentuan Jumlah Bruto Nilai Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

T7.

Pihak Penyewa Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Ditunjuk sebagai Pemotong PPh

vi

vi

53 56 59 59 61


T8.

Pihak Penyewa Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ditunjuk sebagai Pemotong PPh

T9.

Service Charge yang Dibayarkan kepada Pemilik Gedung Melalui Pengelola Gedung yang Bukan Merupakan Pemilik

T10. Sewa Rumah Kos C. Bunga Simpanan Koperasi dan Dividen T11. Bunga Simpanan Koperasi T12. Dividen yang Dibagikan oleh Perusahaan yang Belum Go

Public kepada Wajib Pajak Orang Pribadi T13. Dividen yang Dibagikan oleh Perusahaan yang Go Public kepada Wajib Pajak Orang Pribadi D. Bunga Deposito, Tabungan, dan Sertifikat Bank Indonesia

62 63 66 68 68 72 73 75

T14. Bunga Tabungan

75

T15. Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Subjek Pajak

76

T16. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

77

E. Hadiah Undian

79

T17. Hadiah Undian Berupa Uang Tunai

79

T18. Hadiah Undian Berupa Rumah

80

F. Bunga Obligasi

82

T19. Bunga Obligasi yang Diperoleh Wajib Pajak Badan

82

T20. Bunga Obligasi yang Diperoleh Perusahaan Reksadana

84

G. Usaha Jasa Konstruksi T21. Jasa Konstruksi yang Dilakukan oleh Badan Usaha T22. Penyetoran Kekurangan Pembayaran PPh yang Bersifat Final atas Usaha Jasa Konstruksi

86 86 89

T23. Usaha Jasa Konstruksi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

92

T24. Pelaksanaan Konstruksi Menara Telekomunikasi

94

T25. Jasa Instalasi Listrik oleh Pengusaha Konstruksi yang

98

vii

vii


Bersertifikasi T26. Jasa Perbaikan Jaringan Listrik

101

BAB III PPh PASAL 15

105

A. Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

105

T27. Penghasilan atas Jasa Pelayaran dan Sewa Kapal Floating

Storage Offloading (FSO) T28. Penghasilan atas Sewa Kapal yang Dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Perusahaan Pelayaran Lain T29. Pembayaran Dana Public Service Obligation (PSO) B. Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri T30. Jasa Pelayaran oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri yang Memiliki BUT di Indonesia C. Jasa Penerbangan oleh Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri T31. Carter Pesawat dari Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

105 108 109 111 111 113 113

BAB IV PPh PASAL 21/26

115

A. Pegawai Ekspatriat yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri

115

T32. Pegawai Ekspatriat yang Berada di Indonesia Kurang dari

Time Test B. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua

118

T34. Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Bertahap

120

T35. Uang Pesangon yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga

124

T36. Hadiah Kuis

viii

118

T33. Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Sekaligus

C. Hadiah dan Penghargaan

viii

115

125 125


T37. Hadiah Kejuaraan Olahraga

127

BAB V PPh PASAL 22

129

A. Pedagang Pengumpul

129

T38. Pembelian dari Pedagang Pengumpul dan Bukan Pedagang Pengumpul B. Impor

129 131

T39. Impor Peralatan Simulasi Penerbangan

131

T40. Pengecualian Pengenaan PPh Pasal 22 Impor

132

T41. Barang Bawaan Penumpang

133

C. Penjualan BBM, Gas, dan Pelumas

134

T42. Penjualan BBM dan Gas

134

D. Penjualan Hasil Produksi oleh Industri Tertentu T43. Penjualan Baja E. Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah T44. Penjualan Apartemen Sangat Mewah

136 136 139 139

BAB VI PPh PASAL 23/26

141

A. Jenis Jasa Lain

141

T45. Jasa Kepelabuhanan

141

T46. Jasa Perantara/Keagenan

142

T47. Jasa Perhotelan

144

T48. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dengan Status Tenaga Kerja sebagai Karyawan Pengguna Jasa T49. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja dengan Status Tenaga Kerja sebagai Karyawan Perusahaan Penyedia Jasa T50. Jasa Angkutan

145 147 149

ix

ix


B. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta T51. Sewa Kendaraan Umum

150

T52. Sewa Tower/Menara Komunikasi

152

C. Royalti T53. Licence Number pada Produk Software D. Bunga T54. Bunga Pinjaman E. Dividen T55. Dividen F. Hadiah

x

153 153 156 156 158 158 161

T56. Hadiah Perlombaan

161

T57. Komisi Penjualan

163

T58. Listing Fee

165

G. Pembayaran Dividen ke Luar Negeri dan Penjualan Harta

x

150

166

T59. Pembayaran Dividen ke Luar Indonesia

166

T60. Penjualan Saham yang Dimiliki Wajib Pajak Luar Negeri

168

T61. Pembayaran Jasa ke Luar Negeri

170

DAFTAR PERATURAN TERKAIT

171

PENYUSUN

180

OASIS Pemoton ngan/Pe emunguttan PPh

BBA ABB II PPEEN ASSA UM MU UM AN NU M NJJEELLA

Pajak Pengha PPh) me erupakan n pajak yang tterutang g atas asilan (P berba agai jen nis peng ghasilan, antara lain penghasi p lan dari gaji, penghasilan dari lab ba usaha, peng ghasilan berupa hadiah h, dan penghasilan berupa bunga a. Wajib b Pajak dikena ai pajakk atas penghasilan yang y dite erimanya a selama a 1 (satu) tahun p pajak. PPh yang te erutang dalam 1 (satu) tahun pajak h harus diilunasi pemb bayarann nya oleh h Wajib b Pajak dan Undang-U Undang Pajak Penghasilan telah t mengatur cara c pelu unasan PPh yang terutang g oleh b Pajak, yaitu y den ngan carra memb bayar sen ndiri dan n dengan cara Wajib pemo otongan//pemungutan ya ang dilakkukan oleh pihakk lain. Ap papun cara pelunassannya, baik m membayar send diri mau upun melalui m otongan//pemungutan oleh pihak lain, Wajib W Pajak diharapkan pemo dapatt mema ahami dengan d c me enghitun ng PPh yang tepat cara teruta ang, bag gaimana pembayarannya, dan mekanism m me pelaporan PPh yang y tela ah dibaya ar terseb but. PPh yang y dip potong dan/ata au dipun ngut me elalui pih hak lain lebih diken nal denga an istilah h PPh Pottput. Sessuai kete entuan da alam UndangUndang PPh, PPh Potput terd diri atas PPh Pasal 4 ayatt (2), PPh h Pasal 15, PP Ph Pasal 21, PPh Pasal 22,, PPh Passal 23, da an PPh Pasal 26.

1

1


Objek PPh Potput terdiri atas berbagai macam penghasilan, antara lain penghasilan dari pekerjaan, pemberian jasa, sewa bangunan, dan dividen.

A. PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah diatur antara lain adalah: 1. Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya a. Objek PPh yang bersifat final adalah bunga deposito, bunga tabungan lainnya, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI). b. Besarnya PPh yang bersifat final yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto, sebagaimana ditunjukkan dalam bagan di bawah ini: Objek Pajak

Subjek Pajak WP Dalam Negeri

Bunga Deposito/Bunga Tabungan/Diskonto SBI

2

2

dan BUT WP Luar Negeri

Tarif 20 % 20% atau sesuai tarif P3B


c. Yang tidak dipotong PPh yang bersifat final adalah: 1) bunga dari deposito/tabungan/SBI sepanjang jumlah deposito/ tabungan/SBI tidak lebih dari Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 2) bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia; 3) bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 4) bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana,

kaveling

siap

bangun

untuk

rumah

sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. d. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa bunga deposito/bunga tabungan/diskonto SBI adalah: ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000; ❷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04 /2001.

3

3


2. Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara a. Objek PPh yang bersifat final adalah Bunga Obligasi, berupa imbalan yang diterima pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. b. Skema tarif pemotongan PPh yang bersifat final dan dasar pengenaan pajak atas penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Obligasi

(surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan )

Bunga dgn Kupon

Diskonto dgn Kupon

jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi

selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan

Diskonto tanpa Bunga

selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi

15 % Final Bagi WPDN dan BUT 20 % Final atau P3B bagi WPLN selain BUT

Diskonto dan/atau Bunga WP Reksadana

selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi dan/atau jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi

0 % Final utk 2009 s.d 2010 5 % Final utk 2011 s.d 2013 15 % Final utk 2014 dst

c. Tidak dilakukan Pemotongan PPh Bersifat Final atas Bunga Obligasi yang diterima oleh:

4

4


1) Wajib

Pajak

dana

pembentukannya

pensiun telah

yang

disahkan

pendirian oleh

atau

Menteri

Keuangan, dan 2) Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. d. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah: ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009; ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011. 3. Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi a. Objek PPh yang bersifat final adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi. b. Besarnya tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah: untuk bunga simpanan sampai dengan ☞ 0% (nol persen)

Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

☞ 10% (sepuluh persen)

untuk bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

c. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:

5

5


❶ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009; ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/ 2010. 4. Hadiah Undian a. Objek PPh yang bersifat final adalah hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. b. Tarif pemotongan PPh yang bersifat final adalah 25% dari jumlah

bruto

hadiah

undian

dan

dipotong

oleh

penyelenggara undian. PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Hadiah

25 % dari jumlah bruto Hadiah Undian

Undian

c. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa hadiah undian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. 5. Transaksi Saham a. Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari penjualan saham di bursa. b. Tarif pemungutan PPh yang bersifat final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. c. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri berlaku ketentuan sebagai berikut:

6

6


1) transaksi

penjualan

saham

pendiri

dikenakan

tambahan PPh dengan tarif 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996; 2) dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham pendiri ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana; 3) Penyetoran tambahan PPh

atas saham pendiri

dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri: a) selambat-lambatnya

6

(enam)

bulan

setelah

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 (tanggal 29 Mei 1997), apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan; b) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan (tanggal 29 Mei 1997); 4) Wajib Pajak yang memilih untuk memenuhi kewajiban PPhnya tidak berdasarkan angka 3), atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan PPh

7

7


sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang PPh. Dengan demikian tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek adalah sebagai berikut: ☞ 0,1 % x Nilai transaksi penjualan saham PPh Pasal 4 ayat

☞ tambahan 0,5% x nilai saham perusahaan

(2) atas

pada saat penutupan bursa di akhir tahun

Transaksi

1996; atau

Penjualan

☞ tambahan 0,5% x nilai saham pada saat

Saham di Bursa

penawaran umum perdana dalam hal

Efek

saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997

d. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa adalah: ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana

telah

diubah

dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997; ❷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/ 1997.

8

8


6. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan a. Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati. b. Tarif PPh yang bersifat final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan: 1) selain Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut; 2) bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan: a) 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana; dan b) 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan lainnya. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan Usaha Pokok Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

untuk pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana; dan 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan lainnya.

Bukan Usaha Pokok

5% dari jumlah bruto nilai pengalihan

9

9


c. Pembebasan PPh yang bersifat final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada: 1) Diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas: a) orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah

dan/atau

bangunannya

kurang

dari

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; b) orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan

usaha,

pekerjaan,

kepemilikan,

atau

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; c) badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan

pendidikan

atau

badan

sosial

atau

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak

10

10


yang bersangkutan; atau d) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan. 2) Diberikan secara langsung tanpa penerbitan Surat Keterangan Bebas: a) orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada guna

pelaksanaan

pemerintah

pembangunan

untuk

kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus; b) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. d. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. e. Dalam hal pengalihan hak kepada instansi Pemerintah maka nilai pengalihan hak adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. f. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah :

11

11


❶ Peraturan

Pemerintah

sebagaimana

telah

Nomor 48 Tahun 1994 diubah

terakhir

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008; ❷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/ 2008; ❸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/ PJ/2010; ❹ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/ PJ/2009; ❺ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/ PJ/2009. 7. Jasa Konstruksi a. Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi. b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang

perencanaan

mewujudkan

12

12

jasa

pekerjaan

konstruksi dalam

yang

bentuk

mampu dokumen


perencanaan bangunan fisik lain. d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang

pelaksanaan

jasa

konstruksi

yang

mampu

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model

penggabungan

perencanaan,

(engineering,

pembangunan

pengadaan,

procurement

dan

and

construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). e. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang

pengawasan

melaksanakan

jasa

pekerjaan

konstruksi, pengawasan

yang sejak

mampu awal

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. f. Skema tarif dan dasar pengenaan PPh yang bersifat final untuk Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

13

13


JASA KONSTRUKSI Dikenai PPh yang bersifat final Pelaksana Konstruksi mempunyai kualifikasi usaha kecil

Perencana/Pengawas Konstruksi Tidak mempunyai kualifikasi usaha

Dengan kualifikasi usaha

tanpa kualifikasi usaha

Selain kecil

TARIF 2%

g. PPh

3%

4%

4%

6%

yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa

konstruksi: 1) dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau 2) disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak; 3) dalam hal: a) terdapat selisih kekurangan PPh

yang terutang

berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa; b) nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi

14

14


yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih; ✏ Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. ✏ Dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat ditagih kembali, tetap dikenakan PPh yang bersifat final. h. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah: ❶ Peraturan

Pemerintah

sebagaimana

telah

Nomor diubah

51

Tahun

dengan

2008

Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009; ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009. 8. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Objek PPh yang bersifat final adalah penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. b. Tarif PPh yang bersifat final adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

15

15


PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

10% dari jumlah bruto nilai persewaan

c. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang

oleh

penyewa

termasuk

biaya

perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan

service charge ( baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan ). d. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah: ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; ❷ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002; ❸ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./ 2002; ❹ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./ 1996.

16

16


9. Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri a. Objek PPh yang bersifat final adalah dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. b. Tarif PPh yang bersifat final adalah 10% dari jumlah bruto dividen yang diterima. PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak

10% dari jumlah bruto dividen yang diterima

Orang Pribadi Dalam Negeri

c. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah: ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009; ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/ 2010.

B. PPh Pasal 15 PPh Pasal 15 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan/atau penyetoran sendiri PPh atas penghasilan Wajib Pajak yang antara lain bergerak

dalam

usaha

jasa

pelayaran

dan

usaha

jasa

penerbangan.

17

17


1. Jasa Pelayaran Dalam Negeri a. Objek PPh adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penyewaan kapal, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan sebaliknya serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. b. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. PPh Pasal 15 atas Penghasilan Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final

c. Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan dari pengangkutan (orang dan/atau barang), termasuk penyewaan kapal, yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. d. Peraturan terkait: ❶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/ 1996; ❷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE29/PJ.4/1996.

18

18


2. Jasa Penerbangan Dalam Negeri a. Objek PPh adalah penghasilan yang diterima berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. b. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto atas perjanjian carter dan tidak bersifat final. PPh Pasal 15 atas Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final

c. Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah

perusahaan

penerbangan

yang

bertempat

kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter/sewa. d. Peredaran

bruto

bagi

Wajib

Pajak

perusahaan

penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

19

19


e. Peraturan terkait: ❶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/ 1996; ❷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE35/PJ.4/1996. 3. Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri a. Objek PPh adalah penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau

barang

yang

diterima

oleh

Wajib

Pajak

perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. b. Besarnya PPh yang terutang adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. PPh Pasal 15 atas Penghasilan Wajib Pajak Perusahaan

2,64% dari peredaran bruto dan

Pelayaran dan/atau

bersifat final

Penerbangan Luar Negeri

c. Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan

20

20


pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. d. Peraturan terkait: ❶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/ 1996; ❷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.4/1996. 4. Tabel Pengenaan PPh Pasal 15 PPh yang

Sifat

terutang

Pengenaan

❶ Pelayaran DN

1,2 % x Bruto

Final

❷ Penerbangan DN (khusus carter)

1,8 % x Bruto

Tidak Final

2,64 % x Bruto

Final

Usaha Jasa

❸ BUT Pelayaran LN ❹ BUT Penerbangan LN

C. PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan

dengan

pekerjaan,

jasa,

atau

kegiatan.

Pemotongan PPh Pasal 21 antara lain dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun yang membayarkan uang pensiun, dan penyelenggara kegiatan.

21

21


Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dibedakan menurut penerima penghasilannya antara lain pegawai, pensiunan, peserta kegiatan dan bukan pegawai. Berikut beberapa pengertian terkait pemotongan PPh Pasal 21: a. Pegawai dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. 1) Pegawai

tetap

adalah

pegawai

yang

menerima

penghasilan secara teratur termasuk anggota dewan komisaris/anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai kontrak sepanjang pegawai tersebut bekerja penuh (full time) dalam pekerjaannya. 2) Pegawai tidak tetap disebut juga tenaga kerja lepas, adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. b. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima imbalan untuk pekerjaan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. c. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop) atau kegiatan lainnya dan menerima imbalan

sehubungan

kegiatan tersebut.

22

22

dengan

keikutsertaannya

dalam


d. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan

pegawai

tidak

tetap/tenaga

kerja

lepas

yang

memperoleh penghasilan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan, misalnya konsultan, penyanyi, notaris, dan pengajar. e. Imbalan bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 1. PPh Pasal 21 Bagi Pegawai a. Pegawai Tetap Dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap perlu diperhatikan

rumus

penghitungannya,

yaitu

sebagai

berikut: Penghasilan Bruto setahun Pengurang Penghasilan Bruto Penghasilan Neto setahun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp xxxxxx ( Rp xxxxxx ) Rp xxxxxx ( Rp xxxxxx ) Rp xxxxxx

PPh Pasal 21 yang dipotong: PKP x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh = PPh Pasal 21 setahun

23

23

OASIS OASIS Pemotongan/Pemungutan Pemotongan/Pemungutan PPh PPh

PPh PPh Pasal Pasal 2121 setahun setahun : 12: 12 bulan bulan = PPh = PPh Pasal Pasal 2121 sebulan sebulan 1) pengurang 1) pengurang penghasilan penghasilan bruto bruto bagi bagi Pegawai Pegawai Tetap Tetap terdiri terdiri dari: dari: biayajabatan jabatansebesar sebesar5%5%(lima (limapersen) persen)dari dari a) a)biaya penghasilanbruto, bruto,setinggi-tingginya setinggi-tingginyaRp500.000,00 Rp500.000,00 penghasilan sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun; sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun; iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan b) b) iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari kepada dana pensiun yang telah disahkan hari tuatua kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. 2) besarnya PTKP tahun adalah: 2) besarnya PTKP perper tahun adalah: Rp15.840.000,00 untuk Wajib Pajak orang pribadi; a) a)Rp15.840.000,00 untuk diridiri Wajib Pajak orang pribadi; b) b) Rp1.320.000,00 Rp1.320.000,00tambahan tambahanuntuk untukWajib WajibPajak Pajakyang yang kawin; kawin; Rp1.320.000,00tambahan tambahanuntuk untuksetiap setiapanggota anggota c) c)Rp1.320.000,00 keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunanlurus lurusserta sertaanak anakangkat, angkat,yang yangmenjadi menjadi keturunan tanggungansepenuhnya, sepenuhnya,paling palingbanyak banyak3 3(tiga) (tiga) tanggungan orang untuk setiap keluarga. orang untuk setiap keluarga. 3) Tarif Pasal ayat huruf a UU PPh: 3) Tarif Pasal 1717 ayat (1)(1) huruf a UU PPh: Lapisan Lapisan PKPPKP

2424

24

Tarif Tarif Pajak Pajak

Rp50.000.000,00 s.d.s.d. Rp50.000.000,00

5 %5 %

Diatas Rp50.000.000,00 Rp250.000.000,00 Diatas Rp50.000.000,00 s.d.s.d. Rp250.000.000,00

15 15 % %

Diatas Rp250.000.000,00 Rp500.000.000,00 Diatas Rp250.000.000,00 s.d.s.d. Rp500.000.000,00

25 25 % %

Diatas Rp500.000.000,00 Diatas Rp500.000.000,00

30 30 % %


b. Pegawai Tidak Tetap a. PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang upahnya dibayarkan secara bulanan. Penghasilan bruto setahun Penghasilan Kena Pajak

x

PPh Pasal 21 setahun

:

PTKP Tarif Pajak 12

= Penghasilan Kena Pajak = PPh Pasal 21 setahun = PPh Pasal 21 sebulan

b. PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang upahnya dibayarkan secara harian/mingguan/borongan/satuan. Sebelum menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap

yang

mingguan/

upahnya borongan/

dibayarkan

secara

harian/

satuan,

maka

perlu

diperhatikan jumlah upah harian, atau rata-rata upah yang diterima dalam sehari, yaitu: 1) upah mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu; 2) upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari; 3) upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan

untuk

menyelesaikan

pekerjaan

borongan; 4) upah

harian

penghasilan

kurang

dari

dalam

bulan

Rp150.000,00

atau

kalender

yang

bersangkutan belum melebihi Rp1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong;

25

25


5) upah harian lebih dari Rp150.000,00 tetapi jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp1.320.000,00; PPh Pasal 21 = (upah harian - Rp150.000,00) x 5%

6) Penghasilan bruto sebulan melebihi Rp1.320.000,00 tapi tidak lebih dari Rp6.000.000,00; PPh Pasal 21 = (upah harian ‒ PTKP sehari) x 5 %

7) Penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp6.000.000,00. PPh Pasal 21 = [ (Penghasilan Bruto setahun ‒ PTKP) x Tarif Pajak ] : 12

2. PPh

Pasal

21

Bagi

Penerima

Uang

Pensiun

yang

Dibayarkan Berkala Cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pensiun, dibagi berdasarkan cara pembayarannya, yaitu penerimaan uang pensiun secara sekaligus dan penerimaan secara berkala. Cara menghitung PPh Pasal 21 bagi uang pensiun yang dibayarkan secara berkala adalah: a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember; b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun

26

26

OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh OASIS OASISPemotongan/Pemungutan Pemotongan/PemungutanPPh PPh

yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari yang yang bersangkutan bersangkutan yang yang diterima diterima atau atau diperoleh diperoleh dari dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pemberi pemberi kerja kerja sebelum sebelum pegawai pegawai yang yang bersangkutan bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pensiun pensiun sesuai sesuai dengan dengan yang yang tercantum tercantum dalam dalam bukti bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; pemotongan pemotonganPPh PPhPasal Pasal21 21sebelum sebelumpensiun; pensiun; untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah c.c.c. untuk untuk menghitung menghitung Penghasilan Penghasilan Kena Kena Pajak, Pajak, jumlah jumlah penghasilan pada huruf tersebut dikurangi dengan penghasilan penghasilan pada pada huruf huruf bbb tersebut tersebut dikurangi dikurangi dengan dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas PTKP, PTKP, dan dan selanjutnya selanjutnya dihitung dihitung PPh PPh Pasal Pasal 21 21 atas atas Penghasilan Kena Pajak tersebut; Penghasilan PenghasilanKena KenaPajak Pajaktersebut; tersebut; d.d.PPh PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang d. PPh Pasal Pasal 21 21 atas atas uang uang pensiun pensiun dalam dalam tahun tahun yang yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh bersangkutan bersangkutan dihitung dihitung dengan dengan cara cara mengurangi mengurangi PPh PPh Pasal 21 dalam huruf dengan PPh Pasal 21 yang Pasal Pasal 21 21 dalam dalam huruf huruf ccc dengan dengan PPh PPh Pasal Pasal 21 21 yang yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang terutang terutang dari dari pemberi pemberi kerja kerja sebelum sebelum pegawai pegawai yang yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum bersangkutan bersangkutan pensiun pensiun sesuai sesuai dengan dengan yang yang tercantum tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; dalam dalambukti buktipemotongan pemotonganPPh PPhPasal Pasal21 21sebelum sebelumpensiun; pensiun; PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar e.e.e. PPh PPhPasal Pasal21 21atas atasuang uangpensiun pensiunbulanan bulananadalah adalahsebesar sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf dibagi PPh PPh Pasal Pasal 21 21 seperti seperti tersebut tersebut dalam dalam huruf huruf ddd dibagi dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam dengan denganbanyaknya banyaknyabulan bulansebagaimana sebagaimanadimaksud dimaksuddalam dalam huruf huruf hurufa.a.a. PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan 3.3. PPh PPhPasal Pasal21 21Bagi BagiPeserta PesertaKegiatan Kegiatan 3. PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan Penghasilan bruto PPhPasal Pasal21 21bagi bagipeserta pesertakegiatan kegiatan===Penghasilan Penghasilanbruto brutoxxx PPh tarif Pasal 17 ayat (1) huruf UU PPh. tarif tarifPasal Pasal17 17ayat ayat(1) (1)huruf hurufaaaUU UUPPh. PPh. PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai 4.4.PPh 4. PPhPasal Pasal21 21Bagi BagiBukan BukanPegawai Pegawai Penghitungan PPh Pasal 21 bagi penerima kategori bukan Penghitungan PenghitunganPPh PPhPasal Pasal21 21bagi bagipenerima penerimakategori kategoribukan bukan pegawai dikelompokkan menjadi (tiga), yaitu: pegawai pegawaidikelompokkan dikelompokkanmenjadi menjadi333(tiga), (tiga),yaitu: yaitu:

27 27 27

27


a. menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan; b. menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari

satu

pemberi

penghasilan

yang

bersifat

berkesinambungan; c. menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain. Yang termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi kategori Bukan Pegawai antara lain pengacara, arsitek, dokter, notaris, akuntan, aktuaris, konsultan, olahragawan, pengajar, peneliti, penceramah, penyanyi, bintang film, petugas dinas luar asuransi, dan lain-lain. a. Menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan 1) Yang

dimaksud

berkesinambungan

imbalan

yang

merupakan

bersifat imbalan

tidak yang

dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Pegawai hanya satu kali dalam 1 (satu) tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan dan jasa. 2) Dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Penghasilan Bruto dengan tidak memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 3) PPh Pasal 21 atas imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan:

28

28


PPh Pasal 21 sebulan = [ 50 % x Penghasilan Bruto ] x Tarif Pajak

b. Menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari

satu

pemberi

penghasilan

yang

bersifat

berkesinambungan 1) PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (Tarif Pajak) atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. 2) Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : DPP = (50 % x Penghasilan Bruto Sebulan ‒ PTKP per bulan) kumulatif PPh Pasal 21 sebulan = DPP x Tarif Pajak

c. Menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain 1) Bagi Wajib Pajak Orang pribadi kategori Bukan Pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dan berasal bukan hanya dari 1 (satu) pemberi penghasilan,

dasar

pengenaan

pajaknya

tidak

memperhitungkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan. Hak PTKP dapat diperhitungkan oleh Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. 2) Salah satu contoh Wajib Pajak Orang Pribadi kategori Bukan Pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dan memperoleh penghasilan lain

29

29


adalah dokter yang bekerja di 2 (dua) atau lebih rumah sakit dalam tahun kalender yang sama. 3) Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : DPP = (50 % x Penghasilan Bruto Sebulan) kumulatif PPh Pasal 21 sebulan = DPP x Tarif Pajak

Catatan: Besarnya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf (a) UU PPh yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 5. PPh Pasal 21 Bagi Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan

30

30

sekaligus

jika

sebagian

atau

seluruh


pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. a. Uang Pesangon Berikut Tarif PPh Pasal 21 atas uang pesangon yang diterima secara sekaligus: Lapisan Penghasilan

Tarif

s.d. Rp 50.000.000,00

0%

di atas Rp50.000.000,00s.d. Rp100.000.000,00

5%

di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00

15 %

di atas Rp 500.000.000,00

25 %

b. Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus Berikut Tarif PPh Pasal 21 atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus: Lapisan Penghasilan

Tarif

s.d. Rp 50.000.000,00

0%

di atas Rp 50.000.000,00

5%

Dalam hal terdapat bagian penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang terutang atau dibayarkan pada

tahun

ketiga

dan

tahun-tahun

berikutnya,

pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atas

31

31


jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. PPh

Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa

Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya tidak bersifat

final

dan

dapat

diperhitungkan

sebagai

pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak. Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, kantor perwakilan negara asing dan

organisasi-organisasi

internasional tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja pada kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional tersebut

wajib

menghitung,

menyetorkan,

dan

melaporkan sendiri besarnya PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima dari pemberi kerja tersebut melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh Orang Pribadi. Berikut skema penghitungan dasar pengenaan PPh Pasal 21:

32

32


SKEMA PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 TETAP PEGAWAI

PENGHASILAN NETO - PTKP BULANAN

TIDAK TETAP HARIAN

PENGHASILAN BRUTO - PTKP PENGHASILAN BRUTO – 150.000 PENGHASILAN BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP sehari PENGHASILAN BRUTO(>6jt) – PTKP

BERKALA

PENERIMA PENSIUN

PENGHASILAN NETO - PTKP

BERKESINAMBUNGAN (tidak mempunyai penghasilan lain)

(50% X PENGHASILAN BRUTO - PTKP PER BULAN) KUMULATIF

BERKESINAMBUNGAN (dan mempunyai penghasilan lain)

(50% X PENGHASILAN BRUTO) KUMULATIF

BUKAN PEGAWAI

TIDAK BERKESINAMBUNGAN KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI

50 % x PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF PENGHASILAN BRUTO

PESERTA KEGIATAN PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, ATAU JAMINAN HARI TUA

SEKALIGUS

PENGHASILAN BRUTO

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah: ❶ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009; ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008; ❸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008; ❹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010; ❺ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008; ❻ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

33

33


D. PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/APBD, dan penjualan barang sangat mewah. Berikut tabel daftar pemungut dan objek PPh Pasal 22 : Pemungut PPh Pasal 22

Objek Pemungutan

1. Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai

Impor Barang

2. Bendahara pemerintah dan

Pembayaran atas pembelian

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 3. Bendahara pengeluaran

barang Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

pembayaran atas pembelian

atau pejabat penerbit Surat

barang kepada pihak ketiga yang

Perintah Membayar yang diberi

dilakukan dengan mekanisme

delegasi oleh KPA

pembayaran langsung (LS)

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri

atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri

semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas

34

34

penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas


Pemungut PPh Pasal 22 7. WP Badan yang melakukan

Objek Pemungutan Penjualan Barang Sangat Mewah

penjualan Barang Sangat Mewah 8. Industri dan eksportir yang

pembelian bahan-bahan untuk

bergerak dalam sektor

keperluan industri atau ekspor

kehutanan, perkebunan,

mereka dari pedagang

pertanian, dan perikanan yang

pengumpul

ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, yaitu: 1. Diberikan dengan Surat Keterangan Bebas : a) impor

barang

dan/atau

penyerahan

barang

yang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh; b) emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. 2. Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : a) impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai; b) impor

sementara

jika

saat

impornya

nyata-nyata

dimaksudkan untuk diekspor kembali. 3. Dilaksanakan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) : a) pembelian

barang

yang

jumlahnya

paling

banyak

Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

35

35


b) pembelian untuk BBM, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos; c) pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; d) pembelian gabah dan/atau beras oleh Bulog; e) pembelian barang dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); f) impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut skema tarif dan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22:

Tarif dan DPP www.themegallery.com

PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 22

Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran

PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul PPh Pasal 22 Migas

PPh Pasal 22 Industri PPh Pasal 22 Barang Mewah

36

36

2,5% (dengan API), 7,5% (tanpa API), 0,5%(kedelai,gandum,terigu dg. API)

Nilai Impor

7,5% (yang tidak dikuasai)

Harga Jual Lelang

1,5% Harga Beli

0,25% -0,25% BBM SPBU Pertamina -0,3% BBM SPBU Non Pertamina -0,3% BBG -0,3% Pelumas

Penjualan

- 0,25% Semen - 0,1% Kertas - 0,3% Baja - 0,45% Otomotif

DPP PPN

5%

Harga Jual


Catatan: Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, maka besarnya pemungutan PPh Pasal 22 lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah: ❶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008; ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010; ❸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.

E. PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya. a. Objek PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari dividen, bunga,

royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jenis jasa lainnya. b. Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan dari jumlah bruto,

dengan tarif sebagai berikut:

37

37


No.

Jenis Penghasilan

1

Dividen

2

Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

3

Royalti

4

Hadiah, penghargaan, bonus selain yang telah dipotong PPh

Tarif

15 %

Pasal 21 5

Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan

2%

harta 6

Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan

2%

Jasa lain : a) Jasa penilai (appraisal); b) Jasa aktuaris; c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d) Jasa perancang (design); e) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); f)

Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; i) Jasa penebangan hutan; j)

Jasa pengolahan limbah;

k) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services); l)

Jasa perantara dan/atau keagenan;

m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; n) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan,kecuali yang dilakukan oleh KSEI; o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

38

38

2%


No.

Jenis Penghasilan

Tarif

p) Jasa mixing film; q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; s) Jasa Perawatan/perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan

2%

mempu nyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; t) Jasa maklon; u) Jasa penyelidikan dan keamanan;

v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; w) Jasa pengepakan; x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; y) Jasa pembasmian hama; z) Jasa kebersihan atau cleaning service; aa) Jasa katering atau tata boga.

c. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud

pada huruf b adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

39

39


penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; 2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material; 3. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga; 4. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyatanyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. d. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak

berlaku: 1. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; atau 2. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jenis jasa yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

40

40


Tahun 2008, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. e. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus

dapat dibuktikan dengan: 1. kontrak

kerja

dan

daftar

pembayaran

gaji,

upah,

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1; 2. faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2; 3. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3; 4. faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir huruf c angka 4. Catatan: Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

41

41


f. Jenis Penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal

23: 1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan (PMK. 251/PMK.03/2008); 4. dividen yang diterima perseroran terbatas sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan b) Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor; 5. dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; 6. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 7. bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas sahamsaham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

42

42


g. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23:

❶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008; ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008; ❸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009; ❹ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/ 2009; ❺ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/ 2010.

F. PPh Pasal 26 1. PPh Pasal 26 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia berupa: a. dividen; b. bunga

termasuk

premium,

diskonto,

dan

imbalan

sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan

sehubungan

dengan

jasa,

pekerjaan,

dan

kegiatan; e. hadiah dan penghargaan; f.

pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; h. keuntungan karena pembebasan utang, yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap;

43

43

OASIS OASIS Pemotongan/Pemungutan Pemotongan/Pemungutan PPh PPh

i. i. penghasilan penghasilandari daripenjualan penjualanatau ataupengalihan pengalihanharta hartadidi Indonesia; Indonesia; j. j. premi premi asuransi asuransi yang yang dibayarkan dibayarkan kepada kepada perusahaan perusahaan asuransi asuransiluar luarnegeri; negeri; k. k. Penghasilan Penghasilandari daripenjualan penjualanatau ataupengalihan pengalihansaham. saham. 2.2.Tarif Tarifpemotongan pemotongandan dandasar dasarpengenaan pengenaanPPh PPhPasal Pasal2626adalah: adalah: Tarif Tarif

Dasar Dasar Pengenaan Pengenaan Pajak Pajak

Jenis Jenis Penghasilan Penghasilan

20% 20%

Penghasilan bruto Penghasilan bruto

Butir 1 huruf a s.d. huruf Butir 1 huruf a s.d. huruf hh

20% 20%

Perkiraan Penghasilan neto Perkiraan Penghasilan neto

Butir 1 huruf i s.d. huruf kk Butir 1 huruf i s.d. huruf

Catatan Catatan: : Apabila Apabilaterdapat terdapatPersetujuan PersetujuanPenghindaran PenghindaranPajak PajakBerganda Berganda (P3B) (P3B)antara antaraPemerintah PemerintahIndonesia Indonesiadengan denganNegara NegaraMitra, Mitra, maka makapengenaan pengenaanPPh PPhPasal Pasal2626mengacu mengacupada padaketentuan ketentuan yang yangterdapat terdapatdalam dalamP3B P3Btersebut. tersebut. 3.3.Pada Padaprinsipnya prinsipnyapemotongan pemotonganPPh PPhPasal Pasal2626bersifat bersifatfinal, final, kecuali kecuali: : a.a.pemotongan pemotonganatas: atas: penghasilankantor kantorpusat pusatdari dariusaha usahaatau ataukegiatan, kegiatan, 1)1) penghasilan penjualanbarang, barang,atau ataupemberian pemberianjasa jasadidiIndonesia Indonesia penjualan yang sejenis sejenis dengan dengan yang yang dijalankan dijalankan atau atau yang yang yang dilakukanoleh olehbentuk bentukusaha usahatetap tetapdidiIndonesia; Indonesia; dilakukan penghasilanyang yangdikenakan dikenakanPPh PPhPasal Pasal2626yang yangditerima diterima 2)2) penghasilan atau diperoleh diperoleh kantor kantor pusat, pusat, sepanjang sepanjang terdapat terdapat atau hubunganefektif efektifantara antarabentuk bentukusaha usahatetap tetapdengan dengan hubungan

44 44

44


harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. b. pemotongan

atas

penghasilan

yang

diterima

atau

diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. 4. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 26: ❶ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994; ❷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009; ❸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008; ❹ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/ 2009.

G. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Keuangan

sebagaimana Nomor

diatur

dalam

184/PMK.03/2007

Peraturan tentang

Menteri

Penentuan

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan

Tempat

Pembayaran

Pajak,

dan

Tata

Cara

Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran

dan

Penundaaan

Pembayaran

Pajak

45

45


sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak serta tanggal pelaporan SPT Masa adalah sebagai berikut: Tanggal Penyetoran

Tanggal Pelaporan

Paling lama tanggal 10

Paling lama 20 hari

bulan berikutnya setelah

setelah Masa Pajak

Masa Pajak berakhir

berakhir

Disetor pada hari yang

Paling lama 14 hari

sama dengan

setelah Masa Pajak

pelaksanaan pembayaran

berakhir

Disetor dalam 1 hari kerja

Paling lama hari

setelah dilakukan

kerja terakhir

pemungutan pajak

minggu berikutnya


Paling lama 20 hari

Industri, Barang


setelah Masa Pajak

Mewah, Pedagang

Masa Pajak berakhir

berakhir


Paling lama 20 hari


setelah Masa Pajak

Masa Pajak berakhir

berakhir


Paling lama 20 hari


setelah Masa Pajak

Masa Pajak berakhir

berakhir


Paling lama 20 hari


setelah Masa Pajak

Masa Pajak berakhir

berakhir

☞ PPh Pasal 21

☞ PPh Pasal 22 Bendahara ☞ PPh Pasal 22 Impor yang Dipungut DJBC ☞ PPh Pasal 22 Migas,

Pengumpul ☞ PPh Pasal 23

☞ PPh Pasal 4 ayat (2)Pemotongan ☞ PPh Pasal 4 ayat (2) Setor Sendiri

46

46


Tanggal Penyetoran ☞ PPh Pasal 15Pemotongan

☞ PPh Pasal 15Setor sendiri ☞ PPh Pasal 26

Tanggal Pelaporan

Paling lama tanggal 10 bulan

Paling lama 20 hari

berikutnya setelah Masa Pajak

setelah Masa Pajak

berakhir

berakhir


Paling lama 20 hari


setelah Masa Pajak

berakhir

berakhir


Paling lama 20 hari


setelah Masa Pajak

berakhir

berakhir

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajakpajak yang telah dipotong/dipungut antara lain : 1. apabila tanggal jatuh tempo pelaporan, pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; 2. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak; 3. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);

47

47


4. Wajib Pajak Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut

PPh

pemungutan.

48

48

setiap

melakukan

pemotongan

atau

OASIS Pemottongan/P Pemung gutan PP Ph

BBA ABB IIII PPPPhh PPA ASSA AYYA ALL 44 A ATT ((22))

A. Pengalihan Ha ak atas Tanah dan/a atau Ba ngunan Pengallihan Ha ak atas Tanah da an/atau Bangunan yang g

T1

Dilakukkan Anta ara Dua Wajib Pajak Ora ang Pribadi

P Pada tanggal 10 Agustuss 2011 Rahmat R menjual rumahn nya di Palo Altto Residence Bo k kawasan ogor kep pada Nassri. NJOP P atas ta anah da an bangunan te ersebut yang y tertera pa ada SPPT T PBB T Tahun 20 011 adalah Rp1..500.000.000,00. Harga ttransaksi yang d disepakat ti adala ah Rp1.700.000..000,00. Rahma at dan Nasri se epakat untuk melakuka m an pena andatang ganan A Akta Jua al Beli p pada tan nggal 15 Agusstus 201 11 di hadapan h PPAT Dhea T Tunggad ewi, S.H., M.Kn. B Bagaiman na kewa ajiban PPh P atass transaksi penjjualan rumah r te ersebut??

J1 1

as peng ghasilan yang diterima a oleh Rahmatt dari Ata pe engalihan n hak attas tana ah dan/a atau ban ngunan wajib dib bayar PPh Pasal 4 ayat (2 2) yang bersifat b ffinal.

Catatan:

Bessarnya PPh yang wajib diibayar ad dalah:

T1 adalah pertanya aan nomor 1,, J1 adallah jawaban atas pertanyyaan nomor 1, demikian untuk u seterusnya

49

49

50

OASIS Pe emotong gan/Pem mungutan n PPh

Bessarnya PPh yang wajib diibayar ad dalah: 5% % x Rp1.700.000.0 000,00 = Rp85.000.000,00 0. wajiban Rahmat atas tran Kew nsaksi tersebut adalah: 1. melakuka m an penyyetoran PPh Passal 4 aya at (2) de engan m menggu nakan SSP S seb besar Rp p85.000.0 000,00 paling p lambat

tangga al

15

Agustu us

201 11

seb belum

d ditandata anganinyya Akta Jual J Beli; 2. mengaju m ukan form mulir pen nelitian Surat S Settoran Pa ajak ke K Kantor Pe elayanan n Pajak yang y wila ayah kerjjanya me eliputi letak tana ah dan/a atau ban ngunan yang y diallihkan ha aknya; m kan pen nyetoran n PPh Pasal P 4 ayat (2)) atas 3. melapork t transaksi tersebut dalam SPT Massa PPh P Pasal 4 ayyat (2) M Masa Pajjak Agustus 201 11 paling lamba at tangg gal 20 S Septemb ber 2011.. Sebelum m menan ndatanga ani Akta Jual Be eli, Dhea Tungga adewi, S.H., M..Kn. sela aku PPA AT wajib b memastikan terpenu uhinya kewajiba an PPh atas pe enghasila an dari pengalihan hakk atas tanah da an/atau banguna b an oleh Rahmat R d dengan bukti SSP.

T2 2

T2. Pengalihan Hakk atas Tanah dan n/atau B Bangunan kepad da Pemerin ntah gun na Pelakksanaan Pemban ngunan

erhubun ngan dan n Transp portasi melakuka m an pemb belian Dinas Pe tanah dii Bogor untuk pe embang gunan ka antor barru. Nilai tanah berdasarkan

k keputusa an

pejjabat

pengad daan

adalah a

00. Budi Suharssono sebagai p pemilik tanah Rp750.000.000,0

50


bersedia menjual dengan harga tersebut. Oktova sebagai Bendahara Dinas Perhubungan dan Transportasi membayar sejumlah Rp750.000.000,00 pada tanggal 13 Juni 2011 kepada Budi Suharsono atas pembelian tanah tersebut. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas pembelian tanah tersebut?

J2

Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh Budi Suharsono wajib dipungut PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final

oleh Oktova sebagai Bendahara Dinas Perhubungan dan Transportasi. Besarnya PPh yang wajib dipungut adalah 5% x nilai pengalihan. Nilai pengalihan yang menjadi dasar pengenaan pajak atas transaksi pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. Besarnya pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 5% x Rp750.000.000,00 = Rp37.500.000,00. Kewajiban Oktova sebagai bendahara adalah: 1. melakukan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp37.500.000,00; 2. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut dengan menggunakan SSP yang telah diisi nama Budi Suharsono

51

51

52


dan ditandata d angani oleh be endahara a sebelu um dilakukan pembayaran; 3. melap porkan pemungu utan PPh h Pasal 4 ayat (2) atas transaksi terseb but dalam m SPT Masa M PPh h Pasal 4 ayat (2 2) Masa Pajak Juni 20 011 palin ng lamba at tangg gal 20 Juli 2011. T3. Pengalih han Hakk atas Tanah dan n/atau Bangunan kepad da

T3

Pemerin ntah guna Pela aksanaan n Pemb banguna an untu uk Kepentingan Umum U yang y M Memerlu kan Persyaratan Khusus

alam ran ngka pro oyek pembangu unan bendungan n baru, Dinas Da Pe engairan dan Lingkungan n Hidup akan me elakukan n pembebasan tan nah. Tan nah milikk Noorm man meru upakan salah s sattu tanah yang terkena pe embebassan terse ebut. Nila ai ganti rugi r per meter persegi n sebesar Rp700.0 000,00. dittetapkan Ba agaimana a perlaku uan PPh atas pem mbebasa an tanah tersebut?

J3

Penghasilan dari pembeb basan ta anah oleh pemerintah bangunan untukk kepenttingan guna pelaksanaan pemb emerluka an persyyaratan khusus yaitu umum yyang me

un ntuk proyyek-proyyek: - jalan umum; u - saluran pembu uangan air, a wadu uk, bend dungan d dan bang gunan airan lain nnya, salu uran iriga asi; penga - pelabu uhan lau ut; - banda ar udara;

52

OAS SIS Pemot otongan//Pemung gutan PP Ph

- fasilita as

ke eselamatan

umum u

seperrti

tanggul

penan nggulang gan baha aya banjjir, lahar dan ben ncana lainnya; dan as Angkatan Bersenjata Republik Indonesiia, - fasilita dikkecualika an dari kewajiba k a pem mungutan PPh n pembayaran atau ata as peng ghasilan dari pe engaliha an hak atas tan nah dan n/atau ba angunan. Pe enghasila an yang g diterim ma oleh Noorm man dari pemba ayaran ga anti

rug gi

tana ah

terse ebut

dikecualikkan

dari

kewa ajiban

pe embayaran atau u pemungutan PPh attas penghasilan n dari pe engalihan n hak attas tana ah dan/a atau ban ngunan. Pengecualian da ari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas enghasila an dari pengaliha p an hak atas a tanah dan/attau bang gunan pe tersebut diberikan d n secara a langsu ung tanpa Sura at Ketera angan ebas. Be

T T4

T4. Pengallihan Ha ak atas Tanah T da an/atau Bangunan Karena a Warisan

Ba ambang Reksodiipuro, meningga m al pada tanggal 16 Juli 2011. Ba ambang Reksod dipuro meningg m galkan seorang istri, Wenyi W Ra ahayu d dan 2 orang o anak, Ha aryo Rekksodipurro dan Bimo Re eksodipu uro. Hartta warisa an yang ditingg galkan oleh Bam mbang Re eksodipu uro adalah 3 unit rumah yang y terlletak di JJakarta, Bogor, B da an Tange erang de engan nilai n masing-masing Rp600.000.000,00, Rp p500.000 0.000,00, dan Rp3 300.000.0 000,00.

53

53

54


Pembagian harta warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris adalah sebagai berikut: - rumah yang terletak di Jakarta diberikan kepada Wenyi Rahayu; - rumah yang terletak di Bogor diberikan kepada Haryo Reksodipuro; - rumah yang terletak di Tangerang diberikan kepada Bimo Reksodipuro. Para ahli waris sepakat atas harta warisan tersebut kesemuanya akan diberikan kepada anak yang termuda, Bimo Reksodipuro. Akta Hibah ditandatangani tanggal 10 Oktober 2011 dihadapan PPAT Siti Sinten Bumi, S.H., M.Kn. Bagaimana

kewajiban

PPh

atas

serangkaian

peristiwa

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut?

J4

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh atas Penghasilan dari pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan. Mekanisme pengecualiannya diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas. Setelah proses pewarisan selesai dan para ahli waris menerima haknya masing-masing, maka pada saat rumah yang diterima oleh Wenyi Rahayu dan Haryo Reksodipuro diberikan kepada Bimo Reksodipuro: -

pengalihan hak atas rumah yang terletak di Jakarta dari Wenyi Rahayu kepada Bimo Reksodipuro merupakan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

54


keturunan

lurus

satu

derajat

yang

dikecualikan

dari

kewajiban pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang mekanisme pengecualiannya

diberikan

melalui

penerbitan

Surat

Keterangan Bebas. Wenyi Rahayu sebagai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wenyi Rahayu terdaftar dengan dilampiri Surat Pernyataan Hibah; -

pengalihan hak atas rumah yang terletak di Bogor dari Haryo Reksodipuro kepada Bimo Reksodipuro merupakan hibah yang tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sehingga Haryo Reksodipuro sebagai pihak yang mengalihkan

wajib

membayar

PPh

sebesar

5%

x

Rp500.000.000,00 = Rp25.000.000,00. Kewajiban Haryo Reksodipuro atas pengalihan hak atas rumah yang terletak di Bogor kepada Bimo Reksodipuro adalah: 1. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan SSP sebesar Rp25.000.000,00 paling lambat tanggal 10 Oktober 2011 sebelum ditandatanganinya Akta Hibah; 2. mengajukan formulir penelitian Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya;

55

55

56


3. melapo orkan pe enyetoran PPh Pasal P 4 ayat a (2) atas transaksi tersebu ut dalam m SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2 2) Masa Pajak Oktobe er 2011 paling p lam mbat tan nggal 21 Novemb ber 2011. Se ebelum menand datangan ni Akta Hibah, H S Sinte Siti en Bumii, S.H., M..Kn. selaku PPAT T wajib memasttikan terrpenuhin nya kewa ajiban PP Ph atas penghas p anah dan n/atau ilan darii pengalihan hakk atas ta ba angunan tersebu ut dengan bukti: a. SKB atass nama Wenyi Rahayu, R untuk Akta A Hiba ah dari Wenyi W Rahayu kepada k B Bimo Rekksodipurro; besar Rp2 25.000.000,00 attas nama Haryo Reksodipuro, b. SSP seb untuk Akta A Hib bah darri Haryo o Reksod dipuro kepada Bimo Reksodip puro.

T5

T5 5. Perja njian Pe erikatan Jual Beli (PPJB)

T Gubug Permai merupakkan peng gemban ng Perum mahan No otting PT Hills di Me edan me elakukan PPJB de engan Fe erdinand d Albert untuk mah di Blok A.1 10 Perum mahan Notting Hills se eharga 1 unit rum p1.500.00 00.000,00 0. Nilai Jual Obje ek Pajak (NJOP) ( a atas tanah dan Rp ba angunan tersebu ut yang tertera pada SPPT PBB B Tahun 2011 ad dalah Rp1.500.00 00.000,00 0. Perjanjjian Periikatan Ju ual Beli (PPJB) dittandatan ngani dih hadapan n notaris Melati, S.H., S C.N. pada ta anggal 10 0 Januari 2011 de engan No omor 02.

56


Dalam PPJB tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila pembeli membatalkan PPJB sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli, maka pembeli harus membayar penalti sebesar 1% dari harga rumah. Tanggal 8 Juni 2011, Ferdinand membatalkan PPJB tersebut dan sesuai klausul penalti dalam PPJB maka Ferdinand Albert harus membayar

penalti

kepada

PT

Gubug

Permai

sebesar

Rp15.000.000,00. Selanjutnya oleh PT Gubug Permai, atas unit rumah di Blok A.10 Perumahan Notting Hills dijual kepada Raeda Julaeha seharga Rp1.500.000.000,00. Pada tanggal 14 September 2011 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli rumah tersebut di hadapan PPAT Herman Kurniawan, S.H., M.Kn. Bagaimana kewajiban PPh atas serangkaian transaksi tersebut?

J5

Saat terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan penjualan adalah pada saat ditandatanganinya Akta Jual Beli.

Orang pribadi atau badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau

bangunan

wajib

membayar

sendiri

PPh

atas

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersifat final. Atas penghasilan dari penjualan rumah di Blok A.10 yang diterima oleh PT Gubug Permai wajib dibayar PPh atas

57

57

58


penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersifat final. PPh yang wajib dibayar sendiri oleh PT Gubug Permai adalah: 5% x Rp1.500.000.000,00 = Rp75.000.000,00. Kewajiban PT Gubug Permai adalah: 1. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan SSP sebesar Rp75.000.000,00 paling lambat tanggal 14 September 2011 sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli; 2. mengajukan permohonan penelitian Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya; 3. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2011. Sebelum menandatangani Akta Jual Beli antara PT Gubug Permai dan Raeda Julaeha, Herman Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku PPAT wajib memastikan pelunasan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan bukti SSP sebesar Rp75.000.000,00 atas nama PT Gubug Permai. Pembayaran penalti yang diterima oleh PT Gubug Permai dari Ferdinand

Albert

sebesar

Rp15.000.000,00

merupakan

penghasilan yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT Gubug Permai.

58


B. Persewa aan Tan nah dan/atau u Bangu unan

T6

T6 6. Penen ntuan Ju umlah Brruto Nila ai Persew waan Tanah dan/a atau Ban ngunan

PT T Intern national Towerindo merupakan perusahaan yang be ergerak dalam bidang persewa aan ged dung ya ang berrnama Jakarta To ower. PT P Henkkpon Te elecomm municatio on men nyewa r di lanta ai 11 Jakkarta Tow wer. Harg ga sewa yang sebagian ruangan

s dissepakati adalah Rp150.000.000,,00 per tahun. Biaya service ch harge per tahun Rp12.000.000,00 0 dibayarr dimuka a. PT Hen nkpon Te elecomm municatio on akan menyew m wa untuk jangka w waktu 1 tahun mulai tan nggal 1 Juni 20 011 s.d. 31 Me ei 2012. Pemba ayaran nggal 31 Mei 2011. dillakukan pada tan Ba agaimana a kewajiban pem motonga an atau pemung p utan PPh atas tra ansaksi te ersebut??

6 J6

Pen nghasilan

yang g

diterrima

attau

dip peroleh

dari

perrsewaan atas tan nah dan//atau ban ngunan berupa tanah, t rum mah, rum mah susu un, apartemen, ko nium, ge edung ondomin

pe erkantora an, rumah kanttor, toko o, rumah h toko, gudang g dan ind dustri, wajib w dibayar PPh yang g bersifa at final sebesarr 10% (se epuluh persen) dari ju umlah bruto b nilai persewaan tanah da an/atau banguna b an.

59

59

60


Yang dimaksud jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Atas penghasilan yang diterima oleh PT International Towerindo dari PT Henkpon Telecommunication wajib dipotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan oleh PT Henkpon Telecommunication. PPh yang wajib dipotong adalah: 10% x (Rp150.000.000,00 + Rp12.000.000,00) = Rp16.200.000,00.

Kewajiban PT Henkpon Telecommunication sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp16.200.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT International Towerindo pada saat dilakukannya pemotongan; 2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

60


T7

T7. Pihak Penyewa P a Merupakan Wa ajib Paja ak Orang g Pribadi yang Tidak Ditunjuk se ebagai Pemoton P ng PPh

PT T Bangun n Ruko Selalu S me enyewakkan 1 unit ruko kkepada Donna D Na atasha, pemilik p salon kecantika k an Bonn ndhing . Harga sewa yang dise epakati adalah Rp20.00 00.000,00 0 per tahun. Donna D atasha menyewa m a ruko te ersebut untuk ja angka w waktu 1 tahun Na mulai tan nggal 1 Septem mber 20 011 s.d. 31 A Agustus 2012. embayara an dilakukan pa ada tang ggal 26 Agustus A D Pe 2011. Donna Na atasha tidak termasuk orang o pribadi ya unjuk se ebagai ang ditu pe emotong g PPh ata as pengh hasilan dari perse ewaan ta anah dan n/atau ba angunan. Ba agaimana a pengenaan PPh atas tra ansaksi tersebut? t ?

J7

Me engingatt Donna Natassha tida ak termasuk se ebagai ora ang prib badi yang ditunjjuk seba agai pem motong pajak, ma aka

PPh

atas

pengh hasilan

yang

d diterima

dari

ersewaan n ruko wajib w dibayar se endiri oleh PT Bangun Ruko pe Se elalu. PP Ph yang wajib w dib bayar sen ndiri ada alah: 10 0% x Rp2 20.000.00 00,00 = Rp2.000.0 R 000,00.

61

61

62


Ke ewajiban n PT Bang gun Ruko o Selalu adalah: a 1. melakukan pen nyetoran n atas PPh P Pasa al 4 aya at (2) se ebesar Rp2.000 0.000,00 paling la ambat ta anggal 15 5 Septem mber 201 11; 2. melapo orkan pe enyetoran PPh Pasal P 4 ayat a (2) atas transaksi tersebu ut dalam m SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2 2) Masa Pajak Agustuss 2011 p paling lam mbat tan nggal 20 September 2011 1.

T8

T8.. Pihak Penyewa P a Merup pakan Wajib W Paja ak Orang g Pribad di yang Ditunjuk D k sebaga ai Pemottong PPh h

Wahyu adalah seo orang dokter spesialis ana ak yang telah dittunjuk ole eh Kepala Kantor Pelayan nan Pajak sebaga ai pemotong PPh atas pe enghasila an dari persewaa p an tanah h dan/attau bang gunan. Wahyu W menyewa rumah toko dari Nana ang unttuk mem mbuka apotik a de engan biaya sewa a sebesa ar Rp60.0 000.000,0 00 untukk jangka waktu w sattu tahun n. Pemba ayaran sewa dila akukan Wahyu W pada tang ggal 4 Januari 2011. Ba agaimana a kewajiban pem motonga an atau pemung p utan PPh atas tra ansaksi te ersebut?

J8

D Dokter b berdasark kan Kepu utusan Direktur D JJenderal Pajak N Nomor K KEP-50/P PJ./1996 merupakan salah satu profesi p o orang prribadi ya ang ditun njuk seb bagai pemotong Pajak

Pe enghasila an atas penghassilan darri persew waan tanah dan n/atau ba angunan. Sehingga Wahyyu wajib b melakukan pem motongan PPh ata as pemb bayaran sewa s rum mah toko o tersebu ut.

62


PP Ph yang wajib w dip potong oleh o Wahyu adalah: 10 0% x Rp6 60.000.00 00,00 = Rp6.000.0 R 000,00. Ke ewajiban n Wahyu u sebagai pemo otong PPh P Pasal 4 ayat (2) ad dalah: 1. melakukan pemotongan PPh h Pasal 4 ayatt (2) se ebesar Rp6.000 0.000,00 dan memberik m kan bukkti pemotongan n PPh Pasal 4 ayat (2) kepada k N Nanang; 2. melakukan pen nyetoran n atas PPh Pasa al 4 ayatt (2) terrsebut paling lambat ta anggal 10 Februa ari 2011;; 3. melapo orkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebu ut dalam m SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2 2) Masa Pajak Januari 2011 pa aling lam mbat tang ggal 21 Februari F 2 2011.

T9

T9.

Servicce Charg ge yang Dibayark D kan kepa ada Pem milik Gedun ng Melallui Peng gelola Ge edung yyang Bukkan Merup pakan Pe emilik

T Menjulang Tinggi merrupakan pemilik gedung g perkan ntoran PT merupakkan perkkantoran yang So ohigh Bu uilding. Sohigh S B Building dissewakan n untuk umum. U m a Sohigh Buildin ng, PT Untuk mengelol Me enjulang g Tinggi mengad dakan pe erjanjian kerja sam ma deng gan PT Be ersih Rap pi. PT Bersih B R Rapi berrkewajiban untu uk meng gelola ke eamanan n, keberssihan, dan mela akukan perawat p an di Sohigh Bu uilding. PT P Bersih h Rapi menerima m a fee atas penge elolaan Sohigh Bu uilding se ebesar Rp800.00 R 00.000,00 0 per tah hun dari PT Menjjulang

63

63

64


Tinggi. Pembayaran fee tersebut dibayarkan pada tanggal 10 Februari 2011. Salah satu penyewa di Sohigh Building adalah PT Radio Keren. PT Radio Keren membayar biaya sewa sebesar Rp200.000.000,00 dan service charge untuk 1 tahun sebesar Rp15.000.000,00. PT Bersih Rapi membantu penagihan biaya sewa dan service

charge (penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan perawatan) kepada para penyewa berdasarkan tagihan yang telah dibuat oleh PT Menjulang Tinggi sebagai pemilik Sohigh Building. PT Radio Keren melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 28 Februari 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?

J9

a. Atas penghasilan yang diterima oleh PT Menjulang Tinggi dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib dibayar PPh yang bersifat final atas

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. PT Radio Keren sebagai penyewa wajib memotong PPh yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh PT Menjulang Tinggi. Meskipun pembayaran sewa dan service charge diserahkan kepada PT Bersih Rapi namun karena PT Radio Keren menyewa ruangan di Sohigh Building milik PT Menjulang Tinggi dan penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan perawatan tersebut pada prinsipnya merupakan kewajiban

64


PT Menjulang Tinggi sebagai pemilik Sohigh Building untuk menyediakannya kepada para penyewa termasuk PT Radio Keren, maka pembayaran sewa dan service charge tersebut merupakan pembayaran yang berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan yang wajib dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan yang bersifat final sebesar 10% oleh PT Radio Keren. PPh yang wajib dipotong oleh PT Radio Keren adalah: 10% x jumlah bruto nilai persewaan (Rp200.000.000,00 + Rp15.000.000,00) = Rp21.500.000,00 Kewajiban PT Radio Keren sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp21.500.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT Menjulang Tinggi; 2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat tanggal 10 Maret 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februari 2011 paling lambat tanggal 21 Maret 2011. b. Kegiatan pengelolaan Sohigh Building yang dilakukan oleh PT Bersih Rapi kepada PT Menjulang Tinggi termasuk dalam pengertian jasa manajemen yang atas imbalannya wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan. Atas fee yang dibayarkan kepada PT Bersih Rapi wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Menjulang Tinggi.

65

65

66


Besarnya a PPh yang wajib b dipoton ng adala ah: 2% x Rp800.000..000,00 = Rp16.000.000,0 00. Kewajib ban PT Menjulan M ng Tinggi sebagai pemoto ong PPh h Pasal 23 adalah: 1. melakukan

pemotongan

PPh

Pasal

23

se ebesar

Rp16 6.000.000 0,00 dan membe erikan bu ukti pem motongan PPh Pasall 23 kepa ada PT Be ersih Rap pi; 2. melakukan penyetor p an atas PPh Passal 23 te ersebut paling p lamb bat tangg gal 10 Ma aret 2011; 3. melaporkan pemoto ongan PPh P Passal 23 a atas transaksi ebut dala am SPT Masa M PPh h Pasal 23 2 Masa Pajak Februari terse 2011 paling lambat ta anggal 21 2 Maret 2011.

T1 10 T10..

Sewa Rumah R K Kos

Su umanto memilikki tanah yang te erletak di d sebela ah Unive ersitas Ma aju Pem muda Ban ngsa den ngan lua as 500 meter m pe ersegi. Di D atas tan nah terssebut telah didirrikan bangunan berupa rumah kos 3 lan ntai yang g terdiri dari 20 kamar. Pembayyaran sew wa kama ar kos ole eh para penghu uni dilakkukan pa aling lam mbat tan nggal 5 setiap bu ulan. Pad da bulan n Mei 20 011 Sum manto menerima m a pengh hasilan da ari sewa kamar k ko os sebesar Rp18.0 000.000,00. Para penghuni kos tersebut kesemuanya adalah mahasisw m wi Univ versitas Maju

66


Pemuda Bangsa yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Bagaimana pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima oleh Sumanto dari persewaan kamar kos?

J10

Penghasilan

yang

diterima

oleh

Sumanto

dari

persewaan kamar kos dikenakan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan

tarif sebesar 10% dari jumlah bruto pembayaran. Penyewa kamar kos adalah orang pribadi yang bukan merupakan

pemotong

PPh

sehingga

Sumanto

wajib

menyetorkan sendiri PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan menggunakan SSP. PPh yang wajib dibayar sendiri adalah: 10% x Rp18.000.000,00 = Rp1.800.000,00. Kewajiban Sumanto adalah: 1. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.800.000,00 paling lambat tanggal 15 Juni 2011; 2. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

67

67

68


C. Bunga Simpan S nan Koperasi dan Dividen

T1 11T11.

Bunga Simpanan Kope erasi

Ko operasi Argo A Makmur me embagikkan bung ga simpa anan koperasi ke epada anggotanyya setiap p bulan yang diba ayarkan ssetiap ta anggal 25 5, anggo ota kop perasi ya ang me emperole eh bung ga simp panan, an ntara lain n Yayuk Nuraeni dan Ko operasi Sumber S Rezeki (b bukan merupakan kopera asi simpa an pinjam). Dari data yan ng ada, Yayuk Nu uraeni mendapat m tkan bun nga simp panan sebagai be erikut: - Jan nuari 201 11

: Rp p 350.000,00

- Feb bruari 20 011

: Rp p 200.000,00

- Ma aret 2011 1

: Rp p 500.000,00

- Ap pril 2011

: Rp p 240.000,00

- Me ei 2011

: Rp p 250.000,00

- Jun ni 2011

: Rp p 300.000,00

atkan bunga Se edangkan n Koperasi Sumber Rezeki R m mendap b sim mpanan sebagai berikut: nuari 201 11 - Jan

: Rp p1.000.000,00

- Feb bruari 20 011

: Rp p 600.000,00

- Ma aret 2011 1

: Rp p1.300.000,00

- Ap pril 2011

: Rp p 650.000,00

- Me ei 2011

: Rp p 700.000,00

- Jun ni 2011

: Rp p 850.000,00

Bag gaimana kewajib ban pem motongan n atau pemungu p utan PPh h atas bun nga simp panan te ersebut?

68


J 11

Atas penghasilan yang diterima Yayuk Nuraeni dari pembagian bunga simpanan koperasi tersebut wajib dipotong PPh yang bersifat final oleh Koperasi Argo

Makmur. Tarif PPh bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi adalah sebagai berikut: - 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau - 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. Sehingga penghitungan PPh atas bunga simpanan koperasi yang diperoleh Yayuk Nuraeni adalah sebagai berikut: - Januari 2011

: 10% x Rp350.000,00 = Rp35.000,00

- Februari 2011 : 0% x Rp200.000,00 = Rp

0,00

- Maret 2011

: 10% x Rp500.000,00 = Rp50.000,00

- April 2011

: 0% x Rp240.000,00 = Rp

- Mei 2011

: 10% x Rp250.000,00 = Rp25.000,00

- Juni 2011

: 10% x Rp300.000,00 = Rp30.000,00

0,00

Sedangkan atas penghasilan yang diterima oleh Koperasi Sumber Rezeki dari pembagian bunga simpanan koperasi tersebut tidak termasuk yang dikenai PPh yang bersifat final. Namun sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU PPh jo. PMK Nomor 251/PMK.03/2008 Koperasi Sumber Rezeki bukan merupakan koperasi simpan pinjam, sehingga atas penghasilan bunga

69

69

70


simpanan termasuk dalam pengertian bunga yang wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh Koperasi Argo Makmur sebesar 15%, sehingga pemotongan PPh Pasal 23 setiap bulannya sebagai berikut: - Januari 2011

: 15% x Rp1.000.000,00 = Rp150.000,00

- Februari 2011 : 15% x Rp 600.000,00 = Rp 90.000,00 - Maret 2011

: 15% x Rp1.300.000,00 = Rp195.000,00

- April 2011

: 15% x Rp 650.000,00 = Rp 97.500,00

- Mei 2011

: 15% x Rp 700.000,00 = Rp105.000,00

- Juni 2011

: 15% x Rp 850.000,00 = Rp127.500,00

Kewajiban Koperasi Argo Makmur sebagai pemotong PPh atas pembagian bunga simpanan adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan Yayuk Nuraeni setiap bulan sebagai berikut: - Januari 2011 sebesar Rp35.000,00; - Februari 2011 sebesar Rp0,00; - Maret 2011 sebesar Rp50.000,00; - April 2011 sebesar Rp0,00; - Mei 2011 sebesar Rp25.000,00; - Juni 2011 sebesar Rp30.000,00. 2. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas bunga simpanan Koperasi Sumber Rezeki setiap bulan: - Januari 2011 sebesar Rp150.000,00; - Februari 2011 sebesar Rp90.000,00; - Maret 2011 sebesar Rp195.000,00; - April 2011 sebesar Rp97.500,00;

70


- Mei 2011 sebesar Rp105.000,00; - Juni 2011 sebesar Rp127.500,00. 3. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Yayuk Nuraeni dan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada Koperasi Sumber Rezeki; 4. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal: - 10 Februari 2011 untuk masa Januari 2011; - 10 Maret 2011 untuk masa Februari 2011; - 11 April 2011 untuk masa Maret 2011; - 10 Mei 2011 untuk masa April 2011; - 10 Juni 2011 untuk masa Mei 2011; - 11 Juli 2011 untuk masa Juni 2011. dan melakukan penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut paling lambat tanggal: - 10 Februari 2011 untuk masa Januari 2011; - 10 Maret 2011 untuk masa Februari 2011; - 11 April 2011 untuk masa Maret 2011; - 10 Mei 2011 untuk masa April 2011; - 10 Juni 2011 untuk masa Mei 2011; - 11 Juli 2011 untuk masa Juni 2011. 5. melaporkan pemotongan: • PPh Pasal 4 ayat (2) dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal: - 21 Februari 2011 untuk Masa Januari 2011; - 21 Maret 2011 untuk Masa Februari 2011; - 20 April 2011 untuk Masa Maret 2011;

71

71

72


- 20 Mei 2011 untuk Masa Ap pril 2011;; - 20 Juni 2011 untukk Masa Mei 2011; - 20 Juli 2011 1 untuk Masa M Jun ni 2011. • PPh Pasal 23 3 dalam SPT Ma asa PPh Pasal 2 23 Masa Pajak Janua ari 2011 paling la ambat ta anggal: - 21 Februari 2011 un ntuk Massa Januari 2011; 011 untu uk Masa Februari 2011; - 21 Maret 20 - 20 April 2011 untukk Masa Maret M 201 11; - 20 Mei 2011 untuk Masa Ap pril 2011;; - 20 Juni 2011 untukk Masa Mei 2011; - 20 Juli 2011 1 untuk Masa M Jun ni 2011.

T1 12

T12. Divide en yang Dibagikkan oleh Perusah haan yan ng Belum m Go Pub blic kepaada Wajib Pajak Orang Pribadi P

PT T Ubi Go oreng merupakan perusa ahaan ya ang belu um go public p , pa ada tang ggal 20 Oktobe er 2011 telah diadakan d n RUPS yang memutuskkan diantaranya a bahw wa perussahaan memba agikan viden ke epada pa ara pemegang saham. s D Kurn Dwi niawati adalah a div salah satu u peme egang saham s di PT Ubi Go oreng. Dalam D embagian divide en terseb but Dwi Kurniaw wati akan mempe eroleh pe div viden sebesar Rp p30.000.0 000,00. Ba agaimana a kewajiban pem motonga an atau pemung p utan PPh atas pe embagian dividen tersebut?

72


J J12

Atas pe enghasila an berup pa divide en yang diterima a atau diperole eh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri n dipoton ng PPh Pasal 4 ayat (2 2) yang bersifatt final

sebesar 10 0% (sepu uluh perssen) dari jumlah bruto ole eh pihakk yang membayarkan. esarnya PPh P yang g wajib dipotong d g adalah: Be 10 0% x Rp3 30.000.00 00,00 = Rp3.000.0 R 000,00. Ke ewajiban PT Ubi Goreng sebagai pemottong PPh h Pasal 4 ayat (2)) adalah: 1. melakukan pemotongan PPh h pasal 4 ayatt (2) se ebesar 0.000,00 dan memberik m kan bukkti pemotongan n PPh Rp3.000 Pasal 4 ayat (2) kepada k D Kurn Dwi niawati; 2. melakukan pen nyetoran PPh Pasal 4 ayyat (2) te ersebut paling p ember 20 011; lambat tanggal 10 Nove 3. melapo orkan pem motonga an PPh Pasal P 4 ayat (2) te ersebut dalam d SPT Masa PPh Pasal P 4 ayyat (2) Masa Pajak Oktobe er 2011 paling p ember 20 011. lambat tanggal 21 Nove T13. Divide en yang Dibagikkan oleh Perusah haan yan ng

T 13

Go Pub blic kepada Wajjib Pajakk Orang Pribadi

PT T Tiara Indonesi I ia Tbk. adalah perusahaan go public. Pada tan nggal 10 0 Agustu us 2011 m mengadakan RUPS yang memuttuskan dia antaranyya bahw wa peru usahaan membagikan dividen bagi pe emegang g saham m. Tangga ntuan ke epemilika an peme egang al penen saham yan ng berha ak atas dividen d (recordin ing date) e) adalah pada

73

73

74


tanggal 25 Agustus 2011, dan tanggal pembayaran adalah tanggal 15 September 2011. Pemegang saham yang berhak atas dividen tersebut salah satunya adalah Agus Budiyanto, yang memperoleh dividen sebesar Rp50.000.000,00. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas pembayaran dividen tersebut?

J13

Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Tiara Indonesia

Tbk sebagai pihak yang membayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. PPh Pasal 4 ayat (2) yang wajib dipotong adalah: 10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00. Kewajiban PT Tiara Indonesia Tbk. sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 25 Agustus 2011 (saat recording

date) dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Agus Budiyanto; 2. melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat tanggal 12 September 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2011 paling lambat tanggal 20 September 2011.

74


D. Bu unga De eposito, Tabung gan, dan Sertifikat Ban nk Indon nesia

T1 14T14.

Bunga Tabunga T an

Alicce Kein memilikki tabung gan di PT P Bank Moneyttalk Indo onesia Cab bang Jakkarta de engan sa aldo rata a-rata bu ulan Sep ptember 2011 ada alah Rp4 450.000.0 000,00. Bunga B yang y dib berikan o oleh PT Bank Mo oneytalk Indonessia Cabang Jakkarta ad dalah 9% % per tahun. t Pem mbayaran bung ga dilaku ukan pa ada saatt jatuh tempo yaitu tanggal 30 September 2011 1. Bunga yang diterima o oleh Alice e Kein da bulan Septem mber 2011 adalah sebesarr Rp3.375 5.000,00 pad Bag gaimana kewajiban pemo otongan atau pe emunguttan PPh terkait t tran nsaksi tersebut?

J1 14

B Bunga ta abungan n yang diterima oleh o Alicce Kein dari d PT B Bank Mo oneytalk Indonesia Caba ang Jaka arta term masuk p penghas silan yang dipoto ong PPh h Pasal 4 ayat (2) oleh

PT Bank Mo oneytalk Indonessia Caban ng Jakarta sebag gai pihakk yang ghasilan.. membayarkkan peng emotong gan PPh Pasal 4 ayat a (2) adalah: a Bessarnya pe 20% % x Rp3.3 375.000,0 00 = Rp6 675.000,0 00.

75

75

76


Kew wajiban PT Bank Moneyttalk Indo onesia Ca abang Ja akarta se ebagai pem motong PPh Pasa al 4 ayat (2) adala ah: 1. melakuka m an pem motongan PPh Pasal 4 ayat (2) se ebesar

R Rp675.00 00,00 dan n memb berikan bukti b pem motonga an PPh Pasal P 4 a ayat (2) kepada k A Alice Kein n; 2. melakuka m an penye etoran attas PPh Pasal P 4 ayat (2) te ersebut paling p

lambat 10 Oktober 2011; 3. melapork m kan pem motongan PPh Pasal P 4 ayat a (2) atas transaksi

t tersebut dalam S SPT Masa a PPh yan ng bersiffat final P Pasal 4 ayyat (2) M Masa Pajak Septe ember 20 011 palin ng lambat tangg gal 20 Okktober 2 2011.

T15.Pengha Jasa Gi iro yang Diterima olehole Or rganisasi T15. asilan yang Diterarima eh Bukan ni Internat Subjekktional Pajak

T1 15

yang Tidak T Termasuk Subjek Pa ajak

alah satu u kantorr perwakkilan be esar asin ng di Ind donesia pada Sa bu ulan Janu uari 2011 1 menem mpatkan dananya di Bank ABC ca abang Jakarta. Attas penempatan n danan nya terse ebut, ke edutaan besar ne egara asing mem mperoleh pengha asilan berupa jassa giro se ebesar Rp p50.000.0 000,00. Ba agaimana a penge enaan PPh atas pengha asilan ya ang dipe eroleh ke edutaan besar b ne egara asin ng berup pa jasa giro terse ebut?

J1 15 76

P diken PPh nakan te erhadap subjek pajak p atas pengh hasilan yang dite erima attau dipe erolehnya a dalam tahun pajak,


sehingga atas pe enghasila an yang g diterim ma oleh yang bukan b ak tidak dikenaka an PPh. subjek paja Se at (1) huruf a Undangesuai den ngan ketentuan dalam d Pa asal 3 aya un ndang P PPh, kanttor perw wakilan negara asing tidak term masuk subjek pajjak, den ngan dem mikian atas a pen nghasilan n berupa a jasa a oleh kedutaan k n besar negara n a asing terrsebut girro yang diterima tid dak dipottong PPh h Pasal 4 ayat (2).

T1 16T16.

D Diskonto o Sertifikkat Bankk Indone esia

ahkan Da ana Penssiun Berrkat Aba adi yang pendiriannya te elah disa Sertifikatt Bank In ole eh Mentteri Keua angan membeli m ndonesia a (SBI) da ari Bank Indonesia dengan nomin nal Rp1.0 000.000.0 000,00 de engan memperolleh disko onto seb besar Rp20.000.0 000,00. Pa ada tang ggal 1 pril 2011 1, Dana Pensiun n Berkat Abadi menjuall SBI terrsebut Ap ke epada PT T Rosa Sentosa S R 00.000,00 0 dan dengan harga Rp980.00 dib bayarkan n pada sa aat yang g sama. Ba agaimana a kewajiban pem motonga an atau pemung p utan PPh atas tra ansaksi te ersebut??

J1 16

A Atas penghasilan n berupa a diskon nto SBI d dipotong g PPh Pasal 4 ayyat (2) ya ang berssifat final. Dana P Pensiun Berkat B A Abadi wa ajib me emotong g PPh Pasal P 4 ayat (2)) atas

77

77

78


diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa dengan tarif 20% x jumlah bruto diskonto. Besarnya diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa adalah Rp1.000.000.000,00 ‒ Rp980.000.000,00 = Rp20.000.000,00 PPh yang wajib dipotong oleh Dana Pensiun Berkat Abadi adalah: 20% x Rp20.000.000,00 = Rp4.000.000,00. Kewajiban Dana Pensiun Berkat Abadi sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar

Rp4.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT Rosa Sentosa; 2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut

paling lambat 10 Mei 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi

tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2011 paling lambat tanggal 20 Mei 2011.

78


E. Hadiah Undian n

T1 17T17.

H Hadiah U Undian B Berupa Uang U Tunai

PT T Bank Berlian Tbk. me enyeleng ggarakan n progra am tabu ungan be erhadiah

an Berlia

Men njemput Impian n . Prog gram hadiah h

tersebut diikuti d ole eh nasab bah prod duk tabu ungan B Berlian In nvesta. adiah diiberikan secara rutin ke epada nasabah n yang te erpilih Ha melalui un ndian. Hadiah ya ang dise ediakan adalah a b berupa hadiah h 0,00 dengan kettentuan pajak tabungan sebesarr Rp200.000.000 ata as hadiah undian n ditangg gung ole eh peme enang. Pe enarikan undian Berlian Menjem mput Im mpian diilakukan pada draini. tan nggal 12 2 Juli 20 011 deng gan pem menang adalah T Tere And Ha adiah dib bayarkan n pada ta anggal 15 5 Juli 201 11. Ba agaimana a kewajiban pem motonga an atau pemung p utan PPh atas ha adiah und dian terssebut?

J J17

A Atas pen nghasilan n berupa a hadiah undian dengan nama d dan dala am benttuk apap pun dipotong a atau dipu ungut PPh Pasa al 4 ayat (2) yang bersifat final.

PT T Bank Berlian Tb bk. wajib b memottong PPh h Pasal 4 ayat (2 2) atas pe enghasila an berupa hadiah undian yang g diterim ma oleh h Tere An ndraini dengan ta arif 25% dari jum mlah brutto hadiah h undian n. PP Ph yang wajib w dip potong oleh o PT Bank B Berlian Tbk. adalah: 25 5% x Rp2 200.000.0 000,00 = Rp50.00 00.000,00 0.

79

79

80


Ke ewajiban n PT Bank Berlian n Tbk. se ebagai pemotong PPh Pasal 4 ayyat (2) ad dalah: 1. melakukan pemotongan PPh h Pasal 4 ayatt (2) se ebesar

00.000,00 0 dan member m motongan n PPh Rp50.00 ikan bukti pem Pasal 4 ayat (2) kepada k T Tere And draini; 2. melakukan pen nyetoran n atas PPh Pasa al 4 ayatt (2) terrsebut

us 2011; paling lambat 10 Agustu 3. melapo orkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi

tersebu ut dalam SPT Masa PPh yang y berrsifat fina al Pasal 4 ayat (2) Massa Pajak Juli 2011 paling g lambat tangga al 22 Ag gustus 2011.

T1 18T18.

Hadiah Undian Berupa Rumah

PT T Signale Stron ng, seb buah pe erusahaa an ope erator seluler, mengadakkan prog gram un ndian Telepon T Untung Terus T Terus U de engan ha adiah sebuah rumah sen nilai Rp500.000.0 000,00 de engan ke etentuan

pajak

atas

hadiah

n undian

ditan nggung

oleh

pe emenang g. Berda asarkan hasil pe enarikan n undian n tangg gal 16 Januari 20 011 yan ng kelua ar sebag gai pem menang adalah Iwan uriwan. Serah S terima had diah kep pada Iwa an dilakssanakan pada Su tan nggal 24 4 Januari 2011. utan PPh atas Ba agaimana a kewajiban pem motonga an atau pemung p ha adiah und mah terse ebut? dian berrupa rum

80


J18

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

PT Signale Strong wajib memungut PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa hadiah undian yang diterima oleh Iwan Suriwan dengan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian yaitu sebesar nilai pasar hadiah undian berupa rumah. PPh yang wajib dipungut oleh PT Signale Strong dari Iwan Suriwan adalah: 25% x Rp500.000.000,00 = Rp125.000.000,00 Kewajiban PT Signale Strong sebagai pemungut PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. melakukan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar

Rp125.000.000,00 dan memberikan bukti pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Iwan Suriwan; 2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut

paling lambat 10 Februari 2011; 3. melaporkan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi

tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011.

81

81

82


F. Bunga Obligas O si

T1 19T19.

Bunga Obligasi O yang Diiperoleh h Wajib P Pajak Badan

Pa ada tang ggal 1 Juli J 2011, PT Mekar M Se ejahtera menerb bitkan ob bligasi de engan ku upon (in nterest bearing be de secu debt urities) se ebagai be erikut: - Nilai nominal n R Rp10.000 0.000,00 per lembar. - Jangka a waktu obligasi 5 tahun n (jatuh tempo ta anggal 30 Juni 2016). a tetap (fixed f rate e) sebesaar 18% per p tahun n, jatuh tempo - Bunga bunga a setiap tanggal t 3 Juni dan 30 d 31 Desembe D er. - Penerbitan perdana te ercatat dii Bursa Effek Indonesia (BE EI). PT T Bank Koes & Dian merupak m kan kusttodian yyang dittunjuk sebagai ag gen pem mbayaran. T Batavia a Sentosa a pada saat s pen nerbitan perdana a memb beli 20 PT lem mbar ob bligasi dengan d harga di bawah nilai nominal (at

dis iscount) yaitu y seb besar Rp9 9.000.000,00 per lembar. Ba agaimana a kewajiban pem motonga an dan pemungu utan PPh h pada saat jatuh tempo bunga b ta anggal 31 1 Desem mber 2011?

J1 19

82

A Atas pen nghasilan n yang diterima a PT Batavia Se entosa b berupa b bunga ob bligasi diikenai pe emotong gan PPh Pasal 4 ayat (2) yang be ersifat fin nal.


Besarnya PPh bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang menerima penghasilan berupa bunga obligasi dengan kupon adalah 15% x jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan (holding period) obligasi. PT Bank Koes & Dian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran wajib memotong PPh atas bunga obligasi yang diterima oleh PT Batavia Sentosa. Penghitungan bunga yang diterima PT Batavia Sentosa pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Desember 2011 adalah: (6/12 x 18% x Rp10.000.000,00) x 20 lembar = Rp18.000.000,00. PPh yang wajib dipotong adalah: 15% x Rp18.000.000,00 = Rp2.700.000,00. Kewajiban PT Bank Koes & Dian sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar

Rp2.700.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada PT Batavia Sentosa; 2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut

paling lambat 10 Januari 2012; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi

tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2011 paling lambat tanggal 20 Januari 2012.

83

83

84


T2 2 0T20.

Bunga a Obligassi yang Diperole D eh Perussahaan Reksada R na

ada tang Pa ggal 1 A April 201 11, PT Botth B Indonesia menerb bitkan bligasi de nterest bearing be de debt secu urities) se ob engan ku upon (in ebagai erikut: be 0.000,00 per lembar. - Nilai n nominal Rp25.000 R u obligassi 3 tahun (jatu uh temp - Jangka po tangg a waktu gal 31 Maret 2014). per tahun - Bunga n, jatuh tempo a tetap (fixed f rate e) sebesaar 15% p bunga a setiap ttanggal 3 31 Marett dan 31 Oktoberr. - Penerbitan perdana te EI). ercatat dii Bursa Effek Indonesia (BE T Bank C unjuk se PT ebagai Candra merupak m kan kusttodian yang ditu gen pembayaran. ag eksadana Re

erbentukk KIK (Ko ontrak Tum buh Kem mbang yang be

PT Anda vestasi Kolektif) yang dikelola oleh P alas Sekkuritas Inv a saat penerbitan pe sebagai m erdana manajer investa asi pada engan h harga di bawah membeli 10 lembar obligasi de h nilai ar Rp23.5 500.000,0 ominal (at 00 per le no embar. a discou unt) yaitu u sebesa eksadan a Re

mendapa Tu mbuh Kembang telah m at pernyyataan

ektif darii BAPEPA efe AM-LK. pemungu agaimana a kewajib utan PPh Ba h pada ban pem motongan atau p 1 Oktobe er 2011? saat jatuh tempo b bunga ta anggal 31

84


J20

Atas

penghasilan

yang

diterima

oleh Reksadana

Tumbuh Kembang berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Besarnya PPh bagi Wajib Pajak reksa dana yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK atas penghasilan berupa bunga obligasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah 5% x jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan (holding period) obligasi. PT Bank Candra yang ditunjuk sebagai agen pembayaran wajib memotong PPh atas bunga obligasi yang diterima oleh Reksa dana Tumbuh Kembang . Penghitungan bunga yang diterima Reksadana

Tumbuh

Kembang pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Oktober 2011 adalah: (6/12 x 15% x Rp25.000.000,00) x 10 lembar = Rp18.750.000,00. PPh yang wajib dipotong adalah: 5% x Rp18.750.000,00 = Rp937.500,00. Kewajiban PT Bank Candra sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar

Rp937.500,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Reksadana Tumbuh Kembang; 2. melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut

paling lambat 10 November 2011;

85

85

86


3. melapo orkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi

tersebu ut dalam m SPT Ma asa PPh yang y berrsifat fina al Pasal 4 ayat (2) Masa Pajakk Oktob ber 2011 1 paling g lambat tangg gal 21 mber 2011. Novem

G. Usaha Ja asa Kon nstrukssi

T2 21T21.

Jasa Ko onstrukssi yang Dilakukkan oleh h Badan n Usaha

PT Bum men Jayya Senttosa merupakan perussahaan yang mempunyai

Se ertifikat

Badan

a Usaha

Jasa

anaan Pelaksa

g diterbitkan ole eh Lemb baga Pe engemba angan Konstrukksi yang J Jasa Kon nstruksi (LPJK) se ebagai Badan B Ussaha Jasa a Pelaksa anaan Konstrukksi Bidan ng Sipil Sub S Bida ang Bang gunan-b bangunan n non perumah han lainn nya deng gan kualifikasi be esar gred d 6. PT Bumen Jaya Sentosa a pada tahun t 20 010 ditu unjuk ole eh CV h Sakit Siti Khodijah untuk Lukulo selaku pemilik Rumah memban ngun ge edung ba aru yang g akan diigunakan n sebaga ai unit kesehata an ibu dan anak dengan nilai n kon ntrak se ebesar Rp25.000.000.00 00,00 tid dak term masuk PPN. P PT Bumen Jaya ng muka a kontra ak pada saat diimulai Sentosa meneriima uan ngunan yaitu pada p tan nggal 15 Juli 2 2010 se ebesar pemban Rp5.000.000.000 0,00. T esuai de engan tiingkat pembayyaran akkan dilakkukan se Termin aitu: penyelesaian, ya

86


a. Termin

pertama

sebesar

Rp5.000.000.000,00

setelah

pekerjaan selesai 25%; b. Termin kedua sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 50%; c. Termin ketiga sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 75%; d. Sisa Rp5.000.000.000,00 akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Pembangunan rumah sakit tersebut harus diselesaikan oleh PT Bumen Jaya Sentosa paling lama tanggal 31 Desember 2012 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CV Lukulo terkait pembayaran: 1)uang muka kontrak; dan 2)termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 31 Desember 2010?

J21

Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak maka penghasilan dari

usaha jasa konstruksi tersebut dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran bagian nilai kontrak jasa konstruksi. Tarif PPh atas penghasilan dari pelaksanaan konstruksi:

87

87

88


No

Penyedia Jasa Pelaksanaan

Tarif

Konstruksi 1

kualifikasi usaha kecil

2% (dua Persen)

2

kualifikasi usaha menengah dan

3% (tiga persen)

besar 3

Tidak memiliki kualifikasi usaha

4% (empat persen)

1) Pembayaran uang muka kontrak: Besarnya

pemotongan

PPh

yang

bersifat

final

atas

penghasilan dari jasa konstruksi adalah sebesar: 3% x Rp5.000.000.000,00 = Rp 150.000.000,00. Kewajiban CV Lukulo sebagai pengguna jasa adalah: 1. melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan

dari

usaha

jasa

konstruksi

sebesar

Rp150.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Bumen Jaya; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 10 Agustus 2010; 3. melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 paling lambat tanggal 20 Agustus 2010.

88


2)Pembayaran te ermin pe ertama: nya Besarn

pem motonga an

h PPh

yang

bersifa at

final

atas

i adalah sebesar: pengh hasilan dari jasa kontruks k 3% x Rp5.000.0 R 000.000,00 = Rp1 150.000.0 000,00. Kewajiban CV Lukulo sebagai s penggun p na jasa ad dalah: ongan PPh P yan ng bersifat finall atas 1. melakukan pemoto penghasilan n

dari

usaha

jasa

konstru uksi

se ebesar

Rp150.000.0 000,00 dan d mem mberikan n bukti pemoto ongan PPh yang bersifat b ffinal atass penghasilan da ari usaha jasa konstruksi ke epada PT T Bumen n Jaya; 2. melakukan penyeto oran attas pem motongan PPh yang berssifat fina al atas penghasi p lan dari usaha jjasa kon ntruksi terse ebut paling lamb bat tangg gal 10 Ja anuari 20 011; 3. melaporkan pemottongan PPh yan ng bersiifat final atas n dari usa aha jasa konstrukksi terseb but dalam m SPT penghasilan P 4 ayat (2) Masa Pajak P De esember 2010 Massa PPh Pasal palin ng lambat tangg gal 20 Jan nuari 201 11.

T2 22

T22. Penyettoran Ke ekuranga an Pemb bayaran PPh yan ng Bersifatt Final atas Usah ha Jasa Konstruk K ksi

PT Tanjjungsari Konstrruksi se ebagai Konsulta an Peng gawas pekerjaa an pemb bangunan unit ke esehatan n ibu dan n anak Rumah R Sakit Sitii Khodija ah denga an nilai kontrak Rp500.00 R 0.000,00 0.

89

89

90


PT Tanjungsari Konstruksi merupakan perusahaan yang mempunyai

Sertifikat

Badan

Usaha

Jasa

Pengawasan

Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi Layanan Jasa Inspeksi Teknis Sub-layanan Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Bangunan dengan kualifikasi besar gred 4. Atas pembayaran nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,00 yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011, CV Lukulo hanya memotong PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp19.000.000,00 yang seharusnya sebesar Rp20.000.000,00. Atas kekurangan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebesar Rp1.000.000,00 siapakah yang wajib melunasinya?

J 22

Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima dari pengguna jasa sebagai pemotong pajak dipotong PPh yang bersifat final oleh pengguna jasa dengan

tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat selisih

kekurangan

PPh

atas

penghasilan

yang

terutang

berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan PPh yang telah dipotong berdasarkan pembayaran yang telah dipotong, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa. Dengan demikian kekurangan PPh yang bersifat final atas penghasilan

90


dari jasa kontruksi sebesar Rp1.000.000,00 harus dilunasi oleh PT Tanjungsari Konstruksi Tarif PPh atas penghasilan dari jasa pengawasan konstruksi: No

Penyedia Jasa Pengawasan

Tarif

Konstruksi 1

memiliki kualifikasi usaha

4% (empat persen)

2

tidak memiliki kualifikasi usaha

6% (enam persen)

Pembayaran

kontrak

pengawasan

jasa

kontruksi

sebesar

Rp500.000.000,00. PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi (4% x

= Rp20.000.000,00

Rp500.000.000,00) PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi yang dipotong Kekurangan PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi

= Rp19.000.000,00 = Rp1.000.000,00

Kewajiban PT Tanjungsari Konstruksi sebagai penyedia jasa konstruksi adalah: 1. melakukan penyetoran kekurangan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi sebesar Rp1.000.000,00 dengan SSP atas nama PT Tanjungsari Konstruksi paling lambat tanggal 17 Oktober 2011; 2. melaporkan penyetoran PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT

91

91

92


Masa P PPh Pasa al 4 ayat (2) Masa a Pajak Se eptembe er 2011 paling p lamba at tangga al 20 Okttober 2011.

o Wajjib Pajakk Orang Pribadi T2 23T23. Usaha Jaasa Konsstruksi oleh Tuan Samidi S Karsouto omo merupaka m an peng gusaha yang T bergerakk dalam bidang konstru uksi. Tuan Samid di Karsou utomo memiliki sertifikasi yan ng dite erbitkan oleh LLPJK se ebagai pengusa aha jasa pelaksa anaan ko onstuksi gred 1. Tuan Samidi S Karsouto omo pada tahu un 2011 menda apat pekkerjaan untuk memban ngun po os satpam m di pintu depan dan pintu bela akang perumah han

C Ceger

Permai

senilai

Rp50.000.0 000,00.

Pemban ngunan pos satp pam dim mulai pa ada tang ggal 15 Maret 2011 dan selesaii pada ta anggal 16 April 2 2011. Pem mbayaran atas pekerjaa an pemb bangunan pos sa atpam te ersebut d dilakukan n oleh PT Juran ngmangu u Jaya se elaku pengemba ang peru umahan Ceger Permai p pada tanggal 17 April 201 11. Bagaima ana kewa ajiban pe emotong gan atau u pemun ngutan PPh P PT Jurangm mangu

Jaya

terkait

pem mbayaran n

peke erjaan

pemban ngunan dua p pos satp pam ke epada T Tuan Samidi S Karsouto omo?

J23

Tuan Samidi K Karsoutomo merupakan Wajib Pajak ayang menyerah h ahkan jassa kepad p m da PT orang i pribadi Jurangm Jaya. Ata as pengh ditterima PT Jurmangu angman ngu Jayya. Atasshasilan pengyyang hasilan yang

92


diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari penyerahan jasa merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21. Namun demikian, dalam hal penghasilan dari pemberian jasa tersebut termasuk dalam objek PPh yang bersifat final yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah, maka atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 tetapi dikenai PPh yang bersifat final sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah yang mendasarinya. Mengingat jasa yang dilakukan oleh Tuan Samidi Karsoutomo kepada PT Jurangmangu Jaya merupakan jasa konstruksi, maka atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Samidi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, bukan PPh Pasal 21. Dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, pengusaha jasa pelaksanaan kontruksi orang pribadi (gred 1) dikelompokan sebagai pengusaha yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Dengan demikian atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Samidi Karsoutomo dari pekerjaan pembangunan dua pos satpam di perumahan Ceger Permai dikenai pemotongan

dengan

tarif

sebesar

2%

(sebagaimana

dimaksud dalam Bab I huruf A angka 7). PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi: 2% x Rp50.000.000,00 = Rp1.000.000,00.

93

93

94


Kewajiba an PT Jurangm J mangu Jaya seb bagai pe engguna a jasa adalah: 1. melakkukan pemoton gan PP p Ph yang g bersiffat final atas pengh hasilan

dari

usaha

jasa

uksi konstru

se ebesar

Rp1.00 00.000,00 0 dan m memberikan bukti pem motongan n PPh yang bersifatt final atas pe enghasilan darii usaha jasa pada Tuan Samidi Karsouttomo; konstrruksi kep 2. melakkukan pe enyetoran n atas pe emotong gan PPh h yang bersifat final atas a pen nghasilan n dari usaha u jasa kontrruksi terrsebut paling g lambat tanggal 10 Mei 2011; 2 3. melap porkan pemoton p ngan PPh yang g bersiffat final atas pengh hasilan dari d usah ha jasa konstruks k si terseb but dalam m SPT Masa PPh Passal 4 ayyat (2) Masa M Pajjak April 2011 paling p at tangga al 20 Meii 2011. lamba

T24. T2 24

P Pelaksan aan Kon nstruksi Menara M Telekom munikasi

metrik merupakan perusahaan yyang berrgerak PT Metrro Telem dalam bidang b p pelaksana aan konsstruksi menara m te elekomu unikasi dan penjualan peralata an teknis telekkomunika asi serta a jasa instalasi,, peraw watan, pemeliharaan, da an perb baikannyya. PT Metro Te elemetrik memp punyai se ertifikasi badan b usaha darri LPJK untuk bidang elektrikkal sub bidang g jaring gan tran nsmisi d atau u telepon n dengan n kualifikkasi besar gred telekomunikasi dan 7.

94


PT

Metro

Telemetrik

mendapatkan

kontrak

untuk

membangun menara telekomunikasi dari PT Multiswara sebuah

perusahaan

memperluas pembangunan

telekomunikasi

jaringannya. menara

baru

Nilai

yang

kontrak

telekomunikasi

sedang

pekerjaan

tersebut

adalah

sebesar Rp26.000.000.000,00 dengan lingkup pekerjaan: a. pelaksanaan konstruksi menara telekomunikasi, mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi menara telekomunikasi,

yang

mencakup

juga

pemasangan

perangkat telekomunikasi, land clearing, konstruksi sipil, sipil mekanikal dan elektrikal, pembangunan shelter, koneksi listrik dan lain-lain; b. pengadaan dan instalasi perangkat telekomunikasi pada menara telekomunikasi, meliputi pengadaan dan pengiriman perangkat, instalasi, integrasi, testing and commisioning, uji terima, serah terima pekerjaan, dokumentasi, dan pelatihan; c. masa

penyempurnaan

selama

3

bulan

dan

masa

pemeliharaan selama masa garansi. Pembayaran atas nilai kontrak sebesar Rp26.000.000.000,00 tersebut dilakukan dalam tiga termin: - Termin pertama pada tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00; - Termin kedua pada tanggal 8 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00;

95

95

96


- Termin ketiga dilakukan setelah selesai masa pemeliharaan. Pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi tersebut dimulai pada tanggal 2 Februari 2010 dan harus selesai tanggal 31 Desember 2010. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh PT Multiswara terkait pembayaran termin pertama dan kedua kepada PT Metro Telemetrik?

J24

Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi

yang

mampu

menyelenggarakan

kegiatannya

untuk

mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan

dalam

model

penggabungan

perencanaan,

pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement,

and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Dasar pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi terintegrasi

dalam adalah

hal

merupakan

nilai

pekerjaan

keseluruhan

konstruksi

pembayaran

atas

perencanaan, pengadaan, dan pembangunan. Dengan demikian seluruh pembayaran nilai kontrak pembangunan menara telekomunikasi sejumlah Rp26.000.000.000,00

96


merupakan penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif 3%. PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi: - Pembayaran termin pertama: 3% x Rp10.000.000.000,00 = Rp300.000.000,00; - Pembayaran termin kedua: 3% x Rp10.000.000.000,00 = Rp300.000.000,00. Kewajiban PT Multiswara sebagai pengguna jasa adalah: a. Atas pembayaran termin pertama: 1) melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan

dari

usaha

jasa

konstruksi

sebesar

Rp300.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Metro Telemetrik; 2)melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 12 April 2010; 3)melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2010 paling lambat tanggal 20 April 2010.

97

97

98


b. Atas pembaya p aran term min kedua: 1)melakukan pemoto ongan PPh P yan ng bersifat finall atas penghasilan n

dari

usaha

jasa

konstru uksi

se ebesar

Rp300.000.0 000,00 dan d mem mberikan n bukti pemoto ongan PPh yang bersifat b ffinal atass penghasilan da ari usaha jasa konstruksi ke epada PT T Metro Telemet T trik; 2)melakukan penyeto oran attas pem motongan PPh yang berssifat fina al atas penghasi p lan dari usaha jjasa kon ntruksi terse ebut paling lamb bat tangg gal 10 Se eptembe er 2010; 3)melaporkan pemottongan PPh yan ng bersiifat final atas penghasilan n dari usa aha jasa konstrukksi terseb but dalam m SPT Massa PPh Pa asal 4 ayyat (2) Ma asa Pajakk Agustu us 2010 paling p lambat tang ggal 20 Septembe er 2010.

T25. Jasa Insstalasi Liistrik ole eh Pengusaha K onstruksi

T2 25

yang Be ersertifikkasi

m kan peru usahaan yang be ergerak dalam d PT Jaya Teknik merupak angan perlengk p kapan in nstalasi listrik bidang usaha perdaga beserta jjasa pem masangannya. Pa ada tahun 2010 P PT Jaya Teknik T mendap patkan order o pembelian n perleng gkapan listrik da ari PT Gajah Makmur M a pemassangannyya untu uk meng gganti beserta instalasi listrik di d gedun ng kanto or pusat PT Gaja ah Makm mur di ajah Mada Jakarta a Barat. Jalan Ga

98


Nilai kontrak pembelian material dan jasa instalasi listrik sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dibayarkan pada tanggal 13 November 2010. PT Jaya Teknik mempunyai sertifikasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi bidang elektrikal sub bidang instalasi listrik gedung dan pabrik dengan kualifikasi besar gred 7. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh PT Gajah Makmur terkait pembayaran kontrak kepada PT Jaya Teknik?

J25

Pekerjaan instalasi listrik selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi

termasuk

dalam

jenis

jasa

lain

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Oleh karena PT Jaya Teknik mempunyai sertifikasi dari LPJK sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan pekerjaan instalasi listrik gedung termasuk dalam lingkup pekerjaan pelaksanaan konstruksi dalam Peraturan LPJK yaitu bidang elektrikal sub bidang instalasi listrik gedung dan pabrik maka atas penghasilan dari pekerjaan instalasi listrik gedung yang diterima oleh PT Jaya Teknik tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 tetapi dikenakan pemotongan PPh final atas penghasilan dari usaha

99

99

100


jasa kontruksi dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Bab I butir A angka 7. PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi: 3% x Rp2.000.000.000,00 = Rp60.000.000,00.

Kewajiban PT Gajah Makmur sebagai pengguna jasa adalah: 1. melakukan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan

dari

usaha

jasa

konstruksi

sebesar

Rp60.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kepada PT Jaya Teknik; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 10 Desember 2010; 3. melaporkan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak November 2010 paling lambat tanggal 20 Desember 2010.

100


T26. T2 26

Jasa Perba aikan Jarringan Listrik L

U Untuk perbaikan jaringan j listrik di pabrikn nya, PT G Gajah Ma akmur m menunjuk k PT Sina ar Elektrik untuk melakukkan perbaikan jarringan lisstrik de engan nilai n kon ntrak Rp p500.000 0.000,00. Dalam nilai ko ontrak perbaikan p n jaringa an listrik senilai Rp500.00 R 0 yang 0.000,00 diajukan oleh PT Sinar Eletrik tersebut tid dak dipissahkan antara a jasa pe harga ma aterial dengan d erbaikan jaringan n listrik yang dilakukan n. Pembayaran pekerjaa an perb baikan ja aringan listrik dilakukan n setelah h pekerjjaan selesai, yaitu pada a tangg gal 15 Septembe er 2011. PT Sina ar Elektrik tidak mempunyai serttifikasi dari LPJK sebagai badan usaha u jasa pelaksanaan ko onstruksi. B Bagaiman na kewajjiban pe emotong gan atau pemungutan PPh PT G Gajah M Makmur terkait pemba ayaran pekerjaa an perb baikan ja aringan listrik kep pada PT Sinar Ele ektrik?

J2 26

asa pera awatan/p perbaikan jaring gan listrik selain yang Ja dilakukan n oleh Wajib W Pajak yang ruang lingkupn nya di alam je bidang k konstruk ksi term masuk da enis jasa a lain b

seb bagaiman na dima aksud dalam d Peraturan P n Mente eri Keua angan Nom mor 244 4/PMK.03 3/2008. Oleh ka arena PT T Sinar Elektrik tidak mempunya ai sertifikkasi dari LPJK se ebagai badan ussaha pen nyedia jasa a konstruksi ma aka atas jasa pe erbaikan jaringan listrik yang

101

101

102


dilakukan oleh PT Sinar Elektrik merupakan jenis jasa lain yang dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Oleh karena nilai kontrak pekerjaan perbaikan jaringan listrik yang diajukan oleh PT Sinar Elektrik tidak memisahkan nilai jasa perbaikan dan material yang digunakan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar nilai kontrak pekerjaan perbaikan jaringan listrik tersebut, yaitu Rp500.000.000,00. PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan jaringan listrik: 2% x Rp500.000.000,00 = Rp10.000.000,00.

Kewajiban PT Gajah Makmur terkait pembayaran pekerjaan perbaikan jaringan listrik kepada PT Sinar Elektrik adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan jaringan listrik sebesar Rp10.000.000,00 dan memberikan

bukti

pemotongan

PPh

Pasal

23

atas

penghasilan dari jasa perbaikan jaringan listrik kepada PT Sinar Elektrik; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan jaringan listrik tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2011;

102


3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perbaikan listrik tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2010.

103

103


104

51

OASIS Pe emotonga e gan/Pemu ungutan n PPh

BBA ABB IIIIII PPPPhh PPA ASSA ALL 1155

A. Jasa J Pe elayaran oleh Perusahaan Pelaya aran Da alam N Negeri T27. Pe enghasilan atas Jasa Pelayaran dan d Sew wa Kapal

T27

Flo oating Storage S O Offloadiing (FSO O)

T Suka Be PT erlayar m merupaka an perusahaan pelayaran n dalam negeri n yang melakukan usaha jasa pela ayaran ttermasuk penye ewaan kapal. Pada tangga al 7 Okto ober 2011 PT Sukka Berlayyar melakukan ontrak dengan PT Jaya Pulp dalam ko d ra angka p pengang gkutan ahan setengah jadi un ba ntuk pe embuatan kertass (pulp) dari urabaya ke Jakarrta sebesar Rp20 Su 00.000.00 00,00 da an dibayyarkan ada tang pa ggal 27 Oktober O 2011. Pa ada tang ggal 15 Oktoberr 2011 T Suka Berlayar melaku PT ukan kon ntrak de engan P PT Daen ng Oil erupa pe be ersewaan n kapal yang y difu ungsikan n sebaga ai kapal untuk enyimpanan miinyak dalam pe d ja angka w waktu ttertentu dan ersandar di rig, dengan be d nilai n sew wa sebessar Rp2.5 500.000.0 000,00 bayar pa dib ada tangg gal 17 Oktober 2011. 2 agaimana Ba a perlaku uan PPh atas tran nsaksi di atas?

105

105


J 27 dari

Penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh perusahaan

pelayaran

dalam

negeri

meliputi

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pengangkutan

orang

dan/atau

barang,

termasuk

penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari: -

pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;

-

pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;

-

pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan

-

pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia

Dengan demikian atas penghasilan PT Suka Berlayar dari PT Jaya Pulp yaitu untuk jasa pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (pulp) dari Surabaya ke Jakarta terutang PPh sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final, PPh yang terutang tersebut dipotong oleh PT Jaya Pulp, sehingga perhitungannya sebagai berikut: 1,2% x Rp200.000.000,00 = Rp2.400.000,00. Sedangkan atas penghasilan PT Suka Berlayar dari PT Daeng Oil dari penyewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu yakni satu tahun dan bersandar di rig (termasuk kategori kapal FSO) tidak termasuk dalam pengertian penghasilan dari penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dengan demikian atas penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23

106

106


sebesar 2% dan dipotong oleh PT Daeng Oil dengan penghitungan sebagai berikut: 2% x Rp2.500.000.000,00 = Rp50.000.000,00. Kewajiban PT Jaya Pulp sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pelayaran untuk pengangkutan pulp tersebut sebesar Rp2.400.000,00

dan

memberikan

bukti

pemotongan

tersebut kepada PT Suka Berlayar; 2. menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Nopember 2011; 3. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Oktober 2011 paling lama tanggal 21 Nopember 2011. Kewajiban PT Daeng Oil sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penyewaan kapal FSO tersebut sebesar Rp50.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada PT Suka Berlayar; 2. menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan SSP ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Nopember 2011; 3. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2011 paling lama tanggal 21 Nopember 2011.

107

107


T2 28

T28 8.Pengha asilan attas Sewa a Kapal yang y Dil akukan oleh Pe erusahaa an Pelayyaran kepada Pe erusahaa an Pelayarran Lain P PT Warn na Warrni Maritime adalah a p perusaha an yang g bergerrak di bidang b p pelayaran n

dalam m

neg geri

de engan

b bendera Indonesia yang malayan ni rute P Pelabuha an

Me erak

‒

Pelab buhan

B Bakauhen ni. Pada bulan Ju uli 2011 kapal m milik PT Warna W W Warni Ma aritime banyak b yang seda ang dip perbaiki (naik do ok) makka untuk menu unjang elancaran n pelaya anan terhadap penump p ke ang PT Warna Warni Ma aritime menyew m wa kapal selama 2 bulan dari PT Lautan Indah Ma aritime yang akan dig gunakan untuk mengisii kekoso ongan jad dwal akkibat pe erbaikan kapal-kkapal milik PT Warna Warni Ma aritime. Harga se ewa yang disepa akati ada alah Rp3 300.000.0 000,00 yang dibayyarkan ta anggal 10 Juli 2011. Ba agaimana a perlaku uan PPh atas tran nsaksi di atas?

J 28

Atas pe enghasilan yang g dipero oleh PT Lautan Indah Maritim me dari PT Warna W W Warni M Maritime dari penyew waan kapal untu uk melakukan p pengang gkutan

p penumpa ang darii Pelabu uhan Me erak ke Pelabuhan Baka auheni d dipotong g PPh sebesar 1,2% (satu kom ma dua persen)) dari

108

108

OASIS Pe emotonga gan/Pemu ungutan n PPh

p peredaran n bruto dan bersifat fina al, sehing gga peng ghitunga annya m menjadi s sebagai b berikut: 1,2% x Rp p300.000 0.000,00 = Rp3.60 00.000,00 0. K Kewajiba n PT Wa arna Wa arni Mariitime sebagai pe emotong g PPh P Pasal 15 adalah: a 1. melakkukan pe emotong gan PPh Pasal P 15 atas pem mbayara an jasa ewaan kapal k te ersebut sebesar Rp3.60 00.000,00 0 dan penye memb berikan bukti b pem motonga an tersebut kepa ada PT Lautan L Indah Maritime; 2 menye 2. etorkan PPh Pa asal 15 yang y telah dipo otong ke k Kas Negarra melalu ui Kantorr Pos ata au bank yang y ditunjuk Menteri ngan paliing lama a tanggal 10 Agustus2011 1; Keuan 3. menya ampaikan SPT Masa M PPh Pasal 15 5 Masa P Pajak Julii 2011 paling g lama tanggal 22 2 Agustu us 2011.

D Pub blic Servvice Obliligation (PSO) ( T 2 9T299. Pembaayaran Dana T Samud dra Prattama merupaka m an peru usahaan BUMN yang PT be ergerak dalam d u usaha jassa penye eberanga an (Kapa al Ferry) yang ba anyak melayani m rakyat kecil dengan tarif t dite entukan oleh Pe emerintah.

uk Untu

kew wajiban

penyele enggaraa an

ang gkutan

pe enyebera angan tersebut PT Sam mudra Pratama P mempe eroleh ko ompensa asi

dana

Publlic

Servvice

Ob bligation

(PSO)

dari

Pe emerintah (Ditjen Perhubungan Laut) yang y bessarnya adalah a

109

109


selisih antara pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan biaya pokok penjualan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi. Untuk tahun 2011 PT Samudra Pratama mendapatkan dana

PSO/dana

kompensasi

dari

pemerintah

sebesar

Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). a) Bagaimana

pemotongan

PPh

yang

terutang

atas

pembayaran PSO? b) Siapa yang wajib memotong, menyetor dan melaporkan pemotongan tersebut?

Mengingat besarnya dana PSO yang dibayar oleh

J29

Pemerintah kepada PT Samudra Pratama didasarkan pada selisih harga tiket kelas ekonomi yang dibayar

oleh masyarakat dari harga ekonomisnya maka pemberian kompensasi dana PSO tersebut pada dasarnya merupakan subsidi Pemerintah. Dengan demikian, Ditjen Perhubungan Laut bukan sebagai penyewa kapal, sehingga atas pembayaran dana PSO yang merupakan subsidi oleh Pemerintah tersebut tidak dipotong PPh Pasal 15 oleh Ditjen Perhubungan Laut, melainkan wajib disetor sendiri oleh PT Samudra Pratama sebesar 1,2% dan bersifat final . Adapun perhitungan PPh Pasal 15 adalah sebagai berikut: 1,2% x Rp3.500.000.000,00 = Rp42.000.000,00.

110

110


Ke ewajiban PT Samudra Pra atama ad dalah: 1. menyeto or sendiri PPh yang y terutang dari d peng ghasilan yang diperole eh dari Ditjen Perhubu P ungan Laut terssebut se ebesar Rp42.000.000,00 0 paling lama tanggal t 15 bula an berikkutnya setelah Masa M Pajjak berakkhir. gal 20 mpaikan SPT Massa PPh Pa asal 15 paling p lam ma tangg 2. menyam bulan be erikutnya a setelah h Masa Pajak bera akhir.

B. Ja asa Pelayaran n oleh h Perussahaan n Pelayyaran Luar Ne egeri Jasa Pe elayaran oleh Pe erusahaa an Pelaya aran Lua ar T3 30T30..Negeri y yang Me emiliki BUT B di In donesia a PT T Kayu Alami A ad dalah perusahaa an yang g bergerrak di bidang b pe embuata an mebe el. Dalam m rangka pengan ngkutan ekspor mebel m da ari Indonesia ke e Italia sejak tahun t 2 2009 PT T Kayu Alami membuat

kontrrak

p400.000 0.000,00 Rp

per

ke erja s sekali

sa ama angkut

transporttasi dengan

se ebesar

perusa ahaan

pe elayaran luar neg geri yaitu u Dewys Lines Lttd. yang berdom misili di Sw wiss yang g dibukttikan den ngan Surrat Keterrangan D Domisili (SKD). Pa ada bulan Juli 20 011 dilakkukan 1 (satu) ka ali penga angkutan dan telah dibayyar pada a tanggal 25 Juli 2011. De ewys Lin nes Ltd. sendiri s B U Usaha T Tetap di Indone esia yaitu u BUT Dewys D memiliki Bentuk Lin nes (BUT T DL).

111

111


Bagaimana kewajiban PPh Pasal 15 dari penghasilan yang diperoleh BUT Dewys Lines tersebut?

Kapal Dewys Lines Ltd.-Swiss yang disewa oleh PT

J30

Kayu Alami beroperasi dalam lalu lintas internasional (international traffic) sebagaimana dimaksud dalam

P3B Indonesia-Swiss, sehingga atas penghasilan dari persewaan kapal tersebut dapat dikenai pajak di Indonesia namun tidak melebihi 50 persen dari pajak yang dikenakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan PPh . Mengingat Dewys Lines Ltd. melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia maka atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang dalam lalu lintas internasional tersebut dipotong PPh yang bersifat final sebesar 50% x 2,64% dari peredaran bruto, yang dipotong oleh PT Kayu Alami sebagai pihak yang mencarter. Adapun penghitungan PPh-nya adalah sebagai berikut: 50% x 2,64% x Rp400.000.000,00 = Rp5.280.000,00. Kewajiban PT Kayu Alami sebagai pemotong PPh Pasal 15 atas penghasilan dari BUT Dewys Lines adalah: 1.

melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa penyewaan kapal untuk pengangkutan alat-alat mebel tersebut sebesar Rp5.280.000,00 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada BUT Dewys Lines;

112

112


2.

menye etorkan PPh Pa asal 15 yang y telah dipo otong ke k Kas Negarra melalu ui Kantorr Pos ata au bank yang y ditunjuk Menteri Keuan ngan paliing lama a tanggal 10 Agustus 2011;

3.

menya ampaikan SPT Masa M PPh Pasal 15 5 Masa P Pajak Julii 2011 paling g lama tanggal 22 2 Agustu us 2011.

C. Ja asa Pen nerban ngan oleh Pe erusaha aan Penerban ngan Da alam Negeri N T31.

Carter Pesawat dari Perusaha P aan Pene erbanga an

T T31

Dalam m Negeri

PT T Bumi Nusantara N a menye ewa pesa awat darri PT Vidii Airliness yang merupakan perusa ahaan pe enerbangan dala am nege eri, yang g akan dig anjian gunakan n dalam penerba angan Jakarta-Papua. Dallam perja sewa/carte er

terse ebut,

telah

disepakatti

harga a

dan

cara

pe embayaran. Pada a tanggal 5 Maret 2011 1 PT Bumi Nusa antara telah mem mbayar biaya ca arter seb besar Rp p500.000 0.000,00 (lima r rattus juta rupiah). Ba agaimana a kewajiban pem motonga an atau pemung p utan PPh atas tra ansaksi te ersebut??

J31

h PT Vidi Airliness yaitu Atas penghasila an yang diperole d carter

pesawa at

yang g

akan

nakan digun

untuk

113

113


S Pemotongan/Pemungutan penerbangan PPh Jakarta-Papua

merupakan

penghasilan

berdasarkan perjanjian carter terutang PPh sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari peredaran bruto dan dipotong oleh PT Bumi Nusantara. Perhitungan menjadi sebagai penerbangan Jakarta-Papua merupakan PPh-nya penghasilan berikut: berdasarkan perjanjian carter terutang PPh sebesar 1,8% (satu koma delapan dari peredaran bruto dan dipotong oleh 1,8%persen) x Rp500.000.000,00 = Rp9.000.000,00. PT Bumi Nusantara. Perhitungan PPh-nya menjadi sebagai PPh yang dipotong oleh PT Bumi Nusantara merupakan kredit berikut: pajak bagi PT Vidi Airlines yang dapat dikreditkan terhadap PPh 1,8% x Rp500.000.000,00 = dalam Rp9.000.000,00. yang terhutang SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. PPh yang dipotong oleh PT Bumi Nusantara merupakan kredit pajak bagi Kewajiban PT Vidi Airlines yangNusantara dapat dikreditkan PT Bumi sebagai terhadap pemotongPPh PPh Pasal 15 yang terhutang dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang atas sewa pesawat tersebut adalah: bersangkutan. 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa Kewajiban PT penyewaan Bumi Nusantarapesawat sebagai pemotong Pasal 15 sebesar PPh Rp9.000.000,00 dan atas sewa pesawat tersebutbukti adalah: memberikan pemotongan kepada PT Vidi Airlines; 2. menyetorkan Pasal1515atas yang telah dipotong ke Kas 1. melakukan pemotongan PPh Pasal pembayaran jasa melalui Kantor atau bank yang ditunjuk penyewaanNegara pesawat sebesarPos Rp9.000.000,00 dan Menteri Keuangan paling lamakepada tanggalPT11Vidi April 2011. memberikan bukti pemotongan Airlines; 3. menyampaikan SPTyang Masatelah PPh dipotong Pasal 15 Masa Pajak Maret 2. menyetorkan PPh Pasal 15 ke Kas 2011 Kantor paling lama tanggal 20yang Aprilditunjuk 2011. Menteri Negara melalui Pos atau bank Keuangan paling lama tanggal 11 April 2011. 3. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Maret 2011 paling lama tanggal 20 April 2011.

114

114

OASIS Pemoton P ngan/Pem munguta an PPh

BBA ABB IIVV PPPPhh PPA ASSA ALL 2211//2266

A. Pe egawaii Ekspa atriat ya ang Berstatuss Wajib b Pajak Luar N Negeri

T32 32 T3

T3 32.Pegaw wai Eksp patriat ya ang Bera ada di In ndonesia a Kurang dari Time T Test st

Pa ada tangg gal 1 Ma aret 2010 0, Mr. Fra ancois Du ugarry (seorang warga w ne egara Pe erancis dan be elum mempuny m WP), dittunjuk yai NPW sebagai p presiden direkturr PT MN NX, Tbk. (sebuah h perusa ahaan multi nasio onal di Indonesia yang bergerak b k di bida ang conssumer

go oods) dengan gajji sebesaar US$7,0 000.00 pe er bulan.. Mr. Franco ois Dugarry masih h menjabat seba agai angg gota dire eksi di erusahaa an induk yang ad da di Pera ancis, sehingga ttidak menetap pe ke Indonesia un di Indonesia dan hanya datang d ntuk sup pervisi apat den ngan jaja aran direkksi lainnyya. maupun ra Be erdasarka an data dari kan ntor imig grasi, selama tah hun 2010 Mr. Fra ancois Dugarry D berada di Indon nesia selama 84 hari. Ga aji Mr. Fra ancois Dugarry D d dibayark kan setiap tangg gal 1 bulan berikkutnya de engan nilai n kurrs dollarr mengacu pad da kurs berdassarkan Ke eputusan n Menterri Keuang gan yang g berlaku u.

115

115

116


Bagaimana kewajiban pemotongan PPh yang harus dilakukan PT MNX, Tbk. atas gaji bulan Maret 2010 yang dibayarkan pada tanggal 1 April 2010?

J 32

Mr. Francois Dugarry merupakan subjek pajak luar negeri karena berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama tahun 2010. Ketentuan Pasal 26 UU

PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh, atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang diterima subjek pajak dalam negeri dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Dalam hal antara Indonesia dengan negara lain mempunyai tax

treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka ketentuan perpajakan yang terkait dengan subjek pajak luar negeri harus merujuk pada ketentuan dalam P3B sebagai lex

specialis. Mengingat Indonesia dan Perancis mempunyai P3B, maka ketentuan pemajakan atas Mr. Francois Dugarry tersebut mengacu pada P3B tersebut. Dalam P3B antara Indonesia dan Perancis terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pendapatan selaku pengurus atau komisaris serta pembayaran-pembayaran sejenis yang diperoleh penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus atau anggota dewan komisaris atau bentuk pengurusan yang

116


serupa dari suatu badan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. Dari ketentuan yang tertuang dalam P3B Indonesia-Perancis tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji direktur sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dari perusahaan yang ada di Indonesia dikenai pajak di Indonesia. Sehingga atas gaji yang dibayarkan oleh PT MNX, Tbk. kepada Mr. Francois Dugarry sebagai subjek pajak luar negeri dikenai pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final. Nilai kurs dollar terhadap rupiah sebagai dasar pelunasan PPh yang berlaku untuk tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan 4 April 2010 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/KM.11/2010 adalah Rp9.126,60. Penghitungan PPh Pasal 26 atas gaji yang dibayar kepada Mr. Francois Dugarry: 20% x US$7.000 x Rp9.126,60 = Rp12.777.240,00 Kewajiban PT MNX, Tbk. sebagai Pemotong PPh Pasal 26 adalah: 1. melakukan

pemotongan

PPh

Pasal

26

sebesar

Rp12.777.240,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kepada Mr. Francois Dugarry; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 26 tersebut paling lambat tanggal 10 Mei 2010;

117

117

118


3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran gaji tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa pajak April 2010 paling lambat tanggal 20 Mei 2010.

B. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua T33 Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Sekaligus T 33 33 Rizaldi dan Sofyan Maliki merupakan pegawai PT Sabar Abadi. Pada akhir tahun 2010, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan melakukan pengurangan pegawai. Pada 15 Januari 2011, Rizaldi dan Sofyan Maliki terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Sabar Abadi. Kedua pegawai tersebut berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan masa kerja masing-masing. Rizaldi memperoleh uang pesangon sebesar Rp40.000.000,00, sedangkan Sofyan Maliki menerima uang pesangon sebesar Rp300.000.000,00.

Pesangon

tersebut

dibayarkan

secara

sekaligus kepada Rizaldi dan Sofyan Maliki pada 15 Januari 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan/pemungutan PPh atas pembayaran uang pesangon tersebut?

J33 118

Uang

pesangon

merupakan

penghasilan

yang

diterima pegawai sehubungan dengan berakhirnya


masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (antara lain cuti tahunan yang belum diambil). Atas penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus yang diterima Rizaldi : 0% x Rp 40.000.000,00

= Rp

0,00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus yang diterima Sofyan Maliki : 0% x Rp 50.000.000,00 = Rp

0,00

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 (+) Rp 32.500.000,00 Kewajiban PT Sabar Abadi atas pembayaran uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon

yang

dibayarkan

sekaligus

tersebut

sebesar

Rp32.500.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) atas uang pesangon kepada Rizaldi meskipun dikenai tarif pemotongan 0% serta kepada Sofyan Maliki; 2. menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 Februari 2011;

119

119

120


3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011.

T34. T34 T 34

Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Bertahap

Tjahyo Sumargo telah bekerja sejak tahun 1981 sebagai pegawai tetap pada PT Pasifik Jaya. Pada bulan Januari 2010, Tjahyo Sumargo terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia berhak menerima

pembayaran

Uang

Pesangon

sebesar

Rp600.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap oleh PT Pasifik Jaya dengan jadwal pembayaran sebagai berikut: 1) Bulan Januari 2010

Rp 240.000.000,00

2) Bulan Januari 2011

Rp 120.000.000,00

3) Bulan Juli 2011

Rp 120.000.000,00

4) Bulan Januari 2012

Rp 120.000.000,00

Bagamaina kewajiban pemotongan PPh atas uang pesangon yang diterima oleh Tjahyo Sumargo?

J34

Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan

120


berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Penghasilan berupa Uang Pesangon dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon yang diterima Tjahyo Sumargo: 1) Bulan Januari 2010 : 0% x Rp 50.000.000,00

= Rp

0,00

5% x Rp 50.000.000,00

= Rp 2.500.000,00

15% x Rp 140.000.000,00 = Rp 21.000.000,00 (+) Rp 23.500.000,00 2) Bulan Januari 2011 : 15% x Rp120.000.000,00 = Rp 18.000.000,00 3) Bulan Juli 2011 : 15% x Rp120.000.000,00 = Rp 18.000.000,00 4) Bulan Januari 2012 :

Oleh karena pembayaran Uang Pesangon sudah melebihi 2 (dua) tahun kalender maka tarif PPh Pasal 21 untuk Uang Pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 2012 adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. PPh Pasal 21 yang dipotong tersebut tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

121

121

122


Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Januari 2012 : 5% x Rp 50.000.000,00

= Rp 2.500.000,00

15% x Rp 70.000.000,00

= Rp 10.500.000,00 (+)

Jumlah

= Rp 13.000.000,00

Kewajiban PT Pasifik Jaya atas pembayaran uang pesangon tersebut: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon sebagai berikut : • Bulan Januari 2010 sebesar Rp23.500.000,00; • Bulan Januari 2011 sebesar Rp18.000.000,00; • Bulan Juli 2011 sebesar Rp18.000.000,00; • Bulan Januari 2012 sebesar Rp13.000.000,00; 2. memberikan Bukti Pemotongan atas uang pesangon kepada Tjahyo Sumargo setiap kali melakukan pembayaran uang pesangon, sebagai berikut; • Bukti Pemotongan PPh Pasal 21(Final) atas pembayaran uang

pesangon

Bulan

Januari

2010

sebesar

Rp23.500.000,00; • Bukti Pemotongan PPh Pasal 21(Final) atas pembayaran uang

pesangon

Bulan

Januari

2011

sebesar

Rp18.000.000,00; • Bukti Pemotongan PPh Pasal 21(Final) atas pembayaran uang pesangon Bulan Juli 2011 sebesar Rp18.000.000,00;

122


• Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 atas pembayaran uang pesangon Bulan Januari 2012 sebesar Rp13.000.000,00; 3. menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebagai berikut : • Bulan Januari 2010, paling lambat tanggal 10 Februari 2010; • Bulan Januari 2011 paling lambat tanggal 10 Februari 2011; • Bulan Juli 2011 paling lambat tanggal 10 Agustus 2011; • Bulan Januari 2012 paling lambat tanggal 10 Februari 2012; 4. melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tesebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21: • Masa Pajak Januari 2010 paling lambat tanggal 22 Februari 2010; • Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011; • Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011; • Masa Pajak Januari 2012 paling lambat tanggal 20 Februari 2012.

123

123

124


T35. T35 T 35

Uang Pesangon yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga

Wahyudi Nugroho merupakan pegawai tetap di PT Redjo Mulyo sejak tahun 1989. PT Redjo Mulyo pada tanggal 8 Juli 2011 mengalihkan uang pesangon yang menjadi hak Wahyudi Nugroho sebesar Rp 500.000.000,00 secara sekaligus kepada Yayasan Dana Tabungan dan Pesangon Tenaga Kerja Redjo Mulyo. Bagaimana kewajiban pemotongan/pemungutan PPh PT Redjo Mulyo terkait dengan pengalihan uang pesangon secara sekaligus kepada Yayasan Dana Tabungan dan Pesangon Tenaga Kerja Redjo Mulyo?

J 35

Apabila pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga

Kerja,

maka

Pegawai

dianggap

telah

menerima hak atas Uang Pesangon. Atas pengalihan Uang Pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja melalui pembayaran secara sekaligus tersebut, terutang PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon adalah :

124


0% x Rp

50.000.000,00

= Rp

5% x Rp

50.000.000,00

= Rp 2.500.000,00

15% x Rp 400.000.000,00

0,00

= Rp 60.000.000,00 (+) Rp 62.500.000,00

Kewajiban PT Redjo Mulyo atas pembayaran uang pesangon tersebut: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon

tersebut

sebesar

Rp

62.500.000,00

dan

memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) kepada Wahyudi Nugroho pada saat pengalihan uang pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja ; 2. menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 Agustus 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tesebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2011paling lambat tanggal 22 Agustus 2011.

C. Hadiah dan Penghargaan

T36 T 36T36.

Hadiah Kuis

Sebuah stasiun televisi swasta nasional Gemilang TV yang dimiliki oleh PT Gemilang Corp menyelenggarakan kuis berhadiah

Jadi Milyarder , sebuah kuis yang menuntut

125

125

126


pesertanya memiliki wawasan yang luas seputar pengetahuan umum. Sebagai pemenang pada episode pertama pada 16 Juli 2011

adalah

Rina

Mulyani

yang

meraih

uang

sebesar

Rp185.000.000,00 dan sepeda motor senilai Rp15.000.000,00 (sesuai dengan harga pasar). Rina Mulyani belum memiliki NPWP. Bagaimana kewajiban pemotongan/pemungutan PPh atas pemberian hadiah tersebut?

J36

Hadiah yang diterima oleh Rina Mulyani merupakan objek

PPh

Pasal

21

yang

pemotongan/ pemungutan PPh

wajib

dilakukan

Pasal 21 oleh

penyelenggara kegiatan. Nilai nominal hadiah uang

Rp

Nilai pasar sepeda motor

Rp

Nilai total hadiah yang diterima

Rp

185.000.000,00 15.000.000,00 (+) 200.000.000,00

PPh Pasal 21 atas hadiah yang diterima peserta kuis berhadiah adalah jumlah penghasilan bruto dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh untuk setiap kali pembayaran bersifat utuh dan tidak dipecah. Mengingat Rina Mulyani belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar: 5% x 120% x Rp50.000.000,00

= Rp 3.000.000,00

15% x 120% x Rp150.000.000,00 1

= Rp 27.000.000,00 (+) Rp 30.000.000,00

126


Kewajiban

yang

dilakukan

PT

Gemilang

Corp

selaku

penyelenggara kegiatan: 1. melakukan

pemotongan

PPh

Pasal

21

sebesar

Rp30.000.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada Rina Mulyani; 2. menyetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 10 Agustus 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011. T37. Hadiah Kejuaraan Olahraga T37 T 37

PT Yummy Food yang merupakan perusahaan industri makanan ringan menyelenggarakan

Kejuaraan Nasional Bulutangkis

2010 . Juara tunggal putri pada final yang dilaksanakan tanggal 20 Desember 2010 adalah Dewi Arianti, perwakilan dari Provinsi Banten

dengan

hadiah

berupa

uang

tunai

sebesar

Rp100.000.000,00. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?

J 37

Hadiah yang diterima oleh Dewi Arianti dari PT Yummy Food merupakan penghasilan yang diterima

127

127

128


sehubungan dengan keikutsertaan sebagai peserta perlombaan, sehingga atas hadiah tersebut wajib dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT Yummy Food selaku penyelenggara kegiatan. Penghitungan PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh PT Yummy Food adalah: 5% x Rp50.000.000,00 = Rp

2.500.000,00

15% x Rp50.000.000,00 = Rp

7.500.000,00 (+)

Rp Kewajiban

yang

10.000.000,00

dilakukan

PT

Yummy

Food

selaku

penyelenggara kegiatan: a melakukan

pemotongan

PPh

Pasal

21

sebesar

Rp10.000.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada Dewi Arianti; b menyetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 10 Januari 2011; c melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 paling lambat 20 Januari 2011.

128

OASIS Pemo otongan/ n/Pemung ngutan PP Ph

BBA ABB VV PPPPhh PPA ASSA ALL 2222

A. Pedagang Pen ngump pul T38. Pembe elian darri Pedagang Pen ngumpu l dan

T3 38 T 38

Bukan Pedaga ang Pen ngumpul

PT T Rubberr Jaya ad dalah eksportir karet k yan ng telah ditunjukk oleh KP PP sebag gai pem mungut PPh Pa asal 22, melaku ukan transaksi sebagai be erikut: - tanggal 9 Febru uari 2011 memb beli baha an olah karet dari PT enjual bahan b olah karett hasil Perkebunan Nussantara yang me unan sendiri senillai Rp600 0.000.000 0,00; dan n perkebu uari 2011 memb beli bahan olah kkaret darii Tuan - tanggal 17 Febru Eko, seo orang pe edagang besar yang y me embeli h hasil kare et dari petani karet di se ekitar daerahnya, senilai Rp100.00 R 00.000,00. Ba agaimana a kewajiban pemotongan atau pemun ngutan terkait t tra ansaksi te ersebut??

J 38

Badan usaha u in ndustri atau a ekssportir yang berrgerak dalam sektor ke ehutanan n, perkeb bunan, p pertanian n, dan an ditunjuk seba agai pem mungut PPh Passal 22 perikana

129

129

130


atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan

usahanya

mengumpulkan

hasil

kehutanan,

perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan/atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. PT Rubber Jaya melakukan pemungutan PPh Pasal 22 hanya atas transaksi dengan Tuan Eko karena PT Perkebunan Nusantara tidak termasuk dalam pengertian pedagang pengumpul. PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh PT. Rubber Jaya adalah: 0,25% x Rp100.000.000,00 = Rp250.000,00 PT Rubber Jaya wajib: 1. memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp250.000,00 pada saat pembelian yaitu tanggal 17 Februari 2011 dan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22; 2. menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut atas pembelian dari pedagang pengumpul selama bulan Februari 2011 paling lambat tanggal 10 Maret 2011; 3. melaporkan

pemungutan

PPh

Pasal

22

tersebut

menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Februari 2011 paling lambat tanggal 21 Maret 2011.

130


B. Impor

T39 T 39T39. Impor Peralatan Simulasi Penerbangan PT Aviasi Tetuko yang merupakan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional pada bulan Juni 2011 melakukan impor peralatan simulasi penerbangan pesawat terbarunya untuk keperluan para pilotnya. Nilai impor (termasuk Bea Masuk dan pungutan pabean lainnya) peralatan simulasi tersebut sebesar Rp1.200.000.000,00. PT Aviasi Tetuko telah memiliki Angka Pengenal Impor (API). Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J 39

Setiap impor dikenai pemungutan PPh Pasal 22, namun terdapat 19 kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22

karena dibebaskan atas pengenaan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 untuk 19 kelompok barang tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas dari Direktorat Jenderal Pajak. Peralatan simulasi penerbangan yang diimpor oleh PT Aviasi Tetuko tidak termasuk dalam 19 kelompok barang yang atas impornya dibebaskan dari pungutan PPh Pasal 22 impor

131

131

132


sehingga PT Aviasi Tetuko dikenai pemungutan PPh Pasal 22 impor. PPh Pasal 22 impor disetor sendiri oleh PT Aviasi Tetuko sebesar 2,5% dari nilai impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah Bea Masuk dan pungutan pabean lainnya. Dengan demikian, PPh Pasal 22 yang wajib disetor oleh PT Aviasi Tetuko adalah: 2,5% x Rp1.200.000.000,00 = Rp30.000.000,00. PT Aviasi Tetuko wajib: 1. menyetor PPh Pasal 22 sebesar Rp30.000.000,00 bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk; 2. SSP/SSPCP penyetoran PPh Pasal 22 impor tersebut berfungsi sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22 impor bagi PT Aviasi Tetuko.

T40 T 40T40. Pengecualian Pengenaan PPh Pasal 22 Impor Terkait dengan pertanyaan T39, PT Aviasi Tetuko juga melakukan

impor

pesawat

terbang

terbaru

yang

akan

digunakan sendiri untuk melayani pengangkutan penumpang rute domestik. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

132


J 40

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, pesawat udara yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dikecualikan dari

pemungutan PPh Pasal 22.

Dengan demikian atas impor

pesawat yang akan digunakan oleh PT Aviasi Tetuko tidak dipungut PPh Pasal 22. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 dari Direktorat

Jenderal

Pajak,

teknis

pelaksanaan

ketentuan

pengecualian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

T41 T 41 T40. Barang Bawaan Penumpang Bulan Juli 2011, Tuan Bram Kembara kembali ke Indonesia setelah selama satu bulan berada di Korea dalam rangka tugas dari perusahaan. Saat pulang ke Indonesia, Tuan Bram membawa sebuah jam tangan senilai US$ 200 yang dibeli di Korea. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J 41

Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-

133

133

134


undangan kepabeanan, termasuk dalam kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang tersebut. Ketentuan pengecualian ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan ketentuan kepabeanan, sejak 1 Januari 2011 batas nilai barang bawaan penumpang yang tidak dikenakan bea masuk adalah US $250. Karena barang bawaan Tuan Bram Kembara dari Korea masih berada di bawah batas nilai pembebasan bea masuk, maka atas impor tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22 impor.

C. Penjualan BBM, Gas, dan Pelumas T42. T42 T 42

Penjualan BBM dan Gas

PT Petro Industri, bergerak dalam bidang perdagangan umum berupa penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, sejak tahun 2009 resmi menjadi penyalur BBM non SPBU Pertamina. Selama bulan Juli 2011 melakukan transaksi sebagai berikut: - tanggal 4 Juli 2011 membeli BBM Pertamina senilai Rp300.000.000,00. (Surat Perintah Pengeluaran Barang atau

delivery order tanggal 4 Juli 2011); - tanggal 6 Juli 2011 mengimpor BBM senilai Rp200.000.000,00;

134


- tanggal 11 Juli 2011 menjual BBM yang dibeli dari Pertamina kepada PT Fosil Fuel senilai Rp60.000.000,00 (delivery order tanggal 11 Juli 2011); - tanggal 13 Juli 2011 menjual BBM yang berasal dari impor sendiri kepada PT Daya Motor, perusahaan otomotif, senilai Rp25.000.000,00 (delivery order tanggal 13 Juli 2011). Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J42

Produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan BBM, gas, dan pelumas. Apabila penjualan

dilakukan kepada agen/penyalur maka pemungutan PPh Pasal 22 tersebut bersifat final sedangkan apabila penjualan dilakukan kepada selain agen/penyalur maka pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final. - PT Petro Industri tidak memungut PPh Pasal 22 atas penjualan BBM kepada PT Fosil Fuel karena dalam transaksi ini PT Petro Industri bukan bertindak sebagai produsen atau importir BBM yang dijual. Sebaliknya, PT Petro Industri pada saat membeli BBM dari Pertamina dipungut PPh Pasal 22 oleh Pertamina sebesar Rp900.000,00 (0,3% x Rp300.000.000,00). PPh Pasal 22 tersebut bersifat final karena PT Petro Industri adalah penyalur. PPh Pasal 22 dipungut oleh Pertamina menggunakan bukti pemungutan pada tanggal 4 Juli 2011 yaitu pada saat penerbitan delivery order.

135

135

136


- PT Petro Industri sebagai importir BBM memungut PPh Pasal 22 atas penjualan BBM kepada PT Daya Motor sebesar: 0,3% x Rp25.000.000,00 = Rp75.000,00 Kewajiban

oleh

PT

Petro

Industri

dalam

melakukan

pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM adalah: 1. memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp75.000,00 pada saat penerbitan delivery order yaitu tanggal 13 Juli 2011 dan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22; 2. menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut atas penjualan BBM selama bulan Juli 2011 paling lambat 10 Agustus 2011; 3. melaporkan PPh Pasal 22 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011.

D. Penjualan Hasil Produksi oleh Industri Tertentu

T43 T 43T43.

Penjualan Baja

PT Metal Solid adalah perusahaan yang memproduksi baja baik dalam bentuk produk hulu maupun hilir. Pada tanggal 27 Juni 2011, PT Metal Solid menjual tiang baja kepada PT Karya Konstruktindo dalam rangka pembangunan jembatan antar pulau di Kepulauan Riau senilai Rp30.000.000.000,00.

136


Di bulan September 2011 ternyata ditemukan ada sebagian tiang baja yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diminta, sehingga PT Karya Konstruktindo mengembalikan (retur) tiangtiang baja tersebut senilai Rp5.000.000.000,00. PT Metal Solid telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemungut PPh Pasal 22. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J43

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala KPP,

memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. PT Metal Solid memungut PPh Pasal 22 atas penjualan baja tersebut sebesar: 0,3% x Rp30.000.000.000,00 = Rp90.000.000,00.

Kewajiban Metal Solid dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22 adalah: 1. memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp90.000.000,00 pada saat penjualan yaitu tanggal 27 Juni 2011 dan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22; 2. menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut atas penjualan baja selama bulan Juni 2011 paling lambat 11 Juli 2011;

137

137

138


3. melaporkan PPh Pasal 22 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 masa pajak Juni 2011 paling lambat tanggal 20 Juli 2011. Pada saat terjadi pengembalian barang hasil produksi yang dibeli dari PT Metal Solid setelah bulan terjadinya pembelian, PT Karya

Konstruktindo

selaku

pembeli

membuat

dan

menyampaikan nota retur kepada PT Metal Solid. Nota retur tersebut

harus

dibuat

dalam

masa

pajak

terjadinya

pengembalian barang hasil produksi.

Kewajiban PT Metal Solid atas retur tersebut: 1. mengurangkan PPh Pasal 22 yang harus dipungutnya dari total transaksi penjualan baja di bulan September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (0,3% x Rp5.000.000.000,00); 2. dengan demikian, apabila total PPh Pasal 22 yang harus dipungut atas transaksi selama bulan September 2011 adalah Rp700.000.000,00, maka PPh Pasal 22 yang wajib disetor oleh PT Metal Solid untuk masa pajak September 2011 adalah Rp685.000.000,00 (Rp700.000.000,00-Rp15.000.000,00).

138


E. Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

T 44T44. T44

Penjualan Apartemen Sangat Mewah

PT Ageng Padajaya adalah perusahaan pengembang properti. Pada tanggal 23 Mei 2011 PT Ageng Padajaya menjual satu unit apartemen senilai Rp10.500.000.000,00 (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) kepada Tuan Nafis. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J 44

Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah antara lain apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau

pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi), wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PT Ageng Padajaya memungut PPh Pasal 22 atas penjualan apartemen tersebut sebesar: 5% x Rp10.500.000.000,00 = Rp525.000.000,00.

139

139


Kewajiban PT Ageng Padajaya dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22 adalah: 1. memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp525.000.000,00 pada saat penjualan yaitu tanggal 23 Mei 2011 dan membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22; 2. menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut atas penjualan apartemen sangat mewah selama bulan Mei 2011 paling lambat 10 Juni 2011; 3. melaporkan PPh Pasal 22 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 masa pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

140

140

O OASIS Pem motonga an/Pemun ungutan PPh

BBA ABB VVII PPPPhh PPA ASSA ALL 2233//2266

A. Jenis Jasa Lain J Kep pelabuhanan T4 45T45. Jasa

S a merupakan pe erusahaan dalam m negeri yang PT Tujuh Samudra 9 Septe d bidang pelayaran n. Pada tanggal t ember bergerak dalam gadakan n perjanjian kerja a sama dengan d PT Pelab buhan 2011 meng unia yan ng merrupakan penye elenggara buhan untuk a pelab Du me emberika an jasa bongkarr muat barang, penimb bunan barang b dan terminal pe eti kem mas den ngan niilai kon ntrak se ebesar 000,00 ya ang dibayyar pada a tanggal 12 Septtember 2011. 2 Rp20.000.0 gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh Bag terrkait transaksi tersebut?

J 45 4

Ja asa bong gkar mu uat barang, penimbunan n barang g dan te erminal peti ke emas merupaka m an bagiian darii jasa ke epelabuhanan. Dalam D pe engertian Jasa ke epelabuh hanan

dia antaranya menca akup hal--hal seba agai berikut: 1. penyediiaan kola am pelabuhan dan d pera airan untuk lalu lintas an tempa at berlab buh; kapal da

72

141

141


142 142

2. penyediiaan dan n pelaya anan jasa a derma aga untu uk bertambat, bongkarr muat barang b d dan hew wan serta penye ediaan fa asilitas naik turu un penumpang dan d kend daraan; 3. penyediiaan

da an

pela ayanan

jasa

gudang

dan

te empat

penimbunan ba arang, angkutan n di pera elabuhan n, alat airan pe erta pera alatan pe elabuhan n; bongkarr muat se a termina al peti ke emas, cu urah cair,, curah kering, k 4. penyediiaan jasa dan Ro-R Ro. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2 2) Peraturan Men nteri Keuangan Nomor N 244 4/PMK.03/2008, Jasa Ke epelabuh hanan tiidak termasuk dalam d jen nis jasa la ain yang g merupa akan objjek pemo n PPh Pasal 23 otongan seh hingga atas a jasa a tersebut tidakk dilakukkan pem motongan n PPh Passal 23 ole eh PT Tu ujuh Sam mudra. J Perantara/K Keagena an T4 4 6T46. Jasa

PT Yesoa Indone esia me enerima order dari P PT Ang Lion Internation n penga nal untuk menca arikan perusaha p angkutan n laut dalam rang gka peng giriman bahan baku b oba at dari Ja akarta de engan tujuan Surrabaya. Pada tanggal 9 Septem mber 20 011 PT Yesoa Ind donesia menerbi m pada PT Ang A Lion n Interna ational tkan tagihan kep dengan niilai sebe esar Rp2 22.000.00 00,00 atas jasa tersebut dan bayar pad da tangg gal 12 Se eptembe er 2011. dib Bag gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh terrkait transaksi tersebut?


J 46

Mengingat

penghasilan

yang

diterima

PT

Yesoa

Indonesia dalam transaksi tersebut berkenaan dengan kegiatan

PT

Yesoa

Indonesia

untuk

mencarikan

perusahaan pengangkutan laut maka penghasilan tersebut termasuk penghasilan dari jasa perantara/keagenan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Ang Lion International sebagai pihak yang membayarkan penghasilan. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar: 2% x Rp22.000.000,00 = Rp440.000,00. Kewajiban PT Ang Lion International sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp440.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Yesoa Indonesia; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2011 paling lambat tanggal 20 Oktober 2011.

72

143

143


144 144

T4 4 7T47.. Jasa Peerhotelaan Dalam rangka pen ningkatan n pemah haman para p peg gawai tentang osofi dan n budaya a perusahaan, PT T Gajah Makmurr mengad dakan filo pelatihan tentang t b budaya p perusaha aan yang g diikuti oleh 50 orang ari bagia an produ uksi selam ma satu hari h deng gan men nyewa pegawai da

me eeting ro oom Ho otel Men nara Jaya a yang dimiliki d o oleh PT Tegal Aru um deng gan pola a paket full boa ard seharga Rp300.000,0 00 per paket.

b di Hotel H Me enara Jayya terseb but terdiri dari: Pakket full board a. Room fo or 1 nigh ht g room b. Meeting een c. Overheaad & Scre d. Flip Chaart Bo & Marker M Bo oard e. White Board ook & Balllpoint f. Note Bo S g. Sound System h. Candiess akfast i. 1 x Break fe Break j. 2 x Coffe k. 1 x Luncch ner l. 1 x Dinn Bag gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh terrkait transaksi tersebut?


J 47

Jasa perhotelan n meliputti: a)

ewaan ka amar termasuk tambaha annya jassa perse

di hote el, rumah h pengin napan, motel, m lo osmen, hostel, h

se erta fasillitas yan ng terkait denga an kegiattan perh hotelan untuk ta amu yang menginap; dan n b) ja asa perse ewaan ru uangan untuk ke egiatan acara a ata au pertemuan di hotel, rumah pe enginapan, mote el, losme en, dan h hostel; sehingga pen nyewaan n ruangan hotel dengan pola pa aket full board sebag gaimana tersebut diata as terma asuk da alam pe engertian n jasa perho otelan. Berda asarkan Pasal P 1 ayat a (2) Peratura an Mentteri Keua angan Nomor N 244/P PMK.03/2 2008, jasa perhottelan tidak terma asuk seb bagai jenis jasa yang dikenai pemotongan PP Ph Pasal 23, 2 sehin ngga atass pemba ayaran o x Rp300.00 R 00,00) kepada PT Tegal sebessar Rp15..000.000,00 (50 orang Arum m tidak dilakukan pemoto ongan PP Ph Pasal 23.

T 48

Jasa Penyedia aan Tena aga Kerja a dengan Statuss Tenag ga Kerja sebagai Karyawan Peng gguna Ja asa

da bulan n Oktob ber 2011, PT Na ash sebu uah peru usahaan yang Pad me emprodu uksi paka aian bayii membu uat perja anjian de engan PT T Ubie seb bagai pe erusahaa an penyyedia ten naga kerja untu uk penga adaan karryawan bagian kebersihan se ebanyak 100 o orang. Dalam D perjanjian kerjasam k ma disepa akati: a. tenaga kerja k yan ng disediakan ole eh PT Ub bie menjadi karyyawan

PT Nash;

72

145

145


146 146

b. PT Nash wajib membayar kepada PT Ubie atas jasa

penyediaan tenaga kerja tersebut sebesar Rp50.000.000,00 dan dibayarkan pada tanggal 15 November 2011 Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J 48

Pembayaran kepada PT Ubie atas penyediaan tenaga kerja untuk bagian kebersihan yang dilakukan oleh PT Nash merupakan pembayaran terkait jasa penyediaan

tenaga kerja yang merupakan jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang atas pembayarannya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto pembayaran. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan pada tanggal 15 November 2011 adalah sebesar: 2% x Rp50.000.000,00 = Rp1.000.000,00 Kewajiban PT Nash sebagai Pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp1.000.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Ubie; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 12 Desember 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak November 2011 paling lambat tanggal 20 Desember 2011.


Jasa Pe enyediaa an Tenaga Kerja a dengan n Status

Jasa An ngkutan a Kerja Tetap T sebagai Ka aryawan n Perusahaan T4 4 9T49.. Tenaga

Penyed dia Jasa

PT Sinar Mustika M m merupaka an perussahaan penyedia p a tenaga a kerja untuk sega ala bidang. Pada bulan April 2011 PT Sinar Mustika endapatkkan perm mintaan dari PT Amoel A u untuk me enyediakkan 10 me ora ang tena aga kerja untuk ditempat d tkan di bagian b pe engarsip pan PT Am moel. Attas perm mintaan tersebu ut kemu udian diibuat ko ontrak penyediaan n tenaga kerja antara PT Sinarr Mustikka denga an PT moel yang isinya: Am a. PT Sinarr Mustika wajib menyed diakan 10 orang g tenaga a kerja

yang terrampil da alam bid dang pen ngarsipan n; epegawaian atass 10 oran ng tenag ga kerja ttersebut tetap b. Status ke sebagai pegawa ai PT Sina ar Mustikka; ersebut melaksan m nakan pekerjaan p n berdassarkan c. Tenaga kerja te instruksii/perinta ah yang diberikan d n oleh PT T Sinar M Mustika; njangan,, dan ha ak lain sebagai s tenaga kerja attas 10 d. Gaji, tun orang tenaga t kerja tersebut menjadi kewajib ban PT Sinar Mustika;; enyediaa an tenag ga kerja a terseb but PT S Sinar Mustika e. Atas pe berhak mendap patkan pembaya p aran seb besar Rp p20.000.0 000,00 an yang dibayark d kan pada tanggal 5 setiap p bulannyya; per bula aran seb p besar Rp2 20.000.00 00,00 terrsebut ad dalah: f. Jumlah pembay 1) Untuk

fee atas penyediiaan te enaga kkerja se ebesar

0,00; Rp3.000.000

72

147

147


2) Untuk pembayaran gaji dan tunjangan 10 orang tenaga kerja Rp17.000.000,00 (dilampiri kontrak kerja antara tenaga kerja dengan PT Sinar Mustika dan daftar pembayaran gaji); g. Kontrak penyediaan tenaga kerja antara PT Sinar Mustika

dengan PT Amoel berlaku selama 1 tahun terhitung sejak 1 Mei 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J 49

148 148

Pembayaran oleh PT Amoel kepada PT Sinar Mustika atas penyediaan tenaga kerja untuk bagian pengarsipan merupakan pembayaran terkait jasa penyediaan tenaga

kerja yang termasuk dalam kelompok jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang atas pembayarannya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto pembayaran. Oleh karena dalam tagihan PT Sinar Mustika kepada PT Amoel telah dipisahkan antara pembayaran gaji, tunjangan, dan hak lain kepada tenaga kerja yang ditempatkan di PT Amoel dengan imbalan (fee) atas penyediaan tenaga kerja tersebut maka jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah hanya sebesar imbalan (fee) atas penyediaan tenaga kerja tersebut. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Amoel kepada PT Sinar Mustika sehubungan


dengan jasa penyediaan ten naga kerrja pada tangga al 5 Mei 2011 adalah: 2% x Rp3.000.000,00 = Rp60.0 000,00. Kewajiban PT Amoe el sebagai Pem motong PPh P Pasal 23 atas t adalah: pemb bayaran tersebut t 1. melakukan pemoto ongan PPh Pasal 23 seb besar Rp6 60.000,00 dan memberikan Bukti Pemoto ongan PPh Pasal 23 kep pada PT Sinar Mustika; oran atas pemottongan P PPh Pasa al 23 terrsebut 2. melakukan penyeto bat tangg gal 10 Ju uni 2011; paling lamb n pemotongan PPh P Pasal 23 atas pembayyaran terrsebut 3. melaporkan ambat dala am SPT Masa M PPh Pasal 23 2 Masa Pajak Mei 2011 paling la tanggal 20 JJuni 2011.

T 5 0T500. Jasa AAngkutann PT

B Bangun

Segara a

sebua ah

perrusahaan n

manu ufaktur

yang

memproduksi dan m memasarkkan bara ang-barang kebu utuhan rumah r tangg ga.

Dala am

pro oses

pe endistrib busian

barang

ke

gu udang

depo//distribu utor di luar kotta, PT Bangun B Segara mengad dakan perjan njian ke erja den ngan PT T Sentosa yang g berge erak dib bidang pengangkutan barang. Adapun cara pembayyaran ya ang disepakati adalah dengan mem mperhitu ungkan volume barang g, atau berat

72

149

149


baran ng denga an tarif per p tonasse/per vo olume dan mem mperhitun ngkan jarak tempuh t dari gud dang ke tempat t tujuan. t Bagaimana ke ewajiban n pemottongan atau a pem munguta an PPh terkait t transa aksi terse ebut?

J 50

150 150

Jasa a angkuttan yang g dilakukan oleh h PT Sen ntosa de engan cara a sebaga aimana dimaksud d d di atas tidak termasuk dalam d kelo ompok jenis j jasa lain dalam d PM MK 244//PMK.03//2008.

Transaksi terssebut di atas jug ga tidak memen nuhi pen ngertian sewa u memberikkan hak menggunakan harta yakni kesepakatan untuk ma jangkka wakttu terten ntu baikk denga an perja anjian te ertulis selam maup pun tida ak tertu ulis sehiingga harta h te ersebut hanya dapat digun nakan olleh penerima hak selam ma jangka wakttu yang telah disepakati. Sehingga S a atas pembayyaran se ehubung gan transaksi terseb but buka an merup pakan ob bjek pem motongan PPh Pa asal 23.

B. Se ewa da an Pen nghasila an Lain n Sehu ubunga an den ngan Pe enggun naan Harta

T5 51 T51. Sewaa Kendarraan Ummum PT

un Bangu

Pagi

dalam m

rangkka

acarra

famiily gath hering

M m menyew wa 3 (tig ga) buah h bus da ari PT karryawannya di Malang, Rah hmat Lancar seb buah perrusahaan n jasa tra ansportasi darat untuk jan ngka wakktu 3 harri mulai tanggal 16 1 Juli s.d d. 18 Juli 2011.


PT Bangun Pagi membayar biaya sewa tiga bus selama tiga hari sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 18 Juli 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J 51

Transaksi sewa bus yang dilakukan PT Bangun Pagi memenuhi pengertian sewa yakni kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka

waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati, sehingga atas pembayaran sewa bus tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan oleh PT Bangun Pagi. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 sebesar: 2% x Rp20.000.000 = Rp400.000,00 Kewajiban PT Bangun Pagi sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp400.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Rahmat Lancar; 2. melakukan penyetoran PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Agustus 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011.

72

151

151


152 152

T5 52T52. Sewa Toower/Meenara Koomunikaasi PT Yana Scholast S tika Perm mana merupaka m an peru usahaan yang d bidang persewaa p an tower/menara komunikasi. bergerak dalam da tang ggal 04 April 2011 2 PT T Yana Scholasttika Perrmana Pad me engadakan perjanjian sew wa towe er/menarra komunikasi de engan PT Mobile e Nine Telecom T m sebesa ar Rp60..000.000,,00 selama 2 hun. Pem mbayaran sewa tower/m menara komunikkasi dilakukan tah sekkaligus pada p tang ggal 6 Ap pril 2011. Bag gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh terrkait transaksi tersebut?

J5 52

Pe ersewaan towerr/menara a komun nikasi tid dak term masuk da bjek persewaan tanah dan/ata au bang gunan alam ob se esuai ke etentuan n Peratu uran Pemerintah h Nomo or 29

Tah hun 199 96 tentang Pem mbayaran n Pajak atas a Pen nghasilan n dari Persewaan Tanah dan/atau d u Bangun nan seba agaimana a telah diubah d eraturan Pemerintah No omor 5 Tahun 2002. Namun dengan Pe wa towe er/menara terse ebut termasuk dalam d demikian atas sew pengertian n sewa dan pe enghasila an lain sehubun ngan de engan penggunaa an harta yang ata as pengh hasilannyya dipotong PPh h Pasal 23 oleh pih hak yang g memb bayarkan n pengha asilan ya aitu PT Mobile M Nin ne Teleco om. Bessarnya pemoton p gan PPh h Pasal 23 3 sebesar: 2% % x Rp60..000.000,,00 = Rp1.200.00 00,00.

OASIS Pem motonga an/Pemun ungutan PPh

Kew wajiban PT Mobile Nine Telecom T m sebaga ai Pemotong PPh h Pasal 23 adalah: n PPh Pa asal 23 se ebesar R Rp1.200.0 000,00 1. melakukkan pemotongan dan memberikan Bukti Pemoton ngan PP Ph Pasal 23 kepa ada PT holastika a Perman na; Yana Sch 2. melakukkan pen nyetoran n atas pemotongan P PPh Pasal 23 tersebutt paling lambat l tanggal 10 1 Mei 20 011; motonga an PPh Pasal P 23 atas a tran nsaksi terrsebut 3. melaporrkan pem dalam SPT S Masa a PPh Pasal 23 Masa Pa ajak Apriil 2011 paling p lambat tanggal t 2 Mei 2011. 20

C. Ro oyalti T53. Liccence Nu umber pada p pro oduk Sofftware T 53 T5 PT Openso oft sebag gai distriibutor so oftware berlisensi pada bulan Me ei 2011 menjual m s sejumlah h softwarre berlise ensi kepa ada: a. PT Ewie e System m (rese eller) seb besar Rp225.00 R 0 atas 0.000,00

software e AutoCaad yang dibayar d pada p tan nggal 11 Mei 2011; en user) sebesar Rp50.0 000.000,0 00 atas harga b. PT Qyu Qyu (end software e Microsoft Windows Server sekaligu us melakukan instalasi softwarre denga an biaya Rp2.000 0.000,00 yang dibayar nggal 16 6 Mei 201 11; pada tan c. PT Bang gun Tekknik (end d user) sebesar Rp75.00 00.000,00 0 atas

upgrade e softwaare AutoC n jasa maintenan m nce. Di dalam d Cad dan

72

153

153


154 154

invoice yang diterbitkan PT Opensoft tidak dipisahkan antara biaya upgrade software dan biaya maintenance software yang dibayar pada tanggal 25 Mei 2011. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J53

Mengingat licence number / licence code pada produk

software hanya berfungsi untuk mengaktifkan software agar dapat dioperasikan, maka licence number/licence

code pada produk software tidak dimaksudkan sebagai izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada

pihak

lain

untuk

mengumumkan

dan/atau

memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian atas penghasilan yang diterima oleh PT Opensoft dari: a. penjualan produk software berlisensi yang terdapat licence

number/licence code kepada PT Ewie System dan PT Qyu Qyu tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh; b. pemberian jasa instalasi software kepada PT Qyu Qyu dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar: 2% x Rp2.000.000,00 = Rp40.000,00; c. pemberian jasa maintenance software kepada PT Bangun Teknik dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar:


2% x Rp75.000.000,00 = Rp1.500.000,00. Yang wajib dilakukan pemotongan oleh PT Bangun Teknik. Karena antara biaya upgrade software dan biaya maintenance tidak dipisahkan dalam invoice, maka penghasilan yang dikenai

pemotongan

PPh

Pasal

23

adalah

sebesar

Rp75.000.000,00 (jumlah total). Kewajiban PT Qyu Qyu sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp40.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Opensoft; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 masa pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011. Kewajiban PT Bangun Teknik sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp1.500.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Opensoft; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Mei 2011 paling lambat tanggal 20 Juni 2011.

72

155

155


156 156

D. Bu unga

T5 5 4T54. Bunga Pinjamaan PT Gedhe Toy yang berge erak di bidang b produksi mainan anakak pada a tanggal 1 No ovemberr 2010 melakukkan pinjjaman ana kep pada PT T Berlian Adje,, yang bergera ak di b bidang usaha pengolahan limbah h plastik (Wajib Pajak P bad dan usah ha bukan n bank dan bukan n penyallur pinja aman), sebesar Rp200.00 R 00.000,00 0 dan kep pada Sdr. Tarno Sutarno o sebesa ar Rp100 0.000.000 0,00. Pinjjaman terrsebut d nakan akan a diigunakan n untukk melakukan direncan u Berdasarkkan perja anjian antara a PT T Gedhe e Toy eksspansi usaha. dengan krreditor disepaka d ati bahw wa bung ga pinjaman ma asingasing ad dalah sebesar Rp3.000 0.000,00 dan R Rp1.500.0 000,00 ma perbulan (suku ( bu unga 18%) dan harus dilunasi d dalam ja angka aktu 2 (dua) tah hun. Pem mbayara an angsu uran dilakukan mulai wa tan nggal 1 Desem mber 2010 da an pem mbayaran n selanjjutnya dila akukan setiap s tan nggal 1 bulan b be erikutnya a. Bag gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh terrkait transaksi tersebut?

J 54

A Atas penghasila an beru upa bun nga pin njaman yang d dibayarka an setiap p bulan oleh o PT Gedhe G T Toy kepa ada PT B Berlian Adje dan Sdr. Tarrno Sutarno merrupakan objek

pemotongan PPh Pasal 23 3 yang wajib w dilakukan pemoto ongan PPh Pasal 23 2 oleh PT P Gedhe e Toy.


Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 untuk: a. PT Berlian Adje adalah sebesar: 15% x Rp3.000.000,00 = Rp450.000,00 b. Sdr. Tarno Sutarno adalah sebesar: 15% x Rp1.500.000,00 = Rp225.000,00 Kewajiban PT Gedhe Toy sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp450.000,00 atas pembayaran bunga kepada PT Berlian Adje dan Rp225.000,00 atas pembayaran bunga kepada Sdr. Tarno Sutarno dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Berlian Adje dan Sdr. Tarno Sutarno; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak dilakukannya pemotongan paling lambat tanggal 20 bulan berikut setelah dilakukannya pemotongan.

72

157

157


158 158

E. Dividen

T5 55T55. Dividen PT Inyong Bae, Tb bk. mem mpunyai 100.000 0 lembarr saham yang engan nilai n nom minal Rp p5.000,00 0 per le embar sa aham. beredar de da tanggal 15 Nopemb ber 2010 0, berda asarkan Rapat Umum U Pad Pemegang g

Saham,

Dirreksi

perusaha p aan

me engumu umkan

n dividen n dengan n mekan nisme seb bagai be erikut: pembagian gian dividen kas untukk pemeg gang saham de engan - Pembag kepemilikan sam mpai de engan 10%

se ebesar @ @Rp50,00 0 per

saham; - Pembag gian dividen saham sebesar 1% untu uk peme egang kan sampai deng saham dengan d k kepemili gan 20%; - Pembag gian diviiden dia alokasika an dari cadanga an laba yang ditahan yang dib bentuk dari d tahun-tahun sebelum mnya; gian dividen akkan didisstribusika an pada a tangg gal 15 - Pembag Januari 2011, ke epada para p pem megang saham yang te ercatat nggal 15 Desemb ber 2010 0. pada tan Komposisi pemegang sah ham yan ng terca atat pada tangg gal 15 De esember 2010 adalah seb bagai berrikut: - PT Adja Kelalen dengan d kepemilikan 70% %; hen deng gan kepe emilikan 20%; - PT Ricca Kepribh hang Jah he denga an kepem milikan 10%. - PT Medh


Berikut adalah ikhtisar hak-hak para pemegang saham atau ekuitas perusahaan pada tanggal 15 Nopember 2010: Saham Biasa, nominal @ Rp5.000,00 (100.000 lembar beredar)

Rp500.000.000,00

Agio Saham Biasa

Rp100.000.000,00

Laba Ditahan

Rp650.000.000,00

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

J55

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, pada dasarnya dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan terutang PPh Pasal 23,

namun demikian dalam hal dividen tersebut diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; maka atas pembayaran dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak.

72

159

159


160 160

PPh Pasal 23 atas dividen PT Inyong Bae, Tbk. terutang pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) yaitu pada tanggal 15 Desember 2010; Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar: 1) PT Adja Kelalen yang mempunyai kepemilikan saham sebesar 70% tidak dipotong PPh Pasal 23 karena kepemilikan sahamnya di PT Inyong Bae Tbk. diatas 25% dan dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; 2) PT Ricca Kepribhen dengan kepemilikan saham sebesar 20% dipotong PPh Pasal 23 walaupun dividen tersebut diberikan dalam bentuk saham. Total kepemilikan saham PT Ricca Kepribhen adalah 20% x 100.000 lbr = 20.000 lbr Nilai dividen saham: 1% x 20.000 lbr x Rp5.000,00

= Rp1.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong

= 15% x Rp1.000.000,00 = Rp150.000,00

3) PT Medhang Jahe dengan kepemilikan saham sebesar 10% dipotong PPh Pasal 23 sebagai berikut: Total kepemilikan saham

= 10% x 100.000 lbr = 10.000 lembar

Nilai dividen

= Rp50,00 x 10.000 lembar = Rp500.000,00


PPh Pasa al 23 yan ng dipoto ong

= 15% x Rp5 500.000,0 00 =

Rp75.000,00 Kew bagai Pemotong PPh Pasal 23 wajiban PT Inyong Bae Tbk. seb ada alah: 1) melakukkan pem motongan n PPh Pasal 23 sebesar Rp150.0 000,00 dan Rp7 75.000,00 dan m memberrikan Bukti Pemotongan n PPh a Kepribh hen dan PT Medh hang Jah he; Pasal 23 kepada PT Ricca 2) melakukkan pen nyetoran n atas pemotongan P PPh Pasa al 23 tersebutt paling llambat tanggal 10 1 Januari 2011; 3) melaporrkan pem motonga an PPh Pasal P 23 a atas tran nsaksi terrsebut P 23 Masa Pajak D esember 2010 dalam S SPT Masa PPh Pasal anggal 20 0 Januari 2011. paling la ambat ta

F. Ha adiah T56. Hadiah Pe erlomba aan T5 56

PT Sundays Mart menjadi m p pemenang perta ama lom mba pelayyanan kon nsumen terbaikk yang diadakan oleh Asosiasi Toko Retail Ind dengan hadiah ssebesar Rp30.000 0.000,00 pada ta anggal donesia d 23 Agustuss 2011. Bag a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh gaimana terrkait transaksi tersebut?

72

161

161


162 162

J56

Hadiah perlombaan yang diterima oleh PT Sundays Mart merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan oleh Asosiasi Toko Retail

Indonesia. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar: 15% x Rp30.000.000,00 = Rp4.500.000,00. Kewajiban Asosiasi Toko Retail Indonesia sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp4.500.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Sundays Mart; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 12 September 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 paling lambat tanggal 20 September 2011.

OASIS Pem motonga an/Pemun ungutan PPh

K Pe enjualan n T5 57T57. Komisi

PT Cell In ndonesia a Distrib butor merupaka m an peru usahaan yang ang usa aha perrdagangan, pem masaran dan bergerak di bida h one den ngan me erk "Celli" melalui distriibutor disstribusi handpho yan ng melip puti wilayyah pem masaran seluruh s In ndonesia a. Dalam bulan September 2011, PT P Cell Indonessia Distriibutor emberika an me

diskkon

seb besar

Rp20.000 R 0.000,00

kepada

PT

Bag gusphon ne atas pembe elian pa ada bulan Septtember 2011 seb besar Rp200.000..000,00 dimana d diskon d dimaksud d dicantu umkan seb bagai pe engurang g harga penjuala p oice penjjualan n baik pada invo ma aupun Fa aktur Pajak Kelua aran. Dalam ran ngka me eningkattkan volume pe enjualan,, berdassarkan ma antarra pihak PT Cell Indonessia Distriibutor perjanjian kerjasam B one, disepakati bahwa a PT C Cell Indo onesia dan PT Bagusph berikan komisi k penjuala p n berup pa tamb bahan Disstributor memb disskon/rabat kepada PT Baguspho B one berrdasarkan n penca apaian tarrget terte entu yang telah ditetapka d an. ulan Sep ptember 2011 Penjualan handphone PT Bagusphone bu menuhi ta arget, seh hingga pada p tan nggal 25 Oktoberr 2011 telah mem ndonesia a Distrib butor memberikkan kom misi penjjualan PT Cell In mbahan diskon d se R .000,00. ebesar Rp25.000 berupa tam gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh Bag terrkait transaksi tersebut?

72

163

163


164 164

J 57

Mengingat

komisi

penjualan

berupa

tambahan

diskon/rabat tersebut: • diterima oleh Wajib Pajak Badan (PT Bagusphone);

• merupakan penghargaan atas pencapaian target penjualan; maka atas pembayaran komisi penjualan tersebut termasuk dalam

pengertian

penghargaan

yang

merupakan

objek

pemotongan PPh Pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan oleh PT Cell Indonesia Distributor. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar: 15% x Rp25.000.000,00 = Rp3.750.000,00. Kewajiban PT Cell Indonesia Distributor sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah: 1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp3.750.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Bagusphone; 2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 November 2011; 3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2011 paling lambat tanggal 21 November 2011.

O OASIS Pem motonga an/Pemun ungutanPPh PPh OASIS O Pem motonga an/Pemun ungutan

T5 58

g Fee T58. Listing

PT Ringin A Ageng Tbk. T merupakan perusahaan indu ustri makanan Listing g Fee T58. T58. Listing g Fee ringan. Dalam rang gka mem masarkan produk, PT Ringin Ageng Tbk.

T5 58 T5 58

me elakukan n kerjasama dengan outtlet-outle et yang salah sa atunya ada alah PT MAgeng Mart. saksi yan ng dilaku ukan ter rdapat Lucky PT A Dala T trans Tbk. mer upakan perusah aanindu indu ustrima ma kanan Ringin Ringin PT AAgeng Tam Tbk. mer upakan perusah aan ustri kanan gan. Dal ambiaya rang mem masarkan PTyang Ring rin produk, inAgen Agen Tbk. gan. am rang gka mem masarkan PT Ring rin produk, ggTbk. bia aya listin ng feeDal ya aitu agka penda aftaran attas prod duk ginakan dip pasarkan dalam onkerjasa outlet-ou utlet ters ebut. elakukan kerjasa maden den tlet-outle yangsalah atunya ganout out me salahsa sa elakukan n ma tlet-outle etetyang atunya gan me ada alah PT M PTDala Mart. Dala amtrans trans saksiyan yan ngmela dilaku ukanter ter rdapat Lucky ada alah M am saksi ng dilaku ukan rdapat Lucky kukan Pad da tang gal 9PT Ju uni 201Mart. geng Tb bk. 1, Ringin Ag pembayara an PT aftaran Lucky ebesar se kepada bia ayalistin listin ngfee feeyaaitu ya aitu biaya penda aftaranatMart attasprod prod dukyang yang akan bia aya ng biaya aapenda tas duk ggakan dip pasarkandalam dalamoutlet-ou o utletters ters ebut. dip pasarkan ooutlet-ou utlet ebut. 000,00. Rp14.000.0 gaimana ada kewaj iban emotong gan ata ungutan nbk. PPh Bag ungin pemu Pad da tang gal99pe Ju uni201 201 gengTb Tb bk. mela PT ngin Ag kukan kukan Pad tang gal Ju uni geng mela 1,1,PT RiRi Ag mbayara kepada pe an listin listin ng fee fee kepada mbayara pe ng terrkait tran sebut? saksi teran

Mart se se PT Lucky Lucky Mart ebesar PT ebesar

14.000.0 000,00. Rp 14.000.0 000,00. Rp

J5 58

gaimana a kewaj kewaj iban pe emotong ganpen ata ungutan PPh Bag pemu gaimana aan pe emotong ata Bag uu pemu Pe enghasila listing ngiban fee be erupa bigan iaya ndaftaran nungutan atas nn PPh pr roduk baru seb besar Rp p14.000.0 000,00 yyang ditterima ter rkaittran tran sebut? saksi ter ter rkait sebut? saksi ter oleh

PT

Lucky

Mart

bukan

merup pakan

objek

pemotongan danPe gutan PP Ph Pasal lerupa 23. PTbibi Ageng Andaftaran pemung Ringin enghasila anlisting listing ngfee feebe be erupa iayapen pen ndaftaran atas Pe enghasila an ng iaya nnatas Tbk.

J5 58meprempunya J5 58 pr roduk baib arukew seb besar Rp Rp p14.000.0 000,00 yyang dit dit terima roduk aru seb besar p14.000.0 terima untuk000,00 kukan tida ak wajiban melayyang

Pol tran nsaksi terrsebut. pemotongan PPholPasal Lucky Mart bukan merup merup pakan objek eh 23 PTatas objek Lucky Mart bukan pakan eh PT pe gutanPP PP Ph Pasal Pasal 23.PT PTRingin A motong pemung RinginAgeng andan danpemung pe gutan Ph l l23. AAgeng motong an untuk mela kukan Tb tida me empunya kew wajiban untuk mela Tb kukan k.k. tida akak me empunya aiai kew wajiban motong anPPh PPhPasal P 23 23atas atastran tran nsaksiter ter rsebut. pe pe motong an PPasal nsaksi rsebut.

72

165 72 72

165 165

165


166 166

G. Pe embaya aran Dividen ke Lua ar Nege eri dan n Penju ualan Ha arta

T 5 9T599. Pembbayaran Dividen ke Luar Indonesia PT Flip Lig ght Indon nesia sebuah pe erusahaa an penan naman modal m gal 11 Mei M 2011 mengu umumkan pemb bagian asing, pada tangg viden darri keuntu ungannyya di tahu un 2010, antara la ain kepada: div - Mr. Sneijder, Su ubjek Pa ajak Luar Negeri yang b berdomiisili di Belanda (dibuktiikan den ngan Surrat Keterrangan D Domisili sesuai s dengan format yang y tela ah ditenttukan yang diserrahkan ke epada PT Flip Light L Indonesia), sebesar Rp300.000.000,0 00; - perusahaan

S Spurs

Vehicle

Co.,

perusa ahaan

yang

udukan di d Mauritius, sebe esar Rp5.000.000..000,00. berkedu Bag gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh terrkait transaksi tersebut?

J5 59

dengan nama dan da D Dividen, alam bentuk ap papun, te ermasuk dividen n dari perusaha aan asu uransi ke epada p pemegan ng polis, dan pembag p ian sisa a hasil usaha

kop perasi merupaka m an objek PPh. Ap pabila penerima dividen d t tersebut adalah: - Wajib W Pa ajak badan dalam m negeri (kecua ali Wajib b Pajak badan b t tertentu aimana dijelaska an dalam m halam man 42)) dan sebaga


Bentuk Usaha Tetap maka dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen; - Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka dipotong PPh bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto dividen; - Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap maka dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai dengan tarif dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait. Untuk dapat dipotong PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai dengan P3B maka Wajib Pajak luar negeri penerima penghasilan harus dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai dengan format yang telah ditentukan kepada pemotong PPh. Kewajiban PT Flip Light Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 26 adalah: a. PT Flip Light Indonesia memotong PPh Pasal 26 sebesar: 1) 10%

x

Rp300.000.000,00

=

Rp30.000.000,00

atas

pembayaran dividen kepada Mr. Sneijder. Berdasarkan P3B Indonesia-Belanda atas dividen tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tarif tidak lebih dari 10%; 2) 20% x Rp5.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 atas pembayaran dividen kepada Spurs Vehicle Co. Tarif yang digunakan sesuai dengan Pasal 26 yaitu 20% karena tidak ada P3B antara Indonesia-Mauritius; b. menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipotong atas pembayaran dividen tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2011;

72

167

167


168 168

c. melaporrkan PPh h Pasal 2 26 meng ggunakan n SPT M Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pa jak Mei 2011 pa aling lam mbat tan nggal 20 0 Juni 2011.

T 60

Penju ualan Saham yan ng Dimiliki Wajib Pajak Luar Nege eri

Wo n di Cina)) adalah salah sa atu peme egang ow Way Co. (perusahaan sah Wow Way ham PT Indonat. I W Co. di d bulan Januari 2011 me enjual sah ham yan ng dimilikinya di d PT In ndonat kepada PT Holdindo (pe erusahaa an di Indonesia) senilai s Rp5.000.0 000.000,0 00 dan ke epada Tem matek

Co.

(perussahaan

di

Malayssia)

senilai s

Rp20.000.0 000.000,0 00. gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh Bag terrkait transaksi tersebut?

J6 60

P Penghasi ilan dari penjualan saham Perseroan Terrbatas d dalam ne egeri yang diperoleh Wajib W Paja ak luar negeri n s selain Be entuk Usaha U Tetap T (B BUT) dip potong pajak

besar 20 0 % x 25 % atau 5 % (lima a persen)) dari harrga jual. seb Perseroan Terbata as dalam m negerri terseb but adalah Persseroan ang: Terrbatas ya - sahamnyya dipe erjualbeliikan ole eh pem megang saham yang berstatu us Wajib Pajak lua ar negerii; dan E atau Peru usahaan Publik; - tidak berstatus sebagai Emiten Pasal 26 ini ada alah pembeli yyang dittunjuk Pemotong PPh P bagai pe emotong g pajak. Dalam hal h pembelinya adalah WPLN, W seb


maka yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Perseroan. Bagi

pemegang

saham

Wajib

Pajak

luar

negeri

yang

berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia, maka pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan

apabila

berdasarkan

P3B

yang

berlaku,

hak

pemajakannya ada di Indonesia. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 26 PT Holdindo adalah: a. PT

Holdindo

memotong

PPh

Pasal

26

sebesar

Rp250.000.000,00 (20% x 25% x Rp5.000.000.000,00) atas penghasilan dari penjualan saham yang dibayarkan kepada Wow Way Co; b. menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipotong atas pengalihan saham tersebut paling lambat tanggal 10 Februari 2011; c. melaporkan PPh Pasal 26 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2011 paling lambat tanggal 21 Februari 2011. Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 26 oleh PT Indonat adalah sebagai berikut: a. PT

Indonat

memungut

PPh

Pasal

26

sebesar

Rp1.000.000.000,00 (20% x 25% x Rp20.000.000.000,00) atas penghasilan dari penjualan saham yang dibayar oleh Tematek Co. kepada Wow Way Co; b. menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipungut atas pengalihan saham tersebut paling lambat tanggal 10 Februari 2011;

72

169

169


170 170

c. melaporrkan PPh h Pasal 26 2 meng ggunakan n SPT M Masa PPh Pasal 23/26 Masa M Pajjak Janu uari 2011 paling g lamba at tangg gal 21 Februarii 2011.

T6 6 1T61.. Pembaayaran Jaasa ke Luar Neggeri PT Sistama a Indone esia melakukan pembayyaran ke epada Syystem Internation nal Co. atas jasa manajem men sen nilai Rp500.000.0 000,00. Sysstem

In nternatio onal

Co o.

berke eduduka an

di

Inggris

yang

dib buktikan dengan n Surat K Keteranga an Domisili (SKD D). Penye erahan jasa oleh System S Internatio onal Co.. tersebu ut dilaku ukan lang gsung npa mela alui Bentuk Usaha ( di Indonesia. tan a Tetap (BUT) Bag gaimana a kewajiban pe emotong gan atau pemu ungutan n PPh terrkait transaksi tersebut?

J 61

alah satu u negara a mitra P P3B Indo onesia, Inggris adalah sa s sehingga a perlaku uan PPh bagi Wajib W Paja ak luar negeri n (residentt) Inggriis haruss memp perhatika an ketentuan

B. Salah satu s syarat yang g harus dipenuh d i oleh Syystem dalam P3B Internation nal Co. untuk u dapat men nggunakkan P3B dalam ra angka pemotongan PPh h adalah h Surat Keteran ngan D Domisili. Jenis penghasila an yang dibayarkkan oleh PT Sista ama Indo onesia ke epada nal Co. adalah penghas p silan darri jasa. Dalam D Sysstem Intternation kassus ini, berdasar b rkan P3B B Indone esia-Ingg gris maka a pengh hasilan dari jasa hanya h da apat dikkenai pajjak di In nggris kkarena Syystem nal Co. tid dak mem mpunyai BUT di In ndonesia a. Internation


DAFTAR PERATURAN TERKAIT A. PPh Pasal 4 ayat (2) 1. Umum Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya a) Peratuan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia; b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 3. Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi. 4. Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan

72

171

171


172 172

atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. 5. Hadiah Undian Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian. 6. Transaksi Saham a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa

Efek sebagaimana

telah diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997; b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. 7. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan a) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008; b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008; c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008; d) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian

Pengecualian

dari

Kewajiban

Pembayaran

atau

Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;


e) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/ PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; f) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-80/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 8. Jasa Konstruksi a) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan

atas

Penghasilan

dari

Usaha

Jasa

Konstruksi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009. 9. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari

Persewaan

Tanah

dan/atau

Bangunan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002; c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu

72

173

173


174 174

sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan; d) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. 10. Dividen/SHU Koperasi a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; 11. Dividen yang Diterima Orang Pribadi a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. B. Pajak Penghasilan Pasal 15 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;


3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri; 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri; 6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri; 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Penerbangan Dalam Negeri.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21 1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus; 3. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

250/PMK.03/2008

tentang

Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan; 4. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

252/PMK.03/2008

tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

72

175

175


176 176

5. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

254/PMK.03/2008

tentang

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus; 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

D. Pajak Penghasilan Pasal 22 1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah; 3. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

Pemungutan Pajak Penghasilan

154/PMK.03/2010

tentang

Pasal 22 Sehubungan dengan

Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan

Pasal 22

Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain,


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011. E. Pajak Penghasilan Pasal 23 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008; 3. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

251/PMK.03/2008

tentang

Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi; 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/ 2009 tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian

Sewa

dan

Penghasilan

Lain

Sehubungan

dengan

Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

72

177

177


178 178

F. Pajak Penghasilan Pasal 26 1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 26 atas Penghasilan yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham; 4. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

257/PMK.03/2008

tentang

Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap; 5. Peraturan

Menteri

Keuangan

Pemotongan Pajak Penghasilan

Nomor

258/PMK.03/2008

tentang

Pasal 26 atas Penghasilan dari

Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri; 6. Peraturan

Menteri

Keuangan

Pemotongan Pajak Penghasilan

Nomor

82/PMK.03/2009

tentang

Pasal 26 atas Penghasilan dari

Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan

yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;


G. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

184/PMK.03/2007

tentang

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

72

179

179


180 180

PENYUSUN OASIS PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh Cetakan I ‒ Jakarta Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak. 2011 Pengarah: A. F UAD RAHM ANY A. SJARIFUDDIN ALSAH R. D ASTO LED YANTO Koordinator: PAND O YO SUD IRO HERI SUHERLAN Tim Penulis: ARIF M ULYONO BUD IYANTO D EWI M ASLIKAH IRINE D IANI TYASNITA M A R H ENTIN IKA KURNIAWA TI M UHAM M AD NASRUN N I C O AMA RO S SINULINGGA NURUL HID AYAT R A ISITA AGUS WAHYONO RIZKI NUGRO HO S A M U E L N UGRO HO TRI UTOM O YAYUK NURAZIZAH Editor: S U B D I T H A R M O N I S A S I P E RATURAN P ERP AJAKAN

Pemungutan PPh

Recommend Documents