EVALUASI ATAS EFEKTIFITAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. RKA

EVALUASI ATAS EFEKTIFITAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. RKA

VANESSA FARAH Lourdes Garden Apartment 32H, 082122888133, [email protected]

Drs. Hanggoro Pamungkas, M.Sc

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memberikan masukan mengenai perencanaan pajak yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengevaluasi efektifitas perhitungan pajak untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan. Objek dari penelitian ini adalah PT. RKA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengunakan metode penelitian studi lapangan dan studi literatur. Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dokumenta., Penelitian ini menggunakan data primer berupa laporan keuangan, berupa daftar neraca dan laporan laba rugi keuangan perusahaan yang telah, dan data sekunder berupa peraturan perudang-undangan perpajakan. Perhitungan pajak dimaksudkan untuk melakukan penghematan atas pajak penghasilan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. RKA belum melaksanakan perencanaan pajak yang efektif dan maksima dan disarankan agar PT. RKA harus lebih cermat dalam melaksanakan perhitungan pajak atas pajak penghasilan badannya dengan perencanaan atas beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto serta sebaiknya perusahaan mempekerjakan karyawan yang ahli dan mengerti peraturan perpajakan terkini dan untuk setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebaiknya perusahaan merinci setiap pengeluaran tersebut dan selalu membuat dan menyimpan dokumen-dokumen pendukung agar dapat dijadikan bukti bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut benar-benar ada. Kata Kunci

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Optimalisasi Laba, Beban Pajak, Evaluasi

PENDAHULUAN Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan kelangsungan hidup usaha dan cita–cita untuk mencapai tingkat laba yang maksimal. Dengan pencapaian laba yang maksimal, hal tersebut mencerminkan kesuksesan manajemen perusahaan dalam pelaksanaan operasinya. Laba yang diperoleh tersebut akan dikenakan pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal inilah yang mendorong setiap perusahaan selalu berusaha meminimalisasi pajaknya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan penggelapan pajak atau penghindaran pajak. Penggelapan pajak adalah usaha minimalisasi pajak yang menyalahi peraturan perpajakan dimana hal ini adalah bentuk penyelewengan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak adalah usaha minimalisasi pajak dengan mematuhi ketentuan–ketentuan perpajakan. (Slamet, 2007 : 8). Hal–hal tersebut yang menyebabkan pentingnya suatu Perencanaan Pajak bagi setiap Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan agar dapat meminimalisasi pajaknya dan juga sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak sangat penting dilakukan pada setiap perusahaan yang ingin meminimalisasi laba kena pajak dan meningkatkan efisiensi pembayaran pajaknya sehingga laba yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal bagi perusahaan maupun pemegang sahamnya. Perencanaan pajak yang efektif dan dilakukan jauh sebelum tanggal pembayaran pajak, akan memberikan hasil yang maksimal bagi manajemen perusahaan. Dengan meningkatnya pembangunan di segala sektor oleh pemerintah, pemerintah semakin menggalakkan pembayaran pajak bagi setiap wajib pajak yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan hal itulah setiap perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan selalu berusaha meminimalisasi pajaknya dengan cara–cara yang sesuai dengan ketentuan perundang–undangan perpajakan yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Demikian pula dengan PT. R K A yang sudah melaksanakan perhitungan pajak dalam meminimalisasi pembayaran pajaknya. PT. RKA merupakan perusahaan p e r t a m b a n g a n p a s i r yang berkedudukan di Cileungsi yang memiliki omset yang besar. PT. R K A sebagai salah satu Wajib Pajak Badan harus memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melakukan pembayaran pajak atas laba yang diperolehnya. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya PT. RKA telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun PT. RKA belum melaksanakan perhitungan pajak yang optimal dilihat dari adanya koreksi fiskal positif dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskalnya sehingga sangat diperlukan perencanaan pajak yang efektif.

Perumusan Masalah Titik berat permasalahan yang akan dibahas adalah tentang perhitungan beban pajak yang harus dilakukan oleh PT. RKA serta pengehematan pajak yang dapat diperoleh PT. RKA sebagai WP badan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan WP Badan. Skripsi ini membahas mengenai Pajak Penghasilan Badan, serta menyangkut PPh pasal 21 yang berhubungan dengan penghasilan karyawan yang dapat dihitung dengan metode gross up untuk dapat melakukan penghematan atas beban gaji karyawan yang ditanggung perusahaan dan PPh pasal 23 atas jasa yang dapat dijadikan pengurangan beban pajak.

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mendapat pemahaman lebih mengenai masalah perpajakan, terutama masalah pajak penghasilan badan. 2. Memberikan alternatif perencanaan pajak yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan.

METODE PENELITIAN Dalam usaha memperoleh data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, penulis melakukan serangkaian penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain : 1.

Penelitian Kepustakaan (library research) Dalam menggunakan metode ini, penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, laporan penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

2.

Penelitian lapangan (field research) Pengumpulan data dalam metode ini, yaitu : a. Metode pengamatan (observation) Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan fisik dan peninjauan langsung ke perusahaan untuk mendapatkan data-data perusahaan yang terkait dengan objek penelitian dan juga tentang permasalahan yang diteliti. b. Metode Wawancara (interview) Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan berbagai pihak yang terkait di PT. RKA. c. Metode Dokumentasi (documentation) Dalam metode ini, penulis menelusuri bukti-bukti eksternal maupun internal berupa dokumen-dokumen atas kegiatan yang diteliti

HASIL DAN BAHASAN Perhitungan pajak yang efektif akan membuat perusahaan mampu untuk mengoptimalkan bebanbeban yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Dengan optimalisasi beban-beban tersebut akan mengakibatkan laba fiskal tidak jauh berbeda dengan laba komersial. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan yang efektif atas beban-beban yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto dalam laporan keuangan fiskal. Hasil akhir yang akan dicapai oleh perusahaan atas perencanaan pajak yang dilaksanakannya adalah penghematan pembayaran pajak. Dalam pengakuan pendapatan dan beban, terdapat perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan pajak. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak semua beban yang diakui dalam laporan laba rugi komersial bisa menjadi beban dalam laporan laba rugi fiskal. Koreksi positif atas suatu beban komersial akan menambah laba fiskal perusahaan, sedangkan koreksi negatif atas suatu beban komersial akan mengurangi laba fiskal perusahaan. Dengan rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat terlihat perbedaan antara laba sebelum pajak yang dihasilkan. Dengan perencanaan pajak yang efektif, laba sebelum pajak dapat diminimalkan. Dalam rekonsiliasi fiskal PT. RKA, terdapat banyak pos-pos beban yang dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak yang efektif. Dalam rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak dapat terlihat adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal karena adanya koreksi positif atas beban-beban yang tidak bisa menjadi beban fiskal. Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal yang telah dievaluasi, ada beberapa usulan perencanaan pajak yang menghasilkan optimalisasi beban pada PT. RKA, yaitu : a. Tunjangan PPh Pasal 21 PT. RKA dapat melakukan perhitungan pajak atas PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up dengan memberikan sejumlah tunjangan PPh kepada karyawan yang dapat dijadikan beban fiskal. Beban PPh pasal 21 sebelum perencanaan pajak adalah Rp 140.728.947,- untuk tahun 2010, Rp 200.811.052,- untuk tahun 2011, dan Rp 205.314.826,- untuk tahun 2012,- dan dilakukan koreksi positif. Setelah perencanaan pajak, tunjangan PPh akan diberikan kepada karyawan sebesar Rp 140.728.947,- untuk tahun 2010, Rp 200.811.052,untuk tahun 2011, dan Rp 205.314.826,- untuk tahun 2012. Dengan ini beban perusahaan akan bertambah sebesar tunjangan PPh pasal 21 yang diberikan. b. Tunjangan Transportasi Pegawai Pemberian fasilitas transportasi pegawai tidak efektif karena atas pemberian natura/kenikmatan tidak bisa menjadi beban fiskal. Perencanaan pajaknya adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dan memberikannya kepada karyawan dalam bentuk uang sebagai penambah penghasilan. Atas tunjangan tersebut terkena PPh pasal 21, namun perusahaan dapat membebankannya dalam laporan laba rugi fiskal. c. Tunjangan Fasilitas Perawatan Kesehatan PT. RKA langsung membayar kepada pihak rumah sakit atau apotik terkait atas biaya perawatan para karyawannya. Sebaiknya perusahaan memberikan para karyawan tunjangan perawatan kesehatan sebesar Rp 70.693.000,- untuk tahun 2010, Rp 70.857.000,- untuk tahun 2011 dan Rp 70.753.000,- untuk tahun 2012 yang menjadi objek PPh pasal 21, sehingga beban ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam laporan fiskal. d. Jasa Profesional PT. RKA menggunakan jasa professional untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Atas pemakaian jasa Kantor Akuntan Publik ini, perusahaan harus melakukan pemotongan pembayaran jasa PPh pasal 23. Perencanaan pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan koreksi fiskal atas PPh pasal 23. Dengan ini perusahaan dapat menambah biaya jasa profesional ke dalam laporan keuangan fiskalnya sebesar Rp 564.920,- untuk tahun 2010, Rp 603.440,untuk tahun 2011 dan Rp 604.870,- untuk tahun 2012. e. Konsumsi PT. RKA memberikan makan siang kepada semua karyawan di kantor dengan memakai jasa katering. Atas pemakaian jasa katering, perusahaan harus melakukan pemotongan PPh pasal 23. Perencanaan yang dapat diusulkan adalah dengan koreksi fiskal atas beban yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Perusahaan dapat memasukkan biaya dari hasil koreksi fiskal sebesar

f.

g.

h.

Rp 848.375,- untuk tahun 2010, Rp 889.627,- untuk tahun 2011, dan Rp 891.841,- untuk tahun 2012, sebagai pengurang penghasilan bruto. Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan ini juga termasuk dalam PPh pasal 23 karena PT. RKA memakai jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan atas aktiva perusahaan seperti AC, komputer dan sebagainya. PT. RKA tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa ini, sebaiknya perusahaan melakukan koreksi fiskal atas beban pemeliharaan. Hasil pelaksanaan koreksi fiskal ini dapat menghasilkan penambahan biaya sebesar Rp 700.873,- untuk tahun 2010, Rp 752.223,untuk tahun 2011, dan Rp 741.892,- untuk tahun 2012. Biaya Entertainment Alternatif perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh PT. R K A terhadap biaya entertainment sebesar Rp 18.725.000,- untuk tahun 2010, Rp 18.150.100,- untuk tahun 2011, dan Rp 19.375.000,- untuk tahun 2012 sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 27/PJ.22/1986 adalah dengan membuat daftar nominatif yang memuat tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jenis dan jumlah entertainment serta hal- hal yang berkaitan dengan relasi seperti nama, posisi, nama perusahaan serta jenis usahanya. Perusahaan harus cermat dalam membuat daftar nominatif tersebut sehingga dapat membuktikan bahwa biaya tersebut formal dan terkait dengan kegiatan usaha. Biaya Lain-Lain Menurut Pasal 6 ayat UU PPh 1984 yang sebagaimana telah dirubah menjadi UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3, biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung terhadap operasional perusahaan, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Dalam hasil wawancara dengan manajer PT. RKA, diketahui bahwa biaya lain-lain merupakan biaya atas keperluan pegawai yang dibayar perusahaan seperti liburan keluarga karyawan untuk tingkat manajer. Oleh karena itu, perusahaaan dapat mengkoreksi fiskal biaya tersebut sebesar Rp 13.366.000,- untuk tahun 2010, Rp 11.198.000,- untuk tahun 2011, dan Rp 17.776.000,- untuk tahun 2012.

Berikut adalah tabel-tabel perbedaan pajak penghasilan di tahun 2010,2011, dan 2012

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 Sebelum Setelah Perencanaan Perencanaan Penghematan Pajak Pajak Rp Rp Rp PKP Dibulatkan PPh Badan Terutang Kredit Pajak Pasal 25 PPh Pasal 29

2,914,926,270 2,914,926,000 816,179,280 (310,117,400) 506,061,880

2,771,244,191 2,771,244,000

Presentase Penghematan %

477,748,626

143,682,079 143,682,000 338,430,654

41,47%

(310,117,400) 167,631,226

338,430,654

66,88%

Tabel 4.4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010

4.93%


3,350,445,000 3,350,445,900 938,124,852 (205,263,900) 732,860,952

3,047,162,058 3,047,162,000 552,767,847 (205,263,900) 347,503,947


303,282,942 303,283,900 385,357,005

9.05% 41.08%

385,357,005

52.58%



4,154,313,500 4,154,313,000 1,163,207,640 (580,045,100) 583,162,540

3,852,285,731 3,852,285,000 738,853,932 (580,045,100) 158,808,832


302,027,769 302,028,000 423,353,708

36.48%

423,353,708

72.77%


7.27%

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT. RKA untuk optimalisasi laba perusahaan dan beban pajaknya. Secara umum PT. RKA belum melaksanakan perhitungan pajak dengan efektif baik pada tahun buku 2010, 2011 dan 2012 yang menyangkut PPh pasal 21, PPh pasal 23 ataupun PPh Badan. Dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT. RKA untuk optimalisasi laba perusahaan dan beban pajaknya. Secara umum PT. RKA belum melaksanakan perhitungan pajak dengan efektif baik pada tahun buku 2010, 2011 dan 2012 yang menyangkut PPh pasal 21, PPh pasal 23 ataupun PPh Badan. 1. Perusahaan belum secara optimal melakukan perhitungan pajak dalam mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, hal ini terlihat dari pemberian natura/kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya seperti pemberian uang penggantian transportasi, pemberian pengobatan karyawan, dan perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawannya yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat membebankan pemberian natura/kenikmatan tersebut dalam pengurang penghasilan bruto fiskal perusahaan yang terdapat dalam laporan fiskal perusahaan. 2. Untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT. RKA sebaiknya tidak dilakukan secara terperinci dan tidak menyimpan dokumen-dokumen pendukung agar dapat dijadikan bukti bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut benar-benar ada dan dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal) sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. 3. Dari penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan data yang diperoleh serta kajian ilmu dikarenakan dalam tahap pembelajaran agar dapat lebih maju. 4. PT. RKA tercatat dalam laporan keuangannya baik pada tahun 2010, 2011 dan 2102, tidak melakukan pemotongan atas PPh 23 untuk pemakaian jasa profesional. 5. PT. RKA dapat melakukan koreksi pajak atas biaya entertainment sebesar Rp 18.725.000,- untuk tahun 2010, Rp 18.150.000,- untuk tahun 2011, dan Rp 19.375.000,-, dimana PT. RKA tercatat tidak memberikan/melaporkan daftar nominatif. Daftar nominatif dengan memberikan daftar nominatif atas pelaksanaan entertainment sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 27/PJ.22/1986. 6. PT. R K A dapat melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up karena dapat menghasilkan penghematan PPh Badan sebesar . 7. PT. RKA dapat menghasilkan penghematan PPh badan sebesar Rp 338,430,654, dengan persentase 41,47% untuk tahun 2010, Rp 385,357,005,- dengan presentase 41.08% untuk tahun 2011 dan Rp 423,353,708,- dengan presentase 36.48% untuk tahun 2012, bila melaksanakan perencanaan pajak yang diusulkan. 8. Resiko yang ditanggung oleh PT. RKA jika tidak melakukan perhitungan dan perencanaan pajak yang efektif dan efisien dapat mengakibatkan terlalu besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yang dapat menyebabkan menurunnya laba perusahaan.

Saran Beberapa saran yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak antara lain : Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT. RKA dalam pelaksanaan perhitungan pajak yang efektif, yaitu : 1. PT. RKA harus lebih cermat dalam melaksanakan perhitungan pajak atas pajak penghasilan badannya dengan perencanaan atas beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto (deductible expense). Perusahaan disarankan untuk melakukan perhitungan pajak bersamaan dengan berjalannya kegiatan operasi dengan tujuan perusahaan dapat memahami betul tentang maksuddan tujuandari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Undang Undang No. 36 Tahun 2008 dan paham dalam teori dan praktek akuntansi yang berlaku serta memahami betul praktek administrasi perpajakan. Dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang ada, dengan mengalihkan pengeluaran perusahaan agar diakui sebagai biaya oleh pihak pajak. 2. Dalam membuat rekonsiliasi fiskal sebaiknya perusahaan mempekerjakan karyawan yang ahli dan mengerti peraturan perpajakan terkini agar prose perhitungan dan perencanaan perpajakan perusahaan lebih efektif dan efisien dan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan serta terhindar dari sanksi maupun denda pajak. 3. Untuk setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebaiknya perusahaan merinci setiap pengeluaran tersebut dan selalu membuat dan menyimpan dokumendokumen pendukung agar dapat dijadikan bukti bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut benar-benar ada dan dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal) sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. 4. PT. RKA dapat melakukan permohonan restitusi atas SPT LB tersebut diajukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPh). Kriteria tertentu di atur berdasarkan Pasal 17C ayat (2) 5. Seharusnya untuk Tahun Pajak 2009, 2010 dan 2012 PT. RKA menggunakan tarif Pasal 31E sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 yang terbaru. 6. Ketika terjadi lebih bayar, PT. RKA berhak melakukan restitusi atau pun kompensasi ke masa pajak berikutnya. 7. PT. RKA sebaiknya mengganti pemberian natura atau kenikmatan berupa fasilitas transportasi pegawai dan fasilitas perawatan kesehatan dengan memberikan dalam bentuk uang agar dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, dimana jika perusahaan mengganti fasilitas transportasi dan fasilitas perawatan, dapat menambah beban untuk penghasilan karyawan yang menjadi objek PPh pasa 21, sebesar Rp 21.365.000,- untuk tahun 2010, Rp 22.418.500,- untuk tahun 2011, dan Rp 22.121.750,- untuk tahun 2012 untuk fasilitas transportasi sedangkan untuk fasiltas perawatan kesehatan sebesar Rp 70.693.000,- untuk tahun 2010, Rp 70.857.000,- untuk tahun 2011 dan Rp 70.753.000,- untuk tahun 2012. 8. PT. RKA sebaiknya membuat dan melaporkan daftar nominatif atas pelaksanaan entertainment agar beban tersebut tidak dikoreksi positif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 27/PJ.22/1986. 9. PT. RKA sebaiknya melakukan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up agar dapat menghemat beban pajak atas PPh pasal 21. 10. PT. RKA sebaiknya melakukan pemotongan PPh pasal 23 yang dapat menjadi deductible expense seperti pemakaian jasa professional sebesar Rp 564.920,- untuk tahun 2010, Rp 603.440,- untuk tahun 2011 dan Rp 604.870,- untuk tahun 2012 dan jasa katering sebesar Rp 848.375,- untuk tahun 2010, Rp 889.627,- untuk tahun 2011, dan Rp 891.841,- untuk tahun 2012, sebagai pengurang penghasilan bruto.

REFERENSI Carol P. Tello, Sutherland Asbill.,& Brennan LLP. (2010). Reporting, Withholding, and More Reporting : HIRE Act Reporting and Withholding Provisions. 39(5), 1-13. Hongceng Cao.,& Xiaohui Xu. (2009). Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax, 4(5), 36-39. Juni, Bun Sucento. (2012). Perencanaan Pajakdan Alnalisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalam

Laporan

Keuangan

Menurut

Peraturan

dan

Ketentuan

UU

Perpajakan.1 (3) : 8. Mardiasmo. (2011). Perpajakan.Yogyakarta : Andi. Pamungkas, H. (2012). Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan Untuk Perusahaan Terbuka. 3 (1) : 2. Pearlman, Ronald A, 1998. National Tax Journal : Fresh from The River Styx: The Achilles Heels Of Tax Reform Proposals. ProQuest Reseach Library. Resmi,Siti. (2008). Perpajakan :Teori dan Kasus. Jakarta : Penerbit Salemba Empat Resmi, Siti. (2011). Perpajakan : Teori dan Kasus. (Buku 6 Edisi 1), Jakarta : Penerbit Salemba Empat Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Sumarsan, Thomas. (2012). Perpajakan Indonesia (Edisi 2). Jakarta : Indeks. Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE–27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment dan sejenisnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Penghasilan Pajak Waluyo.(2010). Perpajakan Indonesia buku 2 edisi 9.Jakarta : Penerbit Salemba Empat Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia buku 1 edisi 10. Jakarta : Penerbit Salemba Empat Zain,M. (2008). Manajemen Perpajakan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

RIWAYAT PENULIS Vanessa Farah lahir di kota Jakarta pada 26 Agustus 1988. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi Akuntansi pada tahun 2014.

EVALUASI ATAS EFEKTIFITAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. RKA

Recommend Documents