Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Dalam Penghematan Pajak Terutang (Studi Kasus PT. RITARTA) Nurul Tri Anisa; Fany Inasius, S.E., M.M., M.B.A., BKP Universitas Bina Nusantara, Jl. K. H. Syahdan No. 9, Kemanggisan, Palmerah Jakarta 11480 Indonesia, +62215345830,
[email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak penghasilan badan yang telah dilakukan perusahaan dan memberikan masukan kepada perusahaan dalam penghematan beban pajak terutang yang efektif sesuai dengan peraturan perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis data menggunakan deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang sistematis dan akurat sesuai dengan fakta yang terjadi. Objek penelitian yang digunakan adalah PT. RITARTA dengan kebijakan perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. RITARTA telah mentaati aspek formal perpajakan dengan benar sehingga terhindar dari sanksi administrasi dan pidana tetapi perusahaan kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp933.870.500 pada tahun 2012, Rp2.231.725.250 pada tahun 2013, dan Rp4.919.462.250 pada tahun 2014. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Perusahaan belum memaksimalkan peraturan perpajakan dalam melakukan perencanaan pajak. (NTA)
Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Badan
ABSTRACT
The Research is to evaluate the application of corporate income tax that has been done by the company and give feedback to the company in saving the effective tax burden payable in accordance with the tax regulations. Type of this Research is Qualitative Analysis, with Descriptive Analysis by collecting, processing, and analyzing various data so it has systematic and accurate conclusion in accordance with the real facts. The object of the research is PT. RITARTA with taxation policy. The result is PT. RITARTA had complied with the formal aspects of taxation properly so avoid administrative and criminal sanctions, but companies do not understand about the tax laws and regulations. Tax planning that can be done by the company can obtain tax savings about Rp933.870.500 in 2012, Rp2.231.725.250 in 2013, and Rp4.919.462.250 in 2014. The conclusion of the research is PT. RITARTA has not maximize tax regulation in tax planning. (NTA) Keywords : Tax Planning, Income Tax, Corporate Income Tax
PENDAHULUAN Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pajak yang dibayarnya. Untuk membiayai program-program pembangunan nasional baik sektor fisik maupun non fisik, maka dibutuhkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran atau belanja Negara itu meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Selain itu, penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor bukan pajak, sehingga pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat dan aparat perpajakan sendiri. Pemerintah melalui Kementrian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah dtetapkan dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak lebih diterima oleh masyarakat. Pajak merupakan salah satu penerimaan penting bagi Negara. Sebaliknya, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, pajak dianggap sebagai biaya. Bagi Wajib Pajak Badan salah satunya perusahaan, pajak menjadi kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara dan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perlu strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Dalam mengurangi atau meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan cara tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance yaitu meminimalkan beban pajak dengan cara legal sesuai dengan Peraturan Perpajakan sedangkan tax evasion yaitu meminimalkan beban pajak dengan cara ilegal atau penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, masalah yang menjadi dasar penelitian adalah apakah Wajib Pajak telah menerapkan kewajiban pajak penghasilan dengan benar dan apakah perencanaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak sudah efisien atau belum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada PT. RITARTA mengenai perencanaan pajak yang efektif sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, memberikan gambaran tentang besarnya pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak dan memberikan gambaran mengenai besarnya penghematan pajak yang dihasilkan setelah dilakukan perencanaan pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Kajian Pustaka Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Resmi (2014:399) rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan dalam menentukan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang berakibat adanya perbedaan laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Proses rekonsiliasi fiskal intinya merupakan koreksi fiskal baik positif dan negatif. Dalam Buku Perpajakan Indonesia oleh Sutanto (2013:118) mengatakan bahwa Koreksi Fiskal dapat berupa Koreksi Positif maupun Koreksi Negatif. Koreksi Positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Sebalikya, Koreksi Negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi Positif biasanya terjadi karena terdapat hal-hal sebagai berikut: 1. Beban yang tidak diakui pajak. 2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. 3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortotasi fiskal.
4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyesuaian fiskal lainnya. Koreksi Negatif biasanya terjadi karena hal-hal sebagai berikut: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan final. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortitsasi fiskal. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Penghasilan negatif lainnya.
Menurut Erly Suandi (2013:6), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan secara langsung dari objek penelitian atau perusahaan yang diteliti dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan yang bersangkutan agar diperoleh data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data yaitu observation (pengamatan secara langsung),interview (wawancara), dokumentasi, dan reperformance (penghitungan kembali). Riset kepustakaan yaitu tekhnik pengumpulan data yang bersumber dari daftar buku kepustakaan, literatur, text books, serta dokumen-dokumen yang ada dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.
HASIL DAN BAHASAN Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sangat penting untuk perusahaan mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, karena dengan memiliki pengetahuan terhadap peraturan perpajakan tersebut maka perusahaan dapat memenuhi segala kewajiban perpajakannya tanpa harus melanggar aturan yang berlaku. PT. RITARTA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi kerugian. Sebagai Wajib Pajak, PT. RITARTA telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat bahwa PT. RITARTA telah mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan telah mempunyai NPWP. Selain itu, PT. RITARTA juga telah melakukan pembukuan dengan metode pembukuan accrual basis, menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line) dalam menghitung penyusutan, melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mengisi, menyampaikan, menyetorkan, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak baik SPT Masa maupun SPT Tahunan Pajaknya.
Tabel 1 Pemenuhan Kewajiban Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan PT. RITARTA SPT Tahun 2012
SPT Tahun 2013
SPT Tahun 2014
Tanggal penyetoran
30 April 2013
22 April 2014
24 April 2015
Batas Penyetoran
30 April 2013
30 April 2014
30 April 2015
Setor tepat waktu
Ya
Ya
Ya
Tanggal pelaporan
30 April 2013
24 April 2014
30 April 2015
Batas Pelaporan
30 April 2013
30 April 2014
30 April 2015
Ya
Ya
Ya
Lapor Tepat Waktu
Sumber: Surat Setoran Pajak PT. RITARTA Tahun Pajak 2012, 2013 dan 2014 Berdasarkan Tabel 4.1 Pemenuhan Kewajiban Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan PT. RITARTA tahun 2012, 2013, dan 2014, terlihat bahwa PT. RITARTA telah menyetor dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, PT. RITARTA tidak dikenakan sanksi administrasi berupa terlambat menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. PT. RITARTA telah memenuhi aspek pajak formal dan admisnistratif.
Evaluasi Koreksi Fiskal atas Laba Rugi Perusahaan Laporan keuangan yang disajikan oleh PT. RITARTA telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan nominalnya. Berikut adalah Laporan Laba Rugi PT. RITARTA tahun 2012, 2013, dan 2014. Tabel 2 Laporan Laba Rugi PT. RITARTA Tahun 2012, 2013, dan 2014 PT. RITARTA LAPORAN LABA RUGI Per Tang gal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 KETERANGAN
2012
2013
2014
Pendapatan Underwriting Beban Underwriting Hasil Underwriting Bersih
159 .705.909.321 59 .724.780.461 99 .981.128.860
182.426.732.793 72.013.742.020 110.412.990.773
204.503.658.963 38.715.183.077 165.788.475.886
Hasil Investasi Pendapatan Lain Beban Usaha Beban Lain
7 .293.974.595 2 .685.885.162 (52 .638.637.393 ) (995.221.308 )
9.252.687.650 3.473.362.559 (69.053.087.101 ) 5.757.927.754
12.807.629.547 15.745.454.467 (105.177.455.945) (5.688.392.853)
LABA SEBELUM PAJAK
56 .327.129.916
59.843.881.635
83.475.711.102
Sumber: Laporan Laba Rugi PT. RITARTA Tahun 2012, 2013, dan 2014 (Diolah Peneliti) Berdasarkan tabel diatas tentang Laporan Laba Rugi Komersial PT. RITARTA tahun 2012, 2013, dan 2014, maka dilakukan evaluasi dengan dasar Laporan Laba Rugi Komersial PT. RITARTA. Evaluasi ini bertujuan untuk menemukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan. Berikut adalah perbandingan besarnya pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi oleh peneliti.
Tabel 3 Perbandingan Besarnya Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Dilakukan Evaluasi Keterangan Laba Fiskal Dibulatkan Sebelum Evaluasi Taksiran PPh Badan (25%) PPh dibayar dimuka (PPh Pasal 25) PPh kurang/lebih bayar
Tahun 2012 53.790.561.170 53.790.561.000 13.447.640.250 10.761.516.813 2.686.123.437
Tahun 2013 74.788.435.001 74.788.435.000 18.697.108.750 12.987.130.172 5.709.978.578
Tahun 2014 86.195.26 8.998 86.195.26 9.000 21.548.81 7.250 17.822.19 7.336 3.726.61 9.914
Laba Fiskal Dibulatkan Sesudah Evaluasi Taksiran PPh Badan (25%) PPh dibayar dimuka (PPh Pasal 25) PPh kurang/lebih bayar
58.115.530.731 58.115.530.000 14.528.882.500 10.761.516.813 3.767.365.687
79.885.998.600 79.885.998.000 19.971.499.500 12.987.130.172 6.984.369.328
99.399.51 6.020 99.399.51 6.000 24.849.87 9.000 17.822.19 7.336 7.027.68 1.664
Sumber: Laporan Laba Rugi PT. RITARTA Tahun 2012, 2013, dan 2014 (Diolah Peneliti) Berdasarkan Tabel 3 diatas, hasil evaluasi koreksi fiskal atas Laporan Laba Rugi PT. RITARTA menunjukkan bahwa perusahaan kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan belum maksimal yaitu jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, untuk dapat meminimalkan beban PPh badan, perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak seoptimal mungkin. perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak seoptimal mungkin. Langkah perencanaan pajak yang dapat diterapkan PT. RITARTA yaitu: 1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan seperti penghasilan yang dikenakan PPh final. Dari data yang diperoleh dari perusahaan, sumber-sumber penghasilan perusahaan yaitu: a. Pendapatan underwriting berupa premi asuransi. b. Pendapatan dari hasil investasi. c. Keuntungan selisih kurs pembayaran premi. d. Biaya polis yang merupakan pendapatan dari penggantian biaya administrasi penerbitan polis oleh tertanggung. e. Laba (rugi) penjualan aktiva tetap. f. Pendapatan dari bunga jasa giro. g. Keuntungan selisih pembayaran premi. h. Keuntungan atas bagi hasil bank. Dalam melaksanakan perencanaan pajak, perusahaan harus dapat memaksimalkan penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dan yang dikenakan PPh final. Berdasarkan sumbersumber penghasilan yang ada, maka pendapatan perusahaan atas hasil investasi, pendapatan dari bunga jasa giro, dan keuntungan atas bagi hasil bank merupakan penghasilan yang dapat dijadikan alternatif bagi perusahaan untuk memperkecil Penghasilan Kena Pajak, karena pedapatan-pendapatan tersebut dikenakan PPh final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. 2.
Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan. a. Beban promosi Biaya ini tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dikarenakan tidak ada daftar nominatif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 02/PMK.03/2010. Selain itu, agar biaya promosi dapat dibiayakan, maka biaya promosi harus disertai dengan bukti fisik berupa nota, invoice atau kwitansi pembayaran. b. Beban entertainment dan representasi Beban entertainment dan representasi ini harus dikoreksi dikarenakan tidak ada daftar nominatif. Apabila perusahaan membuat dan melampirkan daftar nominarif ini dan disertai bukti yang jelas dengan asumsi bahwa penerima entertainment bersedia identitasnya ditampilkan dalam daftar nominatif, maka biaya entertainment dan representasi untuk menjamu klien dapat dibebankan berdasarkan jumlah yang tertera dalam daftar nominatif atau dapat dibebankan seluruhnya apabila atas seluruh biaya entertainment dan representasi dibuatkan daftar nominatif. c. Gaji dan tunjangan Dalam beban gaji dan tunjangan perusahaan terdapat biaya yang dikeluarkan untuk olahraga dan rekreasi, biaya kesejahteraan karyawan berupa pemberian fasilitas kepada karyawan bahwa karyawan dapat berobat ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh perusahaan, dan
d.
e.
f.
g.
3.
biaya lain-lain yang tidak dirinci. Perencanaan pajak yang harus dilakukan perusahaan adalah dengan memperkecil (menekan seminim mungkin) biaya olahraga dan rekreasi karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, untuk biaya kesejahteraan karyawan perusahaan dapat memberikan tunjangan, dan untuk biaya lain-lain perusahaan dapat merinci biaya tersebut agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Beban umum lain Beban umum lain perusahaan terdiri dari biaya sumbangan sosial untuk panti asuhan, biaya rapat, dan biaya umum lainnya yang tidak dirinci oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti pemberian biaya sumbangan misalnya untuk sumbangan bencana alam. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk biaya rapat yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah dengan memperkecil (menekan seminim mungkin) karena biaya rapat ini merupakan biaya non fiskal dan perencanaan pajak untuk biaya umum lainnya adalah perusahaan dapat merinci biaya tersebut agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Beban sewa Beban sewa perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa gedung perkantoran yang digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan dan sewa rumah untuk pimpinan cabang. Biaya sewa rumah untuk pimpinan cabang merupakan natura dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi anggota perusahaan maka, perencanaan pajak yang harus dilakukan adalah dengan mengganti biaya sewa dengan tunjangan. Pemeliharaan suku cadang Biaya ini dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pembelian suku cadang kendaraan baik motor maupun mobil yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Namun, terdapat biaya pemeliharaan mobil dewan direksi yang hanya dibebankan 50% sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22-/PJ./2002 Pasal 3 ayat (1). Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tunjangan untuk pemeliharaan dalam bentuk uang tunai kepada direktur. Dengan memberikan tunjangan pemeliharaan mobil, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tunjangan ini dapat dibebankan dan bagi direktur akan menambah penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21. Beban komunikasi (pembelian pulsa) Didalam biaya ini terdapat komunikasi lain yang digunakan untuk pembelian pulsa untuk pegawai dengan jabatan tertentu seperti direktur, manajer dan harus dibebankan 50% sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22-/PJ./2002. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tunjangan komunikasi dalam bentuk uang tunai kepada direktur dan manajer. Dengan memberikan tunjangan komunikasi, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tunjangan ini dapat dibebankan dan bagi direktur akan menambah pengahsilan dan dikenakan PPh Pasal 21.
Pemilihan prinsip dan metode akuntansi a. Prinsip dasar pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan akrual basis (accrual basis) atau kas basis (cash basis). Apabila dibandingkan antara kas basis dengan akrual basis menurut versi perpajakan, dalam hal biaya administrasi dan umum pada basis akrual basis dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan pada kas basis tesebut baru dilaporkan pada saat terjadinya pembayaran. Dari segi strategi perpajakan, lebih menguntungkan dengan memilih metode pembukuan akrual basis daripada kas basis. Dasar pembukuan yang digunakan oleh perusahaan telah benar dan diakui berdasarkan Peraturan Perpajakan b. Pemilihan metode dalam memperoleh aktiva tetap Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan dalam memperoleh aktiva tetapnya yaitu dengan cara Leasing dengan Hak Opsi. Perolehan aktiva tetap dengan leasing dengan hak opsi dapat menghasilkan penghematan pajak dan penghematan cash flow. Karena masa leasing (lease term) lebih pendek dari masa penyusutan fiskal atau umur ekonomis, misalnya masa leasing untuk alat berat bida 2 (dua) tahun, sedangkan masa penyusutan fiskal ada di kelompok II yakni 8 (delapan) tahun. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan fiskal, maka perlakuan perpajakan dari angsuran leasing dapat dibukukan setiap bulan sebagai beban yang bisa dibiayakan (deductible) dalam laporan Laba Rugi Fiskal, sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan dan secara otomatis beban pajak juga akan menjadi lebih rendah di tahun pertama dan tahun kedua. Artinya, bila dari sudut pandang pengusaha, semakin cepat masa pengembalian modal pembelian aktiva tersebut, maka akan semakin menguntungkan atau semakin efisien cara pembelanjaan perusahaan.
c.
Dibandingkan dengan pembelian secara langsung atau tunai, yaitu bisa dibiayakan hanya sebesar biaya penyusutannya saja dengan masa penyusutan bisa 4-8 tahun, sehingga masa pengembalian modalnya akan lebih lama. Cara pembelian ini jelas tidak menguntungkan atau tidak efisien bagi perusahaan. Dengan metode leasing, perusahaan tidak perlu menggunakan dana yang besar sekaligus seperti membeli secara tunai, perusahaan hanya memerlukan dana cicilan setiap bulannya yang bisa diambil dari profit perusahaan. Kelebihan dananya (sebagai pengganti dari pembelian tunai) dapat diputar untuk peningkatan omzet perusahaan atau diinvestasikan ke pilihan portofolio investment yang akan menguntungkan perusahaan baik untuk tujuan investasi jangka pendek (misalnya pembelian saham reksadana) atau investasi jangka panjang (saham/obligasi). Penyusutan aktiva tetap Metode penyusutan yang diperbolehkan secara fiskal adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan perusahaan adalah metode garis lurus. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah metode penyusutan dari metode garis lurus menjadi metode saldo menurun. Dengan menggunakan metode saldo menurun, jumlah penyusutan di awal periode akan lebih tinggi nilainya dibanding periode berikutnya. Metode garis lurus akan menghasilkan laba fiskal lebih tinggi daripada saldo menurun dan berdampak pada beban PPh yang lebih tinggi sedangkan, beban PPh terutang menggunakan saldo menurun lebih efisien daripada menggunakan garis lurus. Peredaran usaha PT. RITARTA selalu naik dari tahun ke tahun dan juga perusahaan tidak pernah mengalami kerugian. Jika kemungkinan perusahaan mengalami keuntungan atau pendapatannya akan meningkat, maka lebih baik perusahaan menggunakan saldo menurun, karena akan menghasilkan laba fiskal lebih kecil (pembebanan penyusutan yang dapat dibebankan yang digunakan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto besar) yang mengakibatkan besarnya PPh terutang menjadi lebih kecil.
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak (Tax Planning) Berikut adalah perbandingan perhitungan besarnya pajak terutang sebelum dah sesudah perencanaan pajak (tax planning): Tabel 4 Perbandingan Besarnya Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak
Sebelum Tax Planning
Sesudah Tax Plannig
Keterangan Laba Fiskal Dibulatkan Taksiran PPh Badan (25%) PPh dibayar dimuka (PPh Pasal 25) PPh kurang/lebih bayar
Tahun 2012 58.115.530.731 58.115.530.000 14.528.882.500 10.761.516.813 3.767.365.687
Tahun 2013 79.885.998.600 79.885.998.000 19.971.499.500 12.987.130.172 6.984.369.328
Tahun 2014 99.399.51 6.020 99.399.51 6.000 24.849.87 9.000 17.822.19 7.336 7.027.68 1.664
Laba Fiskal Dibulatkan Taksiran PPh Badan (25%) PPh dibayar dimuka (PPh Pasal 25) PPh kurang/lebih bayar Penghematan
54.380.048.548 54.380.048.000 13.595.012.000 10.761.516.813 2.833.495.187 933.870.500
70.959.097.348 70.959.097.000 17.739.774.250 12.987.130.172 4.752.644.078 2.231.725.250
79.721.66 7.746 79.721.66 7.000 19.930.41 6.750 17.822.19 7.336 2.108.21 9.414 4.919.46 2.250
Sumber: Laporan Laba Rugi PT. RITARTA Tahun 2012, 2013, dan 2014 (Diolah Peneliti) Berdasarkan dari tabel diatas, besarnya pajak terutang setelah dilakukan perencanaan pajak (tax planning), menghasilkan jumlah pajak terutang pada tahun 2012 menjadi kurang bayar Rp2.833.495.187 dan menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp933.870.500. Pajak yang kurang bayar tahun 2013 menjadi Rp4.752.644.078 dan menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp2.231.725.250. Pajak yang kurang bayar tahun 2014 menjadi Rp2.108.219.414 dan menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp4.919.462.250.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis atas kewajiban perpajakan PT. RITARTA, maka dapat diambil kesimpulan yaitu, PT. RITARTA telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam hal menghitung, melaporkan, dan menyetorkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012, 2913, dan 2014 serta SPT Masa Tahun 2012, 2013, dan 2014 secara tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi administratif. PT. RITARTA telah mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan telah mempunyai NPWP. Metode pembukuan yang digunakan PT. RITARTA adalah dengan akrual basis (accrual basis) dan metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan adalah garis lurus (straight line). dengan mengestimasi masa manfaat 5-8 tahun untuk kendaraan bermotor, perlengkapan komputer, perabot dan peralatan kantor. Kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu berupa motor dan mobil baik mobil non sedan dan mobil sedan yang dibebankan 100%. Sehubungan dengan kesejahteraan karyawan, perusahaan telah memberikan banyak fasilitas berupa tunjangan namun tidak semua fasilitas yang diberikan oleh perusahaan diakui secara fiskal karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha atau berbentuk natura. Perusahaan kurang memahami Peraturan Perpajakan yang berlaku sehingga rekonsiliasi fiskal yang dibuat oleh perusahaan belum sepenuhnya memenuhi Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dalam memperoleh aktiva tetap perusahaan, dilakukan dengan cara pembelian tunai. Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Laba Rugi Perusahaan, besarnya pajak terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) adalah sebagai berikut: a. Besarnya pajak terutang sebelum dilakukan perencanaan pajak adalah Rp3.767.365.687 pada tahun 2012, Rp6.984.369.328 pada tahun 2013, dan Rp7.027.681.664 pada tahun 2014. b. Besarnya pajak terutang sesudah dilakukan perencanaan pajak adalah Rp2.833.495.187 pada tahun 2012, Rp4.752.633.078 pada tahun 2013, dan Rp 2.108.219.414 pada tahun 2014. c. Atas perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan, menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp933.870.500 pada tahun 2012, Rp2.231.725.250 pada tahun 2013, dan Rp4.919.462.250 pada tahun 2014. Perusahaan diharapkan selalu mentaati Peraturan Perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi dan tidak diakuinya biaya sebagai pengurang penghasilan bruto. Untuk lebih menjamin keakuratan Laporan Laba Rugi Fiskal perusahaan yang akan berpengaruh terhadap jumlah pajak terutang, PT. RITARTA sebaiknya mengikutsertakan karyawan yang khusus dalam menangani pajak untuk mengikuti seminar maupun pelatihan pajak secara berkala seperti mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti Brevet Pajak A dan B. Menghindari pembiayaan yang diperuntukkan untuk kepentingan pemegang saham ataupun pihak ketiga yang memiliki hubungan usaha dengan kegiatan usaha perusahaan sehingga biaya operasional perusahaan akan berkurang. Sehubungan dengan pemberiaan kesejahteraan karyawan, sebaiknya perusahaan memberikan tunjangan pulsa, tunjangan pemeliharaan kendaraan, tunjangan pengobatan dan rumah sakit sebagai tunjangan bagi karyawan sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan sebaiknya perusahaan mengurangi pengeluaran untuk biaya rapat yang dipeuntukkan untuk konsumsi beberapa pegawai saja. Dalam pemilihan metode penyusutan aktiva tetap, sebaiknya perusahaan mengganti metode penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan saldo menurun, karena akan menghasilkan laba fiskal lebih kecil (pembebanan penyusutan yang dapat dibebankan yang digunakan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto besar) yang mengakibatkan besarnya PPh terutang menjadi lebih kecil. Dalam pemilihan metode dalam memperoleh aktiva tetap, perusahaan dapat menggunakan metode Leasing dengan Hak Opsi (Finance Lease) karena dapat menghasilkan penghematan pajak dan penghematan cash flow perusahaan. PT. RITARTA dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan dengan jangka waktu penyampaian pembetulan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa pajak apabila terdapat data yang tidak akurat.
REFERENSI Buku Pedoman Standar Operasional PT. RITARTA. Drs. Chairil Anwar Pohan, M. (2013). Manajemen Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Departemen Keuangan Indonesia, diakses 15 Januari 2015 dari http://www.depkeu.go.id Katuuk, Y. C. (2013). Analisis Penerapan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap Pada PT. Angkasa Pura I (Persero). Jurnal EMBA, 1 (3), 540-550. ISSN: 2303-1174, diakses 3 Maret 2015 dari http://www.download.portalgaruda.com Hardiyan, Y. “Belum Semua Perusahaan Asuransi Publikasi Laporan Keuangan”. 5 Oktober 2013, diakses 4 Juli 2015 dari http://www.bisnis.com Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Laporan Keuangan Tahunan PT RITARTA Tahun 2012, 2013, dan 2014. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. Merry. (2012). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Di PT UBN, Jakarta. Universitas Bina Nusantara. Mughal, M. M., & Akram, M. (2012). Reason of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflection from Pakistan. Journal of Economics adn Behavioral Studies , 4 (4), 217-222. ISSN: 2220-614, diakses 22 Maret 2015 dari http://www.ifrnd.org Natakharisma, V., & Sumadi, I. K. (2014). Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Udayana, 8 (2), 324-339. ISSN: 2302-8556, diakses 24 Februari 2015 dari http://www.download.portalgaruda.com Okoye, P. V., & Ezejiofor, R. (2014). The Impact Of E-Taxation On Revenue Generation In Enugu, Nigeria. International Journal of Advanced Research, 2 (2), 449-458. ISSN: 2320-5407, diakses 2 februari 2015 dari http://www.journalijar.com Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang NyataNyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan
Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 Tentang Akuntansi Asuransi Kerugian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Priantara, D. (2011). Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak.Jakarta: Indeks. Putusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-9/BL/2012 Tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perushaan Reasuransi. Purnamasari, R. (2011). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Untuk Menghitung Pajak Terutang PT Asuransi Bintang Tbk., Jakarta. Universitas Bina Nusantara. Rajeswari, D. K., & Mary, M. T. (2014). The Trend and Pattern Of Income Taxation In India. International Journal of Business and Administration Research Review, 2 (5), 118-124. ISSN: 2348-0653, diakses 24 maret 2015 dari http://www.ijbarr.com Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Bank Sulut. Jurnal EMBA, 1 (3), 950-958. ISSN: 2303-1174, diakses 22 februari 2015 dari http://www.ejournal.unsrat.ac.id Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal EMBA, 1 (3), 410-418. ISSN: 2303-1174, diakses 3 Maret 2015 dari http://www.academia.edu Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Udayana, 5 (1), 231-250. ISSN: 2302-8556, diakses 21 Januari 2015 dari http://www.download.portalgaruda.org Savita, & Gautam, L. (2013). Income Tax Planning: A Study of Tax Saving Instruments. International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR), 2 (5), 83-91. ISSN: 23194421, diakses 24 Maret 2015 dari http://www.academia.edu Suandy, E. (2013). Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 Tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18).
Undang-Undang Nomor 16 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (2008). Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
RIWAYAT PENULIS Nurul Tri Anisa lahir di kota Jakarta pada Tanggal 15 Juli 1994. Peneliti menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi dengan peminatan Perpajakan pada Tahun 2015.
