PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK Leni Marlina, Popi Fauziati, Resti Yulistia Muslim Email :
[email protected] ABSTRACK This reseach aims to understand the application of tax planning with the methods gross up to count receipts from income tax artickel 21 employees at company padang city. The data used in this research is taken from secondary datathrough finacial reports company as list salary, profit reports compensation, and other supporting dokuments. Through income tax calculations artickel 21employees by means of a method of gross up and the net result was obtained on the method namely if the compay using a method of gross up, the company will pay an income tax of smaller companies and net oncome becomesgreater than using a net method. The reseach results show that the tax planning company with applaying to minimize the amount of tax Keywords : PPh Artickel 21, Tax Planning, Gross Up Method, Net Methode. PENDAHULUAN
laba bersih. Upaya meminimalkan pajak
Latar Belakang
secara eufimisme sering disebut dengan
Dari
segi
ekonomi,
perencanaaan pajak (tax planning) atau
pajak
(tax sheltering). Umumnya perencanaan
merupakan perpindahan sumber daya dari
pajak merujuk pada merekayasa usaha atau
sektor privat (perusahaan) kesektor publik.
transaksi wajib pajak supaya utang pajak
Pemindahan sumberdaya tersebut akan mempengaruhi
daya
beli
berada pada jumlah yang minimal tetapi
(purchasing
masih dalam bingkai peraturan perpajakan.
power) atau kemampuan belanja (spending
Namun perencanaan pajak juga dapat
power) dari sektor privat. Agar tidak
berkonotasi positif sebagai perencanaa
terjadi keganguan yang serius terhadap
pemenuhan kewajiban perpajakan secara
jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiaban perpajakan
lengkap, benar, dan tepat waktu hingga
harus dikelola
dapat menghindari pemborosan sumber
dengan baik. Bagi negara pajak adalah
daya (Suandy, 2011)
salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
pengeluaran biaya, baik pengeluaran rutin
merupakan salah satu pajak yang paling
maupun
sering
pengeluaran
pembagunan.
berhubungan
langsung
dengan
pajak
masyarakat, khususnya para pegawai. PPh
merupakan beban yang akan mengurangi
Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
Sebaliknya
bagi
perusahaan
1
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
yaitu
dan pembayaran lain dengan nama dan
memberikan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan
perhitunganya menggunakan rumus gross
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
up yang jumlahnya sama besar dengan
yang
pribadi.
jumlah pajak yang dipotong dari karyawan
Penerima penghasilan yang dipotong PPh
Peneliti memilih PT.X Kota Padang
Pasal 21 adalah orang pribadi yang
sebagai tempat penelitian karena PT.X
merupakan
uang
merupakan perusahaan yang termasuk
pesangon, pensiun atau uang manfaat
dalam wajib pajak badan yang memiliki
pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan
kewajiban untuk membayar pajak
hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan
untuk
pegawai yang menerima atau memperoleh
Penelitian yang merujuk tentang strategi
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
penghematan pembayaran pajak telah
jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang
dilakukan
menerima atau memperoleh penghasilan
diantaranya; Sahilatua dan Noviari (2013)
sehubungan dengan keikut sertaannya
di Indonesia yang meneliti tentang sebuah
dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2011).
perusahaan
dilakukan
oleh
pegawai,
Menurut
penerima
tunjangan
pegawai
oleh
yang
perusahaan pajak
maupun
beberapa
bergerak
yang
baik
prusahaan.
peneliti,
dibidang
industri dan perdagangan kosmetik, Wafa
Sahilatua dan Noviari (2013) menyatakan
(2013) yang bertujuan untuk menganalisis
menghitung PPh 21 karyawan dapat
data
digunakan 4 (empat) alternatif. Alternatif
komponen pembentuk gaji dan hal hal
yang pertama adalah gross method yaitu
lainnya
metode dimana karyawan yang akan
digunakan untuk menghitung PPh pasal 21
menanggung
pajak
kariawan dengan menggunakan metode
penghasilan. Alternatif kedua yang dapat
Gross Up, Darmayasa dan Hardika (2011)
dipilih adalah net basis yaitu metode
meneliti tentang pertumbuhan pajak di
dimana perusahaan atau pemberi kerja
indonesia.
akan
sendiri
(2007)
dimana
dalam
yang
Zain
orang
metode
jumlah
menanggung
gaji
karyawan
berkaitan
dan
yang
kompone
kemudian
pajak Rumusan Masalah
karyawannya. Alternatif ketiga adalah
Berdasarkan uraian latar belakang
metode tunjangan pajak yaitu metode
penelitian diatas dan beberapa penelitian
dimana perusahaan memberikan tunjangan
sebelumnya maka masalah hal tersebut
pajak sejumlah PPh yang terutang kepada
dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai
karyawan. Alternatif keempat atau yang
berikut
terakhir disebut dengan gross up method 2
1. Bagaimanakah
penerapan
setelah
dilakukan
penerapan
perencanaan pajak penghasilan
perencanaan pembayaran pajak
pasal
penghasilan pasal 21 sebagai
21
sebagai
penghematan
strategi
pembayaran
strategi
pajak pada karyawan PT.X? 2. Bagaimanakah
penghematan
pembayaran pajak.
perbandingan
3. Mengetahui
dampak
perhitunhan jumlah pajak yang
dihasilkan
harus
perencanaan pajak penghasilan
dibayar
perusahaan
oleh
yang
setelah dilakukannya penerapan
pasal
perencanaan pajak penghasilan
penghematan
pasal
pajak.
21
sebagai
penghematan
strategi
pajak
pada
21
sebagai
strategi
pembayaran
Manfaat Penelitian
karyawan PT. X?
1. Bagi peneliti
3. Bagaimanakah perubahan
dampak
Setelah melakukan penelitian
penerapan
ini, peneliti dapat mengetahui
perencanaan pajak penghasilan
sejauh
pasal 21 digunakan sebagai
perencanaan
strategi
mampu
penghematan
pembayaran
penerapan
pajak
pada
mana
teori
perpajakan mengatasi
permasalahan
karyawan PT.X ?
dalam
tentang
yang
suatu
terjadi
perusahaan,
peneliti juga dapat menambah
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari dilakukannya
wawasan pengetahuan
penelitian ini adalah:
kemampuan
1. Menganalisis komponen data
berfikir
serta dalam
bidang perpajakan khususnya
gaji karyawana dan komponen-
mengenai perencanaan pajak.
komponen pembentuk gaji dan
2. Bagi perusahaan
hal-hal lain yang berkaitan,
Hasil penelitian ini diharapkan
yang
dapat memberikan gambaran
untuk
kemudian
digunakan
menghitung
pajak
dan
sumbangan
pemikiran
penghasilan pasal 21 sebagai
pada perusahaan khususnya
strategi
PT.X
penghematan
pembayaran pajak.
Kota
merencanakan
Padang
dalam dan
2. Membandingkan jumlah pajak
mengendalikan besarnya pajak
yang harus dibayar perusahaan
yang akan dibayar dan dapat 3
membantu pihak manajemen
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
dalam mengambil keputusan
timbal (kontraprestasi) yang langsung
maupun kebijakan yang tepat
dapat ditunjukkan dan yang digunakan
bagi perusahaan.
untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2011) ada
TINJAUAN PUSTAKA
dua fungsi dari pajak, yaitu:
Pajak
1. Fungsi budgetair
Definisi Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28
Pajak sebagai sumber dana bagi
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
pemerintahan untuk membiayai
Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1
pengeluaran-pengeluarannya.
dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah
2. Fungsi mengatur (regulerend)
kontribusi wajib kepada negara yang
Pajak
terutang oleh orang pribadi atau badan
mengatur
yang
kebijaksanaan pemerintah dalam
bersifat
memaksa
Undang-Undang,
berdasarkan
dengan
sebagai
alat
atau
untuk
melaksanakan
bidang sosial ekonomi Contoh:
tidak
a. Pajak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
yang
digunakan untuk keperluan negara bagi
dikenakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
minuman
terhadap keras
mengurangi
Menurut Brotodiharjo dalam Wafa
tidak
untuk
konsumsi
minuman keras.
(2013) “ pajak adalah iuran kepada negara
b. Pajak
(yang dapat dipaksakan) yang terutang
yang
tinggi
oleh orang yang wajib membayarnya
dikenakan
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
barang-barang
mendapatkan
yang
untuk mengurangi gaya
yang
hidup konsumtif.
prestasi
langsung
dapat
gunanya
adalah
kembali,
ditunjuk, untuk
dan
mewah
c. Tarif pajak untuk ekspor
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
terhadap
sebesar
umum
0%
untuk
berhubung dengan tugas negara yang
mendorong expor produk
menyelenggarakan pemerintahan.
indonesia
Menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah
dunia.
iuran
rakyat
kepada
kas
Pajak Penghasilan
negara
Definisi Penghasilan
berdasarkan undang-undang (yang dapat 4
dipasaran
Menurut Undang-Undang Republik
dapatmengestimasi kebutuhan kas
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4
untuk pajak dan menentukan saat
ayat
pembayaran
1,
“penghasilan,
yaitu
setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang
sehingga
dapat
menyusun kas secara akurat.
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik
Tarif Pajak
yang berasal dari Indonesia maupunluar
Tabel Tarif Pajak Untuk Wajib
Indonesia, yang dapat dipakai untuk
Pajak Orang Pribadi
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
nama dan dalam bentuk apapun”. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15% Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 25%
Pajak penghasilan Pasal 21 adalah
Diatas Rp. 500.000.000,00
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
Penghasilan untuk wajib pajak orang
pun sehubungan dengan pekerjaan atau
pribadi dalam negeri tahun 2013.
jabatan, jasa, atau kegiatanyang dilakukan
Berdasarkan pasal 31 E Undang-
oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam sebagaimana
Pasal
21
dimaksud
undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
dalam
Undang-Undang
30%
Sumber: Pasal 27 Undang-undang Pajak
lain dengan nama dan dalam bentuk apa
negeri,
5%
penghasilan Wajib Pajak Badan dalam
Pajak
negeri dengan peredaran bruto sampai
Penghasilan (Mardiasmo, 2011).
dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh
Manfaat Perencanaan Pajak
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
Ada beberapa manfaat yang bisa
pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh
diperoleh dari perencanaan pajak yang
persen) dari tarif sebagaimana dimaksud
dilakukan
Menurut
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat
Mardiasmo (2011), manfaat perencanaan
(2a) yang dikenakan atas Penghasilan
pajak bagi wajib pajak adalah:
Kena Pajak dari bagian peredaran bruto
secara
a. Penghematan
cermat.
kas
keluar,
sampai
dengan
Rp.
perencanaan
pajak
(empat
miliar
delapan
menghematpajak
yang
rupiah).Penerapan tarif PPh Badan Tahun
merupakan biaya bagi perusahaan.
2012 dan tahun 2011 dalam perhitungan
maksudnya dapat
b. Mengatur aliran kas (cash flow), maksudnya
perencanaan
PPh Terutang:
pajak 5
4.800.000.000,00 ratus
juta
a. Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai
dengan
perusahaan memberikan tunjangan pajak
Rp.
yang perhitungannya menggunakan rumus
4.800.000.000,00 tarif PPh Badan
tertentu sehingga jumlahnya sama besar
dikenakan sebesar 25% x 50% x
dengan jumlah pajak penghasilan yang
Penghasilan Kena Pajak.
dipotong dari karyawan. Dalam metode
b. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas
Rp.
sampai
ini,
4.800.000.000,00 dengan
50.000.000.000,00
tarif
PPh
Pasal
ditanggung
21
oleh
karyawan perusahaan
yang akan
Rp.
dimasukkan dalam gaji bruto karyawan,
PPh
sehingga akan menambah biaya gaji yang
Badan dikenakan sebesar:
dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi
1. Bagian Peredaran Usaha Bruto
dengan metode ini perusahaan tidak akan
sampai
dengan
Rp.
dikenai koreksi fiskal karena tunjangan
4.800.000.000,00. 25% x 50%
pajak tersebut merupakan biaya yang dapat
x Penghasilan Kena Pajak
dikurangkan dari penghasilan bruto
(bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000,00).
Pajak Penghasilan (PPh) 21 dengan Net
2. Bagian Peredaran Usaha Bruto
Method
diatas Rp. 4.800.000.000,00 sampai
dengan
50.000.000.000,00. Penghasilan
Kena
Menurut imformasi yang diperoleh
Rp. 25%
dari
x
www.ortax.org,
Net
Methode
merupakan metode pemotongan pajak
Pajak
dimana
perusahaan
menagung
pajak
(bagian Peredaran Usaha Bruto
karyawannya. Perhitungan PPh Pasal 21
diatas Rp. 4.800.000.000,00)
dengan Net Method tidak berbeda dengan
c. Untuk Peredaran Usaha Bruto
metode Gross Up, perbedaannya hanya
diatas Rp. 50.000.000.000,00 tarif
terletak pada saat perusahaan menhitung
PPh
Take
Badan dikenakan sebesar
25% x Penghasilan Kena Pajak.
Home
Pay
untuk
keperluan
pembuatan slip gaji atau keperluan Payroll lainnya.
Pajak Penghasilan (PPh) 21 Terutang dengan Metode Gross Up
METODE PENELITIAN
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam
Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Metode Gross
Up,
yaitu
metode
penelitian ini adalah data sekunder. Data
dimana
sekunder merupakan sumber data yang 6
tidak
memberikan
informasi
secara
Teknik Analisis Data
langsung kepada pengumpul data. Sumber
Teknik
analisis
data
yang
data sekunder ini dapat berupa hasil
digunakan dalam penelitian ini adalah
pengolahan lebih lanjut dari data primer
teknik analisis data kuantitatif deskriptif.
yang disajikan dalam bentuk lain atau dari
Data yang telah diperoleh akan dianaliasa
orang
dengan mengikuti langkah langkah sebagai
lain
(Sugiyono,
2012).
Data
sekunder yang digunakan berupa laporan
berikut:
keuangan PT.X yaitu Daftar gaji karyawan
1. Menganalisa data gaji karyawan,
tahun 2013, Neraca tahun 2013, Laporan
yang
meliputi
laba rugi tahun 2013, Buku besar tahun
komponen pembentuk gaji dan hal
2013 dan mengenai informasi tugas pokok,
hal lainnya yang berkaitan dengan
fungsi, struktur organisasi dan uraian
data
masing masing jabatan kariawan PT.X.
penelitian ini.
yang
komponen
diperlukan
dalam
2. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan
Metode Pengumpulan Data
metode Gross Up sebagai strategi
Metode pengumpulan data dalam penelitian
ini
adalah
dokumentasi.
Menurut
Wafa
(2013),
Dokumentasi
penghematan pembayaran pajak pada perusahaan. 3. Membandingkan pajak yang harus
merupakan pengumpulan data dilakukan
dibayar perusahaan antara metode
melalui penelitian terhadap arsip atau dokumen-dokumen
perusahaan
yang saat ini diterapkan perusahaan
yang
dengan metode Gross Up.
diberlakukan untuk penelitian. Dokumen yang di pakai dalam penelitian ini adalah
HASIL DAN PEMBAHASAN
data yang diperoleh dari PT.X berupa
Sejarah dan Dasar Hukum Perusahaan
Daftar Gaji Karyawan tahun 2013, Neraca
PT.X merupakan PT yang bergerak
tahun 2013, Laporan Laba/Rugi tahun
dibidang kontractor-suppier-perdagangan
2013, Buku Besar tahun 2013, dan
umum-jasa yang berdiri dan disahkan
mengenai tugas pokok, fungsi, struktur
sejak tanggal 22 desember 2010 di
organisasi dan uraian masing masing
jln.karang putih NO 1 RT.06/RW.02,
jabatan karyawan PT.X. Kota Padang.
Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Padang. PT.X dipimpin oleh JOHAN KEN HENDRI SH yang pada awalnya mempunyai anggota/karyawan 7
sebanyak
15
perkembangan
orang waktu
dan PT.X
seiring
kuantias dari hasil kerja
sekarang
yang dihasilkan.
mempunyai karyawan sebanyak 67 orang. Setelah
empat
tahun
3. Tujuan
berkecimpung
Berdasarkan visi dan misi
dibidang kontractor-suppier-perdagangan
maka
umum-jasa, PT.X mengalami kemajuan
meningkatkan kepuasan dari segi
yang pesat sampai saat sekarang ini.
kualitas dan kontinuitas sehinga
PT.X
adalah
terciptanya suatu pekerjaan yang
Visi dan Misi Perusahaan 1.
tujuan
maksimal
dan
propfesionalisme
dari sumber daya manusianya.
Maju dan berkembang sebagai perusahaan trading, kontractor -
Struktur Organisasi
suppiler – perdaganggan umum dan jasa . 2.
Susunan Organisasi PT.X terdiri dari:
Rumusan misi perusahaan adalah 1.
Dewan pengawasan
dan
2.
Direktur
tenaga kerja yang produktif
3.
Komisaris
dalam
membantu
4.
Keuangan
Indonesia
5.
Sekretaris
6.
Teknik
sebagai berikut: a. Membuka
peluang
perekonomian
khususnya Kota Padang. b. Mengadakan
kerjasama Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
yang saling menguntungkan antara produsen, Distributor ,
Agen,
Suplier
1.
dan
a. Memeriksa dan menyampaikan
konsumen.
rencana strategi bisnis
c. Meningkatkan hasil yang optimal,
Dewan pengawasan
b. Menilai kinerja direksi dalam
menjaga
mengelola perusahaan
kepercayaan
dan
c. Meminta
memuaskan
produsen,
mengenai
Distributor, Agen, Suplier
kualitas
direksi
pengelolaan
perkembangan perusahaan.
dan konsumen dari segi jasa pelayanan,
keterangan
2.
dan
Direktur Utama
A. Tugas dan tanggung jawab
8
dan
a. Memimpin
perusahaan
menyangkut
perencanaan,
penguasaan,
pengurusan
dan
B. Wewenag a. Mengangkat memberhentikan
pengembangan
perusahaan
guna
dan pegawai
perusahaan.
untuk
b. Mangangkat
mencapai tujuan.
dan
memberhentikan pegawai untuk
b. Menetapkan rencana kerja perusahaan
menduduki
beserta
jabatan
dibawah
direksi.
pedoman pelaksanaannya.
c. Menandatangani
c. Memimpin dan mengawasi
laporan
triwulan dan laporan tahunan
penyelengaraan perusahaan. d. Menetapkan tentang
pekerjaan
C. Komisaris
pembinaan,
pengurusan
a.
dan
jalannya
pengembangan perusahaan.
b.
perusahaan.
dalam melakukan tugas, dewan direksi
ketentraman
kepada
sesuai dengan maksud dan
g. Bertanggung jawab untuk
tujuan perusahaan.
kewajiban dana
berdasarkan
kepentingan perusahaan dan
dan keamanan perusahaan.
penyetoran
c.
kepada
kewenangan komisaris,
pemerintah.
khusus
dewan
bahwa
dewan
komisaris dapat diamanatkan
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan
dalam anggaran dasar untuk dengan
melaksanakan
tugas-tugas
direktur dan bagian-bagian
tertentu
direktur,
pada perusahaan.
direktur
berhalangan
i. Menyusun
laporan
atau
D. Keuangan
pengelolaan perusahaan.
a. Mengendalikan
j. Melaksanakan tugas-tugas yang
apabila
dalam keadaan tertentu.
pertanggungjawaban
lain
dan
direktur
kesejahteraan para pegawai
memenuhi
perusahaan
memberikan nasihat kepada
e. Membina keterampilan dan
f. Memelihara
melakukan pengawasan atas
kegiatan-
kegiatan dibidang keuangan
bersangkutan
b. Mengatur program pendapatan
dengan perusahaan
dan pengeluaran keuangan 9
c. Merencanakan
dan
bawahan
mengendalikan sumber-sumber
i. Menemani
kekayaan perusahaan. kegiatan
dalam
j. Menyusun pidato-pidato untuk pimpinan.
e. Melaksanakan tugas lain yang direktur
pimpinan
pertemuan penting.
proses permohonan baru.
diberikan
pihak
eksternal perusahaan.
pendapatan serta pembelian dan
d. Menyelenggarakan
maupun
F. Teknik
dibidang
a.
Mengkoordinasikan
dan
umum dan teknik sepajang hal
mengendalikan
tersebut masih berkaitan dengan
dibidang
bidang tugasnya.
keuangan, kepegawaian dan
E. Sekretaris Secara
kegiatan administrasi,
kesekretariatan. umum
tugas-tugas
b.
Merencanakan
dan
sekretaris meliputi hal-hal sebagai
mengendalikan sumber-sumber
berikut:
pendapatan, pembelanjaan dan
a. Menerima dikte dari pimpinan.
kekayaan perusahaan
b. Melaksanakan
korespondensi
c.
Mengkoordinasikan
dan
(menerima dan mengirim surat,
mengendalikan
termasuk telepon.
kegiatan dibidang perencanaan
c. Menyimpan
arsip-arsip
yang
teknik dan peralatan teknik
dinilai penting.
d.
d. Menerima tamu-tamu pimpinan.
Unsur-Unsur PPh Pasal 21 di PT.X
perjanjian dengan teman relasi
Kota Padang
maupun kegiatan lainnya.
keterangan sesuai
Unsur-unsur pembentuk PPh pasal
bahan-bahan kepada
dengan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur utama.
e. Membuat jadwal pertemuan dan
f. Menyiapkan
kegiatan-
21 di PT.X Kota Padang adalah sebagai
pimpinan
berikut:
kebutuhan
1.
Gaji Pokok
pimpinan dalam rapat maupun
Gaji
kegiatan lainnya.
perusahaan untuk masa kerja
g. Bertindak
sebagai
perantara
seminar
rapat-rapat pimpinan
ditentukan
oleh
dari masing-masing karyawan
antara pimpinan dan bawahan. h. Mengatur
yang
2.
dan
Tunjangan istri/suami Tunjanga istri/suami diberikan
dengan
kepada 10
karyawan
yang
berstatus kawin sebesar 10%
Setiap
dari gaji pokok. Karyawa yang
potongan astek sebesar 2% dari
berstatus tidak kawin tidak
gaji kotor
dapat tunjangan istri/suami 3.
karyawa
diberikan
8. biaya jabatan
Tunjangan anak
biaya
jabatan
merupakan
Tunjangan anak diberikan pada
pengurang dalam perhitungan
karyawan
PPh pasal 21 karyawan yaitu
yang
mempunyai
anak berumur kurang dari 21
dsebesar 5% dari gaji kotor.
(dua puluh satu ) tahun, belum
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
mempunyai penghasilan sendiri
Dari rekonsiliasi laporan laba rugi
dan belum menikah sebesar 5%
kormesial ke laba rugi fiskal dengan
dari gaji pokok untuk setiap
metode Net Method dapat diketahui bahwa
anak tunjangan tersebut paling
laba kena pajak PT.X Kota Padang adalah
banyak diberikan paling banyak
Rp. 587.000.000,- sehingga penghasilan
untuk 2 (dua) orang anak
pajak terutang badannya dapat dihitung
4. Tunjangan pangan Tunjangan
sebagai berikut:
pagan
kepada
diberikan
Peritungan bagian peredaran usaha
masing-masing
bruto Rp. 4.800.000.000,-
karyawan sebesar Rp 312.000,-
(Rp.4.800.000.000,- : peredaran bruto) x
setiap bulan
laba kena pajak
5. Tunjangan Perusahaan Tunjangan diberikan
=(Rp.4.800.000.000 : Rp.1.337.000.000) x
perusahaan kepada
Rp.587.000.000,-
masing-
= Rp. 2.107.404.637 dibulatkan menjadi
masing karyawan sebesar Rp
Rp. 2.107.404.000,-
112.500 perbulannya.
25% x 50% x Rp. 2.107.404.000,-
6. Tunjagan kesehatan
=Rp.263.425.500,-
Tunjangan kesehatan diberikan
Sisanya 25% xRp. 600.000.000,-
kepada
=Rp.150.000.000,-
masing-masing
karyawan dan istri dan/atau anak-anaknya
jumlah pajak
penghasilan
Rp
terutang badan PT.X Kota Padang pada
tersebut
tahun 2014 dengan mengunakan Net
diberikan paling banyak untuk
Method adalah sebesar Rp. 263.425.500,-
2 (dua) orang anak
+ Rp. 150.000.000 = Rp. 413.425.500,-
67.000,-
sebesar
Jadi
tunjagan
7. Potongan astek 11
Sedangkan laba rugi kormesial ke
Tabel 4.1
laba rugi fiskal dengan mengunakan
Penghematan Pembayaran Pajak
metode Gross Up dapat diketahui laba
Badan
kena pajak PT.X Kota Padang menjadi
Keterangan
Jumlah
PPh
terutang Badan
sebesar Rp. 580.500.000 sehingga pajak Pajak penghasilan badan
penghasilan terutang badan dapat dihitung
Rp. 413.425.500,-
dengan Net Method
sebagai berikut:
Pajak penghasilan badan
Perhitungan
bagian
Rp. 410. 008. 500,-
dengan metode gross up
peredaran
usaha bruto Rp. 4.800.000.000. : Jadi dengan menggunakan metode
( Rp. 4.800.000.000,- : Peredaran Bruto ) x
gross up penghematan pembayaran pajak
laba kena pajak
badan PT.X Kota Padang lebih kecil =(Rp.4.800.000.000 : Rp. 1.337.000.000)
dibandingkan dengan mengunakan metode
x Rp. 580.500.000,-
Net Method dengan selisih pembayaran
= Rp. 2.084.068.811,- dibulatkan menjadi
pajak badan sebesar
Rp. 2.084.068.000,-
Rp. 3.417.000,- lihat pada tabel 4.1 Dari perhitungan pajak penghasilan
25% x 50% x Rp. 2.084.068.000,-= Rp.
terutang badan diatas maka laba bersih dari
26.008.500,25%
x
masing-masing metode dapat dihitung
Rp.
600.000.000,-
=
sebagai berikut:
Rp.
150.000.000,Laba bersih metode gross up Jadi
jumlah pajak penghasilan
terutang badan PT.X Kota Padang pada
Laba bersih =Laba rugi kormesil – pajak
tahun 2013 dengan mengunakan metode
penghasilan terutang badan
Gross
Up
adalah
sebesar
Rp.
= Rp. 568.000.000 – 410.008.500
260.008.500,- + Rp. 150.000.000,- = Rp.
=Rp. 157.991.500.
410.008.500,-
12
Laba bersih metode Net Method Laba bersih = Laba rugi kormesil – pajak
perusahaan
cukup
signifikan
apabila
perusahaan
ingin
merubah
metode
perhitungan PPh Pasal 21 karyawan
penghasilan terutang badan
menjadi metode gross up.
= Rp. 568.000.000 – Rp. 413.425.500 KESIMPULAN DAN SARAN
= Rp. 154.574.500.
kesimpulan Tabel 4.2 Menerapkan metode Gross Up
Laba bersih perusahaan Keterangan
Jumlah laba bersih
Laba bersih dengan
Rp. 154.574.500
akan
penghematan
dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Menerapkan metode Gross Up
Net Method Laba bersih dengan
Rp. 157.991.500
pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan,
metode Gross Up
penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan
Jadi dengan menggunakan metode
karena kenaikan ini akan menurunkan laba
gross up laba bersih PT.X Kota Padang lebih
memberikan
besar
dibandingkan
sebelum
dengan
pajak,
sehingga
Pajak
Penghasilan Badan perusahaan akan turun.
mengunakan metode Net Method dengan selisih laba sebesar Rp. 3.417.000,- dari
Saran yang diberikan untuk PT.X
(Rp. 154.574.500 - Rp. 157.991.500) ;ihat
Kota Padang untuk menghemat Pajak
pada tabel 4.7
Penghasilan
PT. X
terutang
adalah
dalam
Prosedur yang harus dilakukan di
perhitungan PPh Pasal 21 untuk 2 (dua)
Kota Padang apabila melakukan
orang karyawan, sebaiknya PT.X merubah
perubahan
metode
untuk
melakukan
kebijakan perusahaan dari metode Net
perhitungan PPh Pasal 21 karyawan adalah
Method menjadi metode Gross up dan
melalui rapat internal perusahaan. Rapat
sebaiknya perusahaan juga memberikan
tersebut melibatakan Dewan pengawasan,
fasilitas
Direktur, Komisaris, Keuangan, Sekretaris,
lainnya agar tidak terjadi kecemburuan
Teknik di PT. X Kota Padang.
diantara
Tidak ada biaya khusus yang
yang sama
karyawan.
untuk
Jika
karyawan
perusahaan
menggunakan PPh Pasal 21 diberikan
dikeluarkan
apabila
akan
melakukan
dalam bentuk metode Gross up, maka
perubahan
metode
ini.
Sehingga
perusahaan akan memperoleh keuntungan
pajak
penghematan Pajak Penghasilan Badan
penghematan
pembayaran
13
sebesar Rp.3.417.000. Perusahaan tidak
dan
akan dirugikan dari segi fiskal karena
dipotong pajak .
dalam
pembayaran
karyawan,
PPh
perusahaan
Pasal
tidak
menerima
penghasilannya
tanpa
21
dikenai
DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo, 2011. “Perpajakan”. ANDI
koreksi fiskal positif.
OFFSET. Jogyakarta. Pasal
saran Berdasarkan
kesimpulan
dapat
perusahaan
dan
bermanfaat dapat
bagi
Pasal 31 e Undang-Undang Nomor 36
menjadi
tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor
yang akan datang, antara lain: Perusahaan mempertimbangkan
Pajak
Orang Pribadi.
pertimbangan dan masukan dan penelitian
sebaiknya
Undang-Undang
Penghasilan Untuk Wajib Pajak
diatas,
maka selanjutnya ada beberapa saran yang diharapkan
27
:
untuk
Per-31/PJ/2012
tentang
menggunakan metode gross up dalam
Pemotongan Pajak Penghasilan
penghitungan PPh pasal 21. Dengan
Pasal 21. Sahilatua, Febriani Priska dan Noviari,
metode gross up akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan
Naniek.
karyawan. Bagi perusahaan, PPh pasal 21
perencanaan pajak penghasilan
dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan
pasal
sehingga
yang terutang
penghematan pembayaran pajak”.
menjadi lebih kecil. Dari sisi komersial
E-Jurnal Akuntansi Universitas
mungkin
Udayana. Vol. Hal. 231-250.
beban pajak
akan
terlihat
memberatkan
2013.
21
“Penerapan
sebagai
strategi
Suandy, Erly.2011.”Perencanaan Pajak”,
perusahaan karena bertambahnya tunjangan pajak yang akan
Edisi 5.jakarta:penerbit salemba
diberikan perusahaan namun dari sisi
empat. Jakarta.
fiskal beban tersebut dapat dijadikan
Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal
sebagai biaya pengurangan sehingga akan
1 Poin 1 tentang ketentuan umum
tercipta penghematan beban pajak yang
dan tata cara perpajakan.
dengan
Undang-Undang Repoblik Indonesia No
penggunaan metode gross up karyawan
36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1
lebih
besar.
Bagi
karyawan,
tentang Penghasilan.
tidak perlu menanggung PPh pasal 21-nya Wafa,
Ali Imam. 2013. “Penerapan perencanaan pajak penghasilan
14
pasal
21
sebagai
strategi
penghematan pembayaran pajak perusahaan “. (studi kasus pada PDAM Kabupaten Bayuwangi). Universitar Jember. www.pajak.go.id www.ortax.org
15
