ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PADA PT DAMASES SEJAHTERA MONICA NOVITASARI PT Damases Sejahtera, Jl. Raya Solo-Baki KM 6 Jlopo, Gedangan, Grogol, Sukoharjo, 085642337868,
[email protected] Drs. Heri Sukendar W, Ak., M.M., BKP., CA
ABSTRAK
Tujuan penelitian ialah mengetahui cara untuk meminimalkan beban pajak yang terutang di dalam perusahaan namun tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan. Hal ini berbanding terbalik dengan wajib pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban dan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, karena itu penulis melakukan penelitian tentang perencanaan pajak. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif dengan objek penelitian PT Damases Sejahtera. Penulis menganalisis setiap biaya-biaya yang terdapat di dalam laporan keuangan komersial perusahaan dan mendapatkan hasil bahwa pajak perusahaan menjadi lebih besar setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan perencanaan pajak dikarenakan perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaannya, namun tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menerapkan perencanaan pajak,biaya pajak dapat di tekan seminimal mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. (MN) Kata kunci : Perencanaan Pajak, Rekonsiliasi Fiskal, PPh Badan, PPH 25
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the right ways to minimize tax burden but still corresponded to the applied tax regulations. For government, tax is a source of their income. Of course it’s different from assessable point of view who think that tax is a burden and they tried to pay tax as minimum as possible, because of that the writer decided to make tax planning as research topic. Research methode that used by the writer is qualitative approach with PT Damases Sejahtera as object of this study. The writer analyzing all expenses in the financial report and gets result that company has to pay more after fiscal reconciliation and tax planning because the company never make fiscal reconciliation for their financial report and assume that financial report is same with fiscal. Even though company has to pay more but the difference is not big. The conclusion of this study is by applying tax planning, we can pay tax expense as minimum as possible by using the tax regulation itself. (MN) Key Word : Tax Planning, Fiscal Reconciliation , PPh Badan, PPH 25
PENDAHULUAN Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan cukup besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka semakin besar pula pendapatan negara. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dalam sektor pajak ini bertentangan dengan tujuan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayarkan kepada negara karena bagi wajib pajak, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak perusahaan melakukan upaya-upaya minimalisasi sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi kecil namun dengan menggunakan cara perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (tax avoidance) hingga penggelapan pajak (tax evation).Penggelapan pajak adalah usaha minimalisasi pajak yang menyalahi peraturan perpajakan dimana hal ini adalah bentuk penyelewengan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak adalah usaha minimalisasi pajak dengan mematuhi ketentuan–ketentuan perpajakan namun tetap secara praktik tidak dapat diterima. Hal–hal tersebut yang menyebabkan pentingnya suatu Perencanaan Pajak bagi setiap Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan agar dapat meminimalisasi pajaknya dan juga sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Meskipun pada dasarnya, tax planning dan tax avoidance sama-sama memanfaatkan celah-celah (loopholes) yang ada di dalam peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang, akan tetapi tax planning secara praktik dapat diterima.Perencanaan pajak sangat penting dilakukan pada setiap perusahaan yang ingin meminimalisasi laba kena pajak dan meningkatkan efisiensi pembayaran pajaknya sehingga laba yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan meningkatnya pembangunan di segala sektor maka semakin besar juga biaya yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan melalui sektor pajak melalui intensifikasi pajak ataupun ekstensifikasi pajak, karena hal itulah setiap perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan selalu berusaha meminimalisasi pajaknya dengan cara–cara yang dianggap sesuai dengan ketentuan perundang– undangan perpajakan yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Demikian pula dengan PT D A M A S E S S E J A H T E R A yang sudah melaksanakan perhitungan pajak dalam meminimalisasi besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. PT DAM ASE S SEJAHT ERA merupakan perusahaan p e r d a g a n g a n a l a t p e n y e r a p k e l e m b a p a n u d a r a ( d e s i c c a n t ) yang berkedudukan di Grogol, Sukoharjo. PT D A M A S E S S E J A H T E R A sebagai salah satu Wajib Pajak Badan harus memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pembayaran pajak atas laba yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya PT DAMASES SEJAHTERA belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dikarenakan masih banyaknya biaya-biaya yang sebenarnya tidak diakui secara fiskal namun tetap dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan namun PT DAMASES SEJAHTERA juga belum memanfaatkan peraturan perpajakan atas biaya fiskal dengan optimal sehingga juga masih banyak biaya yang sebenarnya dapat menjadi pengurang penghasilan brutonya namun tidak dimanfaatkan dengan baik. PT DAMASES SEJAHTERA belum melaksanakan perhitungan pajak yang optimal dilihat dari rekonsiliasi laporan laba rugi fiskalnya sehingga sangat diperlukan perencanaan pajak yang efektif.
Perumusan Masalah Titik berat permasalahan yang akan dibahas adalah tentang perhitungan beban pajak yang harus dilakukan oleh PT DAMASES SEJAHTERA serta pengehematan pajak yang dapat diperoleh PT DAMASES SEJAHTERA sebagai WP badan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan WP Badan. Skripsi ini membahas mengenai Pajak Penghasilan Badan yang terutang oleh perusahaan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT DAMASES SEJAHTERA, apakah sudah benar sesuai
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau belum.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah memiliki strategi yang digunakan sebelumnya untuk menghitung besarnya pajak terutang perusahaan dan apakah strategi perhitungan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan telah dapat meminimalkan beban pajaknya. 2.
Untuk mengetahui strategi perencanaan pajak yang paling tepat untuk efisiensi beban pajak pada PT Damases Sejahtera .
METODE PENELITIAN Dalam usaha memperoleh data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, penulis melakukan serangkaian penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain : 1.
Penelitian Kepustakaan (library research) Dalam menggunakan metode ini, penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, laporan penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.
2.
Penelitian lapangan (field research) Pengumpulan data dalam metode ini, yaitu : a. Metode Wawancara (interview) Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait di PT DAMASES SEJAHTERA b. Metode Dokumentasi (documentation) Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bukti dan dokumen baik internal maupun eksternal yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian dan kemudian mempelajari dokumen-dokumen tersebut seperti laporan keuangan perusahaan dan SPT Tahunan Badan. c.
Reperformance Penulis mengevaluasi dan melakukan perhitungan kembali Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
HASIL DAN BAHASAN Di dalam peraturan perpajakan, banyak terdapat celah-celah yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dan mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, karena dengan memiliki pengetahuan dan memahami dengan baik peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melanggar aturan yang berlaku dan terhindar dari berbagai sanksi yang akan dikenakan jika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kasus ini, PT Damases Sejahtera tidak melakukan rekonsiliasi fiskal, dimana mereka menganggap bahwa laporan komersial sama dengan laporan fiskal dengan alasan kemudahan. Perhitungan pajak yang efektif akan membuat perusahaan mampu untuk mengoptimalkan bebanbeban yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Dengan optimalisasi beban-beban tersebut akan mengakibatkan laba fiskal tidak jauh berbeda dengan laba komersial. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan yang efektif atas beban-beban yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto dalam laporan keuangan fiskal. Terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Hal ini dapat terjadi karena prinsip pengakuan antara laporan keuangan komersial dan fiskal berbeda. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap terjadi karena penghasilan dan beban yang diakui di dalam laporan komersial tidak selamanya diakui didalam laporan fiskal sehingga perlu dilakukan koreksi untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Koreksi positif atas suatu beban komersial akan menambah laba fiskal perusahaan, sedangkan koreksi negatif atas suatu beban komersial akan mengurangi laba fiskal perusahaan. Dengan rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat terlihat perbedaan antara laba sebelum pajak yang dihasilkan. Dengan perencanaan pajak yang efektif, laba sebelum pajak dapat diminimalkan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal yang telah dievaluasi, ada beberapa usulan perencanaan pajak yang menghasilkan optimalisasi beban pada PT DAMASES SEJAHTERA, yaitu : a. Biaya Entertainment/Jamuan dan Biaya Promosi PT DAMASES SEJAHTERA belum membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment/jamuan dan biaya promosi yang dikeluarkan sehingga biaya-biaya tersebut tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat daftar nominatif atas setiap biaya yang dikeluarkan untuk biaya entertainment/jamuan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 dan untuk biaya promosi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 02/PMK.03/2010. b. Tunjangan Transportasi Pegawai Pemberian fasilitas transportasi pegawai tidak efektif karena atasnya hanya dapat diakui sebesar 50% saja sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 220/PJ./2002. Perencanaan pajaknya adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dan memberikannya kepada karyawan dalam bentuk uang sebagai penambah penghasilan. Atas tunjangan tersebut terkena PPh pasal 21, namun perusahaan dapat membebankannya dalam laporan laba rugi fiskal. c. Makan dan Minum Karyawan PT.DAMASES SEJAHTERA memberikan makan kepada semua karyawan di dalam kegiatan outing yang diselenggarakan oleh perusahaan setiap tahun. Atas natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan untu pegawainya tidak dapat dibebankan sebagai biaya di dalam laporan fiskal sesuai dengan UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 9. Perencanaan pajaknya adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dan memberikannya kepada karyawan dalam bentuk uang sebagai penambah penghasilan. Atas tunjangan tersebut terkena PPh pasal 21, namun perusahaan dapat membebankannya dalam laporan laba rugi fiskal. d. Biaya Perjalanan Dinas PT DAMASES SEJAHTERA mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas pegawainya, namun tidak semua biaya dapat diakui secara fiskal karena terdapat perjalanan dinas yang tidak memiliki bukti akomodasi perjalanan seperti tiket pesawat ataupun tempat penginapan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menyimpan baik-baik setiap bukti perjalan
e.
f.
seperti tiket ataupun tempat penginapan sehingga atas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto secara fiskal sesuai UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1). Telepon, Fax, Pulsa dan Internet Pemberian fasilitas telepon dan pulsa bagi pegawai tidak efektif karena atasnya hanya dapat diakui sebesar 50% saja sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 220/PJ./2002. Perencanaan pajaknya adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dan memberikannya kepada karyawan dalam bentuk uang sebagai penambah penghasilan. Atas tunjangan tersebut terkena PPh pasal 21, namun perusahaan dapat membebankannya dalam laporan laba rugi fiskal. Biaya Pemeliharaan Beban pemeliharaan atas kendaraan dinas milik karyawan karena jabatannya hanya dapat diakui sebesar 50% dari seluruh total biaya sehingga tidak efektif bagi perhitungan pajak perusahaan. Sebaiknya beban pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kendaraan milik pegawai yang diberikan oleh perusahaan dikarenakan jabatannya digantikan menjadi tunjangan perusahaan bagi karyawannya. Hal ini akan menambah penghasilan pegawai namun perusahaan dapat membebankannya dalam laporan laba rugi fiskal
Berikut adalah tabel-tabel perbedaan pajak penghasilan di tahun 2012, 2013, dan 2014
PKP PPh Badan Terutang Kredit Pajak Pasal 25 PPh Pasal 29
Sebelum Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
Setelah Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
Selisih Besar Pajak Terutang Setelah dan Sebelum Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
46,788,409 5,848,500 4,298,800 1,549,700
53,510,541 6,688,818 4,298,800 2,390,018
6,722,132 840,318 840,318
Tabel 4.4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012
PKP PPh Badan Terutang Kredit Pajak Pasal 25 PPh Pasal 29
Sebelum Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
Setelah Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
Selisih Besar Pajak Terutang Setelah dan Sebelum Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
30,463,247 3,807,875 2,734,200 1,073,675
79,837,081 9,979,635 2,734,200 7,245,435
49,373,834 6,171,760
Tabel 4.4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013
6,171,760
PKP PPh Badan Terutang Kredit Pajak Pasal 25 PPh Pasal 29
Sebelum Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
Setelah Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
Selisih Besar Pajak Terutang Setelah dan Sebelum Perencanaan Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal Rp
141,335,490 17,666,875 17,666,875
179,410,989 22,426,374 22,426,374
38,075,499 4,755,499 4,755,499
Tabel 4.4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2014
Dari ketiga tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang terutang semakin besar setelah dilakukan koreksi fiskal dan perencanaan pajak. Namun dengan penerapan perencanaan pajak dan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku, besarnya pajak terutang tetap dapat ditekan seminimal mungkin sehingga besarnya pajak terutang sebelum dan setelah koreksi fiskal tidak terlalu besar perbedaannya.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Dari hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis atas Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan pada PT Damases Sejahtera untuk tahun 2012, 2013, dan 2014. Maka beberapa kesimpulan yang dapat penulis berikan diantaranya adalah sebagai berikut : 1.
Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal dalam menghitung besarnya penghasilan netto fiskal yang akan dijadikan dasar perhitungan besarnya pajak terutang perusahaan sehingga masih banyak terdapat biaya-biaya non fiskal yang seharusnya tidak diakui secara fiskal namun dijadikan pengurang penghasilan bruto oleh perusahaan di dalam laporan fiskalnya dan hal ini menjadikan perusahaan belum melakukan perhitungan pajak dengan benar dan sesuai aturan perpajakan yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia.
2.
Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak atas setiap beban yang dikeluarkan, seperti tidak membuat daftar nominatif terhadap biaya jamuan dan biaya promosi serta perusahaan belum melakukan penyusutan secara maksimal atas aset-aset yang dimiliki, namun menurut penelitian dan wawancara, perusahaan telah melakukan upaya untuk mengurangi besarnya beban pajak terutang dengan memberikan tunjangan untuk karyawan, THR, bonus serta uang lembur bagi masingmasing karyawan.
3.
Peneliti tidak dapat menganalisa pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan untuk setiap tahun dikarenakan peneliti tidak bisa mendapatkan SSP dan bukti lapor SPT untuk setiap tahunnya. Namun Pada tahun 2014, menurut SSP yang peneliti dapatkan dari perusahaan, Perusahaan sudah melaporkan dan menyetor pajak sebelum batas waktu yang telah di tentukan yaitu sebelum tanggal 30 april.
Saran Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah penulis berikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk PT DAMASES SEJAHTERA dalam menghitung besarnya penghasilan netoo fiskal setiap tahun dan dalam penerapan perencanaan pajaknya adalah sebagai berikut: 1. Sebaiknya perusahaan melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersialnya sehingga penghitungan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak akan dikenakan sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan. 2.
Perusahaan sebaiknya membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment dan biaya promosi dan melampirkannya ke dalam SPT sehingga biaya-biaya tersebut dapat diakui secara pajak dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
3.
Perusahaan sebaiknya mengganti biaya untuk rekreasi dan pulsa bagi karyawan menjadi tunjangan bagi karyawan, hal ini akan meningkatkan penghasilan karyawan dan dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam laporan fiskal.
4.
Perusahaan sebaiknya mengikuti perkembangan peraturan perpajakan sehingga dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan, dan atau denda maupun sanksi pidana berupa kurungan atau penjara.
5.
Perusahaan sebaiknya memberikan training bagi karyawan di bidang keuangan berupa seminarseminar pajak atau brevet pajak sehingga karyawan-karyawan dapat lebih memahami masalah dan peraturan di seputar perpajakan dan hal ini juga merupakan suatu pencegahan terjadinya kesalahankesalahan dan pelanggaran atas peraturan perpajakan.
6.
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti yang lain dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dan dapat mengulas tema ini dengan lebih dalam lagi sehingga hasil penelitian yang diperoleh juga lebih akurat.
REFERENSI Anwar-Pohan, Chairil, 2014. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Dr.Waluyo, M.Sc., Ak, 2012. Akuntansi Pajak. Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta Halim, Abdul., Icuk Rangga Bawono, & Amin Dara. 2014. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus, Salemba Empat, Jakarta Ibnu Wijaya.2014. Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance. Diperoleh dari http://www.Pajak.go.id Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Pajak, 2013. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerbitan Direktorat Jendral Pajak Natasya, Ines, 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan (PT RBA), Universitas Indonesia, Jakarta Novayanti, Debora, 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A), Universitas Indonesia, Jakarta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., AK, 2013. Perpajakan. Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta Randeberg, Morten, & Helge Selvik., A Study of Tax Minimization Strategies in Multinational Company ( with focus on the CocaColacompany & IKEA Republik Indonesia.2008.Undang-undang nomor 36 tahun 2008 Tetntang Perubahan keempatAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Resmi, Siti, 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta Rumuy, Renita, & Rizal Effendi, 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko Suandy, Erly, 2011. Perencanaan Pajak. Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta Sumarsan, Thomas, 2013. Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Edisi 2, Indeks, Jakarta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-302/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 Tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya Windriarti, Maretha, 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT Semen Tonasa di Pangkep, Universitas Hassanudin, Makassar
RIWAYAT PENULIS Monica Novitasari lahir di kota Sanggau, Kalimantan Barat pada 02 November 1993. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi Akuntansi pada tahun 2015.
